Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Bappenas Ungkap Pentingnya Giant Sea Wall, Bisa Selamatkan RI

    Bappenas Ungkap Pentingnya Giant Sea Wall, Bisa Selamatkan RI

    Jakarta –

    Kementerian PPN/Bappenas mencatat Pulau Jawa menyumbang 56% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan sebagian besar kontribusi berasal dari aktivitas di Pantai Utara Jawa.

    Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul raksasa di kawasan Pantura. Menurutnya, proyek ini menjadi langkah strategis untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.

    “56% lebih PDB kita ada di Jawa. Sekitar 70% dari 56% itu ada di Pantai Utara. Dan dari total PDB nasional, 26% ada di aglomerasi Jakarta, 18% di antaranya berada di Jakarta. Jadi penyelamatan infrastruktur Pantura, khususnya Jakarta, sama artinya dengan menyelamatkan Indonesia,” ujar Rachmat dalam peluncuran KPN di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Ia menambahkan, Pulau Jawa dapat menjadi model pembangunan kota nasional. Karena itu, Rachmat meminta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk mempercepat pembangunan kota yang lebih tertata dan berkelanjutan.

    “Bapak-bapak sekarang mendapat kesempatan membuat sejarah baru. Membuat perkotaan baru, menuju perkotaan berkelanjutan. Dimulai dari Jawa, tapi akan menjadi landmark pembangunan perkotaan Indonesia ke depan,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, AHY menegaskan pihaknya akan mendorong sistem transportasi perkotaan yang lebih ramah lingkungan, inklusif, dan mudah diakses publik.

    “Tidak boleh ada kota yang pelayanannya sangat baik, sementara kota lain tertinggal jauh. Ketimpangan ini harus diatasi. Pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, hingga perumahan harus jadi prioritas,” kata AHY.

    Ia juga menekankan pentingnya pembangunan ekonomi inklusif yang memberi ruang bagi UMKM, industri kreatif, dan sektor digital untuk terus berkembang.

    Tonton juga video “AHY Menghadap Prabowo di Istana, Bahas Tanggul Laut Pantura Jawa” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Utang Luar Negeri RI Turun Jadi Rp 7.082 Triliun

    Utang Luar Negeri RI Turun Jadi Rp 7.082 Triliun

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2025 sebesar US$ 432,5 miliar atau setara Rp 7.082,2 triliun (Kurs Rp 16.375). Angka ini turun dibandingkan dengan posisi ULN pada Juni 2025 sebesar US$ 434,1 miliar atau setara Rp 7.108,4 triliun.

    Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4,1% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan 6,3% (yoy) pada Juni 2025.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan perkembangan tersebut terutama bersumber dari perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik. Posisi ULN Juli 2025 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah.

    “Posisi ULN pemerintah pada Juli 2025 tercatat sebesar US$ 211,7 miliar, atau tumbuh sebesar 9,0% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 10,0% (yoy) pada Juni 2025,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (15/9/2025).

    Denny mengatakan, perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan posisi pinjaman luar negeri dan surat utang pemerintah. Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dalam menjaga momentum pertumbuhan perekonomian Indonesia.

    Berdasarkan sektor ekonomi, ULN dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,1% dari total ULN Pemerintah), Jasa Pendidikan (17,0%), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (15,9%), Konstruksi (12,1%), serta Transportasi dan Pergudangan (8,9%).

    “Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah,” katanya.

    Sementara ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada Juli 2025 tercatat stabil dibandingkan bulan sebelumnya pada kisaran 195,6 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,3% (yoy), relatif sama dengan kontraksi pada bulan sebelumnya.

    Perkembangan ULN swasta tersebut bersumber dari peningkatan kontraksi pertumbuhan pada ULN bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) menjadi 1,2% (yoy), di tengah pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang lebih tinggi, sebesar 3,6% (yoy) pada Juli 2025.

    Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan & Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4% terhadap total ULN swasta.

    Denny menyebutkan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,0% pada Juli 2025 dari 30,5% pada Juni 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,5% dari total ULN.

    Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

    “Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian,” katanya.

    Tonton juga video “Rencana Prabowo Tarik Utang Rp 781 T, Terbesar Setelah Pandemi” di sini:

    (kil/kil)

  • Warning dari Bangkok, Kasus Rabies Lagi ‘Ngamuk’! Ini Pesan untuk Wisatawan

    Warning dari Bangkok, Kasus Rabies Lagi ‘Ngamuk’! Ini Pesan untuk Wisatawan

    Jakarta –

    Pemerintah Kota Bangkok mengeluarkan peringatan rabies untuk sejumlah wilayah di ibu kota Thailand, salah satu destinasi wisata utama dunia.

    Dalam pengumuman pada 12 September, pihak berwenang menyatakan anjing liar terkonfirmasi rabies ditemukan di 11 distrik Bangkok serta di wilayah sekitar Samut Prakan. Warga dan wisatawan diminta menghindari kontak dengan hewan tersebut.

    “Jika digigit, dicakar, atau melakukan kontak dekat dengan anjing yang diduga rabies, segera cari pertolongan medis untuk mendapatkan vaksinasi pencegahan,” demikian imbauan resmi pemerintah.

    Hingga kini, anjing yang terinfeksi rabies telah ditemukan di sedikitnya tiga lokasi di Bangkok. Otoritas juga meminta masyarakat segera melaporkan jika menemukan anjing atau kucing mati, maupun dugaan kasus infeksi pada manusia.

    Stasiun penyiaran pemerintah Thai PBS melaporkan belum ada kasus infeksi rabies pada manusia di Bangkok. Namun, sepanjang tahun ini, tujuh orang dilaporkan meninggal akibat rabies di enam provinsi lain di Thailand.

    Sebagai langkah pengendalian, Departemen Peternakan Thailand menetapkan Bangkok dan Samut Prakan sebagai zona pengawasan penyakit menular sementara hingga 8 Oktober mendatang.

    Thailand sangat bergantung pada sektor pariwisata yang menyumbang sekitar 12 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan 20 persen lapangan kerja nasional. Menurut data resmi, jumlah wisatawan mancanegara tahun ini mencapai 22,4 juta orang, turun 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    (naf/naf)

  • Gebrakan Perdana Menkeu Purbaya: Tarik Dana dari BI, Rombak RAPBN Sri Mulyani

    Gebrakan Perdana Menkeu Purbaya: Tarik Dana dari BI, Rombak RAPBN Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa langsung melakukan gebrakan meski belum genap sepekan menggantikan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati.

    Purbaya sendiri dilantik menjadi menteri keuangan pada Senin (8/9/2025). Dia mengganti Sri Mulyani Indrawati yang sudah menjabat sebagai menteri keuangan selama 14 tahun.

    Tidak butuh waktu lama, Purbaya langsung melaporkan langkah pertamanya  ke Presiden Prabowo. Dia menyampaikan ke Prabowo bahwa pemerintah mempunyai terlalu banyak kas yang terparkir di Bank Indonesia (BI) yaitu mencapai Rp400 triliun lebih.

    Oleh sebab itu, dia ingin menarik Rp200 triliun dana tersebut untuk ditempatkan ke sistem perbankan. Dengan demikian, likuiditas bank terjaga dan diharapkan bisa mendorong sektor riil.

    “Kalau itu masuk ke sistem, saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar aja kalian [BI] dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit, tapi nanti mereka juga akan mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi,” ungkap Purbaya dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025).

    Pada Jumat (12/9/2025), Purbaya resmi menandatangani Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 276/2025 yang mengatur penempatan dana Rp200 triliun pemerintah ke lima bank yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Perinciannya, Bank Mandiri menerima Rp55 triliun, BNI menerima Rp55 triliun, BRI menerima Rp55 triliun, BTN menerima Rp25 triliun, dan BSI menerima Rp10 triliun.

    Purbaya meyakini gebrakan awalnya ini akan berdampak baik perekonomian di tengah perlambatan ekonomi pada kuartal III/2025. Oleh sebab itu, penempatan dana ke sistem perbankan itu diyakini bisa menstimulus perekonomian sehingga bisa kembali pulih pada kuartal IV/2025

    “Saya yakin bulan Oktober, November, Desember semuanya akan berbalik arah,” ujar Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

    Tak sampai situ, Purbaya juga siap merombak RAPBN 2026 yang disusun oleh pendahulunya Sri Mulyani. Dia mengungkapkan siap meningkatkan anggaran transfer ke daerah (TKD) pada tahun depan.

    Sebelumnya, Sri Mulyani mendesain anggaran TKD turun 24,8% dari Rp864,1 triliun (outlook APBN 2025) menjadi Rp650 triliun (RAPBN 2026). Kendati demikian, Purbaya melihat banyak daerah menolak pemangkasan alokasi APBN untuk anggaran pemerintah daerah itu.

    Sejalan dengan itu, eks Kepala DK LPS itu mengakui pemotongan anggaran TKD turut menyebabkan sejumlah daerah menaikkan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).

    “Kita menyadari hal itu, dengan izin Pak Misbakhun [Ketua Komisi XI DPR], ngomong sedikit izin ya Pak ya, mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah,” ungkapnya saat memberikan keynote speech pada acara Great Lecture Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan yang Inklusif Menuju 8% di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Dia mengaku belum menentukan besaran kenaikan anggaran TKD yang tadi disampaikannya. Hanya saja, dia memastikan anggaran itu akan ditingkatkan. 

    Pada kesempatan terpisah, yakni usai rapat di Komisi XI DPR pada hari yang sama, Purbaya menyebut akan mengumumkan detail kenaikan anggaran TKD itu usai disetujui di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dia juga tak menampik bahwa postur dan asumsi RAPBN 2026 bisa berubah, salah satunya target defisit. 

    “Nanti kalau diketuk Banggar baru kita umumin. Ada perubahan sedikit pasti,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. 

    Akibatnya kenaikan anggaran TKD itu, dia tidak menampik bahwa kemungkinan besar ada perombakan dalam RAPBN 2026 yang salah satunya terkait defisit anggaran.

    Sebelumnya, Sri Mulyani mendesain defisit RAPBN 2026 sebesar 2,48% dari produk domestik bruto. Kendati demikian, Purbaya menyatakan angka itu belum final.

    “Bisa berubah [desifit 2,48%], bisa naik, bisa turun,” ungkapnya.

  • Ambisi Besar, Vietnam Dorong Peralihan Massal ke Motor Listrik

    Ambisi Besar, Vietnam Dorong Peralihan Massal ke Motor Listrik

    Jakarta –

    Vietnam kini tengah memasuki era baru transportasi. Pemerintah menargetkan sekitar 80 juta pengendara motor beralih dari kendaraan berbahan bakar bensin ke motor listrik dalam beberapa tahun ke depan.

    Pada Juli lalu, Perdana Menteri Pham Minh Chinh mengumumkan bahwa seluruh sepeda motor berbahan bakar bensin akan dilarang melintasi Ring Road 1 Hanoi, jalan lingkar sepanjang 7 kilometer yang mengelilingi pusat ibu kota tersebut, mulai pertengahan 2026.

    Hanoi disebut sebagai “kota dengan tingkat pencemaran tertinggi di dunia” pada 2025. Kebijakan ini berpotensi mempengaruhi sekitar 2 juta orang yang bepergian setiap hari di ibu kota.

    Pemerintah berencana memperluas cakupan larangan tersebut, dengan membatasi akses sepeda motor berbahan bakar bensin di Ring Road 2 pada 2028 dan Ring Road 3 pada 2030, bersamaan dengan pembatasan bagi mobil berbahan bakar bensin yang akan datang.

    Kebijakan serupa sedang dibahas di Ho Chi Minh City. Otoritas setempat ingin menghapus secara bertahap sekitar 400.000 motor ojek online berbahan bakar bensin dari pusat kota pada awal 2026, sebelum dihapus sepenuhnya pada akhir 2028.

    Kementerian Transportasi Vietnam juga telah menetapkan target nasional: 30 persen mobil dan 22 persen motor di Vietnam harus bertenaga listrik pada akhir dekade ini.

    Menurut pakar, dorongan pemerintah ini didasari pertimbangan lingkungan sekaligus industri. “Proses pembuatan kebijakan di Vietnam tidak selalu jelas, jadi sulit untuk mengidentifikasi motif utama pengambilan keputusan tersebut,” kata Nguyen Khac Giang, peneliti tamu di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura, kepada DW.

    “Tentu saja polusi udara menjadi masalah besar di kota seperti Hanoi, dan pemerintah ingin terlihat mengambil langkah nyata,” ujarnya.

    Selain itu, larangan ini turut mendukung rencana pemerintah untuk memperkuat kelompok perusahaan swasta besar seperti VinFast dan Pega, yang kini menguasai pasar motor listrik Vietnam yang berkembang pesat.

    Kota-kota Vietnam yang penuh polusi

    Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), polusi udara menyebabkan kematian sedikitnya 70.000 warga Vietnam setiap tahun, menjadikannya penyebab kematian terbesar kedua setelah kanker.

    Pada Januari lalu, lembaga pemantau kualitas udara IQAir menyebut Hanoi sebagai “kota paling tercemar di dunia.”

    Beberapa bulan kemudian, konsentrasi partikel berbahaya PM2.5 di Hanoi tercatat 24 kali lipat lebih tinggi dari batas aman WHO. Kabut asap memaksa sekolah dan pabrik ditutup.

    Sebuah studi dari Universitas Ekonomi Nasional Hanoi pada 2020 memperkirakan polusi menimbulkan kerugian ekonomi yang ditaksir antara Rp162 triliun hingga Rp209 triliun, atau setara sekitar 5 persen dari produk domestik bruto tahun itu.

    Pekerja informal bergantung pada motor bensin

    Pendapat publik terkait larangan sepeda motor berbahan bakar bensin masih terbelah, menurut Hanh Nguyen, kandidat doktor asal Vietnam di Australian National University, kepada DW.

    “Ada yang mendukung larangan ini, dan dukungan tersebut bisa dipahami karena Hanoi semakin tercemar dalam beberapa tahun terakhir,” katanya.

    Namun, ada juga anggapan bahwa kebijakan ini terlalu terburu-buru, terutama bagi “pekerja sektor informal yang bergantung pada motor bensin untuk mata pencaharian.”

    Puluhan juta pengendara motor kini menghadapi kemungkinan harus mengganti motor mereka dalam hitungan bulan. Bahkan model motor listrik termurah pun harganya sekitar Rp7 juta, harga yang mahal untuk negara dengan pendapatan rata-rata sekitar Rp4,75 juta per bulan.

    Kekhawatiran lain adalah minimnya stasiun pengisian serta kemampuan jaringan listrik Vietnam yang rapuh untuk menanggung lonjakan permintaan pengisian dalam kurun waktu yang relatif singkat.

    Keuntungan bagi perusahaan kendaraan listrik lokal

    Menurut laporan Kirin Capital pada Juli lalu, Vietnam kini memiliki jumlah pengguna motor listrik terbanyak di Asia Tenggara dan ketiga terbanyak di dunia, setelah Cina dan India.

    Pada 2022, motor listrik telah mencapai 12 persen dari total sepeda motor di Vietnam, naik signifikan dari 5,4 persen pada 2019.

    Awal tahun ini, Partai Komunis Vietnam mengumumkan serangkaian reformasi ambisius yang untuk pertama kalinya menempatkan sektor swasta sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan berjanji mendukung “jagoan nasional”, yakni perusahaan swasta besar yang mampu bersaing secara global seperti VinFast.

    Dalam lima bulan pertama 2025, penjualan motor listrik kecil melonjak 113 persen, sementara penjualan model motor listrik yang lebih besar naik 49 persen, menurut data dari Motorcycles Data.

    Pertumbuhan ini menjadi berkah bagi merek lokal. Raksasa asal Jepang, Honda, masih menguasai 80 persen pasar motor konvensional Vietnam, namun peranannya di segmen listrik nyaris tak terlihat. Sebaliknya, produsen Vietnam seperti VinFast dan Pega menyumbang sekitar 70 persen penjualan motor listrik.

    VinFast, eksportir otomotif global pertama Vietnam, memimpin pasar pada 2021 dengan 43,4 persen dari total penjualan, diikuti Pega dengan 15 persen, serta produsen Taiwan Dibao dan Yadea dari China, menurut International Council on Clean Transportation.

    VinFast mencatat lonjakan penjualan hampir 500 persen pada awal 2025, berdasarkan data dari Motorcycles Data. Perusahaan tersebut memangkas harga hingga 20 persen sejak Mei, dengan model Motio dijual sekitar Rp7,4 juta, sementara model Evo dibanderol di bawah Rp12,2 juta. Pega juga kompetitif di segmen menengah ke bawah.

    Sementara itu, Honda meluncurkan skema sewa motor listrik sekitar Rp950.000 per bulan, tetap belum mengimplementasikan produksi massal roda dua listrik di Vietnam.

    Antara politik dan polusi

    Masih belum pasti apakah Hanoi akan benar-benar menerapkan larangan tersebut tahun depan.

    Asosiasi Produsen Sepeda Motor Vietnam, yang mayoritas anggotanya perusahaan asing, menilai langkah ini terlalu cepat.

    “Warga, pelaku usaha, dan regulator membutuhkan setidaknya dua hingga tiga tahun untuk bersiap,” kata asosiasi itu dalam surat yang ditujukan kepada pemerintah pada Juli lalu, dikutip VNExpress.

    Mereka merekomendasikan agar larangan diterapkan secara bertahap, dimulai dengan membatasi penggunaan motor beremisi tinggi dan kendaraan yang dipakai untuk bisnis, sementara motor pribadi tetap diperbolehkan.

    Asosiasi memperingatkan larangan yang terlalu cepat bisa menimbulkan kehilangan pekerjaan dalam skala besar dan membuat penjualan motor bensin anjlok bagi perusahaan asing.

    Giang, peneliti tamu di ISEAS Singapura, mengatakan tidak akan terkejut jika kebijakan ini nantinya ditunda, mengingat “pemerintah pernah mundur dari kebijakan ambisius sebelumnya ketika implementasinya tidak sesuai.”

    Jika itu terjadi, lanjutnya, pemerintah kemungkinan akan menyebutnya sebagai penyesuaian kebijakan, bukan kegagalan. “Meski hal ini bisa sedikit menurunkan kredibilitas, pemerintah tidak akan menanggung aib besar,” lanjutnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Pratama Indra dan Adelia Dinda Sani

    Editor: Rahka Susanto

    Tonton juga Video: Review Motor Listrik Polytron Fox 200: Enak, Ringan, dan Canggih!

    (ita/ita)

  • ECB Tahan Suku Bunga, Pasar Nilai Siklus Pelonggaran Moneter Berakhir

    ECB Tahan Suku Bunga, Pasar Nilai Siklus Pelonggaran Moneter Berakhir

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank Sentral Eropa atau European Central Bank (ECB) kembali menahan suku bunga acuan pada pertemuan Kamis (11/9/2025) waktu setempat seiring dengan tekanan inflasi yang terkendali dan meredanya risiko ekonomi. Investor pun menyimpulkan peluang pemangkasan tambahan sudah tertutup.

    ECB mempertahankan suku bunga deposito di level 2%, sesuai dengan perkiraan seluruh analis yang disurvei Bloomberg. Bank sentral juga tidak memberikan panduan langkah lanjutan, menegaskan keputusan akan tetap berbasis pada data tiap pertemuan.

    “Inflasi berada di posisi yang kami inginkan,” ujar Presiden ECB Christine Lagarde dikutip dari Bloomberg, Jumat (12/9/2025). 

    Namun, dia mengingatkan prospek harga masih lebih tidak pasti dari biasanya akibat kondisi perdagangan global yang fluktuatif. Menurut Lagarde, risiko terhadap pertumbuhan ekonomi kini lebih seimbang. 

    “Sejumlah perjanjian dagang terbaru telah mengurangi ketidakpastian, tetapi memburuknya hubungan dagang kembali dapat menekan ekspor, investasi, dan konsumsi,” jelasnya.

    Komentar Lagarde memicu pasar memangkas taruhan terhadap pemangkasan bunga lanjutan. Harga pasar kini mencerminkan tidak ada lagi penurunan suku bunga dalam siklus ini. 

    Imbal hasil obligasi Eropa naik, dengan yield obligasi Jerman tenor 10 tahun menguat 3 basis poin menjadi 2,69%. Euro juga menguat ke level US$1,174, ditopang dolar yang melemah.

    Mayoritas pejabat menilai level bunga saat ini sudah sesuai untuk menghadapi dampak tarif dagang Presiden AS Donald Trump, ketegangan geopolitik, hingga gejolak politik terbaru di Prancis. Ekonomi kawasan euro relatif tangguh, sementara inflasi yang sedikit di atas target 2% dinilai masih terkendali.

    Proyeksi kuartalan terbaru menunjukkan inflasi konsumen naik 1,7% pada 2026, lebih dekat ke target dibandingkan perkiraan sebelumnya 1,6%. Namun pada 2027, inflasi diproyeksikan 1,9%, lebih rendah dari estimasi sebelumnya. Produk domestik bruto (PDB) diperkirakan tumbuh 1,2% tahun ini dan 1% pada 2026.

    “Kami sudah menegaskan dalam strategi, deviasi kecil dari target, selama sifatnya tidak signifikan dan tidak berkepanjangan, tidak otomatis membenarkan perubahan kebijakan,” tegas Lagarde.

    Lagarde juga kembali menekankan ECB kini berada di posisi yang baik dan menyatakan proses disinflasi telah berakhir.

    ECB sebelumnya memangkas bunga delapan kali berturut-turut dalam setahun hingga Juli, menurunkan level dari puncak 4% ke posisi netral di 2%. 

    Hal tersebut bertepatan dengan langkah Federal Reserve (The Fed) yang diperkirakan memangkas suku bunga pekan depan untuk pertama kalinya sejak Desember, menyusul tanda-tanda pelemahan pasar tenaga kerja AS.

    Inflasi di kawasan euro diperkirakan tetap dekat 2% dalam jangka menengah. Beberapa pejabat, seperti Gubernur Bank Sentral Lithuania Gediminas Simkus, justru khawatir inflasi bisa lebih rendah dari target, dipengaruhi penguatan euro. 

    Sementara itu, anggota Dewan Eksekutif ECB yang dikenal hawkish, Isabel Schnabel, melihat risiko inflasi justru cenderung ke atas, terutama karena gesekan dagang dan lonjakan belanja pertahanan Eropa.

    Di sisi lain, ekonomi kawasan menunjukkan ketahanan. Meski perjanjian dagang Uni Eropa-AS menetapkan tarif 15% pada sebagian besar ekspor dan dikeluhkan industri, kepercayaan bisnis mulai membaik dan perlambatan manufaktur yang berkepanjangan diperkirakan segera berakhir. 

    Namun, sejumlah analis memperingatkan, dampak penuh tarif Trump baru akan terasa pada akhir tahun ini.

  • Segudang “PR” koperasi untuk Menkop Fery

    Segudang “PR” koperasi untuk Menkop Fery

    Jakarta (ANTARA) – Fery Juliantono baru saja resmi dilantik menggantikan Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Koperasi. Boleh jadi, kantornya hanya berpindah ruangan, karena sebelumnya ia menjabat Wakil Menteri Koperasi.

    Lebih jauh dari itu, harapan publik kini tertuju pada langkah konkret yang akan diambil untuk melakukan pembaruan kebijakan koperasi di Indonesia.

    Kehadiran menteri baru ini diharapkan tidak sekadar menjadi simbol pergantian kepemimpinan, melainkan momentum untuk menghadirkan kebijakan yang lebih substansial, berpihak pada rakyat, dan relevan dengan tantangan zaman.

    Selama bertahun-tahun, koperasi di Indonesia menghadapi persoalan mendasar yang membuat keberadaannya kurang memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

    Padahal, koperasi semestinya menjadi salah satu instrumen utama untuk menciptakan keadilan ekonomi dan menumbuhkan kemandirian masyarakat.

    Fakta di lapangan menunjukkan kondisi koperasi kita masih jauh dari yang diidealkan. Secara kuantitas, jumlah koperasi di Indonesia memang besar, mencapai sekitar 127 ribu dan meningkat menjadi lebih dari 200 ribu dengan adanya pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

    Hanya saja, secara kontribusi terhadap perekonomian nasional, dampaknya masih sangat kecil. Dalam 10 tahun terakhir, kontribusi rata-rata koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya sekitar 1 persen.

    Artinya, keberadaan ratusan ribu koperasi tersebut belum mampu berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

    Permasalahan ini tidak lepas dari kesalahan paradigma, regulasi, dan kebijakan yang selama ini mengatur koperasi. Secara paradigma, masyarakat kita masih menganggap koperasi sebatas badan usaha biasa, sama seperti perseroan atau bentuk entitas bisnis lainnya.

    Padahal, secara hakikat, koperasi bukan sekadar entitas ekonomi, tetapi juga alat untuk menciptakan keadilan sosial dan redistribusi ekonomi.

    Di negara-negara yang koperasinya berkembang pesat, koperasi menjadi instrumen kolektif untuk memperkuat daya tawar masyarakat kecil dan menyeimbangkan struktur pasar yang sering kali didominasi korporasi besar.

    Sayangnya, di Indonesia, regulasi yang ada justru membuat koperasi sulit tumbuh secara organik. Salah satu contohnya terlihat dari ketentuan pendirian koperasi dalam Undang-Undang Perkoperasian yang mewajibkan minimal sembilan orang pendiri.

    Aturan ini berbeda jauh dengan praktik di negara-negara maju, seperti Singapura dan Jepang, di mana koperasi boleh didirikan oleh tiga orang saja.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya sebut tak ada lagi pemotongan dana transfer ke daerah

    Menkeu Purbaya sebut tak ada lagi pemotongan dana transfer ke daerah

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tidak ada lagi pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dalam penyusunan RAPBN 2026.

    Sementara itu, terkait dengan kemungkinan ada penambahan TKD, Purbaya menyebut pemerintah masih harus berdiskusi dengan DPR RI.

    “Kita gak akan memotongkan lagi,” kata Purbaya saat menjawab pertanyaan mengenai dana transfer ke daerah dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu malam.

    Dalam sesi jumpa pers itu, Purbaya menekankan kebijakan pemerintah terkait dana transfer ke daerah pada prinsipnya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. “Kita akan cenderung memberi, menjalankan kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Menkeu Purbaya.

    Dia melanjutkan strategi yang dikedepankan ialah penyerapan anggaran yang lebih baik, dan manajemen penggunaan anggaran yang lebih baik.

    “Yang penting adalah penyerapan anggarannya lebih baik sehingga tidak mengganggu kondisi, limitasi sistem keuangan kita,” sambung Purbaya.

    Menkeu Purbaya menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI untuk melaporkan hasil rapat kerja perdana Purbaya dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu pagi, kemudian keduanya juga berdiskusi membahas RAPBN 2026.

    “Angka-angka masih didiskusikan. Jadi belum putus. Tetapi, kita laporkan progress-nya seperti apa,” kata Purbaya.

    Menkeu Purbaya kemudian juga melaporkan usulan pemerintah terkait perubahan beberapa pos anggaran dalam RAPBN 2026. “Soal perubahan anggaran yang mungkin terjadi, tetapi saya belum bisa bicarakan karena masih didiskusikan dengan DPR,” kata Purbaya.

    Dalam rapat di DPR RI di Jakarta, Rabu pagi, Purbaya dan Komisi XI membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan Tahun 2026 yang nilainya mencapai Rp52,16 triliun.

    ​​​​​​​Purbaya, dalam paparannya, menyebut pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada Rancangan APBN (RAPBN) 2026 ditargetkan sebesar 5,4 persen, lebih tinggi dari target APBN 2025 sebesar 5,2 persen. Dari sisi komponen PDB, proyeksi investasi melambat dari 5,5 persen tahun ini menjadi 5,2 persen tahun depan.

    Sebaliknya, target pertumbuhan konsumsi rumah tangga meningkat dari 5,0 persen tahun ini menjadi 5,2 persen tahun depan. Kemudian, ekspor yang naik dari 5,4 persen menjadi 6,7 persen. Adapun dari segi sektor, pertanian diperkirakan tumbuh 4,1 persen, manufaktur 5,2 persen, serta informasi dan komunikasi 8,0 persen pada tahun depan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Update Terkini Chaos Nepal: Pemerintahan Kolaps, Militer Kuasai Negeri

    Update Terkini Chaos Nepal: Pemerintahan Kolaps, Militer Kuasai Negeri

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tentara Nepal dikerahkan untuk berpatroli di jalan-jalan ibu kota Kathmandu pada Rabu (10/9/2025) dalam upaya memulihkan ketertiban setelah gelombang protes besar-besaran yang berujung pada pembakaran gedung parlemen serta pengunduran diri perdana menteri.

    Kerusuhan ini disebut sebagai yang terburuk dalam dua dekade terakhir di negara Himalaya tersebut.

    Dengan pengeras suara, tentara mengumumkan pemberlakuan jam malam sementara kendaraan lapis baja melintas di antara bangkai mobil dan gedung-gedung yang hangus terbakar. Kepala Staf Angkatan Darat Nepal, Jenderal Ashok Raj Sigdel, menyerukan para demonstran agar “menghentikan aksi protes dan terlibat dalam dialog.”

    Adapun kerusuhan berawal pada Senin di Kathmandu sebagai bentuk kemarahan atas kebijakan pemerintah yang melarang penggunaan media sosial dan kasus dugaan korupsi. Gelombang protes yang dipimpin generasi muda dan menamakan diri gerakan “Gen Z” itu kemudian berubah menjadi ledakan kemarahan nasional, dengan sejumlah gedung pemerintah dibakar menyusul penindakan aparat yang menewaskan sedikitnya 19 orang.

    Militer memperingatkan bahwa “vandalisme, penjarahan, pembakaran, atau serangan terhadap individu dan properti atas nama protes akan diperlakukan sebagai tindak pidana yang bisa dihukum.”

    Bandara internasional Kathmandu diperkirakan kembali beroperasi pada Rabu setelah lumpuh akibat kerusuhan. Asap masih mengepul dari gedung-gedung pemerintah, rumah politikus, hingga pusat perbelanjaan yang jadi sasaran massa.

    Di dinding parlemen yang menghitam akibat kebakaran, tampak coretan pesan perpisahan kasar kepada pemerintah yang tumbang, bertuliskan mereka telah memilih “lawan yang salah,” ditandatangani dengan nama “Gen Z.”

    Kerusuhan juga menyasar rumah mantan perdana menteri empat periode sekaligus pemimpin Partai Komunis, KP Sharma Oli (73), yang diserang dan dibakar massa pada Selasa. Oli kemudian mengundurkan diri untuk memberi jalan “menuju solusi politik”, meski hingga kini keberadaannya tidak diketahui.

    “Ini akibat dari perbuatan buruk para pemimpin kita,” kata Dev Kumar Khatiwada (60), pensiunan polisi, saat berbincang dengan rekan-rekannya di sebuah warung teh, sebagaimana dikutip AFP.

    Namun, ia menambahkan bahwa pembakaran gedung-gedung besar tidak bisa dibenarkan. “Vandalisme bukanlah jalan keluar yang tepat dari masalah ini.”

    Mengutip Newsweek, pembakaran yang dilakukan massa juga berujung kematian istri Oli. Jhala Nath Khanal tewas setelah terbakar hidup-hidup ketika rumahnya dibakar warga yang marah pada Selasa.

    Reaksi Internasional

    Kelompok think tank International Crisis Group menyebut krisis ini sebagai “titik balik besar dalam pengalaman demokrasi Nepal yang penuh ketidakpastian.”

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan agar semua pihak menahan diri demi mencegah eskalasi lebih jauh. “Perlu ada pengendalian diri untuk menghindari peningkatan kekerasan,” ujar juru bicara Stephane Dujarric dalam pernyataannya.

    Namun arah politik Nepal pascakerusuhan masih samar. “Para demonstran, pemimpin yang mereka percayai, dan militer harus duduk bersama untuk membuka jalan menuju pemerintahan sementara,” kata pengacara konstitusi Dipendra Jha kepada AFP.

    Analis Crisis Group, Ashish Pradhan, juga menegaskan perlunya “pengaturan transisi yang harus segera digagas dan melibatkan tokoh-tokoh yang masih dipercaya masyarakat, khususnya kaum muda.”

    Meski demikian, dengan cepatnya pergerakan massa yang didorong generasi muda, belum jelas siapa sosok yang dapat menjadi figur pemersatu.

    Krisis Generasi Muda

    Lebih dari 20% warga Nepal berusia 15-24 tahun saat ini menganggur, menurut data Bank Dunia. Produk domestik bruto (PDB) per kapita hanya sebesar US$1.447, menambah alasan frustrasi kaum muda yang merasa terpinggirkan.

    Sebelum kerusuhan, pemerintah sempat memblokir akses ke 26 platform media sosial, termasuk Facebook, YouTube, dan X. Namun setelah pencabutan larangan tersebut, video di TikTok-yang tidak sempat diblokir-justru menjadi wadah penyebaran pesan perlawanan.

    Banyak video viral menyoroti kesenjangan antara kehidupan rakyat biasa dengan anak-anak pejabat yang memamerkan barang mewah serta liburan mahal.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Impor Pakaian Bekas Naik Gila-gilaan, Produksi Tekstil Lokal Stagnan

    Impor Pakaian Bekas Naik Gila-gilaan, Produksi Tekstil Lokal Stagnan

    Bisnis.com, JAKARTA — Produksi tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional disebut masih mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir. Pelemahan daya beli hingga masifnya pakaian bekas impor dinilai jadi biang keroknya. 

    Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengatakan, utilitas produksi TPT nasional saat ini masih stagnan di kisaran 60%-65% sejak awal tahun. Kondisinya pun masih sama dengan tahun lalu. 

    “Ini memang jelas mengganggu rantai produksi garmen, terutama produk domestik dari pelaku industri kecil menengah  dan besar,” kata Danang kepada Bisnis, Rabu (10/9/2025). 

    Dari sisi laju pertumbuhan terhadap produk domestik bruto (PDB) industri tekstil dan pakaian jadi juga stagnan tumbuh di kisaran 4,64%-4,35% sepanjang tahun ini. 

    Sementara itu, nilai impor pakaian bekas naik cukup drastis dalam 2 tahun terakhir. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor pakaian bekas (HS 63090000) mencapai US$1,31 juta dengan volume 1,09 juta kg pada Januari-Juli 2025. 

    Angka tersebut nyaris mendekati nilai dan volume impor pakaian bekas pada 2024 lalu yang mencapai US$1,5 juta dengan volume 3,86 juta kg sepanjang tahun lalu. 

    Jika dibandingkan dengan tahun 2023, nilai impor pakaian bekas tahun lalu hingga saat ini meningkat fantastis. Pasalnya, BPS mencatat pada tahun 2023 nilai impor pakaian bekas hanya US$29.759 dengan volume 12.856 kg. Sementara itu, pada 2022 impor pakaian bekas senilai US$272.146 dengan volume 26.224 kg. 

    Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan, impor pakaian bekas yang jelas merupakan praktik ilegal menjadi salah satu penghalang bagi industri kecil dan menengah konveksi. Apalagi, barang impor tersebut terlampau murah dan beredar di pasar offline maupun online. 

    “Sejauh ini masih belum ada perubahan terbukti dengan adanya razia yang masih banyak yang ditemui barang-barang murah dari negara luar masuk ke dalam negeri,” jelas Nandi dihubungi terpisah. 

    Adapun, dia menerangkan bahwa utilisasi produksi anggota IPKB yang merupakan produsen garmen skala kecil dan menengah hanya sekitar 50%. 

    Untuk itu, dia berharap dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 17/2025 yang baru menggantikan Permendag No. 8/2024 dapat melindungi industri dari banjirnya impor produk ilegal. 

    “Kami sangat berharap dengan adanya kebijakan ini, barang-barang impor di pasar akan berkurang sehingga kami bisa menambah produksi. Kuota impornya pun jangan dimainkan,” pungkasnya.