Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Rupiah menguat dipicu ekspektasi pelonggaran moneter AS

    Rupiah menguat dipicu ekspektasi pelonggaran moneter AS

    Isu pergantian Menkeu memunculkan keraguan investor terhadap kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia, sehingga memicu aksi wait and see di pasar keuangan,

    Jakarta (ANTARA) – Research and Development Indonesia Commodity and Derivatives Exchange ICDX Taufan Dimas Hareva di Jakarta, Rabu mengatakan, penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipicu ekspektasi pelonggaran moneter Amerika Serikat (AS).

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Rabu sore menguat sebesar 12 poin atau 0,07 persen menjadi Rp16.470 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.482 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga menguat ke level Rp16.457 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.462 per dolar AS.

    “Rupiah pada perdagangan Rabu, 10 September 2025, dibuka menguat di kisaran Rp16.432–Rp16.463 per dolar AS dan bahkan sempat menjadi mata uang terkuat di Asia pada awal sesi. Penguatan ini terutama dipicu oleh ekspektasi pelonggaran moneter Amerika Serikat yang menekan dolar global,” ucapnya.

    Rupiah juga memperoleh sentimen positif dari harapan penurunan suku bunga The Fed seiring data tenaga kerja AS yang melemah, kendati rilis data inflasi AS malam ini berpotensi mengubah arah sentimen global.

    Meninjau sentimen dari dalam negeri, intervensi Bank Indonesia (BI) dinilai mampu menenangkan volatilitas. Namun, kepercayaan pasar tetap menunggu konsistensi kebijakan fiskal di bawah kepemimpinan baru Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa.

    “Isu pergantian Menkeu memunculkan keraguan investor terhadap kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia, sehingga memicu aksi wait and see di pasar keuangan,” kata Taufan.

    Pada kesempatan lain, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai Menkeu terpilih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang belum sempat dituntaskan pendahulunya.

    Dalam jangka panjang, tantangan utama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ialah upaya meningkatkan rasio pajak.

    Hal itu mengingat rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih relatif stagnan, bahkan lebih rendah dibandingkan sejumlah negara di Asia selama beberapa tahun terakhir.

    Jika melihat rekam jejak, ujar Yusuf, Purbaya bukanlah sosok baru dalam dunia kebijakan ekonomi. Namun, apa yang ditunggu oleh pasar adalah sejauh mana pengalaman Purbaya di berbagai posisi selama ini dapat benar-benar diterjemahkan untuk menjawab tantangan konkret dan menyelesaikan masalah Kemenkeu.

    Apalagi, kata dia, lingkup tugas di Kemenkeu jelas berbeda karena cenderung lebih luas dan kompleks, serta menuntut kapasitas koordinasi fiskal yang jauh lebih tinggi dibandingkan peran sebelumnya.

    Menurut Yusuf, terlalu dini untuk memberikan penilaian terhadap Purbaya. Biasanya, pasar disebut akan menunggu tindak lanjut dan arah kebijakan Menkeu baru melalui proses yang tidak instan

    “Pasar akan menakar apakah kebijakan fiskal tetap dijalankan secara prudent, sekaligus menilai langkah-langkah jangka pendek, misalnya sejauh mana strategi baru mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi,” ujar Yusuf.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indef sebut deindustrialisasi ubah struktur ketenagakerjaan Indonesia

    Indef sebut deindustrialisasi ubah struktur ketenagakerjaan Indonesia

    peran industri manufaktur menurun, mereka yang bekerja di sektor industri ini beralih ke sektor lain, di sektor jasa dan banyak yang di sektor informal

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Program Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini mengatakan deindustrialisasi menyebabkan perubahan struktural pada ketenagakerjaan Indonesia, yang banyak beralih sebagai pekerja informal atau pekerja gig economy.

    “Kebijakan yang tidak sinkron dan tidak adanya strategi khusus untuk menumbuhkan industri manufaktur, menyebabkan kontribusinya (terhadap produk domestik bruto/PDB) terus menurun. Ini menyebabkan adanya perubahan struktural dari tenaga kerja Indonesia,” kata Eisha dalam diskusi yang digelar secara daring di Jakarta, Rabu.

    “Ketika adanya penurunan kontribusi dan peran industri manufaktur yang menurun, mereka yang bekerja di sektor industri ini beralih ke sektor lain, di sektor jasa dan banyak yang bekerja di sektor informal,” imbuhnya.

    Ia menambahkan deindustrialisasi juga menjadi penyebab dari tidak meningkatnya upah riil, mengingat industrialisasi atau sektor manufaktur merupakan penopang di negara-negara terutama negara maju.

    Eisha mengatakan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada industrialisasi dapat memberikan nilai tambah yang tinggi terhadap produk jadi (output) yang dihasilkan.

    Namun, berdasarkan data Indef, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Indonesia hanya 18,98 persen. Kontribusi penyerapan tenaga kerja pada industri pengolahan pun menurun dari 13,83 persen di tahun 2014, menjadi 13,63 persen tahun lalu.

    Dengan beralihnya tenaga kerja Indonesia dari sektor industri ke sektor informal, Eisha menilai hal ini memberikan ketidakstabilan atas jaminan penghidupan atau pekerjaan yang layak bagi pekerja.

    “Sektor informal juga memberikan pendapatan, tapi secara jaminan kesejahteraan, ini sangat tidak stabil karena sewaktu-waktu mereka bisa bekerja, sewaktu-waktu mereka tidak bekerja, tidak mendapatkan pendapatan. Ini akan memberikan dampak terhadap daya beli masyarakat,” ujar Eisha.

    Untuk itu, ia meminta pemerintah agar fokus untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja. Terlebih, masyarakat juga menuntut hal tersebut melalui “17+8” dan pemerintah merespons dengan reshuffle atau penyegaran kabinet.

    “Membuka lapangan kerja yang luas itu juga perlu, sangat urgent untuk dilakukan oleh pemerintah,” kata Eisha.

    “Refreshment di dalam kabinet ini harusnya bisa mendorong program-program yang bisa mendorong kepada daya beli masyarakat dan peningkatan income masyarakat,” imbuhnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Lampung Ngadu ke Mentan: Harga Singkong Anjlok-Banjir Impor

    Gubernur Lampung Ngadu ke Mentan: Harga Singkong Anjlok-Banjir Impor

    Jakarta –

    Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama empat bupati dari Provinsi Lampung bertemu Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Selasa (9/9/2025). Pertemuan tersebut membahas persoalan anjloknya harga singkong di Lampung.

    Untuk diketahui, permasalahan anjloknya harga singkong ini telah terjadi sejak Mei 2025. Anjloknya harga komoditas tersebut disebabkan oleh banjirnya impor tepung tapioka yang akhirnya menyebabkan tidak terapnya singkong dalam negeri oleh produsen tapioka.

    Lebih lanjut, dalam pertemuan dengan Amran, Rahmat menyampaikan bahwa Lampung merupakan sentra singkong nasional dengan kontribusi hampir 70% produksi singkong Indonesia. Namun, harga singkong terus tertekan akibat masuknya impor tepung tapioka yang membuat produk lokal sulit bersaing.

    “Bersama beberapa bupati kami menghadap Pak Menteri karena menghadapi permasalahan harga singkong di Provinsi Lampung yang terus turun. Saat ini kita sedang mengusahakan agar harga bisa segera distabilkan dan diseragamkan, tidak hanya di Lampung tapi juga di seluruh Indonesia,” kata Rahmat, dalam keterangannya, dikutip Rabu (10/9/2025).

    Rahmat menegaskan, potensi ekonomi singkong di Lampung sangat besar. Total Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor singkong hingga turunannya diperkirakan mencapai hampir Rp 50 triliun. Sekitar satu juta keluarga di Lampung menggantungkan hidup dari singkong, dengan lahan tanaman yang lebih luas dibandingkan padi dan jagung.

    “Lampung sebenarnya sangat mampu memenuhi kebutuhan lokal. Namun, petani tetap miskin karena harga singkong ditekan impor. Jika kondisi ini terus berlanjut, petani bisa berhenti menanam singkong. Karena itu, kami meminta perhatian pemerintah pusat agar tata niaga singkong segera dibenahi,” ujarnya.

    Kemudian, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menambahkan, permasalahan harga singkong yang dialami petani tidak hanya terkait fluktuasi pasar, tetapi juga potongan harga yang sangat besar serta masuknya impor.

    Ia mengungkap, meski Kementan telah menetapkan harga singkong paling rendah Rp 1.350/kg, namun terdapat potongan yang dialami oleh petani. Hal ini yang menyebabkan petani sulit balik modal.

    “Persoalan harga singkong ini bukan hal baru. Pertama, ada masalah potongan harga yang sangat tinggi 50% hingga 60% dari harga Rp 1.350/kg. Ini jelas membuat petani menderita, bahkan modal pun tidak kembali. Kedua, masalah impor yang semakin menekan harga di tingkat petani. Semua persoalan ini tadi sudah kami sampaikan ke Pak Menteri,” ujar Mikdar yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Pansus Tata Niaga Singkong.

    Dia meminta agar pemerintah pusat segera melakukan langkah konkret untuk mengatasi anjloknya harga singkong dan melarang impor tapioka.

    “Harapan kami, kementerian segera memastikan kualitas singkong nasional, melarang impor berlebih, serta menetapkan singkong sebagai salah satu komoditas prioritas. Dengan begitu, kestabilan harga dapat terjaga. Bahkan tadi juga dibahas peluang agar BUMN bisa masuk mendukung pembangunan pabrik di sentra produksi singkong,” jelas Mikdar.

    Merespon hal aduan tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berjanji segera mengeluarkan surat resmi terkait penetapan harga minimal singkong yang berlaku secara nasional.

    “Regulasi ini harus kita kawal bersama. Saya akan buatkan surat agar harga singkong minimal sesuai regulasi harga di Lampung, sehingga petani punya jaminan harga. Kita tidak boleh membiarkan petani terus merugi,” tegas Amran.

    Selain itu, Amran mendorong peningkatan produksi singkong dengan kualitas pati lebih tinggi agar kebutuhan industri dalam negeri terpenuhi, sekaligus memperkuat posisi tawar petani di hadapan pabrik.

    “Saya mau singkong Lampung bisa 70 ton per hektar. Saya minta Pak Sekjen memanggil tim khusus. Nanti akan saya ajarkan langsung supaya bisa diterapkan di Provinsi Lampung. Kita kawal regulasi sistem tata niaga singkong, petani untung tapi pabrik juga tidak dirugikan”tutup Amran.

    (ada/rrd)

  • Menkeu Purbaya: Kesejahteraan rakyat naik dalam 10 bulan era Prabowo

    Menkeu Purbaya: Kesejahteraan rakyat naik dalam 10 bulan era Prabowo

    Perekonomian Indonesia tetap dapat dijaga stabil. Kesejahteraan rakyat meningkat dan berbagai program unggulan sudah menunjukkan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan dalam 10 bulan pertama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Dalam 10 bulan terakhir, di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap dapat dijaga stabil. Kesejahteraan rakyat meningkat dan berbagai program unggulan sudah menunjukkan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Rabu.

    Dia menyoroti salah satu indikator perbaikan kesejahteraan terlihat pada penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan.

    Menurutnya, sepanjang 2025 telah tercipta 3,59 juta lapangan pekerjaan, sehingga secara agregat berdampak pada penurunan TPT menjadi 4,76 persen. Tahun lalu, TPT tercatat berada pada level 4,82 persen.

    Persentase itu merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan TPT pada bulan Februari 2025 dan 2024.

    Bersamaan dengan itu, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,47 persen dari sebelumnya 9,03 persen, atau menjadi 23,9 juta masyarakat miskin dari sebelumnya 25,2 juta orang.

    Di sisi lain, indikator perekonomian juga menunjukkan pergerakan yang stabil.

    Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2025 tercatat sebesar 5,12 persen, inflasi terkendali pada level rendah, dan rasio utang termasuk yang terendah di antara negara G20 dengan level 39,8 persen.

    Neraca perdagangan mencatat surplus, sementara defisit APBN terkendali dalam batas aman sebesar 2,78 persen produk domestik bruto (PDB) untuk outlook 2025.

    Stok beras nasional pun terjaga aman dengan jumlah lebih dari 4 juta ton.

    Purbaya juga menyoroti program-program prioritas Prabowo yang diyakini telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, dan lain sebagainya.

    Purbaya hari ini melaksanakan rapat kerja perdana bersama Komisi XI DPR RI dengan jabatan barunya sebagai Bendahara Negara.

    Dalam rapat itu, dia mengatakan bakal menyesuaikan gaya bicaranya dengan tanggung jawab sebagai Menkeu. Ia mengaku memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam berbicara ketika menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS. Namun dalam rapat ini, ia memilih untuk menyampaikan sesuai dengan naskah yang telah disiapkan oleh staf Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya bidik kontribusi Danantara ke investasi meningkat hingga 2029

    Purbaya bidik kontribusi Danantara ke investasi meningkat hingga 2029

    Ke depan, diharapkan kontribusi investasi dari Danantara terus meningkat hingga tahun 2029, sejalan dengan meningkatnya kontribusi swasta.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana meningkatkan kontribusi investasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) secara konsisten hingga 2029.

    Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Rabu, Purbaya menyebut dibutuhkan percepatan investasi agar pertumbuhan ekonomi dapat didorong lebih tinggi.

    Hal itu akan diwujudkan dengan menguatkan peran swasta dan Danantara sebagai sovereign wealth fund, agar percepatan investasi tak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Ke depan, diharapkan kontribusi investasi dari Danantara terus meningkat hingga tahun 2029, sejalan dengan meningkatnya kontribusi swasta,” kata dia.

    Menurutnya, investasi strategis yang dilakukan oleh Danantara diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif yang mempunyai nilai tambah tinggi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan.

    Pemerintah pun turut hadir melalui APBN sebagai katalis untuk menggairahkan peran swasta.

    Maka dari itu, dia berharap Danantara dan swasta dapat berkontribusi besar sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

    Secara paralel, APBN juga terus menggelontorkan dukungan untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

    Dukungan itu diarahkan untuk proyek-proyek prioritas yang mempunyai daya ungkit terhadap pertumbuhan, di antaranya perumahan, infrastruktur pendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.

    Dalam paparannya, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada Rancangan APBN (RAPBN) 2026 ditargetkan sebesar 5,4 persen, lebih tinggi dari target APBN 2025 sebesar 5,2 persen.

    Dari sisi komponen PDB, proyeksi investasi melambat dari 5,5 persen tahun ini menjadi 5,2 persen tahun depan. Sebaliknya, target pertumbuhan konsumsi rumah tangga meningkat dari 5,0 persen tahun ini menjadi 5,2 persen tahun depan. Pun dengan ekspor yang naik dari 5,4 persen menjadi 6,7 persen.

    Adapun dari segi sektor, pertanian diperkirakan tumbuh 4,1 persen, manufaktur 5,2 persen, serta informasi dan komunikasi 8,0 persen pada tahun depan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Pertanian pastikan atasi persoalan singkong di Lampung

    Menteri Pertanian pastikan atasi persoalan singkong di Lampung

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memastikan langkah konkret dalam mengatasi persoalan singkong di Lampung demi meningkatkan kesejahteraan petani di daerah tersebut.

    “Pemerintah (pusat) berkomitmen dalam mencari solusi jangka pendek maupun panjang,” kata Mentan saat menerima kunjungan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama empat bupati dari provinsi tersebut di Jakarta, Selasa.

    Pertemuan tersebut membahas persoalan anjloknya harga singkong di Lampung yang berdampak langsung terhadap jutaan petani di daerah tersebut.

    Mentan menyambut baik laporan tersebut dan berjanji segera mengeluarkan surat resmi terkait penetapan harga minimal singkong yang berlaku secara nasional.

    “Regulasi ini harus kita kawal bersama. Saya akan buatkan surat agar harga singkong minimal sesuai regulasi harga di Lampung, sehingga petani punya jaminan harga. Kita tidak boleh membiarkan petani terus merugi,” tegas Mentan.

    Selain itu, Amran mendorong peningkatan produksi singkong dengan kualitas pati lebih tinggi agar kebutuhan industri dalam negeri terpenuhi sekaligus memperkuat posisi tawar petani di hadapan pabrik.

    “Saya mau singkong Lampung bisa 70 ton per hektare. Saya minta Pak Sekjen memanggil tim khusus. Nanti saya ajarkan langsung supaya bisa diterapkan di Provinsi Lampung. Kita kawal regulasi sistem tata niaga singkong, petani untung, pabrik juga tidak dirugikan,” kata Amran.

    Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan daerahnya merupakan sentra singkong nasional dengan kontribusi hampir 70 persen produksi singkong Indonesia. Namun, harga singkong terus tertekan akibat masuknya impor tepung tapioka dan singkong yang membuat produk lokal sulit bersaing.

    “Bersama beberapa bupati kami menghadap Pak Menteri, karena menghadapi permasalahan harga singkong di Provinsi Lampung yang terus turun. Saat ini kita sedang mengusahakan agar harga bisa segera distabilkan dan diseragamkan, tidak hanya di Lampung, tapi juga di seluruh Indonesia,” kata Rahmat.

    Rahmat menegaskan potensi ekonomi singkong di Lampung sangat besar. Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor singkong hingga turunannya diperkirakan mencapai hampir Rp50 triliun. Sekitar satu juta keluarga di Lampung menggantungkan hidup dari singkong, dengan lahan tanaman yang lebih luas dibandingkan padi dan jagung.

    “Jika kondisi ini terus berlanjut, petani bisa berhenti menanam singkong. Karena itu, kami meminta perhatian pemerintah pusat agar tata niaga singkong segera dibenahi,” ujarnya.

    Empat bupati yang mendampingi Gubernur Lampung dalam pertemuan tersebut adalah Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, dan Bupati Mesuji Elfianah.

    Keempat bupati kompak menyampaikan bahwa tanpa regulasi tata niaga yang jelas, hubungan antara petani dan pabrik tidak pernah menemukan kesepakatan harga yang pasti.

    Anggota DPRD Provinsi Lampung Mikdar Ilyas menambahkan persoalan harga singkong tidak hanya karena fluktuasi pasar, tetapi juga akibat potongan harga tinggi hingga 60 persen dari harga Rp1.350 per kilogram.

    Ia menegaskan kondisi tersebut membuat petani menderita, karena modal tidak kembali, sementara masuknya impor turut menekan harga di tingkat petani.

    “Semua persoalan ini tadi sudah kami sampaikan ke Pak Menteri,” ujar Mikdar yang juga menjabat sebagai Ketua Pansus Tata Niaga Singkong.

    Ia mengapresiasi respons cepat Mentan Amran yang langsung menyiapkan solusi terkait penetapan harga singkong di pasar nasional, sehingga pihaknya akan terus mengawal agar kementerian terkait menutup keran impor dan menetapkan harga yang lebih proporsional.

    “Bahkan, tadi juga dibahas peluang agar BUMN bisa masuk mendukung pembangunan pabrik di sentra produksi singkong,” kata Mikdar.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Endang Sukarelawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jadi Menkeu, Purbaya Janji Tak Ada Kebijakan Aneh-aneh

    Jadi Menkeu, Purbaya Janji Tak Ada Kebijakan Aneh-aneh

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji tidak akan membuat kebijakan yang mengganggu investor, termasuk di pasar modal. Pernyataan ini sekaligus merespons Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang jatuh dua hari terakhir.

    Purbaya menekankan fokusnya adalah menggenjot laju pertumbuhan ekonomi.

    “Yang jelas kita tidak akan ambil kebijakan fiskal yang aneh-aneh, yang ada dioptimalkan sehingga menciptakan pertumbuhan yang cepat,” kata Purbaya merespons IHSG yang negatif di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Selain itu, menurut Purbaya sistem finansial akan lebih dioptimalkan untuk membiayai program pemerintah agar pertumbuhan ekonomi bisa berjalan lebih cepat.

    “Jadi ke depan sistem finansial kita akan lebih liquid untuk membiayai pertumbuhan ekonomi dan program pemerintah akan berjalan cepat dibandingkan sebelumnya,” terang Purbaya.

    Saat ini pemerintah sedang dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Di dalamnya dirancang target penerimaan negara sebesar Rp 3.147 triliun, sementara total belanja direncanakan sebesar Rp 3.786,5 triliun sehingga defisit mencapai Rp 638,8 triliun atau 2,48% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Purbaya memastikan defisit APBN tidak akan lebih dari 3% terhadap PDB, sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Keuangan Negara.

    “Kita akan ikuti UU yang ada. Itu kan bukan keputusan saya, itu keputusan pemerintah secara keseluruhan,” tegasnya.

    Purbaya juga tidak segan untuk bertanya kepada pendahulu, seperti Sri Mulyani Indrawati. “Saya bilang ke Bu Sri Mulyani tadi, saya akan bertanya ke dia dari waktu-waktu dan dia bersedia, bersedia ngajarin saya,” pungkasnya.

    (hns/hns)

  • Menkeu Purbaya Jamin Defisit APBN Maksimal 3% PDB

    Menkeu Purbaya Jamin Defisit APBN Maksimal 3% PDB

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pihaknya akan tetap menjaga defisit APBN di rentang maksimal 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, hal ini merupakan perintah undang-undang, maka dari itu dirinya akan mengikuti hal tersebut.

    “Kita akan ikuti UU yang ada. Itu kan bukan keputusan saya, itu keputusan pemerintah secara keseluruhan. Kami akan ikuti UU yang ada,” beber Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).

    Ditanya apakah akan ada arahan baru untuk meningkatkan batas defisit APBN dari 3%, Purbaya mengatakan pihaknya akan melihat perkembangan ekonomi ke depan terlebih dahulu. Yang jelas saat ini dalam Undang-undang jelas ditetapkan batas maksimal defisit anggaran ada di 3%.

    “Nanti kita lihat perkembangannya. Sementara kan terkait UU, kita ikut UU yang ada. Batasnya 3% kan,” tegas Purbaya.

    Purbaya juga bicara soal rasio utang terhadap PDB, sejauh ini rasio utang masih terjaga di rentang 39%. Menurutnya, strategi pemerintah bukan mengejar naik atau turunnya rasio utang, melainkan mengejar pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh lebih cepat.

    Sebab, dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh lebih cepat dan PDB bertambah besar, maka dengan sendirinya rasio utang akan turun.

    “Jadi begini, let’s say utangnya pada level yang sekarang, tapi dengan uang yang ada kita ciptakan pertumbuhan yang lebih cepat, debt to GDP-nya akan cenderung turun,” ungkap Purbaya.

    “Jadi kuncinya di situ, optimalkan dana yang ada program yang ada supaya pertumbuhan bisa lebih cepat sehingga debt to GDP steady atau stabil tapi kemakmuran masyarakat meningkat dan signifikan,” sebutnya menjelaskan.

    (hal/ara)

  • Menkeu Purbaya Pastikan Rasio Utang Terjaga di Rentang 39% dari PDB

    Menkeu Purbaya Pastikan Rasio Utang Terjaga di Rentang 39% dari PDB

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen untuk menjaga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di kisaran 39%.  

    Dia menyebut bahwa sejauh ini rasio utang masih terjaga di level aman. Namun menurutnya pemerintah bukan mengejar naik atau turunnya rasio utang, melainkan mengejar pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh lebih cepat.

    Apalagi, kata Purbaya, dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh lebih cepat dan PDB bertambah besar, maka dengan sendirinya rasio utang akan turun.

    Hal ini dia sampaikan usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    “Jadi begini, lets say utangnya pada level yang sekarang, tapi dengan uang yang ada kita ciptakan pertumbuhan yang lebih cepat, debt to GDP-nya akan cenderung turun. Kuncinya di situ, optimalkan dana yang ada program yang ada supaya pertumbuhan bisa lebih cepat sehingga debt to GDP steady atau stabil tapi kemakmuran masyarakat meningkat dan signifikan,”  tuturnya.

    Terkait kebutuhan dukungan dari sisi moneter, Purbaya menegaskan pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter agar tidak menekan sistem perbankan.

    “Kita akan sinergi jangan sampai kebijakan saya dan BI mencekik sistem perbankan dalam hal likuiditas. Dan saya sudah bicara sama Deputi Senior BI dengan izin presiden juga, kita akan ke depan ambil langkah yang perlu supaya likuiditas kita akan meningkat signifikan,” jelasnya.

    Purbaya menambahkan bahwa arah kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat daya tahan perekonomian sekaligus menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat dalam jangka menengah.

    Selain itu, dia menegaskan pihaknya akan tetap menjaga defisit APBN di rentang maksimal 3%. Menurutnya, hal ini merupakan titah Undang-undang, maka dari itu dirinya akan mengikuti hal tersebut.

    “Kita akan ikutin UU yang ada. Itu kan bukan keputusan saya, itu keputusan pemerintah secara keseluruhan. Kami akan ikuti UU yang ada,” imbuhnya.

    Saat ditanya terkait adanya arahan baru untuk meningkatkan batas defisit APBN dari 3%, Purbaya mengatakan pihaknya akan melihat perkembangan ekonomi ke depan terlebih dahulu.

    Purbaya menekankan bahwa secara jelas saat ini dalam Undang-undang jelas ditetapkan batas maksimal defisit anggaran ada di 3%. “Nanti kita lihat perkembangannya. Sementara kan terkait UU, kita ikut UU yang ada. Batasnya 3% kan,” tegas Purbaya.

  • Kepala Ekonom BCA Sebut Pasar Masih Tunggu ‘Gebrakan’ Menkeu Pengganti Sri Mulyani

    Kepala Ekonom BCA Sebut Pasar Masih Tunggu ‘Gebrakan’ Menkeu Pengganti Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Para pelaku pasar maupun investor disebut masih menunggu langkah-langkah kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru sehari menggantikan Sri Mulyani Indrawati. 

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin, Senin (8/9/2025). Dia lalu resmi melakukan Serah Terima Jabatan (Sertijab) dengan Sri Mulyani pagi ini. 

    “Pasar masih menunggu langkah-langkah kebijakan Menkeu ke depannya seperti apa,” jelas Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) David Sumual kepada Bisnis, Selasa (9/9/2025). 

    Menurut David, kondisi perekonomian Indonesia ke depan masih cukup menantang. Dia menyebut kondisi pasar setelah pergantian Sri Mulyani dari kursi Menkeu lebih dititikberatkan pada langkah-langkah kebijakan yang akan dilakukan Purbaya.

    “Kondisi ekonomi masih cukup menantang. Stabilitas makro dan fiskal harus tetap dijaga dan kebijakan diarahkan pada penciptaan lapangan kerja,” ucapnya.

    Adapun pada acara sertijab pagi ini, Purbaya berpesan bahwa RAPBN 2026 dirancang untuk menjaga kesinambungan dan disiplin fiskal, sekaligus keberpihakan dengan rakyat. Fokus keuangan negara menyasar pada program-program prioritas pemerintah seperti penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, keleluasaan layanan kesehatan serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

    Belanja pemerintah ditargetkan sebesar Rp3.147,7 triliun pada RAPBN 2026 atau naik 9,8% (YoY) dari tahun sebelumnya. Purbaya memastikan belanja pada APBN tahun depan akan tetap efektif serta tetap dijaga kesehatannya.

    “Pada saat yang sama, prinsip kehati-hatian harus tetap dijaga agar APBN tetap sehat, reliable, dan mampu menompang agenda pembangunan nasional,” terangnya di Aula Mezzanina, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Purbaya juga menekankan bahwa setiap rupiah yang dikelola adalah uang rakyat, dan kementeriannya bertanggung jawab untuk memastikan itu digunakan dengan sebaik-baiknya.

    “Dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan, integritas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Kementerian Keuangan harus tetap menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menjaga agar setiap tindakan kita selalu berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas,” ucapnya.

    Sebelumnya, RAPBN 2026 dirancangh dan telah disepakati saat Sri Mulyani masih menjabat Menkeu pada Agustus lalu bersama dengan Komisi XI DPR. Presiden Prabowo Subianto juga telah mengumumkan postur RAPBN 2026 dalam pembacaan RAPBN 2026 dan Nota Keuangan, Jumat (15/8/2025).

    Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah mendesain defisit APBN 2026 lebih kecil dari proyeksi tahun ini yang sebesar 2,78%. Hal itu bisa terjadi dengan proyeksi pertumbuhan penerimaan negara yang lebih tinggi daripada laju kenaikan belanja negara.

    Prabowo menargetkan pendapatan negara pada 2026 mencapai Rp3.147,7 triliun, naik 9,8% (year on year/YoY). Pendapatan negara itu terdiri dari target penerimaan pajak 2026 senilai Rp2.357,7 triliun (naik 13,5%), pendapatan kepabeanan dan cukai Rp334,3 triliun (naik 7,7%), serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp455 triliun (turun 4,7%).

    Sementara itu, belanja negara atau besaran APBN 2026 ditargetkan Rp3.786,5 triliun, naik 7,3% (YoY). Belanja itu terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp3.136,5 triliun (naik 17,8%) dan transfer ke daerah sebesar Rp650 triliun (turun 24,8%).

    Prabowo juga mendesain keseimbangan primer negatif Rp39,4 triliun pada 2026. Alhasil, defisit APBN 2026 ditargetkan sebesar Rp638,8 triliun.

    Target defisit APBN 2026 itu setara dengan 2,48% terhadap produk domestik bruto (PDB).