Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • DKI petakan 13 kawasan prioritas untuk dikembangkan

    DKI petakan 13 kawasan prioritas untuk dikembangkan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DKI petakan 13 kawasan prioritas untuk dikembangkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 Juli 2025 – 21:22 WIB

    Elshinta.com – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi DKI Jakarta memetakan 13 kawasan prioritas di lima wilayah kota dan satu kabupaten untuk dikembangkan dalam lima tahun ke depan karena berpotensi dari sisi investasi.

    “Bukan hanya di Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat saja, tetapi semuanya kami coba (petakan),” kata Kepala Unit Pengelola (UP) Jakarta Investment Centre (JIC), Dinas PMPTSP DKI Jakarta, Tona Hutauruk di Jakarta, Rabu.

    Ada juga masukan dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan yang secara sisi investasi menarik.

    Dia dalam acara bertema “Inovasi Menjemput Investasi melalui Strategi Proaktif Rancang Potensi Investasi” mencontohkan, kawasan yang dimaksud antara lain Bumi Perkemahan Ragunan, Ancol-JIS, Blok M-Asean dan Kota Tua-Harmoni.

    “Nanti masing-masing kami bisa bikin produk development briefnya (dokumen proyek), ada perencanaan strategi investasinya, insentifnya seperti apa dan seterusnya,” ujar dia.

    Adapun Blok M-ASEAN, menurut Tona, akan dijadikan kawasan yang bisa menimbulkan interaksi antara diplomatik, budaya dan ekonomi. Berbagai perencanaan pengembangan bisa dirancang di sana.

    “Ada beberapa tanah-tanah pemerintah yang bisa diutilisasi, bisa direadaptasi dan itu bisa kami tawarkan, mau jadi apa, ada ide-idenya dari kami,” kata dia.

    Kawasan lain yang juga masuk dalam daftar, yakni Cawang Hub, Dukuh Atas-Waduk Melati, Monas, Pasar Baru, Cikini, Grogol-Petamburan, Velodrome, Kepulauan Seribu dan kawasan pesisir Jakarta.

    Pengembangan sejumlah kawasan strategis tersebut menjadi upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui Dinas PMPTSP DKI Jakarta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kota.

    Pemprov DKI menyatakan Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia menyumbang sekitar 6 persen Produk Domestik Bruto (PDB) kawasan ASEAN. Hal ini memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat kerja sama diplomatik dan motor penggerak perekonomian regional.

    Saat ini, pemerintah membuka peluang kerja sama pengembangan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di sepanjang jalan-jalan utama Jakarta melalui skema kolaboratif antara pemerintah dan pihak swasta.

    Sumber : Antara

  • KLH Minta 48 Kawasan Industri di Jabodetabek Pasang Alat Deteksi Emisi

    KLH Minta 48 Kawasan Industri di Jabodetabek Pasang Alat Deteksi Emisi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menegaskan 48 kawasan industri khususnya wilayah Jabodetabek harus memasang alat pemantau polusi yang terkoneksi langsung dengan pemerintah. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH/BPLH Rasio Ridho Sani mengatakan bahkan pihaknya akan memberikan sanksi pada perusahaan yang tidak memasang alat pemantau polusi.

    Hal itu demi sumbangan emisi ke udara bisa terus terpantau sebagai upaya bersama dalam mengurangi polusi udara khususnya wilayah Jabodetabek.

    “Kami melakukan kewajiban pada perusahaan untuk memasang alat-alat pemantau emisi yang terkoneksi langsung dengan sistem yang ada di kantor kami, termasuk yang mereka harus memasang, bagaimana di semua kawasan-kawasan itu memasang alat pengukur udara secara real-time,” ujarnya dalam acara Merdeka Polusi CNBC Indonesia, di Jakarta, Rabu (30/7/2025).

    Tidak hanya diwajibkan di kawasan industri, pemasangan alat pemantau emisi juga diwajibkan di setiap daerah di Jabodetabek. Tidak lain, hal itu agar masyarakat bisa mengetahui kualitas udara secara berkala.

    Foto: istimewa
    kawasan industri

    “Termasuk kami bicara dengan pemerintah keupayaan kota di Jabodetabek, mereka juga harus punya kewajiban memasang alat-alat untuk mengukur udara ini,” tambahnya.

    Pihaknya mencatat, salah satu penyumbang terbesar kedua polusi udara di Jabodetabek berasal dari kegiatan industri yang berkontribusi 14% terhadap polusi udara.

    “Berbagai studi menyebutkan dampak kerugian dari polusi udara ini. Sebagai contoh, misalnya di Jakarta sendiri, kerugian ekonomi akibat penyakit pernapasan akibat memburuknya kualitas udara diperkirakan mencapai lebih dari Rp 45 triliun per tahun Atau kurang lebih sekitar 22% dari produk domestik bruto di Jakarta,” kata Ridho.

    “Kita juga bisa melihat bagaimana penurunan udara berdampak terhadap kesehatan masyarakat kita, berkontribusi terhadap kematian dini, kemudian juga gangguan kesehatan pernapasan yang sangat serius. Beban dari biaya kesehatan dalam konteks respirasi ini lebih daripada Rp 13 triliun,” tambahnya.

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KSSK Sepakat Bauran Kebijakan Sektor Keuangan Fokus Dukung Pertumbuhan Ekonomi

    KSSK Sepakat Bauran Kebijakan Sektor Keuangan Fokus Dukung Pertumbuhan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyepakati untuk terus memperkuat sinergi menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    Berbeda dari penyampaian hasil rapat berkala sebelumnya, keempat pihak yang tergabung dalam KSSK—Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)—dalam konferensi pers kali ini berulang kali menegaskan fokus kebijakan sistem keuangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

    Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menegaskan respons bauran kebijakan ekonomi nasional akan terus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk aktif menjajaki potensi kerja sama, baik bilateral maupun multilateral.

    “Rapat tersebut menyepakati untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga anggota KSSK maupun dengan Kementerian/Lembaga lain, dalam upaya memastikan agar SSK senantiasa terjaga, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya dalam konferensi pers, Senin (28/7/2025). 

    Dari sisi pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus dioptimalkan sebagai instrumen kebijakan countercyclical menjaga perekonomian dan shock absorber di tengah gejolak perekonomian global melalui beberapa kebijakan. Alat fiskal ini juga terus dioptimalkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar 5,0%, termasuk dengan berbagai kebijakan untuk meningkatkan peran swasta dalam perekonomian.

    Pemerintah bahkan memberikan stimulus sepanjang tahun ini. Pada kuartal I/2025 senilai Rp30 triliun untuk menjaga daya beli di masa Ramadan dan Lebaran. Kemudian pada kuartal II/2025 senilai Rp24,4 triliun untuk mendorong konsumsi pada liburan sekolah. 

    Pada sisa tahun ini, pemerintah segera mengumumkan stimulus Paket Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk mendorong ekonomi akhir tahun nanti. 

    Bukan hanya pemerintah yang all out mendukung pertumbuhan ekonomi agar mencapai target di atas 5%, tetapi Bank Indonesia pun turun tangan mendorong kebijakannya agar ikut serta mengakselerasi peningkatan produk domestik bruto (PDB) tahun ini. 

    Gubernur BI Perry Warjiyo bahkan menekankan bahwa seluruh kebijakannya, baik moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dirancang untuk menjaga stabilitas dan terus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

    “Dengan sinergi erat bauran kebijakan ekonomi nasional, seluruh kebijakan kami, kami arahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” tuturnya. 

    Usai memangkas suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 100 bps sejak tahun lalu, Perry menyampaikan bahwa ruang penurunan masih terbuka pada tahun ini. Harapannya, kredit pembiayaan dapat turun dan meningkatkan penyaluran kredit dari perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    OJK dan LPS Ikut Serta Dorong Ekonomi 

    Hal serupa juga disampaikan oleh OJK maupun LPS. Meski Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar tidak secara langsung menyampaikan kebijakannya difokuskan mendorong ekonomi, tetapi pihaknya turut fokus mendukung program MBG yang diharapkan dapat mengakselerasi ekonomi di daerah. 

    “Saat ini pihak perbankan bersama pemerintah dan pelaku pasar keuangan tengah menyelesaikan finalisasi skema pembiayaan untuk mendukung operasional pelaksanaan MBG yang telah berjalan,” ungkapnya. 

    Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa pihaknya terus menjaga cakupan penjaminan simpanan yang tinggi sebagai dasar kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan, sekaligus mendorong stabilitas yang kondusif bagi pemulihan ekonomi.

    Di mana LPS menyesuaikan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) secara responsif untuk mendukung transmisi kebijakan moneter dan memperkuat momentum pemulihan ekonomi nasional.

    “Pemantauan penjaminan simpanan dan evaluasi terhadap TBP terus dilakukan agar tetap sejalan dengan perkembangan suku bunga simpanan, kondisi likuiditas perbankan, dan perkembangan ekonomi nasional,” ungkapnya. 

    Pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian, mengingat pada kuartal I/2025, dengan momen Ramadan dan Lebaran, PDB tumbuh sebesar 4,87% year on year (YoY). Angka tersebut di bawah target awal pemerintah yang berharap ekonomi dapat meningkat 5,2% pada tahun ini. 

    Pemerintah pun terus berupaya untuk menjaga daya beli. Maklum, kontributor utama PDB berasal dari konsumsi rumah tangga. Untuk itu, pemerintah rajin memberikan stimulus sepanjang tahun ini. 

  • Menkeu Sri Beberkan Skema Berburu Pajak Usai Realisasi Penerimaan Turun

    Menkeu Sri Beberkan Skema Berburu Pajak Usai Realisasi Penerimaan Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyebut terus memperbaiki skema pemungutan pajak guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di tengah rendahnya realisasi pemasukan negara.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut hingga Juni 2025, penerimaan pajak mencapai Rp837,8 triliun atau 38,0% dari target APBN 2025. Dalam target APBN pungutan pajak dirancang sebesar Rp2.189,3 triliun. Jumlah penerimaan pajak itu turun 6,2% (year on year/YoY) berbanding Juni 2024 senilai Rp893,8 triliun.

    “Kinerja pendapatan negara kuartal II telah menunjukkan perbaikan dibandingkan pada kuartal I, meskipun masih kontraksi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Kantor LPS, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

    Untuk mengejar target yang ditetapkan, Bendahara Negara itu menjelaskan pihaknya akan terus melakukan perbaikan sistem perpajakan maupun kepabeanan. Dia mencontohkan, pemerintah mengatur skema baru pungutan pajak e-commerce atau perdagangan daring dengan menunjuk penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) Pasal 22.

    Menurutnya, skema baru yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/2025 itu memberikan kepastian hukum dan memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha.

    “Tanpa ada tambahan kewajiban [pajak] baru. Jadi ini lebih memfasilitasi secara administrasi, tidak ada kewajiban baru,” katanya.

    Dari sisi kepabeanan, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah melakukan percepatan penetapan tarif perlindungan dari 40 hari kerja menjadi hanya 14 hari kerja. Sejalan dengan itu, sistem pengawasan melalui CEISA Bea Cukai diintegrasikan agar arus barang dapat diperlancar, biaya logistik terus dikurangi, dan daya saing ekonomi produksi nasional ditingkatkan.  

    “Pemerintah akan terus melakukan reform perpajakan dan kepabeanan termasuk opsi penyesuaian tarif,” ungkapnya.

    Target Pajak Naik pada 2026

    Perkembangan lain, DPR dan pemerintah resmi menyepakati postur makro fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN 2026. Salah satu poin kesepakatan adalah kenaikan target penerimaan perpajakan.

    Kesepakatan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid ketika membacakan laporan hasil pembahasan pendahuluan RAPBN 2026 dan rapat kerja pemerintah (RKP) 2026 dalam rapat paripurna DPR, Kamis (24/7/2025).

    Jazilul menjelaskan bahwa awalnya dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, pemerintah mengusulkan target penerimaan perpajakan sebesar 10,08%—10,45% dari produk domestik bruto (PDB).

    Kendati demikian, dalam pembahasan antara pemerintah dengan Banggar, disepakati adanya kenaikan rentang target penerimaan perpajakan pada tahun depan yaitu menjadi 10,08%—10,54% dari PDB.

    Jazilul mengungkapkan bahwa Banggar dan pemerintah telah menyepakati empat arah kebijakan perpajakan pada tahun depan. Pertama, perluasan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mendukung fiskal yang kuat, peningkatan ekonomi, dan perlindungan masyarakat.

  • Pemerintah dinilai perlu perluas stimulus ekonomi guna genjot konsumsi

    Pemerintah dinilai perlu perluas stimulus ekonomi guna genjot konsumsi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemerintah dinilai perlu perluas stimulus ekonomi guna genjot konsumsi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 17:17 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah dinilai perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam waktu kurang dari enam bulan ke depan guna mendorong peningkatan konsumsi, salah satu caranya adalah dengan memperluas dan memperpanjang paket stimulus ekonomi.

    Centre of Reform on Economics (CORE), dalam laporan CORE Mid-Year Economic Review 2025 yang dirilis di Jakarta, Jumat, menyoroti urgensi perluasan cakupan bantuan tunai langsung (BLT).

    Program ini, yang terbukti ampuh menopang daya beli masyarakat, perlu difokuskan untuk menjangkau lebih banyak rumah tangga menengah ke bawah.

    “Dengan fokus khusus pada pemulihan kemampuan konsumsi makanan pokok,” demikian laporan tersebut.

    Selain itu, CORE juga merekomendasikan pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan diskon tarif listrik.

    Data menunjukkan bahwa biaya listrik menyumbang rata-rata 10 persen dari total pengeluaran rumah tangga di Indonesia sehingga diskon ini diharapkan dapat meringankan beban finansial masyarakat.

    Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal I-2025 hanya tumbuh 4,87 persen, melambat dari 4,91 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

    Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 juga melambat menjadi 4,87 persen secara tahunan, turun dari 5,11 persen di kuartal I-2024.

    Menyikapi kondisi ini, pemerintah telah mengucurkan lima paket stimulus ekonomi senilai total Rp24,44 triliun selama dua bulan, yaitu Juni dan Juli.

    Dari jumlah tersebut, Rp23,59 triliun berasal dari APBN dan sisanya Rp0,85 triliun dari sumber non-APBN.

    Stimulus ini mencakup beragam inisiatif, seperti diskon tiket transportasi, diskon tarif tol, penebalan bantuan sosial (tambahan kartu sembako Rp200 ribu per bulan dan 10 kg beras untuk 18,3 juta penerima).

    Juga bantuan subsidi upah Rp300 ribu per bulan untuk 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta, serta diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) 50 persen selama enam bulan bagi pekerja di sektor padat karya.

    Namun, CORE menyebut bahwa paket stimulus yang telah digelontorkan pemerintah ini hanya setara dengan 0,8 persen dari total PDB konsumsi Indonesia pada kuartal I 2025.

    Konsumsi rumah tangga kerap menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Konsumsi rumah tangga menyumbang porsi besar pada Produk Domestik Bruto (PDB), sekitar 53-56 persen. Pada kuartal pertama tahun 2025, kontribusinya mencapai 54,53 persen dari PDB. 

    Sumber : Antara

  • Bentrok Bersenjata, Sektor Pariwisata Kamboja Lebih Terdampak Ketimbang Thailand – Page 3

    Bentrok Bersenjata, Sektor Pariwisata Kamboja Lebih Terdampak Ketimbang Thailand – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Konflik yang meningkat antara Thailand dan Kamboja dapat berdampak negatif pada ekonomi yang bergantung pada pariwisata, tetapi kamboja lebih rentan.

    Mengutip CNBC, Jumat (25/7/2025), Thailand dan Kamboja saling tembak di beberapa wilayah perbatasan pada Kamis pekan ini setelah berminggu-minggu ketegangan yang meningkat. Akibatnya 11 warga sipil meninggal dunia.

    Di sisi lain, pariwisata merupakan penggerak ekonomi yang signifikan bagi kedua negara, masing-masing menyumbang sekitar 12% dan 9% terhadap produk domestik bruto (PDB) Thailand dan Kamboja pada 2024.

    Thailand menerima lebih dari 35 juta wisatawan pada 2024, sedangkan Kamboja menerima 6,7 juta wisatawan.

    “Thailand, tempat pariwisata, menopang sebagian besar tenaga kerja masih sangat rentan terhadap persepsi ketidakstabilan,” ujar Associate Research Fellow Observer Research Foundation, Sreeparna Banerjee.

    Ia mengatakan bahkan kerusuhan jangka pendek di dekat perbatasan dapat mengakibatkan peringatan perjalanan dan mengikis kepercayaan wisatawan, yang “sangat merugikan ketika Thailand mengandalkan pemulihan yang kuat yang didorong oleh pariwisata pada 2025:.

    “Namun, meskipun pariwisata berkontribusi lebih kecil terhadap produk domestik bruto Kamboja, akan “menyesatkan” untuk berasumsi negara tersebut kurang rentan terhadap gangguan di sektor tersebut,” kata Banerjee.

    “Tidak seperti Thailand, Kamboja memiliki lebih sedikit perangkat kebijakan seperti badan promosi pariwisata, cadangan fiskal berskala besar, atau jaring pengaman sosial yang kuat—untuk meredam dampaknya,” ia menambahkan.

    Bentrokan yang melibatkan tembakan artileri dan mobilisasi jet tempur F-16 oleh Thailand terjadi setelah Thailand menarik duta besarnya dari Phnom Penh pada Rabu dan mengusir utusan Kamboja di Bangkok.

    Hal itu merupakan respons atas dugaan cederanya seorang tentara Thailand lainnya akibat ranjau darat di wilayah sengketa, yang menyebabkan kedua belah pihak menurunkan hubungan diplomatik mereka.

    Bangkok menuduh ranjau darat tersebut baru saja dipasang oleh pasukan Kamboja, meskipun Kamboja telah membantah klaim tersebut.

    Eskalasi terbaru dipicu oleh tewasnya seorang tentara Kamboja pada 28 Mei di wilayah yang disebut “Segitiga Zamrud”, wilayah sengketa yang menjadi titik pertemuan perbatasan Thailand, Kamboja, dan Laos.

     

  • Adu Pertumbuhan Ekonomi Thailand vs Indonesia hingga Kuartal I 2025 – Page 3

    Adu Pertumbuhan Ekonomi Thailand vs Indonesia hingga Kuartal I 2025 – Page 3

    Lalu bagaimana dengan Indonesia?

    Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,87% pada kuartal I 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year).

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan, produk domestik bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal I-2025 mencapai Rp 5.665,9 triliun. Sementara itu, PDB atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp 3.264,5 triliun.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 adalah sebesar 4,87% bila dibandingkan dengan kuartal I-2024 atau secara year-on-year,” kata Amalia dalam konferensi pers pengumuman pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2025, di Jakarta, Senin, 5 Mei 2025.

    Menurut Amalia, kontraksi ekonomi secara kuartalan atau quarter-to-quarter pada kuartal I merupakan pola musiman yang umum terjadi.

    Amalia menuturkan, setiap awal tahun, kegiatan ekonomi biasanya cenderung melambat dibandingkan akhir tahun sebelumnya, sehingga pola penurunan di kuartal pertama ini sejalan dengan tren historis.

    “Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya di setiap kuartal ke-I itu relatif selalu lebih rendah dibandingkan dengan kuartal IV tahun sebelumnya,” kata dia.

    Dari sisi lapangan usaha, hampir seluruh sektor mencatatkan pertumbuhan positif pada kuartal I-2025 secara tahunan. Namun, satu sektor yakni pertambangan mengalami kontraksi.

    “Pada kuartal I-2025 secara year-on-year, seluruh lapangan usaha tumbuh positif kecuali lapangan usaha pertambangan,” tutur dia.

     

     

     

  • Adu Kuat Ekonomi Thailand Vs Kamboja di Tengah Kecamuk Perang

    Adu Kuat Ekonomi Thailand Vs Kamboja di Tengah Kecamuk Perang

    Jakarta –

    Perang Thailand dan Kamboja berkecamuk. Konflik yang terjadi ini tidak hanya adu kuat senjata, tetapi kekuatan ekonomi yang juga diuji antara kedua negara.

    Pergerakan ekonomi Thailand dan Kamboja sama-sama dari sektor pariwisata, masing-masing berkontribusi sekitar 12% dan 9% terhadap produk domestik bruto negara tersebut.

    Dalam setahun, Thailand menerima lebih dari 35 juta wisatawan pada tahun 2024, sementara Kamboja menerima 6,7 juta wisatawan.

    “Thailand, di mana pariwisata mendukung sebagian besar tenaga kerja, masih sangat rentan terhadap persepsi ketidakstabilan,” ujar peneliti asosiasi di Observer Research Foundation, Sreeparna Banerjee, dikutip dari CNBC, Jumat (25/7/2025).

    Banerjee menilai peperangan yang terjadi Thailand dan Kamboja akan menurunkan sektor pariwisata. Namun, Thailand dinilai masih lebih kuat dibandingkan Kamboja, terutama pemasukan dari pariwisata.

    “Tidak seperti Thailand, Kamboja memiliki lebih sedikit perangkat kebijakan seperti badan promosi pariwisata, cadangan fiskal berskala besar, atau jaring pengaman sosial yang kuat untuk meredam dampaknya,” tambahnya.

    Para analis mengakui bahwa posisi Kamboja lebih lemah. Peneliti senior untuk Asia Tenggara dan Asia Selatan di Council on Foreign Relations Joshua Kurlantzick, mengataka sebagian besar pariwisata memang terkonsentrasi di wilayah seperti Bangkok dan Chiang Mai.

    Menurut situs perjalanan The Vacationer, Bangkok dan Phuket adalah dua kawasan di Thailand yang menerima pendapatan wisata terbanyak pada tahun 2024. Bangkok berjarak sekitar 260 kilometer dari perbatasan, dan Phuket bahkan lebih jauh lagi.

    (ada/hns)

  • Menteri UMKM Ancang-ancang Genjot Penyaluran KUR Semester II/2025

    Menteri UMKM Ancang-ancang Genjot Penyaluran KUR Semester II/2025

    Bisnis.com, TAPANULI UTARA — Pemerintah sudah merealisasikan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sebesar 44,2% dari target 2025. Kementerian UMKM pun ancang-ancang strategi menggenjot penyaluran KUR pada paruh kedua tahun ini.

    Sepanjang Januari—Juni 2025, Kementerian UMKM mencatat realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp132,7 triliun. Ini artinya, realisasi penyaluran KUR baru mencapai 44,2% dari target Rp300 triliun di tahun ini.

    Sebanyak 59,97% KUR disalurkan kepada sektor produksi atau mencapai Rp79,6 triliun. Jika dilihat dari jumlah penerima KUR, sampai dengan semester I/2025 terdapat 2,29 juta debitur. Perinciannya, sebanyak 1,05 juta debitur baru dan 1,08 juta debitur graduasi.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan untuk semester II/2025, Kementerian UMKM akan menggenjot penyaluran KUR. Dia menjelaskan bahwa kementerian diberikan amanah penugasan dalam setahun mendorong 1,2 juta pengusaha UMKM supaya naik kelas. Per Juli 2025, sudah ada 1 juta UMKM yang telah naik kelas.

    “Artinya program ini [KUR] telah memberikan efek positif dari level usaha mikro ke level usaha kecil dan kemudian naik lagi ke level menengah,” kata Maman di Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada Jumat (25/7/2025).

    Kemudian, Kementerian UMKM diberikan tugas mengejar sebanyak 2,3 juta debitur baru dan sudah terealisasi setengahnya. 

    “Dalam enam bulan ke depan akan realisasikan semuanya,” ujar Maman.

    Selain itu, Kementerian UMKM didorong agar mengalokasikan 60% KUR ke sektor produksi. Menurutnya, selama ini alokasi KUR ke sektor produksi berkisar antara 56%-70%.

    Maman mengatakan selama ini pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap UMKM yang memiliki peran sentral dan strategis dalam mendukung ketahanan serta pemerataan ekonomi nasional. 

    Menurutnya, dengan jumlah yang sangat dominan di struktur pelaku usaha, UMKM memberikan kontribusi penting terhadap penciptaan lapangan kerja dan pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Sektor UMKM penyumbang 60% PDB di negara kita. UMKM juga menyerap 96% tenaga kerja,” kata Maman.

    Adapun, pemerintah menghadirkan kerangka regulasi yang mendorong kemudahan berusaha, melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020 yang diperbarui menjadi UU No.6 Tahun 2023) dan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. 

    Maman menilai regulasi ini menjadi landasan penting dalam memperluas akses layanan dan memperkuat ekosistem kemitraan bagi pengusaha UMKM.

  • Pemprov DKI cari mitra kembangkan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu

    Pemprov DKI cari mitra kembangkan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu

    Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta, Rano Karno saat menghadiri acara Networking Night Jakarta Investment Festival (JIF) 2025 di Jakarta, Kamis (24/7/2025). ANTARA/Pemprov DKI Jakarta

    Pemprov DKI cari mitra kembangkan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 09:07 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini mencari mitra untuk mengembangkan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di sepanjang jalan utama Jakarta melalui skema kemitraan publik-swasta (public-private partnership).

    “Dapat langsung berkoordinasi dengan Tim Jakarta Investment Center (JIC), lembaga resmi kami dalam fasilitas investasi yang siap membantu dalam tahap perencanaan hingga perizinan,” kata Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno di Jakarta, Kamis (24/7) malam.

    Dalam acara Networking Night Jakarta Investment Festival (JIF) 2025 Kamis malam, dia juga mengatakan Jakarta sedang mengembangkan sejumlah kawasan antara lain Pasar Baru, Jakarta Pusat sebagai kawasan perbelanjaan. Selain itu, ada pengembangan kawasan Ancol, Jakarta International Stadium (JIS), dan Danau Sunter di Jakarta Utara, hingga Cawang Hubs sebagai perempatan simpang susun Jakarta Timur.

    Total, ada sebanyak 31 proyek berkelanjutan di sektor transportasi, air bersih, sanitasi, serta pengembangan kawasan strategis seperti Ragunan, Grogol, dan Monas yang ditawarkan dalam JIF 2025. Nilai investasi proyek-proyek tersebut senilai Rp430,9 triliun atau sekitar 26,9 miliar dolar AS.

    “Berbagai peluang investasi akan kami hadirkan melalui Jakarta Investment Festival yang berlangsung hingga Oktober 2025. Mari bangun kemitraan, wujudkan peluang, dan berinvestasi di Jakarta,” kata Rano.

    JIF 2025 mengusung tema “Jakarta the Epicentrum of ASEAN: Invest Smart for a Global Start”, sebagai cerminan semangat menjadikan Jakarta sebagai gerbang utama investasi internasional di kawasan Asia Tenggara. Dia menyampaikan, dalam situasi dunia yang mengalami tantangan global, ketegangan geopolitik, tekanan ekonomi, dan perubahan iklim, Asia Tenggara tampil sebagai kawasan dengan prospek cerah.

    ASEAN, sambung Rano, terus menunjukkan stabilitas dan kolaborasi yang mengundang kepercayaan investor global. Dia mengatakan, Asia Tenggara kini semakin diakui sebagai magnet investasi global, terbukti dengan posisinya sebagai penerima investasi asing langsung atau FDI terbesar di antara negara-negara berkembang.

    “Pada tahun 2023, ASEAN menjadi penerima investasi asing langsung terbesar di antara negara-negara berkembang dengan bangsa 17 persen dari arus global,” kata dia.

    Adapun Jakarta sebagai ibu kota ekonomi Indonesia menyumbang sekitar 6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kawasan ASEAN. Menurut Rano, ini bukti Jakarta tidak hanya menjadi simpul penting nasional, tapi juga kawasan ASEAN. Sejalan dengan itu, sambung dia, Pemprov DKI sedang mendorong pengembangan kawasan Blok M sebagai pusat kegiatan komunitas ASEAN.

    Kawasan tersebut telah diresmikan pada Juni 2025 bertepatan dengan ASEAN Fest dan HUT ke-498 Jakarta sebagai simbol untuk memperkuat jejaring regional.

    Sumber : Antara