Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • RI Perlu Rp7,45 Kuadriliun Investasi untuk Tumbuh 5,4 Persen di 2026

    RI Perlu Rp7,45 Kuadriliun Investasi untuk Tumbuh 5,4 Persen di 2026

    JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan total investasi sebesar Rp7,45 kuadriliun agar perekonomian nasional dapat mencapai pertumbuhan 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada tahun depan.

    “Untuk mencapai 5,4 persen pertumbuhan kita di tahun 2026 dibutuhkan Rp7.450 triliun dari total investment (investasi) di dalam GDP (Gross Domestic Product/Produk Domestik Bruto/PDB) kita,” ujar Sri Mulyani dikutip dari Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, dilansir dari ANTARA, Sabtu, 16 Agustus.

    Ia mengatakan bahwa tidak semua investasi tersebut harus bersumber dari APBN 2026. Ia menyatakan anggaran negara diharapkan hanya menjadi katalis untuk mengakselerasi kegiatan investasi.

    “Dari sisi investasi, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) menyampaikan dan mengindikasikan tidak semuanya harus tergantung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), tapi APBN menjadi katalis dan saling membantu,” kata Sri Mulyani.

    Ia menuturkan sektor target investasi pada tahun depan meliputi sektor mineral dan batu bara, transisi energi, ketahanan energi, hilirisasi pertanian, serta hilirisasi kelautan dan perikanan.

    Kerja sama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia dan para pelaku usaha swasta juga akan diperkuat sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.

    Ia menyatakan terdapat tiga kontributor investasi pada 2026, yakni sektor swasta, berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Danantara Indonesia, serta pemerintah melalui penyaluran APBN.

    “Yang mana Rp720 triliun itu adalah (investasi yang diharapkan dari) Danantara. Sedangkan yang lain adalah dari sisi swasta Rp6.200 triliun dan APBN Rp530 triliun,” imbuh Sri Mulyani.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan dibutuhkan penanaman modal asing dan dalam negeri senilai Rp13.032,8 triliun dalam rentang 2025–2029.

    Ia mengatakan target investasi pada 2025–2029 itu lebih tinggi sekitar 43 persen apabila dibandingkan dengan capaian investasi dalam 10 tahun terakhir, yakni 2014–2024 sebesar Rp9.912 triliun.

    “Kontribusi dari investasi ini juga diharapkan terus meningkat, karena memberikan dampak positif terhadap lapangan pekerjaan, daya beli, dan juga ekspor nasional,” ucap Rosan.

  • Rayakan HUT ke-80 RI, Ini Sederet Peran Grab untuk Indonesia

    Rayakan HUT ke-80 RI, Ini Sederet Peran Grab untuk Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pagi di Jakarta selalu riuh. Di antara deru kendaraan, pengemudi Grab mengantar penumpang ke tempat kerja, mengirim pesanan makanan yang masih hangat, atau mengantarkan belanjaan pasar ke rumah pelanggan yang menunggu. Sekilas, ini hanya rutinitas harian. Namun, di balik setiap perjalanan, ada denyut ekonomi yang bergerak, menghubungkan pelaku usaha, pekerja, dan konsumen dalam satu ekosistem.

    Dampaknya tidak kecil. Studi Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 2023 menunjukkan industri ini menyumbang Rp 382,62 triliun, atau sekitar 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Di dalam peta industri yang luas ini, Grab menjadi salah satu motor penggerak yang bukan hanya menghadirkan layanan transportasi dan pengantaran, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi jutaan orang.

    Laporan Oxford Economics 2024 mengungkap, Grab Indonesia menguasai sekitar 50% atau separuh industri ride-hailing dan pengantaran online di Tanah Air. Angka ini bukan sekadar pangsa pasar, melainkan jutaan perjalanan setiap hari yang terhubung dengan jutaan peluang penghasilan, dari Aceh hingga Papua.

    Bagi banyak Mitra Pengemudi, Grab adalah titik balik. Menurut Riset ITB 2024, separuh dari Mitra Pengemudi Grab pernah kehilangan pekerjaan atau menganggur sebelumnya. Berdasarkan data internal Grab 2018-2024, platform ini telah menciptakan lebih dari 4,6 juta peluang kerja dari digitalisasi UMKM. Bahkan, satu dari lima mitra merchant adalah anak muda generasi Z yang memulai bisnis pertamanya lewat ekosistem ini. Hal ini tentu membuktikan bahwa inovasi digital bisa membuka pintu karier dan usaha bagi generasi masa depan.

    Grab memahami bahwa UMKM butuh lebih dari sekadar akses pasar. Melalui program Kota Masa Depan, lebih dari 200.000 pelaku usaha di 15 kota kecil telah mendapatkan pelatihan digital. Lewat GrabMart Pasar, lebih dari 5.200 pedagang tradisional kini merambah dunia online, menjangkau pelanggan yang sebelumnya berada di luar jangkauan mereka. Untuk memastikan para pelaku usaha ini bisa bertahan dan berkembang, Grab bersama OVO telah menyalurkan lebih dari Rp 6 triliun modal usaha kepada445.000 Mitra Pengemudi dan UMKM.

    Kisah sukses mereka tak berhenti di dalam negeri. Beberapa UMKM binaan Grab pernah membawa produk Indonesia ke panggung internasional, seperti MotoGP Mandalika, G20 Bali, hingga World Economic Forum (WEF) Davos 2025. Di sana, mereka tidak hanya menjual produk, tetapi juga membawa cerita tentang inovasi lokal dan ketahanan ekonomi rakyat Indonesia.

    Pendidikan pun mendapat porsi penting. Sejak 2022, program GrabScholar telah membantu 3.474 pelajar di 171 kota. Dukungan ini mencakup biaya sekolah, buku, kegiatan ekstrakurikuler, hingga kebutuhan hidup, sehingga para penerima beasiswa bisa fokus belajar tanpa terbebani masalah finansial.

    Di sisi sosial, Grab berkolaborasi dengan pemerintah melalui Program Makan Bergizi Gratis dan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya. Ribuan murid, ratusan guru, serta puluhan UMKM dan koperasi telah merasakan manfaatnya. Bahkan, Grab menjadi institusi pertama di Indonesia yang menjalankan program MBG khusus untuk anak berkebutuhan khusus, dengan komitmen CSR senilai lebih dari USD 1 juta.

    Langkah hijau juga terus diakselerasi. Sejak 2019, lebih dari 11.000 armada listrik Grab telah beroperasi, mengurangi sekitar 30.000 ton emisi karbon dan menghemat jutaan liter BBM. Integrasi layanan dengan KCIC, MRT, KAI, Transjakarta, dan KRL membantu masyarakat beralih ke transportasi yang lebih ramah lingkungan dan terintegrasi.

    “Tahun 2025 menjadi momen istimewa. GrabBike genap 10 tahun hadir di Indonesia, tumbuh dari layanan roda dua pertama Grab di Tanah Air menjadi simbol kemudahan mobilitas, peluang usaha, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Perayaan ini bertepatan dengan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, seakan menegaskan bahwa perjalanan Grab, dari jalanan kota hingga panggung dunia, adalah tentang melangkah bersama, membangun negeri yang makin inklusif dan berdaya saing,” tulis pernyataan Grab Indonesia dikutip Minggu (17/8/2025).

    Sejak pertama hadir di Indonesia pada 2014, Grab telah menjangkau lebih dari 300 kota dan kabupaten. Dari satu perjalanan ke perjalanan lainnya, dari satu transaksi ke transaksi berikutnya, Grab terus merangkai cerita tentang bagaimana teknologi bisa menghadirkan manfaat nyata bagi semua – bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan penuh peluang. 

    (bul/bul)

    [Gambas:Video CNBC]

  • HUT ke-80 RI, Luhut Komitmen Kerja Keras Wujudkan Target Prabowo Defisit APBN 0%

    HUT ke-80 RI, Luhut Komitmen Kerja Keras Wujudkan Target Prabowo Defisit APBN 0%

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri Upacara HUT ke-80 Republik Indonesia (RI) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Luhut tiba di Istana lewat pintu Jalan Veteran, Jakarta Pusat, didampingi oleh istrinya, Devi Simatupang.

    Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi Kabinet Indonesia Maju itu kini memakai baju adat Toba. Luhut menyampaikan harapannya pada HUT ke-80 RI ini bisa mewujudkan target-target yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Yakni ke depannya untuk mewujudkan tidak adanya defisit APBN.

    “Ya kita lihat tadi, Presiden kasih target defisit kita mendekati 0 pada 2027, kita harus kerja lah,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

    Sebagaimana diketahui, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga mencapai titik nol pada 2028.

    Dalam pidato penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2026 di hadapan DPR, Prabowo menyatakan pemerintah akan terus melaksanakan efisiensi belanja negara secara konsisten.

    “Defisit ini ingin kami tekan sekecil mungkin. Adalah cita-cita saya, suatu saat — apakah dalam 2027 atau 2028 — saya ingin berdiri di majelis ini, menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” ujar Prabowo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Orang nomor satu di Indonesia itu menjelaskan, salah satu untuk mewujudkan APBN tanpa defisit itu yaitu dengan melakukan efisiensi anggaran seperti yang sudah diinstruksikannya sejak awal 2025.

    Adapun RAPBN 2026 sendiri memproyeksikan defisit sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit itu karena belanja negara lebih besar dari pendapatan negara.

    Dalam RAPBN 2026, pemerintah menargetkan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun. Sementara itu, pendapatan negara hanya sebesar Rp3.147,7 triliun.

    Sumber utama pendapatan negara sendiri akan berasal dari penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar Rp2.357,7 triliun. Target itu naik 13,5% dari outlook penerimaan pajak 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun.

    Sumber pendapatan lain yaitu penerimaan dari kepabeanan dan cukai yang ditargetkan sebesar Rp334,3 triliun. Target itu naik 7,7% dari outlook penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2025 sebesar Rp310,4 triliun.

    Di sisi lain, belanja negara akan banyak diarahkan untuk program-program unggulan pemerintah. Prabowo menjelaskan program-program yaitu ketahanan pangan (dialokasikan anggaran sebesar Rp164,4 triliun), ketahanan energi (Rp402,4 triliun), hingga program Makan Bergizi Gratis (Rp335 triliun) yang ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima.

    Selain itu, alokasi besar juga disiapkan untuk pendidikan (Rp757,8 triliun) dan kesehatan (Rp244 triliun).

  • RI Butuh Investasi Rp7.450 Triliun untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,4%

    RI Butuh Investasi Rp7.450 Triliun untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,4%

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah mengamanatkan agar investasi pada 2026 dapat mencapai Rp7.450 triliun untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 5,4%.

    Sri Mulyani memaparkan, Presiden Prabowo dalam pidatonya di depan anggota parlemen meminta agar pembangunan tidak hanya dibiayai oleh APBN semata. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan, maka investasi juga harus berasal dari swasta maupun superholding BUMN Indonesia, Danantara.

    Dari target investasi Rp7.450 triliun untuk mencapai pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) 5,4%, maka di antaranya harus ada kontribusi investasi dari Danantara yakni sekitar Rp720 triliun.

    “Di mana [investasi] Rp720 triliun adalah Danantara, sedangkan lainnya dari swasta Rp6.200 triliun dan APBN di Rp530 triliun,” jelasnya pada konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2026 di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Sementara itu, realisasi investasi yang dihimpun oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mencapai Rp942,9 triliun pada semester I/2025.

    “Semester pertama cukup signifikan total investasi yang masuk Rp942,9 triliun atau peningkatan 13,6% dari tahun sebelumnya dan ini sejalan dengan target investasi akhir 2025 ini dicanangkan Rp1.905,6 triliun,” ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, yang juga menjabat CEO Danantara.

    Adapun, saat dimintai konfirmasi lebih lanjut mengenai apa saja proyek investasi yang akan digarap Danantara, Rosan mengaku akan mengumumkannya dalam waktu dekat. Meski demikian, dia tidak bisa mengungkapnya saat ini karena sudah menandatangani persetujuan untuk merahasiakan hal tersebut atau non-disclosure agreement (NDA).

    “Nanti kita akan umumkan untuk investasi ada beberapa investasi yang kita laksanakan. Saya tidak bisa umumkan itu karena saya juga terikat dalam perjanjian NDA, sabar aja tunggu aja,” terangnya di kantor Ditjen Pajak.

  • Ekonom Nilai Target Rasio Pajak 16% Prabowo Terlalu Tinggi

    Ekonom Nilai Target Rasio Pajak 16% Prabowo Terlalu Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai bahwa target rasio pajak 16% yang diidamkan Presiden Prabowo Subianto masih relatif tinggi.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mencatat bahwa dalam 10 tahun terakhir rasio pajak Indonesia tidak pernah melampaui 11%. Ketika kondisi ekonomi lebih menantang, rasio pajak akan lebih sulit untuk naik lebih tinggi.

    “Nah, padahal kita tahu berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah dalam 10 tahun terakhir. Tax Amnesty, kemudian yang terlebih, ada Coretax gitu, ya. Namun, pada kenyataannya memang belum bisa [menaikkan rasio pajak],” jelasnya kepada Bisnis, Jumat (15/8/2025).

    Menurutnya, untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan perbaikan dalam administrasi perpajakan.

    Dia menuturkan kembali pernyataan otoritas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyebut Coretax sebagai game changer. Namun, karena eksekusinya terburu-buru, muncul kesulitan yang dialami wajib pajak.

    “Dan akhirnya, kan, otoritas terkait juga punya sistem alternatif yang untuk melaporkan pajak tidak melalui Coretax begitu,” jelasnya.

    Selain perbaikan sistem administrasi, Yusuf juga menilai perbaikan dapat dilakukan di sisi perekonomian, misalnya memperhatikan sektor-sektor yang berpotensi mendorong penerimaan.

    Sebagai informasi, ambisi tax ratio hingga 16% dipaparkan Prabowo pada Maret 2024, kala masih berstatus sebagai Calon Presiden (Capres) nomor urut dua.

    Kala itu, Prabowo menjelaskan bahwa tax ratio Indonesia hanya berkutat di angka 10% terhadap PDB. Angka itu lebih kecil jika dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Kamboja yang berada di kisaran 16%—18% terhadap PDB.

    Menurut Prabowo, salah satu upaya yang bakal dilakukan dirinya adalah melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan menaikkan tax ratio.

    “Tenang saja, saya rasa itu bisa dilakukan dari 10% kita bisa naikkan menjadi 16% seperti Thailand. Kalau sekarang US$1.500 miliar dari GDP, jika naik ke 16% maka meningkat signifikan menjadi US$1.900 miliar,” katanya.

    Target rasio pajak Sri Mulyani

    Baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menargetkan rasio pajak atau tax ratio terhadap produk domestik bruto sebesar 10,47% pada 2026.

    Angka itu menjadi yang tertinggi dibandingkan realisasi rasio pajak sejak 2022, tetapi masih jauh dari target yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

    Target rasio pajak 10,47% pada tahun depan itu sendiri terungkap dalam paparan Sri Mulyani ketika menyampaikan keterangan pers terkait Nota Keuangan dan RAPBN 2026 di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan pada Jumat (15/8/2025).

    Dalam bahan paparan, dijelaskan rasio pajak mencapai 10,39% pada 2022; 10,31% pada 2023; 10,08% pada 2024; outlook 10,03% pada 2025; kemudian target 10,47% pada 2026.

  • Sri Mulyani hitung peluang target defisit APBN nol persen 2027-2028

    Sri Mulyani hitung peluang target defisit APBN nol persen 2027-2028

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan mencoba menghitung peluang target penyempitan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi nol persen pada 2027-2028 dari 2,48 persen PDB pada 2026 sebagaimana yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto.

    Bendahara Negara menegaskan perhitungan itu dilakukan secara bertahap dengan melihat kondisi fiskal negara.

    “Untuk balance budget 2-3 tahun, kita lihat dulu di 2026 ya. Belum mulai 2026 sudah memikirkan 2-3 tahun. Tapi, saya melihat sinyal dari Presiden, jadi nanti juga akan kami siapkan sesuai tadi yang diharapkan,” ujar Sri Mulyani dikutip dari tanya jawab konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jakarta, Sabtu.

    Untuk saat ini, Sri Mulyani akan fokus mengawal pelaksanaan APBN 2025 yang masih berjalan hingga empat bulan ke depan.

    Secara paralel, Kemenkeu akan mempersiapkan pelaksanaan APBN 2026 yang saat ini sudah memasuki tahap sidang tahunan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN.

    “Untuk arahan yang diminta oleh Presiden, untuk suatu saat Indonesia balance budget, saya rasa itu adalah sesuatu yang nanti harus kita terus hitung dan nanti pasti dilaporkan kepada Presiden,” tuturnya.

    Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya di Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan mengharapkan pada 2027 atau 2028, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) RI tak memiliki defisit sama sekali.

    “Adalah harapan saya, adalah cita-cita saya, untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” kata Prabowo.

    Adapun pada RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun, pendapatan negara ditargetkan Rp3.147,7 triliun, dan defisit sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

    “(Defisit) ditopang pembiayaan nan prudent, inovatif, serta keberlanjutan,” ucapnya.

    Presiden juga berjanji akan terus melaksanakan efisiensi, sehingga defisit anggaran akan ditekan sekecil mungkin.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah belum buka peluang rekrutmen dan kenaikan gaji PNS di 2026

    Pemerintah belum buka peluang rekrutmen dan kenaikan gaji PNS di 2026

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah belum membuka peluang perekrutan baru serta kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai sipil negara (PNS) pada 2026.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kapasitas fiskal pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mayoritas diarahkan untuk program-program prioritas nasional, sehingga pemerintah belum melakukan kajian terkait kebijakan untuk PNS.

    “Kami belum melakukan exercise, terutama untuk rekrutmen dan gaji,” ujar Sri Mulyani dikutip dari Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu.

    Dia mengaku akan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) soal formasi PNS.

    Namun, kapasitas fiskal tetap menjadi hal utama yang dipertimbangkan.

    “Seperti diketahui bahwa tahun ini juga sudah ada penerimaan. Jadi, nanti tergantung kebutuhan dari kementerian/lembaga, dan terutama juga dari daerah. Namun, juga pada saat yang sama, ada kapasitas fiskal yang juga harus dipertimbangkan,” tuturnya.

    Postur RAPBN 2026 didesain dengan defisit Rp636,8 triliun atau 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Belanja negara ditargetkan sebesar Rp3.786,5 triliun atau tumbuh 7,3 persen dari outlook 2025.

    Rinciannya, belanja pemerintah pusat (BPP) ditetapkan sebesar Rp3.136,5 triliun atau tumbuh 17,8 persen, yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp1.498,3 triliun atau tumbuh 17,5 persen dan belanja non-K/L Rp1.638,2 triliun atau tumbuh 18 persen.

    Menurut Sri Mulyani, kenaikan itu disebabkan oleh belanja 8 program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu ketahanan pangan; ketahanan energi; makan bergizi gratis (MBG); pendidikan; kesehatan; pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; pertahanan semesta; serta percepatan investasi dan perdagangan global.

    “MBG saja naik Rp330 triliun sendiri. Jadi memang kenaikan belanja untuk beberapa prioritas pemerintah cukup besar,” ujarnya.

    Berbeda dengan BPP yang tumbuh, anggaran transfer ke daerah (TKD) turun sebesar 24,8 persen menjadi Rp650 triliun. Dalam paparannya, dijelaskan bahwa TKD mengalami perubahan yang dinamis menyelaraskan kebijakan fiskal nasional dan mendorong kemandirian fiskal daerah.

    Sementara, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8 persen dari outlook APBN 2025.

    Pertumbuhan itu didorong oleh penerimaan pajak yang dibidik tumbuh 13,5 persen sebesar Rp2.357,7 triliun.

    Sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai ditargetkan tumbuh 7,7 persen sebesar Rp33,43 triliun. Dengan demikian, penerimaan perpajakan pada RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp2.692 triliun atau tumbuh 12,8 persen.

    Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan sebesar Rp455 triliun atau terkoreksi 4,7 persen dari outlook 2025 akibat hilangnya penerimaan dari dividen BUMN yang dialihkan ke BPI Danantara.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hore! Tak Ada Pajak Baru di 2026, Sri Mulyani Fokus Reformasi Internal – Page 3

    Hore! Tak Ada Pajak Baru di 2026, Sri Mulyani Fokus Reformasi Internal – Page 3

    Selain itu, pemerintah juga akan mereformasi sistem pemungutan transaksi digital dalam dan luar negeri; melakukan program gabungan untuk analisis data, pengawasan, pemeriksaan, intelijen, dan kepatuhan perpajakan; serta memberikan insentif untuk daya beli, investasi, dan hilirisasi.

    Kenaikan penerimaan pajak juga disesuaikan dengan target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dan inflasi 2,5 persen pada RAPBN 2026.

    “Itu buoyancy-nya (elastisitas penerimaan terhadap PDB, Red) saja sudah hampir mendekati 7-9 persen. Jadi, usaha ekstranya sekitar 5 persen melalui berbagai langkah-langkah tadi,” jelas Menkeu.

    Pemerintah juga menargetkan rasio perpajakan (tax ratio) lebih tinggi, yakni 10,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), naik dari 10,03 persen pada proyeksi 2025.

     

  • Prabowo targetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen

    Prabowo targetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo targetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 19:24 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2026 sebesar 5,4 persen atau lebih dengan inflasi terkendali di level 2,5 persen.

    Ia optimistis dengan pengelolaan fiskal yang sehat, disertai efektivitas transformasi ekonomi, maka target pertumbuhan ekonomi tersebut akan tercapai.

    “Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4 persen atau lebih, inflasi terkendali di level 2,5 persen,” ujar Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

    Selain itu, Prabowo juga menargetkan suku bunga berada pada kisaran 6,9 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar sebesar Rp16.500 per dolar AS.

    Prabowo juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka pada 2026 turun ke tingkat 4,44 persen hingga 4,96 persen. Sementara, angka kemiskinan diturunkan ke 6,5 persen hingga 7,5 persen.

    Rasio gini ditargetkan turun ke tingkat 0,377 sampai 0,38. Indeks modal manusia ditargetkan 0,57.

    Selain itu, indeks kesejahteraan petani dan penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan meningkat.

    Prabowo mengharapkan pada 2027 atau 2028, APBN RI tak memiliki defisit sama sekali.

    Adapun pada RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun.

    Pendapatan negara 2026 ditargetkan Rp3.147,7 triliun, dan defisit anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen produk domestik bruto (PDB).

    Sumber : Antara

  • Pemerintah bidik rasio utang 39,96 persen dari PDB pada 2026

    Pemerintah bidik rasio utang 39,96 persen dari PDB pada 2026

    Rasio utang masih di 39,96 persen, tidak ada perubahan dalam tiga tahun terakhir

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah membidik rasio utang berada pada level 39,96 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    “Rasio utang masih di 39,96 persen, tidak ada perubahan dalam tiga tahun terakhir,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat.

    Untuk mengendalikan rasio utang, pemerintah bakal mengutamakan sumber utang dalam negeri, mengembangkan pembiayaan inovatif dan mengelola portofolio utang secara aktif.

    Lebih lanjut, kebijakan pembiayaan anggaran pada 2026 juga akan mengarah pada optimalisasi dan sinergi badan layanan umum (BLU), special mission vehicle (SMVs), Indonesian Investment Authority (INA), dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

    Sisa anggaran lebih (SAL) juga akan dimanfaatkan sebagai bantalan fiskal atau fiscal buffer.

    Selain itu, pemerintah berencana untuk meningkatkan akses pembiayaan investasi, memperdalam pasar keuangan domestik, dan mendorong pembiayaan inovatif termasuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    Sebagai catatan, selama periode 2021 hingga semester I-2025, rasio utang pemerintah relatif rendah, yakni berada pada kisaran 39 persen.

    Dikutip dari Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, rasio utang sempat mencapai 40,7 persen pada 2021 sebagai dampak program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19.

    Namun, angkanya kembali turun di bawah 40 persen pada akhir tahun 2024 yang mencapai 39,8 persen.

    Jika dibandingkan dengan negara sejawat di kawasan, rasio utang Indonesia relatif rendah, yakni sedikit lebih tinggi dari Vietnam yang berada di level 32,9 persen. Sementara sebagian besar negara lain mencatatkan rasio utang di atas kisaran 60 persen.

    Adapun defisit RAPBN 2026 mencapai Rp636,8 triliun atau 2,48 persen PDB, yang diperoleh dari target pendapatan negara Rp3.147,7 triliun dan belanja negara Rp3.786,5 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.