Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Shortfall Pajak ‘Pasti’ Melebar, Kredibilitas APBN Purbaya di Tubir Jurang

    Shortfall Pajak ‘Pasti’ Melebar, Kredibilitas APBN Purbaya di Tubir Jurang

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak alias DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang dilanda kegentingan karena kinerja penerimaan pajak jauh di bawah ekspektasi. Shortfall hampir dipastikan melebar. 

    Otoritas pajak harus berjibaku untuk mengejar penerimaan pajak sebesar Rp2.005 triliun supaya defisit anggaran APBN 2025 tidak menembus angka 3%. Kalau target itu meleset, APBN yang hampir 4 bulan terakhir dikelola oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terancam kredibilitasnya.

    Dalam catatan Bisnis, situasi yang terjadi saat ini mirip dengan tahun 2015 lalu, ketika transisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Joko Widodo (Jokowi). Saat itu, realisasi defisit menembus angka 2,7% karena penerimaan pajak hanya Rp1.055 triliun atau 81,5% dari target APBN-P 2025 senilai Rp1.294,3 triliun.

    Namun demikian, alih-alih menjaga kesinambungan fiskal, Purbaya saat ini justru sibuk menempatkan duit negara ke bank Himbara. Lebih dari Rp200 triliun dana yang berasal dari saldo anggaran lebih atau SAL yang ditempatkan. 

    Persoalannya, penempatan duit negara itu belum mampu mengerek performa kredit perbankan. Setidaknya sampai Oktober 2025 lalu. Di sisi lain, meskipun bersifat deposito on call, penempatan dana SAL itu semakin mengikis bantalan fiskal pemerintah, terutama ketika kinerja penerimaan pajak babak belur seperti saat ini.

    Apalagi pada Juli 2025 lalu, tepatnya ketika Menteri Keuangan masih dijabat oleh Sri Mulyani Indrawati, DPR sudah menyetujui penggunaan SAL senilai Rp85,6 triliun untuk menambal defisit APBN 2025. Lantas apabila APBN terus mendapat tekanan sampai akhir tahun nanti, apakah strategi ini akan diulang oleh Purbaya? 

    Shortfall Pajak Pasti Melebar

    Sekadar catatan bahwa, informasi yang diperoleh Bisnis para kepala kantor wilayah DJP hanya mampu berkomitmen merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp1.947,2 triliun atau 93,7% dari outlook APBN 2025. Terjadi pelebaran shortfall dibanding simulasi awal pemerintah yang menempatkan outlook penerimaan pajak 2025 di angka Rp2.076,9 triliun.

    Komitmen ini disampaikan dalam rapat pimpinan di Bogor, Jawa Barat, Oktober 2025. Padahal, batas aman supaya defisit APBN tidak tembus di angka 3% dari produk domestik bruto (PDB), otoritas pajak harus merealisasikan penerimaan sebesar Rp2.005 triliun.

    Artinya kalau mengacu kepada angka komitmen kanwil DJP dengan batas aman tersebut, masih terdapat selisih hingga Rp57,8 triliun. “Ini bukan sekadar tantangan, tetapi “kondisi darurat” yang menuntut kewaspadaan dari seluruh komandan di unit vertikal maupun KPDJP,” demikian bunyi maklumat Dirjen Pajak Bimo Wijayanto yang dikutip Bisnis, Senin (15/12/2025).

    Maklumat Dirjen Pajak itu kemudian ditindaklanjuti dengan menentukan sasaran-sasaran wajib pajak yang bisa ‘ditodong’ untuk menutup kekurangan penerimaan pajak. Sektor industri kelapa sawit, pertambangan batu bara, hingga pajak orang kaya menjadi sasaran utama pemerintah.

    Bimo sendiri tidak menjawab pertanyaan Bisnis saat dikonfirmasi tentang pencapaian target Rp2.005 triliun, termasuk rencananya mengoptimalkan penerimaan pajak dari sawit dan batu bara. Dia mengirimkan pertanyaan Bisnis kepada Direktur Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli.

    Rosmauli menuturkan bahwa angka target penerimaan dan seluruh langkah pengawasan wajib pajak dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah melalui mekanisme resmi APBN.

    “Secara prinsip, penguatan monitoring dan pengendalian risiko dilakukan secara rutin terhadap seluruh sektor untuk memastikan penerimaan negara dikelola secara akuntabel dan profesional,” ujar Rosmauli kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

    Janji Purbaya

    Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya tetap akan mengoptimalkan setoran penerimaan negara sampai dengan akhir tahun, yang tersisa persis sekitar 20 hari lagi sebelum tutup buku.

    Dia mengklaim defisit APBN masih akan tetap aman. “Kami akan optimalkan, harusnya sampai akhir tahun yang jelas defisitnya masih aman, jadi enggak usah, kami akan usahakan aman,” ujarnya usai ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/12/2025). 

    Purbaya tidak memerinci lebih lanjut apa strateginya dalam mengincar setoran pajak ratusan triliun untuk menutupi kekurangan penerimaan. Dia hanya menyebut otoritas akan menggali seluruh potensi penerimaan yang ada. 

    “Semua potensi akan kami gali,” terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu. 

    Di sisi lain, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menyatakan terbuka untuk saling bertukar data dengan instansi lain dalam upaya kolaborasi meningkatkan penerimaan negara.

    Bimo menyampaikan bahwa praktik pertukaran data antarkementerian dan lembaga sejatinya telah berjalan untuk berbagai kepentingan. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kerja sama tersebut difokuskan untuk mendorong kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak.

    Namun, Bimo mengakui bahwa DJP masih dibatasi oleh ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mengatur kerahasiaan data wajib pajak (WP). Pembatasan tersebut, menurut dia, kerap menjadi sumber keluhan dari instansi lain yang membutuhkan data perpajakan untuk keperluan analisis dan pengawasan.

    “Dulu mungkin Ditjen Pajak [dikeluhkan] cuma minta-minta data doang, enggak mau ngasih data. Iya, pasal 34 enggak boleh ngasih karena rahasia. Sekarang gini terus terang saja, saya buka data untuk bapak ibu sesuai dengan aturan,” ujar Bimo.

    Tak Punya Banyak Opsi

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki banyak opsi untuk memastikan defisit APBN 2025 tidak semakin melebar hingga melampaui batas 3% terhadap PDB. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, belanja pemerintah sudah ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya.

    Peningkatan terjadi akibat kebutuhan untuk mengakomodasi sejumlah penambahan belanja di semester II/2025.   Yusuf memandang sampai akhir tahun nanti kecil kemungkinan belanja akan membengkak karena sudah diakomodasi dari peningkatan belanja yang ditargetkan pemerintah.

    Sampai dengan akhir Oktober 2025 saja, realisasi belanja pemerintah pusat baru Rp1.879,6 triliun atau 70,6% dari outlook, sedangkan transfer ke daerah (TKD) Rp713,4 triliun atau 82,6% terhadap outlook.  

    Oleh karena itu, Yusuf memandang bahwa kunci untuk memastikan defisit APBN tidak semakin melebar ada pada penerimaan pajak. Menurutnya, apabila dibandingkan antara realisasi pajak Oktober dan bulan-bulan sebelumnya, ada sedikit perbaikan meski tidak signifikan.  

    “Peluang baiknya penerimaan pajak ada meskipun sangat kecil. Yang penting untuk dilakukan pemerintah terutama di sisa bulan semester kedua ini adalah memastikan bahwa pelaporan pajak oleh wajib pajak itu dilakukan secara tepat atau benar, sehingga proses intensifikasi pajak merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam upaya agar defisit APBN rasionya tidak melebihi batas 3% terhadap PDB,” terangnya kepada Bisnis, Minggu (14/12/2025).

     Adapun opsi lain yang bisa diambil pemerintah selain mengamankan penerimaan pajak adalah penundaan belanja. Peneliti lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menyebut pemerintah bisa menunda sementara sejumlah belanja yang bisa dilakukan.  

    Akan tetapi, opsi itu dinilai tidak tanpa konsekuensi. Penundaan belanja ini berpeluang menekan kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB, yang mana pertumbuhannya ditargetkan bisa mencapai di atas 5%. Sebagaimana diketahui, belanja pemerintah sempat terkontraksi hingga 0,33% (yoy) pada kuartal II/2025. Kebijakan efisiensi tidak lepas dari faktor penyebab hal tersebut.  

    Pada kuartal III/2025, ketika ekonomi tumbuh 5,04% atau lebih rendah dari kuartal sebelumnya yakni 5,12%, belanja pemerintah akhirnya berbalik tumbuh positif yakni 5,49% (yoy).  “Secara natural [penundaan belanja] seharusnya tidak dilakukan pemerintah terutama dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di akhir tahun,” terang Yusuf.  

  • Tak Lulus SD, Amina Bangkit Jadi Pelaku UMKM Berdaya Lewat Binaan Medco Energi

    Tak Lulus SD, Amina Bangkit Jadi Pelaku UMKM Berdaya Lewat Binaan Medco Energi

    Jakarta (beritajatim.com) – Keterbatasan pendidikan tak menjadi penghalang bagi Amina, perempuan berusia 57 tahun asal Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, untuk memperbaiki nasib hidupnya.

    Meski tidak lulus Sekolah Dasar, Amina menunjukkan semangat luar biasa untuk bangkit melalui usaha mikro yang kini mampu menopang perekonomian keluarganya.

    Amina terus mengasah keterampilan melalui berbagai pelatihan yang digelar PT Medco Energi International. Ia mengikuti pelatihan pembuatan aneka kue kering dan kue basah, hingga produksi makanan beku atau frozen food. Tidak hanya itu, kemampuan pemasaran juga ia tingkatkan agar usahanya bisa menjangkau pasar yang lebih luas.

    “Terakhir pelatihan digital marketing bagaimana mempromosikan lewat media sosial dan cara membuat kemasan yang baik,” kata Amina melalui penterjemah bahasa Indonesia, saat ditemui di Festival Pojok UMKM 2025 yang digelar Medco Energi Internasional Tbk.

    Dalam ajang tersebut, Amina menjadi salah satu dari 22 pelaku UMKM binaan Medco Energi dari berbagai wilayah operasi perusahaan, mulai dari onshore, offshore, Corridor, hingga unit bisnis Medco Power.

    Bersama paguyuban Dapur Marlena yang beranggotakan 15 ibu-ibu, Amina kini menjalankan beragam usaha dengan produk andalan Kacang Sembunyi yang dikemas lebih menarik dan modern.

    Perubahan kemasan dan strategi pemasaran berdampak signifikan pada penjualan produknya. “Alhamdulilah kini lebih banyak yang beli. Omzet melonjak ketika hari raya, seperti lebaran dan maulid,” kata Amina.

    Dari usaha tersebut, ia mampu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. “Bisa untuk menyekolahkan ketiga anak, membangun rumah,” tuturnya.

    Kisah serupa juga dialami Suwarti, perempuan berusia 46 tahun asal Desa Giriyoso, Kecamatan Jaya Loka, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Ia tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) yang dibentuk pada 2017.

    Awalnya, kelompok tersebut mengandalkan hasil karet sebagai sumber ekonomi utama desa. Namun anjloknya harga karet memaksa mereka mencari alternatif pendapatan lain.

    “Keterbatasan ekonomi mendorong ibu-ibu untuk mencari alternatif pendapatan dengan mengolah hasil alam seperti pisang, ubi, dan jengkol menjadi makanan ringan,” katanya. Pada 2018, KWT Desa Giriyoso mulai mendapatkan pendampingan dari Medco Energi.

    Menurut Suwarti, pembinaan yang diberikan meliputi pemanfaatan lahan pekarangan, budidaya, pengelolaan makanan, hingga pembuatan kompos organik. “Kerjasama dengan Medco dimulai pada tahun 2018, membawa banyak perubahan positif,” ujar Suwarti.

    Ia menambahkan, Medco juga memberikan pelatihan pengemasan produk serta bantuan peralatan produksi yang sangat membantu keberlangsungan usaha kelompok.

    “Bantuan peralatan produksi juga sangat berarti untuk menunjang kegiatan usaha. Secara keseluruhan, kehadiran Medco sangat membantu perekonomian rumah tangga di desa tersebut,” katanya.

    Saat ini, usaha KWT meliputi aneka keripik seperti keripik talas, tempe, pisang, serta kerupuk jengkol. Selain itu, mereka juga memproduksi berbagai produk herbal berbentuk serbuk, antara lain jahe, pinang, lengkuas, temulawak, kunyit, dan daun kelor.

    Direktur Utama PT Medco Energi International Tbk, Hilmi Panigoro, mengungkapkan bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kontributor terbesar bagi Produk Domestik Bruto nasional dengan sumbangan lebih dari 60 persen.

    “Mereka adalah pahlawan ekonomi Indonesia, bukan perusahaan besar,” kata Hilmi saat membuka Festival Pojok UMKM 2025.

    Menurut Hilmi, dalam lima tahun terakhir prioritas utama program Corporate Social Responsibility perusahaan adalah micro financing untuk membangun lebih banyak UMKM yang berhubungan langsung dengan daerah sekitar wilayah operasi. Ia menegaskan bahwa CSR seharusnya tidak dipandang sebagai beban, melainkan investasi jangka panjang.

    “Ini adalah bagian dari tugas mengisi kemerdekaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. UMKM yang kuat adalah fondasi ekonomi rakyat,” katanya.

    Hilmi juga menekankan bahwa penguatan UMKM merupakan bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan. “Mendukung pengembangan potensi ekonomi masyarakat adalah bagian dari DNA MedcoEnergi sejak awal berdiri. Kami ingin warga di sekitar wilayah operasi dapat tumbuh, mandiri, dan berdaya saing. Pencapaian UMKM binaan MedcoEnergi hari ini menjadi bukti nyata komitmen tersebut,” ujar Hilmi.

    Sementara itu, VP Relations & Security MedcoEnergi, Arif Rinaldi, menambahkan bahwa kolaborasi menjadi kunci agar UMKM terus berkembang dan naik kelas. Menurutnya, UMKM memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta menggerakkan ekonomi daerah.

    “Melalui festival ini, kami membangun ruang kolaborasi antara pelaku UMKM, pemerintah, dan pemangku kepentingan agar UMKM dapat naik kelas,” kata Arif. [hen/ian]

  • Menkes Sebut Biaya Layanan Medis RI Naik 9-11 Persen Per Tahun

    Menkes Sebut Biaya Layanan Medis RI Naik 9-11 Persen Per Tahun

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyoroti inflasi biaya kesehatan yang jauh melampaui pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menkes menyebut biaya layanan medis di Indonesia naik sekitar 9 sampai 11 persen setiap tahun, sementara pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya berada di angka 5,2 persen.

    “Ini persis seperti suami naik gaji 5 persen, istri minta 11 persen. Nggak mungkin ketemu,” kata Budi di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

    Menurutnya, pola tersebut terjadi hampir di seluruh dunia, tetapi di Indonesia efeknya bisa lebih berat karena struktur pembiayaan kesehatan masih terus berkembang.

    Budi menekankan peran BPJS Kesehatan menjadi sangat krusial untuk menahan laju inflasi. Namun, ia mengingatkan tugas BPJS bukan untuk menjadi lembaga yang ‘dicintai’ fasilitas kesehatan, melainkan lembaga yang mampu menjaga agar biaya layanan tidak melonjak tanpa kendali.

    “Kalau Pak Ghufron (Direktur Utama BPJS Kesehatan) itu dicintai seluruh rumah sakit, itu berarti beliau nggak perform. Tapi kalau semua rumah sakit antre pengen kerja sama dengan BPJS, tapi sambil misu-misu, maki-maki, cela-cela, itu artinya Pak Ghufron perform sekali,” ujar Budi sambil menegaskan bahwa keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan penyedia layanan adalah pekerjaan yang sangat rumit.

    Menurut Menkes, BPJS Kesehatan adalah satu-satunya wakil masyarakat yang mampu menahan tekanan dari sisi penyedia layanan, dokter, klinik, rumah sakit, farmasi yang ingin tarif lebih tinggi, pendapatan lebih besar, dan keuntungan maksimal.

    Sementara di sisi lain, masyarakat berharap layanan kesehatan bisa diakses semurah mungkin.

    “Supply side pasti pengen mahal. Sedangkan masyarakat maunya semurah-murahnya. Nah, keseimbangan inilah yang Pak Ghufron harus kejar,” kata Budi.

    Ia menambahkan bahwa sektor kesehatan memiliki karakter unik yang sangat berbeda dengan sektor ekonomi lain karena minimnya transparansi harga. Budi mencontohkan bagaimana biaya operasi sederhana dapat memiliki perbedaan harga ekstrem antarnegara.

    “Gimana bisa, apendiktomi di Amerika 25 ribu dolar. Di Singapura 12 ribu dolar. Di Indonesia seribu dolar. Hanya di sektor kesehatan gap-nya bisa sampai 500 sampai 1000 persen,” ujarnya.

    “Itu karena tidak adanya transparansi dari lainnya kesehatan, sehingga gapnya besar sekali. Yang menderita siapa? Masyarakatnya. Untuk the same procedures bedanya bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat.”

    Ia membandingkannya dengan apa yang terjadi di sektor keuangan. “Kalau tukar dolar di Amerika, di Changi, di Belanda, selisihnya paling 5 persen. Nggak pernah 500 persen.”

    Pemerintah, kata Budi, wajib menyediakan sumber daya yang menjadi fondasi pengendalian biaya kesehatan, mulai dari tenaga kesehatan, regulasi yang kuat, hingga ketersediaan obat yang murah.

    “Pemerintah harus kasih alat-alatnya, kasih orang-orangnya, dan memastikan obat-obatnya tersedia dengan harga rendah. BPJS memanfaatkan resource itu untuk menyeimbangkan tekanan dari dua sisi,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • Para Guru Besar dan Civitas Akademika Diajak Rancang Masa Depan Indonesia melalui Transmigrasi Baru

    Para Guru Besar dan Civitas Akademika Diajak Rancang Masa Depan Indonesia melalui Transmigrasi Baru

    Para Guru Besar dan Civitas Akademika Diajak Rancang Masa Depan Indonesia melalui Transmigrasi Baru
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Para Guru Besar dan civitas akademika se-Indonesia diajak untuk terlibat dalam merancang masa depan Indonesia melalui Transmigrasi 5.0, sebuah kerangka pembangunan kewilayahan berbasis sains dan teknologi (saintek).
    Langkah itu dianggap strategis untuk memanfaatkan momentum bonus demografi.
    Ajakan tersebut disampaikan Menteri
    Transmigrasi
    (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam Kongres V Forum Dewan Guru Besar Indonesia (FDGBI) di kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (
    ITS
    ) di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (11/12/2025).
    “Saya datang bukan sekadar menjelaskan program, tetapi mengajak kita mendesain masa depan Indonesia. Saya percaya ITS dan para guru besar akan menjadi jantung intelektual dari desain besar itu,” ujar Iftitah dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (12/12/2025).
    Menjawab tantangan tersebut, Iftitah menilai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia harus dibangun dari daerah dan wilayah perbatasan yang selama ini belum dioptimalkan.
    “Pertumbuhan yang tidak hanya menambah produk domestik bruto (PDB) secara kosmetik, tetapi menghasilkan pangan, energi, industri, teknologi, dan kapasitas manusia yang nyata. Pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, yang menciptakan lebih banyak lapangan kerja untuk rakyat di sekitarnya. Sehingga, tidak ada lagi pengangguran di bumi tercinta ini,” tuturnya.
    Dalam paparannya, Iftitah juga meluruskan persepsi lama mengenai transmigrasi. Ia menegaskan, transmigrasi saat ini bukan lagi sekadar perpindahan penduduk, melainkan pembangunan kawasan berbasis produktivitas.
    “Transmigrasi merupakan kerangka pembangunan paling lengkap karena bekerja pada tiga fondasi sekaligus: lahan, manusia, dan produktivitas,” ungkap Iftitah.
    Dalam kesempatan itu, Iftitah menekankan bahwa pembangunan kawasan transmigrasi akan mengandalkan sains, data, dan teknologi.
    Konsep Transmigrasi 5.0 mencakup pemodelan iklim 30 tahun ke depan, analisis geospasial berbasis kecerdasan buatan (AI), pemetaan rantai pasok, hingga desain permukiman berbasis ekosistem pertumbuhan.
    “Bayangkan bila setiap kawasan transmigrasi dirancang dengan standar ilmiah. Hasilnya adalah kawasan yang menjadi
    smart agro-estate, smart fisheries, rural industry hub,
    dan
    smart settlement
    berbasis data,” ujar Iftitah.
    Kementerian Transmigrasi (
    Kementrans
    ) saat ini menyiapkan dua hingga tiga kawasan sebagai laboratorium hidup (
    living lab
    ) untuk uji penerapan teknologi dan riset kampus.
    Tak hanya itu, program Transmigrasi Patriot dan Beasiswa Patriot disiapkan sebagai mesin talenta untuk menyiapkan pemimpin lapangan masa depan.
    Oleh karena itu, Iftitah mengajak para guru besar, termasuk ITS, untuk berperan dalam tiga hal utama, yaitu desain bersama (
    co-design
    ), proyek percontohan (
    pilot project
    ), dan pembentukan talent pipeline pembangunan kawasan.
    “Pembangunan kawasan baru harus menjadi karya bersama, lingkungan, robotika, industri, kelautan, energi, agrikultur, transportasi, tata kota. Ini bukan proyek satu disiplin, tetapi
    symphony of sciences
    ,” ujarnya.
    Menutup pidatonya, Iftitah menegaskan, masa depan Indonesia tidak akan lahir dari kota besar semata, melainkan pertumbuhan baru di daerah.
    “Jika Indonesia ingin melompat, lompatan itu tidak akan lahir dari Jakarta atau Surabaya saja. Ia muncul dari desa modern,
    agro-estate
    digital, industri perikanan terpadu, energi terbarukan, dan kota-kota teknologi di daerah. Mari kita bangun Indonesia bukan hanya dengan angka, tetapi dengan jiwa. Bukan hanya dengan teknologi, tetapi dengan keberanian membuka
    frontier
    baru,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Defisit Neraca Dagang AS Sentuh Level Terendah dalam 5 Tahun jadi US,8 miliar

    Defisit Neraca Dagang AS Sentuh Level Terendah dalam 5 Tahun jadi US$52,8 miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Defisit perdagangan Amerika Serikat anjlok ke level terendah lebih dari lima tahun pada September 2025, didorong oleh lonjakan ekspor dan kenaikan tipis impor.

    Berdasarkan data Biro Analisis Ekonomi dan Biro Sensus Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) yang dikutip dari Reuters pada Jumat (12/12/2025), defisit perdagangan tercatat turun 10,9% menjadi US$52,8 miliar, level terendah sejak Juni 2020.

    Ekonom yang disurvei Reuters sebelumnya memperkirakan defisit justru melebar ke US$63,3 miliar. Rilis laporan ini sempat tertunda akibat penutupan pemerintahan selama 43 hari.

    Ekspor AS naik 3% menjadi US$289,3 miliar pada September 2025. Ekspor barang melonjak 4,9% menjadi US$187,6 miliar, dengan pengiriman barang konsumsi mencapai rekor tertinggi.

    Sementara itu, impor meningkat 0,6% menjadi US$342,1 miliar. Impor barang juga naik 0,6% menjadi US$266,6 miliar, meskipun impor kendaraan, suku cadang, dan mesin otomotif tercatat sebagai yang terendah sejak November 2022.

    Defisit perdagangan barang menyempit 8,2% menjadi US$79 miliar, level terendah sejak September 2020.

    Kebijakan perdagangan proteksionis Presiden AS Donald Trump, yang ditandai dengan penerapan tarif luas terhadap berbagai negara, telah menyebabkan pergerakan tajam pada defisit perdagangan sehingga memengaruhi gambaran ekonomi secara keseluruhan.

    Pada kuartal I/2025, perdagangan mengurangi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar rekor 4,68%, sebelum seluruh penurunan tersebut pulih kembali dan menjadi kontributor positif bagi PDB pada kuartal II.

    Sebelum data ini dirilis, Federal Reserve Atlanta memperkirakan PDB AS tumbuh 3,5% secara tahunan pada kuartal III/2025.

    Pemerintah AS dijadwalkan merilis estimasi awal PDB kuartal III/2025 pada 23 Desember, setelah sempat tertunda akibat penutupan pemerintahan terpanjang dalam sejarah. Adapun, pada kuartal II/2025, ekonomi AS mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,8%.

  • Ekonom Ungkap Lima Ancaman Besar Ekonomi RI di 2026

    Ekonom Ungkap Lima Ancaman Besar Ekonomi RI di 2026

    JAKARTA – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memperingatkan bahwa tahun 2026 berpotensi menjadi periode penuh tekanan bagi perekonomian Indonesia. 

    Dia menilai target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,3 persen sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sulit diwujudkan karena kondisi lapangan menunjukkan tantangan yang jauh lebih berat.

    “Terlepas dari target RPJMN bahwa ekonomi akan tumbuh 6,3 persen tahun 2026, realitas lapangan sangat berbeda. Fenomena ini menggambarkan bahwa target untuk tumbuh 8 persen pada tahun 2029 semakin sulit untuk diwujudkan,” ujarnya dalam keterangannya, dikutip Selasa, 9 Desember.

    Wijayanto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 hanya berada di kisaran 4,9 –5,1 persen, dengan angka tengah sekitar 5 persen.

    Angka tersebut bahkan berpotensi lebih rendah apabila pemerintah gagal mengantisipasi lima jebakan ekonomi yang muncul akibat situasi maupun konsekuensi kebijakan.

    Dia menyebut, beberapa faktor akan memperberat kondisi tahun 2026, seperti kabinet baru yang masih beradaptasi, tekanan fiskal dan makro yang belum mereda, persaingan ekspor yang makin ketat, serta pelemahan sektor riil akibat persoalan struktural.

    “Ekonomi berpotensi tumbuh di bawah nilai tengah apabila Pemerintah tidak berhasil mengantisipasi beberapa lima jebakan ekonomi 2026, yang muncul akibat situasi atau konsekuensi dari kebijakan Pemerintah,” tuturnya.

    Berikut lima jebakan ekonomi pada tahun 2026 :

    1. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

    Wijayanto menyampaikan program KDMP dinilai rawan gagal karena dibentuk secara top-down, konsep yang belum matang, dan minim pelibatan masyarakat.

    Selain itu, KDMP dinilai berpotensi bersaing dengan usaha masyarakat dan memiliki dampak ekonomi yang terbatas.

    Menurutnya dengan alokasi Rp3 miliar per KDMP melalui kredit Bank Himbara yang dijamin Dana Desa, akan menimbulkan risiko kredit macet yan sangat tinggi.

    “Pengalaman BUMDES, hanya sekitar 5 persen yang berhasil, padahal melibatkan masyarakat dan dibangun dengan persiapan yang lebih matang. Success rate KDMP berpotensi lebih rendah,” tuturnya.

    2. Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD)

    Wijayanto menyampaikan proporsi TKD yang terus menurun memicu kesan resentralisasi dan dua pertiga provinsi sangat bergantung pada TKD, sementara sebagian besar kabupaten/kota menggunakan 80–85 persen APBD untuk belanja rutin.

    Pemangkasan TKD memangkas hingga 17,7 persen di APBN 2026 membuat banyak pemerintah daerah terancam menghadapi tekanan fiskal, bahkan untuk sekadar membiayai kebutuhan dasar.

    Ruang bagi daerah untuk meningkatkan PAD juga terbatas, sementara isu kenaikan PBB semakin sensitif setelah keluarnya fatwa haram dari MUI.

    “Pemangkasan TKD diperkirakan membuat sejumlah proyek daerah hilang dan memicu pemangkasan pegawai honorer. Imbasnya, peran daerah sebagai motor pertumbuhan ekonomi semakin berkurang,” tuturnya.

    3. Potensi Bencana Alam

    Menurut Wijayanto, Indonesia menghadapi peningkatan risiko bencana akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan di dalam negeri.

    Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi potensi berbagai bencana, termasuk siklon, pada awal 2026.

    Sementara itu, anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turun signifikan dari Rp1,43 triliun di APBN 2025 menjadi hanya Rp491 miliar dalam APBN 2026. 

    Pemotongan TKD juga membuat pemerintah daerah makin terbatas dalam pencegahan maupun penanganan bencana.

    “Selain membutuhkan anggaran rehabilitasi, bencana juga menghambat aktivitas ekonomi dan memberi tekanan bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB),” jelasnya.

    4. Dramatisasi Pemberantasan Korupsi

    Wijayanto menyoroti perbedaan besar antara metode penghitungan nilai korupsi di negara maju dan Indonesia.

    Menurut dia, negara maju menghitung kerugian riil, sementara Indonesia memasukkan potensi kerugian yang belum tentu terjadi.

    Dia menilai sejumlah kasus menunjukkan kejanggalan, seperti kasus PT Timah dengan nilai dugaan korupsi Rp300 triliun sementara PDRB Bangka Belitung hanya Rp75 triliun.

    Hal serupa juga terlihat pada kasus oplosan Pertalite yang disebut merugikan negara Rp968 triliun, padahal total subsidi BBM dan LPG 2018–2023 hanya Rp806 triliun dan total penjualan Pertalite Rp1.122 triliun.

    Kasus PT ASDP Indonesia Ferry pun dinilai bermasalah karena perbedaan metode valuasi.

    Menurutnya, pembesaran nilai korupsi memunculkan efek domino negatif. “Efeknya merusak reputasi bangsa, memperburuk index korupsi, menimbulkan public apathy, pengusaha takut berbisnis dan investor takut berinvestasi. Sehingga pertumbuhan PDB tertekan ke bawah,” ungkapnya.

    5. BUMN Sakit dan Penugasan Tidak Realistis

    Wijayanto menyatakan bahwa meskipun Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund menunjukkan komitmen kuat, lembaga ini mewarisi banyak BUMN tidak sehat yang membutuhkan restrukturisasi besar.

    Adapun saat ini, 95 persen dividen BUMN hanya berasal dari delapan perusahaan, terutama empat bank besar. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari sekitar 1.000 BUMN berada dalam kondisi tidak optimal.

    Ia menyampaikan penugasan yang dianggap tidak realistis seperti pembangunan peternakan ayam, kampung haji, hingga proyek waste to energy semakin membebani kinerja BUMN.

    Wijayanto menilai Danantara perlu diberi ruang lebih luas untuk berinovasi agar dapat berkembang layaknya Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia dalam 10 tahun mendatang.

  • Kenapa Ekspansi Fiskal PM Jepang Bikin Gentar Pasar Global?

    Kenapa Ekspansi Fiskal PM Jepang Bikin Gentar Pasar Global?

    Jakarta –

    Mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meredam lonjakan biaya hidup adalah agenda utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi sejak dilantik pada Oktober lalu. Misinya tidak mudah, akibat tekanan inflasi yang terus membandel.

    Takaichi, 64 tahun, berupaya menghindari nasib pendahulunya, Shigeru Ishiba, yang hanya bertahan sekitar satu tahun sebelum tersingkir akibat kekecewaan publik, terutama karena inflasi yang tak kunjung terkendali.

    Sebagai pengagum mendiang Perdana Menteri Shinzo Abe, Takaichi bertekad melanjutkan warisan Abenomics. Doktrin tersebut mendiktekan serangkaian kebijakan yang mengandalkan pelonggaran moneter secara agresif, stimulus fiskal, dan reformasi struktural. Langkah ini diyakini ampuh untuk menarik Jepang keluar dari spiral deflasi berkepanjangan yang ditandai penurunan harga dan lemahnya belanja konsumen.

    Namun, ekonomi Jepang — terbesar keempat di dunia — justru menyusut pada kuartal ketiga. Hal ini menambah tekanan politik dan ekonomi terhadap pemerintahan baru di Tokyo.

    Sebagai respons, Takaichi bulan lalu meluncurkan paket belanja besar-besaran untuk mendongkrak pertumbuhan dan menopang daya beli rumah tangga. Paket senilai US$ 135 miliar itu mencakup bantuan tunai bagi orang tua serta subsidi energi.

    Dapatkah stimulus mendongkrak pertumbuhan?

    Werner Pasha, pakar Jepang dan profesor di Institute of East Asian Studies, Universitas Duisburg-Essen, meragukan bahwa dana stimulus akan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi secara berarti.

    “Pertama, tambahan permintaan akan meningkatkan tekanan inflasi, mungkin sudah terasa dalam jangka pendek, dan pasti dalam jangka menengah,” ujarnya kepada DW. “Kedua, patut dipertanyakan apakah pemerintah benar-benar mampu meningkatkan belanja efektif secepat yang diinginkan. Di masa lalu, hal itu tidak terjadi.”

    Kepada DW, Estevez-Abe mengatakan Takaichi menjanjikan investasi di beragam sektor strategis—mulai dari kecerdasan buatan, semikonduktor, bioteknologi, hingga antariksa dan pelayaran. “Namun niat ini lebih terlihat seperti daftar harapan ketimbang rencana strategis yang matang,” ujarnya.

    Dia menilai belanja tambahan justru “obat yang keliru” bagi masalah Jepang, yang bersumber dari tantangan struktural: populasi menua dan menyusut, kurangnya investasi pendidikan publik, serta alokasi modal ke sektor-sektor yang tidak efisien.

    “Saya tidak melihat anggaran Takaichi, maupun pernyataannya sejauh ini, menyentuh akar persoalan tersebut,” katanya.

    Keuangan publik dalam kondisi rapuh

    Di sisi lain, rencana belanja ekspansif berisiko semakin membebani kas negara. Jepang saat ini pun sudah memegang rekor sebagai negara industri dengan beban utang tertinggi—sekitar 250 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    Meski demikian, Jepang sejauh ini terhindar dari krisis pembiayaan, terutama karena struktur utangnya. Seluruh obligasi pemerintah diterbitkan dalam mata uang yen, dan lebih dari 90 persen dipegang institusi domestik — lebih dari setengahnya oleh bank sentral.

    Walau pemerintah sarat utang, perekonomian Jepang secara keseluruhan tergolong “kaya,” kata Franz Waldenberger, Direktur German Institute for Japanese Studies. Jepang memiliki rasio aset luar negeri bersih terhadap PDB yang “termasuk tertinggi di dunia.”

    “Saya menyebutnya negara kaya, pemerintah miskin,” ujarnya.

    Imbal hasil naik, inflasi membandel

    Namun ekonomi yang lesu dan gelontoran stimulus terbaru mulai mendorong naik beban utang. Tingkat kupon obligasi pemerintah Jepang juga terus naik dalam beberapa bulan terakhir.

    Imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun — tingkat pengembalian total tahunan bagi investor—melonjak menjadi 1,92 persen, tertinggi dalam hampir dua dekade.

    “Pasar obligasi Jepang sedang berada di tepi luka yang diciptakannya sendiri,” kata Alicia Garcia-Herrero, kepala ekonom Asia-Pasifik di bank investasi Prancis Natixis. Dia menyebut belanja agresif Tokyo sebagai “perjudian menggandakan taruhan pada kartu yang sudah kalah.”

    Inflasi sendiri tetap bertahan di atas target bank sentral sebesar 2 persen. Sebagai negara yang miskin sumber daya, Jepang sangat bergantung pada impor pangan, energi, dan bahan mentah. Yen yang lemah memperparah tekanan harga karena impor menjadi lebih mahal.

    “Inflasi hanya akan turun jika yen menguat. Tapi itu memerlukan kenaikan suku bunga, yang justru akan memperberat kemampuan pemerintah untuk berutang,” kata Estevez-Abe. Ia menyebut rencana Takaichi sebagai situasi Catch-22—serba salah.

    Bank Sentral Jepang terakhir menaikkan suku bunga dari 0,25 persen menjadi 0,5 persen pada Januari, lalu menahannya hingga kini. Spekulasi pun menguat bahwa kenaikan lanjutan akan dibahas dalam rapat 18–19 Desember mendatang.

    Kekhawatiran pembalikan carry trade

    Kombinasi suku bunga yang lebih tinggi dan imbal hasil obligasi yang meningkat memicu kekhawatiran di pasar keuangan global terkait potensi pembalikan praktik carry trade mata uang yen.

    Selama puluhan tahun, investor global memanfaatkan pinjaman murah dalam yen untuk membeli aset berimbal hasil lebih tinggi di luar negeri, seperti saham AS dan obligasi Treasury. Skema ini bergantung pada suku bunga rendah dan yen yang lemah.

    Jika suku bunga Jepang naik dan yen menguat, carry trade berpotensi berbalik arah — memicu gejolak pasar dan menekan valuasi aset berisiko, termasuk saham teknologi dan kripto.

    “Kondisi ini menyulut ketakutan akan runtuhnya yen carry trade, skema global senilai US$ 20 triliun,” kata Garcia-Herrero, menyebutnya sebagai mesin gelembung aset dari Wall Street hingga pasar berkembang.

    Meski kecil kemungkinan berujung krisis finansial besar seperti 2008/2009, dampaknya tetap bisa signifikan: penurunan saham 5–12 persen dan lonjakan imbal hasil obligasi hingga 20–40 basis poin.

    Pasha menyebut yen carry trade sebagai fenomena makroekonomi yang “aneh,” yang berkontribusi pada euforia bitcoin dan valuasi ekstrem saham teknologi dan AI.

    Dari sudut pandang itu, ia menilai berkurangnya praktik ini justru patut disambut. Namun ia mengingatkan, “pasar bisa menjadi tidak stabil dan lepas kendali jika arus keuangan berubah terlalu drastis.”

    Meski begitu, dia menegaskan, gejolak finansial semata masih akan lebih ringan dampaknya dibanding guncangan dunia nyata—seperti perang dagang AS–Cina yang memburuk atau pandemi baru.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Menkeu Purbaya Ungkap Prabowo Setuju Rp 200 T Diguyur ke Bank”

    (ita/ita)

  • Indonesia Sport Summit 2025, InJourney Ungkap Upaya Perkuat Ekonomi Kreatif

    Indonesia Sport Summit 2025, InJourney Ungkap Upaya Perkuat Ekonomi Kreatif

    Jakarta –

    PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney mendukung penuh penyelenggaraan Indonesia Sport Summit (ISS) 2025. InJourney menilai forum ini penting untuk memperkuat kontribusi olahraga sebagai katalis pengembangan pariwisata nasional sekaligus mendorong kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto mencapai 10 persen pada 2045.

    Direktur Utama InJourney, Maya Watono menjelaskan bahwa ISS 2025 merupakan tonggak awal ekosistem sport tourism Indonesia.

    “Ini pertama kalinya Indonesia memiliki sport summit. Harapannya, ke depan ISS dapat menjadi Sport Summit Internasional, tempat para pemangku kepentingan global bertukar pikiran mengenai bagaimana momentum olahraga mampu memperkuat pariwisata dan menggerakkan ekonomi kreatif di Indonesia,” tutur Maya melalui keterangan tertulis, Senin, (8/12/2025).

    Maya menambahkan, ekosistem pariwisata memiliki potensi besar sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia di masa depan. Event olahraga, menurutnya, terbukti menjadi katalis kuat peningkatan pergerakan wisatawan, eksposur global, dan aktivitas ekonomi daerah.

    Sebagai holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata, dalam beberapa tahun terakhir InJourney telah menghadirkan sejumlah event olahraga berskala dunia seperti Grand Prix of Indonesia di Mandalika, F1 Powerboat, Aquabike Jetski World Championship dan beberapa event kolaborasi seperti Borobudur Marathon dan Pocari Sweat Run Lombok. Rangkaian event tersebut tidak hanya menyedot perhatian publik di lebih dari 200 negara, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang terukur.

    Di Mandalika, penyelenggaraan MotoGP Grand Prix of Indonesia pada 3-5 Oktober 2025 mencatat 140.324 pengunjung, melibatkan 3.000 pekerja lokal dan 600 UMKM, serta menghasilkan dampak ekonomi sebesar Rp4,96 triliun. Sementara itu, penyelenggaraan event di kawasan tersebut pada 2024 berkontribusi sekitar Rp4,5 triliun terhadap ekonomi nasional.

    Lebih lanjut, Maya menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan event global tersebut tidak terlepas dari penguatan ekosistem pariwisata yang terintegrasi, mulai dari infrastruktur, aksesibilitas, hospitality, hingga kesiapan komunitas lokal.

    “Olahraga adalah kekuatan untuk mendorong pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi nasional. Melalui ISS 2025, kami ingin memastikan Indonesia terus bergerak menuju standar global dalam penyelenggaraan sport event dan pengembangan destinasi,” tutup Maya.

    (prf/ega)

  • Jalan Lebar Indonesia Dominasi AI Regional

    Jalan Lebar Indonesia Dominasi AI Regional

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia membutuhkan dukungan arus data berkualitas dan infrastruktur yang mumpuni untuk merealisasikan potensi kecerdasan buatan (AI) yang diperkirakan mencapai US$140 miliar atau Rp2.324 triliun pada 2030.

    Dalam laporan bertajuk Empowering Indonesia 2025 yang dirilis Twimbit, kontribusi AI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional diprediksi mencapai ratusan miliar dolar. 

    Sektor manufaktur diproyeksikan mencatat kontribusi terbesar dengan nilai sekitar US$357 miliar atau 9% dari total PDB sektoral dalam skenario penerapan AI nasional. 

    Sementara itu sektor perdagangan grosir dan ritel serta agrikultur masing-masing senilai US$279 miliar atau  6% dari PDB dan US$291 miliar atau 4% dari PDB. 

    Dalam laporan yang disadur dari The Wall Street Journal (WSJ), Indonesia disebut sebagai “AI hot spot” baru di Asia. 

    Pembangunan pusat data bertenaga chip AI generasi terbaru di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa permintaan komputasi nasional meningkat pesat. WSJ memperkirakan pasar AI di Indonesia akan tumbuh sekitar 30% per tahun dalam lima tahun ke depan, mencapai nilai US$2,4 miliar.

    Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda menilai perkembangan AI dapat melesat jika didukung infrastruktur yang memadai dan SDM yang adaptif. 

    “Yang dapat mengakses AI secara optimal saat ini ya masyarakat dan bisnis yang sudah mapan. Terkait dengan harga jual yang masih tinggi dan juga penggunaannya yang masih terbatas bagi pelaku usaha mikro,” kata Huda kepada Bisnis, Kamis (4/12/2025).

    Pekerja menggunakan AI

    Huda juga mengatakan dengan ragam budaya dan bahasa yang dimiliki Indonesia, peluang untuk pengembangan Large Laguage Model (LLM) AI juga makin terbuka. Indonesia sendiri memiliki lebih dari 700 suku dengan ratusan bahasa. 

    Huda meyakini ke depan akan makin banyak inovasi bahasa yang digunakan di dalam pemrograman AI. 

    “Bahasa dari daerah sangat mungkin dimasukkan dalam LLM karena akan memudahkan bagi masyarakat di daerah untuk menggunakan AI secara optimal,” kata Huda. 

    Ketua Indonesia Fintech Society (IFSoc) Rudiantara menjelaskan implementasi AI bergantung pada tiga unsur utama: ketersediaan data yang kontinu dan berkualitas, algoritma yang mumpuni, serta infrastruktur memadai seperti data center dengan kapasitas GPU. 

    Menurutnya, operator seluler memiliki keunggulan karena menghimpun volume data terbesar di Indonesia.

    Upaya Operator

    Operator telekomunikasi telah lebih dulu mengintegrasikan AI dalam bisnis dan layanan pelanggan. Telkomsel mengembangkan rangkaian solusi mulai dari asisten virtual Veronika, TED, fitur AI di MyTelkomsel, hingga kolaborasi dengan OpenAI untuk menghadirkan ChatGPT Go.

    Sementara itu, PT Indosat Tbk. (ISAT) menjadikan pengembangan AI sebagai inti transformasi menuju perusahaan teknologi berbasis AI. 

    Dalam laporan WSJ, Indosat disebut sebagai salah satu pemain Indonesia yang agresif membangun infrastruktur pusat data dan kapasitas komputasi berbasis GPU. 

    Rencana ekspansi Indosat bahkan menargetkan peningkatan kapasitas AI dari 20 megawatt menjadi 500 megawatt pada 2028 — lonjakan yang dinilai sebagai salah satu yang terbesar di kawasan.

    President Director & CEO Indosat, Vikram Sinha, menekankan bahwa transformasi digital nasional harus memberikan nilai tambah bagi Indonesia. “Modelnya sedang bergerak ke arah yang harus lebih adil bagi negara,” ujarnya, seperti dikutip The Wall Street Journal. Menurut WSJ, pandangan tersebut mencerminkan komitmen Indosat terhadap kedaulatan data dan pemerataan manfaat ekonomi digital.

    Vikram juga pernah menceritakan bahwa ia mendapat dorongan langsung dari CEO NVIDIA Jensen Huang yang berkata, “Kalau kamu percaya pada sesuatu, lakukan sepenuhnya.” Pesan ini menjadi penguat langkah Indosat untuk “all in” dalam pembangunan ekosistem AI nasional.

    CEO Indosat Vikram Sinha

    Transformasi Indosat juga tercermin dari kampanye AI untuk Kita Semua, yang memastikan adopsi AI dilakukan secara inklusif. Salah satu implementasi terdekatnya adalah Anti-Spam dan Anti-Scam berbasis AI. Dalam tiga bulan, fitur ini memblokir lebih dari 200 juta panggilan berisiko, memberikan peringatan untuk lebih dari 90 juta pesan mencurigakan, serta melindungi rata-rata 11,5 juta pelanggan per bulan.

    Indosat juga memperluas pemanfaatan AI di tingkat jaringan melalui pendirian AI-RAN Research Center di Surabaya, sebuah pusat inovasi AI untuk Radio Access Network pertama di Asia yang dibangun bersama Nokia dan NVIDIA.

    “Fasilitas ini menegaskan posisi Indonesia sebagai pelopor dalam pengembangan jaringan cerdas berbasis AI, sekaligus mendukung komitmen pemerintah untuk memperkuat kedaulatan digital nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,” kata Vikram.

  • ⁠Big Conference 2025: Menggapai Pertumbuhan Ekonomi 8%, Menilik Peran Danantara hingga Swasta

    ⁠Big Conference 2025: Menggapai Pertumbuhan Ekonomi 8%, Menilik Peran Danantara hingga Swasta

    Bisnis.com, JAKARTA — Dalam upaya menggapai target produk domestik bruto (PDB) sebesar 8%, berbagai pihak dilibatkan bahu-membahu menggeliatkan perekonomian mulai dari pemerintah hingga swasta.

    Adapun, Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Berbagai langkah sudah diambil, seperti memacu Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai sektor hingga mengalirkan investasi lewat sovereign wealth fund (SWF) Danantara Indonesia.

    Sebelumnya, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyampaikan proyek strategis nasional (PSN) dapat menjadi kunci untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 8% sesuai target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Direktur Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Ibnu Yahya mengatakan pihaknya memperkirakan PSN dapat memberikan tambahan pertumbuhan hingga 2,2% untuk 5 tahun ke depan. 

    “Saat ini sekitar 200-an proyek yang terdiri dalam 8 sektor, diperkirakan dapat meningkatkan pertumbuhan hingga 2% dalam beberapa tahun ke depan,” kata Ibnu dalam Bisnis Indonesia Forum, Kamis (23/10/2025). 

    Beberapa PSN yang diharapkan dapat memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu 7 program direktif presiden, 1 proyek pembangunan manusia dan kebudayaan, 10 proyek dan 2 program swasembada pangan, 41 proyek swasembada air. 

    Tak hanya itu, 13 proyek dan 3 program swasembada energi, 45 proyek dan 23 program hilirisasi, industrialisasi, dan transformasi digital, 44 proyek dan 38 program konektivitas dan kawasan, serta 9 proyek perumahan dan pemukiman. Alhasil, jika ditotal terdapat 236 PSN yang mesin penggerak perekonomian nasional. 

    “Konsolidasi mencapai visi-visi Asta Cita melalui strategi kebijakan, program prioritas, serta PSN untuk percepatan pertumbuhan ekonomi 7-8% telah dilakukan dan menghasilkan beberapa capaian-capaian dalam satu tahun pemerintahan,” ujarnya. 

    Hal ini seiring dengan terjaganya pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% pada pertengahan tahun ini. Di sisi lain, Indonesia juga mampu menjaga inflasi tetap terkendali di 2,65% pada September 2025, mempertahankan defisit di bawah 3% terhadap PDB dan pengendalian rasio utang 39,9% pada Juni 2025.

    “Namun itu semua belum cukup, Indonesia perlu tumbuh lebih tinggi lagi untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. 

    Di samping itu, implementasi program prioritas presiden dan proyek strategis nasional membutuhkan berbagai sumber pendanaan seperti kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, BUMN dan swasta.

    Aksi Danantara Indonesia

    Dalam memacu pertumbuhan ekonomi, Danantara Indonesia siap bermanuver pada 2026 lewat sejumlah proyek di sektor riil lewat pembangkit energi sampah menjadi listrik (PSEL) hingga sektor keuangan lewat pasar modal.

    Dalam rapat tertutup yang berlangsung pada Senin (1/12/2025), Danantara memaparkan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun 2026 sebagai kewajiban konsultatif sesuai UU No. 16/2025 tentang Holding Investasi.

    CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa roadmap investasi 2026 akan memperkuat ketahanan ekonomi dan mendukung transformasi nasional.

    “Roadmap investasi kami disusun dengan pendekatan terukur, berorientasi pada penciptaan nilai lintas generasi. Mandat kami jelas, menghadirkan imbal hasil sehat bagi negara sambil memastikan setiap investasi memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dan mendorong transformasi nasional,” ujar Rosan, Senin (1/12/2025).

    Adapun strategi Danantara untuk 2026 akan mencakup pengembangan proyek strategis, penguatan sektor prioritas, serta diversifikasi portofolio lintas kelas aset dan geografi. Investasi juga bakal memadukan proyek jangka panjang dengan opsi publik dan privat untuk menghasilkan arus kas stabil.

    Di samping itu, pendekatan terukur menjadi prinsip utama. Rosan menyebutkan bahwa setiap keputusan investasi disebut perlu menjaga nilai aset negara, sekaligus memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

    “Kami membangun portofolio dengan landasan kehati-hatian dan diversifikasi yang kuat,” pungkas Rosan.

    Danantara juga menerapkan kerangka klasifikasi proyek strategis yang ketat. Setiap investasi harus sejalan dengan aspirasi pembangunan nasional, memiliki dampak sosial-lingkungan signifikan, serta tetap layak secara komersial.

    Salah satu contoh proyek strategis adalah Proyek Kampung Haji di Makkah melalui Inpres No. 15/2025. Inisiatif ini dirancang meningkatkan kualitas akomodasi jamaah haji Indonesia dan berpotensi membuka 7.500 lapangan kerja, dengan nilai ekonomi lebih dari Rp2,5 triliun per tahun.

    Proyek domestik lain yang dipaparkan adalah waste-to-energy (WtE), mendukung ketahanan energi dan pengelolaan sampah nasional. Proyek ini diproyeksikan menciptakan 3.500–4.500 lapangan kerja selama konstruksi dan memberikan kontribusi hingga Rp1,6 triliun per tahun terhadap PDB.

    Danantara Indonesia juga berkomitmen terlibat dalam pendalaman pasar modal nasional, termasuk di instrumen saham. Manajemen membeberkan sejumlah kriteria saham yang bakal dibeli Danantara untuk berinvestasi.

    50 PSN Ditawarkan ke Swasta

    Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap rencana pendanaan dari pembangunan 50 proyek jalan tol yang masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa 50 PSN tersebut bakal ditawarkan ke swasta lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    “PSN ya pelan-pelan kita bereskan. Tapi mungkin tol akan kita dorong ke KPBU, Kerja Sama Badan Usaha dengan pemerintah,” katanya saat ditemui di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

    Saat dikonfirmasi apa upaya yang bakal dilakukan pemerintah guna meningkatkan minat badan usaha, Dody belum merinci secara detail. Dia mengaku tengah menggodok skema tersebut.

    Nantinya, pendanaan kreatif itu tak hanya akan diimplementasikan untuk proyek jalan tol saja. Melainkan juga akan diterapkan untuk proyek Bendungan.

    “Ya semaksimalnya, kan [akan ditawarkan ke swasta]. Mayoritas, akan diusahakan nanti tidak cuma tol, bendungan juga sama,” pungkasnya singkat.