Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Alasan Hipmi Sebut Insentif bagi Pengusaha Kelas Menengah Belum Proporsional

    Alasan Hipmi Sebut Insentif bagi Pengusaha Kelas Menengah Belum Proporsional

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai insentif yang digelontorkan pemerintah untuk dunia usaha belum proporsional terutama bagi pengusaha kelas menengah. 

    Sebagaimana diketahui, pemerintah masih akan menggelontorkan triliunan rupiah untuk insentif perpajakan berupa tax holiday maupun tax allowance pada 2026 untuk dunia usaha dan iklim investasi. 

    Sekjen Hipmi Anggawira menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi keberlanjutan insentif perpajakan itu. Menurutnya, itu memberikan sinyal bahwa negara tetap proinvestasi termasuk untuk 2026. 

    Namun, dia menyebut pengusaha tetap masih memiliki catatan untuk alokasi insentif dimaksud. 

    “Untuk investasi skala besar dan sektor prioritas tertentu, skema tax holiday relatif memadai. Namun untuk pelaku usaha menengah, industri padat karya, dan hilirisasi sektor riil, banyak yang menilai insentif masih bersifat top-heavy dan belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan lapangan,” terang Anggawira kepada Bisnis, Minggu (7/12/2025). 

    Selain itu, Anggawira mengingatkan perlunya melihat seberapa efektif dan mudah insentif itu dimanfaatkan oleh dunia usaha khususnya di tengah ketidakpastian global dan fluktuasi permintaan domestik.

    Saat ini, lanjutnya, sebagian pengusaha diakui olehnya masih dalam mode wait and see. Akan tetapi, dia menyebut alasannya bukan karena insentif yang tidak menarik, melainkan berbagai faktor lain. 

    Faktor-faktor itu meliputi kepastian regulasi dan konsistensi kebijakan fiskal–industri, kecepatan dan kepastian perizinan, stabilitas biaya produksi (energi, logistik, dan tenaga kerja), serta akses pembiayaan yang kompetitif. 

    Anggawira menyebut pihaknya mendorong sejumlah alternatif maupun penyempurnaan insentif pajak untuk dunia usaha. Misalnya, dia mendorong agar pemberian insentif berbasis kinerja nyata dan bukan hanya untuk investasi awal.

    Menurutnya, insentif bagi dunia usaha perlu dikaitkan juga dengan serapan tenaga kerja, peningkatan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, integrasi UMKM dalam rantai pasok, serta ekspor atau substitusi impor. 

    Selanjutnya, dia mendorong agar insentif fiskal tidak hanya dialamatkan untuk pembebasan atau keringanan pajak penghasilan (PPh), namun juga untuk cost structure. 

    “Misalnya insentif energi/listrik untuk industri strategis, super deduction tax untuk R&D, vokasi, dan digitalisasi; dan insentif PPN untuk mesin dan bahan baku tertentu,” lanjut pria yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu Bara (Aspebindo) itu. 

    Lalu, dia meminta agar ke depan pemerintah bisa menerapkan skema insentif cepat dan sederhana untuk usaha menengah. Menurutnya, perlu ada insentif jalur cepat yang tidak terlalu administratif, berbasis online dan terukur, memberi kepastian waktu persetujuan, serta insentif sektoral yang lebih adaptif. 

    Catatan lain yang disampaikannya yakni bahwa insentif jangan sampai dialokasikan hanya untuk manufaktur besar, melainkan juga bagi industri pendukung hilirisasi, energi baru dan terbarukan, serta industri pangan dan ekonomi kesehatan.

    Insentif Pajak Gerus Tax Ratio

    Di sisi lain, otoritas fiskal mengakui bahwa pemberian insentif pajak beberapa tahun belakangan turut menggerus rasio penerimaan pajak alias tax ratio. Namun, efek itu diyakini hanya jangka pendek. 

    Pada rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (26/11/2025), Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto memaparkan bahwa selisih antara potensi dan realisasi penerimaan pajak Indonesia (tax ratio) mencapai total 6,4% terhadap produk domestik bruto (PDB) selama 2016–2021. 

    Terdapat gap sebesar ratusan triliun masing-masing akibat kebijakan fiskal maupun ketidakpatuhan pajak, merujuk pada laporan Bank Dunia yang dipaparkan Bimo di Komisi XI DPR, Rabu (26/11/2205). Dia menjelaskan bahwa total rata-rata tax gap per tahun itu merupakan gabungan dari gap yang diakibatkan oleh kebijakan fiskal (policy gap) sebesar 2,7%, serta akibat ketidakpatuhan (compliance gap) sebesar 3,7%, terhadap PDB. 

    Otoritas pajak memandang bahwa kendati adanya dampak jangka pendek terhadap tergerusnya rasio pajak, pemberian tax holiday maupun tax allowance khususnya untuk dunia usaha berguna untuk memberikan nilai tambah. 

    Pemberian triliunan rupiah untuk insentif pajak dipandang perlu sebagai trade off dari sektor-sektor tertentu agar mampu meningkatkan nilai tambah. 

    “Perlu kami sampaikan bahwa dalam jangka panjang pemberian kebijakan ini merupakan trade-off dari sektor-sektor yang mendapatkan insentif agar mampu meningkatkan nilai tambah, menguatkan daya saing di pasar global, menciptakan lapangan pekerjaan baru, hingga meningkatkan konsumsi dalam negeri sehingga berimplikasi luas terhadap peningkatan penerimaan pajak,” terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rosmauli kepada Bisnis, dikutip Minggu (7/12/2025). 

    Untuk itu, lanjut Rosmauli, pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan kebijakan pemberian insentif secara terukur dan terarah. Tujuannya, agar multiplier effect dari sektor yang mendapat insentif dapat mendorong akselerasi perekonomian, yang pada akhirnya juga meningkatkan penerimaan pajak dalam membiayai pembangunan negara.

    Dikutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, nilai belanja perpajakan selama 2021 sampai dengan proyeksi 2025 dan yang dianggarkan 2026 terus meningkat. Bermula dari Rp293 triliun pada 2021, nilainya terus meningkat ke Rp400,1 triliun pada 2024.

    Nilainya melonjak 32,5% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada 2025 yang diproyeksikan mencapai Rp530,3 triliun. Kemudian, pada 2026, belanja perpajakan dicanangkan sebesar Rp563,6 triliun. 

    Pada 2025 dan 2026, belanja perpajakan terbesar masih untuk jenis pajak konsumsi yakni pajak pertambahan nilai (PPN) maupun pajak penjualan barang mewah (PPnBM), serta pajak penghasilan (PPh) masing-masing Rp343,3 triliun (2025) dan Rp371,9 triliun (2026). Nilainya juga meningkat pada APBN 2026 yakni masing-masing Rp150,3 triliun dan Rp160,1 triliun. 

    Berdasarkan tujuannya, belanja perpajakan untuk meningkatkan investasi dan mendukung dunia bisnis sama-sama meningkat. Untuk meningkatkan investasi, pemerintah menggelontorkan insentif pajak Rp84,3 triliun pada 2025 dan meningkat ke Rp84,7 triliun. 

    Sementara itu, untuk mendukung dunia bisnis, belanja perpajakan yang dianggarkan sebesar Rp56,9 triliun pada 2025 dan meningkat ke Rp58,1 triliun. 

  • 584 Pasukan Putih Disiagakan Bantu Tangani Pasien Stroke di Jakarta Megapolitan 6 Desember 2025

    584 Pasukan Putih Disiagakan Bantu Tangani Pasien Stroke di Jakarta Megapolitan 6 Desember 2025

    584 Pasukan Putih Disiagakan Bantu Tangani Pasien Stroke di Jakarta
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiagakan ratusan Pasukan Putih dari Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta untuk membantu menangani pasien
    stroke
    di Jakarta.
    “Ada
    Pasukan Putih
    yang jumlahnya 584, dan Pasukan Putih ini memang secara khusus memberikan pelayanan kepada lansia dan difabel. Maka untuk itu, kita tambahkan (tugasnya). Pasukan Putih kita tugaskan secara khusus untuk berkaitan dengan
    stroke
    ini,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (5/12/2025).
    Adapun Pasukan Putih merupakan julukan bagi petugas layanan kesehatan keliling dari Dinkes DKI Jakarta. Mereka bertugas untuk mendatangi langsung rumah warga rentan, di antaranya lansia dan penyandang disabilitas, untuk memberikan perawatan dasar, pendampingan, serta edukasi kesehatan.
    Menurut Pramono, dukungan Pasukan Putih sangat penting karena
    golden period
    atau masa kritis penanganan pasien
    stroke
    hanya berlangsung sekitar 4,5 jam.
    Ia mengakui, proses ini tidak mudah dilakukan di Jakarta yang memiliki banyak titik kemacetan.
    “Jakarta berkomitmen untuk penanganan siaga stroke ini dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga memberikan fasilitas tambahan kepada Dinas Kesehatan untuk Pasukan Putih dilengkapi dengan ambulans-ambulans, dan kami mulai sekarang punya ambulans yang listrik, mobil listrik,” kata Pramono.
    Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, angka kecacatan akibat stroke di Jakarta mencapai 21,4 persen.
    “Angka kecacatan akibat stroke di Jakarta cukup tinggi. Ada 21,4 persen dan 2,9 persen di antaranya berakhir dengan kematian,” ujar Ani di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat.
    Ia melanjutkan,
    stroke
    merupakan penyakit yang perlu ditangani dengan cepat, yakni kurang dari 4,5 jam sejak gejala pertama muncul.
    Penanganan yang cepat dan tepat, menurut Ani, juga dapat berkontribusi pada peningkatan Global City Index melalui perbaikan kualitas hidup (
    quality of life
    ) dan peningkatan produk domestik bruto (PDB) per kapita.
    Oleh karena itu, Dinkes mendorong Jakarta bisa menjadi kota siaga
    stroke
    .
    Ani menyebut, Jakarta telah memiliki berbagai sumber daya yang mendukung upaya tersebut, di antaranya Pasukan Putih (petugas pelayanan kesehatan keliling), puskesmas, rumah sakit, layanan ambulans gawat darurat, command center, JakAmbulans, JakConnected, dan JakWarehouse.
    Menurut dia, pelayanan bagi pasien
    stroke
    juga harus terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari pencegahan, respons cepat, perawatan akut, hingga rehabilitasi dan pemulihan.
    “Sehingga sistem ini memastikan setiap warga mendapatkan layanan yang cepat, tepat dan terstandar,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ekonomi RI Diprediksi Tumbuh 5,28 Persen pada 2026

    Ekonomi RI Diprediksi Tumbuh 5,28 Persen pada 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memperkirakan perekonomian Indonesia tetap solid pada 2026, dengan pertumbuhan mencapai 5,28%, meningkat dari proyeksi 5,04% pada 2025.

    Chief Economist BSI Banjaran Surya mengatakan, pertumbuhan tersebut akan ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang masih menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB), penguatan investasi terutama melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta kebijakan fiskal yang tetap ekspansif namun lebih berhati-hati.

    “Banyak hal yang berada di luar ekspektasi dan menjadi batu ganjalan untuk pertumbuhan yang lebih tinggi. Lebih banyak faktor global yang berkaitan dengan perdagangan sektor riil, namun ada juga faktor global di pasar uang yang menjadi ombak cukup menantang menghadapi 2025 maupun ke depannya di 2026,” ujarnya dalam Sharia Economic Outlook 2026 seperti dikutip dari Antara, Jumat (5/12/2025).

    BSI menyusun proyeksi ekonomi 2026 berdasarkan delapan pilar, meliputi normalisasi perdagangan global, realokasi aset ke emerging markets, prospek penguatan rupiah, program prioritas pemerintah, efek Purbaya dalam kebijakan ekonomi, ketahanan konsumsi, agenda hilirisasi, serta proyeksi indikator ekonomi utama.

    Kombinasi faktor tersebut dinilai menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjaga ketahanan ekonomi meski lanskap global dipenuhi ketidakpastian.

    Menurut Banjaran, terdapat lima dinamika global yang akan mempengaruhi kinerja ekonomi melalui sektor riil dan sektor keuangan, yakni risiko utang negara (sovereign debt risk), potensi bubble akibat valuasi pasar yang terlalu tinggi, bayangan perang dagang, pertumbuhan ekonomi global yang terfragmentasi, dan pergeseran pola perdagangan akibat AI-driven productivity.

    Faktor-faktor tersebut diperkirakan memberi tekanan sekaligus peluang bagi konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan aktivitas perdagangan.

  • Dukung Nilai Tambah, Diskop dan UKM Jatim Gencar Bimtek dan Sebar Bantuan Alat Produksi

    Dukung Nilai Tambah, Diskop dan UKM Jatim Gencar Bimtek dan Sebar Bantuan Alat Produksi

    Surabaya (beritajatim.com) – Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada 2025 gencar menggelar bimbingan teknis dan memberikan bantuan alat produksi kepada KUMKM.

    Kegiatan tersebut selain untuk meningkatkan kapasitas UKM dalam menjalankan bisnis, juga untuk meningkatan kualitas produk dan perluasan pemasaran.

    Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, Dr. Endy Alim Abdi Nusa mengatakan, selain memberikan Bimbingan Teknis bagi UKM berupa pelatihan dan fasilitasi pelayanan perijinan, juga memberikan fasilitasi pemberian alat produksi yang dipergunakan untuk kelompok UKM guna peningkatan kualitas produk dan perluasan pemasaran.

    “Peningkatan kapasitas dan nilai tambah KUKM dilakukan melalui kemudahan berusaha, perluasan akses pasar, akselerasi pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan koordinasi lintas sektor,” katanya Jumat (5/12/2025).

    Menurutnya, KUKM memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian Nasional, dengan memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada Produk Domestik Bruto dan penyerapan tenaga kerja.

    “Selain itu juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang cukup tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas perekonomian,” tambahnya.

    Dalam rangka mendorong tumbuh kembang serta daya saing KUKM sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan yang telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian tersebut, maka perlu berbagai upaya untuk semakin menggerakkan KUKM untuk semakin lebih berkembang.

    Lokasi Bimbingan Teknis dan pemberian alat produksi ada di Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Pasuruan, Lamongan, Tulungagung, Blitar, Trenggalek, Madiun, Ngawi, Sampang, Sumenep, Kota Probolinggo, Batu, dan Mojokerto.

    Sedangkan sasaran yang terfasilitasi sebanyak 950 UKM. Alat produksi yang diberikan berupa Mesin pengupas kulit kentang, Alat Pemotong kentang stik, Mesin sealer Countinuous Stand (isi angin) 680 watt, dan Vacuum Sealer / Mesin Sedot hampa Udara DZ-400/2E.

    Selain itu, juga Oven Gas Otomatis (stenlies Uk 90x55x70 cm), Mesin pengaduk / mixer kapasitas 6 liter, 150-500 watt, Kompor gas bodi cor 1 tungku meja plat tinggi (selang dan regulator), dan Baskom Steinles (diameter 50 cm).

    Dan, juga ada Mesin peder water glass batik canting otomatis dan kompor bakar malam batik otomatis, ember besar diameter 70 cm tinggi 26 cm, mesin giling bakso SJ-18, Mesin pembuat bakso stainless, tinggi min 70 cm, kapasitas 5 kg, hingga Kompor gas bodi cor 1 tungku meja plat tinggi (selang dan regulator). [tok/beq]

  • AS Akan Jual Ribuan Bom Senilai Rp 44 T ke Kanada

    AS Akan Jual Ribuan Bom Senilai Rp 44 T ke Kanada

    Washington DC –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyetujui penjualan bom senilai US$ 2,68 miliar (setara Rp 44,6 triliun) kepada Kanada. Kesepakatan ini dicapai saat Perdana Menteri (PM) Kanada, Mark Carney, sedang meningkatkan anggaran pertahanan secara drastis di tengah ketidakpastian hubungan dengan Washington.

    Departemen Luar Negeri AS, seperti dilansir AFP, Jumat (5/12/2025), mengumumkan persetujuan Washington untuk kesepakatan penjualan bom kepada Ottawa itu pada Kamis (4/12) waktu setempat.

    Disebutkan oleh Departemen Luar Negeri AS bahwa senjata serangan udara itu akan mencakup 3.414 unit bom BLU-111, masing-masing berbobot 226 kilogram, yang mampu menghantam formasi pasukan militer, dan mencakup 3.108 unit bom GBU-39 yang dirancang untuk menghantam target dengan akurat.

    Paket senjata untuk Kanada itu juga mencakup lebih dari 5.000 kit JDAM untuk mengubah bom tak berpemandu menjadi amunisi berpemandu.

    “Penjualan ini akan meningkatkan kemampuan pertahanan Kanada yang kredibel untuk mencegah agresi di kawasan, memastikan interoperabilitas dengan pasukan AS, dan memperkuat kemampuan Kanada untuk berkontribusi pada pertahanan benua bersama,” demikian pernyataan Departemen Luar Negeri dalam pemberitahuan soal penjualan senjata itu kepada Kongres AS.

    PM Carney mengatakan pada Agustus lalu bahwa Kanada pada tahun ini akan memenuhi target NATO untuk membelanjakan dua persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk pertahanan, beberapa tahun lebih cepat dari jadwal.

    Dia menyoroti meningkatnya ketidakpastian tentang peran AS, negara tetangga Kanada dan penjamin keamanan jangka panjang di bawah NATO, serta prospek agresi Rusia di kawasan Arktik.

    Presiden AS Donald Trump telah berulang kali mempertanyakan kebijaksanaan NATO, menuduh sekutu-sekutu NATO terlalu bergantung pada AS sementara tidak memikul beban mereka sendiri.

    Trump sering meremehkan Kanada, terutama sebelum PM Carney menggantikan Justin Trudeau sebagai PM, dengan mengatakan bahwa Kanada seharusnya menjadi negara bagian ke-51 AS.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • BSI proyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,28 persen pada 2026

    BSI proyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,28 persen pada 2026

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memproyeksikan perekonomian Indonesia tahun 2026 tetap tangguh dengan pertumbuhan sekitar 5,28 persen, naik dari 5,04 persen pada 2025.

    Pertumbuhan itu, menurut Chief Economist BSI Banjaran Surya, dalam Sharia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Kamis, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap menjadi kontributor utama Produk Domestik Bruto (PDB), penguatan investasi terutama Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta belanja fiskal masih ekspansif namun lebih prudent.

    “Banyak sekali hal-hal yang di luar ekspektasi dan menjadi batu ganjalan untuk pertumbuhan yang lebih tinggi. Lebih banyak faktor global yang berkaitan dengan perdagangan di real sector, tapi kami melihat ada juga faktor global yang berkaitan dengan pasar uang yang menjadi ombak yang cukup menantang menghadapi 2025 maupun ke depannya di 2026,” katanya.

    Analisis outlook 2026 dibangun di atas delapan pilar utama, yakni normalisasi perdagangan global, realokasi aset ke emerging markets, daya tarik rupiah menguat, program prioritas pemerintah, “Efek Purbaya” pada kebijakan ekonomi, daya tahan konsumsi, agenda hilirisasi, serta proyeksi indikator ekonomi utama.

    Beberapa faktor tersebut dinilai menunjukkan perekonomian Indonesia bakal relatif kuat menghadapi tahun 2026 kendati lanskap global dipenuhi ketidakpastian.

    Pada tahun 2026, menurut dia, terdapat lima dinamika global utama yang diproyeksikan memengaruhi kinerja perekonomian Indonesia melalui sektor rill maupun finansial.

    Kelima faktor tersebut ialah risiko utang negara (sovereign debt risk), potensi asset bubble akibat valuasi pasar terlalu tinggi, perang dagang terus membayangi, pertumbuhan terfragmentasi, serta perubahan lanskap perdagangan akibat AI-driven productivity.

    Sejumlah faktor itu diprediksi menjadi sumber tekanan maupun dukungan utama bagi empat komponen kunci perekonomian, yaitu konsumsi, investasi, belanja pemerintah, serta aktivitas perdagangan, katanya, menerangkan.

    Menurut dia, inflasi 2026 akan berada di kisaran 2,94 persen dengan risiko utama berasal dari volatile food akibat kondisi iklim. Lalu, BI-Rate diprediksi menurun bertahan ke 4,25 persen di akhir tahun depan, seiring pelonggaran global dan inflasi yang terjaga.

    Lebih lanjut, tim ekonom BSI menilai stabilitas rupiah akan ditopang tiga faktor, yaitu potensi rebound aliran modal asing, pengelolaan devisa melalui cadangan yang berada di kisaran 150 miliar dolar AS, serta optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan pasar obligasi domestik.

    Yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diproyeksikan rata-rata sekitar 6,49 persen pada 2026, tetap menarik bagi investor dengan risiko yang terukur.

    Tahun 2026 disebut juga akan ditandai perluasan implementasi berbagai program pemerintah. Mulai dari ekosistem makan bergizi gratis, penguatan kesehatan dan pendidikan, dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), hingga program pangan serta energi, yang diduga mendorong permintaan domestik maupun investasi di banyak sektor terkait, dari pertanian hingga logistik pangan.

    Mengenai “efek Purbaya”, kata Banjaran, mencerminkan kombinasi kebijakan yang lebih ekspansif, tetapi tetap berhati-hati di sisi fiskal dan keuangan.

    Penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp276 triliun di perbankan, termasuk BSI, diharapkan memperkuat likuiditas, menurunkan cost of fund, dan mendorong pertumbuhan pembiayaan kembali ke kisaran dua digit. Dengan begitu, diharapkan dapat mendorong kembali kegiatan ekonomi, khususnya melalui keterlibatan aktif dan kontribusi sektor swasta, sehingga terjadi penciptaan lapangan kerja dan pemulihan kelas menengah.

    Di sisi produksi, Banjaran menekankan bahwa hilirisasi tetap menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan jangka menengah.

    Proyeksi sektoral BSI menunjukkan percepatan di industri pengolahan, perdagangan, akomodasi serta makan dan minum, transportasi, serta jasa informasi dan komunikasi, yang seluruhnya tumbuh di atas rata-rata PDB pada 2026.

    Tim ekonom BSI mencatat bahwa realisasi investasi triwulan III-2025 telah mencapai Rp491,4 triliun, tumbuh 13,9 persen year-on-year (yoy), dengan PMDN Rp279,4 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp212 triliun.

    Ke depan, hilirisasi dan pergeseran prioritas kebijakan diperkirakan membuat PMDN sebagai motor utama investasi, sementara PMA akan lebih selektif dan berfokus pada sektor bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor.

    Di tengah tantangan risiko global, kedalaman pasar keuangan yang masih terbatas, dan kebutuhan menciptakan banyak pekerjaan berkualitas, Indonesia dinilai mampu melompat ke pertumbuhan lebih inklusif dan berkelanjutan dengan penerapan kebijakan yang tepat.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XI dorong percepatan pemulihan ekonomi Sumatera pascabencana

    Komisi XI dorong percepatan pemulihan ekonomi Sumatera pascabencana

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong percepatan pemulihan ekonomi di sejumlah wilayah di Sumatera pascabencana banjir untuk mencegah dampak krisis yang berkepanjangan terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah.

    Misbakhun mengatakan perlu sinergisitas kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta otoritas terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam merumuskan kebijakan stimulus yang tepat sasaran bagi wilayah terdampak.

    “Pemulihan pascabencana tidak bisa hanya dimaknai terbatas pada rekonstruksi fisik bangunan semata, tetapi harus menyentuh langsung pada upaya menghidupkan kembali jantung perekonomian rakyat,” ujarnya dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, prioritas utama saat ini adalah mengembalikan denyut nadi aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput.

    Ia mencontohkan pentingnya segera memulihkan fungsi pasar-pasar tradisional, memastikan jalur distribusi logistik, serta memberikan sejumlah pelonggaran bagi pelaku UMKM yang usahanya terhenti akibat bencana.

    Terkait hal itu, Misbakhun meminta OJK dan perbankan untuk segera mengkaji kemungkinan penerapan relaksasi kredit atau restrukturisasi utang bagi debitur yang terdampak langsung oleh bencana di Sumatera.

    Dia pun menyoroti bahwa Pulau Sumatera secara keseluruhan menyumbang 22,4 persen bagi produk domestik bruto (PDB) nasional, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9 persen pada Triwulan III 2025.

    Ia memastikan Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan, akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap realisasi anggaran dan program pemulihan tersebut.

    Di samping itu, dia mengingatkan kementerian dan lembaga terkait agar memangkas hambatan birokrasi yang berpotensi memperlambat penyaluran bantuan, mengingat kondisi di lapangan membutuhkan respons yang bersifat segera.

    Misbakhun meyakini dengan koordinasi yang solid dan langkah mitigasi ekonomi yang terintegrasi, wilayah Sumatera dapat segera bangkit dari keterpurukan dan kembali memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom memaparkan cara tingkatkan rasio pajak RI hingga 15 persen PDB

    Ekonom memaparkan cara tingkatkan rasio pajak RI hingga 15 persen PDB

    Peningkatan rasio pajak RI hingga 15 persen terhadap PDB penting untuk mempersempit kesenjangan fiskal.

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Bank Mandiri Dian Ayu Yustina menyampaikan upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio pajak hingga 15 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) perlu ditempuh melalui strategi komprehensif.

    Dalam paparan Economic Outlook 4Q2025 yang digelar secara daring di Jakarta, Rabu, Dian menyampaikan peningkatan rasio pajak RI hingga 15 persen terhadap PDB penting untuk mempersempit kesenjangan fiskal.

    Ia menyebut dalam beberapa tahun terakhir, rasio pajak Indonesia masih berada di kisaran 8–10 persen, jauh di bawah rata-rata belanja pemerintah yang mencapai sekitar 15 persen terhadap PDB.

    Menurut Dian, yang juga Kepala Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Mandiri, percepatan rasio pajak menuju 15 persen terhadap PDB juga diperlukan untuk mengimbangi kenaikan rasio pembayaran bunga utang yang terus meningkat.

    “Pertumbuhan dari pembayaran bunga itu lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan pajak. Jadi ini perlu segera dicari strategi untuk meningkatkan penerimaan agar kondisi fiskal kita bisa lebih berkesinambungan. Gap antara revenue, tax revenue dan belanja pemerintah itu masih cukup lebar,” ujarnya.

    Dia memaparkan sejumlah langkah dapat dilakukan pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara.

    Pertama, memperluas basis pajak dengan memperbaiki data dan cakupan wajib pajak, termasuk sektor informal dan digital.

    Kedua, meningkatkan kepatuhan melalui pengawasan yang lebih ketat serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan.

    Selain itu, efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) badan perlu terus ditingkatkan.

    Pemerintah juga didorong untuk mengoptimalkan kebijakan tax expenditure agar lebih tepat sasaran, serta memperluas instrumen fiskal baru seperti green tax, carbon tax, dan cukai plastik.

    “Kalau ini bisa dipersempit—gap antara spending dan revenue— akan mendukung kesinambungan fiskal ke depan,” ujarnya pula.

    Ia menambahkan strategi peningkatan rasio pajak harus berjalan seiring dengan akselerasi belanja pemerintah.

    “Yang paling penting adalah realisasi belanja supaya lebih akseleratif dan lebih ekspansif. Dan kami melihat ada potensi perbaikan dari sisi realisasi belanja, sehingga ke depannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi pada 2026,” ujarnya lagi.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BOJ Beri Sinyal Kenaikan Suku Bunga Acuan Jepang pada Desember 2025

    BOJ Beri Sinyal Kenaikan Suku Bunga Acuan Jepang pada Desember 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank of Japan (BOJ) Kazuo Ueda baru-baru ini menyatakan keyakinannya terhadap prospek ekonomi Jepang dan mengisyaratkan kemungkinan kenaikan suku bunga acuan.

    Dilansir dari Reuters, Ueda mengindikasikan bahwa BOJ berada dalam jalur menuju suku bunga lebih tinggi dengan tetap berpegang teguh pada garis standarnya. Dia menegaskan kembali bahwa jika proyeksi BOJ mengenai aktivitas ekonomi dan inflasi terealisasi, bank sentral akan melanjutkan kenaikan suku bunga acuan dari posisi saat ini di level 0,50%.

    Pernyataan tersebut sempat menimbulkan kebingungan di masyarakat, terutama mengenai apakah BOJ memiliki pandangan yang berbeda dengan pemerintah terkait kondisi ekonomi.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama menegaskan bahwa pemerintah dan BOJ berada pada posisi yang sama. Ia memastikan bahwa kedua pihak memiliki pandangan serupa bahwa perekonomian Jepang tengah pulih secara moderat.

    “Kami yakin tidak ada perbedaan antara pandangan BOJ dan pemerintah bahwa perekonomian Jepang pulih secara moderat, jadi kami tidak melihat hal ini sebagai masalah,” ujarnya dalam konferensi pers rutin pada Selasa (2/12/2025).

    Perekonomian Jepang terkontraksi untuk pertama kalinya dalam enam kuartal, memperkuat alasan bagi Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk meluncurkan paket stimulus fiskal besar guna menopang pertumbuhan.

    Laporan Kantor Kabinet Jepang yang dikutip dari Bloomberg pada Senin (17/11/2025) mencatat, produk domestik bruto (PDB) riil turun 1,8% secara tahunan pada kuartal III/2025. Capaian tersebut lebih baik dari konsensus ekonom yang memperkirakan kontraksi 2,4%.

    Pelemahan ekonomi tersebut sebelumnya telah banyak diproyeksikan, setelah pertumbuhan ekonomi Jepang kuartal II/2025 mencapai 2,3%, setelah revisi data, atau empat kali lipat dari potensi pertumbuhan negara itu. Penurunan tajam kali ini juga diperparah oleh anjloknya investasi perumahan yang terkontraksi 9,4% secara kuartalan.

    Ueda sebelumnya juga menyampaikan bahwa BOJ akan mempertimbangkan berbagai pro dan kontra sebelum memutuskan apakah suku bunga akan dinaikkan. Keputusan tersebut rencananya akan diumumkan pada pertemuan kebijakan berikutnya pada 19 Desember 2025.

    Berdasarkan sinyal yang muncul sejauh ini, para ekonom menilai bahwa peluang kenaikan suku bunga cukup besar pada Desember ini, atau paling lambat pada Januari 2026.

    Katayama menambahkan bahwa dia berharap BOJ terus bekerja sama dengan pemerintah dalam menjalankan kebijakan moneter untuk mencapai target inflasi 2% yang didukung oleh kenaikan upah. 

    “Pada titik ini, mengingat ekspektasi tersebut, saya tidak perlu menambahkan apa pun lagi. Ke depannya, kita perlu memantau apakah kenaikan harga akan berlanjut, serta perkembangan kebijakan perdagangan AS. Selain itu, mengingat berbagai fluktuasi di pasar keuangan dan modal global, kita harus mencermati tren korporasi,” sambungnya. (Putri Astrian Surahman)

  • Ekspor Thailand Mandek Akibat Banjir, RI-Vietnam Berpeluang Rebut Pasar

    Ekspor Thailand Mandek Akibat Banjir, RI-Vietnam Berpeluang Rebut Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA – Banjir besar di Thailand selatan melumpuhkan ekspor komponen teknologi dan suku cadang otomotif dari pusat logistik Hat Yai, membuka peluang bagi Indonesia dan Vietnam merebut pasar regional.

    Dalam pernyataan resminya pada Selasa (2/12/2025), Kementerian Perdagangan Thailand menyebut Hat Yai kini menjadi titik kemacetan utama distribusi ekspor.

    “Hat Yai telah menjadi bottleneck kami. Meskipun pos lintas batas masih beroperasi, faktanya sebagian besar rute menuju pos tersebut tergenang banjir atau tidak dapat dilalui,” ungkap kementerian dikutip dari Bloomberg.

    Dengan terputusnya jalan utama dan dihentikannya layanan kereta api, arus pengiriman barang ke Malaysia nyaris terhenti. Kondisi itu membuat para eksportir tidak dapat mengirimkan produk mereka. “Para eksportir praktis tidak bisa memindahkan barang keluar,” tambah kementerian.

    Jutaan warga Thailand terdampak bencana ini. Sekitar 800.000 rumah tangga mengalami kerusakan serius, sementara lebih dari 100.000 unit kendaraan dilaporkan hilang atau rusak. 

    Pemerintah memperkirakan nilai kerugian mencapai sekitar 500 miliar baht atau setara US$15,6 miliar. Universitas Kamar Dagang Thailand menyebut banjir kali ini sebagai yang terburuk sepanjang sejarah di wilayah Thailand selatan.

    Kementerian Perdagangan menilai gangguan berulang terhadap rantai pasok dapat menggerus kepercayaan terhadap Thailand sebagai pusat distribusi regional.

    “Disrupsi berulang seperti ini merusak kepercayaan terhadap keandalan Thailand sebagai hub rantai pasok. Jika kami tidak bisa menjamin ketepatan pengiriman, pembeli akan mencari pemasok lain,” ujar kementerian melalui kantor Trade Policy and Strategy Office.

    Kementerian memperingatkan Vietnam dan Indonesia tidak akan menunggu hingga Thailand pulih. “Jika pembeli luar negeri beralih ke pemasok alternatif sekarang, akan sangat sulit untuk merebut kembali pasar di kemudian hari,” lanjut pernyataan tersebut.

    Thailand berpotensi menghadapi tambahan kerugian hingga US$400 juta per bulan apabila kondisi banjir terus berlanjut. Sejumlah komoditas yang terdampak meliputi komponen elektronik, suku cadang otomotif, hingga lateks pekat.

    Dalam beberapa kasus, banjir juga menghambat penerbitan sertifikat asal barang atau certificate of origin yang dibutuhkan untuk proses ekspor. 

    Selain itu, medan wilayah Hat Yai yang berbentuk cekungan, khususnya di Provinsi Songkhla yang menjadi daerah terdampak terparah, nyaris memutus akses eksportir ke pos lintas batas Sadao dan Padang Besar. Kedua titik tersebut selama ini menangani sekitar 96% perdagangan lintas batas Thailand–Malaysia.

    Bencana banjir terjadi di penghujung tahun yang penuh tantangan bagi Thailand. Pada Maret, negara tersebut terdampak gempa besar di Myanmar, sementara pada Juli terjadi bentrokan perbatasan dengan Kamboja yang menewaskan puluhan orang.

    Dari sisi ekonomi, produk domestik bruto (PDB) Thailand tercatat menyusut 0,6% pada kuartal III/2025 dibandingkan kuartal sebelumnya. Banjir kali ini diperkirakan akan semakin menekan sektor pariwisata nasional yang sejak beberapa waktu terakhir telah menunjukkan perlambatan.