Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Tutup Defisit APBN 2026, Sri Mulyani Bakal Pakai Utang & SAL

    Tutup Defisit APBN 2026, Sri Mulyani Bakal Pakai Utang & SAL

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan racikan strategi untuk menutup defisit APBN 2026 di hadapan Komisi XI DPR RI.

    Sri Mulyani akan menggunakan dua kombinasi strategi dalam mengatasi defisit APBN tahun depan, yakni pinjaman multilateral dan bilateral serta penggunaan SAL.

    “Pendanaan defisit selalu kita jaga kombinasi pembiayaan surat utang. terus melakukan pinjaman multilateral bilateral dan kalau dibutuhkan penggunaan SAL,” ucap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR mengenai pembahasan Asuksi Dasar Ekonomi Makro APBN tahun 2026, pada Kamis (3/7/2025).

    Dia menjelaskan bahwa dalam pendanaan defisit APBN akan melihat kondisi bond market di dalam dan luar negeri.

    Maka dari itu, Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia terkait yield SBN .

    Pada 2026, asumsi dasar makro defisit APBN yang dipaparkan oleh Sri Mulyani berkisar 2,48% hingga 2,53% dari keseluruhan produk domestik bruto (PDB).

    Total SAL di 2025

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa saldo anggaran lebih atau SAL dari pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp 459,5 triliun.

    Besaran SAL itu tak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan kondisi SAL pada 2023 yang nilainya serupa. Namun, pada akhir tahun, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah menggunakan SAL 2024 hingga hasil akhirnya tersisa Rp 458,5 triliun.

    Hal ini ia ungkapkan di hadapan para anggota dewan saat menyampaikan keterangan pemerintah terhadap RUU Pertanggungjawaban APBN TA 2024 dalam sidang rapat paripurna DPR ke-21 di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

    “SAL 2024 mencapai Rp 459,5 triliun. Setelah dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan APBN dan memperhitungkan SILPA dari penyesuaian lain, saldo akhir tahun dari kas negara tahun 2024 adalah Rp 457,5 triliun,” ucap Sri Mulyani saat menyampaikan pidato.

    Kepada DPR, Sri Mulyani meminta izin penggunaan SAL sebesar Rp85,6 triliun pada semester II-2025 guna mengurangi penerbitan utang.

    SAL akan dipergunakan untuk penurunan penerbitan surat berharga negara (SBN), kewajiban belanja prioritas dan pembiayaan defisit.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sri Mulyani tegaskan pemerintah berkomitmen jaga pelaksanaan APBN 2025

    Sri Mulyani tegaskan pemerintah berkomitmen jaga pelaksanaan APBN 2025

    Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI di Jakarta, Kamis (3/7/2025). ANTARA/Imamatul Silfia

    Sri Mulyani tegaskan pemerintah berkomitmen jaga pelaksanaan APBN 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 21:50 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

    Dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI di Jakarta, Kamis (3/7), Sri Mulyani menyampaikan APBN akan dikelola secara hati-hati, kredibel, dan responsif terhadap dinamika perekonomian global.

    “Pelaksanaan APBN 2025 sangat menantang karena lingkungan yang berubah sangat dinamis dan juga karena ada prioritas-prioritas baru dari Presiden yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan meningkatkan pertahanan dan ketahanan negara kita,” ujarnya.

    Di tengah ketidakpastian global yang diperkirakan masih berlanjut, Menkeu memastikan APBN akan tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

    APBN, kata Sri Mulyani, berperan penting untuk menjadi alat penyeimbang melalui shock absorber maupun countercylical.

    APBN juga diharapkan bisa terus mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan melakukan tugas untuk mendukung transformasi.

    Selain menjaga stabilitas, pelaksanaan APBN 2025 diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional. Beberapa program utama yang dijalankan antara lain makan bergizi gratis, revitalisasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah rakyat, penguatan Koperasi Merah Putih, serta pembangunan perumahan.

    “Program-program tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kinerja perekonomian, serta kemakmuran masyarakat. APBN 2025 akan terus kita jaga secara berkelanjutan,” tutur Menkeu.

    Sri Mulyani juga menyampaikan apresiasi kepada Banggar DPR atas dukungan dan persetujuan terhadap proyeksi defisit anggaran 2025 sebesar 2,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Hal tersebut diharapkan dapat menjadi pendukung dari berbagai program pemerintah dan sekaligus melakukan countercyclical terhadap ekonomi yang mendapatkan tekanan dari perekonomian global.

    Persetujuan penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) untuk mendanai defisit juga dinilai strategis dalam menjaga keberlanjutan fiskal.

    Pemerintah juga akan terus memperkuat sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran dan efektivitas belanja.

    Di sisi penerimaan, Menkeu juga akan terus berupaya maksimal mencapai target-target pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    “Pemerintah berterima kasih atas dukungan DPR yang terus melaksanakan tugas sesuai dengan hak budget DPR untuk kemudian secara konstruktif mengawal pelaksanaan APBN agar terus terjaga sehat dan kredibel,” kata Sri Mulyani.

    Sumber : Antara

  • DPR dan Sri Mulyani Cs Rapat Sampai Tengah Malam, Ini Hasilnya

    DPR dan Sri Mulyani Cs Rapat Sampai Tengah Malam, Ini Hasilnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi XI DPR bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar telah menyelesaikan rapat kerja yang berlangsung hingga tengah malam ini, Selasa (3/7/2025), sekitar pukul 11.05 WIB.

    Rapat yang berlangsung mulai pukul 19.53 WIB itu membahas asumsi makro rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026. Namun, hingga akhir rapat ditutup belum ada hasil kesimpulan rapat yang dibacakan oleh pemimpin rapat, yakni Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

    “Karena kita masih ada rapat panja dan kita masih ada putaran, nanti kesimpulan di hari Senin,” kata Misbakhun saat menutup rapat.

    Selama rapat itu, Sri Mulyani telah memaparkan kondisi perekonomian global, domestik, hingga kinerja APBN sampai Semester I-2025, di samping proyeksi sampai akhir tahun, yang berpotensi mempengaruhi kondisi ekonomi dan APBN sampai 2026.

    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga memberikan data-data pendukung terkait itu. Disertai dengan sesi tanya jawab yang disampaikan oleh para anggota Komisi XI DPR.

    Foto: Komisi XI DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua DK OJK. Dengan acara Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2026. Kamis (3/7/2025). (Tangkapan layar TV Parlemen)
    Komisi XI DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua DK OJK. Dengan acara Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2026. Kamis (3/7/2025). (Tangkapan layar TV Parlemen)

    Dalam rapat itu, Sri Mulyani mengatakan, asumsi makro yang digunakan dalam RAPBN 2026 desainnya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ialah di rentang 5,2%-5,8%, inflasi 1,5%-3,5%, yield SBN tenor 10 tahun 6,6-7,2%, nilai tukar rupiah Rp 16.500-16.900 per dolar AS, hingga harga minyak mentah Indonesia atau ICP US$ 60-80 dolar per barel.

    Sementara itu, untuk lifting minyak 600 ribu-605 ribu barrel, lifting gas 953 ribu-1,17 juta setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,5-7,5% pada 2026, tingkat pengangguran diperkirakan akan berada di kisaran 4,5-5%, dan rasio gini 0,379-0,382.

    Adapun untuk desain APBN 2026, rancangannya ialah defisit yang batas bawahnya 2,48% dan batas atas 2,53% terhadap produk domestik bruto atau PDB, pendapatan negara 11,71% sampai dengan 12,22%, serta belanja negara yang dirancang di kisaran 14,19% hingga 14,75% terhadap PDB.

    Detail untuk komponen penerimaan negara ialah penerimaan pajak yang targetnya akan ada di kisaran 8,9%-9,24% PDB, kepabeanan dan cukai 1,18%-1,21% terhadap PDB, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP 1,63%-1,76%, serta hibah 0,002%-0,003% dari PDB.

    Sedangkan, untuk detail belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat yang rentang desainnya 11,41% sampai dengan 11,86%, dan transfer ke daerah 2,78% sampai 2,89%. Sementara itu, keseimbangan primer defisitnya akan berada si rentang 0,18% sampai 0,22%, serta pembiayaan 2,48%-2,53%.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Paparan Sri Mulyani: Rasio Pajak 2025 Bakal Turun Lagi jadi 10,03%

    Paparan Sri Mulyani: Rasio Pajak 2025 Bakal Turun Lagi jadi 10,03%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan proyeksi rasio pajak berdasarkan kondisi ekonomi terkini, yakni tax ratio 2025 diperkirakan sebesar 10,03% terhadap PDB.

    Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Menteri Keuangan, Menteri PPN, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner OJK bersama Komisi XI DPR pada Kamis (3/7/2025) malam.

    Sri Mulyani memaparkan postur makro fiskal 2026 beserta proyeksi atau outlook anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 berdasarkan kondisi ekonomi terkini. Sri Mulyani memaparkan data setiap komponen APBN dalam kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Dia menjelaskan bahwa kontribusi penerimaan perpajakan terhadap PDB atau tax ratio yang ditargetkan dalam APBN 2025 adalah 10,24%. Namun, outlook pemerintah hanya melihat tax ratio 2025 mencapai 10,03%, turun dari tax ratio 2024 sebesar 10,08%.

    Kontribusi itu terdiri dari rasio pajak (hanya penerimaan pajak) sebesar 8,72% dan rasio penerimaan bea dan cukai 1,30% terhadap PDB pada 2025. Rasio pajak lebih rendah dari target APBN sebesar 9,00%, sedangkan rasio bea cukai lebih tinggi dari target 1,24%.

    Adapun, proyeksi kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah 2,00% terhadap PDB. Nilainya lebih rendah dari target APBN 2025 sebesar 2,11%.

    Sri Mulyani juga memaparkan proyeksi pemerintah atas APBN 2026, yakni pendapatan negara bisa berkontribusi hingga 12,22% terhadap PDB. Sebagai catatan, pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, bea cukai, PNBP, dan hibah.

    “Pendapatan negara antara 11,7% hingga 12,22% dari GDP [PDB],” ujar Sri Mulyani pada Kamis (3/7/2025) malam.

    Berdasarkan proyeksi itu, pemerintah meyakini rasio perpajakan alias tax ratio 2026 bisa naik ke kisaran 10,08% hingga 10,45%.

    Apabila tax ratio 2026 hanya mencapai batas bawah proyeksi, maka kondisinya kembali ke level tax ratio 2024 sebesar 10,08%. Tax ratio tercatat terus turun dalam beberapa tahun terakhir, meskipun terdapat berbagai kebijakan terkait perpajakan, seperti program pengampunan pajak (tax amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela/PPS) dan Sistem Inti Perpajakan alias Coretax.

  • Ekonom Ingatkan Risiko Penggunaan Saldo Anggaran Lebih untuk Tutup Defisit APBN 2025

    Ekonom Ingatkan Risiko Penggunaan Saldo Anggaran Lebih untuk Tutup Defisit APBN 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih atau SAL sebesar Rp85,6 triliun untuk pembiayaan defisit APBN 2025 yang melebar dinilai memiliki dampak negatif jangka panjang. Meski demikian, langkah itu juga dinilai strategis untuk keberlanjutan fiskal jangka pendek.

    Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai bahwa penggunaan SAL menjadi pilihan pragmatis untuk menghindari tambahan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), terutama di tengah tekanan defisit fiskal yang melebar serta penurunan penerimaan pajak pada awal tahun 

    “Dalam kondisi volatilitas pasar global dan tingginya cost of fund [beban bunga dana], pemanfaatan SAL ini memang dapat menahan tekanan yield obligasi dan menjaga kredibilitas fiskal dalam jangka pendek,” ujar Rizal kepada Bisnis, Kamis (3/7/2025).

    Meskipun efektif secara jangka pendek, Rizal menekankan bahwa penggunaan SAL tidak bisa terus-menerus dijadikan katup pengaman untuk menutup defisit fiskal. Data Kementerian Keuangan menunjukkan sebagian besar SAL berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) kementerian/lembaga yang mencerminkan lemahnya penyerapan anggaran, bukan efisiensi belanja.

    “Jika akumulasi SAL ini mayoritas berasal dari belanja modal atau belanja produktif yang tertunda, maka pemanfaatannya justru berisiko menunda multiplier effect yang sangat dibutuhkan dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia mengingatkan pemerintah agar pemanfaatan SAL dibarengi dengan upaya perbaikan struktural yang konkret. Seharusnya, sambung Rizal, fokus utama pemerintah bukan sekadar menutup defisit melainkan perbaikan kualitas perencanaan dan efektivitas belanja negara.

    Pengajar di Universitas Trilogi Jakarta ini juga mendorong pemerintah untuk tetap fokus pada reformasi penerimaan negara dan perbaikan desain belanja agar APBN lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan

    “Transparansi penggunaan SAL, penguatan tata kelola fiskal, serta evaluasi program kementerian/lembaga yang selama ini menciptakan SiLPA struktural perlu menjadi syarat utama. Jangan sampai SAL menjadi preseden buruk yang justru melemahkan agenda konsolidasi fiskal,” tutupnya.

    Sementara itu, Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai penggunaan SAL bisa menjadi opsi yang bijak di tengah kondisi pasar keuangan global yang penuh ketidakpastian.

    Dia melihat pemanfaatan SAL justru bisa menjadi solusi di tengah tingginya biaya pendanaan (cost of fund) akibat kenaikan imbal hasil (yield) di pasar obligasi global.

    “Penerbitan utang baru memang agak mahal sekarang, karena yield sedang tinggi. Sementara SAL itu bisa digunakan at no cost, jadi ini opsi yang baik,” kata Riefky kepada Bisnis, Kamis (3/7/2025).

    Di samping itu, Riefky mengingatkan pemerintah tetap perlu berhati-hati dalam menentukan besaran penggunaan SAL. Pasalnya, pemerintah juga perlu menjaga likuiditas kas negara secara berkelanjutan atau jangka panjang.

    “Pemerintah tetap harus menjaga cash flow agar tidak terjadi masalah likuiditas di kemudian hari,” tuturnya.

    DPR Setujui Penggunaan SAL

    Adapun, Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui rencana pemerintah untuk memanfaatkan SAL senilai Rp85,6 triliun pada 2025. Persetujuan ini diberikan sebagai bagian dari strategi pembiayaan APBN 2025 yang dihadapkan pada pelebaran defisit fiskal.

    Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menyampaikan bahwa pemanfaatan SAL tersebut akan digunakan untuk mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), memenuhi kewajiban pemerintah, serta menutup belanja prioritas dan defisit anggaran.

    “Sampai dengan akhir 2025, realisasi pembiayaan anggaran diperkirakan mencapai Rp662 triliun. Di dalamnya termasuk pemanfaatan SAL sebesar Rp85,6 triliun,” ujar Wihadi dalam rapat pembacaan hasil pembahasan Outlook APBN 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/20245).

    Berdasarkan kesepakatan DPR dan pemerintah, defisit APBN 2025 hingga akhir tahun ditetapkan mencapai Rp662 triliun atau sekitar 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Outlook itu lebih tinggi dari target defisit anggaran yang sudah ditetapkan dalam UU APBN 2025 yaitu sebesar Rp616,2 triliun atau setara 2,53% dari PDB.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan terima kasih atas persetujuan pelebaran defisit APBN 2025 anggaran menjadi 2,78% dari PDB, termasuk penggunaan SAL dalam mendanai pelebaran defisit tersebut.

    “Ini diharapkan dapat menjadi pendukung dari berbagai program-program pemerintah dan sekaligus melakukan counter cyclical terhadap ekonomi yang mendapatkan tekanan dari perekonomian global,” ujar Sri Mulyani pada kesempatan yang sama.

    Usai rapat, bendahara negara itu belum bisa memastikan apakah SAL sebesar Rp85,6 triliun yang telah disetujui pemanfaatannya akan digunakan semua. Dia hanya menekankan bahwa penggunaan SAL akan tergantung dari realisasi defisit.

    “Tergantung dari defisitnya yang akan terjadi, tapi paling tidak sudah mendapat persetujuan sehingga kita bisa punya pilihan nanti ya,” ungkap Sri Mulyani.

  • Proyeksi APBN semester II-2025 ditetapkan, pendapatan negara Rp1.663 T

    Proyeksi APBN semester II-2025 ditetapkan, pendapatan negara Rp1.663 T

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menetapkan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester II-2025.

    Dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI di Jakarta, Kamis, Sri Mulyani mengatakan pelaksanaan APBN 2025 sangat menantang akibat perubahan lingkungan yang dinamis serta prioritas-prioritas baru Presiden Prabowo Subianto. Namun, APBN akan tetap dijaga secara hati-hati dan berkelanjutan.

    Secara rinci, prognosis pendapatan negara pada semester II-2025 ditetapkan sebesar Rp1.663,7 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.409 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp254,4 triliun, dan penerimaan hibah Rp400 miliar.

    Selanjutnya, proyeksi belanja negara pada semester II ditetapkan sebesar Rp2.121,5 triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat (BPP) Rp1.659,9 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp461,6 triliun.

    Dengan demikian, proyeksi defisit APBN pada semester II yaitu sebesar Rp457,8 triliun atau 1,94 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Adapun keseimbangan primer pada paruh kedua tahun ditargetkan defisit sebesar Rp162,7 triliun dan pembiayaan anggaran ditargetkan senilai Rp378,4 triliun.

    Terkait pembiayaan anggaran, DPR menyetujui penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada pelaksanaan APBN ke depan. SAL juga disetujui untuk digunakan dalam pemenuhan kewajiban pemerintah atau belanja prioritas dan pembiayaan defisit.

    Sedangkan outlook APBN 2025 pada akhir tahun disepakati dengan rincian defisit Rp662 triliun atau 2,78 persen terhadap PDB.

    Kemudian, outlook pendapatan negara sebesar Rp2.865,5 triliun dari penerimaan perpajakan Rp2.387,3 triliun, PNBP Rp477,2 triliun, dan hibah Rp1 triliun.

    Outlook belanja negara sebesar Rp3.527,5 triliun terdiri dari BPP Rp2.663,4 triliun dan TKD Rp864,1 triliun.

    Outlook keseimbangan primer defisit Rp109,9 triliun dan outlook pembiayaan anggaran Rp662 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertumbuhan Ekonomi Dipangkas Jadi 5%, Ini Rincian Target APBN 2025

    Pertumbuhan Ekonomi Dipangkas Jadi 5%, Ini Rincian Target APBN 2025

    Jakarta –

    Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui prognosis semester II dan outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sampai akhir tahun yang disampaikan pemerintah. Terdapat beberapa perubahan mulai dari proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga pembiayaan anggaran.

    Persetujuan diberikan Banggar DPR RI dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Said Abdullah dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    Dalam outlook terbaru, Sri Mulyani menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025 menjadi dalam rentang 4,7-5%. Proyeksi tersebut turun dibandingkan asumsi sebelumnya di level 5,2%.

    Terkait nilai tukar rupiah, Sri Mulyani memperkirakan sampai akhir tahun akan lebih lemah pada level Rp 16.300- Rp 16.800 per dolar AS dan imbal hasil SBN ditetapkan masih cukup lebar pada level 7% atau dekat batas bawah 6,8%.

    Postur APBN sampai akhir 2025 juga mengalami perubahan yakni realisasi pembiayaan anggaran diperkirakan mencapai Rp 662 triliun, lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebelumnya Rp 616,2 triliun. Hal itu dikarenakan defisit diperkirakan melebar ke 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dari yang semula dipatok hanya 2,53% PDB.

    “Kami akan terus menjaga secara hati-hati APBN 2025. Kita melihat pelaksanaan APBN 2025 sangat menantang karena lingkungan yang berubah sangat dinamis dan juga karena ada prioritas-prioritas baru dari presiden yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan meningkatkan pertahanan dan ketahanan negara kita,” kata Sri Mulyani.

    Asumsi dasar ekonomi makro 2025 terbaru:

    – Pertumbuhan ekonomi 4,7-5%, sebelumnya 5,2%
    – Inflasi 2,2-2,6%, sebelumnya 2,5%
    – Tingkat bunga SUN 10 tahun 6,8-7,3%, sebelumnya 7%
    – Nilai tukar rupiah Rp 16.300 – Rp 16.800/US$, sebelumnya Rp 16.000/US$
    – Harga minyak mentah Indonesia US$ 68-82/barel, sebelumnya US$ 82/barel
    – Lifting minyak bumi 593-597 ribu barel per hari, sebelumnya 606 ribu barel per hari
    – Lifting gas bumi 976-980 ribu barel setara minyak per hari, sebelumnya 1,05 juta barel setara minyak per hari.

    Outlook terbaru APBN 2025:

    A. Pendapatan negara Rp 2.865,5 triliun, sebelumnya Rp 3.005,1 triliun
    – Penerimaan perpajakan Rp 2.387,3 triliun, sebelumnya Rp 2.490,9 triliun
    – Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 477,2 triliun, sebelumnya Rp 513,6 triliun
    B. Belanja negara Rp 3.527,5 triliun, sebelumnya Rp 3.621,3 triliun
    – Belanja pemerintah pusat Rp 2.663,4 triliun, sebelumnya Rp 2.701,4 triliun
    – Transfer ke daerah Rp 864,1 triliun, sebelumnya Rp 919,9 triliun
    – Keseimbangan primer defisit Rp 109,9 triliun, sebelumnya Rp 63,3 triliun
    – Defisit Rp 662 triliun atau 2,78%, sebelumnya Rp 616,2 triliun atau 2,53%
    – Pembiayaan anggaran Rp 662 triliun, sebelumnya Rp 616,2 triliun

    (acd/acd)

  • Wamenperin: Investasi industri mamin Rp22,63 triliun di Triwulan I

    Wamenperin: Investasi industri mamin Rp22,63 triliun di Triwulan I

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyebutkan investasi industri makanan dan minuman mencapai Rp22,63 triliun pada Triwulan I 2025, menunjukkan minat tinggi terhadap sektor strategis tersebut.

    “Investasi di sektor ini (industri makanan dan minuman) semakin diminati. Pada Triwulan I 2025, realisasi investasi telah mencapai Rp22,63 triliun dengan rincian Rp9,03 triliun PMA (Penanaman Modal Asing) dan Rp13,6 triliun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri),” kata Faisol dalam Pre-Event Specialty Indonesia 2025 di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, data tersebut menunjukkan kepercayaan investor yang semakin tinggi terhadap potensi industri makanan dan minuman di Indonesia.

    Lebih lanjut, dia mengatakan dari sisi perdagangan luar negeri, industri makanan dan minuman juga berhasil mempertahankan surplus neraca dagang sebesar 8,67 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dengan nilai ekspor mencapai 11,78 miliar dolar AS sepanjang Januari-Februari 2025.

    “Industri makanan dan minuman (mamin) terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia,” ujarnya.

    Lebih lanjut dia mengatakan pada Triwulan I tahun 2025, kontribusi sektor tersebut mencapai 41,15 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dari sisi industri non-migas, dan 7,2 persen terhadap PDB nasional.

    “Sektor mamin terus menunjukkan tren pertumbuhan positif, dengan realisasi pertumbuhan sebesar 6,04 persen (yoy) pada triwulan I tahun 2025,” katanya pula.

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza (kedua kanan) memberi keterangan kepada awak media di sela Pre-Event Specialty Indonesia 2025 di Jakarta, Kamis (3/7/2025). ANTARA/Harianto

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rupiah melemah dipengaruhi perkiraan defisit APBN melebar 

    Rupiah melemah dipengaruhi perkiraan defisit APBN melebar 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah dipengaruhi perkiraan defisit APBN melebar 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 02 Juli 2025 – 19:10 WIB

    Elshinta.com – Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi perkiraan defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang melebar.

    “Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa defisit APBN di tahun 2025 diperkirakan melebar menjadi 2,78 persen dari target APBN sebesar 2,50 persen sebelumnya,” kata dia kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Kendati demikian, Menkeu disebut menyampaikan bahwa pemerintah masih dapat menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebagai penyangga, sehingga pemerintah tak perlu menambah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) melebihi target.

    Pada Selasa (2/7), Sri Mulyani mengajukan permohonan penggunaan SAL sebesar Rp85,6 triliun kepada DPR RI.

    Outlook defisit APBN hingga akhir 2025 diproyeksikan mencapai Rp662 triliun atau setara 2,78 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    Angka itu lebih tinggi dibandingkan target defisit dalam APBN 2025 yang sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Pelebaran defisit ini disebabkan oleh potensi tidak tercapainya target penerimaan negara.

    Total pendapatan negara diperkirakan hanya akan mencapai Rp2.865,5 triliun, atau sekitar 95,4 persen dari target dalam pagu anggaran sebesar Rp3.005,1 triliun.

    Untuk menghindari ketergantungan penuh pada pembiayaan melalui penerbitan utang, Menkeu berencana memanfaatkan sebagian dari SAL tahun anggaran 2024 yang tercatat Rp457,5 triliun.

    Melihat dari sisi global, pelemahan kurs rupiah didorong penguatan dolar Amerika Serikat (AS) yang menguat terhadap mata uang Asia akibat rilis data Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS).

    “Data tersebut memberikan sinyal pengetatan pasar tenaga kerja di AS,” ujar Josua.

    Senada, Analis Bank Woori Saudara Rully Nova juga mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah karena peningkatan risiko fiskal akibat defisit anggaran pemerintah mendekati 3 persen dari APBN.

    Faktor lainnya juga berasal dari rencana penerapan tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump pada 9 Juli 2025.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Rabu di Jakarta melemah sebesar 47 poin atau 0,29 persen menjadi Rp16.247 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.200 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.236 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.196 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Menanti diplomasi Indonesia di KTT BRICS 2025

    Menanti diplomasi Indonesia di KTT BRICS 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menanti diplomasi Indonesia di KTT BRICS 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Rio de Janeiro, Brasil, bersiap menjadi panggung diplomasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang melibatkan delegasi dari 10 negara anggota penuh dan sembilan negara mitra, saat mereka berkumpul pada 6-7 Juli 2025.

    BRICS yang merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, telah berkembang menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang signifikan. Kelompok ini mewakili lebih dari 40 persen populasi dunia dan sekitar sepertiga produk domestik bruto (PDB) global.

    Kelompok negara berkembang BRICS, yang kini diperkuat dengan penambahan anggota baru, termasuk Indonesia, semakin mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan signifikan di panggung global.

    BRICS tidak hanya menjadi penyeimbang ekonomi, tetapi juga pendorong utama terciptanya tatanan dunia yang lebih adil di tengah pengaruh dominasi historis negara-negara Barat.

    Dengan masuknya Iran, Mesir, Etiopia, dan Uni Emirat Arab, serta bergabungnya Indonesia secara resmi sejak 6 Januari 2025, BRICS kini diperkuat 10 negara anggota penuh, meningkatkan bobot ekonomi dan demografi kelompok tersebut.

    Selain itu, banyak anggota BRICS adalah produsen utama komoditas penting global, mulai dari energi, mineral, produk pertanian, hingga sumber daya manusia yang melimpah.

    Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat BRICS menyumbang sekitar 37,3 persen terhadap PDB global pada 2024, melampaui capaian G7 (AS, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Prancis) yang menyumbang 30 persen terhadap PDB global.

    Bagi dosen di Departemen Hubungan Internasional Universitas Bakrie, Sellita Selli, BRICS bukan tentang alternatif, tetapi mengenai tata kelola global baru yang menyeimbangkan kekuatan antara Barat dan Selatan Global yang baru.

    BRICS telah mengukuhkan posisinya sebagai pemain kunci dalam pasar komoditas global, terutama melalui ekspor minyak mentah dan produk pertanian.

    China, sebagai mesin ekspor utama BRICS, membanjiri pasar dunia dengan berbagai produk, mulai dari tekstil hingga elektronik. Kehadiran kolektif BRICS sebagai eksportir dan importir utama menjadi mitra tidak terpisahkan dalam rantai pasok global.

    Tidak hanya sebagai pemasok, negara-negara BRICS juga merupakan pasar impor yang sangat penting, mengonsumsi berbagai bahan baku, mesin, dan teknologi. India, misalnya, adalah importir besar bahan bakar mineral serta besi dan baja, sementara Rusia, selain menguasai ekspor energi, juga mengimpor beragam produk pangan.

    Bagi Indonesia, hubungan perdagangan dengan BRICS sangatlah vital. Pada tahun 2024, ekspor Indonesia ke BRICS mencapai 84,37 miliar AS, dengan ekspor non-migas menyumbang 33,91 persen dari total ekspor non-migas Indonesia.

    Di tengah sorotan terhadap dinamika ekonomi dan geopolitik dunia, posisi Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terkuat di Asia Tenggara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, akan menjadi topik menarik untuk dicermati.

    Peluang kerja sama

    Data IMF pada 2024 menempatkan Indonesia di peringkat lima PDB per kapita dari 11 negara Asia Tenggara. Dengan PDB per kapita sebesar 5.270 dolar AS, Indonesia berada di bawah Singapura ($88.450), Brunei Darussalam ($35.110), Malaysia ($13.310), dan Thailand ($7.810).

    Peringkat ini menempatkan Indonesia di segmen tengah, di atas Vietnam ($4.620), Filipina ($4.130), dan negara-negara lain yang PDB per kapitanya jauh lebih rendah, seperti Kamboja, Laos, Timor-Leste, dan Myanmar.

    Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia telah melampaui fase pembangunan awal, namun masih menghadapi tantangan dalam mendorong kesejahteraan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakatnya.

    Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa yang berada di jalur perdagangan maritim global antara Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia berada di gerbang pasar domestik bagi negara-negara BRICS dalam mencari peluang ekspor maupun investasi.

    Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam, termasuk nikel, batu bara, minyak kelapa sawit, dan banyak mineral kritis lainnya.

    Teranyar, adalah proyek pembangunan Ekosistem Industri Baterai Listrik Terintegrasi Konsorsium Antam-IBC-CBL di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Minggu (29/6), sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional dalam rangka mewujudkan swasembada energi Indonesia.

    Proyek yang mencakup area seluas 3.023 hektare ini memiliki nilai investasi sebesar 5,9 miliar dolar AS dari hulu hingga hilir, serta diproyeksikan menyerap hingga 8.000 tenaga kerja, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung.

    Dalam sambutannya pada acara peresmian itu, Presiden menyampaikan bahwa proyek tersebut menjadi bagian dari upaya besar bangsa dalam menjalankan hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

    Proyek hilirisasi terbesar di Asia Tenggara itu relevan bagi negara-negara BRICS sebagai rantai pasok bahan baku industri otomotif, terutama dalam konteks transisi energi dan pengembangan teknologi yang kini selaras dengan harapan KTT BRICS.

    Hubungan bilateral

    Sejak resmi menjadi anggota penuh BRICS, Indonesia kini berada di ambang era baru kerja sama ekonomi. Meskipun status keanggotaan penuh masih terbilang baru, hubungan bilateral yang kuat dengan negara-negara anggota BRICS telah menjadi modal awal dan gerbang menuju kolaborasi yang lebih dalam.

    Ada beberapa bentuk kerja sama konkret yang sebelumnya telah dan sedang bergerak menuju realisasi bersama sejumlah negara BRICS.

    Salah satu keuntungan nyata dari keanggotaan BRICS adalah akses langsung Indonesia ke New Development Bank (NDB). NDB, yang didirikan oleh BRICS adalah lembaga keuangan yang fokus membiayai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan.

    Bagi Indonesia, ini berarti peluang baru untuk mendapatkan pendanaan bagi proyek-proyek skala besar, seperti inisiatif transisi energi, hingga pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

    NDB dikenal dengan syarat pinjamannya yang seringkali lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan tradisional, memberikan opsi pembiayaan yang lebih beragam bagi Indonesia.

    Sebelum menjadi anggota penuh, hubungan dagang dan investasi Indonesia dengan negara-negara, seperti China, India, dan Rusia, sudah terjalin dengan baik. Dengan status keanggotaan di BRICS, kerja sama ini diproyeksikan akan semakin diperkuat.

    Diharapkan ada peningkatan investasi langsung dari negara-negara BRICS ke Indonesia, terutama di sektor manufaktur, pertambangan dengan fokus pada hilirisasi dan energi terbarukan. Sebaliknya, produk komoditas kunci Indonesia, seperti minyak sawit dan karet juga berpotensi menemukan pasar yang lebih besar di negara-negara BRICS.

    Keamanan energi dan transisi menuju energi bersih adalah isu krusial bagi negara-negara BRICS. Indonesia, sebagai produsen energi, dapat mempererat kerja sama pasokan dengan anggota lain. Namun, potensi terbesar ada pada pengembangan energi terbarukan.

    Ada ruang luas untuk kolaborasi dalam proyek-proyek tenaga surya, angin, dan hidro. Transfer teknologi dari China dan India, yang merupakan pemimpin global dalam inovasi energi bersih, akan sangat vital bagi ambisi energi hijau Indonesia.

    Selain itu, potensi kerja sama teknologi juga meluas ke sektor digital, kecerdasan buatan (AI), fintech, dan e-commerce, membuka peluang bagi kolaborasi antara startup di negara-negara anggota.

    Politik bebas aktif

    Diplomasi Indonesia di KTT BRICS 2025 juga tidak akan lepas dari tantangan. Dinamika geopolitik global yang kompleks, persaingan antarblok kekuatan, dan perbedaan kepentingan di antara anggota BRICS sendiri memerlukan pendekatan yang hati-hati dan strategis dari delegasi Indonesia.

    Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa keikutsertaan ini selaras dengan diplomasi luar negeri RI yang bebas aktif, yaitu mengambil peran, tanpa terjebak blok geopolitik.

    Keseimbangan antara menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan besar dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip politik luar negeri yang independen akan menjadi kunci.

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan tampil di Konferensi Tingkat Tinggi BRICS pada 6-7 Juli 2025 di Rio De Jeniro, Brasil, seusai menuntaskan kunjungan resmi ke Kerajaan Arab Saudi.

    Publik menanti narasi diplomasi Indonesia yang adaptif, memastikan bahwa kehadiran di KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro benar-benar memberikan nilai tambah bagi kemajuan bangsa dan kontribusi bagi perdamaian serta kemakmuran global.

    Sumber : Antara