Topik: Produk Domestik Bruto

  • Dekopin sebut koperasi wujud paling konkret perekonomian Pancasila

    Dekopin sebut koperasi wujud paling konkret perekonomian Pancasila

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Said Abdullah menilai bahwa koperasi merupakan perwujudan paling konkret dari maksud perekonomian Pancasila.

    Ia menuturkan berbagai nilai Pancasila berada dalam praktik perkoperasian lantaran di dalam koperasi ada gotong royong, usaha perekonomian disusun modal bersama dan untuk kemakmuran bersama, serta pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis karena semua anggota kedudukannya setara tanpa memandang setoran modalnya.

    “Namun dengan seluruh nilai-nilai dan praktik koperasi yang sangat ideal tersebut, kita jumpai koperasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang harus mampu dihadapi oleh setiap insan koperasi ke depan,” ujar Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Dia membeberkan bahwa tantangan dimaksud, yakni individualisme usaha koperasi, kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional yang masih kecil, belum banyak menguasai kemampuan keragaman usaha, hingga citra diri yang belum bagus.

    Pada tantangan individualisme koperasi, Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu menyampaikan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan volume usaha koperasi pada tahun 2024 baru mencapai Rp214 triliun atau sekitar 0,97 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang bernilai Rp22.139 triliun.

    “Ke depan, insan-insan koperasi harus mampu menjadikan koperasi sebagai wahana berhimpun gotong royong yang lebih menjanjikan daripada usaha individual,” katanya.

    Kemudian dalam masalah kontribusi yang kecil, sambung dia, peranan koperasi tercatat kurang dari 1 persen, sehingga menjadi masalah serius terhadap sistem perekonomian nasional. Dirinya pun berharap gerakan Koperasi Merah Putih nantinya akan mendorong membesarkan koperasi Indonesia dan berkontribusi penting bagi perekonomian nasional.

    Dia menambahkan bahwa pada tantangan belum banyak keragaman usaha, sebagian besar koperasi di Tanah Air didominasi oleh usaha simpan pinjam. Meski tidak ada yang salah, ia meminta agar pemerintah dan insan koperasi ke depan lebih mengembangkan keragaman bentuk bentuk usaha koperasi.

    Sementara pada tantangan citra diri koperasi masih belum bagus, dirinya berpendapat hal itu terjadi akibat berbagai rentetan masalah fraud atau kecurangan yang terjadi di koperasi pada masa lalu.

    “Oleh sebab itu, insan koperasi serta asosiasi seperti Dekopin harus bisa membantu tata kelola (governance) koperasi terus lebih baik, sehingga makin mendapatkan kepercayaan publik,” ungkap Said.

    Memperingati Hari Koperasi Nasional 2025 yang jatuh pada hari ini, dirinya mengingatkan kembali bahwa koperasi merupakan usaha rakyat, yang tumbuh dari semangat rakyat menghimpun diri dalam kegiatan ekonomi secara mandiri.

    Koperasi sebagai kumpulan rakyat, kata dia, menghimpun modal, namun kedudukan anggota koperasi setara dan tidak dibedakan berdasarkan jumlah setoran modal seperti layaknya perseroan.

    “Dari modal yang terkumpul, koperasi membangun usaha yang minimal melayani anggotanya sendiri,” ucap dia.

    Selain itu, Said berpendapat bahwa koperasi telah menjadi sarana pendidikan rakyat dan berhimpun, bukan semata urusan ekonomi, tetapi juga pengembangan diri melalui berbagai kegiatan pendidikan dan membangun ikatan komunal guna mewujudkan berbagai gerakan perubahan sosial lebih luas.

    Di sisi lain, sambung dia, tak lupa pula diingatkan bahwa koperasi merupakan agen dan pilar pembangunan. Dengan meluasnya gerakan koperasi, maka kegiatan ekonomi juga akan meluas.

    Dikatakan bahwa dalam koperasi, modal yang terkumpul semakin besar, namun dimiliki banyak orang sehingga koperasi menggerakkan ekonomi lebih besar, tetapi kepemilikannya tidak hanya pada segelintir orang.

    “Dengan demikian usaha koperasi mengurangi kesenjangan sosial,” tutur Said.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Defisit Perdagangan dengan Uganda, Indonesia Didorong Tingkatkan Ekspor Baru

    Defisit Perdagangan dengan Uganda, Indonesia Didorong Tingkatkan Ekspor Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan Uganda Wilson Mbasu Mbadi menyoroti ketidakseimbangan perdagangan yang terjadi antara Indonesia dengan negaranya.

    Mbadi menuturkan, hingga pertengahan 2025, Indonesia masih mencatatkan defisit perdagangan dengan negara di kawasan Afrika Timur tersebut. Mengutip United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade), Mbadi menuturkan, ekspor Indonesia ke Uganda hingga Juni 2025 mencapai US$16,8 juta.

    Produk Indonesia ke Uganda mencakup barang-barang seperti besi, baja, mesin, serta obat-obatan.

    Sementara itu, ekspor Uganda ke Indonesia pada rentang waktu yang sama adalah sebesar US$39,43 juta. Dia menjelaskan, ekspor Uganda ke Indonesia mencakup komoditas seperti kakao, biji minyak (oilseeds), kulit hewan, dan lain-lain.

    Meski demikian, Mbadi menyebut pihak Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan ketidakseimbangan tersebut. Menurutnya, hal tersebut justru dapat menjadi titik awal bagi kedua negara untuk meningkatkan hubungan perdagangannya. 

    “Karena ini akan membuka peluang bagi Indonesia dan Uganda untuk meningkatkan volume ekspor dan mendiversifikasi produk ekspor, termasuk kopi, teh, vanila, dan ikan air tawar berkualitas tinggi,” jelas Mbadi dalam Uganda-Indonesia Business Forum di Jakarta pada Kamis (10/7/2025).

    Adapun, ke depannya Uganda mendorong peningkatan ekspor produk unggulan seperti kopi, teh, vanila, ikan air tawar, susu, buah, dan bunga. 

    Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, menyebut defisit neraca perdagangan Indonesia—Uganda menjadi peluang untuk kembali menggenjot ekspor.

    “Ini [defisit neraca perdagangan Indonesia—Uganda] menjadi tantangan tentunya, namun kalau kita melihatnya, peluang. Jadi, peluang untuk kita mengetahui lebih dalam lagi potensi yang kita miliki untuk kita ekspor itu apa saja,” katanya.

    Pasalnya, Roro menyebut inti dari perdagangan adalah hubungan antarnegara, termasuk Indonesia dengan Uganda.

    “Jadi justru pasar-pasar non-konvensional seperti ini [Uganda] yang harus kita garap, dan Kementerian Perdagangan siap untuk menggarap potensinya,” ujarnya.

    Apalagi, Roro menyebut pemerintah melalui Kemendag tengah mendorong produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih dikenal di kancah internasional. Hal ini mengingat kontribusi UMKM mencapai 61% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

    Adapun, saat ini pemerintah tengah membuka peluang untuk menjajaki pasar Uganda dengan mengekspor produk UMKM, tekstil, kerajinan lokal, hingga furnitur.

  • Neraca Dagang RI Tekor dari Uganda, Kemendag Bilang Begini

    Neraca Dagang RI Tekor dari Uganda, Kemendag Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut Indonesia masih memiliki potensi untuk membalik neraca perdagangan Indonesia—Uganda dari defisit menjadi surplus.

    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menyebut defisit neraca perdagangan Indonesia—Uganda menjadi peluang untuk kembali menggenjot ekspor.

    Berdasarkan data yang dipaparkan Roro, terlihat neraca perdagangan Indonesia—Uganda mencatatkan defisit senilai US$44,25 juta pada 2025. Kondisi serupa juga terjadi pada Januari—April 2025, neraca perdagangan kedua negara ini kembali mencatatkan defisit sebesar US$35,97 juta.

    “Ini [defisit neraca perdagangan Indonesia—Uganda] menjadi tantangan tentunya. Namun kalau kita melihatnya, oportunitas. Jadi, oportunitas untuk kita mengetahui lebih dalam lagi potensi yang kita miliki untuk kita ekspor itu apa saja,” kata Roro saat ditemui di sela-sela acara bertajuk Pearl of Africa Business Forum – Indonesia Chapter Exploring Strategic Investment Opportunities in Uganda’s Key Sectors di Park Hyatt, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

    Pasalnya, Roro menyebut inti dari perdagangan adalah hubungan antarnegara, termasuk Indonesia dengan Uganda.

    “Jadi justru pasar-pasar nonkonvensional seperti ini [Uganda] yang harus kita garap, dan Kementerian Perdagangan siap untuk menggarap potensinya,” ujarnya.

    Apalagi, Roro menyebut pemerintah melalui Kemendag tengah mendorong produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk dapat lebih dikenal di kancah internasional. Hal ini mengingat kontribusi UMKM mencapai 61% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

    Adapun, saat ini pemerintah tengah membuka peluang untuk menjajaki pasar Uganda dengan mengekspor produk UMKM, tekstil, kerajinan lokal, hingga furnitur.

    “Furnitur adalah yang besar, dan kami mengekspor cukup banyak ke daerah-daerah seperti Eropa, Amerika, juga. Tapi mungkin ini, ini mungkin menarik bagi pasar Uganda, juga, dan saya berharap bahwa hari ini melayani kesempatan bagi kita untuk belajar dari satu sama lain,” ujarnya.

    Sepanjang Januari—April 2025, total perdagangan Indonesia—Uganda mencapai US$52,82 juta. Namun, neraca dagangnya masih didominasi impor dari Urganda sepanjang empat bulan pertama 2025.

    Secara terperinci, pada Januari—April 2025, nilai ekspor Indonesia ke Uganda hanya mencapai US$8,4 juta. Di sisi lain, nilai impor dari Urganda ke Indonesia US$44,39 juta.

    Namun demikian, Roro optimistis masih ada peluang untuk Indonesia mendorong peningkatan kerja sama perdagangan antara Indonesia—Uganda ke depan.

    Sepanjang Januari—April 2025, ekspor Indonesia ke Uganda didominasi komoditas baja dan stainless senilai US$5,8 juta dengan pangsa 68,87%. Komoditas lain yang diekspor ke Urganda adalah minyak nabati yang nilainya mencapai US$1,88 juta atau sekitar 22,42%.

    Selain itu, Roro mengungkap Indonesia mengekspor kaca ke Uganda sebanyak US$274.000 dengan pangsa sebesar 3,26%.

    Di sisi lain, pada periode yang sama, komoditas yang diimpor Indonesia dari Uganda adalah biji kakao senilai US$44,02 juta dan kulit domba/domba yang telah disamak senilai US$349.000.

    “Komoditas utama kita mencakup baja, termasuk baja tahan karat, minyak nabati, serta kaca. Sementara dari Uganda ke Indonesia, salah satu komoditas utama adalah biji kakao,” tandasnya.

  • Komisi IV: Praktik ilegal sebabkan kontribusi sektor perikanan minim

    Komisi IV: Praktik ilegal sebabkan kontribusi sektor perikanan minim

    Jakarta (ANTARA) – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai maraknya praktik penangkapan ikan ilegal alias illegal fishing menjadi salah satu faktor yang menyebabkan minimnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pembangunan nasional.

    Wakil Ketua Komisi IV DPR Panggah Susanto menyebutkan dari praktik penangkapan ikan ilegal, ditaksir telah terjadi kerugian negara kurang lebih Rp13 triliun dalam kurun waktu 2020-2025 dan terdapat pula penyelundupan hasil laut atau ekspor ilegal, sehingga berdampak secara sistematik terhadap kontribusi sektor kelautan dan perikanan.

    “Maraknya praktik illegal fishing dan penyelundupan hasil laut yang selalu terjadi berdampak terhadap minimnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan PDB nasional dan PNBP,” kata Panggah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Maka dari itu, ia meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus fokus dan merumuskan berbagai langkah strategis melalui program kebijakan yang meminimalisir praktik penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur (Illegal Unreported and Unregulated Fishing/IUUF) yang selalu terjadi.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 2,29 persen pada triwulan I-2025, turun dari kontribusi sebesar 2,33 persen pada triwulan I-2024.

    Panggah menambahkan bahwa hal tersebut juga terlihat pada pertumbuhan sektor perikanan yang hanya sebesar 2,25 persen pada triwulan pertama tahun ini, menurun dibandingkan pertumbuhan 3,49 persen pada triwulan pertama tahun lalu.

    Sementara itu, volume ekspor perikanan tercatat hanya 0,43 juta ton pada triwulan I-2025, sedangkan nilai realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) KKP periode Juni 2025 hanya mencapai sebesar Rp975,74 miliar

    Untuk itu, menurut dia, kontribusi sektor KKP terhadap pembangunan nasional masih minim dibandingkan dengan potensi yang dimiliki, yakni sumber daya alam (SDA) kelautan dan perikanan yang melimpah, baik tangkap maupun budidaya.

    Dengan demikian, wakil ketua komisi yang membidangi pertanian, kehutanan, dan kelautan itu berpendapat ada sesuatu yang perlu dicermati dalam kebijakan dalam mendorong produktivitas sektor kelautan dan perikanan

    “Kita memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah, tetapi kontribusi sektor ini sangat minim pada triwulan I tahun 2025. Ini ada yang salah dan perlu ditata kembali untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor KKP secara maksimal,” ujarnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Hadiri KTT BRICS, Seskab Teddy: Sejarah Baru Diplomasi Indonesia – Page 3

    Prabowo Hadiri KTT BRICS, Seskab Teddy: Sejarah Baru Diplomasi Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang digelar selama dua hari pada 6–7 Juli 2025 di Rio de Janeiro, Brasil. Kehadiran Prabowo dalam forum ini menandai partisipasi resmi Indonesia untuk pertama kalinya sebagai anggota penuh BRICS.

    “Jadi hari ini dan kemarin tepatnya tanggal 6 hari Minggu, kemudian sekarang tanggal 7 hari Senin, Juli 2025, Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya, Selasa (8/7/2025).

    Dia mengungkapkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam KTT BRICS 2025 merupakan tonggak penting dalam sejarah hubungan luar negeri Indonesia. Teddy menuturkan BRICS merupakan inisiasi dari Prabowo.

    “Ini artinya ada sejarah baru Indonesia secara resmi mengikuti KTT BRICS yang pertama kali. Dan ini adalah inisiasi dari Bapak Presiden,” ujarnya.

    Menurut Teddy, pada tahun yang sama Indonesia telah diterima dan didukung oleh negara anggota BRICS sebelum akhirnya secara resmi bergabung sebagai anggota penuh. Keanggotaan di BRICS yang sebelumnya beranggotakan lima negara, kini telah berkembang dengan Indonesia sebagai anggota resmi ke-10.

    “Dari awalnya BRICS 5 negara, kemudian berkembang sehingga Indonesia menjadi anggota resmi ke 10 dari 11. Jadi satu Arab Saudi belum resmi,” jelas Teddy.”Pak Presiden beliau dari dulu menganut seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Sehingga bagaimana caranya Indonesia berkolaborasi, kemudian sebanyak mungkin bergabung dengan organisasi-organisasi, sehingga inilah BRICS salah satunya yang kita bergabung,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Seskab Teddy menjelaskan bahwa BRICS saat ini merepresentasikan hampir separuh populasi dunia dan menyumbang sekitar 35 persen dari produk domestik bruto (PDB) global.

    “Tadi secara resmi ada 28 negara dan Kepala Negara, Kepala Pemerintahan. Jadi 10 anggota BRICS, kemudian ada 10 partner countries, kemudian ada 8 tamu. Dan ini banyak sekali yang antre untuk masuk BRICS. Dan ini menunjukkan bahwa Indonesia makin didengar, makin diperhatikan, makin dipandang, dan makin dibutuhkan di dunia global,” pungkas Teddy.

  • Menko Airlangga: BRICS Sudah Lebih Tinggi dari G7

    Menko Airlangga: BRICS Sudah Lebih Tinggi dari G7

    Menko Airlangga: BRICS Sudah Lebih Tinggi dari G7
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian
    Airlangga Hartarto
    mengatakan,
    BRICS
    kini lebih tinggi dibandingkan forum
    G7
    yang terdiri dari tujuh negara besar.
    Hal ini disebabkan oleh masuknya sejumlah negara menjadi anggota baru BRICS, termasuk Indonesia.
    “Dan kalau kita lihat, berdasarkan
    purchasing power parity
    , ini juga BRICS itu sudah lebih tinggi daripada G7,” kata Airlangga usai menemani Presiden Prabowo dalam sesi pleno
    KTT BRICS
    , dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/7/2025).
    Airlangga menyebut, lewat bergabungnya negara baru, BRICS kini sudah merepresentasikan 40 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global dan 56 persen penduduk dunia.
    Sebelumnya, PDB negara-negara anggota BRICS hanya mencapai 34 persen dari PDB global.
    “Jadi ini ekonominya terus bertambah. Jadi ini yang mendorong bahwa BRICS ini menjadi bagian daripada global south dan diharapkan bisa menyuarakan global south di forum internasional,” ucap dia.
    Dalam forum KTT BRICS, ada banyak hal yang disampaikan oleh Prabowo.
    Salah satunya, ia menyampaikan komitmen Indonesia mendukung perdamaian dunia melalui multilateralisme dan menghormati hukum internasional.
    Prabowo juga menegaskan menolak perang dan penggunaan standar ganda.
    “Bapak Presiden sejalan dengan hampir seluruh peserta, mendorong reformasi multilateral dan keterwakilan global south dalam tata kelola global, khususnya dalam institusi seperti PBB, dan didorong agar kepemimpinan BRICS dapat mendorong kepemimpinan multilateral yang lebih adil,” kata Airlangga.
    Setidaknya, ada empat poin kesepakatan strategis yang tertuang dalam Leaders’ Declaration.
    Fokus poin pertama adalah penguatan multilateralisme, perdamaian global, kerja sama ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.
    Sementara poin kedua berfokus pada penguatan perdamaian dan stabilitas internasional, serta pendalaman kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, dan keuangan.
    Bagi Indonesia, agenda ini sangat penting dalam memperluas akses pasar bagi produk nasional dan menciptakan ketahanan ekonomi di tengah gejolak global.
    Poin ketiga menyangkut komitmen terhadap isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif.
    Negara-negara BRICS sepakat bahwa transisi energi dan pembangunan hijau harus tetap mempertimbangkan keadilan bagi negara berkembang.
    Poin keempat dari Leaders’ Declaration adalah penguatan kemitraan dalam bidang pembangunan manusia, sosial, dan kebudayaan.
    Indonesia menilai kerja sama ini penting untuk mendorong transformasi sosial yang merata dan saling memperkuat di antara negara-negara anggota.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Target disetujui, Menkeu janji jaga defisit APBN 2026 2,53 persen

    Target disetujui, Menkeu janji jaga defisit APBN 2026 2,53 persen

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Target disetujui, Menkeu janji jaga defisit APBN 2026 2,53 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 07 Juli 2025 – 22:45 WIB

    Elshinta.com – Komisi XI DPR RI menyetujui target defisit Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar 2,48 persen hingga 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dari outlook defisit tahun ini yang naik menjadi 2,78 persen PDB.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji untuk menjaga kinerja APBN agar defisit tetap dalam rentang target yang ditentukan.

    “Kami akan tetap menjaga 2,53 persen dari PDB,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan atas Asumsi Dasar Ekonomi Makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di Jakarta, Senin.

    Ia pun berkomitmen untuk menjaga pengelolaan pembiayaan dan utang secara hati-hati, berkelanjutan, dan transparan sebagaimana yang disampaikan oleh DPR.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Defisit Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri menyatakan usulan pemerintah terkait proyeksi RAPBN 2026 merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang ekspansif namun tetap menjaga kredibilitas dan keberlanjutan APBN.

    “Panja defisit Komisi XI mencatat bahwa penurunan defisit dari outlook 2025 2,78 persen menuju kisaran 2,5 persen dari PDB pada 2026 merupakan langkah yang positif dalam penguatan disiplin fiskal,” kata Hanif.

    Namun, ia menggarisbawahi penurunan defisit itu harus tetap menjamin dukungan fiskal yang memadai untuk program-program prioritas pemerintah, sebagaimana yang tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan koperasi dan UMKM, serta ketahanan pangan dan energi.

    Pemerintah juga diminta untuk memastikan defisit dan utang negara tetap dalam batas aman, yang ditunjukkan dengan pengelolaan fiskal yang akuntabel, transparan, dan manajemen risiko yang dilandasi prinsip kehati-hatian.

    Sebagai catatan, DPR juga menyepakati target pendapatan negara pada RAPBN 2026 sebesar 11,71 persen hingga 12,31 persen PDB, terdiri dari penerimaan pajak 8,90 persen hingga 9,24 persen PDB, kepabeanan da cukai 1,18 persen hingga 1,30 persen PDB, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 1,63 persen hingga 1,76 persen PDB.

    Sumber : Antara

  • DPR dan Pemerintah Sepakati Cukai Minuman Berpemanis Kembali Masuk Rencana 2026

    DPR dan Pemerintah Sepakati Cukai Minuman Berpemanis Kembali Masuk Rencana 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan alias MBDK yang batal pada tahun ini, kembali direncanakan untuk meningkatkan penerimaan negara pada tahun depan. 

    Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama mengungkapkan memang rencana tersebut diagendakan untuk tahun depan, namun tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi di masa mendatang. 

    “Ya tergantung situasinya tahun depan seperti apa. DPR kan sudah setuju, tinggal aturannya kami buat,” ujarnya usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (7/7/2025). 

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pun memilih tidak berkomentar terkait cukai MBDK. 

    Sementara Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menyampaikan terus mundurnya kebijakan ini karena butuh sosialisasi yang komprehensif dari mulai hulu hingga hilir ekosistem MBDK. 

    Dirinya tidak ingin kebijakan ini jadi multitafsir oleh khalayak ramai, tetapi dirinya tetap berharap cukai MBDK dapat diwujudkan pada tahun depan. 

    Apabila mana objek cukai tersebut tidak diperluas, maka pemerintah perlu menghadapi kenyataan penurunan penerimaan negara. Sebagaimana penerimaan pajak tahun ini yang proyeksikan hanya akan mencapai 94,9% dari target. 

    “Kalau pemerintah tidak melakukan sesuatu dengan objek pajaknya [termasuk cukai], maka penerimaan negara kita.. turun. Tetapi kalau menteri keuangannya melakukan kreativitas menambah objek baru, dengan dirjen yang baru, otomatis pendapatan negara kita dapat bertambah,” ungkapnya. 

    Pada rapat kerja tersebut, DPR dan pemerintah menyepakati kebijakan penerimaan negara untuk tahun depan. 

    Salah satunya, ekstensifikasi barang kena cukai (BKC) melalui penambahan objek cukai baru berupa MBDK untuk mendukung penerimaan negara. 

    Untuk tahun depan, kedua pihak menyepakati penerimaan bea cukai sebear 1,18% hingga 1,30% dari produk domestik bruto (PDB). Kesepakatan tersebut lebih tinggi dari usulan awal pemerintah yang sebesar 1,18%—1,21%. 

    Bercermin pada tahun ini, meski telah menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan penerimaan negara senilai Rp4,39 triliun, tetapi batal dilakukan. 

    Dirjen Djaka pun tidak menjelaskan secara perinci terkait alasan tertundanya cukai minuman manis tersebut pada tahun ini. Bos baru di bea cukai tersebut pun sebelumnya meminta awak media dan masyarakat mendoakan Ditjen Bea Cukai untuk bisa mencapai target penerimaan kepabeanan dan cukai tahun ini senilai Rp301,6 triliun, meskipun tidak akan ada sumber pendapatan baru dari cukai minuman manis. 

    “Bagaimana cara menutupi [potensi penerimaan cukai minuman manis yang hilang]? Tentunya dengan komponen-komponen penerimaan yang dibebankan kepada Bea Cukai, saya mohon doanya dari para awak media bahwa Bea Cukai bisa memenuhi target,” ujar Djaka bulan lalu. 

  • Prinsip Prabowo Gabung BRICS: Seribu Kawan Terlalu Sedikit

    Prinsip Prabowo Gabung BRICS: Seribu Kawan Terlalu Sedikit

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menghadiri hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT BRICS 2025 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, pada Senin (7/7/2025).

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menekankan bahwa kehadiran Presiden Ke-8 Ri itu menjadi tonggak bersejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia ikut serta sebagai anggota penuh BRICS.  

    Apalagi, kata Teddy, langkah Indonesia bergabung dalam BRICS merupakan inisiatif langsung Prabowo di tahun pertamanya menjabat.

    “Masuknya Indonesia dalam keanggotaan BRICS merupakan inisiasi langsung dari Presiden Prabowo di tahun pertamanya menjadi Presiden Republik Indonesia, dan disambut baik oleh seluruh anggota BRICS. Indonesia pun diterima dengan cepat menjadi anggota ke-11 BRICS,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/7/2025).

    Kini, BRICS memiliki 11 anggota, yakni Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Etiopia, Iran, dan Indonesia. Blok ini mewakili sekitar 50% populasi dunia serta mencakup 35% dari Produk Domestik Bruto (GDP) global.

    Seskab Teddy menambahkan, Kepala negara memandang keikutsertaan Indonesia sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi di panggung internasional.

    “Presiden Prabowo optimistis dengan keikutsertaan Indonesia dalam BRICS akan memperkuat posisi Indonesia di kancah global, serta menekankan pentingnya kerja sama antarnegara melalui forum seperti BRICS untuk mendukung stabilitas dan kemakmuran dunia,” tuturnya.

    Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo juga kembali menegaskan prinsip yang selama ini dipegang teguh dalam diplomasi internasional, yaitu memperluas jejaring persahabatan dan kerja sama strategis demi mendukung perdamaian dan kesejahteraan global.

    “Bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan BRICS ini merupakan perwujudan prinsip yang selalu dipegang oleh Kepala Negara bahwa seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak,” pungkas Teddy.

  • Masuknya RI di BRICS inisiasi tahun pertama Presiden Prabowo

    Masuknya RI di BRICS inisiasi tahun pertama Presiden Prabowo

    Presiden RI Prabowo Subianto berfoto bersama para pemimpin dunia anggota BRICS pada KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu (6/7/2025) waktu setempat. (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Seskab: Masuknya RI di BRICS inisiasi tahun pertama Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 07 Juli 2025 – 10:41 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa masuknya Indonesia dalam kelompok ekonomi dunia BRICS merupakan inisiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna menunjukkan pentingnya posisi Indonesia di internasional. Seskab Teddy yang mendampingi Presiden Prabowo menghadiri hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu (6/7) mengatakan bahwa Indonesia disambut baik dalam pertemuan tersebut.

    “Masuknya Indonesia dalam keanggotaan BRICS merupakan inisiasi langsung dari Presiden Prabowo di tahun pertamanya menjadi Presiden Republik Indonesia, dan disambut baik oleh seluruh anggota BRICS,” kata Seskab Teddy dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Seskab menjelaskan bahwa KTT yang mengusung tema “Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance” itu merupakan KTT BRICS pertama yang dihadiri oleh Presiden Prabowo dan pertama kalinya Indonesia menjadi anggota penuh pada tahun 2025.

    Setelah dinyatakan resmi menjadi anggota penuh pada Januari 2025, Indonesia pun diterima dengan cepat menjadi anggota ke-10 BRICS.

    “Hal ini menunjukkan betapa pentingnya posisi Indonesia di dunia internasional,” kata Teddy.

    Dengan anggota awal sebanyak lima negara, kini anggota BRICS telah berkembang menjadi sepuluh negara resmi, antara lain Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Etiopia, Iran, dan Indonesia. Seskab menjelaskan kesepuluh anggota ini merepresentasikan 50 persen jumlah penduduk dunia, dan 35 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau GDP global.

    Presiden Prabowo meyakini keikutsertaan Indonesia dalam BRICS akan memperkuat posisi Indonesia di kancah global, serta menekankan pentingnya kerja sama antarnegara guna mendukung stabilitas dan kemakmuran dunia. Seskab juga menilai bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan BRICS merupakan implementasi dari kebijakan diplomasi yang selalu ditekankan Presiden Prabowo.

    “Bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan BRICS ini merupakan perwujudan prinsip yang selalu dipegang oleh Kepala Negara bahwa seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak,” kata Teddy.

    Sumber : Antara