Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Kementerian UMKM sebut 65,5 juta UMKM serap 119 juta tenaga kerja

    Kementerian UMKM sebut 65,5 juta UMKM serap 119 juta tenaga kerja

    Pangkalpinang (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Republik Indonesia menyebut sebanyak 65,5 juta UMKM telah menyerap 119 juta tenaga kerja di Indonesia, sehingga UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

    “Keberadaan UMKM ini berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Eiza Damanik saat pembukaan Koperasi Usaha Kecil Menengah Festival (KUKM Fest) 2025 di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Babel, Selasa.

    Ia menyatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,5 juta unit usaha dan berkontribusi 61,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    “UMKM ini juga menyerap 119 juta lebih tenaga kerja atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja nasional,” katanya.

    Namun demikian, ia menyatakan tantangan utama UMKM ini masih berkisar pada produktivitas yang rendah, keterbatasan akses pembiayaan, digitalisasi yang belum merata, dan lemahnya jejaring pasar.

    Oleh karena itu, Kementerian UMKM telah merumuskan beberapa solusi prioritas diantaranya akses pembiayaan murah dan inklusif melalui program KUR yang di tahun ini ditargetkan 2,34 juta debitur dan menyalurkan pembiayaan Rp300 triliun untuk UMKM.

    Penguatan SDM dan produktivitas melalui program inkubasi bisnis, pelatihan berbasis kompetensi, standarisasi produk serta pendampingan sertifikasi halal dan izin edar.

    Selain itu untuk peningkatan akses pasar domestik dan ekspor, Kementerian UMKM bersama lintas sektoral mendorong pembentukan klasterisasi pengusaha UMKM di daerah termasuk Bangka Belitung.

    “Semua langkah ini tidak akan berhasil tanpa sinergi yang nyata antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan perguruan tinggi, asosiasi bisnis hingga komunitas makro,” katanya.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • CITA: Target Pajak Harus Mengacu Kondisi Lapangan, Bukan berdasarkan Tax Ratio

    CITA: Target Pajak Harus Mengacu Kondisi Lapangan, Bukan berdasarkan Tax Ratio

    Bisnis.com, JAKARTA — Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA menilai pemerintah perlu menetapkan target penerimaan pajak secara bottom-up atau berdasarkan kondisi lapangan, bukan melalui pendekatan top-down yang berangkat dari target rasio pajak atau tax ratio terhadap PDB.

    Manajer Riset CITA Fajry Akbar mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu menunjukkan risiko besar dari pendekatan top-down, yang mana target tax ratio yang terlalu ambisius justru tidak tercapai dan menimbulkan kegaduhan di sektor usaha.

    “Dulu kita pernah menggunakan pendekatan top-down, dari target tax ratio lalu diturunkan ke target penerimaan pajak tahunan. Namun, realisasinya jauh meleset, hanya 81,5% dari target, padahal sudah dilakukan revisi,” ujar Fajry kepada Bisnis, Selasa (15/7/2025).

    Dia menekankan pentingnya penetapan target penerimaan yang objektif sekaligus realistis, dengan mempertimbangkan kapasitas basis perpajakan dan efektivitas kebijakan yang dijalankan. Menurutnya, pendekatan bottom-up memungkinkan perencanaan yang lebih akurat dan minim risiko politik maupun ekonomi.

    “Pertama, basis penerimaannya seperti apa? lalu program atau kebijakan apa yang bisa digunakan untuk meningkatkan penerimaan, berapa besar potensinya? Lalu diperhitungkan juga feasibility dari kebijakan tersebut terutama dari sisi risiko politik. Barulah kita bicara target tax ratio,” jelasnya.

    Dalam konteks rencana pemerintah menaikkan target tax ratio di atas 11%, Fajry menilai hal tersebut sulit tercapai dalam jangka pendek, terutama untuk tahun depan.

    Menurut Fajry, pengalaman kegagalan penerimaan pajak di masa lalu merupakan pelajaran penting agar penyusunan target fiskal tidak lagi dilakukan secara sepihak atau mengabaikan kondisi riil di lapangan.

    “Saya selalu menolak kalau target tax ratio sebagai ukuran target penerimaan. Kita sudah punya pengalaman buruk di masa lalu,” tegasnya.

    Target Tax Ratio Tembus 11%

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan target tax ratio 11% untuk tercapai dalam waktu dekat, yang dia sampaikan dalam peringatan Hari Pajak 2025.

    Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memperingati Hari Pajak 2025 dengan menggelar upacara nasional secara serentak di seluruh Indonesia pada hari ini, Senin (14/7/2025). Pada kesempatan itu, Bimo menegaskan kembali komitmen terhadap reformasi sistem perpajakan nasional dan penguatan integritas institusi.

    Dia menyerukan komitmen kolektif para pemegang kepentingan untuk menjaga keberlanjutan reformasi dan memperkuat kerja sama lintas sektor demi mewujudkan target tax ratio sebesar 11% dari produk domestik bruto (PDB) dalam waktu dekat.

    Adapun sejak 2014, tax ratio selalu berada di bawah 11%. Bahkan, Bank Dunia mencatat tax ratio Indonesia menjadi salah satu yang terendah di antara negara-negara berkembang lainnya.

    Lebih lanjut, Bimo menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan agenda reformasi perpajakan yang telah berjalan sejak 1980-an, termasuk pembangunan sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax yang diluncurkan pada awal tahun ini, tetapi wajib pajak masih kerap menemukan keluhan implementasinya.

    Dalam rangka optimalisasi penerimaan dan penguatan tata kelola, sambungnya, Direktorat Jenderal Pajak turut membentuk tim khusus bersama Polri, Kejaksaan, KPK, dan kementerian teknis lainnya. Tim ini diarahkan untuk menyisir sektor-sektor prioritas seperti pertambangan dan perikanan.

    Bimo menyampaikan bahwa Hari Pajak memiliki akar historis dari sidang BPUPKI pada 14 Juli 1945, saat kata “pajak” untuk pertama kalinya dimasukkan ke dalam naskah UUD 1945. Dia mengingatkan bahwa sistem perpajakan merupakan fondasi utama dalam pembiayaan negara.

    “Pajak adalah wujud gotong royong bangsa dalam membiayai kesejahteraan bersama. Kita tidak hanya mengelola penerimaan negara, kita mengelola kepercayaan rakyat,” kata Bimo dalam pidatonya, dikutip dari keterangan resmi Ditjen Pajak pada Senin (14/7/2025).

  • Kemenkeu Bidik Pajak dari Media Sosial untuk Genjot Penerimaan 2026

    Kemenkeu Bidik Pajak dari Media Sosial untuk Genjot Penerimaan 2026

    GELORA.CO – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menjajaki potensi pajak dari media sosial dan data digital. Rencana ini jadi bagian dari strategi perluasan basis pajak pada tahun 2026.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan, data analitik dan media sosial akan menjadi salah satu alat baru dalam upaya memperluas basis penerimaan negara di tengah meningkatnya tekanan terhadap fiskal.

    “Segi administrasi itu pertama penggalian potensi (pajak) itu melalui data analitik maupun media sosial,” kata Anggito dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/7).

    Program tersebut bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan negara tahun depan, dengan memanfaatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1,99 triliun dari total usulan pagu anggaran Kemenkeu tahun 2026 yang mencapai Rp 52,017 triliun.

    Pemerintah juga menargetkan peningkatan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto atau PDB, yakni di kisaran 11,71 persen hingga 12,22 persen. Adapun rasio perpajakan ditargetkan mencapai 10,08 persen hingga 10,45 persen, dan rasio penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 1,63 persen hingga 1,76 persen.

    “Range-nya sudah disepakati bersama nanti tentu akan disampaikan dalam nota keuangan berapa jumlahnya,” tutur Anggito.

    Selain potensi pajak digital, Kemenkeu juga akan memperkuat penerimaan negara melalui pengenaan cukai pada Produk Pangan Olahan Bernatrium (P2OB), pengetatan regulasi perpajakan dan PNBP, serta penyusunan rekomendasi proses bisnis di sektor ekspor, impor, dan logistik.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memperkirakan penerimaan pajak tahun 2025 tidak akan mencapai target atau mengalami shortfall yang cukup signifikan.

    Berdasarkan proyeksi terbaru, penerimaan pajak tahun ini diperkirakan hanya mampu terkumpul sebesar Rp 2.076,9 triliun, atau setara 94,9 persen dari target yang telah ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 2.189,3 triliun. Artinya, potensi kekurangan penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp 112,4 triliun.

    Sri Mulyani menjelaskan salah satu faktor utama penyebab potensi shortfall ini adalah batalnya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang awalnya direncanakan tahun ini.

    “Kalau lihat PPN yang nggak jadi memang lebih rendah, namun kita akan memitigasi dari penerimaan komoditas yang mengalami pelemahan,” jelasnya dalam rapat Banggar bersama DPR RI, dikutip Senin (14/7).

  • Kemenkeu Bidik Pajak dari Media Sosial untuk Genjot Penerimaan 2026

    Kemenkeu Bidik Pajak dari Media Sosial untuk Genjot Penerimaan 2026

    GELORA.CO – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menjajaki potensi pajak dari media sosial dan data digital. Rencana ini jadi bagian dari strategi perluasan basis pajak pada tahun 2026.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan, data analitik dan media sosial akan menjadi salah satu alat baru dalam upaya memperluas basis penerimaan negara di tengah meningkatnya tekanan terhadap fiskal.

    “Segi administrasi itu pertama penggalian potensi (pajak) itu melalui data analitik maupun media sosial,” kata Anggito dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/7).

    Program tersebut bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan negara tahun depan, dengan memanfaatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1,99 triliun dari total usulan pagu anggaran Kemenkeu tahun 2026 yang mencapai Rp 52,017 triliun.

    Pemerintah juga menargetkan peningkatan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto atau PDB, yakni di kisaran 11,71 persen hingga 12,22 persen. Adapun rasio perpajakan ditargetkan mencapai 10,08 persen hingga 10,45 persen, dan rasio penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 1,63 persen hingga 1,76 persen.

    “Range-nya sudah disepakati bersama nanti tentu akan disampaikan dalam nota keuangan berapa jumlahnya,” tutur Anggito.

    Selain potensi pajak digital, Kemenkeu juga akan memperkuat penerimaan negara melalui pengenaan cukai pada Produk Pangan Olahan Bernatrium (P2OB), pengetatan regulasi perpajakan dan PNBP, serta penyusunan rekomendasi proses bisnis di sektor ekspor, impor, dan logistik.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memperkirakan penerimaan pajak tahun 2025 tidak akan mencapai target atau mengalami shortfall yang cukup signifikan.

    Berdasarkan proyeksi terbaru, penerimaan pajak tahun ini diperkirakan hanya mampu terkumpul sebesar Rp 2.076,9 triliun, atau setara 94,9 persen dari target yang telah ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 2.189,3 triliun. Artinya, potensi kekurangan penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp 112,4 triliun.

    Sri Mulyani menjelaskan salah satu faktor utama penyebab potensi shortfall ini adalah batalnya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang awalnya direncanakan tahun ini.

    “Kalau lihat PPN yang nggak jadi memang lebih rendah, namun kita akan memitigasi dari penerimaan komoditas yang mengalami pelemahan,” jelasnya dalam rapat Banggar bersama DPR RI, dikutip Senin (14/7).

  • Ekonom nilai Danantara bantu pencatatan APBN lebih sederhana

    Ekonom nilai Danantara bantu pencatatan APBN lebih sederhana

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom nilai Danantara bantu pencatatan APBN lebih sederhana
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 14 Juli 2025 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin berpendapat peralihan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membantu pencatatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi lebih sederhana.

    “Justru keberadaan Danantara membuat pencatatan APBN lebih sederhana, sehingga lebih terbatas peluang melakukan financial engineering untuk membuat APBN nampak lebih cantik,” kata Wijayanto saat dihubungi, di Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan, financial engineering yang dimaksud yaitu ketika pemerintah memberikan banyak penyertaan modal negara (PMN) dengan sumber dana dari utang, lalu BUMN memberikan dividen yang besar.

    Strategi itu dianggap membuat defisit APBN nampak lebih rendah, sementara utang pemerintah justru bertambah.

    “Hal ini terjadi dalam puluhan tahun terakhir, mengapa defisit APBN selalu di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), tetapi rasio utang terhadap PDB melejit terus,” katanya pula.

    Menurutnya, meski pemerintah kehilangan sumber penerimaan akibat peralihan dividen ke Danantara, tetapi tanggung jawab pemerintah terkait PMN juga turut dialihkan. Artinya, ada pengurangan penerimaan (cash in flow), tetapi juga ada pengurangan tanggung jawab PMN (cash out flow).

    “Jadi dari sisi cash flow tidak terlalu berdampak, bahkan mengingat kebutuhan dana untuk restrukturisasi BUMN yang akan sangat besar di tahun-tahun mendatang (BUMN Karya, Farmasi dan Garuda), sesungguhnya Pemerintah diuntungkan dari sisi cash flow,” ujarnya lagi.

    Hanya saja, kata dia lagi, dividen tercatat sebagai penerimaan, sedangkan PMN tidak tercatat sebagai bagian dari pengeluaran dalam APBN, karena merupakan investasi.

    “Sehingga dengan adanya Danantara, maka APBN terkesan nampak lebih buruk walau sesungguhnya tidak berdampak,” ujar dia.

    Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus mengupayakan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari berbagai sektor di luar setoran dividen BUMN.

    PNBP diproyeksikan hanya mencapai Rp477,2 triliun atau 92,9 persen dari dari target Rp513,6 triliun.

    Namun, pemerintah memitigasi agar dampak negatif dari perpindahan dana tersebut tidak sepenuhnya terjadi. Sri Mulyani menyampaikan bahwa pihaknya berupaya menekan potensi kehilangan pendapatan hingga hanya separuhnya, dengan menambal sisanya melalui penerimaan baru.

    “Dengan beberapa measure kita akan kurangi mitigasi, sehingga perbedaannya mungkin hanya sekitar Rp40 triliun. Artinya PNBP mencari tambahan penerimaan baru sebesar Rp40 triliun, sehingga koreksi Rp80 triliun tidak seluruhnya muncul di sana,” katanya pula. 

    Sumber : Antara

  • Sempat Oleng, Singapura Selamat dari Resesi!

    Sempat Oleng, Singapura Selamat dari Resesi!

    Jakarta –

    Pemerintah Singapura mengumumkan ekonomi negara tumbuh lebih cepat dari perkiraan, yakni sebesar 4,3% pada kuartal kedua dibandingkan tahun sebelumnya. Ekonomi Negeri Singa itu bisa tetap tumbuh kencang meski prospek global sedang suram karena ketidakpastian ekonomi dunia.

    Kementerian Perdagangan Singapura awalnya memperkirakan produk domestik bruto (PDB) pada periode April hingga Juni lebih tinggi dibandingkan prediksi pertumbuhan 3,5%.

    Secara kuartalan, PDB Singapura tumbuh 1,4% dalam tiga bulan atau pada periode April-Juni. Pertumbuhan ini membuat Singapura terhindar dari resesi teknikal, setelah pada kuartal pertama mengalami kontraksi 0,5%.

    “Ekonomi tetap kuat meski ada guncangan akibat tarif dan geopolitik. Meredanya perang tarif AS-China serta percepatan ekspor selama jeda 90 hari membantu meredam dampak tarif,” kata ekonom Maybank, Chua Hak Bin dikutip dari SCMP, Senin (14/7/2025).

    Pada Kamis lalu, Menteri Perdagangan Gan Kim Yong mengatakan bahwa ekonomi kemungkinan tetap stabil selama paruh pertama 2025 karena pelaku usaha memanfaatkan jeda tarif untuk mempercepat ekspor ke AS.

    Namun ia juga memperingatkan bahwa pertumbuhan bisa melambat dalam 6 hingga 12 bulan ke depan. Kementerian Perdagangan pada April lalu telah memangkas proyeksi pertumbuhan PDB Singapura tahun 2025 menjadi 0 hingga 2% dari sebelumnya 1 hingga 3%.

    Chua mengatakan timnya memproyeksikan PDB Singapura tahun 2025 tumbuh 2,4%. Ia memperkirakan bank sentral akan mempertahankan kebijakan moneternya pada peninjauan bulan ini, mengingat kekuatan ekonomi saat ini.

    Presiden AS Donald Trump pekan lalu telah memberi pemberitahuan kepada lebih dari 20 negara tentang penerapan tarif impor sebesar 20% hingga 50% yang akan berlaku mulai 1 Agustus. Trump juga memperingatkan bahwa jika ada balasan, AS akan merespons dengan tindakan serupa. Khusus Singapura mendapatkan tarif sebesar 25%.

    Tonton juga video “Sekarang Cari Beras Tidak Gampang, Banyak Negara Ngerem” di sini:

    (fdl/fdl)

  • Utang Luar Negeri RI Mei 2025 Tembus Rp 7.074 Triliun

    Utang Luar Negeri RI Mei 2025 Tembus Rp 7.074 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai US$ 435,6 miliar, atau Rp 7.074 triliun (kurs Rp 16.240/US$) pada Mei 2025. Posisi ini lebih tinggi dari posisi April 2025 yang sebesar US$ 431,5 miliar.

    Namun, pertumbuhannya tercatat melambat. Posisi ULN Indonesia pada Mei 2025 tercatat sebesar US$ 435,6 miliar, atau secara tahunan tumbuh 6,8% (yoy). Persentase ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2025 sebesar 8,2% (yoy).

    “Perkembangan tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN di sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN swasta,” ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam siaran pers, Senin (14/7/2025).

    Adapun, BI juga mencatat ULN pemerintah tumbuh lebih rendah. Posisi ULN pemerintah pada Mei 2025 sebesar US$ 209,6 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 9,8% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 10,4% (yoy) pada April 2025.

    Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh pembayaran jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) internasional, di tengah aliran masuk modal asing pada SBN domestik, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor global terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global.

    Denny mengatakan, sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan pada program prioritas dalam mendukung stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,3% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,7%); Jasa Pendidikan (16,5%); Konstruksi (12,0%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,7%).

    “Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah,” kata Ramdan.

    Sementara itu, BI juga merekam ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Pada Mei 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 196,4 miliar atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9% (yoy), lebih besar dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,4% (yoy).

    Perkembangan tersebut bersumber dari ULN lembaga keuangan yang mencatat perlambatan pertumbuhan dari bulan sebelumnya sebesar 2,8% menjadi 1,2% pada Mei 2025, dan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporation) yang mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 1,4% (yoy), lebih besar dibandingkan kontraksi 1,2% (yoy) pada April 2025.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,2% dari total ULN swasta. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,5% terhadap total ULN swasta.

    “Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30,6%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,6% dari total ULN,” tegas Denny.

    Dia menambahkan dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Komisi Eropa: Kemitraan Indonesia berfokus pada tiga bidang utama

    Komisi Eropa: Kemitraan Indonesia berfokus pada tiga bidang utama

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan bahwa kemitraan antara Uni Eropa dan Indonesia difokuskan pada tiga bidang utama, yakni perdagangan, geopolitik dan keamanan, serta hubungan antar masyarakat.

    Hal ini disampaikan Ursula dalam pernyataan pers bersama dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Brussel, Belgia, Minggu (13/7) malam.

    “Kita hidup di masa yang penuh gejolak. Dan ketika ketidakpastian ekonomi bertemu dengan ketidakstabilan geopolitik, mitra seperti kita harus semakin mempererat hubungan. Hari ini, kita mengambil langkah besar dalam kemitraan ini. Kita melakukannya dalam tiga bidang utama,” ujar Ursula.

    Dalam bidang perdagangan, Ursula mengumumkan tercapainya kesepakatan politik atas Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) setelah melalui negosiasi selama sepuluh tahun.

    Ursula mengatakan perjanjian perdagangan ini akan membuka peluang besar bagi masyarakat kedua pihak.

    Indonesia, kata dia, adalah salah satu ekonomi terbesar di dunia, dengan produk domestik bruto (PDB) sebesar 1,2 triliun euro serta pemasok utama barang-barang penting untuk transisi digital dan hijau.

    Indonesia juga merupakan pasar yang terus berkembang dengan lebih dari 287 juta penduduk dan merupakan negara ekonomi terbesar di ASEAN.

    Namun, saat ini Indonesia hanya merupakan mitra dagang kelima Uni Eropa di kawasan tersebut, dan penerima investasi asing langsung kelima terbesar dari Uni Eropa di antara negara-negara ASEAN.

    “Jadi, masih banyak potensi dalam hubungan dagang kita, dan karena itu, perjanjian ini datang pada saat yang tepat,” kata Ursula.

    Kesepakatan tersebut juga diharapkan membuka pasar baru dan menciptakan lebih banyak peluang di sektor-sektor utama seperti bisnis, pertanian, otomotif, dan jasa.

    Selain itu, hal tersebut turut memperkuat rantai pasok bahan mentah penting yang diperlukan untuk mendukung transisi digital dan energi bersih.

    Ursula mengatakan kedua pihak tidak hanya menginginkan pasokan yang aman, tetapi juga pasokan yang bertanggung jawab, yang menghormati lingkungan, masyarakat lokal, dan berfokus pada penciptaan lapangan kerja berkualitas dan nilai tambah lokal.

    “Bapak Presiden, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Anda. Bersama-sama, kita mengirimkan pesan kuat tentang pentingnya kemitraan jangka panjang yang dapat diprediksi, dibangun di atas kepercayaan, timbal balik, transparansi, dan nilai-nilai bersama,” ujar dia.

    Fokus kedua dari kemitraan adalah geopolitik dan keamanan. Ursula mengatakan Uni Eropa dan Indonesia memiliki komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, serta tatanan internasional berbasis aturan.

    Pembahasan untuk meningkatkan hubungan menjadi kemitraan strategis juga telah dimulai, sebagai bentuk komitmen jangka panjang yang didasarkan pada kepercayaan, timbal balik, dan manfaat bersama, serta melengkapi kerja penting dalam hubungan Uni Eropa dan ASEAN.

    “Diskusi telah dimulai, dan saya sungguh berharap kita bisa mencapai tonggak penting ini bersama-sama,” ucapnya.

    Adapun dalam bidang hubungan antar masyarakat, Komisi Eropa telah mengadopsi kebijakan visa cascade bagi warga negara Indonesia.

    Dengan kebijakan ini, WNI yang melakukan kunjungan kedua ke Uni Eropa akan memenuhi syarat untuk memperoleh visa Schengen multi-masuk, guna mendukung konektivitas, investasi, studi, dan kunjungan antar masyarakat.

    “Singkatnya, kita sedang membangun jembatan antara masyarakat kita. Bapak Presiden, terima kasih sekali lagi atas kunjungan Anda. Pesan yang kita kirim hari ini sangat kuat dan jelas,” ujar Ursula.

    “Di masa sulit, beberapa pihak memilih untuk menutup diri dan terpecah belah. Eropa dan Indonesia memilih jalan yang berbeda, jalan keterbukaan, kemitraan, dan peluang bersama. Saya menantikan untuk segera menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas ini. Anda selalu disambut di sini, dan Anda bisa mengandalkan Eropa,” ujar dia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia butuh koperasi mandiri, kuat, dan berkelanjutan

    Indonesia butuh koperasi mandiri, kuat, dan berkelanjutan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkop: Indonesia butuh koperasi mandiri, kuat, dan berkelanjutan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 13 Juli 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan Indonesia membutuhkan koperasi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2056.

    “Kita semua tentu ingin melihat Indonesia yang bukan hanya maju secara teknologi, tapi juga adil dan berdaulat secara ekonomi. Di sinilah koperasi punya peran besar. Kita tidak bisa mewujudkan Indonesia Emas dengan meninggalkan rakyat. Kita butuh koperasi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan,” kata dia dalam agenda Upacara Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 di Gedung Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Sabtu.

    Dia mengharapkan bahwa koperasi tak hanya tumbuh di angka saja, tetapi juga mengakar di hati masyarakat guna mendukung perwujudan inklusi ekonomi.

    Budi menganggap koperasi sangat relevan dan strategis dalam mewujudkan Asta Cita, Presiden RI Prabowo. Mulai dari yang bergerak di sektor pertanian untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, pengembangan industri agro maritim, hingga pengembangan koperasi berbasis kearifan lokal.

    Karena itu, inisiatif program Kopdes Merah Putih dinilai sangat relevan dengan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi hingga pemberantasan kemiskinan ekstrim.

    Hingga 2024, ada sebanyak 131.617 koperasi aktif dengan hampir 30 juta anggota. Artinya, satu dari sepuluh warga Indonesia bagian dari koperasi.

    Adapun volume usaha koperasi mencapai Rp214 triliun, menyumbang hampir 1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yang berarti masih sangat besar untuk ditumbuhkan lagi.

    “Di dunia internasional koperasi-koperasi besar seperti Mondragon di Spanyol, koperasi pertanian NongHyup di Korea Selatan, Zen-Noh di Jepang, IFFCO di India, Fonterra di Selandia Baru, serta NTUC di Singapura sudah lebih dahulu melesat maju. Kita tidak boleh apatis, kita akan menuju ke sana, mendorong tumbuhnya koperasi besar dengan memanfaatkan kekuatan desa,” ucap Budi.

    Di desa, kata dia, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota.

    Di sisi lain, desa juga menyimpan potensi yang luar biasa dari sektor pertanian, perikanan, kerajinan, pariwisata, bahkan energi baru terbarukan.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, terdapat 84.276 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 75.753 desa, 8.486 kelurahan, dan 37 unit pemukiman transmigrasi atau satuan pemukiman transmigrasi di 7.281 kecamatan pada 514 kabupaten/kota. Secara total, ada 66.002 desa/kelurahan yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan.

    “Inilah potensi yang harus dikelola dengan tepat dan benar,” ungkap Menkop.

    Sumber : Antara

  • Banggar Soroti Koperasi, Minim Kontribusi ke PDB

    Banggar Soroti Koperasi, Minim Kontribusi ke PDB

    Bisnis.com, JAKARTA — Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-98 jatuh pada Sabtu (12/7/2024) kemarin. Hanya saja hingga kini kontribusi koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi masih sangat rendah.

    Ketua Dewan Pengawas Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) Said Abdullah mendorong agar Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-98 ini menjadi momentum untuk mengevaluasi peran koperasi dalam sistem ekonomi nasional.

    Salah satu sorotan utama adalah rendahnya kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume usaha koperasi baru mencapai Rp214 triliun atau hanya setara 0,97% dari PDB nasional sebesar Rp22.139 triliun pada 2024.

    Said pun mengungkapkan kontribusi koperasi ke PDB kalah jauh dibanding negara-negara kapitalis. Padahal, sambungnya, koperasi merupakan perwujudan paling kongkrit dari maksud perekonomian Pancasila seperti yang diusung Bapak Koperasi Indonesia Mohammad Hatta.

    Sebagai perbandingan, dia mencatat kontribusi koperasi terhadap PDB di Amerika Serikat mencapai 5%, di Jerman 6%, Belanda dan Prancis 18%, bahkan di Selandia Baru menembus 20%.

    “Di negara negara kapitalis kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasionalnya jauh lebih besar ketimbang di negara kita yang menganut Pancasila, yang kurang dari 1%,” ujar Said dalam keterangannya, Sabtu (12/7/2025).

    Said menilai rendahnya kontribusi koperasi mencerminkan kuatnya kecenderungan individualisme dalam dunia usaha. Menurutnya, individualisme itu berseberangan dengan semangat gotong royong dan kolektivitas yang menjadi fondasi koperasi.

    Ketua Badan Anggaran DPR itu juga menyoroti dominasi koperasi di sektor simpan pinjam. Meski sah secara prinsip, dia mengingatkan kondisi itu menunjukkan keterbatasan dalam menjangkau sektor usaha produktif lain.

    Said mencontohkan koperasi global seperti Mondragon di Spanyol, yang bergerak di sektor manufaktur dan dimiliki para pekerjanya, serta Norges Kooperative Landsforening (NKL) di Norwegia yang sukses di sektor perdagangan dengan aset lebih dari US$9,6 miliar.

    “Tantangan kedepan pemerintah dan insan koperasi lebih mengembankan keragaman bentuk bentuk usaha koperasi,” katanya.

    Tantangan besar lainnya adalah citra koperasi yang tercoreng akibat kasus-kasus penipuan di masa lalu. Said menilai perlu ada transformasi serius dalam tata kelola koperasi agar dapat kembali dipercaya publik.

    Dia kembali menekankan bahwa koperasi sejatinya merupakan bentuk paling nyata dari sistem ekonomi Pancasila, yang seharusnya mengedepankan prinsip gotong royong, demokrasi, serta kepemilikan dan pengambilan keputusan yang setara antaranggota.