Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • BI kirim tambahan uang tunai ke wilayah bencana Sumatera

    BI kirim tambahan uang tunai ke wilayah bencana Sumatera

    Kami berusaha memastikan bahwa penyediaan uang rupiah ini tetap kami penuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat,

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mengirim tambahan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan rupiah di wilayah terdampak bencana, tepatnya di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

    “Dengan kondisi bencana tersebut, kami sudah melakukan penambahan pengiriman uang rupiah tambahan ke wilayah bencana melalui berbagai moda alternatif,” kata Deputi Gubernur BI Ricky Perdana Gozali dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2025 di Jakarta, Rabu.

    Dia tidak merinci nominal tambahan uang yang dikirim BI ke wilayah bencana. Namun, dia memastikan pihaknya menjalin koordinasi erat dengan kantor perwakilan BI serta perbankan di daerah terdampak untuk menjamin kebutuhan uang tunai terpenuhi.

    Adapun kantor perwakilan yang dimaksud di antaranya Bank Indonesia Sibolga dan Lhokseumawe di Banda Aceh, Bank Indonesia Pematangsiantar di Sumatera Utara, dan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang.

    “Kami berusaha memastikan bahwa penyediaan uang rupiah ini tetap kami penuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menyampaikan, bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diprediksi berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,017 persen.

    Angka tersebut didapatkan dari asesmen sementara berdasarkan metode perhitungan yang melihat hilangnya aktivitas ekonomi selama 32 hari.

    “Dampaknya terhadap perekonomian memang agak negatif. Tetapi, karena masih perhitungan sementara, dalam produk domestik bruto (PDB) setahun ini perkiraannya baru minus 0,017 persen,” jelasnya.

    Namun, Aida menggarisbawahi, perhitungan dampak bencana merupakan proses kompleks yang tidak hanya melibatkan dampak ekonomi, tetapi juga menghitung dampak sosial lainnya.

    Pertimbangan yang serupa juga berlaku untuk proyeksi inflasi. BI perlu lebih dulu melihat hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap ketiga provinsi sebelum menetapkan proyeksi inflasi.

    Sejauh ini, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 berada dalam kisaran 4,7–5,5 persen. Sementara inflasi diperkirakan terjaga dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI kirim tambahan uang tunai ke wilayah bencana Sumatera

    BI prediksi bencana Sumatera tekan pertumbuhan ekonomi 0,017 persen

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) memprediksi bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,017 persen.

    Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2025 di Jakarta, Rabu, menjelaskan angka tersebut didapatkan dari asesmen sementara berdasarkan metode perhitungan yang melihat hilangnya aktivitas ekonomi selama 32 hari.

    “Dampaknya terhadap perekonomian memang agak negatif. Tetapi, karena masih perhitungan sementara, dalam produk domestik bruto (PDB) setahun ini perkiraannya baru minus 0,017 persen,” jelas Aida.

    Namun, Aida menggarisbawahi, perhitungan dampak bencana merupakan proses kompleks yang tidak hanya melibatkan dampak ekonomi, tetapi juga menghitung dampak sosial lainnya.

    Dampak ekonomi, kata Aida, perlu menghitung banyak dimensi, seperti hilangnya nilai aset, produktivitas, tutupnya ekonomi, serta upaya positif rekonstruksi bencana.

    Maka dari itu, BI saat ini masih dalam tahap berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melihat data yang lebih komprehensif.

    Pertimbangan yang serupa juga berlaku untuk proyeksi inflasi. BI perlu lebih dulu melihat hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap ketiga provinsi sebelum menetapkan proyeksi inflasi.

    “Tetapi, BI punya survei pemantauan harga. Baru pada minggu pertama, proyeksinya kelihatannya memang sedikit lebih tinggi,” tambahnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PKS Kritik Data Inflasi Rendah Tapi Toko-toko Sepi UMKM Lesu

    PKS Kritik Data Inflasi Rendah Tapi Toko-toko Sepi UMKM Lesu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Capaian inflasi rendah yang saat ini terjadi di Indonesia perlu dibaca secara lebih jernih dan berimbang. Stabilitas harga memang penting, tetapi tidak boleh menutup mata terhadap kondisi riil daya beli masyarakat.

    “Inflasi yang rendah tentu patut dijaga. Tetapi kalau toko-toko sepi, UMKM lesu, dan masyarakat menahan belanja, maka inflasi rendah itu perlu kita baca sebagai alarm dini, bukan sekadar prestasi,” ujar Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Amin Ak di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

    Amin menegaskan, sebagai negara dengan konsumsi rumah tangga lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB), kesehatan ekonomi Indonesia sangat ditentukan oleh kekuatan daya beli masyarakat.

    Menurutnya, jika konsumsi melemah, maka stabilitas makro tidak akan bertahan lama.

    “Ekonomi yang sehat itu bukan hanya angkanya bagus, tapi juga dirasakan di warung, pasar, dan rumah tangga. Inflasi rendah harus berjalan seiring dengan pendapatan yang kuat dan lapangan kerja yang aman,” jelas Anggota Komisi XI tersebut.

    Menurut Amin, inflasi yang rendah bisa terjadi karena dua hal: efisiensi dan produktivitas, atau sebaliknya, melemahnya permintaan masyarakat. Yang perlu diwaspadai, menurutnya, adalah jika inflasi rendah lebih disebabkan oleh faktor kedua.

    Karena itu, Amin mendorong agar Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat sinkronisasi kebijakan moneter dan fiskal dengan orientasi yang lebih kuat pada ekonomi riil.

    Kebijakan moneter, menurutnya, perlu semakin berpihak pada sektor produktif, khususnya UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

  • 3 Prabowo Sebut Indonesia Diprediksi Jadi Negara Terbesar Ke-4 di Dunia Nasional

    3 Prabowo Sebut Indonesia Diprediksi Jadi Negara Terbesar Ke-4 di Dunia Nasional

    Prabowo Sebut Indonesia Diprediksi Jadi Negara Terbesar Ke-4 di Dunia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ambisi besar Indonesia untuk menjadi negara yang modern dan makmur.
    Bahkan, banyak pihak yang memprediksi bahwa
    Indonesia
    akan menjadi negara terbesar kelima atau keempat di dunia dalam 10-20 tahun ke depan.
    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pengarahan kepada
    kepala daerah se-Papua
    , di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (16/12/2025).
    “Diperkirakan dalam waktu 15 sampai 20 tahun lagi kita bisa mencapai negara kelima bahkan keempat terbesar di dunia,” ujar Prabowo dalam pengarahannya, Selasa.
    Indonesia saat ini, kata Prabowo, merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedelapan di dunia.
    Prabowo pun mengutip data International Monetary Fund (IMF), yang menunjukkan bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia senilai USD 4,66 triliun atau setara Rp 76,3 kuadriliun.
    Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa target tersebut menuntut pembenahan total dalam manajemen pemerintahan.
    Tantangan terbesar bangsa saat ini bukan pada potensi kekayaan alam, melainkan pada kemampuan pengelolaannya.
    “Masalahnya adalah pemerintahan kita, pengelolaan kita. Kita harus mengelola kekayaan kita dengan sejujur-jujurnya sehingga sumber daya yang sangat besar bisa dinikmati seluruh rakyat,” ujar Prabowo.
    Lanjutnya, transformasi bangsa tidak boleh meninggalkan satu daerah pun. Ia menegaskan ketidakrelaannya melihat rakyat hidup dalam kesulitan atau kelaparan di tengah kekayaan negara yang melimpah.
    Oleh karena itu, Prabowo mengajak seluruh unsur pimpinan, mulai dari menteri, gubernur, bupati, hingga wali kota untuk bekerja lebih keras membenahi kekurangan.
    “Kita terus melakukan upaya menegakkan hukum, mengusut segala penyelewengan. Kita tidak akan ragu-ragu copot pejabat yang tidak mampu tanpa memandang bulu, tanpa melihat partai mana, suku mana, atau agama mana,” tegas Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anak Buah Purbaya Akui Defisit APBN 2025 Berpotensi Melebar, Tetap Jaga di Bawah 3%

    Anak Buah Purbaya Akui Defisit APBN 2025 Berpotensi Melebar, Tetap Jaga di Bawah 3%

    Bisnis.com, JAKARTA — APBN 2025 menghadapi tekanan pada akhir tahun, yaitu pada saat pemerintahan akselerasi belanja, penerimaan pajak masih alami kontraksi. Akibatnya, defisit fiskal berpotensi semakin melebar.

    Awalnya, pemerintah menetapkan defisit APBN 2025 sebesar 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB). Kendati demikian, dalam laporan semester I, Kementerian Keuangan memproyeksikan terjadi pelebaran defisit APBN 2025 menjadi 2,78% terhadap PDB.

    Ternyata, defisit fiskal itu berpotensi kembali melebar. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menyatakan otoritas fiskal sedang memantau perkembangan dalam dua pekan terakhir tahun ini.

    Meski tidak menampik kemungkinan pelebaran defisit di atas 2,78%, dia menyatakan Kementerian Keuangan tidak akan melanggar aturan peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun, UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara sudah menetapkan ambang batas defisit anggaran sebesar 3% terhadap PDB. 

    “Outlook-nya kan 2,78% ya. Ini kita sedang lihat dua minggu terakhir. Kalaupun nanti melebar, kita akan tetap jaga di bawah 3%,” jelas Febrio di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

    Ketika ditanya terkait proyeksi pelebarannya, anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa itu meminta setiap pihak bersabar. Febrio hanya menekankan bahwa otoritas fiskal akan lakukan penyesuaian sehingga defisit tidak melebihi 3% terhadap PDB. “Lagi kita hitung. Ini lagi akhir tahun kan, kita coba kalibrasi. Teman-teman penerimaan sedang kerja,” tutupnya.

    Sebelumnya, Purbaya meyakini defisit APBN 2025 akan tetap berada di bawah 3% terhadap PDB kendati adanya tekanan yang besar. Dia menyebut pihaknya masih menghitung arus keluar masuk kas APBN jelang penutupan 2025. 

    Untuk itu, Purbaya belum bisa memastikan apabila defisit APBN akan melebar dari outlook 2,78% terhadap PDB kendati penerimaan pajak masih di bawah target. 

    “[Defisit] masih dihitung, karena angkanya bergerak terus nih. Kami tunggu yang masuk ke sini berapa, terus PDB-nya juga berapa, akan geser kan,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025). 

    Dari sisi penerimaan, Purbaya menyebut Kemenkeu masih bisa mengandalkan setoran penerimaan di luar pajak yakni penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Salah satunya berasal dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sekitar Rp3 triliun. 

    “Katanya pak Jaksa Agung ngasih Rp2 triliun-Rp3 triliun tuh. Dari barang yang dirampas itu lho, [Satgas, red] PKH itu. Itu kan PNBP. Untuk saya kan yang penting uangnya cukup,” jelasnya.

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengakui bahwa tekanan yang dihadapi pemerintah cukup besar terhadap keseimbangan fiskal. Namun, dia belum bisa memastikan dampaknya terhadap pelebaran defisit dari outlook 2,78% terhadap PDB. “Ini kan masih bergerak angkanya. Kelihatan sih tekanannya cukup besar, tetapi kami jaga di level yang aman,” ungkapnya.

    Adapun sampai dengan akhir Oktober 2025, realisasi penerimaan negara baru terkumpul Rp2.113,3 triliun atau 73,7% terhadap outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.865,5 triliun. Sumbangsih terbesar yakni pajak, baru terkumpul Rp1.459 triliun atau 70,2% dari outlook Rp2.067,9 triliun. 

    Sementara itu, belanja negara tercatat sebesar Rp2.593 triliun atau 73,5% dari outlook Rp3.527,5 triliun. Dengan demikian, defisit sampai dengan akhir Oktober 2025 yakni Rp532,9 triliun atau 2,02% terhadap PDB. Realisasinya sudah 80,5% terhadap outlook yakni Rp662 triliun (2,78% terhadap PDB). 

  • Mengapa China Menyembunyikan Kejatuhan Sektor Properti?

    Mengapa China Menyembunyikan Kejatuhan Sektor Properti?

    Jakarta –

    Semakin besar ledakannya, semakin dalam dan lama pula kehancurannya. Setelah dua dekade pertumbuhan yang tak terkendali, pada 2020 gelembung properti Cina telah mendorong harga rumah hingga lebih dari 17 kali lipat gaji rata-rata.

    Sebuah badai sempurna mendorong ledakan ini, termasuk reformasi pada 1998 yang mengalihkan penyediaan perumahan dari negara ke kepemilikan swasta, migrasi hampir setengah miliar warga Cina dari pedesaan ke kota, serta melimpahnya kredit dari bank-bank milik negara.

    Demam konstruksi mengubah cakrawala kota-kota Cina, keluarga-keluarga menanamkan tabungan mereka ke apartemen, dan spekulasi properti menjadi hal yang lazim, membantu jutaan rumah tangga kelas menengah merasa lebih kaya dan membelanjakan lebih banyak uang.

    Titik balik terjadi selama gelombang pertama lockdown COVID-19 ketika pemerintah Presiden Xi Jinping memberlakukan aturan baru yang ketat terkait batas utang pengembang properti. Dampak dari reformasi “tiga garis merah” ini sangat brutal. Raksasa properti seperti Evergrande, Country Garden, dan puluhan perusahaan kecil lainnya gagal bayar, dengan lebih dari 70 pengembang bangkrut atau membutuhkan bailout yang didukung negara untuk bertahan.

    Lebih dari lima tahun kemudian, kejatuhan yang menyusul belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Menurut Barclays, bank asal Inggris, lebih dari US$18 triliun (Rp300 kuadriliun) kekayaan rumah tangga telah menguap seiring anjloknya nilai rumah. Sementara itu, aktivitas konstruksi, yang sebelumnya menjadi pendorong utama produk domestik bruto (PDB), merosot begitu parah hingga kini justru menekan pertumbuhan ekonomi di bawah target Beijing.

    Beijing menyensor data properti swasta

    Sebagai tanda betapa sensitifnya kemerosotan ini, pejabat Cina bulan lalu memerintahkan penyedia data swasta untuk berhenti mempublikasikan angka penjualan rumah, menutup salah satu dari sedikit jendela independen untuk melihat kondisi pasar properti saat ini.

    Langkah ini menyusul penurunan penjualan rumah baru sebesar 42% secara tahunan pada Oktober oleh 100 pengembang terbesar, penurunan bulanan terbesar dalam 18 bulan terakhir, menurut China Real Estate Information.

    “Kemungkinan ada penurunan pasar secara luas sebesar 50%, yang bisa turun hingga 85% sebelum mencapai keseimbangan,” katanya kepada DW.

    Sebagai contoh, Stevenson-Yang menyebut seorang koleganya di kota pusat Xi’an yang ditawari tiga rumah dengan harga satu rumah oleh seorang pengembang, setara dengan penurunan dua pertiga harga untuk setiap properti.

    Di kota Tier-1 seperti Beijing dan Shanghai, harga rumah rata-rata telah turun sekitar 10% dari puncaknya, tulis Oxford Economics pada September, dengan melemahnya permintaan unit mewah mendorong diskon yang lebih dalam. Namun, dampak terburuk dirasakan di kota Tier-2 dan Tier-3, termasuk Chengdu dan Dongguan, di mana nilai properti anjlok hingga 30%.

    Apartemen setengah jadi dan kosong memenuhi cakrawala

    Di seluruh Cina, kejatuhan ini meninggalkan proyek-proyek setengah jadi, kota-kota hantu, dan jutaan rumah tangga yang terjebak dalam ekuitas negatif. Kondisi ini memicu kemarahan publik dan protes sporadis ketika para pembeli berharap Beijing akan turun tangan dengan stimulus untuk menopang permintaan.

    “Masih ada kelebihan pasokan yang besar, hingga 3–5 tahun stok apartemen dan perumahan yang belum terjual, sebagian besar di kota-kota kecil,” kata George Magnus, peneliti asosiasi di China Center Universitas Oxford, Inggris, kepada DW. “Akan butuh waktu lama untuk mengurainya, terutama karena kelompok pembeli rumah pertama, usia 20–35 tahun, kini justru menyusut.”

    Setelah mencapai 1,41 miliar, populasi Cina kini mulai menurun, menandai berakhirnya puluhan tahun pertumbuhan.

    Mesin utama pertumbuhan ekonomi Cina menguap

    Properti pernah menyumbang hingga seperempat PDB Cina, membantu pertumbuhan tetap dua digit selama lebih dari satu dekade pada 2000-an dan awal 2010-an. Perlambatan sejak itu menyeret pertumbuhan ekonomi menjadi sekitar 5% tahun lalu, masih mengesankan, tetapi jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun ledakan, akibat efek rambatan ke sektor lain.

    “Harga dan produksi baja serta semen Cina turun, lapangan kerja dan investasi bisnis melemah, semuanya merupakan kerusakan ikutan [dari kejatuhan properti],” ujar Stevenson-Yang kepada DW.

    Cina merupakan konsumen terbesar dunia untuk bijih besi, tembaga, baja, dan semen, yang sebagian besar terkait dengan konstruksi. Eksportir seperti Australia, Brasil, dan Chile termasuk pihak global yang terdampak akibat turunnya permintaan dari Cina. Ketika pemilik rumah merasakan tekanan, perlambatan ini melemahkan konsumsi rumah tangga, mengurangi impor merek mewah dan mobil asing.

    Stimulus terbatas, tanpa penyelamatan besar-besaran

    Beijing ingin menghindari terbentuknya gelembung spekulatif baru, sehingga langkah stimulus untuk menopang pasar properti tidak semurah pada krisis sebelumnya. Pemerintah Cina pernah turun tangan setelah krisis keuangan global 2008, kejatuhan pasar saham 2015, dan selama pandemi.

    Alih-alih menyelamatkan sektor ini sepenuhnya, banyak pengamat Cina percaya pemerintah membiarkan harga rumah turun secara bertahap agar pembuat kebijakan dapat memprioritaskan stabilitas dan restrukturisasi jangka panjang dibanding stimulus jangka pendek.

    “Pada titik tertentu, Anda tidak bisa lagi menstimulasi karena jumlah uang yang dibutuhkan akan terlalu besar, dan bersifat inflasioner,” kata Stevenson-Yang.

    Bloomberg melaporkan bulan lalu bahwa Beijing sedang mempertimbangkan subsidi pembayaran bunga hipotek, penurunan biaya transaksi, dan potongan pajak penghasilan yang lebih besar bagi peminjam.

    Harga bisa turun bertahun-tahun lagi

    Krisis properti biasanya membutuhkan sekitar lima tahun untuk mencapai titik dasar. Di Amerika Serikat, kejatuhan pasar perumahan yang dimulai pada 2007 baru stabil pada 2012. Di Spanyol, keruntuhan pasca-2008 juga berlangsung sekitar lima tahun sebelum tanda-tanda pemulihan muncul.

    Runtuhnya gelembung Jepang pasca-1991 sering disebut sebagai krisis properti paling berkepanjangan, dengan nilai rumah stagnan lebih dari satu dekade dan tidak pernah sepenuhnya kembali ke puncak sebelum gelembung.

    Stevenson-Yang meyakini sektor properti Cina berada di jalur “10 tahun pertumbuhan negatif atau datar,” sementara analis S&P Global Ratings menilai penurunan ini bisa berlanjut hingga akhir 2020-an. Beberapa proyeksi mengisyaratkan pemulihan tahun depan atau pada 2027.

    Ini menjadi pil pahit bagi keluarga-keluarga Cina biasa. Banyak dari mereka menanamkan tabungan ke apartemen yang kini kehilangan nilai, membuat mereka terjebak dengan hipotek yang tak bisa dilepas dan rumah yang tak bisa dijual. Lebih buruk lagi, nilai properti bisa tetap jauh di bawah puncak tinggi tahun 2020 untuk waktu yang lama.

    Menurut Magnus, kisah ini sama di seluruh dunia, di mana pemilik rumah sering berasumsi bahwa harga akan terus naik selamanya.

    “Ketika pesta berakhir dan siklus berbalik arah … konsekuensinya bisa sangat serius,” katanya kepada DW.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rahka Susanto
    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video ‘Resmi Dibuka! Ada Mal Khusus Robot di China’:

    (ita/ita)

  • Bencana Sumatera Berpotensi Tahan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025

    Bencana Sumatera Berpotensi Tahan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Suhindarto, menilai bencana Sumatera berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV.  Dia menuturkan, Sumatera memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional sehingga gangguan ekonomi di wilayah tersebut tidak bisa dipandang remeh.

    “Kami sendiri memproyeksikan ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi begitu ya, karena dari sisi share gitu ya, Sumatera juga bukanlah daerah kecil, yang mana Sumatera ini juga menyumbang dalam perekonomian kita, begitu besar ya share-nya,” kata Suhindarto dalam Media Forum PEFINDO, Selasa (16/12/2025).

    Ia menjelaskan, dari sisi pangsa ekonomi, Sumatera bukanlah daerah kecil. Pulau ini menyumbang porsi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Oleh karena itu, gangguan aktivitas ekonomi akibat bencana berisiko menahan akselerasi pertumbuhan yang seharusnya bisa terjadi pada akhir tahun.

    “Tapi secara umum ini bisa menjadi faktor negatif yang akhirnya menahan akselerasi pertumbuhan ekonomi di Triwulan IV ini, yang seharusnya bisa terjadi gitu ya di tengah stimulus pemerintah yang relatif cukup banyak diberikan begitu ya,” ujarnya.

    Meski demikian, Suhindarto menekankan, besaran dampak secara kuantitatif masih perlu dicermati lebih lanjut. Hingga saat ini, belum terdapat rilis data resmi dari pemerintah yang secara spesifik mengukur dampak bencana Sumatera terhadap kinerja ekonomi, sehingga proyeksi masih bersifat indikatif.

    “Untuk seberapa jauh sebenarnya perlu dicek kembali, karena sampai saat ini juga kita masih belum melihat release resmi lah ya dari data pemerintah yang berkaitan dengan bencana ini, dampaknya ke ekonomi seperti apa,” ujarnya.

     

  • BI Sebut Utang Luar Negeri Dikelola secara Cermat

    BI Sebut Utang Luar Negeri Dikelola secara Cermat

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) pemerintah pada Oktober 2025 mengalami penurunan. Namun, secara tahunan (year on year/yoy), ULN tercatat sebesar US$ 210,5 miliar atau tumbuh 4,7%.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan kenaikan ULN pemerintah dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada surat berharga negara (SBN) internasional, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

    Meski mengalami peningkatan secara tahunan, Ramdan menegaskan utang luar negeri pemerintah tetap berada dalam kondisi terjaga. ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel sebagai salah satu instrumen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    “Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel,” kata Ramdan dalam keterangan resmi, Senin (15/12/2025).

    Ia menambahkan, pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan serta penguatan perekonomian nasional. ULN pemerintah tersebut didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.

    Adapun ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,2%, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 19,6%, jasa pendidikan sebesar 16,4%, konstruksi sebesar 11,7%, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,6%.

    Di sisi lain, ULN swasta mengalami penurunan. Posisi ULN swasta tercatat sebesar US$ 190,7 miliar pada Oktober 2025, turun dibandingkan September 2025 yang sebesar US$ 192,5 miliar. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 1,9% (yoy).

    Secara keseluruhan, BI mencatat utang luar negeri Indonesia menurun pada Oktober 2025 menjadi US$ 423,9 miliar dibandingkan posisi September 2025 yang sebesar US$ 425,6 miliar. Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 0,3% (yoy), terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik.

    BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,3% pada Oktober 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 86,2% dari total ULN.

    Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

    “Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” pungkas Ramdan.

  • Biaya Rekonstruksi Bencana Sumatera Butuh Dana hingga Rp 70 Triliun

    Biaya Rekonstruksi Bencana Sumatera Butuh Dana hingga Rp 70 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual memperkirakan kebutuhan biaya rekonstruksi pascabencana di Pulau Sumatera berada di kisaran Rp 50 triliun hingga Rp 70 triliun.

    Nilai tersebut berpotensi meningkat mengingat bencana melanda tiga provinsi sekaligus, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    “Jadi kalau bencana angkanya itu antara Rp 50 triliun-Rp 70 triliun biaya rekonstruksi. Ini kan kemungkinan bisa lebih tinggi karena ini tiga provinsi (Sumatera Barat/Sumbar, Sumatera Utara/Sumut, dan Aceh), dan sampai sekarang masih hujan deras terus. Jadi, masih ada kemungkinan ada masalah logistik lagi,” ucap David dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada kuartal III 2025 tercatat sebesar 4,9%. Adapun provinsi terdampak bencana mencatatkan pertumbuhan Aceh sebesar 4,5%, Sumatera Barat 3,4%, dan Sumatera Utara 4,6%.

    David menilai, kinerja ekonomi Sumatera pada kuartal I 2026 masih berpotensi tertahan. Hal ini disebabkan banyaknya jalur logistik yang terputus di wilayah terdampak bencana, sehingga aktivitas produksi belum dapat berjalan optimal.

    Namun, ia memperkirakan momentum perbaikan akan mulai terlihat pada kuartal II  2026, seiring masuknya belanja pemerintah untuk kegiatan rekonstruksi.

    Pada kesempatan yang sama, David juga mengungkapkan bahwa bencana di Sumatera berpotensi menekan produk domestik bruto (PDB) nasional hingga 0,32%, terutama melalui penurunan konsumsi masyarakat.

    Berdasarkan olahan dan data internal tim riset ekonomi BCA, bencana alam di Sumatera menurunkan belanja masyarakat di Sumatera Barat sebesar 25,53% atau sekitar Rp 3,8 triliun. Di Sumatera Utara, konsumsi turun 22,31% atau Rp 11,8 triliun, sementara di Aceh penurunan mencapai 23,92% atau sekitar Rp 2,8 triliun.

    Dengan asumsi tekanan konsumsi berlanjut hingga Desember 2025 dan pola penurunan belanja di Aceh mengikuti tren serupa, efek konsumsi pascabencana diperkirakan dapat memangkas PDB nominal nasional sebesar 0,31% atau sekitar Rp 18,58 triliun pada kuartal IV 2025.

    “Penurunan PDB bisa terjadi akibat konsumsi yang menurun, produksi yang menurun, dan sebagainya,” pungkas David.

  • Satu Faktor Ini Bikin Ekonomi RI 2025 Kehilangan 0,3%

    Satu Faktor Ini Bikin Ekonomi RI 2025 Kehilangan 0,3%

    Jakarta –

    Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat diproyeksikan akan menahan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,32% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

    Chief Economist PT Bank Central Asia Tbk atau BCA David Sumual mengatakan penurunan pertumbuhan ekonomi itu dikarenakan efek bencana yang diperkirakan akan menurunkan belanja atau konsumsi masyarakat.

    “Jadi kita melihat dampaknya sekitar 0,32% dari PDB kurang lebih. Dampak dari penurunan ya, penurunan PDB yang bisa terjadi akibat konsumsi yang menurun, produksi yang menurun dan sebagainya,” kata David dalam Bincang Media di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

    David memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan berada di bawah target pemerintah 5,4%. Realisasinya diperkirakan hanya bisa pada level 5% sampai 5,1%.

    “Dengan bencana ini mungkin akan ada sedikit ada pengaruh ya, pasti akan pengaruh. Secara nasional mungkin jadi lebih sedikit, karena agregat ada beberapa daerah yang juga lagi meningkat. Jadi saya pikir masih bisa lah 5-5,1%, tapi nggak mungkin 6%,” ucap David.

    Berdasarkan data internal tim riset ekonomi BCA, efek bencana alam di wilayah Sumatera akan menurunkan 25,53% (Rp 3,8 triliun) belanja masyarakat Sumatera Barat dan menurunkan 22,31% (Rp 11,8 triliun) belanja masyarakat Sumatera Utara. Sementara itu, belanja masyarakat Aceh diperkirakan turun 23,92% (Rp 2,8 triliun).

    Dengan asumsi belanja masyarakat yang terpuruk hingga Desember 2025, efek bencana berpotensi menurunkan konsumsi sebesar 0,31% atau Rp 18,58 triliun secara nasional.

    (aid/fdl)