Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Pabrik Seret, Ekonomi AS Ngerem Mendadak

    Pabrik Seret, Ekonomi AS Ngerem Mendadak

    Jakarta –

    Efek kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai terasa ke jantung perekonomian Negeri Paman Sam. Pertumbuhan ekonomi melambat, inflasi merangkak naik, sementara penciptaan lapangan kerja menurun drastis.

    Kebijakan tarif serta perubahan regulasi pajak dan pengeluaran yang didorong Trump ternyata tidak berdampak sepositif harapan awal. Alih-alih membangkitkan industri, AS justru kehilangan 37.000 pekerjaan manufaktur sejak kebijakan tarif diluncurkan pada April lalu.

    Data ketenagakerjaan terbaru yang dirilis Jumat menunjukkan sinyal mengecewakan. Dalam tiga bulan terakhir, lapangan kerja baru terus anjlok: hanya 73.000 pekerjaan baru di bulan Juli, 14.000 di Juni, dan 19.000 di Mei. Angka ini terpaut jauh dari rata-rata tahun lalu yang mencapai 168.000 per bulan, dan lebih rendah 258.000 dari proyeksi awal.

    Tak hanya itu, inflasi juga memperlihatkan tren naik. Harga-harga barang naik 2,6% dalam setahun terakhir hingga Juni, lebih tinggi dari 2,2% pada April. Kenaikan tajam terutama terjadi pada barang impor seperti perabot rumah tangga, furnitur, hingga mainan.

    Laporan Produk Domestik Bruto (PDB) yang dirilis Rabu lalu juga menunjukkan pelemahan. Ekonomi AS hanya tumbuh kurang dari 1,3% secara tahunan pada paruh pertama tahun ini, padahal tahun lalu sempat menyentuh 2,8%.

    “Ekonominya seperti jalan di tempat. Kemudian angka pengangguran memang belum naik, tapi penambahan lapangan kerja sangat sedikit. Ekonominya tumbuh sangat lambat,” ujar Peneliti Senior Burning Glass Institute, Guy Berger, dikutip AFP, Minggu (3/8/2025).

    Namun, Presiden Trump justru memilih untuk mengabaikan sinyal perlambatan ini. Ia bahkan memecat kepala lembaga yang mengeluarkan laporan ketenagakerjaan tersebut. Lewat akun Truth Social, Trump menyebut data itu telah dimanipulasi dan tidak akurat.

    “Angka-angka penting seperti ini harus adil dan akurat, tidak boleh dimanipulasi untuk tujuan politik,” kata Trump.

    “Ekonomi kita sedang BOOMING,” tegasnya.

    (rrd/rrd)

  • Perkuat Industrialisasi Nasional, MIND ID Dorong Hilirisasi Bauksit

    Perkuat Industrialisasi Nasional, MIND ID Dorong Hilirisasi Bauksit

    Bisnis.com, JAKARTA — Holding BUMN pertambangan MIND ID mendorong hilirisasi bauksit untuk meningkatkan kualitas industrialisasi nasional. 

    Corporate Secretary MIND ID Pria Utama mengatakan, perusahaan konsisten menjalankan peran strategis sebagai penggerak utama hilirisasi sektor industri pertambangan nasional.

    “Hilirisasi adalah mandat yang menjadi pedoman dalam setiap inisiatif strategis MIND ID. Bersama seluruh Anggota, kami berkomitmen memastikan bahwa setiap program hilirisasi memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (2/8/2025).

    Adapun salah satu bentuk hilirisasi mineral yang tengah dijalankan adalah peningkatan nilai tambah bauksit menjadi aluminium. Melalui integrasi dalam Grup MIND ID, bauksit diolah untuk menjadi bahan baku strategis yang mendukung agenda industrialisasi nasional.

    Menurut Pria, proses integrasi ini mencakup optimalisasi tambang bauksit, pembangunan fasilitas Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR), hingga smelter aluminium. Seluruh rantai nilai tersebut mampu menciptakan dampak ekonomi yang besar di dalam negeri.

    Sebagai gambaran, 1 ton bauksit yang bernilai sekitar US$40 dapat meningkat menjadi US$575 dalam bentuk alumina, dan kembali melonjak menjadi US$2.700 per ton saat telah berbentuk aluminium.

    “Dengan memperkuat rantai pasok aluminium ini, kami percaya dampaknya akan signifikan. Tidak hanya bagi ekonomi nasional, tetapi juga bagi daerah-daerah yang akan menikmati pertumbuhan yang lebih merata dan berkeadilan,” kata Pria.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa hilirisasi merupakan salah satu agenda utama pembangunan nasional, seiring dengan upaya memperkuat kemandirian dan ketahanan energi.

    “Dalam prioritas Presiden Prabowo, Asta Cita, yang menjadi kunci adalah kemandirian dan ketahanan energi, serta hilirisasi. Dua hal ini menjadi andalan di sektor batu bara,” ujarnya dalam Indonesia Mining Forum, Kamis (31/7/2025).

    Airlangga menegaskan bahwa hilirisasi sektor minerba sangat penting untuk menopang target pertumbuhan ekonomi 8% per tahun, sekaligus mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

    Pemerintah menargetkan total investasi sebesar Rp13.000 triliun selama periode 2025–2029. Dari jumlah tersebut, proyek hilirisasi minerba diperkirakan menyumbang investasi hingga US$20 miliar.

    Dia juga menyebutkan bahwa pemerintah sedang mendorong pembangunan ekosistem energi baru dan terbarukan (EBT) yang mencakup panel surya, baterai kendaraan listrik (EV), serta hilirisasi silika menjadi komponen solar panel dan semikonduktor.

    Potensi ini diproyeksikan dapat meningkatkan ekspor Indonesia hingga US$850 miliar, serta menambah Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$236 miliar pada tahun 2040.

    Naik Kelas

    Di sisi lain, Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Pandu Sjahrir berharap MIND ID dapat terus meningkatkan kinerjanya, baik dari sisi omzet, profitabilitas, hingga pertumbuhan bisnis. 

    Menurutnya, sebagai holding BUMN yang mengelola bisnis pertambangan di Indonesia, MIND ID sudah memiliki keunggulan dari sisi sumber daya alam. 

    “Saat ini bagaimana kita bisa menggunakan teknologi agar produk turunan yang dihasilkan juga bisa lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak lagi,” ujarnya, belum lama ini. 

    Pandu menambahkan Danantara membuka peluang untuk mengakuisisi aset pertambangan yang memiliki potensi pengembangan yang menarik. 

    Sepanjang 2024,  MIND ID membukukan pendapatan sebesar Rp145,2 triliun, tumbuh 34,56% dari tahun sebelumnya. Laba tahun berjalan melonjak menjadi Rp40,2 triliun, naik 46% dibandingkan dengan 2023.

    Aset perusahaan meningkat menjadi Rp292,1 triliun dari Rp259,2 triliun. Sementara itu, beban pokok pendapatan naik dari Rp90 triliun menjadi Rp124,6 triliun, mengikuti ekspansi produksi dan hilirisasi di seluruh entitas anak.

  • Tekan Lonjakan Kecelakaan Roda Dua, Pijar Foundation dan Kemenhub Dorong Regulasi Keselamatan Adaptif

    Tekan Lonjakan Kecelakaan Roda Dua, Pijar Foundation dan Kemenhub Dorong Regulasi Keselamatan Adaptif

    Jakarta: Pijar Foundation bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan program Road Safety Fellowship 2025 bertema “Mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Sistem Keselamatan Roda Dua yang Inovatif dan Adaptif”.

    Inisiatif ini berfungsi sebagai platform strategis yang mempertemukan lebih dari 30 aparatur sipil negara dari 12 Kementerian dan Lembaga untuk merumuskan solusi nyata terhadap tingginya jumlah kecelakaan sepeda motor terutama pada kelompok usia produktif demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

    “Bonus demografi akan jadi sia-sia jika generasi produktif meninggal di jalan. Kecelakaan roda dua tak boleh lagi dianggap hal biasa. Tanpa regulasi yang tegas dan sistem keselamatan yang memadai, ini akan menjadi ancaman mematikan bagi masa depan bangsa,” ujar Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Muhammad Taufiq, DEA

    Data dari Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri mencatat lonjakan kecelakaan kendaraan roda dua meningkat lebih dari 50 persen dalam lima tahun terakhir. Sepanjang 2024, tercatat lebih dari 150.000 kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua, sebanyak 26.893 korban jiwa mayoritas berasal dari kelompok usia produktif 15 – 24 tahun.

    “Data menunjukkan ada tiga korban jiwa setiap jam akibat kecelakaan jalan. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang kuat, Indonesia bisa kehilangan aset terpentingnya untuk menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Cazadira F. Tamzil, Executive Director Pijar Foundation.
    Teknologi dan Regulasi sebagai Kunci Menurunkan Fatalitas
    Salah satu poin utama dalam diskusi ini adalah pentingnya penguatan regulasi untuk teknologi keselamatan aktif seperti Anti-Lock Braking System (ABS). Teknologi ini dinilai dapat menurunkan resiko kecelakaan fatal dengan mencegah penguncian roda saat pengereman mendadak dan  memberikan waktu bagi pengendara untuk beraksi, sehingga risiko kecelakaan fatal dapat ditekan.

    “Data menunjukkan bahwa pengendara rata-rata hanya memiliki 0,75 detik untuk bereaksi sebelum kecelakaan. Ironisnya, hampir 50% pengendara tidak merespons sama sekali. Hal ini dapat diminimalkan jika kendaraan dilengkapi dengan teknologi keselamatan yang tepat seperti ABS” ungkap Pakar Transportasi ITB/Perwakilan Tim Pakar Economic Impact of Road Safety Research ITB, Ir. R. Sony Sulaksono Wibowo, M.T, Ph.D.

    Tak hanya berdampak pada keselamatan jiwa, kecelakaan roda dua juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Hasil riset dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda dua diperkirakan mencapai 2,9–3,1% dari total Produk Domestik Bruto (PDB).
    Belajar dari Negara Tetangga

    Negara-negara di Asean seperti Malaysia telah lebih dahulu mengadopsi teknologi keselamatan aktif untuk kendaraan roda dua. Setelah melalui kajian selama dua tahun, pemerintah Malaysia mengharuskan pemasangan sistem pengereman ABS pada sepeda motor baru yang terbukti menurunkan angka kecelakaan dan kematian hingga 30 persen. 

    “Inovasi teknologi kendaraan saat ini semakin pesat membawa banyak manfaat bagi kita semua. Antara lain dalam meningkatkan efisiensi bahan bakar, kenyamanan berkendara, pengurangan emisi gas buang, dan juga sistem pengereman yang berdampak pada peningkatan keselamatan jalan,” jelas Aan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, melalui pidatonya yang disampaikan oleh Yusuf Nugroho, Direktur Sarana dan Keselamatan Jalan. 

    Dalam menghadapi tantangan keselamatan jalan yang semakin kompleks, kolaborasi lintas sektor serta adopsi teknologi keselamatan menjadi penting. Regulasi perlu dikembangkan secara responsif terhadap inovasi. Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mendorong kebijakan keselamatan berkendara yang lebih progresif dan adaptif.
     

     

    Menuju Regulasi yang Inklusif dan Adaptif

    Sebagai output utama, Road Safety Fellowship 2025 menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis antara lain:

    Peninjauan dan penguatan regulasi melalui peninjauan UU LLAJ 2009, Permenhub 12/2019, dan PP 55/2012
    Pembentukan Task Force atau Pokja lintas K/L
    Studi kelayakan dan uji coba teknologi di proving ground untuk pengujian implementasi teknologi pengereman seperti ABS, disertai pilot project dan roadmap 5–10 tahun
    Integrasi kurikulum keselamatan di sekolah menengah
    Kewajiban produsen kendaraan menyediakan edukasi keselamatan berbasis teknologi kepada konsumen. 

     
    Kombes Pol Arief Bahtiar dari Korlantas Polri menegaskan pentingnya untuk melindungi kelompok usia produktif dari risiko kecelakaan.

    “Jika kita gagal melindungi kelompok usia produktif dari risiko kecelakaan, Indonesia akan kehilangan daya saingnya. Kecelakaan lalu lintas bukan sekedar membawa kerugian ekonomi, tetapi luka batin bagi bangsa.” 

    Dengan target global dari WHO untuk menurunkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas hingga 50%, Indonesia tidak bisa lagi menunda. Langkah konkret dari lintas kementerian atau lembaga kini menjadi landasan penting untuk menciptakan sistem keselamatan jalan yang modern, adaptif, dan berpihak pada perlindungan nyawa.

    Jakarta: Pijar Foundation bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan program Road Safety Fellowship 2025 bertema “Mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Sistem Keselamatan Roda Dua yang Inovatif dan Adaptif”.
     
    Inisiatif ini berfungsi sebagai platform strategis yang mempertemukan lebih dari 30 aparatur sipil negara dari 12 Kementerian dan Lembaga untuk merumuskan solusi nyata terhadap tingginya jumlah kecelakaan sepeda motor terutama pada kelompok usia produktif demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
     
    “Bonus demografi akan jadi sia-sia jika generasi produktif meninggal di jalan. Kecelakaan roda dua tak boleh lagi dianggap hal biasa. Tanpa regulasi yang tegas dan sistem keselamatan yang memadai, ini akan menjadi ancaman mematikan bagi masa depan bangsa,” ujar Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Muhammad Taufiq, DEA

    Data dari Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri mencatat lonjakan kecelakaan kendaraan roda dua meningkat lebih dari 50 persen dalam lima tahun terakhir. Sepanjang 2024, tercatat lebih dari 150.000 kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua, sebanyak 26.893 korban jiwa mayoritas berasal dari kelompok usia produktif 15 – 24 tahun.
     
    “Data menunjukkan ada tiga korban jiwa setiap jam akibat kecelakaan jalan. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang kuat, Indonesia bisa kehilangan aset terpentingnya untuk menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Cazadira F. Tamzil, Executive Director Pijar Foundation.

    Teknologi dan Regulasi sebagai Kunci Menurunkan Fatalitas
    Salah satu poin utama dalam diskusi ini adalah pentingnya penguatan regulasi untuk teknologi keselamatan aktif seperti Anti-Lock Braking System (ABS). Teknologi ini dinilai dapat menurunkan resiko kecelakaan fatal dengan mencegah penguncian roda saat pengereman mendadak dan  memberikan waktu bagi pengendara untuk beraksi, sehingga risiko kecelakaan fatal dapat ditekan.
     
    “Data menunjukkan bahwa pengendara rata-rata hanya memiliki 0,75 detik untuk bereaksi sebelum kecelakaan. Ironisnya, hampir 50% pengendara tidak merespons sama sekali. Hal ini dapat diminimalkan jika kendaraan dilengkapi dengan teknologi keselamatan yang tepat seperti ABS” ungkap Pakar Transportasi ITB/Perwakilan Tim Pakar Economic Impact of Road Safety Research ITB, Ir. R. Sony Sulaksono Wibowo, M.T, Ph.D.
     
    Tak hanya berdampak pada keselamatan jiwa, kecelakaan roda dua juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Hasil riset dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda dua diperkirakan mencapai 2,9–3,1% dari total Produk Domestik Bruto (PDB).
    Belajar dari Negara Tetangga

    Negara-negara di Asean seperti Malaysia telah lebih dahulu mengadopsi teknologi keselamatan aktif untuk kendaraan roda dua. Setelah melalui kajian selama dua tahun, pemerintah Malaysia mengharuskan pemasangan sistem pengereman ABS pada sepeda motor baru yang terbukti menurunkan angka kecelakaan dan kematian hingga 30 persen. 
     
    “Inovasi teknologi kendaraan saat ini semakin pesat membawa banyak manfaat bagi kita semua. Antara lain dalam meningkatkan efisiensi bahan bakar, kenyamanan berkendara, pengurangan emisi gas buang, dan juga sistem pengereman yang berdampak pada peningkatan keselamatan jalan,” jelas Aan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, melalui pidatonya yang disampaikan oleh Yusuf Nugroho, Direktur Sarana dan Keselamatan Jalan. 
     
    Dalam menghadapi tantangan keselamatan jalan yang semakin kompleks, kolaborasi lintas sektor serta adopsi teknologi keselamatan menjadi penting. Regulasi perlu dikembangkan secara responsif terhadap inovasi. Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mendorong kebijakan keselamatan berkendara yang lebih progresif dan adaptif.
     

     

    Menuju Regulasi yang Inklusif dan Adaptif

    Sebagai output utama, Road Safety Fellowship 2025 menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan strategis antara lain:

    Peninjauan dan penguatan regulasi melalui peninjauan UU LLAJ 2009, Permenhub 12/2019, dan PP 55/2012
    Pembentukan Task Force atau Pokja lintas K/L
    Studi kelayakan dan uji coba teknologi di proving ground untuk pengujian implementasi teknologi pengereman seperti ABS, disertai pilot project dan roadmap 5–10 tahun
    Integrasi kurikulum keselamatan di sekolah menengah
    Kewajiban produsen kendaraan menyediakan edukasi keselamatan berbasis teknologi kepada konsumen. 

     
    Kombes Pol Arief Bahtiar dari Korlantas Polri menegaskan pentingnya untuk melindungi kelompok usia produktif dari risiko kecelakaan.
     
    “Jika kita gagal melindungi kelompok usia produktif dari risiko kecelakaan, Indonesia akan kehilangan daya saingnya. Kecelakaan lalu lintas bukan sekedar membawa kerugian ekonomi, tetapi luka batin bagi bangsa.” 
     
    Dengan target global dari WHO untuk menurunkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas hingga 50%, Indonesia tidak bisa lagi menunda. Langkah konkret dari lintas kementerian atau lembaga kini menjadi landasan penting untuk menciptakan sistem keselamatan jalan yang modern, adaptif, dan berpihak pada perlindungan nyawa.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)

  • China alokasikan tambahan dana untuk trade-in pada Oktober 2025

    China alokasikan tambahan dana untuk trade-in pada Oktober 2025

    Beijing (ANTARA) – Badan perencana ekonomi tertinggi China, Jumat, menyampaikan bahwa dana obligasi negara khusus jangka sangat panjang (ultra-long special treasury bond) senilai 69 miliar yuan (1 yuan sekitar Rp2.288) akan dialokasikan pada Oktober 2025 untuk mendukung program tukar tambah (trade-in) barang konsumen di negara tersebut.

    Pejabat Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (National Development and Reform Commission/NDRC) China, Jiang Yi, mengatakan kepada Xinhua di Beijing bahwa itu menjadi batch keempat atau yang terakhir pada tahun 2025.

    Sebelumnya, Yi memaparkan bahwa China telah mengeluarkan batch ketiga dana obligasi negara khusus jangka sangat panjang dengan jumlah yang sama.

    Kementerian Keuangan China bersama NDRC mengalokasikan dana sebesar 300 miliar yuan tahun ini untuk mendukung program tukar tambah barang konsumen tersebut.

    “Kinerja ekonomi pada paruh pertama (H1) tahun ini menunjukkan ketahanan yang kuat, dengan permintaan domestik berkontribusi sebesar 68,8 persen terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Itu selalu menjadi pendorong utama untuk ekspansi,” ujar pejabat NDRC lainnya, Zhou Chen.

    Zhou menegaskan NDRC terus mendorong pengenalan dan implementasi serangkaian langkah untuk menstabilkan ketenagakerjaan dan perekonomian.

    Dia memastikan NDRC akan memperkuat pemantauan, perkiraan, dan sistem peringatan dini ekonomi, secara teratur melakukan penelitian dan persiapan kebijakan, serta terus menyempurnakan perangkat kebijakan guna menstabilkan ketenagakerjaan dan memperluas permintaan domestik.

    NDRC nantinya merumuskan rangkaian langkah untuk mencegah tindakan yang menghambat pasar terpadu dan persaingan yang adil.

    NDRC pun akan menerapkan langkah-langkah yang lebih kuat dan efektif untuk mendorong pembangunan pasar nasional terpadu sesuai rencana.

    Adapun rasio biaya logistik sosial terhadap PDB, indikator utama yang mencerminkan efisiensi biaya di sektor ini, berada di angka 14 persen pada paruh pertama 2025, turun 0,2 poin persentase dari periode yang sama tahun lalu dan menyentuh rekor terendah.

    Menurut sebuah rencana yang diluncurkan tahun lalu, China menargetkan untuk memangkas rasio biaya logistik sosial terhadap PDB menjadi sekitar 13,5 persen per tahun 2027.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Michael Teguh Adiputra Siahaan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Amerika Tetapkan Tarif Impor dari Indonesia 19%, Menko Airlangga: Ketidakpastian Menurun

    Amerika Tetapkan Tarif Impor dari Indonesia 19%, Menko Airlangga: Ketidakpastian Menurun

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pengumuman tarif impor terbaru yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump pada Kamis (31/7/2025).

    Sebagai informasi, pada pengumuman tersebut AS resmi akan mengenakan tarif impor untuk produk Indonesia sebesar 19%, sesuai kesepakatan dagang yang telah dicapai kedua negara. Tarif tersebut akan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025 mendatang.

    Airlangga menjelaskan, kebijakan tarif Trum menimbulkan ketidakpastian sekaligus ketidakstabilan kondisi perekonomian dunia. 

    Meski demikian, pengumuman tarif terbaru Trump terhadap 92 negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia dan VIetnam, dinilai dapat menurunkan ketidakpastian tersebut

    “Angka-angka kita memang belum ideal, tetapi setidaknya ketidakpastian soal tarif kini sudah bisa kita tinggalkan. Sehingga kita bisa melangkah maju menghadapi situasi ini,” jelas Airlangga dalam IVFA Members’ Gathering & Forum di Jakarta pada Jumat (1/8/2025).

    Airlangga melanjutkan Indonesia masih mampu menjaga kestabilan ekonomi di tengah Volatilitas global. Dia mencontohkan, produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada kuartal I/2025 berada di kisaran 4,87%. 

    Sementara itu, laju inflasi juga masih terjaga pada kisaran 2,3% per Juli 2025. Menurutnya, laju inflasi tersebut menunjukkan bahwa permintaan mulai kembali ke pasar.

    Selain itu, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan sebesar US$3,3 miliar per Juli 2025. Sementara itu, peringkat utang Indonesia oleh S&P juga tetap stabil di level BBB

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana revisi tarif global dan menjadikan Suriah sebagai negara dengan pungutan terbesar, yakni 41%. Sementara itu, Laos dan Myanmar dikenakan bea masuk sebesar 40%. 

    Gedung Putih belum memberikan penjelasan terkait alasan kebijakan tersebut, sementara nilai perdagangan AS dengan ketiga negara itu relatif kecil dibandingkan mitra dagang utamanya.

    Melansir Bloomberg pada Jumat (1/8/2025) Myanmar hingga kini masih berada di bawah sanksi AS sejak kudeta militer pada 2021. Sementara itu, Laos mendapat sorotan Washington karena mempererat hubungan dengan China.  

    Adapun, Suriah sebelumnya dikenai sanksi atas pelanggaran HAM di bawah rezim Bashar Al-Assad. Pada saat yang sama, sejak penggulingan Assad tahun lalu, AS mulai melonggarkan pembatasan tersebut.

  • Kemenhub integrasikan transportasi untuk efisiensi pertumbuhan ekonomi

    Kemenhub integrasikan transportasi untuk efisiensi pertumbuhan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat sistem transportasi terintegrasi untuk mendorong efisiensi logistik, pengurangan emisi karbon, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam sektor transportasi, mulai dari kemacetan parah, tingginya biaya logistik, hingga dominasi transportasi berbasis jalan,” Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub Risal Wasal dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Risal menuturkan solusi atas kondisi itu adalah dengan membangun sistem transportasi yang terintegrasi antarmoda dan antarwilayah.

    Ia menambahkan transportasi bukan sekadar soal infrastruktur, melainkan menyangkut sistem dan pelayanan yang saling terhubung.

    Menurutnya, perlu ada perubahan cara pandang bahwa transportasi tidak sekadar membangun jalan atau rel, melainkan memastikan integrasi moda, akses tiket dalam satu sistem, dan perpindahan pengguna antar moda tanpa hambatan.

    “Inilah wajah transportasi modern yang sedang kita bangun,” tegasnya.

    Risal menjelaskan tingginya penggunaan kendaraan pribadi (140 juta sepeda motor dan 20 juta mobil) mengakibatkan kemacetan serta emisi karbon yang tinggi, khususnya di kawasan perkotaan.

    Di wilayah Jabodetabek saja, emisi karbon dari transportasi mencapai 270 kilogram per hari, atau 79 persen dari total emisi kawasan.

    Di sisi lain, biaya logistik Indonesia tercatat mencapai 14,29 persen dari produk domestik bruto (PDB), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

    Hal itu diperparah oleh rendahnya skor logistics performance index Indonesia yakni 3,0, tertinggal dari Singapura (4,3), Malaysia (3,6), dan Vietnam (3,3).

    Risal menekankan prioritas integrasi transportasi antarmoda untuk mendukung mobilitas, produktivitas, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan efisiensi dan daya saing logistik nasional.

    Beberapa contoh keberhasilan integrasi yang telah berjalan antara lain kawasan Transit Oriented Development (TOD) Dukuh Atas dan Stasiun Halim KCJB, yang menghubungkan kereta cepat, LRT, TransJakarta, taksi daring, serta jalur pejalan kaki.

    “Di Dukuh Atas, integrasi ini bahkan telah meningkatkan nilai properti hingga 50 persen dan menghidupkan kembali kawasan bisnis setempat,” kata Risal.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IHSG ditutup melemah seiring pasar respon The Fed tahan suku bunga

    IHSG ditutup melemah seiring pasar respon The Fed tahan suku bunga

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG ditutup melemah seiring pasar respon The Fed tahan suku bunga
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 19:36 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis sore ditutup melemah seiring pelaku pasar merespon kebijakan The Fed yang menahan tingkat suku bunga acuannya.

    IHSG ditutup melemah 65,55 poin atau 0,87 persen ke posisi 7.484,34. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 7,68 poin atau 0,96 persen ke posisi 790,47.

    “Bursa regional Asia bergerak melemah, seiring pelaku pasar merespon The Fed yang kembali menahan tingkat suku bunga untuk tidak berubah di level 4,25-4,5 persen,” sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Kamis.

    Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan level suku bunga acuan saat ini sudah tepat untuk mengelola ketidakpastian yang berkelanjutan seputar tarif dan inflasi di AS.

    Pelaku pasar juga mempertimbangkan data AS yang lebih kuat dari perkiraan, dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan lapangan kerja swasta yang melampaui perkiraan.

    Perhatian pelaku pasar kini tertuju pada data inflasi Price Consumer Index (PCI) dan klaim pengangguran yang akan dirilis pada Kamis (31/07), diikuti oleh laporan ketenagakerjaan Juli 2025 pada Jumat (01/07).

    Dari kawasan Asia, Bank Of Japan (BoJ) mempertahankan suku bunga acuan jangka pendeknya di level 0,5 persen, seiring bank sentral ingin melanjutkan normalisasi kebijakan moneter secara bertahap.

    Pelaku pasar juga merespon rilis data ekonomi China, National Bureau Statistic (NBS) China menyampaikan PMI Manufaktur turun menjadi 49,3 pada Juli 2025 dari level tertinggi tiga bulan pada Juni 2025 yang sebesar 49,7, atau jauh di bawah ekspektasi dan menandai kontraksi aktivitas pabrik selama empat bulan berturut-turut.

    PMI Non-Manufaktur NBS resmi China turun ke level 50,1 pada Juli 2025 dari level 50,5 pada bulan sebelumnya, atau menandai angka terendah sejak November 2024 dan lebih rendah dari konsensus pasar yang sebesar 50,3.

    Data terbaru mencerminkan tanda-tanda melemahnya momentum pertumbuhan dan meningkatnya ketidakpastian perdagangan di tengah tarif AS yang tinggi.

    Dari dalam negeri, rebalancing indeks LQ45 yang efektif awal Agustus 2025, berpotensi menciptakan likuiditas yang lebih baik, namun demikian rebalancing tersebut tentunya membuat pelaku pasar akan melakukan rotasi, sehingga perubahan konstitusi dapat membuat IHSG bergerak fluktuatif.

    Dibuka melemah, IHSG betah di teritori negatif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, tiga sektor menguat yaitu dipimpin sektor barang konsumen primer yang naik sebesar 0,72 persen, diikuti oleh dan sektor barang konsumen non primer dan sektor kesehatan yang masing-masing naik sebesar 0,53 persen dan 0,13 persen.

    Sedangkan delapan sektor terkoreksi yaitu sektor infrastruktur turun paling dalam sebesar 2,41 persen, diikuti oleh sektor transportasi & logistik dan sektor barang baku yang masing-masing turun sebesar 2,36 persen dan 2,33 persen.

    Adapun saham-saham yang mengalami penguatan harga terbesar yaitu BBRC, BUVA, CGAS, KUAS dan COCO. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan harga terbesar yakni OASA, OKAS, KBLM, VAST dan PNGO.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 2.004.162 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 41,63 miliar lembar saham senilai Rp18,27 triliun. Sebanyak 228 saham naik, 412 saham menurun, dan 164 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain indeks Nikkei menguat 407,80 poin atau 1,00 persen ke 41.062,50, indeks Shanghai melemah 42,51 poin atau 1,18 persen ke 3.573,21, indeks indeks Hang Seng melemah 403,60 poin atau 1,60 persen ke 24.773,22, dan indeks Strait Times melemah 36,24 poin atau 0,86 persen ke 4.183,42.

    Sumber : Antara

  • Melawan Merkantilisme Ala Donald Trump

    Melawan Merkantilisme Ala Donald Trump

    Jakarta –

    Dany Rodrick seorang guru besar dan ekonom terkenal dari International Political Economy at Harvard Kennedy School, dalam tulisannya di Project Syndicate tanggal 7 Mei 2025, berjudul “Mercantilism Isn’t All Bad, but Trump’s Version Is the Worst”.

    Rodrick barangkali sedang menumpahkan kekesalannya terhadap Trump, dengan lugas ia mengupas tetang buruknya kebijakan perdagangan yang sedang dijalankan oleh Presiden Donald Trump. Merkantilisme yang dijalankannya mengandung semua kelemahan terburuknya.

    Merkantilisme adalah sebuah paham ekonomi yang muncul di benua Eropa pada pada abad ke-16 hingga abad ke-18, sebelum lahirnya teori ekonomi dan perdagangan modern yang dipelopori oleh Adam Smith (1790) dan David Ricardo (1823). Kata “Merkantilisme” sendiri berasal dari kata Merchant yang mempunyai makna penjual atau pedagang. Gagasan awal Merkantilisme dikenalkan oleh seorang filsuf Perancis Jean Bodin (1596). Dengan bertambahnya uang dari perdagangan luar negeri dapat menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang.

    Dalam perkembangannya, para pemikir merkantilisme mengharuskan setiap negara yang ingin maju, harus melakukan kegiatan perdagangan internasional dengan negara lain. Mereka berkeyakinan, kalau sumber kekayaan suatu negara adalah hasil dari perdagangan luar negeri. Menjadikan uang sebagai surplus perdagangan sekaligus untuk mempertahankan kekuasaan. Pada akhirnya, merkantilisme melahirkan kebijakan proteksionisme untuk mempertahankan neraca perdagangan luar negeri yang menguntungkan.

    Senada dengan itu, Trump dalam setiap pidatonya selalu menyatakan bahwa defisit perdagangan telah mendera perekonomian Amerika Serikat selama bertahun-tahun, menyebabkan kerugian besar bagi perekonomian Amerika, dan harus segera diakhiri. Trump berkeyakinan bahwa, kebijakan tarif adalah jalan keluar untuk membantu Amerika keluar dari permasalahannya, menggunakan tarif sebagai landasan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, mengurangi defisit anggaran negara, menurunkan harga makanan.

    Pandangan Trump terhadap defisit perdagangan dalam konteks perekonomian modern bisa dikatakan tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi global. Defisit perdagangan yang menunjukkan kerugian ekonomi mencerminkan pemikiran merkantilisme. Walau begitu, kebijakan Tarif Trump tetaplah berjalan sesuai keinginannya. Dimulai pada 1 Februari 2025, Trump menyatakan national emergency terhadap narkoba dan menggunakan alasan tersebut untuk mengimplementasikan 25% tarif ke Kanada dan Meksiko dan 10% tarif ke China.

    Tarif trump terus berlanjut, mulai menyasar banyak negara. Pada tanggal 2 April 2025, atau yang disebut sebagai Liberation Day, Trump mengeluarkan 2 tarif utamanya, Universal dan Reciprocal tariff. Tarif pertama akan memberlakukan bea masuk sebesar 10% untuk seluruh barang impor dari semua negara di dunia. Sementara itu, untuk reciprocal tariff, AS akan mengenakan bea masuk kepada 60 negara yang selama ini telah membuat Amerika mengalami defisit perdagangan.

    Kebijakan tersebut telah menimbulkan ke gaduhan bagi negara yang terkena dampak tarif yang tinggi. China melakukan retaliasi, yaitu melakukan pembalasan dengan mengenakan tarif impor tambahan pada barang-barang dari AS sebagai respons terhadap tarif impor yang dikenakan oleh AS pada barang-barang China. Sedangkan banyak negara termasuk Indonesia, memilih jalan untuk melakukan negoisasi dengan Pemerintah Amerika Serikat.

    Melawan Merkantilisme ala Donald Trump

    Pilihan untuk melakukan negoisasi yang diambil Pemerintah Indonesia terhadap kebijakan tarif Trump, tentunya bisa dipahami sebagai kebutuhan jangka pendek, untuk menyelamatkan ekspor Indonesia ke Amerika serikat serta surplus neraca perdagangan. Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencapai angka 8% dari total ekspor Indonesia, tapi kontribusinya mencapai 45 persen terhadap total surplus neraca perdagangan. Kebijakan negoisasi menjadi kebijakan paling aman yang bisa ditempuh.

    Setelah negosiasi selama sekitar tiga bulan penuh yang ujungnya melibatkan langsung Presiden Prabowo, akhirnya Presiden Donald Trump sepakat menurunkan besaran tarif impor resiprokal atas produk-produk Indonesia yang masuk ke AS. Tarif dipangkas dari 32 persen menjadi 19 persen. Sebagai bagian dari kesepakatan, Indonesia juga diharuskan membeli produk energi dari AS senilai 15 miliar dollar AS, produk pertanian senilai 4,5 miliar dollar AS, dan 50 pesawat produk Boeing 777.

    Kebijakan merkantilisme ala Trump yang diterapkan oleh Amerika, merubah tata kelola perdagangan global dari yang bersifat multilateral menjadi unilateral, mengabaikan peran WTO sebagai regulator utama perdagangan internasional. Kondisi ini memunculkan kembagi gagasan paham Autarki ekonomi, sebuah negara harus mampu berkembangan secara mandiri, memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Indonesia memiliki modal yang kuat untuk bisa mengantisipasi kebijakan “Koboi” merkantilisme yang sedang dijalankan oleh Trump.

    Pertama, sebagai negara yang memiliki sumber daya alam melimpah sudah sepatutnya memiliki kemampuan untuk menghasilkan kebutuhan hidupnya secara mandiri, tanpa harus bergantung pada negara lain. Dengan kata lain, Kebijakan swasembada pangan selalu menjadi target pembangunan yang hendak dicapai, semenjak Pemerintahan orde baru. Bahkan Presiden Prabowo menargetkan tidak hanya swasembada pangan tapi juga energi. Sehingga kita bisa mencukupi kebutuhan pangan dan energi dalam negeri secara mandiri.

    Kedua, pilihan kebijakan hilirisasi di Indonesia sudah tepat. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dari sumber daya alam dengan mengolahnya menjadi produk yang lebih bernilai sebelum diekspor. Hilirisasi diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, mendorong pertumbuhan industri manufaktur, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara. Tumbuhnya industri dalam negari akan memperkuat kebijakan subsitusi impor. memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Ketiga, Pentingnya langkah diversifikasi hubungan perdagangan Indonesia dengan berbagai negara mitra penting untuk dilanjutkan. Starategi ini sebagai upaya untuk memperluas cakupan perdagangan dan investasi internasional jangka panjang di tengah lanskap global yang penuh ketidakpastian. Pemerintah perlu terus mengoptimalkan kerja sama internasional melalui berbagai forum ekonomi besar seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU CEPA). Selain itu, mengoptimalkan peran BRICS sebagai aliansi strategis negara-negara di luar blok ekonomi tradisional, untuk mendorong reformasi tata kelola global yang lebih inklusif.

    Di akhir tulisannya, Rodick menulis, kebijakan tarif Trump yang kacau dan tidak terorganisir tidak banyak membantu meningkatkan investasi penting dan strategis di Amerika Serikat. Merkantilismenya tidak akan bermanfaat karena justru merupakan kelemahan terburuk yang dimilikinya. Jadi sesungguhnya Indonesia memiliki modal yang kuat dan kesempatan untuk mengantisipasi buruknya praktek Merkantilisme yang sedang dijalankan oleh Trump.

    Oleh: Handi Risza
    Wakil Rektor Universitas Paramadina

    Lihat juga Video Trump Ancam Kanada yang Akan Akui Palestina dengan Tarif Dagang

    (hns/hns)

  • Kimia Farma Masih Catat Rugi Rp 141 M, Turun 11%

    Kimia Farma Masih Catat Rugi Rp 141 M, Turun 11%

    Jakarta –

    PT Kimia Farma Tbk (KAEF) membukukan kerugian sebesar Rp 126,44 miliar pada kuartal I 2025. Angka itu tercatat turun 11% secara tahunan jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 141,84 miliar.

    Pemangkasan kerugian ini didorong oleh penurunan persentase COGS (beban pokok penjualan) sebesar 2% menjadi Rp 1,43 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp 1,71 triliun.

    Kemudian beban usaha pada kuartal I 2025 yang juga turun 11% menjadi Rp 763,26 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 855,40 miliar turut membantu perbaikan kinerja keuangan Perseroan.

    Direktur Utama Kimia Farma, Djagad Prakasa Dwialam, mengatakan langkah efisiensi dan inovasi yang terus dilakukan perusahaan merupakan antisipasi terhadap berbagai tantangan eksternal dan internal yang dihadapi oleh industri farmasi.

    “Kimia Farma berkomitmen untuk terus berinovasi memberikan produk dan layanan kesehatan yang terbaik dalam rangka mendukung kesehatan masyarakat. Kimia Farma juga berperan aktif dalam membantu kemandirian kesehatan nasional,” kata Djagat dalam keterangan tertulis, Kamis (31/7/2025).

    Selain gencar melakukan inovasi dan efisiensi, Kimia Farma juga berfokus pada strategi penguatan fundamental bisnis. Perseroan terus memperkuat segmen manufaktur, segmen distribusi, segmen ritel farmasi serta layanan kesehatan.

    Perseroan optimis mampu menjaga pertumbuhan kinerja seiring dengan potensi pasar farmasi nasional yang masih tumbuh positif. Sebab menurutnya, pasar obat generik (OGB) nasional pada tahun 2024 tumbuh signifikan.

    Kemudian, kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sektor kesehatan dan belanja kesehatan per kapita di dalam negeri juga diproyeksikan masih terus tumbuh. Meski tentunya industri farmasi juga menghadapi tantangan yaitu persaingan yang semakin kompetitif, mengharuskan perusahaan farmasi untuk beroperasi lebih efisien, agar dapat bersaing dari sisi harga dan kualitas produk.

    “Dengan berbagai tantangan tersebut, Kimia Farma siap meraih peluang yang ada dan terus berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia,” jelasnya.

    (igo/fdl)

  • Bos The Fed Jerome Powell Blak-blakan Alasan Tahan Suku Bunga

    Bos The Fed Jerome Powell Blak-blakan Alasan Tahan Suku Bunga

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyatakan bahwa suku bunga saat ini berada di level yang tepat untuk mengatasi ketidakpastian yang berlanjut terkait tarif dan inflasi, meredam ekspektasi pasar atas kemungkinan pemangkasan suku bunga pada September.

    “Ada begitu banyak ketidakpastian yang masih harus diselesaikan. Saya tidak merasa kita sudah mendekati akhir dari proses ini,”  ujar Powell dikutip dari Bloomberg pada Kamis (31/7/2025), setelah The Fed kembali memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya

    Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memilih dengan suara 9-2 untuk mempertahankan suku bunga federal funds di kisaran 4,25%–4,5%, seperti yang telah dilakukan dalam setiap pertemuan tahun ini. Gubernur Christopher Waller dan Michelle Bowman tidak sependapat, dan memilih pemangkasan sebesar 25 basis poin.

    Pernyataan Powell membuat pelaku pasar mengurangi ekspektasi terhadap pemangkasan suku bunga. Kontrak berjangka suku bunga menunjukkan probabilitas penurunan suku bunga pada pertemuan September hanya sekitar 50%, turun dari sekitar 60% sebelumnya. Imbal hasil obligasi AS turun, dolar menguat ke level tertinggi sejak Mei, dan indeks S&P 500 tergelincir.

    Dalam pernyataan pasca-pertemuan, pejabat The Fed merevisi pandangan mereka terhadap perekonomian AS, menyebut bahwa indikator terbaru menunjukkan pertumbuhan aktivitas ekonomi melambat pada paruh pertama tahun ini. Sebelumnya, mereka menyatakan ekonomi tumbuh dalam laju yang solid.

    Powell menyebut perlambatan ini sebagian besar mencerminkan penurunan belanja konsumen. Namun, dia menambahkan hal ini telah lama diperkirakan, dan konsumen AS masih berada dalam kondisi yang cukup kuat.

    Dia juga mengakui kekhawatiran terhadap pasar tenaga kerja, namun meremehkan risiko tersebut dan membantah pandangan Waller yang menyebut adanya tanda-tanda pelemahan lapangan kerja.

    “Menurut saya, dan hampir seluruh anggota komite, ekonomi tidak menunjukkan kinerja seolah-olah kebijakan moneter yang ketat sedang menahannya secara tidak semestinya,” kata Powell.

    Mayoritas pembuat kebijakan menilai The Fed perlu menahan diri dari pemangkasan suku bunga untuk menilai dampak tarif terhadap inflasi. Beberapa juga menegaskan bahwa kondisi pasar tenaga kerja yang kuat memungkinkan mereka untuk bersikap sabar.

    Keputusan untuk mempertahankan suku bunga juga kembali menantang tekanan keras dari Presiden Donald Trump yang mendorong pemangkasan. Sesaat sebelum pengumuman, Trump memprediksi bahwa The Fed akan memangkas suku bunga pada September dan kembali mengkritik lambatnya langkah bank sentral.

    Dalam pernyataannya, The Fed kembali menegaskan bahwa pasar tenaga kerja tetap solid dan inflasi masih sedikit meningkat. Namun, mereka menghapus pernyataan sebelumnya bahwa ketidakpastian prospek ekonomi telah mereda, dan justru menegaskan bahwa ketidakpastian masih tinggi.

    Perbedaan suara atau dissent dari Waller dan Bowman menjadi yang pertama kali terjadi sejak 1993 ketika dua anggota Dewan Gubernur tidak sejalan dengan keputusan komite. Anggota FOMC terdiri dari tujuh gubernur dan lima presiden bank cadangan regional dari total 12.

    Dampak Tarif

    Selama beberapa bulan terakhir, pejabat The Fed bersiap menghadapi risiko meningkatnya pengangguran dan inflasi akibat kebijakan tarif agresif dari pemerintahan Trump.

    Data yang dirilis Rabu menunjukkan produk domestik bruto (PDB) naik 3% secara tahunan pada kuartal II/2025, setelah sempat menyusut 0,5% pada kuartal sebelumnya. Kenaikan ini sebagian besar dipicu oleh percepatan impor pada kuartal I saat perusahaan berupaya mengantisipasi tarif. 

    Namun, belanja konsumen mencatatkan laju paling lambat dalam dua kuartal berturut-turut sejak awal pandemi.

    Meski begitu, tarif belum memberikan dampak besar terhadap data inflasi maupun ketenagakerjaan.

    Inflasi pada Juni tercatat di bawah ekspektasi selama lima bulan berturut-turut, meskipun harga sejumlah barang yang terdampak langsung oleh tarif—seperti mainan, pakaian, dan elektronik—mengalami lonjakan. 

    Sementara itu, tingkat pengangguran turun menjadi 4,1% karena pengetatan kebijakan imigrasi oleh pemerintah yang mengurangi pasokan tenaga kerja.

    Kendati Waller dan Bowman memilih berbeda, pandangan mereka tidak terpaut jauh dari beberapa pejabat lain. Proyeksi suku bunga The Fed pada Juni menunjukkan dua pejabat mendukung tiga kali pemangkasan tahun ini, dan delapan lainnya memperkirakan dua kali pemangkasan.