Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • ‘Menjodohkan’ Kebijakan UMKM untuk Pasar Global

    ‘Menjodohkan’ Kebijakan UMKM untuk Pasar Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mencatat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melingkupi 95% dari seluruh usaha dan menyumbang sekitar 60% lapangan kerja global, sehingga UMKM merupakan penopang utama perekonomian global.

    Namun, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan untuk dapat sepenuhnya memperoleh manfaat dari perdagangan internasional, seperti keterbatasan akses pembiayaan, regulasi yang kompleks, isu keberlanjutan, serta infrastruktur digital yang kurang memadai. Situasi tersebut diperparah oleh meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan, perkembangan pesat perdagangan digital, disrupsi rantai pasok, tensi geopolitik, isu keberlanjutan, dan perubahan iklim.

    Perjanjian perdagangan internasional (FTA/PTA/CEPA) dituntut dapat menjawab tantangan-tantangan ini. Pada perkembangannya, berbagai FTA mulai mencakup pengaturan-pengaturan mengenai isu keberlanjutan, perdagangan digital, dan tentunya UMKM. Meski FTA membuka akses pasar dan menurunkan hambatan ekspor, nyatanya UMKM belum sepenuhnya dapat memanfaatkan FTA untuk meningkatkan daya saing ekspornya.

    Menyadari situasi itu, FTA mulai berkembang dan memuat pengaturan UMKM meski masih terbatas. Contoh FTA-nya, antara lain Inggris dan Australia FTA, Kanada–Ukraina FTA, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), dan Regional Economic Comprehensive Partnership Agreement (RCEP).

    Ketentuan UMKM di dalam FTA, berangkat dari latar belakang adanya pengakuan peran penting UMKM terhadap perekonomian nasional, manfaat FTA belum dirasakan optimal oleh UMKM, dan rendahnya partisipasi UMKM di dalam perdagangan internasional. Indonesia turut mengamini dan turut mendorong FTA agar makin inklusif khususnya bagi UMKM. Per Juni 2025, Indonesia memiliki 19 perjanjian perdagangan internasional yang telah berlaku, termasuk RCEP.

    Baru-baru ini, Indonesia telah menyelesaikan beberapa FTA (dalam proses penandata-nganan), yakni Asean–China FTA/ACFTA (upgrade 3.0), Indonesia–UE CEPA, dan Indonesia–Kanada CEPA. FTA-FTA tersebut memuat pengaturan mengenai UMKM. Pendekatannya terdiri atas dua, yaitu (a) Bab UMKM yang berdiri sendiri, seperti di dalam RCEP dan ACFTA 3.0; dan (b) ketentuan mengenai UMKM di berbagai Bab perjanjian, contoh di dalam Indonesia–UE CEPA, dan Indonesia–Kanada CEPA.

    Ketentuan itu tersebar pada pengaturan di antaranya fasilitasi perdagangan, ketentuan asal negara, e-commerce dan perdagangan digital. Secara umum, ketentuan UMKM di dalam FTA berfokus kepada pengembangan portal informasi terpadu, kerja sama peningkatan kapasitas, dan fasilitasi perdagangan.

    Dari perspektif Indonesia, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian yang menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional. Jumlah UMKM di Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 65,5 juta unit, tetapi kontribusi terhadap ekspor nasional hanya sekitar 15,7%.

    Tahun 2025 ini, pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan pertumbuhan ekspor mencapai 7%, termasuk dari UMKM. Untuk mewujudkan target tersebut, Kemendag telah meluncurkan program prioritas UMKM Bisa Ekspor. Tujuannya untuk mendukung UMKM memperkuat daya saing agar dapat menjangkau pasar global, yang diwujudkan melalui pemanfaatan platform digital, pendampingan, pelatihan, kolaborasi, hingga fasilitas pitching dan business matching antara UMKM Indonesia dengan calon pembeli luar negeri.

    Kemendag mencatatkan rekor transaksi dari hasil business matching periode Januari—Agustus 2025 yakni mencapai Rp1,4 triliun. Inilah titik krusial. Perjanjian perdagangan internasional atau FTA menyediakan ‘jalan’ kepada perdagangan internasional dan program UMKM Bisa Ekspor merupakan ‘kendaraan’. Sinergitas antara program UMKM regional dan nasional perlu dilakukan.

    Titik temu strategis antara FTA dan UMKM Bisa Ekspor dapat meliputi beberapa hal.

    Pertama, integrasi portal informasi. Portal informasi RCEP atau FTA Indonesia lainnya berisi informasi tarif dan aturannya, regulasi, dan pelung pasar. Portal informasi UMKM Bisa Ekspor (InaExport) dapat dihubungkan secara langsung dengan portal FTA dimaksud, agar UMKM lebih mudah mengakses informasi mengenai peluang dan persyaratan ekspor ke negara-negara mitra dagang FTA Indonesia.

    Kedua, peningkatan kapasitas. RCEP dan FTA Indonesia lainnya menyediakan agenda peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan regional, termasuk menyasar perdagangan digital dan ekspor hijau. UMKM Bisa Ekspor dapat memanfaatkan modul-modul pelatihan terkait digitalisasi dan sertifikasi hijau, seperti standar ramah lingkungan, eco-label, dan keberlanjutan rantai pasok. Sehingga produk UMKM dapat lebih berdaya saing dan relevan dengan permintaan konsumen di pasar kawasan dan global.

    Ketiga, peran perwakilan perdagangan di luar negeri. Diseminasi informasi menge-nai FTA dan manfaatnya juga menjadi kunci menyelaraskan kedua program. Diseminasi atau sosialisasi FTA perlu dilakukan kepada baik UMKM nasional maupun UMKM mitra dagang.

    Selama ini, Pemerintah telah secara masif melakukan sosialisasi di Indonesia, tetapi UMKM atau pelaku usaha di mitra dagang justru belum mendapatkan informasi.

    Kemendag melalui Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri dapat mengemban tugas ini, menyebarluaskan informasi mengenai FTA Indonesia di negara mitra dagang yang menjadi negara akreditasnya.

    Sinergi atau ‘menjodohkan’ kebijakan UMKM regional dan program nasional akan menjadi kunci agar pelaku UMKM Indonesia menjadi aktor utama dalam rantai pasok Asia, bahkan dunia. Inkorporasi ketentuan UMKM di dalam FTA juga menandakan adanya pergeseran paradigma dari FTA yang sekedar liberalisasi menjadi FTA yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

  • Wamendag: Indonesia perlu manfaatkan peluang dari dinamika global

    Wamendag: Indonesia perlu manfaatkan peluang dari dinamika global

    Tangerang (ANTARA) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menekankan kepada pelaku usaha untuk dapat menangkap peluang di tengah ketidakpastian global dengan mengembangkan dan memperluas pasar ekspor.

    Dalam Seminar Outlook Perundingan Perdagangan Internasional di Trade Expo Indonesia (TEI), ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis, Roro menyampaikan bahwa dinamika global mempengaruhi kegiatan perdagangan di pasar global. Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk melihat peluang baru dari perdagangan.

    “Itu juga membuat kita untuk berpikir ulang bagaimana kita bisa penetrasi ke market-market di luar dari market yang selama ini sudah menjadi tujuan utama kita sebelumnya,” ujar Roro.

    Roro menyebut, salah satu dampak dari dinamika global adalah bergesernya pusat ekonomi dunia dari barat ke timur. Menurut Roro, saat ini Asia memiliki kontribusi sebesar 40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) global.

    Lebih lanjut, Indonesia juga memiliki posisi strategis untuk memperkuat integrasi ekonomi regional, serta aktif sebagai penyedia rantai pasok. Ia mengatakan Indonesia telah berhasil bertransformasi untuk tidak lagi mengekspor bahan mentah, melainkan fokus pada produk-produk bernilai tambah.

    “Peningkatan ekspor produk berbasis nikel, CPO, olahan, dan juga kimia dasar, mencerminkan keberhasilan kebijakan hilirisasi industri dan daya saing sektor manufaktur nasional kita,” katanya.

    Guna memperluas pasar, kata Roro, pelaku usaha harus memanfaatkan perjanjian dagang yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Saat ini Indonesia telah melakukan 24 perjanjian dagang, yang terdiri dari Preferential Trade Agreement (PTA), Free Trade Agreement (FTA) dan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan 30 negara.

    Perjanjian dagang tersebut, memiliki berbagai manfaat seperti bebas tarif atau tanpa hambatan, menjaga daya saing, hingga meningkatkan jumlah ekspor.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dari Importir Jadi Basis Produksi Global

    Dari Importir Jadi Basis Produksi Global

    Jakarta –

    Industri otomotif Indonesia berkembang begitu pesat setelah lebih dari 50 tahun berkiprah. Dulu, kendaraan yang ada di Indonesia harus diimpor dari luar negeri. Sekarang, Indonesia menjadi basis produksi otomotif untuk dunia.

    PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) baru saja merayakan 3 juta unit ekspor kendaraan Toyota ke lebih dari 100 negara di berbagai belahan dunia. Pencapaian ini tidak dapat diraih melalui proses singkat, namun membutuhkan kerja keras dan dedikasi panjang.

    Perjalanan membangun industri otomotif nasional dimulai dari aktivitas impor di tahun 1970-an. Kini, industri otomotif Tanah Air sudah mampu memproduksi kendaraan yang berstandar global.

    “Industri otomotif Indonesia telah tumbuh dan berkembang menjadi industri yang matang, melalui perjalanan panjang sejak era 1970-an dalam 7 tahap. Dimulai sebagai importir kendaraan, bertransformasi hingga akhirnya mampu memproduksi mesin, komponen, hingga kendaraan utuh dalam skala besar,” kata Bob Azam Wakil Presiden Direktur PT TMMIN.

    Seiring berjalannya waktu, lanjut Bob, tingkat kandungan lokal terus meningkat. Bahkan sekarang tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mobil buatan Indonesia telah mencapai lebih dari 80 persen.

    “Saat ini, Indonesia tidak hanya menjadi basis produksi kendaraan berbasis mesin ICE, namun juga kendaraan elektrifikasi untuk pasar domestik maupun ekspor. Transformasi ini menunjukkan bahwa proses produksi otomotif nasional telah mencapai level lebih tinggi, sebagai industri yang mampu menjalankan seluruh tahapan produksi, hingga menjadi produk akhir berdaya saing di pasar global,” ujar Bob.

    Industri manufaktur merupakan salah satu sektor yang menjadi tumpuan bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ini menyumbang 18,98% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan berkontribusi sebesar 0,9% terhadap total pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,03% pada tahun 2024.

    Industri otomotif juga berperan penting dalam penerimaan pajak. Tidak hanya melalui Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan secara nasional, tetapi juga melalui Pajak Daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Menurut Kementerian Dalam Negeri, penerimaan pajak dari kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpengaruh terhadap fiskal daerah.

    “Terimakasih kepada masyarakat Indonesia, konsumen dan pelanggan, jaringan penjualan, serta para pemangku kepentingan yang telah mendukung perkembangan industri otomotif dalam negeri sehingga dapat menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan kontributor positif bagi neraca perdagangan melalui kegiatan ekspor,” ujar Nandi Julyanto Presiden Direktur PT TMMIN.

    Berdasarkan data GAIKINDO, sepanjang Januari hingga September 2025 ekspor kendaraan utuh Toyota hasil produksi anak bangsa sebanyak 218.162 unit. Ekspor mobil Toyota menguasai sekitar 57% terhadap total ekspor industri otomotif nasional, yang mencapai 384.382 unit.

    Adapun model kendaraan primadona ekspor PT TMMIN diantarany Kijang Innova (ICE dan HEV), Veloz, Fortuner, dan Yaris Cross (ICE dan HEV). Sementara itu, dua line up kendaraan elektrifikasi Toyota yaitu Kijang Innova Zenix HEV dan Yaris Cross HEV berkontribusi 7% terhadap total kinerja ekspor Toyota di kawasan Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika.

    Berikut daftar mobil Toyota buatan Indonesia yang mendunia:

    Ekspor Toyota Januari-September 2025Tipe SUV (Fortuner, Rush, Raize): 79.558 unitTipe MPV (Kijang Innova, Kijang Innova Zenix, Avanza, Town/Lite Ace, Veloz): 75.523 unitTipe Sedan, Hatchback, LCGC (Agya, Yaris Cross): 47.333 unitTipe Kijang Innova Zenix Hybrid: 9.269 unitTipe Yaris Cross Hybrid: 6.479 unit.

    (rgr/lth)

  • PDB Singapura lampaui ekspektasi, tetapi prospek ekonomi melemah

    PDB Singapura lampaui ekspektasi, tetapi prospek ekonomi melemah

    Singapura (ANTARA) – Produk Domestik Bruto (PDB) Singapura tumbuh 3,9 persen secara tahunan (year on year/yoy) dalam tiga kuartal pertama 2025, mengungguli ekspektasi, demikian disampaikan Otoritas Moneter Singapura (Monetary Authority of Singapore/MAS) dalam Tinjauan Makroekonomi terbaru yang dirilis pada Selasa (14/10).

    Namun, bank sentral memproyeksikan laju ekspansi yang lebih lambat di masa mendatang. Dikatakan bahwa dampak dari tarif menjadi lebih nyata, meskipun beberapa faktor dapat memberikan dukungan parsial terhadap pertumbuhan.

    “Belanja modal terkait kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) global yang meningkat harus memberikan lapisan dasar dukungan untuk industri terkait perdagangan. Produsen domestik akan dapat terus menyesuaikan harga di tengah penyangga keuangan yang memadai, tanpa memangkas produksi secara signifikan,” kata otoritas tersebut.

    MAS mencatat aktivitas ekonomi global meningkat pada kuartal kedua dan tetap tangguh dalam beberapa bulan terakhir, didorong oleh front-loading perdagangan, investasi terkait AI, dan kondisi keuangan yang secara umum akomodatif.

    Namun, beberapa tanda awal pelemahan muncul menunjukkan melemahnya pasar tenaga kerja di negara maju dan melambatnya pertumbuhan ekspor di Asia setelah penerapan dan eskalasi tarif sejak Agustus.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Belanja Negara Lambat, Pengusaha Minim Ekspansi di Akhir 2025

    Belanja Negara Lambat, Pengusaha Minim Ekspansi di Akhir 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai realisasi belanja negara hingga September 2025 masih berjalan lambat, sehingga turut berdampak pada keyakinan berbisnis, rencana peningkatan produksi dan ekspansi usaha.  

    Perlu diketahui, hingga September 2025, realisasi belanja negara baru mencapai 63,4% dari total rencana tahun ini, dengan penyerapan belanja pemerintah pusat hanya tercatat 59,7%. Padahal, belanja pemerintah di akhir tahun biasanya menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.  

    Artinya, pemerintah hanya memiliki waktu kurang dari tiga bulan untuk mempercepat realisasi belanja negara agar target pertumbuhan ekonomi 5,2% tahun ini dapat tercapai.

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan penyerapan anggaran yang dikebut pada akhir tahun biasanya sulit menstimulasi pengusaha untuk berekspansi. Sebab, pelaku sudah memasuki tahap final penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan 2026.    

    “Pelaku usaha sudah memasuki tahap final penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan [RKAP] 2026, artinya ekspansi di akhir tahun kecil kemungkinan,” ujar Sarman kepada Bisnis, dikutip Rabu (15/10/2025).

    Sementara itu, laju produk domestik bruto (PDB) pada paruh pertama tahun ini hanya tumbuh 4,99% (year on year/YoY), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sarman mengatakan, penyerapan anggaran di akhir tahun seharusnya akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV/2025.

    Alhasil, pelaku usaha berharap agar penyerapan anggaran pemerintah ini menjadi perhatian serius Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

    Kadin pun mengapresiasi upaya Menkeu Purbaya yang berencana menggeser anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang kurang optimal merealisasikan belanja ke K/L atau program lain yang membutuhkan tambahan dana, sebagai cara mempercepat realisasi belanja.

    “Per triwulan seharusnya ada monitoring penyerapan anggaran di masing-masing instansi pemerintah, serta dilakukan transparan dan terbuka. Umumkan ke publik instansi yang lambat melakukan penyerapan anggaran,” pungkas Sarman.

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya memberi tenggat waktu 16 hari bagi kementerian dan lembaga yang serapan anggarannya masih rendah untuk segera melakukan optimalisasi belanja. Langkah ini diambil guna mempercepat realisasi anggaran menjelang akhir tahun.

    Kementerian Keuangan mencatat masih ada tiga kementerian/lembaga dengan tingkat penyerapan anggaran di bawah 50% per akhir September 2025, yakni Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU).

    Selain itu, Purbaya juga sempat melakukan kunjungan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memantau pelaksanaan program rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dia menegaskan akan menarik anggaran rumah subsidi jika realisasinya tidak menunjukkan kemajuan signifikan hingga akhir tahun.

  • Konferensi Pers APBN KiTa Oktober 2025

    Konferensi Pers APBN KiTa Oktober 2025

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai 30 September 2025. APBN mengami defisit mencapai Rp 371,5 triliun.

    Realisasi tersebut setara dengan 1,56% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

  • Presiden Rajoelina Dilengserkan, Militer Madagaskar Ambil Alih Kendali Negara

    Presiden Rajoelina Dilengserkan, Militer Madagaskar Ambil Alih Kendali Negara

    GELORA.CO – Militer Madagaskar telah mengambil alih kendali negara pulau di Samudra Hindia itu, kata seorang kolonel angkatan darat pada Selasa (14/10/2025). Pengambilalihan ini terjadi setelah Presiden Andry Rajoelina melarikan diri ke luar negeri di tengah kebuntuan dengan para demonstran yang dipimpin oleh pemuda dan pasukan keamanan.

    “Kami telah mengambil alih kekuasaan,” kata Kolonel Michael Randrianirina dalam siaran radio nasional, sebagaimana dilansir Reuters. Ia memimpin pemberontakan tentara yang bergabung dengan demonstran anti-pemerintah dari generasi muda, Gen Z.

    Randrianirina menambahkan bahwa militer membubarkan semua lembaga kecuali majelis rendah parlemen atau Majelis Nasional, yang sebelumnya memberikan suara untuk memakzulkan Rajoelina beberapa menit sebelumnya.

    Di tengah kekacauan yang melanda negara di lepas pantai Afrika Timur itu, Rajoelina yang berusia 51 tahun berupaya membubarkan majelis tersebut melalui dekrit.

    Meski sudah terbang menggunakan jet militer Prancis, Rajoelina menolak mundur, menentang protes Gen Z yang telah berlangsung berminggu-minggu dan pembelotan besar-besaran di militer.

    Kepresidenan belum segera merespons pernyataan Randrianirina, namun sebelumnya menyatakan bahwa pertemuan majelis tersebut tidak konstitusional dan resolusi apa pun “batal demi hukum.”

    Rajoelina mengatakan ia telah berpindah ke tempat yang aman karena ancaman terhadap nyawanya. Seorang pejabat oposisi, sumber militer, dan diplomat asing mengatakan kepada Reuters bahwa Rajoelina meninggalkan Madagaskar pada Minggu (12/10/2025) dengan pesawat militer Prancis.

    Demonstrasi yang bermula akibat kelangkaan air dan listrik pada 25 September itu dengan cepat berubah menjadi pemberontakan atas keluhan lebih luas, termasuk korupsi, buruknya tata kelola pemerintahan, dan minimnya layanan dasar.

    Kemarahan ini mencerminkan gelombang protes di berbagai negara terhadap elit penguasa, seperti yang terjadi di Nepal dan Maroko.

    Pada Selasa, di Lapangan 13 May, Antananarivo, ribuan pengunjuk rasa menari, berbaris, bernyanyi, dan mengibarkan spanduk yang menuding Rajoelina sebagai antek Prancis karena memiliki kewarganegaraan ganda Prancis dan dukungan dari mantan penjajah Madagaskar itu.

    Banyak yang mengibarkan bendera Malagasi serta spanduk protes khas Gen Z yang menampilkan tengkorak dan tulang bersilang, terinspirasi dari serial anime Jepang One Piece.

    Pada satu titik, Randrianirina naik ke panggung dan bertanya, “Apakah Anda siap menerima pengambilalihan militer?”, yang disambut sorak sorai persetujuan oleh kerumunan.

    Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa tatanan konstitusional harus dijaga dan meski Prancis memahami keluhan pemuda, mereka tidak boleh dimanfaatkan oleh faksi militer.

    Rajoelina tampak semakin terisolasi setelah kehilangan dukungan dari CAPSAT, unit elit yang membantunya merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2009. Randrianirina adalah komandan terkenal dari CAPSAT.

    Unit ini bergabung dengan pengunjuk rasa akhir pekan lalu dengan menyatakan menolak menembaki demonstran dan mengawal ribuan massa di alun-alun utama Antananarivo.

    Gendarmerie paramiliter dan polisi juga membelot dari Rajoelina.

    Madagaskar, dengan usia rata-rata penduduk kurang dari 20 tahun, memiliki populasi sekitar 30 juta jiwa, dimana tiga perempatnya hidup dalam kemiskinan. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita anjlok 45% sejak kemerdekaan pada 1960 hingga 2020, menurut Bank Dunia.

  • Realisasi Belanja Negara Seret, Kadin Ingatkan Risiko Perlambatan Ekonomi

    Realisasi Belanja Negara Seret, Kadin Ingatkan Risiko Perlambatan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti lambatnya realisasi belanja negara per September 2025. Padahal, pemerintah hanya memiliki waktu kurang dari tiga bulan untuk mempercepat realisasi belanja negara agar target pertumbuhan ekonomi 5,2% tahun ini dapat tercapai.

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan, belanja pemerintah merupakan stimulus untuk menggerakkan berbagai sektor usaha swasta, sehingga keterlambatan penyerapan anggaran pemerintah sangat memengaruhi produktivitas perekonomian baik di pusat maupun di daerah. 

    Adapun, hingga September 2025, realisasi belanja negara baru mencapai 63,4% dari total rencana tahun ini, dengan penyerapan belanja pemerintah pusat hanya tercatat 59,7%. Padahal, belanja pemerintah di akhir tahun biasanya menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. 

    “Seharusnya penyerapan anggaran itu tepat waktu dan tepat sasaran, jangan menjelang akhir tahun baru terjadi belanja besar-besaran. Hal itu sangat memperlambat pergerakan ekonomi,” ujar Sarman kepada Bisnis, Selasa (14/10/2025).

    Sementara itu, laju produk domestik bruto (PDB) pada paruh pertama tahun ini hanya tumbuh 4,99% (year on year/YoY), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Sarman menilai, seharusnya sejak Januari 2025, belanja pemerintah sudah mulai terserap merata hingga Desember. Dalam hal ini, perencanaan dari masing-masing instansi pemerintah harus matang dan terukur. 

    “Kondisi ini menjadi evaluasi pemerintah agar ke depan hal ini tidak terulang kembali, bagaimana agar belanja pemerintah ini benar-benar menjadi penggerak perekonomian dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan nasional,” katanya.

    Di lain sisi, Kadin mengapresiasi upaya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang berencana menggeser anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang kurang optimal merealisasikan belanja ke K/L atau program lain yang membutuhkan tambahan dana, sebagai cara mempercepat realisasi belanja.

    “Pernyataan Menteri Keuangan yang akan melakukan pengawasan ke instansi pemerintah untuk melihat realisasi penyerapan anggaran sangat baik. Menkeu menyatakan jika [anggaran] tidak dibelanjakan akan ditarik, ini menjadi sinyal agar ke depan keterlambatan penyerapan anggaran ini tidak terulang kembali,” pungkas Sarman.

    Diberitakan sebelumnya, Menkeu Purbaya memberi waktu selama 16 hari bagi kementerian/lembaga yang serapan anggarannya belum maksimal untuk segera melakukan optimalisasi.

    Adapun, Kementerian Keuangan mengungkapkan masih ada tiga kementerian/lembaga (K/L) yang serapan anggaran belanjanya masih di bawah 50% per akhir September 2025, yaitu Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU).

    “Ini kan tanggal 14 [Oktober] sekarang ya, tinggal 16 hari lagi untuk lembaga-lembaga itu menyiapkan penyerapan anggaran sampai akhir tahun. Kalau enggak nanti akhir Oktober mulai disisir, kita mulai pindah, realokasi ke tempat lain kalau tidak bisa belanja,” jelas Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (14/10/2025).

    Tak hanya itu, Menkeu Purbaya juga sempat menyambangi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam rangka memantau realisasi program rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Purbaya menyebut hendak menarik anggaran rumah subsidi apabila realisasinya tidak berjalan optimal sepanjang tahun ini.

  • Purbaya Catat APBN Defisit Rp371,5 Triliun per September 2025

    Purbaya Catat APBN Defisit Rp371,5 Triliun per September 2025

    JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 September 2025 mencapai Rp371,5 triliun atau setara dengan 1,56 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun, target defisit untuk tahun ini dipatok hingga 2,78 persen dari PDB.

    Purbaya menyatakan bahwa APBN masih menunjukkan kinerja yang solid.

    “Kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56 persen dari PDB dan keseimbangan primer yang positif,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Oktober 2025, Selasa, 14 Oktober.

    Adapun, keseimbangan primer tercatat surplus sebesar Rp18 triliun pada periode yang sama.

    Dari sisi pendapatan negara, total penerimaan hingga akhir September 2025 tercatat sebesar Rp1.863,3 triliun atau 65 persen dari proyeksi akhir tahun Rp2.865,5 triliun.

    Selain itu, realisasi penerimaan negara per September 2025 lebih rendah 7,2 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.008,6 triliun.

    “Meskipun lebih rendah dari capaian tahun lalu, tekanan ini bersumber dari penurunan harga komoditas dari penerimaan perpajakan khususnya di sektor migas dan tambang,” ujarnya.

    Ia merincikan bahwa realisasi pendapatan negara per September 2025 terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.516,6 triliun dan penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp344,9 triliun.

    Sementara itu, realisasi belanja negara telah mencapai Rp2.234,8 triliun atau sekitar 63,4 persen dari total outlook 2025. Selain itu, realisasi belanja negara per September 2025 lebih rendah 0,8 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.251,8 triliun.

    Purbaya merincikan bahwa realisasi belanja negara per September 2025 terdiri dari belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp1.589,9 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp644,9 triliun.

    “Efektivitas belanja didorong dari pagu perencanaan program prioritas, bansos dan belanja modal infrastruktur,” tuturnya.

  • Roblox Berkontribusi Rp126,7 Miliar ke PDB Indonesia per 2019-2024

    Roblox Berkontribusi Rp126,7 Miliar ke PDB Indonesia per 2019-2024

    Bisnis.com, JAKARTA— Platform gim global Roblox dilaporkan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan Roblox Economic Impact Report yang dirilis Senin (13/10/2025). 

    Selama periode 2019–2024, kontribusi kreator lokal di platform Roblox diproyeksikan mencapai lebih dari US$8,2 juta atau sekitar Rp126,7 miliar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

    “Selama periode 2019–2024, kontribusi mereka diproyeksikan mencapai lebih dari US$8,2 juta [Rp126,7 miliar] terhadap PDB Indonesia dan menciptakan ratusan lapangan kerja, sekaligus merefleksikan visi bersama untuk membangun ekonomi digital yang aman dan terus bertumbuh,” tulis Roblox Economic Impact Report dikutip pada Senin (13/10/2025). 

    Laporan tersebut juga menyebutkan sistem Developer Exchange (DevEx) milik Roblox telah menjadi katalis utama dalam memberdayakan pengguna untuk merancang dan memonetisasi pengalaman digital mereka. Program ini tidak hanya memberikan peluang pendapatan baru, tetapi juga memperkuat pertumbuhan ekonomi digital nasional dengan menciptakan ratusan lapangan kerja.

    Adapun, dampak PDB Roblox di Indonesia meningkat dengan laju pertumbuhan tahunan gabungan atau Compound Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 307% sejak 2019. 

    Sementara itu, jumlah pekerjaan yang didukung oleh ekosistem Roblox mencapai 310 pada tahun 2024, meningkat 298% dalam periode yang sama. Selain menciptakan lapangan kerja, Roblox juga mendorong peluang ekspor bagi kreator lokal. 

    Sebanyak 37% pemain dan 31% pendapatan di Roblox berasal dari Indonesia, dengan pasar ekspor teratas untuk kreator Indonesia meliputi Amerika Serikat, Jepang, dan Malaysia.

    Pertumbuhan ekonomi digital yang didorong oleh Roblox juga sejalan dengan laju industri gim nasional. Menurut laporan tersebut, pasar gim Indonesia kini tengah meroket dan diproyeksikan mencapai nilai US$1,94 miliar atau sekitar Rp30 triliun pada 2025, setelah tumbuh 12,1% pada tahun sebelumnya yang jauh melampaui rata-rata global.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam Konferensi Indonesia Game Developer eXchange (IDGX) 2025 di Bali, Sabtu lalu, menjelaskan pertumbuhan ini tidak lepas dari dukungan kebijakan pemerintah.