Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • UMKM Bisa Perkuat Ekosistem Ekonomi Nasional, Begini Caranya

    UMKM Bisa Perkuat Ekosistem Ekonomi Nasional, Begini Caranya

    Jakarta –

    Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bisa membantu untuk memperkuat ekosistem ekonomi nasional. Untuk penguatan ekonomi secara inklusif dan berkeadilan bisa dilakukan dengan pemberdayaan UMKM. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah.

    EVP Corporate Secretary Holding BUMN Danareksa Agus Widjaja mengungkapkan pihaknya terus membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan dengan berbagai program yang salah satunya adalah melalui keikutsertaan dalam Jatim Fest 2025.

    Jatim Fest 2025 merupakan perhelatan ekonomi kreatif tahunan yang berlangsung selama sepekan pada 1-5 Oktober 2025 di Surabaya.

    “Partisipasi Holding BUMN Danareksa di Jatim Fest 2025 adalah bagian dari upaya kami untuk membantu para UMKM binaan meningkatkan penjualan, memperkuat brand awareness, memperluas jaringan bisnis, serta memperoleh wawasan baru tentang potensi ekonomi kreatif dan daya saing produk lokal,” kata dia dalam siaran pers, ditulis Selasa (7/10/2025).

    Dalam kesempatan ini, Holding BUMN Danareksa bersama empat perusahaan anggota holding, yaitu PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), dan PT Nindya Karya membawa tujuh UMKM binaan terpilih untuk berpartisipasi dan memamerkan produk unggulan mereka. Sinergi antar anggota holding dalam kegiatan ini menjadi bentuk nyata peran Holding BUMN Danareksa sebagai enabler yang menghubungkan potensi lokal dengan peluang pasar nasional.

    Lebih lanjut, Agus mengatakan bahwa Holding BUMN Danareksa berkomitmen untuk terus memperkuat peran UMKM sebagai motor penggerak ekonomi bangsa menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global. Dengan lebih dari 45.000 pengunjung yang hadir sepanjang acara, partisipasi UMKM binaan Holding BUMN Danareksa diharapkan mampu membuka peluang baru untuk kolaborasi bisnis, kemitraan investasi, hingga akses pembiayaan dari lembaga keuangan.

    UMKM terus menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian UMKM, terdapat lebih dari 65,4 juta pelaku UMKM yang menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional dan berkontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dengan peran yang sangat strategis ini, pemberdayaan UMKM menjadi kunci utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Sebagai holding yang menaungi beragam entitas multi sektor, Holding BUMN Danareksa telah membina lebih dari 1.000 UMKM di seluruh Indonesia dengan berbagai program pendampingan, pelatihan, akses permodalan, hingga fasilitasi pasar guna menghadirkan ekosistem yang mendorong UMKM untuk naik kelas, berdaya saing tinggi, yang turut mendukung pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup tambah Agus.

    Pada ajang Jatim Fest 2025 ini, Holding BUMN Danareksa juga menerima Piagam Penghargaan “Best of The Best Variety Product”. Penghargaan ini diberikan kepada Danareksa atas keberhasilannya menampilkan beragam produk UMKM binaan yang mencerminkan kreativitas dan potensi ekonomi daerah, mulai dari produk makanan, kerajinan tangan, hingga mainan edukatif.

    Melihat Blok M Hub yang Bakal Jadi Tempat Relokasi UMKM Plaza 2′:

    (kil/kil)

  • Ada Apa Prancis, PM Mundur 27 Hari Menjabat-Kabinet Bubar 14 Jam?

    Ada Apa Prancis, PM Mundur 27 Hari Menjabat-Kabinet Bubar 14 Jam?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Krisis politik di Prancis semakin dalam setelah Perdana Menteri (PM) Sebastien Lecornu dan seluruh kabinetnya mengundurkan diri pada Senin (6/10/2025). Hal ini hanya beberapa jam setelah kabinet resmi diumumkan.

    Pemerintahan ini tercatat sebagai yang tersingkat dalam sejarah modern Prancis. Di mana Lecornu bertahan sebagai 27 hari saja sebagai PM dan pemerintahannya hanya bertahan selama 14 jam.

    Pengunduran diri yang cepat dan tak terduga ini langsung mengguncang pasar keuangan. Indeks saham acuan Paris, CAC 40, anjlok 2%, sementara mata uang Euro tergelincir 0,7% ke level US$ 1,1665.

    Lalu, apa yang menyebabkan PM pilihan Presiden Emmanuel Macron ini memilih mundur secepat kilat?

    Dalam pidato singkatnya, Lecornu secara blak-blakan menyalahkan kondisi parlemen yang terpecah belah. Ia menyebut ada keengganan para politisi untuk berkompromi sebagai alasan utama keputusannya.

    “Seseorang tidak bisa menjadi perdana menteri ketika syarat-syaratnya tidak terpenuhi,” ujar Lecornu.

    Ia menuding “ego” para politisi oposisi yang kaku pada manifesto partai masing-masing dan menolak kompromi. Di sisi lain, ia juga menyalahkan anggota dari koalisi minoritasnya sendiri yang dinilai lebih fokus pada ambisi presidensial pribadi mereka ketimbang kepentingan negara.

    “Anda harus selalu lebih mengutamakan negara Anda daripada partai Anda,” tegasnya.

    Pemicu utama krisis ini adalah susunan kabinet baru yang diumumkan Lecornu. Alih-alih menyatukan, kabinet tersebut justru membuat marah lawan dan kawan politik. Sebagian pihak menilainya terlalu condong ke kanan, sementara yang lain menganggapnya kurang berhaluan kanan.

    Akibatnya, pemerintahan baru ini tidak memiliki mayoritas yang solid di parlemen yang terfragmentasi, membuat mereka sangat rentan untuk dijatuhkan kapan saja.

    Pasar Keuangan Merespons Negatif

    Instabilitas politik ini menjadi sentimen negatif besar bagi pasar. Analis menyoroti masalah fundamental ekonomi Prancis yang kini diperparah oleh krisis pemerintahan.

    “Ini hanya satu pemerintahan berganti dengan yang lain… ini adalah masalah besar bagi aset-aset Prancis, tetapi juga memiliki efek limpahan (spillover) ke seluruh Eropa,” kata Chris Beauchamp, kepala analis pasar di IG Group.

    Utang Prancis saat ini telah mencapai 113,9% dari produk domestik bruto (PDB). Defisit anggaran yang hampir dua kali lipat dari batas 3% yang ditetapkan Uni Eropa (UE).

    Oposisi Serukan Pemilu Dini

    Langkah pengunduran diri Lecornu, yang merupakan Pm kelima Macron dalam dua tahun terakhir, langsung disambut oleh seruan dari pihak oposisi untuk membubarkan parlemen. Mereka meminta mengadakan pemilu dini.

    “Saya menyerukan kepada Presiden Republik untuk membubarkan Majelis Nasional… lelucon ini sudah berlangsung terlalu lama, sandiwara ini harus diakhiri,” kata pemimpin sayap kanan Marine Le Pen.

    Hal senada diungkapkan oleh Mathilde Panot dari partai sayap kiri France Unbowed. Ia bahkan dengan tegas mengatakan Macron juga harus ikut mundur.

    “Lecornu mundur. Tiga Perdana Menteri dikalahkan dalam waktu kurang dari setahun. Hitung mundur telah dimulai. Macron harus pergi,” ujarnya.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Serapan Tenaga Kerja Loyo, Apindo Dorong Investasi Padat Karya

    Serapan Tenaga Kerja Loyo, Apindo Dorong Investasi Padat Karya

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo mendorong agar pemerintah memperluas cakupan insentif sektor-sektor padat karya di tengah semakin rendahnya rasio penyerapan kerja dengan realisasi investasi.

    Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani mengatakan bahwa investasi beberapa tahun terakhir cenderung lebih banyak masuk ke sektor padat modal daripada padat karya sehingga. Akibatnya, efek penggandanya terhadap penciptaan lapangan kerja tidak terlalu terasa.

    “Pemerintah bisa lebih mendorong dengan memberikan insentif terhadap sektor-sektor yang padat karya, termasuk manufaktur, pertanian, konstruksi, perikanan dan jasa,” ujar Ajib kepada Bisnis, Senin (6/10/2025).

    Adapun pemerintah sudah mengumumkan insentif ke sejumlah sektor padat karya pada akhir 2025. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja di sektor terkait pariwisata sebanyak 552.000 pekerja hingga insentif padat karya tunai (cash for work) Kemenhub dan Kementerian PU untuk 609.465 orang.

    Hanya saja, Ajib mendorong perluasan insentif ke lebih banyak sektor padat karya. Bahkan, menurutnya, insentif tak boleh hanya dari sisi fiskal namun juga moneter.

    “Bauran insentif fiskal dan moneter masih sangat dibutuhkan, misalnya pajak Ditanggung Pemerintah [DTP] dan juga tarif bunga khusus yang kompetitif,” jelasnya.

    Dia mengingatkan investasi menjadi komponen yang semakin penting dalam pembentuk produk domestik bruto (PDB) beberapa waktu terakhir. Ajib mencontohkan, pada kuartal II/2025 investasi (6,99%) tumbuh lebih tinggi daripada PDB (5,12%).

    Kendati demikian, sambungnya, lapangan kerja malah mengalami pelambatan dalam serapannya.

    Penyerapan Tenaga Kerja Rendah

    Klaim pemerintah tentang kenaikan kinerja investasi rupanya tidak sebanding dengan kecepatan penyerapan tenaga kerja. Hal itu ditunjukkan oleh semakin lemahnya rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi mencapai Rp942,9 triliun pada semester I/2025. Dari realisasi investasi itu, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 1.259.868 orang.

    Dengan demikian, setiap 1 tenaga kerja terserap memerlukan investasi sekitar Rp748 juta.

    Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau pada semester I/2024, realisasi investasi ‘hanya’ mencapai Rp829,9 triliun (lebih rendah Rp113 triliun atau setara 13,6% dibandingkan realisasi tahun ini). Kendati demikian, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 1.225.042 orang.

    Dengan demikian, setiap 1 orang tenaga kerja terserap ‘hanya’ memerlukan investasi sekitar Rp677 juta.

    Artinya, terjadi penurunan rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi: serapan tenaga kerja malah memburuk ketika nilai investasi langsung tumbuh positif.

    Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan menilai kecenderungan tersebut memang menjadi persoalan tersendiri yang menjadi sorotan pemerintah.

    Menurutnya, investasi tidak hanya bisa dilihat dari dua sisi yaitu realisasinya sekaligus lapangan pekerjaan yang terbuka karenanya. 

    “Fakta yang harus kita coba gali lebih lanjut adalah kenapa nilai investasinya semakin besar, tetapi jumlah tenaga kerja yang diserapnya itu lebih kecil, kalau pun tidak stagnan,” ujar Ichwan dalam Forum Investasi Nasional 2025, seperti yang diunggah Instagram @bkpm_id, Minggu (5/10/2025).

  • Vietnam Mampu Redam Tarif Trump, PDB Kuartal III/2025 Tumbuh 8,23%

    Vietnam Mampu Redam Tarif Trump, PDB Kuartal III/2025 Tumbuh 8,23%

    Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Vietnam melaju lebih cepat dari perkiraan pada kuartal III/2025, ditopang aktivitas manufaktur dan bisnis yang mampu meredam dampak tarif impor Presiden AS, Donald Trump yang mulai berlaku pada awal Agustus.

    Berdasarkan data Kantor Statistik Nasional, Senin (6/10/2025), produk domestik bruto (PDB) Vietnam tumbuh 8,23% secara year on year (yoy). Angka tersebut melampaui estimasi median analis yang disurvei Bloomberg sebesar 7,15%. 

    Sementara itu, pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 juga direvisi naik menjadi 8,19% dari perkiraan sebelumnya 7,96%.

    Adapun, secara keseluruhan pertumbuhan PDB Vietnam pada kuartal I hingga III 2025 mencapai 7,85% (year-on-year).

    “Kenaikan manufaktur terjadi karena banyak perusahaan mempercepat produksi menjelang tenggat penerapan tarif baru AS,” ujar Kepala Kantor Statistik Nasional Nguyen Thi Huong dalam konferensi pers dikutip dari Bloomberg.

    Sektor industri tetap menjadi motor utama ekspansi ekonomi, dengan manufaktur naik 9,92% sepanjang Januari–September 2025 dibandingkan periode sama tahun lalu.

    Indeks acuan VN Index sempat melonjak hingga 1,9% pada Senin pagi setelah rilis data PDB, kenaikan harian tertinggi sejak 26 Agustus.

    Pemerintah Vietnam tetap menargetkan pertumbuhan ambisius 8,3%–8,5% pada 2025, meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberlakukan tarif 20% terhadap ekonomi Vietnam yang sangat bergantung pada ekspor.

    Sementara itu, ekspor Vietnam pada September 2025 tumbuh 24,7% yoy, sedangkan impor naik 24,9% yoy. Kemudian, indeks harga konsumen atau inflasi naik 3,38% yoy pada September.

    Selanjutnya, komitmen investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) sepanjang Januari–September naik 15,2% yoy, dengan realisasi FDI meningkat 8,5% yoy.

  • INDEF: Program diskon tarif listrik layak diulang dorong daya beli

    INDEF: Program diskon tarif listrik layak diulang dorong daya beli

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov menilai penerapan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bisa dilaksanakan kembali agar mendongkrak konsumsi masyarakat.

    “Untuk itu, pemerintah perlu menimbang kebijakan tersebut agar dilaksanakan kembali seperti pada periode Januari-Februari 2025 lalu. Kebijakan pemerintah berupa diskon tarif listrik dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat ke seluruh Indonesia,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, dengan berkurangnya beban tagihan listrik, masyarakat dapat mengalokasikan pengeluaran mereka ke kebutuhan lain seperti bahan pokok dan layanan esensial yang pada akhirnya dapat meredam tekanan inflasi domestik.

    Selama dua bulan pelaksanaan, program pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut, lanjutnya, diperkirakan mendorong tambahan konsumsi masyarakat.

    Subsidi tarif listrik meningkatkan pendapatan riil masyarakat dengan mengurangi beban biaya, yang kemudian dapat meningkatkan daya beli dan memicu kenaikan konsumsi, efek dari peningkatan marginal propensity to consume (MPC) di mana sebagian besar porsi pendapatan dibelanjakan untuk konsumsi.

    “Jadi, subsidi listrik menciptakan ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan pengeluaran pada barang dan jasa lain,” ujarnya.

    Pada gilirannya, tambahan konsumsi masyarakat pasca pemberian diskon tarif listrik tersebut akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) serta pertumbuhan PDB.

    Abra menegaskan tidak bisa dipungkiri, diskon tarif listrik tersebut menjadi opsi kebijakan yang relevan dalam memberikan stimulus ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

    “Konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam PDB Indonesia, yaitu sekitar 54,6 persen pada 2024. Dengan adanya penghematan biaya listrik, masyarakat akan mengalihkan pengeluaran ke sektor riil, sehingga menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di awal tahun,” katanya.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tantangan Berat Industri Logam dan Mesin Kejar Target Kontribusi Manufaktur 20%

    Tantangan Berat Industri Logam dan Mesin Kejar Target Kontribusi Manufaktur 20%

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (GAMMA) menyebutkan target kontribusi manufaktur di level 20,8% bukan tidak mungkin, meskipun kemungkinannya kecil untuk dapat dicapai akhir tahun ini. 

    Ketua Umum GAMMA, Dadang Asikin mengatakan bahwa dengan kondisi global yang masih penuh tantangan ketidakpastian global yang dipicu perlambatan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, hingga pelemahan permintaan ekspor, maka untuk mencapai angka 20,8% dalam sisa waktu tahun 2025 ini menjadi tantangan yang cukup berat.

    “Kami melihat [industri pengerjaan logam dan mesin Indonesia] memiliki potensi mendorong kenaikan meski secara realistis capaian di atas 20% membutuhkan strategi jangka menengah, bukan sekadar dalam hitungan bulan di sisa akhir tahun 2025,” ujar Dadang kepada Bisnis, dikutip Minggu (5/10/2025). 

    Apalagi, dalam satu dekade terakhir, kontribusi manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami stagnasi di kisaran 18%—19%.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor manufaktur tercatat sebagai penggerak utama ekonomi kuartal II/2025 dengan kontribusinya ke PDB mencapai 18,67%.

    Kendati naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022, 2023, dan 2024, kontribusi sektor manufaktur masih terjebak di angka 18%. Masih jauh dibandingkan dengan kuartal II/2021 yang mencapai 19,29% atau masa sebelum pandemi pada kuartal II/2018 dan 2019 yang masing-masing sebanyak 19,8% dan 19,52%. 

    Tak hanya itu, kontribusi manufaktur periode baru ini masih cenderung stagnan, bergeming jika dibandingkan dengan se-dekade lalu atau kuartal II/2015 yang mampu tembus ke angka 20,91% secara tahunan (year-on-year/YoY).

    “Kami akui, dukungan pemerintah selama ini terhadap industri manufaktur memang ada, tetapi dirasakan belum sepenuhnya efektif untuk mendorong kontribusi manufaktur ke PDB hingga di atas 20%,” tuturnya.

    Adapun, Presiden Prabowo Subianto menargetkan sektor industri pengolahan pada 2025 tumbuh 5,5% dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 20,8% pada 2025. Angka tersebut naik dibandingkan dengan baseline 2024 yang sebesar 18,98%.

    Target tersebut tertuang dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

    “Untuk menopang target tersebut, kami berpendapat ada beberapa hal yang mendesak bagi industri mesin dan logam,” tuturnya.

    Pertama, kepastian pasar dalam negeri. Dia menyebut industri pengerjaan logam dan mesin merupakan sektor yang berorientasi pada substitusi impor dan peningkatan nilai tambah bahan baku lokal.

    Untuk menjamin pasar domestik, maka program substitusi impor harus diikuti dengan keberpihakan nyata terhadap produk dalam negeri melalui pengadaan pemerintah dan BUMN terlebih program atau proyek yang menggunakan belanja APBN dan juga termasuk komitmen pada aturan TKDN.

    Dadang pun menyebutkan beberapa catatan yang sering dirasakan pelaku usaha seperti implementasi TKDN yang lemah. Sebab, di lapangan masih banyak proyek pemerintah dan BUMN yang lebih memilih produk impor dengan alasan harga atau kecepatan pasok. 

    “Akibatnya industri dalam negeri, termasuk mesin dan logam, kurang mendapatkan pasar yang seharusnya,” jelasnya.

    Kedua, kebutuhan akses pembiayaan dan insentif fiskal. Dalam hal ini, industri mesin dan logam membutuhkan pembiayaan dengan bunga kompetitif serta insentif investasi (tax holiday, super deduction) agar mampu memperkuat kapasitas produksi.

    Selama ini, akses pembiayaan sulit dan mahal sehingga industri padat modal seperti mesin dan logam sering kesulitan mendapatkan pembiayaan jangka panjang dengan bunga yang terjangkau. Skema kredit investasi yang ramah industri bagi pelaku industri masih terbatas.

    “Langkah Kementerian Keuangan dengan memindahkan cadangan dana Pemerintah dari BI ke Bank Himbara sebesar Rp200 triliun harus dibarengi dengan semangat mempermudah akses pembiayaan oleh pihak perbankan dengan bunga yang kompetitif bisa di manfaatkan oleh pelaku usaha untuk mendukung kegiatan investasi dan biaya operasional,” kata Dadang.

    Ketiga, jaminan ketersediaan energi dan bahan baku. Dia menilai harga energi yang terjangkau dan pasokan bahan baku yang stabil akan sangat menentukan daya saing industri manufaktur dan logam dan mesin.

    Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)

    Namun, saat ini harga energi industri masih tinggi. Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang berlaku cukup membantu, tetapi belum menjangkau semua sektor manufaktur. Sementara itu, listrik industri juga relatif mahal dibanding negara pesaing yang membuat biaya produksi tidak kompetitif.

    Keempat, kebijakan industrial yang konsisten. Setiap industri membutuhkan kepastian regulasi jangka panjang agar berani melakukan ekspansi dan investasi baru. Sebab, regulasi dan perizinan masih sering berubah dan tumpang tindih antara pusat dan daerah yang mempunyai otonomi kewilayahan.

    Pelaku usaha membutuhkan kepastian jangka panjang, tetapi masih sering terjadi perubahan aturan, baik di bidang fiskal, impor, tata ruang dan perizinan maupun ketenagakerjaan. Hal ini membuat dunia usaha ragu melakukan ekspansi besar.

    Kelima, kebutuhan dukungan riset, teknologi, dan SDM. Menurut dia, program vokasi dan adopsi teknologi industri 4.0 memang telah berjalan, tetapi skalanya kecil dan belum menyentuh mayoritas industri, terutama sektor mesin dan logam yang justru sangat strategis.

  • Ekonom Sarankan Pemerintah Kembali Terapkan Diskon Tarif Listrik

    Ekonom Sarankan Pemerintah Kembali Terapkan Diskon Tarif Listrik

    Jakarta –

    Kebijakan diskon tarif listrik dinilai dapat menjadi instrumen efektif untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini, menurut pengamat, layak dipertimbangkan kembali oleh pemerintah di tengah upaya menjaga momentum konsumsi domestik.

    Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov menilai kebijakan potongan tarif listrik sebesar 50% seperti yang diterapkan pada Januari-Februari 2025 lalu terbukti memberikan dampak positif bagi ekonomi.

    “Pemerintah perlu menimbang agar kebijakan tersebut bisa kembali dilaksanakan. Diskon tarif listrik dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat di seluruh Indonesia,” ujar Abra, Minggu (5/10/2025).

    Menurutnya, penurunan beban tagihan listrik membuat masyarakat memiliki ruang lebih untuk mengalokasikan pengeluaran ke kebutuhan lain seperti bahan pokok dan layanan esensial. “Pada akhirnya hal ini bisa membantu meredam tekanan inflasi domestik,” tambahnya.

    Abra menjelaskan, selama program berlangsung, subsidi tarif listrik diperkirakan mendorong tambahan konsumsi masyarakat. Kebijakan ini secara tidak langsung meningkatkan pendapatan riil dengan mengurangi beban biaya rumah tangga, yang kemudian memicu kenaikan daya beli.

    Abra menambahkan, selama dua bulan pelaksanaan, program Pemerintah melalui Kementerian ESDM ini diperkirakan mendorong tambahan konsumsi masyarakat. Subsidi tarif listrik meningkatkan pendapatan riil masyarakat dengan mengurangi beban biaya, yang kemudian dapat meningkatkan daya beli dan memicu kenaikan konsumsi, efek dari peningkatan marginal propensity to consume (MPC) di mana sebagian besar porsi pendapatan dibelanjakan untuk konsumsi. Jadi, subsidi listrik menciptakan ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan pengeluaran pada barang dan jasa lain

    “Subsidi listrik menciptakan ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan pengeluaran pada barang dan jasa lain. Efeknya terlihat melalui peningkatan marginal propensity to consume atau kecenderungan masyarakat membelanjakan pendapatan tambahan untuk konsumsi,” jelasnya.

    Secara makro, tambahan konsumsi rumah tangga akibat penghematan biaya listrik tersebut akan berdampak pada peningkatan nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Konsumsi rumah tangga sendiri menjadi komponen terbesar dalam PDB Indonesia, mencapai sekitar 54,6% pada 2024.

    “Dengan adanya penghematan biaya listrik, masyarakat akan mengalihkan pengeluaran ke sektor riil, sehingga menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di awal tahun,” pungkas Abra.

    (rrd/rir)

  • Krisis Menghantam Singapura, Ramai Restoran Bangkrut-Tutup Massal

    Krisis Menghantam Singapura, Ramai Restoran Bangkrut-Tutup Massal

    Jakarta, CNBC Indonesia – Singapura tengah mengalami fenomena bisnis kuliner gulung tikar. Terdapat lebih dari 3.000 bisnis kuliner (F&B) yang dilaporkan tutup sepanjang tahun lalu.

    Mengutip Channel News Asia, angka itu setara dengan rata-rata 250 restoran tutup setiap bulan. Selain itu, jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi dalam hampir dua dekade terakhir.

    Mirisnya, beberapa restoran yang terpaksa tutup merupakan tempat makan legendaris yang sudah berdiri selama bertahun-tahun.

    Seperti di antaranya Ka-Soh, restoran Kanton berusia 86 tahun yang pernah menjadi favorit banyak orang. Mereka terpaksa harus menyajikan mangkuk sup ikan terakhirnya pada 28 September mendatang.

    “Kalah,” begitulah perasaan Cedric Tang, pemilik generasi ketiga Ka-Soh.

    “(Meskipun kami) telah bekerja keras selama bertahun-tahun, kami [akhirnya] sudah cukup,” ia menuturkan.

    Menurut Tang, tak mungkin menaikkan harga jual makanan di Ka-Soh. Sebab, restoran tersebut merupakan bisnis warisan yang ingin menjaga esensi ‘terjangkau’ bagi pelanggan lama.

    Ka-Soh terpaksa bergabung dengan banyak restoran lain yang terpaksa gulung tikar di Singapura. Di antaranya adalah Burp Kitchen & Bar, restoran favorit keluarga lainnya yang menjadi salah satu dari 320 restoran yang tutup pada Juli 2025.

    Ka-Soh juga mengikuti jejak Prive Group, yang menutup semua restorannya per 31 Agustus, bulan yang mencatat 360 penutupan.

    “Bahkan [restoran] yang paling ‘sehat’ pun tidak dapat bertahan hidup saat ini,” kata mantan pemilik restoran Chua Ee Chien. Pasalnya, dua restoran dalam Michelin Guide Singapura pun harus tutup.

    Biaya Sewa Makin Mahal

    Bagi banyak pemilik, termasuk Ka-Soh, biaya sewa adalah penyebab banyak restoran yang terpaksa tutup, meskipun bukan faktor satu-satunya.

    “Di komunitas kami, mayoritas penyewa melaporkan kenaikan sewa antara 20 (dan) 49 persen,” kata Terence Yow, ketua Singapore Tenants United for Fairness (SGTUFF), yang mewakili lebih dari 1.000 pemilik usaha F&B dan bisnis lainnya.

    “Ini sesuatu yang belum pernah kita lihat selama 15, 20 tahun terakhir,” ia menuturkan.

    Belakangan, rumah toko (ruko) menjadi properti yang diminati investor lokal maupun asing, di tengah langkah-langkah ‘pendinginan’ baru-baru ini untuk pembelian hunian.

    Alhasil, ada dampak investor berekspektasi tinggi terhadap imbal hasil sewa. Pasalnya, para pemilik properti juga menghadapi tekanan.

    “Jika sewa seseorang diperbarui sekarang, tiga tahun setelah Covid, maka bahkan dengan kenaikan sewa sebesar 50 (hingga) 100 persen, mungkin tidak akan mencapai tingkat pasar saat ini,” kata Ethan Hsu dari Knight Frank Singapura

    Menurut spesialis real estat tersebut, biaya konstruksi telah naik sekitar 30 persen dan biaya pemeliharaan setidaknya 10 persen.

    “Banyak orang terpaku pada gagasan tentang pemilik properti yang serakah. Kenyataannya, sewa hanyalah salah satu komponen biaya yang dihadapi penyewa,” ia menuturkan.

    Di Burp Kitchen & Bar, meningkatnya biaya tenaga kerja ditambah dengan penurunan permintaan telah mencapai titik kritisnya. Dengan jumlah juru masak yang makin sedikit, pemain besar berlomba-lomba menggandakan gaji normal untuk mengamankan staf.

    Restoran kecil seperti Burp Kitchen hanya bisa bertahan dalam jangka waktu yang singkat, bahkan setelah menaikkan gaji dan memangkas jam kerja.

    Asosiasi Restoran Singapura telah membunyikan alarm pada Maret lalu tentang krisis tenaga kerja yang serius dan menyerukan peninjauan kuota pekerja asing. Namun, pihak berwenang melihat krisis ini sebagai masalah kelebihan pasokan.

    Singapura dipenuhi hampir 23.600 gerai makanan ritel pada tahun lalu, naik dari hampir 17.200 pada tahun 2016. Meskipun 3.047 bisnis tutup tahun lalu, hampir 3.800 bisnis baru dibuka. Namun, jaringan restoran berkantong tebal justru menyingkirkan gerai independen kecil.

    Menurut Indeks Jasa Makanan dan Minuman dari Badan Pusat Statistik pada Juni 2025, katering dan gerai makanan cepat saji mengalami peningkatan penjualan tahunan, sementara omzet restoran menurun sebesar 5,6 persen. Kafe, pusat jajanan, dan tempat makan lainnya mengalami penurunan sebesar 0,1 persen.

    “Kami mengamati perubahan drastis dalam perilaku pelanggan,” kata Ronald Chye, salah satu pemilik Burp Kitchen, merujuk pada penurunan pengeluaran.

    “Ada begitu banyak pilihan di luar sana,” tambah istri sekaligus pemilik Burp Kitchen, Sarah Lim.

    “Frekuensi kunjungan pelanggan turun dari tiga, empat kali seminggu menjadi mungkin sebulan sekali,” ia menuturkan.

    Perubahan Perilaku Konsumen

    Dalam hal menemukan restoran baru, lebih dari separuh warga Singapura, termasuk 59 persen Gen Z, mengandalkan media sosial, menurut survei tahun 2023 yang dilakukan oleh perusahaan teknologi perhotelan SevenRooms.

    Ada profesional yang membantu operator F&B mempertajam kehadiran online mereka. Talking Point menggandeng salah satunya, salah satu pendiri Craft Creative, Dylan Tan, untuk bekerja sama dengan Christopher Lim yang berusia 62 tahun, yang mengelola Marie’s Lapis Cafe di Bedok North.

    Sudah 5 tahun sejak kafe ini mulai menyajikan makanan dan hidangan penutup Peranakan buatan tangan, yang diwariskan turun-temurun.

    “Kami hanya bertahan hidup di atas tali,” kata Lim, yang menjual rumahnya dan mencairkan tabungan Dana Pensiun Pusat serta polis asuransinya untuk mempertahankan kafenya.

    Di bawah bimbingan Tan, kafe ini meluncurkan video pendek yang menyoroti warisan dan hidangan khasnya.

    Lim juga didorong untuk memposting di media sosial setidaknya seminggu sekali, secara aktif membalas komentar, meluncurkan promosi sesekali dan akhirnya bekerja sama dengan influencer atau menyelenggarakan acara bertema.

    Setelah dua minggu, kafe tersebut sudah penuh untuk layanan makan siang hari Minggu, dan juga untuk bulan berikutnya. Bisnis melonjak sekitar 30 hingga 40 persen, dan Lim bertekad untuk “mempertahankannya”.

    Namun, jumlah like dan share tidak dapat menyelesaikan semua masalah. Anggota Parlemen untuk Holland-Bukit Timah GRC, Edward Chia, yang juga mantan pemilik F&B, telah menyerukan peningkatan jangka pendek dalam jumlah pekerja asing yang dapat dipekerjakan oleh bisnis.

    Namun, ia juga melihat perlunya membantu usaha kecil menemukan cara untuk meningkatkan produktivitas dengan jumlah staf yang sama atau bahkan lebih sedikit.

    Beberapa bisnis sudah beradaptasi. Jaringan “zi char” generasi ketiga, Keng Eng Kee Seafood, telah berinvestasi dalam perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan dan sistem keanggotaan.

    “Ini memberi kami masukan tentang bagaimana kami dapat meningkatkan pengalaman pelanggan,” kata salah satu pemilik, Paul Liew, 44 tahun.

    “Kami juga mencari tahu preferensi staf tertentu untuk membantu mengurangi pengunduran diri karyawan,” ia menuturkan.

    Chia yakin usaha kecil juga dapat memperoleh manfaat dari dukungan sumber daya manusia seperti kepala SDM sebagai layanan, di mana praktisi SDM bersertifikat dapat melayani beberapa usaha kecil dan menengah sekaligus, sehingga hemat biaya.

    Sementara itu, kelompok penyewa seperti SGTUFF melobi untuk sewa yang lebih adil dalam bentuk batas perpanjangan sewa yang dipatok pada inflasi atau pertumbuhan produk domestik bruto.

    “(Ini memastikan) bahwa setelah penyewa telah berupaya dua atau tiga tahun atau lebih untuk membangun bisnis, penyewa tersebut tidak akan mengalami kenaikan harga yang tiba-tiba dan besar sebesar 50, 60, 70 persen,” kata Yow.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • All Indonesia Berlaku, Pengusaha Berharap Sektor Pariwisata RI Makin Moncer

    All Indonesia Berlaku, Pengusaha Berharap Sektor Pariwisata RI Makin Moncer

    Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah dalam menerapkan aplikasi All Indonesia sebagai sistem deklarasi kedatangan penumpang internasional terpadu mulai 1 Oktober 2025 dinilai menjadi langkah tepat untuk menggugah minat wisatawan asing datang ke Indonesia.

    Senior Regional Director Asia Tenggara Trip.com Edmund Ong menilai Indonesia merupakan pasar utama pariwisata di kawasan Asia Tenggara. 

    Menurutnya dengan penerapan kebijakan tersebut menjadi bukti nyata Indonesia masuk ke era digitalisasi. Pasalnya selama ini, paparnya, wisatawan asing yang masuk ke Indonesia harus mengisi formulir secara manual dan jumlahnya tidak hanya satu.

    “Kebijakan ini memudahkan sekali, dan dari perspektif pelaku industri, kami menilai merupakan salah satu langkah lanjutan yang tepat untuk memberikan solusi bagi semua traveler ataupun turis-turis yang datang,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Jumat (3/10/2025).

    Menurutnya dengan populasi yang melebihi 280 juta jiwa serta ambisi besar untuk menjadikan pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penguatan dialog antarbudaya, dan kontribusi bagi perdamaian global, Indonesia menawarkan peluang sangat besar bagi inovasi dan pertumbuhan pariwisata. 

    Apalagi jika melihat data Trip.Best Global Rankings 2025, Bali dan Jakarta masuk sebagai dua dari 100 destinasi terbaik di dunia. Bali menempati posisi ke-10 dan Jakarta berada di posisi 41. Sebanyak 35 hotel, restoran, dan atraksi favorit Indonesia juga termasuk dalam daftar ini.

    Tak hanya itu, sektor pariwisata Indonesia terus menunjukkan permintaan yang kuat terhadap berbagai perjalanan. Pada lima bulan pertama 2025, tercatat sebanyak 3,84 juta orang Indonesia bepergian ke luar negeri, sementara 5,63 juta turis mancanegara berkunjung ke Indonesia. 

    Sebagai antisipasi dari pertumbuhan pesat sektor ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan target ambisius untuk mencapai 1,08 miliar perjalanan domestik dan 16 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada 2025. 

    Sektor ini juga diproyeksikan akan menyumbang sekitar Rp1.269,8 triliun pada 2025, setara dengan sekitar 5,5% produk domestik bruto (PDB) serta mendukung hampir 14 juta lapangan kerja di seluruh negeri. 

    Penyedia layanan perjalanan internasional tersebut mengincar pertumbuhan pasar pariwisata yang agresif di Indonesia pada akhir tahun ini hingga mencapai double digit.

    General Manager, Trip.com Indonesia Krishna Arya mengatakan kinerja pertumbuhan lini bisnis hotel dan penerbangan pada tahun ini lebih baik dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya.

    Melihat prospek tersebut, Trip.com telah memutuskan untuk berinvestasi di kantor baru di Tangerang Selatan sebagai hub strategis. Kantor baru di Tangerang ini, yang menjadi kantor kedua di Indonesia setelah kantor pusatnya di Bali yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan di pasar Indonesia.

    Selain itu, Trip com juga akan berinvestasi dalam pengembangan serta perbanyak perekrutan talenta-talenta lokal untuk memperkuat timnya.

    “Sehingga akhir tahun ini kami memiliki target yang lebih agresif sampai double digit,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno menuturkan aplikasi baru All Indonesia memang sangat memudahkan pengisian deklarasi dan membuat arus penumpang lebih lancar. Namun, dia menilai keberadaan visa waiver lebih menarik untuk mendatangkan wisatawan mancanegara. 

    Pauline menuturkan bahwa saat ini pemerintah belum menerapkan visa waiver. Dengan demikian wisatawan yang masuk ke Indonesia masih harus mengajukan visa on arrival (VoA)

    Adapun mulai 1 Oktober 2025, setiap penumpang yang tiba dari luar negeri diwajibkan mengisi deklarasi kedatangan melalui aplikasi ini.

    All Indonesia merupakan integrasi layanan deklarasi keimigrasian, kepabeanan, kesehatan, dan karantina dalam satu aplikasi yang tersedia dalam bentuk web (allindonesia.imigrasi.go.id) maupun aplikasi mobile yang dapat diunduh di Google Playstore maupun App Store. 

    Aplikasi ini dapat diisi sejak tiga hari sebelum kedatangan. All Indonesia dirancang untuk menyederhanakan prosedur kedatangan, meningkatkan kenyamanan, serta memberikan pengalaman perjalanan yang lebih cepat, aman, dan efisien bagi seluruh penumpang.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan, impresi pertama yang didapatkan saat kita melakukan perjalanan ke negara lain didapatkan saat tiba di bandara atau pelabuhan. 

    “Seringkali first impression juga menjadi last impression. Oleh karena itu jika kita ingin orang-orang dari negara lain memiliki impresi yang positif dan kembali ke Indonesia, kita harus dapat memberikan impresi positif itu sejak awal,” ujarnya.

     

  • AS Tetap Pungut Tarif Impor Meski Kantor Pemerintah Tutup karena Shutdown

    AS Tetap Pungut Tarif Impor Meski Kantor Pemerintah Tutup karena Shutdown

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah AS akan tetap memungut tarif impor meski penutupan (shutdown) pemerintahan federal menghentikan sebagian besar aktivitas keuangan.

    Berdasarkan dokumen resmi Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) yang dikutip dari CNN International, Kamis (2/10/2025), seluruh operasi keuangan dan sistem pembayaran federal akan dihentikan sementara, termasuk pemrosesan pembayaran, penerimaan, hingga pengendalian dana.

    Namun, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat atau US Customs and Border Protection (CBP menjadi salah satu dari lima pengecualian yang tetap beroperasi, khususnya dalam pemungutan pendapatan bea masuk, termasuk tarif impor.

    Berdasarkan data terbaru Departemen Keuangan AS per 29 September, CBP berhasil mengumpulkan US$31,2 miliar dari tarif impor pada bulan lalu. Dengan masih tersisa satu hari data yang belum tercatat, AS diperkirakan akan melampaui rekor penerimaan tarif pada Agustus yang mencapai US$31,4 miliar.

    Sementara itu, lembaga pemeringkat Fitch menilai penutupan (shutdown) pemerintah AS tidak akan memengaruhi peringkat utang dalam jangka pendek, meski dampaknya pada ekonomi bergantung pada durasi penutupan.

    Dalam laporannya, Fitch menyebut pihaknya akan terus menilai perkembangan terkait lingkungan regulasi AS, supremasi hukum, serta mekanisme check and balances kelembagaan sebagai bagian dari analisis kredit negara.

    Fitch memperkirakan defisit anggaran pemerintah umum akan menyempit menjadi 6,8% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2025, dibandingkan 7,7% pada 2024, sebagian karena lonjakan penerimaan tarif yang diproyeksikan mencapai US$300 miliar.

    “Terlepas dari meningkatnya ketidakpastian kebijakan AS dan potensi erosi mekanisme kelembagaan, kami memperkirakan status dolar AS sebagai mata uang cadangan utama dunia — yang menjadi kekuatan fundamental peringkat utang — akan tetap bertahan dalam waktu yang dapat diperkirakan,” tulis Fitch dalam laporannya dikutip dari Reuters.