Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Trump Minta NATO Keluarkan Spanyol, Ada Apa?

    Trump Minta NATO Keluarkan Spanyol, Ada Apa?

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mencetuskan agar aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mempertimbangkan untuk mengeluarkan Spanyol dari keanggotaannya. Ada apa?

    Komentar Trump itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (10/10/2025), rupanya berkaitan dengan perselisihan mengenai anggaran militer negara Eropa Barat tersebut, yang dianggap ketinggalan dibandingkan negara-negara NATO lainnya.

    Negara-negara anggota NATO telah menyepakati pada Juni lalu, untuk meningkatkan anggaran militer mereka secara drastis menjadi 5 persen dari produk domestik bruto (PDB), demi memenuhi prioritas utama Trump, yang ingin warga Eropa membelanjakan lebih banyak untuk pertahanan mereka sendiri.

    Namun, Perdana Menteri (PM) Spanyol Pedro Sanchez mengatakan pada saat itu bahwa dirinya tidak akan berkomitmen pada target 5 persen, dengan alasan target itu “tidak sesuai dengan negara sejahtera dan visi dunia kita”.

    Dalam pertemuan di Ruang Oval Gedung Putih dengan pemimpin salah satu negara anggota terbaru NATO, Presiden Finlandia Alexander Stubb, Trump mengatakan para pemimpin Eropa perlu membujuk Spanyol untuk meningkatkan komitmennya terhadap aliansi pertahanan tersebut.

    “Kalian harus mulai berbicara dengan Spanyol,” kata Trump kepada Stubb dalam pertemuan pada Kamis (9/10) waktu setempat.

    “Kalian harus menghubungi mereka dan mencari tahu mengapa mereka ketinggalan,” ujarnya

    Trump kemudian menambahkan: “Mereka (Spanyol-red) tidak memiliki alasan untuk tidak melakukan hal ini, tetapi tidak apa-apa. Mungkin kalian harus menyingkirkan mereka dari NATO, terus terang saja.”

    Menanggapi hal tersebut, seorang sumber pemerintah Spanyol mengatakan negaranya menegaskan kembali komitmennya terhadap aliansi NATO dan meminta semua pihak tetap tenang.

    Ditegaskan oleh sumber pemerintah tersebut bahwa Spanyol merupakan anggota penuh NATO dan telah memenuhi target kemampuannya, sama seperti AS.

    Spanyol bergabung dengan NATO sejak tahun 1982 silam. Aliansi pertahanan kolektif beranggotakan 32 negara itu telah menjadi fokus sejak Rusia menginvasi Ukraina tahun 2022 lalu dan melancarkan perang darat paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kita Tak Bisa Hanya Bangun Jalan

    Kita Tak Bisa Hanya Bangun Jalan

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyoroti dampak krisis iklim yang mulai nyata di sejumlah wilayah Indonesia. Berbagai peristiwa alam terjadi, mulai dari kekeringan hingga kenaikan muka air laut.

    Dody mengatakan, tantangan tersebut melanda sejumlah kawasan dalam beberapa waktu terakhir. Misalnya di Semarang yang terletak di pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura), Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dilanda kekeringan, serta banjir yang melanda Bali.

    “Krisis iklim bukan sesuatu yang abstrak. Ia nyata dan terjadi di Indonesia saat ini. Misalnya kota Semarang menghadapi kenaikan air laut, NTT mengalami kekeringan, Bali dilanda banjir,” kata Dody dalam acara Indonesia International Sustainable Forum di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (10/10/2025).

    Padahal, menurut Dody, kota-kota di Indonesia memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yakni sekitar 45,5%. Namun, pertumbuhan penduduk yang pesat membawa tantangan baru yang harus segera diantisipasi.

    “Permukiman mulai tenggelam, mobilitas melambat. Kita tidak bisa hanya membangun lebih banyak jalan. Kita harus membangun lebih banyak masa depan,” ujarnya.

    Menurut Dody, kondisi ini menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur berkelanjutan agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya tahan terhadap krisis iklim. Karena itu, pemerintah menyiapkan strategi pembangunan dengan pendekatan satu peta, satu data, dan satu rencana.

    Dengan pendekatan tersebut, diharapkan realisasi investasi dapat lebih terarah dan berkontribusi dalam membangun ketahanan jangka panjang. Dody menegaskan, infrastruktur bukan sekadar mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penjaga keseimbangan iklim, sistem ekologi, dan jaminan sosial.

    “Pekerjaan kami dipandu oleh tujuan pembangunan berkelanjutan, Perjanjian Paris, Kerangka Sendai untuk pengurangan risiko bencana, dan agenda perkotaan baru. Ini bukan sekadar kata-kata di atas kertas,” tegasnya.

    (shc/rrd)

  • Ada Tambahan 20 Juta Lapangan Pekerjaan di RI pada 2045

    Ada Tambahan 20 Juta Lapangan Pekerjaan di RI pada 2045

    Bisnis.com, TANGERANG — Platform rekrutmen kerja daring, Jobstreet mengungkap Indonesia membutuhkan tambahan lebih dari 20 juta lapangan pekerjaan untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan bonus demografi.

    Business Development Manager of Jobstreet by Seek Dewi Clementine Kusherawati mengatakan, jika usia produktif pada 2045 hanya ingin bekerja sebagai karyawan, maka lapangan kerja akan terbatas. Untuk itu, dia menjelaskan bahwa peluang membuka usaha menjadi penting untuk menciptakan lapangan kerja baru.

    “Nah ketika kita sudah memasuki tahun 2045 nantinya sebetulnya diproyeksikan Indonesia itu akan membutuhkan banyak lapangan pekerjaan. Ada tambahan 20 juta lapangan pekerjaan di tahun 2045,” kata Dewi dalam acara Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) Business Show di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, Jumat (10/10/2025). 

    Pasalnya, Dewi menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat nantinya akan didorong oleh bonus demografi. Adapun pada 2023, Indonesia berada di peringkat ke-16 dalam hal produk domestik bruto (PDB) global. Namun, pada 2045, Indonesia diperkirakan naik ke peringkat ke-5, bersanding dengan ekonomi besar seperti Amerika Serikat (AS), China, dan India.

    Selain itu, lanjut dia, PDB per kapita Indonesia diproyeksikan melonjak dari US$5.000 pada 2023 menjadi US$30.000 pada 2045. Dia mengungkap, faktor utama dari pertumbuhan ini seiring bonus demografi yang diperkirakan akan mencapai 197 juta orang usia produktif pada 2045. 

    Di samping itu, Dewi menjelaskan dengan membuka usaha akan menekan angka pengangguran serta menggerakkan roda perekonomian negara.

    “At least teman-teman membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia, teman-teman ngebantuin membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi angkat pengangguran Indonesia pastinya. Nah ini kontribusinya sangat besar banget untuk UMKM,” terangnya.

    Di sisi lain, Dewi menyampaikan bahwa saat ini, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional mencapai 61%, dengan jumlah unit usaha mencapai 66 juta. Selain itu, UMKM juga menyerap sekitar 119 juta tenaga kerja, atau sekitar 97% dari total lapangan kerja di Indonesia.

    Menurutnya, salah satu menciptakan lapangan pekerjaan adalah dengan membuka usaha melalui waralaba (franchise). Dia menjelaskan bahwa sistem waralaba memiliki modal bisnis yang terukur dan dapat diprediksi dengan risiko rendah—sedang.

    “Teman-teman nggak perlu mikirin logonya, nggak perlu mikirin warnanya, segala macam itu, itu nggak perlu karena memang sudah disediakan. Bahkan perhitungan profit and loss-nya berapa sih dana yang perlu dikeluarkan, biasanya itu juga udah ada hitungannya dari industri franchise tersebut yang menyediakan franchise,” tuturnya.

    Kendati demikian, Dewi menyebut bahwa pelaku UMKM juga menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal mempertahankan tenaga kerja. Dia mengungkap, sebanyak 91% UMKM di Indonesia mengalami ketidakstabilan dalam merekrut dan mempertahankan tenaga kerja.

    “Sebenarnya masalah utama yang dihadapi oleh pelaku usaha baru, sebetulnya 91% mereka itu mengalami turnoverkaryawan yang tinggi,” pungkasnya.

  • 50 Kota Prioritas Jadi Fokus Pembangunan Era Prabowo

    50 Kota Prioritas Jadi Fokus Pembangunan Era Prabowo

    Jakarta –

    Pemerintah akan berfokus pada pengembangan 50 kota prioritas sepanjang periode 2025-2029. Kota-kota tersebut dirancang untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi agar lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, langkah ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pembangunan yang merata pada tahun 2045, demi mencapai kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran masyarakat.

    “Kami merancang 50 kota dan kabupaten prioritas dengan visi menyeimbangkan pertumbuhan antara Jawa dan wilayah lainnya. Satu bangsa, banyak pusat; satu visi, banyak suara,” kata Dody dalam sambutannya di acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (10/10/2025).

    Berdasarkan paparan Dody, pengembangan 50 kota prioritas terdiri atas 10 kawasan metropolitan, 4 usulan kawasan metropolitan, 36 kota prioritas non-metropolitan, dan 4 kota kecil berkarakter khusus.

    Misalnya, di jajaran kawasan metropolitan terdapat Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, hingga Semarang. Sementara empat usulan wilayah metropolitan lainnya mencakup Pekanbaru, Yogyakarta, Surakarta, dan Malang.

    Selain itu, pemerintah juga mengembangkan sejumlah kota tematik seperti kota industri, kota wisata, kota perdagangan, kota pendidikan, hingga kota kecil berkarakter khusus. Contohnya Kabupaten Tana Toraja (Makale), Kabupaten Maluku Tengah (Banda Neira), Kabupaten Pulau Morotai (Daruba), dan Kabupaten Pegunungan Arfak (Anggi).

    Lebih lanjut, Dody mengatakan, kota-kota di Indonesia berkontribusi sekitar 45,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Namun, pertumbuhan yang pesat juga membawa berbagai tekanan bagi masyarakat.

    “Tarif juga meningkat, permukiman menurun, mobilitas melambat. Kita tidak bisa hanya membangun lebih banyak jalan – kita harus membangun lebih banyak masa depan,” ujarnya.

    Sejumlah tantangan masih membayangi berbagai daerah, seperti banjir di Semarang, kekeringan di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan banjir di Bali.

    Menurut Dody, kondisi ini menunjukkan pentingnya mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang membawa manfaat bagi masyarakat. Ia menegaskan, infrastruktur bukan hanya mesin pertumbuhan, tetapi juga penjaga keseimbangan iklim, sistem ekologi, dan jaminan sosial.

    “Itulah mengapa tata kelola penting, karena keberlanjutan bukanlah pilihan – ia adalah sebuah keharusan,” tegas Dody.

    (shc/rrd)

  • Utang Pemerintah Pusat Juni 2025 Turun ke Rp 9.138 Triliun – Page 3

    Utang Pemerintah Pusat Juni 2025 Turun ke Rp 9.138 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, utang pemerintah pusat hingga Juni 2025 sebesar Rp 9.138,05 triliun. Jumlah itu turun dari utang per Mei 2025, sebesar Rp 9.177,48 triliun. 

    Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menjelaskan, utang pemerintah hingga akhir kuartal II 2025 itu setara dengan 39,86 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Suminto memandang level rasio utang terhadap PDB itu masih dalam aman. Lebih kecil dari beberapa negara tetangga semisal Malaysia dengan 61,9 persen, Thailand 62,8 persen, dan India 84,3 persen. 

    “Debt to GDP Ratio kita pada akhir Juni 2025 adalah 39,86 persen. Cukup moderator dibandingkan banyak negara peer group, negara tetangga maupun anggota G20,” ujar dia dalam sesi Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).

    Adapun utang pemerintah pusat di Juni 2025 terdiri dari komposisi pinjaman sebesar Rp 1.157,18 triliun, dan surat berharga negara (SBN) Rp 7.980,87 triliun.

    Untuk pinjaman, itu terbagi dari pinjaman luar negeri senilai Rp 1.108,17 triliun, naik dari posisi Mei 2025 sebesar Rp 1.099,25 triliun. Kemudian pinjaman dalam negeri Rp 49 triliun, naik dari Rp 48,7 triliun. 

  • Bank Sentral Filipina Kejutkan Pasar, Pangkas Suku Bunga di Tengah Skandal Korupsi

    Bank Sentral Filipina Kejutkan Pasar, Pangkas Suku Bunga di Tengah Skandal Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank Sentral Filipina atau Bangko Sentral ng Pilipinas/BSP) secara mengejutkan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada Kamis (9/10/2025). 

    Langkah ini diambil di tengah memburuknya prospek ekonomi akibat persoalan domestik terutama terkait dugaan korupsi yang telah melemahkan kepercayaan bisnis.

    Melansir Bloomberg, BSP menurunkan suku bunga acuan overnight reverse repurchase menjadi 4,75%. Keputusan tersebut hanya diprediksi oleh 7 dari 26 ekonom dalam survei Bloomberg, sementara mayoritas memperkirakan BSP akan menahan siklus pelonggaran yang sudah berjalan lebih dari setahun terakhir.

    Mata uang peso Filipina melanjutkan pelemahan dengan turun 0,3% terhadap dolar AS ke level 58,14, terburuk dibandingkan sejumlah mata uang Asia lainnya.

    Dalam sebulan terakhir, peso tercatat melemah 2%, sehingga banyak ekonom semula memperkirakan hal ini akan menahan langkah bank sentral untuk memangkas suku bunga.

    Keputusan tak terduga tersebut muncul setelah maraknya demonstrasi publik terkait dugaan penyelewengan dana miliaran dolar yang semestinya digunakan untuk proyek pengendalian banjir. 

    Penyelewengan dana tersebut ddiduga dilakukan melalui adanya proyek fiktif dan pembengkakan kontrak yang menyeret sejumlah legislator, meski mereka membantah tuduhan.

    Kondisi tersebut berpotensi memperlambat belanja pemerintah untuk proyek besar karena harus melalui pengawasan lebih ketat, yang pada gilirannya dapat menekan pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

    “Prospek pertumbuhan ekonomi domestik telah melemah. Outlook ini mencerminkan sebagian dari turunnya kepercayaan bisnis akibat masalah tata kelola dalam belanja infrastruktur publik,” tulis BSP dalam pernyataan resmi.

    Masih Punya Ruang Penurunan

    Meski demikian, bank sentral masih memiliki ruang untuk memangkas bunga, seiring inflasi yang berada di bawah target sejak Maret lalu. Dengan pemangkasan terbaru, total penurunan suku bunga sejak Agustus tahun lalu telah mencapai 175 basis poin. Inflasi memang naik menjadi 1,7% pada September, tetapi masih berada di bawah target 2%–4%.

    BSP mengatakan, prospek inflasi yang kondusif serta permintaan domestik yang moderat memberikan ruang bagi kebijakan moneter yang lebih akomodatif.

    “Sambil menunggu dampak kebijakan sebelumnya terhadap perekonomian, BSP akan tetap waspada terhadap risiko baru dengan menjaga stabilitas harga yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja,” lanjut BSP.

    Keputusan BSP mencerminkan kekhawatiran pembuat kebijakan bahwa skandal korupsi yang telah mengguncang kepercayaan investor bisa menghambat salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Asia. 

    Sejumlah ekonom bahkan sudah memangkas proyeksi pertumbuhan Filipina karena diperkirakan melambatnya belanja negara yang menyumbang sekitar 20% dari produk domestik bruto.

    Di sisi lain, ketidakpastian kebijakan perdagangan dan investasi global juga berpotensi membuat Filipina gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun depan, menurut laporan bank sentral bulan lalu.

    Adapun sejumlah bank sentral lain di kawasan, seperti Selandia Baru dan Indonesia, juga telah memangkas suku bunga untuk menopang pertumbuhan.

    Bank Sentral AS (The Fed) pun diperkirakan akan kembali memangkas bunga pada 2025, sementara Bank Sentral Thailand pekan ini memilih menahan suku bunga setelah sebelumnya diprediksi akan menurunkannya.

  • Strategi Anyar Telkom, Digitalisasi UKM dengan Internet Bisnis Rp 300 ribuan

    Strategi Anyar Telkom, Digitalisasi UKM dengan Internet Bisnis Rp 300 ribuan

    Jakarta –

    Telkom melalui lini solusi digitalnya Indibiz memperkuat solusi ke segmen usaha kecil dan menengah (UKM) dengan menghadirkan paket Indibiz Basic, layanan internet bisnis berkecepatan tinggi dengan harga terjangkau.

    Paket Indibiz Basic ditawarkan mulai Rp300 ribu-an dengan kecepatan hingga 50 Mbps. Layanan ini dirancang agar pelaku UKM dapat menjalankan aktivitas bisnis digital dengan efisien-mulai dari mengelola toko daring, memasarkan produk, hingga melayani pelanggan secara real time tanpa kendala jaringan.

    “Bagi Indibiz, pelaku usaha adalah tulang punggung perekonomian bangsa. Karena itu, dukungan terhadap akses internet cepat serta solusi digital yang mudah diakses pelanggan menjadi prioritas utama,” ujar VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Selain paket dasar, Indibiz juga menawarkan skema Mid Term Commitment (MTC) dengan masa berlangganan enam hingga dua belas bulan. Melalui skema ini, pelanggan bisa memperoleh harga yang lebih kompetitif dibandingkan langganan bulanan, dengan kualitas layanan tetap premium. Strategi ini diharapkan mampu menarik lebih banyak UKM yang mulai beralih ke model bisnis digital.

    Perusahaan plat merah ini melihat peluang besar dari pertumbuhan sektor UKM di Indonesia yang kini mulai mengandalkan teknologi digital untuk memperluas pasar. Dengan menghadirkan paket konektivitas terjangkau dan stabil, Indibiz ingin menjembatani kesenjangan adopsi digital di sektor produktif yang menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Tanah Air.

    Selain konektivitas, Indibiz juga melengkapi penawarannya dengan solusi digital terintegrasi seperti Pijar untuk digitalisasi pendidikan, Moka sebagai sistem kasir digital, Netmonk untuk pemantauan jaringan, serta Omni Communication Assistant (OCA) untuk komunikasi bisnis terpadu. Seluruh layanan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas pelaku usaha.

    Langkah Telkom melalui Indibiz sejalan dengan upaya pemerintah mendorong transformasi digital di sektor UKM yang diperkirakan menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan jaringan Telkom yang menjangkau hingga pelosok daerah, perusahaan optimistis dapat memperluas akses digital bagi jutaan pelaku usaha di seluruh Indonesia.

    “Generasi muda dan pelaku UKM kini semakin aktif mencari peluang melalui dunia digital. Telkom melalui Indibiz berupaya menjembatani kebutuhan mereka lewat layanan internet bisnis yang efisien dan terintegrasi,” ungkapnya.

    Selain menghadirkan paket Basic, Indibiz juga menggelar program Youngpreneur Indibiz sepanjang Oktober bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025, untuk menumbuhkan semangat wirausaha digital di kalangan generasi muda. Hal ini diyakini mempercepat transformasi digital UKM sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

    (agt/agt)

  • Taiwan Sebut China Siapkan Skenario Invasi, Perang Asia Pecah?

    Taiwan Sebut China Siapkan Skenario Invasi, Perang Asia Pecah?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Pertahanan Taiwan telah mengeluarkan peringatan keras mengenai peningkatan aktivitas militer oleh China di sekitar pulau yang diklaimnya. Hal ini masuk dalam laporan yang dirilis pada Kamis (10/10/2025).

    Laporan pertahanan terbaru Taiwan menyebutkan bahwa Beijing tidak hanya mengasah kemampuan untuk melancarkan serangan mendadak atau surprise attack di masa depan, tetapi juga berupaya merusak kepercayaan masyarakat Taiwan terhadap pemerintah melalui taktik perang hibrida secara daring. Ancaman ini disebut bersifat komprehensif.

    “Kaum komunis China telah mengadopsi taktik pelecehan zona abu-abu rutin, dikombinasikan dengan patroli kesiapan tempur bersama, latihan militer yang ditargetkan, dan perang kognitif, yang menimbulkan ancaman komprehensif bagi kami,” kata Kementerian Pertahanan Taiwan, dikutip Reuters.

    Taktik zona abu-abu yang diadopsi China merujuk pada operasi non-tempur yang dirancang untuk memberikan tekanan terus-menerus pada Taiwan. Contoh taktik ini mencakup patroli intensif penjaga pantai, perusakan kabel bawah laut, dan penerbangan balon-balon di atas wilayah Taiwan.

    Selain itu, dilaporkan bahwa penjaga pantai China sedang memperluas aktivitasnya di sekitar Taiwan dan mungkin di masa depan akan mengambil “tindakan penahanan agresif” yang selaras dengan militer China, sambil melakukan latihan skenario serangan.

    Taiwan juga mewaspadai kemungkinan China secara tiba-tiba dapat mengubah latihan militernya menjadi mode tempur aktif. Perubahan mendadak tersebut, menurut kementerian pertahanan, akan menimbulkan ancaman signifikan terhadap perdamaian dan keamanan regional yang lebih luas.

    Taiwan, yang diklaim China sebagai wilayahnya sendiri, telah menghadapi peningkatan tekanan militer yang signifikan dari Beijing selama lima tahun terakhir. Tekanan tersebut mencakup setidaknya tujuh putaran latihan perang skala besar di sekitar pulau itu sejak tahun 2022. Peningkatan kegiatan ini menjadi fokus utama dalam laporan pertahanan yang diterbitkan sekali setiap dua tahun tersebut.

    Di sisi lain, China sendiri tidak pernah meninggalkan opsi penggunaan kekuatan untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya. Meskipun latihan perang formal terakhir China di sekitar Taiwan terjadi pada April, jet tempur dan kapal perang mereka beroperasi hampir setiap hari di langit dan perairan yang sangat dekat dengan pulau tersebut.

    Menyikapi klaim teritorial China, Presiden Taiwan Lai Ching Te menolak kedaulatan Beijing, dengan mengatakan hanya rakyat pulau itu yang dapat memutuskan masa depan mereka.

    Sebagai respons nyata terhadap ancaman militer yang terus meningkat, pemerintah Taiwan telah memulai program modernisasi militer besar-besaran dan berjanji untuk menghabiskan 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk pertahanan pada tahun 2030, demi memastikan keamanan jangka panjang.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Respons Menkeu Purbaya Soal Gaji PNS Daerah Minta Dibayari Pemerintah Pusat – Page 3

    Respons Menkeu Purbaya Soal Gaji PNS Daerah Minta Dibayari Pemerintah Pusat – Page 3

    Menurut Menkeu saat ini belum memungkinkan pemerintah pusat mengambil alih seluruh tanggungan gaji ASN daerah tanpa meningkatkan defisit anggaran di atas rasio 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Purbaya menegaskan dirinya tetap menjaga keseimbangan fiskal dengan mengoptimalkan belanja dan pendapatan negara agar ruang kebijakan pemerintah tetap terkendali dan tidak membebani perekonomian nasional.

    “Jadi kalau diminta sekarang ya pasti saya nggak bisa, kecuali saya tembus rasio defisit PDB di atas 3 persen. Jadi saya jaga itu. Saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan,” kata Menkeu.

    Pertemuan yang berlangsung terbatas di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa, dihadiri sejumlah kepala daerah lainnya di antaranya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda Laos, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan sejumlah kepala daerah lainnya.

  • Gubernur Usul Pemerintah Pusat Tanggung Gaji ASN Daerah, Begini Respons Purbaya

    Gubernur Usul Pemerintah Pusat Tanggung Gaji ASN Daerah, Begini Respons Purbaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum mempertimbangkan terkait usulan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah agar pemerintah pusat menanggung gaji ASN daerah akibat pemangkasan transfer ke daerah (TKD) pada tahun depan.

    Purbaya mengaku usulan Mahyeldi itu sangat wajar. Menurutnya, jika memungkinkan maka pemerintah daerah akan meminta setiap bebannya ditanggung pemerintah pusat.

    “Tapi kan kita hitung kemampuan APBN saya seperti apa. Apalagi ini kan 9 bulan pertama kan ekonominya melambat. Ya naik turun, tapi turun terus kan. Jadi kalau diminta sekarang ya pasti saya enggak bisa,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

    Dia merasa bisa saja mengambil alih sebagian besar tanggung jawab daerah. Hanya saja, batas defisit APBN 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) harus terlampaui.

    Bendahara negara itu belum ingin melangkahi aturan tersebut. Dia meyakini institusi internasional akan langsung mengkritisinya apabila melampaui batas defisit 3%.

    “Jadi, saya jaga itu. Saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan, saya hilangkan gangguan di bisnis,” ungkap Purbaya.

    Sebelumnya, Mahyeldi memprotes keputusan pemerintah pusat yang memotong anggaran TKD pada tahun depan. Dia pun mengusulkan jika tetap kukuh memotong TKD maka gaji ASN daerah juga harus ditanggung pemerintah pusat.

    “Harapan kita di daerah adalah bagaimana TKD ini dikembalikan lagi. Kalau enggak mungkin gaji pegawai bisa diambil oleh pusat, karena ini kan kaitan dengan DAU [dana alokasi umum]. Kan [DAU] juga pengurangan,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Protes Kepala Daerah

    Sebelumnya, puluhan gubernur dan wakil gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

    Gubernur Jambi Al Haris, selaku ketua umum APPSI, menjelaskan bahwa para kepala daerah menyatakan keluh kesah kepada Purbaya terkait pemotongan transfer ke daerah pada tahun depan.

    Adapun dana transfer ke daerah mencapai Rp692,995 triliun dalam APBN 2026. Dana transfer ke daerah itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini senilai Rp919,9 triliun, turun 24,7% atau setara Rp226,9 triliun.

    “Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari [pemotongan] TKD itu, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar belanja pegawai, besar sekali. Apalagi ada keharusan membayar P3K dan sebagainya. Nah, ini luar biasa berdampak terhadap APBD 2026,” ujar Al Haris usai pertemuan.

    Dia tidak menampik bahwa pemerintah pusat memiliki berbagai program yang akan dijalankan di daerah dengan anggaran Rp1.300 triliun pada tahun depan. Kendati demikian, pemerintah daerah tidak tahu menahu terkait program tersebut.

    Apalagi, sambungnya, masih banyak daerah yang pendapatan asli daerah (PAD) rendah. Al Haris khawatir daerah-daerah tersebut akan semakin kesulitan apabila dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang diterima juga semakin kecil.

    “Kalau daerah PAD-nya kecil, yang banyak menggantungkan nasib dengan TKDD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya,” jelasnya.

    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menambahkan bahwa dana transfer ke daerah yang telah direncanakan pada tahun depan hanya akan cukup untuk belanja rutin pemerintah provinsi.

    Sementara belanja infrastruktur seperti untuk pembangunan jalan hingga jembatan menjadi berkurang. Oleh sebab itu, Sherly mengungkapkan bahwa semua gubernur dan wakil gubernur yang hadir satu suara meminta Purbaya mempertimbangkan ulang pemotongan dana transfer ke daerah pada 2026.

    “Semuanya tidak setuju, karena kemudian kan ada beban P3K yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20%—30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60%—70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.

    Adapun, setidaknya ada 24 gubernur dan wakil gubernur yang menemui Purbaya dalam pertemuan tersebut. Para kepala daerah yang hadir langsung itu berasal dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatra Barat, DI Yogyakarta.

    Kemudian Papua Pegunungan, ⁠Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, NTB, Papua Barat Daya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, hingga Sumatra Selatan.