Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Prabowo Hadiri KTT BRICS 2025, Tegaskan Posisi Strategis Indonesia di Kancah Global – Page 3

    Prabowo Hadiri KTT BRICS 2025, Tegaskan Posisi Strategis Indonesia di Kancah Global – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, Minggu, 6 Juli 2025. Prabowo menilai keikutsertaan Indonesia dalam kelompok ekonomi BRICS sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

    “Presiden Prabowo optimistis dengan keikutsertaan Indonesia dalam BRICS akan memperkuat posisi Indonesia di kancah global, serta menekankan pentingnya kerja sama antarnegara melalui forum seperti BRICS untuk mendukung stabilitas dan kemakmuran dunia,” kata Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Senin (7/7/2025).

    Menurut dia, keikutsertaan Indonesia dalam forum BRICS merupakan hasil dari inisiasi langsung Prabowo di tahun pertamanya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tak berlangsung lama, Indonesia pun resmi menjadi anggota ke-11 BRICS pada Januari 2025.

    “Masuknya Indonesia dalam keanggotaan BRICS merupakan inisiasi langsung dari Presiden Prabowo di tahun pertamanya menjadi Presiden Republik Indonesia, dan disambut baik oleh seluruh anggota BRICS. Indonesia pun diterima dengan cepat menjadi anggota ke-11 BRICS,” ujarnya.

    Keanggotaan BRICS kini terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Etiopia, Iran, dan Indonesia. Dengan keanggotaan ini, BRICS kini merepresentasikan 50 persen populasi dunia dan mencakup 35 persen dari Produk Domestik Bruto (GDP) global.

    Lebih lanjut, Teddy juga mengatakan bahwa prinsip yang menjadi pijakan Prabowo dalam membangun hubungan internasional kembali ditegaskan dalam forum ini, yakni pentingnya memperluas jejaring persahabatan dan kerja sama strategis antarbangsa. Hal ini untuk mendukung perdamaian dan kemakmuran global.

    “Bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan BRICS ini merupakan perwujudan prinsip yang selalu dipegang oleh Kepala Negara bahwa seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak,” jelas Teddy.

  • Seskab Teddy Sebut Indonesia Masuk BRICS Inisiasi Tahun Pertama Presiden Prabowo

    Seskab Teddy Sebut Indonesia Masuk BRICS Inisiasi Tahun Pertama Presiden Prabowo

    Seskab Teddy Sebut Indonesia Masuk BRICS Inisiasi Tahun Pertama Presiden Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sekretaris Kabinet (Seskab)
    Teddy Indra Wijaya
    mengatakan, masuknya Indonesia dalam keanggotaan BRICS merupakan inisiasi Presiden
    Prabowo Subianto
    secara langsung di tahun pertamanya menjadi Presiden RI.
    Saat ini, Prabowo tengah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, ini merupakan pertama kalinya Indonesia berpartisipasi sebagai anggota penuh BRICS.
    “Masuknya Indonesia dalam keanggotaan BRICS merupakan inisiasi langsung dari Presiden Prabowo di tahun pertamanya menjadi Presiden Republik Indonesia, dan disambut baik oleh seluruh anggota BRICS,” kata Teddy dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Senin (7/7/2025).
    “Indonesia pun diterima dengan cepat menjadi anggota ke-11 BRICS,” ujar dia melanjutkan.
    Teddy menyampaikan, Presiden Prabowo memandang keikutsertaan Indonesia dalam BRICS sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.
    BRICS kini merepresentasikan 50 persen populasi dunia dan mencakup 35 persen dari Produk Domestik Bruto (GDP) global, dengan keanggotaan yang kini terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Etiopia, Iran, dan Indonesia.
    “Presiden Prabowo optimistis dengan keikutsertaan Indonesia dalam BRICS akan memperkuat posisi Indonesia di kancah global, serta menekankan pentingnya kerja sama antarnegara melalui forum seperti BRICS untuk mendukung stabilitas dan kemakmuran dunia,” kata Seskab Teddy.
    Lebih lanjut, Teddy juga mengatakan prinsip yang menjadi pijakan Presiden Prabowo dalam membangun hubungan internasional kembali ditegaskan dalam forum ini, yakni pentingnya memperluas jejaring persahabatan dan kerja sama strategis antarbangsa demi mendukung perdamaian dan kemakmuran global.
    “Bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan BRICS ini merupakan perwujudan prinsip yang selalu dipegang oleh Kepala Negara bahwa seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak,” ucap Seskab Teddy.
    Sementara itu, dalam foto-foto yang dibagikan Sekretariat Presiden, Kepala Negara disambut secara langsung oleh Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva selaku Ketua BRICS tahun 2025 setibanya di tempat berlangsungnya rangkaian utama
    KTT BRICS
    .
    Kedua pemimpin negara tampak berjabat tangan dan saling berpelukan hangat seraya berbincang singkat, dilanjutkan dengan sesi foto bagi kedua kepala negara tersebut.
    Usai penyambutan oleh Presiden Brasil, Presiden Prabowo kemudian bergabung dengan para pemimpin negara lainnya di Leaders’ Lounge.
    Ruangan ini menjadi tempat bagi Presiden Prabowo beserta para pemimpin lainnya untuk saling bertegur sapa dan bertukar pandangan secara singkat mengenai tantangan global dan berbagai hal penting lainnya sebelum mengikuti sesi utama dalam rangkaian kegiatan KTT BRICS.
    Presiden Prabowo pun turut serta dalam sesi foto bersama seluruh pemimpin negara dan para delegasi yang hadir.
    Ini juga sekaligus menjadi momen bersejarah, lantaran pertama kalinya berpartisipasi dalam KTT usai menjadi anggota penuh.
    Dalam momen itu, Presiden Prabowo tampak berdiri di antara Presiden Republik Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, dan Putra Mahkota Abu Dhabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Seskab: Masuknya RI di BRICS inisiasi tahun pertama Presiden Prabowo

    Seskab: Masuknya RI di BRICS inisiasi tahun pertama Presiden Prabowo

    Masuknya Indonesia dalam keanggotaan BRICS merupakan inisiasi langsung dari Presiden Prabowo di tahun pertamanya menjadi Presiden Republik Indonesia, dan disambut baik oleh seluruh anggota BRICS

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa masuknya Indonesia dalam kelompok ekonomi dunia BRICS merupakan inisiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna menunjukkan pentingnya posisi Indonesia di internasional.

    Seskab Teddy yang mendampingi Presiden Prabowo menghadiri hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu (6/7) mengatakan bahwa Indonesia disambut baik dalam pertemuan tersebut.

    “Masuknya Indonesia dalam keanggotaan BRICS merupakan inisiasi langsung dari Presiden Prabowo di tahun pertamanya menjadi Presiden Republik Indonesia, dan disambut baik oleh seluruh anggota BRICS,” kata Seskab Teddy dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Seskab menjelaskan bahwa KTT yang mengusung tema “Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance” itu merupakan KTT BRICS pertama yang dihadiri oleh Presiden Prabowo dan pertama kalinya Indonesia menjadi anggota penuh pada tahun 2025.

    Setelah dinyatakan resmi menjadi anggota penuh pada Januari 2025, Indonesia pun diterima dengan cepat menjadi anggota ke-10 BRICS.

    “Hal ini menunjukkan betapa pentingnya posisi Indonesia di dunia internasional,” kata Teddy.

    Dengan anggota awal sebanyak lima negara, kini anggota BRICS telah berkembang menjadi sepuluh negara resmi, antara lain Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Etiopia, Iran, dan Indonesia.

    Seskab menjelaskan kesepuluh anggota ini merepresentasikan 50 persen jumlah penduduk dunia, dan 35 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau GDP global.

    Presiden Prabowo meyakini keikutsertaan Indonesia dalam BRICS akan memperkuat posisi Indonesia di kancah global, serta menekankan pentingnya kerja sama antarnegara guna mendukung stabilitas dan kemakmuran dunia.

    Seskab juga menilai bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan BRICS merupakan implementasi dari kebijakan diplomasi yang selalu ditekankan Presiden Prabowo.

    “Bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan BRICS ini merupakan perwujudan prinsip yang selalu dipegang oleh Kepala Negara bahwa seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak,” kata Teddy.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertumbuhan Ekonomi RI 2026 versi Bappenas, BI, dan Sri Mulyani, Mana Paling Realistis?

    Pertumbuhan Ekonomi RI 2026 versi Bappenas, BI, dan Sri Mulyani, Mana Paling Realistis?

    Bisnis.com, JAKARTA — Target pertumbuhan ekonomi 2026 dari Kementerian Keuangan tak ada yang senada dengan estimasi Bank Indonesia maupun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. 

    Sepekan terakhir, pemerintah dan bank sentral wara-wiri di kompleks parlemen untuk menyampaikan kepada wakil rakyat terkait kondisi ekonomi terkini dan proyeksi ke depan, termasuk pertumbuhan ekonomi. 

    Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mematok pertumbuhan ekonomi 2026 di rentang 5,2%—5,8%, lebih tinggi dari target tahun ini yang sebesar 5,2%. 

    Sementara dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 milik Bappenas, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menargetkan pertumbuhan ekonomi di rentang 5,8%—6,3% pada 2026.

    Beda halnya dengan bank sentral, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memproyeksikan ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh di rentang 4,7%—5,5% dengan nilai tengah 5,02%.

    Melihat kondisi ekonomi hingga kuartal I/2025, konsumsi rumah tangga, pemerintah, ekspor, impor, hingga investasi hanya mampu mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 4,87%.

    Bahkan pemerintah dan BI mengikuti langkah sejumlah lembaga internasional untuk menurunkan outlook alias proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 ke level yang lebih rendah.

    Mana Lebih Realistis?

    Melilhat target dan proyeksi tersebut, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai angka paling realistis terllihat pada batas bawah BI yang sebesar 4,7%—jauh di bawah target pemerintah.

    “Mempertimbangkan kondisi eksternal, outlook harga komoditas ekspor masih rendah, sisi permintaan dalam negeri juga tumbuh terbatas, serta berlanjutnya efisiensi anggaran pemerintah,” ujarnya kepada Bisnis,Minggu (6/7/2025).

    Bhima memandang sebaiknya asumsi dasar ekonomi makro (ADEM) dalam RAPBN 2026 dibuat lebih moderat dengan tujuan target penerimaan perpajakan tidak kontradiktif dengan kondisi riil pelaku usaha dan masyarakat.

    Selain itu, pemerintah dapat menambah anggaran perlindungan sosial untuk antisipasi tekanan ekonomi pada 2026.

    Sementara Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam memandang bahwa target maupun proyeksi dari ketiganya tersebut telah sesuai dengan asumsi masing-masing K/L.

    Misalnya, Kementerian Keuangan menjunjung strategi ekonomi dan fiskal yang fokus pada kedaultan pangan, energi, dan ekonomi serta akselerasi investasi maupun perdagangan global untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

    Dengan kata lain, apabila seluruh asumsi dan strategi tersebut dapat seluruhnya terwujud, harapan tumbuh sesuai target pun di depan mata.

    “Apapun targetnya dapat dicapai apabila semua prasyarat dipenuhi, program-program kerja dijalankan secara efektif dan efisien,” tuturnya kepada Bisnis.

    Selayaknya proyeksi dari Gubernur BI Perry Warjiyo yang memberikan estimasi lebih rendah dari target pemerintah.

    Bukan tanpa sebab, dalam paparan Perry di DPR, tercantum bahwa proyeksi PDB dari BI memang lebih rendah dibandingkan milik Kemenkeu dengan asumsi penyerapan APBN tidak sampai 100%. Selain itu, strategi stimulus fiskal masih banyak dalam bentuk belanja barang.

    “Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai titik tengah kisaran pemerintah bila penyerapan dilakukan secara optimal, strategi stimulus dilakukan dengan tepat sehingga dapat meningkatkan keyakinan pelaku ekonomi,” ungkap Perry.

    Estimasi Lembaga Internasional 

    Lembaga internasional telah mengeluarkan analisis terbarunya terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia, untuk periode 2025 di tengah ancaman tarif Trump dan disrupsi dagang.

    Bank Dunia atau World Bank mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 sebesar 4,7% dan akan melaju menuju 5% pada 2027.  

    Berdasarkan GEP Juni 2025 ini, Bank Dunia mengungkapkan bahwa peningkatan ketidakpastian kebijakan perdagangan, penurunan kepercayaan, dan dampak dari melemahnya permintaan eksternal di negara-negara maju utama dan China kemungkinan akan menghambat ekspor dan investasi swasta di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia.  

    “Meskipun beberapa perekonomian akan mendapat manfaat dari dukungan kebijakan fiskal—seperti program pengeluaran sosial dan investasi publik di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam—dampak makroekonomi penuh dari peningkatan hambatan perdagangan, yang sulit diprediksi, dapat menghambat pertumbuhan,” tulis Bank Dunia, dikutip pada Rabu (11/6/2025).

    Sementara Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1% menjadi 4,7% pada 2025. Hal tersebut sejalan dengan pemangkasan proyeksi ekonomi global dari 3,3% menjadi 2,8%.  

    Pada awal April lalu, Asian Development Bank (ADB) juga mengeluarkan proyeksi terbarunya di angka 5%, tetapi belum memperhitungkan dampak tarif resiprokal dari Presiden AS Donald Trump. 

    Hanya Asean+3 Macroeconomic Research Office alias AMRO mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level 5,0% pada 2025, di saat lembaga internasional lain memangkas ke angka yang lebih rendah. 

  • Vdeo: Ekonomi Domestik Kuat, RI Lebih Siap Hadapi Gejolak Global

    Vdeo: Ekonomi Domestik Kuat, RI Lebih Siap Hadapi Gejolak Global

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menegaskan pentingnya menjaga kekuatan ekonomi domestik di tengah ketegangan geopolitik global yang terus meningkat. Menurutnya, disrupsi global akibat konflik dan ketegangan internasional memberi pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan dalam negeri.

    Edy juga mengatakan struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada konsumsi domestik memberikan perlindungan relatif terhadap tekanan global. Kontribusi konsumsi rumah tangga yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi semacam penyangga ketika terjadi guncangan dari luar. Meski demikian, Edy mengingatkan bahwa dampak ketegangan global tetap bisa dirasakan, terutama jika terjadi lonjakan harga energi atau bahan baku yang masih bergantung pada impor. Karena itu, langkah antisipatif harus terus dilakukan, termasuk terus mendorong swasembada.

    Saksikan dialog Safrina Nasution bersama PLT Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden Edy Priyono dalam Economic Update di Program Nation HubCNBC Indonesia, Kamis (03/07/2025).

  • Pariwisata Bakal Sumbang Rp260.000 Triliun untuk Ekonomi di 2034

    Pariwisata Bakal Sumbang Rp260.000 Triliun untuk Ekonomi di 2034

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sektor pariwisata global diperkirakan akan mencatat lonjakan luar biasa dalam dekade ini. Proyeksi ini terungkap dalam laporan terbaru World Economic Forum (WEF) bersama Kearney dan Kementerian Pariwisata Arab Saudi.

    Laporan ini menyebutkan, pada 2034, wisatawan akan melakukan 30 miliar perjalanan setiap tahun dan menyumbang US$ 16 triliun atau sekitar Rp260.000 triliun (kurs Rp16.300) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.

    Dalam laporan bertajuk Travel and Tourism at a Turning Point: Principles for Transformative Growth, sektor pariwisata diprediksi tumbuh 1,5 kali lebih cepat dibanding ekonomi global. Ini memperkuat peran pariwisata sebagai mesin penciptaan lapangan kerja, pertukaran budaya, dan investasi.

    “Pariwisata global sedang berada di titik balik penting,” kata Presiden WEF, Børge Brende seperti dilansir Gulf News di Jakarta, Sabtu (5/7/2025). “Untuk memaksimalkan potensi ini, kita perlu membayangkan ulang sektor ini secara berani dengan menyeimbangkan aspek keberlanjutan, inovasi, dan manfaat bagi masyarakat lokal,” ujarnya menambahkan.

    Asia Pimpin Pertumbuhan Pariwisata

    Asia diprediksi menjadi kawasan dengan pertumbuhan pariwisata tercepat. Negara-negara seperti India, China, Arab Saudi, Thailand, dan Sri Lanka berada di garis depan. Pada 2030, India dan China diperkirakan akan menyumbang lebih dari 25% dari total perjalanan internasional ke luar negeri.

    Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Asia diproyeksikan melampaui 7% pada 2034, didorong oleh percepatan investasi untuk meningkatkan daya saing global dan diversifikasi ekonomi.

    Foto: Ilustrasi Menara Eiffel (AP/Francois Mori)
    The French Aerial Patrol fly by the Eiffel Tower and over the Olympics fan zone in Paris, Sunday, Aug. 8, 2021. Celebrations were held in Paris Sunday as part of the handover ceremony of Tokyo 2020 to Paris 2024, as Paris will be the next Summer Games host in 2024. The passing of the hosting baton will be split between the Olympic Stadium in Tokyo and a public party and concert in Paris. (AP Photo/Francois Mori)

    Beberapa pendorong pertumbuhan baru turut muncul, antara lain:

    – Pasar wisata olahraga yang diperkirakan tembus US$ 1,7 triliun pada 2032

    – Pertumbuhan ekowisata sebesar 14% per tahun, mengikuti tren wisata berbasis pengalaman

    – Nilai pasar teknologi perjalanan (travel tech) yang naik dari US$ 10,5 miliar di 2024 hampir dua kali lipat pada 2033, dengan 91% pelaku sektor ini menyatakan akan meningkatkan investasi

    Namun, ledakan wisata ini juga membawa tantangan besar, terutama dalam penyediaan infrastruktur. Untuk melayani 30 miliar perjalanan global per tahun, industri pariwisata perlu membangun 7 juta kamar hotel tambahan dan menambah 15 juta penerbangan per tahun.

    Dampak Lingkungan dan Tantangan SDM

    Tingginya pertumbuhan juga berisiko meningkatkan dampak lingkungan. Tanpa reformasi, emisi gas rumah kaca dari sektor pariwisata bisa naik dari 8% menjadi 15% dari total global pada 2034. Wisatawan juga diperkirakan menghasilkan 205 juta ton limbah padat setiap tahun, atau 7% dari total limbah dunia.

    Sementara itu, sektor pariwisata juga menghadapi krisis tenaga kerja. Tingkat pergantian staf di sektor perhotelan Inggris tercatat mencapai 53% dari 2022 ke 2023. Di Amerika Serikat, hotel masih kesulitan merekrut meski sudah menaikkan upah secara signifikan.

    “Keberhasilan industri ini tidak dijamin,” kata Bob Willen, Chairman di Kearney. “Agar dapat berkembang secara berkelanjutan, kita harus membangun infrastruktur yang ramah lingkungan, memberdayakan pekerja, dan memastikan manfaat bagi komunitas lokal.”

    Arab Saudi, yang menjadi tuan rumah peluncuran laporan ini, tengah berinvestasi besar dalam pengembangan destinasi regeneratif, infrastruktur masa depan, dan penciptaan talenta. Negara itu menargetkan menyambut 150 juta pengunjung pada 2030.

    “Pariwisata kini bukan lagi industri yang berdiri sendiri, melainkan katalisator penting untuk pertumbuhan dan kerja sama ekonomi,” ujar Menteri Pariwisata Arab Saudi, Ahmed Al-Khateeb.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Reindustrialisasi Jadi Game Changer – Page 3

    Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Reindustrialisasi Jadi Game Changer – Page 3

    Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Ilham Akbar Habibie, menyoroti kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang masih tergolong rendah. Hal ini turut berdampak terhadap sisi lapangan kerja hingga pertumbuhan ekonomi nasional. 

    Ilham mengingatkan, satu hal yang tak bisa dilepaskan dari sisi penguatan industri adalah lapangan pekerjaan. “Bagaimana kita mau mendapatkan lapangan pekerjaan yang formal dan berkualitas kalau tidak ada industri yang berkuat,” ujarnya dalam Seminar Nasional Outlook Industrialisasi Indonesia di ICE BSD, Sabtu (5/7/2025).

    Oleh karenanya, Ilham menilai penguatan industri wajib dilakukan. Utamanya guna menaungi permintaan masyarakat terhadap penciptaan lapangan kerja, di tengah isu badai PHK (pemutusan hubungan kerja) yang belum mereda. 

    “Kalau kita mendengar suara rakyat saat ini, yang paling kedengarannya itu mereka semua menginginkan bekerja. Rakyat kita itu tidak bodoh, dia punya kemampuan. Dia itu ingin bekerja, ingin berkembang, perlu adanya pendidikan,” tegasnya. 

    Sebagai perbandingan, ia menyoroti kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional pada kuartal IV 2024 yang berada di kisaran 19,13 persen. Meskipun meningkat dari kuartal sebelumnya, namun itu masih di bawah target 20 persen.  

    “Targetnya sebetulnya kita mempunyai 23 persen sesuai dengan RPJMN 2020-2024. Sebagai pembanding, China dapat 28 persen, Vietnam 25 persen, Thailand 27 persen dari kontribusi industri kepada PDB,” bebernya. 

     

  • Sri Mulyani Klaim Koperasi Merah Putih untuk Perkuat Kelas Menengah

    Sri Mulyani Klaim Koperasi Merah Putih untuk Perkuat Kelas Menengah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim bahwa sudah banyak program pemerintah yang menyasar kelompok kelas menengah, termasuk Koperasi Desa Merah Putih.

    Sri Mulyani tidak menampik bahwa sebanyak 9,4 juta penduduk kelas menengah telah ‘turun kasta’ ke kelompok aspiring middle class (menuju kelas menengah) selama 2019 sampai dengan 2024. Padahal, selama ini kelas menengah menjadi pendorong utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

    Masalahnya, konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar pembentuk produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi Indonesia. Misalnya pada 2024, distribusi konsumsi rumah tangga mencapai 54,04% terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Oleh sebab itu, pemerintah ingin kembali memperkuat kelas menengah. Sri Mulyani pun memaparkan sejumlah program untuk kelompok kelas menengah.

    “Koperasi Merah Putih, KUR, yang tadi kita diskusikan untuk petani tebu, ini semuanya di level kelas menengah tadi,” ujarnya di rapat kerja dengan Komisi XI, Kamis (3/7/2025) malam.

    Selain itu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa sejumlah program pemerintah seperti hilirisasi industri dan proyek infrastruktur sosial memiliki dampak langsung terhadap pekerja di sektor yang membutuhkan tingkat pendidikan lebih tinggi atau yang berada di segmen kelas menengah.

    Bendahara negara itu turut menyebut program padat karya (labor intensive), seperti perbaikan sekolah dan fasilitas rakyat, juga memberikan efek berantai pada lapangan kerja lokal terutama melalui keterlibatan kontraktor dalam negeri.

    “Kita juga mencoba untuk mendukung program-program Kementerian terkait dalam rangka mempertebal kelas menengah atau me-recover. Kalau mereka mengalami penurunan ke kelompok aspiring middle class, bisa tetap ada di kelas menengah,” tutup Sri Mulyani.

    Waswas Koperasi Merah Putih

    Adapun, program Koperasi Desa Merah Putih mendapat banyak sorotan. Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam misalnya, yang meminta agar Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi belajar dari pengalaman di zaman orde baru, di mana sederet KUD dan BUMDes yang mengalami kolaps hingga bangkrut.

    Untuk itu, dia meminta agar 80.000 Kopdes Merah Putih tidak bernasib sama dengan KUD dan BUMDes.

    “Bagaimana Pak Menteri [Budi Arie] bisa memastikan bahwa Koperasi Merah Putih ini bukan monster baru yang menjadi alat bancakan dari oknum-oknum di desa,” kata Mufti dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI dengan Menteri Koperasi di Kompleks Senayan DPR, Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Dia juga mewanti-wanti sederet usaha yang dijalankan Kopdes Merah Putih berpotensi merusak ekosistem yang sudah terbentuk di desa. Terlebih, KopDes Merah Putih juga akan menjalankan usaha seperti menjual sembako, penyalur LPG/BBM bersubsidi, hingga penyalur pupuk.

    Mufti pun mempertanyakan pihak yang bakal bertanggungjawab jika warung maupun toko UMKM di desa gulung tikar di tengah kehadiran Kopdes Merah Putih.

    “Jangan sampai koperasi desa yang tujuannya adalah untuk memberdayakan desa, tapi justru membunuh menjadi monster yang menggilas usaha yang ada di desa-desa,” ujarnya.

    Di samping itu, Mufti menilai Kopdes Merah Putih akan membebani bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan dana desa. Menurutnya, dengan permodalan senilai Rp3 miliar untuk setiap desa atau dengan total Rp240 triliun terhadap 80.000 Kopdes Merah Putih akan mengganggu stabilitas keuangan nasional, jika koperasi ini gagal.

    “Kalau gagal tentu NPL [non-performing loan/kredit bermasalah] perbankan akan bisa terancam, yang tentu akan mengganggu stabilitas keuangan nasional,” terangnya.

    Dia kembali mempertanyakan penggunaan dana desa sebagai jaminan jika kredit tersebut macet. Menurutnya, hal tersebut akan mengganggu infrastruktur di desa.

    “Kalau dana desa disita bank lalu, siapa yang ke depan nanti akan bangun jalan desa, siapa yang akan bangun jembatan desa, siapa yang bangun sekolah-sekolah di desa. Jangan sampai yang menjadi korban adalah rakyat, desa, perbankan BUMN,” pungkasnya.

    Senada, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pola pengelolaan dan pembiayaan yang direncanakan pemerintah dalam membentuk 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih berpotensi memiliki sederet permasalahan.

    Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menyebut, masalah pertama adalah dari sisi bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ajib menjelaskan bahwa sektor perbankan adalah industri keuangan dengan regulasi yang tinggi (high regulated).

    Pasalnya, lanjut dia, seluruh aktivitas di sektor perbankan akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dia mengkhawatirkan syarat formal kredit berupa character, capacity, capital, collateral dan condition (5C) akan sulit dipenuhi oleh Kopdes Merah Putih.

    “Kalau program ini dibuat mandatory, bank Himbara akan kesulitan secara teknis perbankan,” ujar Ajib dalam keterangan tertulis, Senin (19/5/2025).

    Bahkan, Ajib menyebut, bank Himbara juga akan kesulitan dalam menyalurkan program kredit usaha rakyat (KUR) melalui Kopdes Merah Putih.

    “Cenderung akan terhambat kondisi para debitur di masyarakat yang sedang marak terbelit masalah pinjaman online [pinjol] dan lain-lain, yang membuat SLIK OJK juga menjadi kendala. Pemerintah harus membuat peraturan terobosan untuk mengatasi hal ini,” tuturnya.

    Potensi masalah yang kedua adalah dalam konteks keuangan negara. Dia menyebut, ketika opsi pembiayaan Kopdes Merah Putih diambil dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), baik berasal dari dana desa maupun lainnya, maka koperasi akan berpotensi menjadi objek pemeriksaan dan audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

    Untuk itu, Ajib menuturkan bahwa keuangan negara harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan efektif. Adapun, potensi masalah ketiga adalah para pengelola koperasi.

    Ajib mewanti-wanti dengan sumber daya yang ada dan literasi keuangan yang cenderung masih rendah, Kopdes Merah Putih akan menghadapi masalah yang cukup serius jika tidak bisa mengelola sesuai prinsip-prinsip dan standar pengelolaan keuangan negara.

    Dia menuturkan bahwa indikasi tentang pengelolaan yang belum profesional tercermin dari International Cooperative Alliance (ICA) pada 2023 yang menunjukkan tidak ada satu pun koperasi Indonesia masuk jajaran 300 koperasi dunia.

    Padahal, sambung dia, Indonesia adalah negara dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia, yakni mencapai lebih dari 130.000 koperasi.

  • Genjot Angka Kelahiran, China Siapkan BLT Anak Mulai Tahun Ini

    Genjot Angka Kelahiran, China Siapkan BLT Anak Mulai Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga sebagai insentif bagi pasangan untuk memiliki anak, di tengah tren penurunan populasi yang mengancam prospek jangka panjang ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut.

    Melansir Bloomberg, Jumat (4/7/2025), berdasarkan informasi dari sejumlah sumber yang mengetahui kebijakan ini, pemerintah China akan menggelontorkan dana sebesar 3.600 yuan atau sekitar US$503 (Rp8 juta) per tahun untuk setiap anak hingga usia tiga tahun. Program ini direncanakan berlaku secara nasional mulai 2025.

    Hingga berita ini diturunkan, Kantor Informasi Dewan Negara China belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang dikirimkan melalui faks.

    Meski China telah menghapus kebijakan satu anak sekitar satu dekade lalu, jumlah kelahiran di negara tersebut terus mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut hingga 2024. Tercatat hanya 9,54 juta kelahiran pada 2024, setengah dari 18,8 juta pada 2016, tahun saat kebijakan pembatasan anak resmi dicabut.

    Turunnya angka kelahiran menjadi tantangan serius bagi ekonomi China, mengingat populasi usia kerja terus menyusut, yang berdampak pada pasokan tenaga kerja dan produktivitas. Setelah kehilangan status negara terpadat di dunia dari India pada 2023, China diproyeksikan akan mengalami penurunan populasi hingga 1,3 miliar pada 2050, dan turun di bawah 800 juta jiwa pada 2100, menurut proyeksi demografi PBB.

    Tren ini diperparah oleh menurunnya tingkat pernikahan, yang kini berada di level terendah dalam hampir 50 tahun terakhir — kondisi yang dapat menurunkan jumlah kelahiran lebih jauh.

    Sejumlah pemerintah daerah di China telah lebih dulu mengambil langkah, mulai dari pemberian insentif uang tunai hingga subsidi perumahan, untuk meringankan beban finansial keluarga dan mendorong kelahiran anak.

    Beberapa daerah bahkan memberikan insentif cukup besar. Kota Hohhot, ibu kota Daerah Otonomi Mongolia Dalam (Inner Mongolia), menjadi sorotan nasional pada Maret lalu setelah menawarkan subsidi sebesar 50.000 yuan bagi pasangan yang memiliki anak kedua, dan 100.000 yuan bagi pasangan yang memiliki anak ketiga atau lebih.

    Namun, sebagian besar insentif tersebut hanya ditujukan bagi anak kedua atau ketiga. Sebagai contoh, Kota Hefei di China timur tahun lalu mengumumkan subsidi 2.000 yuan untuk anak kedua dan 5.000 yuan untuk anak ketiga.

    Dalam sebuah riset, Huatai Securities Co. menilai bahwa subsidi berskala nasional bagi keluarga dengan satu anak sangat diperlukan guna mendorong angka kelahiran secara keseluruhan. Disebutkan bahwa subsidi yang ada saat ini belum menyentuh anak pertama dan dinilai belum cukup efektif dalam mengatasi krisis demografis.

    Perdana Menteri China Li Qiang sempat menyampaikan komitmen untuk memberikan subsidi pengasuhan anak dalam laporan kerja pemerintah tahunan pada Maret lalu, meski belum mengungkap detail kebijakannya.

    Michelle Lam, ekonom untuk wilayah Greater China di Societe Generale SA, memperkirakan subsidi nasional ini akan menyumbang sekitar 0,1% dari produk domestik bruto (PDB) China.

    “Jumlahnya memang kecil, tetapi ini sinyal perubahan cara pandang dan membuka jalan bagi stimulus lanjutan. Ini langkah ke arah yang benar,” ujarnya.

  • Sri Mulyani Bangga Utang RI Paling Rendah di Antara G20

    Sri Mulyani Bangga Utang RI Paling Rendah di Antara G20

    Jakarta, Beritasatu.com – Rasio utang Indonesia menjadi yang terendah di antara negara-negara anggota G20. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 30,6%.

    Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, rasio utang ini menjadi indikator kuat stabilitas ekonomi nasional yang terjaga di tengah dinamika global. Menurutnya, stabilitas ekonomi saat ini ditopang oleh koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia. 

    Hal ini juga tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang solid dengan tingkat inflasi yang terkendali. Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 mencapai 4,87% (year on year/yoy), meskipun secara triwulanan mengalami kontraksi sebesar 0,98% (quarter to quarter/qtq). Capaian pertumbuhan ini diklaim termasuk yang tertinggi di antara negara-negara G20.

    Sementara itu, inflasi Indonesia juga tergolong rendah. Pada Juni 2025, inflasi tercatat sebesar 0,19% secara bulanan (month to month/mtm), dengan inflasi tahunan mencapai 1,87% (yoy).

    “Inflasi kita juga termasuk yang terendah di antara ASEAN dan G20, dan cadangan devisa kita menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah pada bulan Maret yang lalu,” ujar Sri Mulyani.

    Sebagai refleksi delapan bulan awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Sri Mulyani mengatakan kebijakan fiskal difokuskan pada efisiensi dan penguatan program prioritas.