Topik: Produk Domestik Bruto

  • NATO Yakin Biden Atau Trump Tetap Bikin AS Sekutu yang Kuat

    NATO Yakin Biden Atau Trump Tetap Bikin AS Sekutu yang Kuat

    Jakarta

    Ketua North Atlantic Treaty Organization (NATO), Jens Stoltenberg, mengatakan Amerika Serikat (AS) akan tetap menjadi sekutu kuat bagi NATO. Stoltenberg mengatakan hasil pemilihan presiden (pilpres) AS antara Joe Biden dan Donald Trump tidak akan mengubah posisi AS di NATO.

    “Saya memperkirakan, apa pun hasil pemilu AS, AS akan tetap menjadi sekutu kuat NATO, karena hal itu demi kepentingan keamanan AS,” kata Stoltenberg dilansir AFP, Kamis (27/6/2024).

    Duel Biden dan Trump merupakan ulangan dari Pilpres AS empat tahun silam. Keduanya juga akan terlibat dalam debat perdana yang digelar pukul 21.00 waktu setempat atau besok pagi waktu Indonesia bagian barat.

    Trump sebelumnya sempat melontarkan kritik yang mengusik anggota NATO. Saat itu Trump menyebut akan mendorong Rusia untuk menyerang aliansi NATO yang tidak mengeluarkan cukup dana untuk pertahanan mereka sendiri.

    Stoltenberg merespons santai kritik dari Trump. Dia menilai pernyataan keras dari Trump itu tidak diarahkan kepada anggota NATO.

    “Kritik dari mantan presiden Trump pada dasarnya bukan ditujukan terhadap NATO. Kritik tersebut ditujukan terhadap sekutu NATO yang tidak mengeluarkan cukup dana dan hal tersebut kini telah berubah,” kata Stoltenberg.

    Stoltenberg menjelaskan 23 dari total 32 anggota NATO tahun ini akan membelanjakan 2% dari produk domestik bruto mereka untuk alokasi pertahanan.

    Dia memperingatkan tidak ada pemimpin yang boleh meragukan komitmen pertahanan yang termuat dalam Pasal Lima NATO. Hal itu berarti serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota.

    “Pasal Lima tidak boleh dipertanyakan karena itu adalah tanggung jawab inti NATO dan segala upaya untuk melemahkan kredibilitas tersebut hanya akan meningkatkan risiko,” pungkas Stoltenberg.

    (ygs/haf)

  • Bank Dunia Ikut Bersuara soal Program Makan Siang Prabowo-Gibran

    Bank Dunia Ikut Bersuara soal Program Makan Siang Prabowo-Gibran

    Jakarta, CNN Indonesia

    Bank Dunia ikut berkomentar soal program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Pemerintah Indonesia dinilai perlu merencanakan matang program ini, khususnya soal anggaran.

    Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen mengatakan pemerintah perlu terlebih dahulu menentukan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut. Kemudian, dibandingkan dengan sumber daya yang dimiliki saat ini.

    “Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan,” ujar Satu di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (27/2).

    Hingga saat ini, ia masih menunggu rincian lebih lanjut program makan siang gratis dari pemerintah.

    “Kami masih menantikan (rincian program makan siang gratis). Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3 persen dari PDB (produk domestik bruto), sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

    Adapun rincian dari program makan siang dan susu gratis ala Prabowo telah didiskusikan dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

    Program makan siang dan susu gratis merupakan janji yang akan ditawarkan oleh Prabowo-Gibran jika mereka menang dalam Pilpres 2024.

    Dalam dokumen visi-misinya, keduanya menjelaskan program ini bertujuan mengatasi masalah stunting dan bakal menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.

    Bantuan gizi juga akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.

    Program tersebut menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada 2029.

    Meski belum resmi menjadi pemenang, pemerintah mulai mengambil ancang-ancang melaksanakan program makan siang gratis.

    Pemerintah berencana memasukkan anggaran program itu ke dalam Rancangan APBN 2025. Dalam rapat kabinet kemarin, rencana pelaksanaan program ini juga sudah dibahas.

    Seusai rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit untuk APBN 2025 dirancang pada rentang 2,45 persen hingga 2,8 persen dari PDB. Artinya, defisit melebar dibandingkan dalam APBN 2024 atau 2023.

    Sri Mulyani mengatakan rancangan defisit itu sudah menghitung program yang akan dilaksanakan oleh presiden terpilih.

    (del/pta)

  • Israel Tambah Utang Rp939 T di 2024 Demi Gempur Gaza

    Israel Tambah Utang Rp939 T di 2024 Demi Gempur Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia

    Israel berencana menambah utang US$60 miliar atau Rp939,35 triliun (Kurs Rp15.655 per dolar AS) dan membekukan perekrutan pegawai pemerintah demi membiayai peningkatan belanja pertahanan mereka.

    Mereka juga akan menggenjot penerimaan pajak dengan menaikkan tarif PPN dari 16 persen menjadi 17 persen di 2025. 

    Peningkatan yang tertuang dalam rancangan anggaran belanja Israel 2024 ini dilakukan di tengah agresi militer yang mereka lakukan di Gaza selama 4 bulan belakangan ini.

    Kebijakan itu diambil karena Kementerian Keuangan Israel memperkirakan defisit anggaran tembus 6,6 persen dari produk domestik bruto dan pertumbuhan akan turun menjadi 1,6 persen di tahun ini.

    Israel menggempur Gaza selama lebih dari empat bulan belakangan ini. Agresi militer Israel ini telah menewaskan lebih dari 29 ribu orang dan menghancurkan sebagian dari wilayah tersebut.

    Agresi juga telah menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian ke Israel dan Palestina.

    Untuk Israel, dampak buruk terjadi pada anggaran. Setelah agresi, Israel terlilit utang sekitar 81 miliar shekel atau Rp349 triliun (Kurs Rp4.316 per Israeli New Shekel).

    Masalah itu membuat rasio utang Israel membengkak menjadi 62 persen dari PDB. Rasio ini merupakan yang tertinggi dalam 8 tahun terakhir.

    Kementerian Israel memperkirakan rasio tersebut akan naik 5 atau 6 poin persentase lagi tahun ini.

    Selain itu, dampak juga terlihat dari penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi sampai 20 persen secara tahunan pada kuartal terakhir 2023.

    Akuntan Jenderal Kementerian Keuangan Israel Yali Rothenberg menyebut tekanan ekonomi itu akan bisa dikurangi jika tentara cadangan banyak disiagakan.

    Ia mengatakan sekarang ini jumlah tentara yang ditugaskan dalam agresi di Gaza baru sekitar seperlima dari 300 ribu orang yang dipanggil setelah serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Jumlah tersebut diperkirakan turun menjadi 30 ribu-40 ribu pada akhir Maret.

    Tekanan katanya, juga bisa dikurangi dengan menggenjot belanja masyarakat.

    “Fundamental ekonomi sebenarnya ada dan kita miliki. Jika Anda melihat sektor teknologi tinggi, itu ada di sana. Jika Anda melihat investasi infrastruktur, itu ada di sana. Jika Anda melihat konsumsi swasta, itu ada di sana,”  kata Rothenberg seperti dikutip dari Financial Times.

    Ia menambahkan peningkatan rencana utang, pembekuan rekrutmen pegawai dan kenaikan pajak ini dilakukan karena pihaknya memproyeksikan anggaran pertahanan yang dibutuhkan tahun ini sebesar 55 miliar shekel atau sekitar Rp237 triliun (Kurs Rp4.316 per Israeli New Shekel).

    Anggaran ini naik 20 persen dari anggaran 2023. 

    “Kami pikir akan ada peningkatan belanja pertahanan di Israel untuk tahun-tahun mendatang. Inilah sebabnya mengapa kami mengambil langkah fiskal sekarang,” kata Rothenberg.

    Nah, untuk mewujudkan kebijakan itu Rothenberg menambahkan pemerintah Israel telah membentuk sebuah komite ahli dari luar pemerintahan. Pembentukan tersebut dilakukan untuk memberikan saran terkait pengeluaran dalam lingkup pertahanan kedepannya.

    Pendapatan negara Israel mencapai 12 miliar shekel atau sekitar Rp51 triliun di 2023. Pendapatan itu di bawah perkiraan atau target.

    Di sisi lain, belanja negara justru naik jadi 26 miliar shekel.

    (wlm/agt)

  • Munich Security Conference Bahas Gaza, Ukraina-Rusia hingga Uni Eropa

    Munich Security Conference Bahas Gaza, Ukraina-Rusia hingga Uni Eropa

    Munich

    Peneliti Senior bidang Kebijakan di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri (European Council on Foreign Relations/ECFR) Ulrike Franke menyebut Eropa perlu meningkatkan anggaran belanja untuk sektor pertahanan, meskipun Kanselir Jerman Olaf Scholz telah berjanji akan memenuhi target NATO sebesar 2% dari produk domestik bruto (PDB).

    Hal itu disampaikannya di sela-sela Munich Security Conference (MSC) 2024, sehari setelah Scholz membuat komitmen soal pembelanjaan “untuk tahun 2020-an, tahun 2030-an dan seterusnya”.

    “Rasanya kita masih kurang,” ujar Franke.

    “Eropa harus bersatu. Mereka perlu memastikan pertahanan Ukraina dan juga membangun kemampuan mereka sendiri, mengambil keuntungan dari skala ekonomi dan bekerja sama, daripada harus saling menyalahkan (pihak mana yang membelanjakan lebih banyak).”

    Scholz membuat komitmen 2% untuk dana pertahanan itu hampir dua tahun setelah pidato “Zeitenwende”, yang menandai perubahan haluan politik pertahanan dengan komitmen dana khusus 100 miliar Euro (sekitar Rp1.685 triliun) untuk meningkatkan kapasitas angkatan bersenjata Jerman, Bundeswehr, yang terpisah dari anggaran pertahanan Jerman.

    Menurut Franke, dana khusus tersebut sejauh ini sebagian besar dibelanjakan untuk pesawat tempur F-35 dari Amerika Serikat. Dia juga mempertanyakan “apa yang terjadi jika dana tersebut habis?”

    Analis ECFR ini menyebut Jerman telah berkomitmen untuk melakukan banyak tindakan jangka pendek, termasuk pengiriman senjata ke Ukraina untuk melawan invasi Rusia.

    Saat ditanyakan soal ancaman eks Presiden AS Donald Trump, jika terpilih kembali, dia tidak akan membantu anggota NATO yang menurutnya mengeluarkan terlalu sedikit dana untuk pertahanan, jika terjadi serangan atau ancaman. Franke menyebut retorika tersebut telah “melemahkan jaminan keamanan NATO,” terlepas apakah ucapan itu merupakan indikasi dari kebijakan potensial atau tidak.

    “Ini adalah berita buruk dan dapat mendorong aktor seperti Rusia untuk menguji NATO, untuk melihat apakah mereka (anggota NATO) bakal membela satu sama lain. Ini adalah peringatan lain bagi Eropa, bahwa mungkin dalam jangka panjang kita perlu melakukan lebih banyak hal untuk diri sendiri.”

    Ahli berdebat di MSC24 soal keamanan Gaza

    Perang di Gaza merupakan salah satu isu utama yang dibahas dalam Konferensi Keamanan Munich ke-60. Otoritas Palestina lewat Perdana Menteri Mohammed Shtayyeh menyebut Israel tidak boleh memaksa penduduk Palestina di Gaza untuk menyeberang ke perbatasan Mesir.

    “Saya tahu, kita tahu, bahwa ada rencana pihak Israel untuk mengusir orang-orang dari Gaza. Kami dan pihak Mesir sedang bekerja keras untuk tidak membiarkan hal ini terjadi,” kata Shtayyeh kepada para delegasi MSC, Minggu (18/02).

    Pernyataan tersebut disampaikan saat Israel tengah mempersiapkan serangan ke Kota Rafah yang berada di bagian selatan Gaza dan berbatasan langsung dengan Mesir. Diperkirakan saat ini sedikitnya 1.5 juta penduduk Palestina berlindung di daerah yang padat. Diplomat senior serta lembaga kemanusiaan telah menyampaikan keprihatinan mendalam jika serangan itu terjadi.

    Beberapa media internasional melaporkan bahwa Mesir sedang membangun sebuah kamp pengungsian di sisi perbatasannya untuk menampung pengungsi Palestina.

    Shtayyeh juga menyebut kalau Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, tidak menjalin komunikasi dengan kelompok Hamas. Kelompok itu, yang oleh AS, Uni Eropa dan beberapa negara lain dikategorikan sebagai organisasi teroris, telah memerintah di Jalur Gaza sejak tahun 2007. Otoritas Palestina di Tepi Barat dikuasai oleh partai politik Fatah.

    Shtayyeh menyerukan agar spiral kekerasan dihentikan dan mengatakan bahwa masalah Palestina harus diselesaikan.

    Shtayyeh juga menyebut bahwa berbagai kelompok Palestina, termasuk Fatah dan Hamas, bakal bertemu di Moskow pada hari Kamis (22/02) mendatang atas undangan Rusia.

    mh/pkp/hp (AFP, AP, dpa, Reuters)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tom Lembong Menyesal Pernah Jadi Bagian dari Pemerintahan Jokowi

    Tom Lembong Menyesal Pernah Jadi Bagian dari Pemerintahan Jokowi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong mengaku menyesal pernah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi.

    Penyesalan karena pada kala itu strategi yang dijalankannya dalam membenahi ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya berhasil.

    Tom Lembong memang pernah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, tepatnya di Kabinet Kerja 2014-2019. Ia pernah menduduki posisi Menteri Perdagangan (Mendag) dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019.

    “Semakin mendalami data-data ekonomi, saya ini benar-benar sedih banget. Sedih banget, prihatin banget. Dan saya punya rasa sesal, menyesal yang lumayan besar karena saya pernah menjadi bagian dari pemerintah,” kata Tom Lembong, dalam diskusi “Pemuda Harsa: Bangga Bicara” di On3 Senayan, GBK, Jakarta, Jumat (9/2) malam seperti dikutip dari detik.com.

    “Termasuk di saat-saat kita menjalankan strategi yang menurut data yang saya lihat, rada-rada tidak berhasil. Kalau mau lebih keras lagi, ya banyak gagal,” sambungnya.

    Menurutnya, salah satu bentuk kegagalan yang dimaksud ialah Pemerintah RI tidak dapat mengatasi kondisi di mana dalam 10 tahun terakhir jumlah kelas menengah di Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan.

    Lebih lanjut, ia pun memaparkan data yang menurutnya lebih akurat dan representatif dengan realita dibandingkan hanya sekadar data pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Ia pun memaparkan tentang data penjualan sepeda motor.

    Tom Lembong mengatakan, pada 2013 lalu terjadi puncak penjualan sepeda motor hingga tembus 7,9 juta unit terjual. Namun dari tahun ke tahun, angka itu mengalami penurunan, apalagi karena terbentur pandemi. Akan tetapi hingga saat ini penjualan motor hanya di kisaran 5 juta unit per tahun.

    “Sepuluh tahun terakhir ini kelas menengah kita tidak berkembang. Minimum paling baik itu stagnan, tidak bertambah dan ada potensi cukup besar bahwa kelas menengah kita lalu menciut karena sekali lagi, bagi saya indikator yang paling tepat itu ya jumlah sepeda motor,” ujarnya.

    Bentuk grafik yang sama juga terlihat dari pertumbuhan pembelian mobil dan barang elektronik, di mana jumlahnya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Menurutnya, kondisi ini bisa terjadi karena ketimpangan.

    “Sepuluh tahun terakhir ini, fokus kebijakan ekonomi adalah investasi. Sebagai seorang mantan Kepala BKPM, saya tahu banget, saya pernah jadi salesman republik ini untuk menarik investor, menarik investasi. Tapi banyakan investasi itu masuk ke sektor-sektor yang padat modal, bukannya padat karya,” jelasnya.

    Tom Lembong mengatakan aliran investasi berfokus ke industri seperti pertambangan hingga perkebunan. Akan tetapi, berdasarkan penilaiannya, hanya sekitar 20 persen masuk ke Indonesia dan bisa dinikmati masyarakat.

    Oleh karena itu, menurutnya sudah waktunya pemerintah untuk turut mendorong perkembangan sektor jasa.

    “Industri itu hanya 18 persen dari ekonomi kita. Nggak sampai seperlima. Sementara yang namanya sektor jasa itu kalau dijumlahkan itu 52 persen dari ekonomi kita. Jadi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, perbankan, jasa transportasi, angkutan, perhotelan, orang sering lupa bahwa sektor properti, real estate itu bagian dari sektor jasa, perumahan, perkantoran, bangunan, jasa konstruksi, itu semua sektor jasa. Jadi, sektor jasa itulah padat karya,” ujarnya.

    “Apakah itu hotel, apakah itu supir truk, apakah itu supir bus, apakah itu pilot pesawat, apakah itu pramugara pramugari itu semuanya lapangan kerja. Lapangan kerja di situ, itu pada karya, ya. Kalau kita ke smelter nikel, itu kerjanya gak banyak, apalagi pabrik baterai, atau pabrik mobil listrik,” pungkasnya.

    (detik.com/agt)

  • BI Prediksi Ekonomi RI Tumbuh 5,5 Persen pada 2024

    BI Prediksi Ekonomi RI Tumbuh 5,5 Persen pada 2024

    Jakarta, CNN Indonesia

    Bank Indonesia (BI) memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menyentuh level 5,5 persen pada 2024 ini.

    “Pada 2024, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat dalam kisaran 4,7 persen hingga 5,5 persen,” ungkap Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono melalui keterangan resmi, Senin (5/2).

    Ia menyebut proyeksi itu bisa tercapai karena didukung oleh permintaan domestik utamanya berlanjutnya pertumbuhan konsumsi, termasuk dampak positif penyelenggaraan Pemilu.

    Erwin juga mengatakan pertumbuhan ekonomi tahun ini bakal didorong oleh peningkatan investasi khususnya bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Sementara itu, kinerja ekspor diperkirakan belum kuat sebagai dampak ekonomi global yang belum kuat dan harga komoditas yang menurun.

    “BI akan terus memperkuat sinergi stimulus fiskal pemerintah dengan stimulus makroprudensial BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan domestik,” imbuh Erwin.

    Lebih lanjut, ia menuturkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada kuartal IV 2023 didukung oleh hampir seluruh komponen produk domestik bruto (PDB).

    Tercatat, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,47 persen (yoy) seiring dengan kenaikan mobilitas terutama pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, daya beli masyarakat yang stabil, serta keyakinan konsumen yang meningkat.

    Lalu, konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh sebesar 18,11 persen (yoy) didorong peningkatan aktivitas persiapan Pemilu. Konsumsi pemerintah pun tumbuh sebesar 2,81 persen (yoy) didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai.

    “Investasi tumbuh sebesar 5,02 persen (yoy) terutama ditopang oleh investasi bangunan seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur dan meningkatnya aktivitas penanaman modal,” sambung Erwin.

    Sementara itu, ekspor tumbuh sebesar 1,64 persen (yoy). Hal ini ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang tetap tumbuh positif di tengah penurunan harga komoditas ekspor unggulan, serta membaiknya ekspor jasa seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara.

    Erwin mengatakan pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga tercermin dari sisi lapangan usaha (LU) dan spasial. Secara LU, seluruh LU pada kuartal IV 2023 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan yang tinggi.

    Secara spesifik hal itu tercatat pada sektor terkait mobilitas terutama transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta perdagangan besar dan eceran.

    “LU industri pengolahan sebagai kontributor utama pertumbuhan juga tumbuh baik seiring kuatnya permintaan domestik dan global,” ucap Erwin.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2023 tumbuh sebesar 5,04 persen (yoy). Angka ini meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya yang sebesar 4,94 persen.

    Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan 2023 tercatat tumbuh kuat sebesar 5,05 persen (yoy).

    (mrh/pta)

  • Tabungan Orang Kaya di Atas Rp5 M Melandai, Alarm Bahaya Ekonomi RI?

    Tabungan Orang Kaya di Atas Rp5 M Melandai, Alarm Bahaya Ekonomi RI?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Dunia usaha diduga sedang tak baik-baik saja lantaran tabungan orang kaya di atas Rp5 miliar di bank umum melandai pada 2023 lalu.

    Kekhawatiran ini diungkap oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Mereka membandingkan data tahun lalu dengan 2022 yang hasilnya cukup jomplang.

    Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tabungan di atas Rp5 miliar itu tumbuh melambat di level 3,51 persen pada 2023. Beda dengan tahun sebelumnya ketika pertumbuhan tabungan orang kaya menyentuh 14 persen-15 persen.

    “Dugaan kami ini sebagian besar adalah korporasi. Jadi kelihatannya, kita juga takut apakah ini pertanda mereka (pengusaha) enggak punya duit,” ucap Purbaya dalam konferensi pers di Kantor LPS, Jakarta Selatan, Selasa (30/1).

    “Kalau kita lihat tren pemakaian uang korporasi, sepertinya sekarang mereka beralih memakai uang sendiri untuk ekspansi usahanya dibandingkan dengan pinjam di bank,” imbuhnya.

    Purbaya menduga pengusaha kini lebih senang ‘membakar’ uangnya sendiri ketimbang harus berhadapan dengan bunga pinjaman bank yang cukup besar, baik di dalam maupun luar negeri.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal sepakat dengan tilikan LPS soal korporasi di balik penurunan tabungan orang kaya tersebut. Namun, Faisal tak mau gegabah menilai fenomena tersebut sebagai alarm bahaya bagi perekonomian Indonesia.

    “Saya tidak ingin buru-buru menyatakan bahwa ada alarm bahaya dalam jangka pendek atau panjang… Apakah indikasinya (dampak penurunan tabungan orang kaya) sampai bahaya? Itu belum, terlalu dini untuk mengatakan begitu,” kata Faisal kepada CNNIndonesia.com, Rabu (31/1).

    Faisal punya rasionalisasi di balik pelemahan tabungan di atas Rp5 miliar tersebut. Menurutnya, biang kerok ini semua adalah kegiatan ekspor dan impor.

    Ia menilai ada keterkaitan aktivitas jual beli dengan negara lain tersebut terhadap kondisi dana pihak ketiga. Dengan kata lain, kondisi perekonomian global yang mempengaruhi ekspor impor Indonesia juga berpengaruh ke tabungan orang kaya di tanah air.

    “Biasanya, ketika ekspor kita meningkat luar biasa, misal karena booming harga komoditas, pertumbuhan dana pihak ketiga di atas Rp5 miliar ini juga naik. Sebaliknya, jika ketika harga komoditas sedang turun atau ekspor kita sedang menurun, ini biasanya juga diikuti pelemahan pertumbuhan dari dana pihak ketiga di atas Rp5 miliar,” tuturnya.

    Faisal mengatakan saat ini harga komoditas memang tengah dalam tren pelemahan dibandingkan 2022 lalu. Kondisi ini sejalan dengan dana pihak ketiga yang disimpan di sejumlah bank umum.

    Meski efeknya belum akan berbahaya pada perekonomian Indonesia, Faisal menyebut fenomena ini perlu dipelototi negara. Terlebih, para orang kaya tersebut menjadi kelompok yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia alias produk domestik bruto (PDB).

    Apa yang harus dilakukan negara?

    Tak jauh beda, Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo mengatakan penurunan nilai suatu tabungan tidak bisa dipukul rata sebagai sentimen negatif. Ia pun sangsi dengan kecemasan LPS.

    “Saya belum melihat ada tren perusahaan mengalami kesulitan keuangan di periode ini. Sempat ada sedikit tekanan, tetapi di periode tengah tahun lalu (2023), terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM),” klaim Banjaran.

    Ia menyebut realokasi aset lumrah dilakukan. Tujuannya, mengoptimalisasi portofolio yang dimiliki perusahaan, baik untuk keperluan usaha atau investasi di sektor keuangan.

    Banjaran melihat sikap wait and see yang muncul sejak tahun lalu juga sudah mulai bergeser. Ia melihat mobilitas kegiatan usaha kini sudah semakin meningkat.

    Akan tetapi, Banjaran berpesan agar pemerintah tetap menjaga stimulus kepada dunia usaha. Ini penting meski menurutnya tabungan di atas Rp5 miliar yang terjun bebas belum menjadi alarm bahaya.

    “Di 2024, harapan besar belanja pemerintah masih kuat didorong dengan stimulus kepada usaha-usaha yang bisa menjadi driver perekonomian, baik padat karya, kebutuhan dasar, serta mobilitas,” jelasnya.

    “Yang perlu dijaga (oleh pemerintah) lebih kepada imported inflation, terutama dari sektor pangan dan olahan yang bisa meningkatkan biaya produksi maupun melemahkan daya beli,” tandas Banjaran.

    (skt/sfr)

  • Telkom dan Injourney Kembangkan Tourism Collaborative Platform

    Telkom dan Injourney Kembangkan Tourism Collaborative Platform

    Jakarta, CNN Indonesia

    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Injourney bekerja sama membangkitkan sektor pariwisata Indonesia.

    Salah satunya melalui akselerasi digitalisasi ekosistem pariwisata yang sejalan dengan program pemerintah dalam mempercepat transformasi digital nasional.

    Upaya ini ditunjukkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding antara Injourney dengan Telkom untuk mengembangkan Tourism Collaborative Platform.

    Penandatanganan dilakukan oleh Direktur SDM dan Digital Injourney Herdy Harman dan Plt Direktur Enterprise & Business Service Telkom FM Venusiana di Kantor Injourney, yang terletak di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat.

    Nota kesepahaman antara Injourney dan Telkom ini mencakup kerja sama terkait layanan pengembangan Tourism Collaborative Platform untuk memenuhi kebutuhan teknologi dan layanan telekomunikasi dengan fitur yang dapat memfasilitasi perjalanan wisatawan secara real time.

    Plt Direktur Enterprise & Business Service Telkom FM Venusiana R mengungkapkan, kolaborasi ini dilakukan dalam rangka mendukung aktivitas pelaku industri pariwisata dan traveller secara end to end, sehingga para pengusaha wisata dan wisatawan dapat merasakan kemudahan experience berwisata melalui suatu platform yang terintegrasi.

    “Pengembangan platform ini juga disiapkan untuk mendukung kesuksesan acara Presidensi KTT G20 yang akan diselenggarakan pada November mendatang,” katanya dalam keterangannya, Selasa (20/9).

    Pada kesempatan yang sama, Direktur SDM dan Digital Injourney Herdy Harman mengatakan, sinergi ini merupakan penggabungan kapabilitas bisnis dari Injourney dan Telkom.

    Injourney sebagai Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung merupakan ekosistem pariwisata multi sektor yang terdiri atas layanan bandar udara dan kargo, destinasi pariwisata, hotel, hingga manajemen retail serta industri kreatif memiliki komitmen besar untuk menciptakan pengembangan super platform perjalanan dan pariwisata.

    “Untuk itu, kolaborasi dengan Telkom yang memiliki kapabilitas di bidang jasa layanan teknologi komunikasi dan jaringan telekomunikasi terluas di Indonesia diharapkan mampu menjadi langkah besar kebangkitan sektor aviasi dan pariwisata,” jelas Herdy.

    Platform hasil sinergi Injourney dan Telkom ini akan menyuguhkan sebuah Tourism Collaboration Platform yang memfasilitasi empat experience pariwisata; Pre-Trip, Booking, On-Trip, dan Post Trip.

    Pada Pre-Trip, wisatawan sebagai user dapat membuat rencana perjalanan melalui Tourism Hub, yaitu promosi digital berbasis big data di mana user dapat mencari info mengenai wisata yang diinginkan berdasarkan destinasi, pembuatan itinerary perjalanan sendiri, serta virtual tour.

    Lalu, di fase Booking, wisatawan dapat melakukan booking terhadap objek wisata, akomodasi, transportasi, dan sebagainya yang diinginkan.

    Setelahnya, saat wisatawan sedang melakukan perjalanan wisata di fase On-Trip, wisatawan dapat mencari rekomendasi spot foto yang instagramable atau wisata-wisata hidden gem lainnya yang ada di daerah wisata sekitar.

    Terakhir pada Post-Trip, user dapat melakukan rating & review terhadap pengalaman berwisatanya.

    Platform ini tidak hanya memfasilitasi wisatawan saja, namun juga para pengelola bisnis pariwisata, mulai dari pengelola objek wisata, kuliner, akomodasi, event, paket tour, tour guide, dan lain-lain.

    Melalui platform ini, digitalisasi bisnis pariwisata akan dilakukan untuk para pengelola bisnis pariwisata yang masih beroperasi secara manual dan belum terhubung secara online.

    Harapannya, platform Integrated Travel & Tourism dapat meningkatkan experience berwisata baik bagi para wisatawan maupun para pengelola bisnis pariwisata.

    Selain itu, dengan adanya platform ini dapat meningkatkan nilai devisa pariwisata, kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Pariwisata di Indonesia, serta meningkatkan nilai ekspor produk ekonomi kreatif.

    (inh/inh)

  • Bagaimana Rencana Lima Tahun Dorong Pembangunan Komprehensif China?

    Bagaimana Rencana Lima Tahun Dorong Pembangunan Komprehensif China?

    PIKIRAN RAKYAT – Tahun 2025 menandai tahun terakhir untuk implementasi Rencana Lima Tahun ke-14 (2021-2025) China. Rencana ini memprioritaskan pembangunan berkualitas tinggi alih-alih target tradisional yang berpusat pada pertumbuhan. Hal ini mencerminkan evolusi prioritas di perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut.

    Sebagai institusi penting yang mewakili keunggulan unik dari sistem tata kelola nasional China, rencana lima tahun telah berperan penting dalam memajukan pembangunan di semua sektor di negara itu selama beberapa dekade terakhir.

    Dengan pertemuan “Dua Sesi” tahun ini resmi dimulai pada Selasa (4/3), para anggota legislatif nasional dan penasihat politik China akan meninjau pencapaian negara dan menguraikan rencana masa depan. Pertemuan ini juga merupakan kesempatan yang tepat untuk meninjau kembali signifikansi rencana lima tahun China, yakni apa saja rencana lima tahun itu dan bagaimana rencana-rencana tersebut berkontribusi pada kemajuan negara yang luar biasa.

    APA ITU RENCANA LIMA TAHUN?

    Foto menunjukkan prototipe kereta peluru CR450 sedang menjalani uji coba di Beijing, ibu kota China, pada 25 Februari 2025. (Xinhua/Xing Guangli)

    Rencana lima tahun berfungsi sebagai cetak biru yang komprehensif untuk kemajuan ekonomi dan sosial China, yang menguraikan tujuan, strategi, dan prioritas untuk setiap siklus perencanaan.

    Sejak peluncuran Rencana Lima Tahun pertama (1953-1957), rencana-rencana ini tidak hanya mengarahkan pembangunan transformatif China, tetapi juga berevolusi untuk memenuhi tantangan yang berbeda di setiap era.

    Sebagai contoh, Rencana Lima Tahun pertama menekankan pada industri berat dan industrialisasi, Rencana Lima Tahun ketujuh (1986-1990) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar, Rencana Lima Tahun kesembilan (1996-2000) memetakan arah menuju kemakmuran moderat, dan Rencana Lima Tahun ke-13 (2016-2020) menekankan pada pencapaian komprehensif dalam membangun masyarakat yang cukup makmur di segala bidang.

    Rencana Lima Tahun ke-14, yang diluncurkan setelah China mencapai target pembangunan masyarakat yang cukup makmur di segala bidang, berfokus pada pembangunan berkualitas tinggi. Mendobrak tradisi, rencana ini tidak menetapkan target pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang eksplisit, melainkan memprioritaskan transisi hijau, kemandirian teknologi, kemakmuran bersama, pembangunan regional yang seimbang, serta reformasi yang lebih mendalam dan keterbukaan berstandar tinggi.

    “Rencana-rencana lima tahun awal terutama berfokus pada pembangunan ekonomi, namun seiring berjalannya waktu, kesejahteraan sosial, inovasi teknologi, dan perlindungan lingkungan juga disertakan,” kata Yan Yilong, wakil dekan di Institut Kajian China Kontemporer di Universitas Tsinghua.

    “Saat ini, rencana lima tahun mencakup berbagai bidang yang komprehensif, yang meliputi ekonomi, masyarakat, teknologi, ekologi, dan budaya, mencerminkan pendekatan holistik terhadap pembangunan,” katanya.

    MENGAPA RENCANA LIMA TAHUN BERHASIL DITERAPKAN DI CHINA?

    Kendaraan energi baru (new energy vehicle/NEV) yang telah selesai dirakit terlihat di pabrik super Seres Group di Kawasan Baru Liangjiang, Chongqing, China barat daya, pada 7 Juni 2024. (Xinhua/Wang Quanchao)

    Mengedepankan kesinambungan, perencanaan strategis yang berpandangan ke depan, serta implementasi yang efektif, rencana lima tahun memainkan peran penting dalam mentransformasi China dari negara agraris yang tertinggal menjadi raksasa industri global.

    Terlepas dari evolusi prioritas di seluruh 14 rencana lima tahun itu, mulai dari industrialisasi dan reformasi ekonomi hingga keberlanjutan dan inovasi, tujuan besarnya tetap sama, yaitu pembangunan dan kemakmuran nasional.

    Presiden China Xi Jinping menegaskan bahwa sejak Rencana Lima Tahun pertama hingga Rencana Lima Tahun ke-14, tema yang konsisten adalah membangun China menjadi negara sosialis modern.

    Menyebut rencana lima tahun itu sebagai rencana yang “strategis dan fleksibel,” akademisi Inggris Martin Jacques mengatakan bahwa “rencana lima tahun ini sesuai dengan mentalitas bangsa China dan gagasan China tentang berpikir untuk jangka panjang.”

    “Dari perspektif historis, rencana lima tahun berfungsi sebagai penerapan strategi pembangunan nasional China secara bertahap. Masing-masing rencana tersebut berfungsi sebagai pengaturan langkah demi langkah untuk memastikan kesinambungan kebijakan dan keselarasan dengan tujuan strategis jangka panjang,” tutur Yang Yongheng, wakil dekan Institut Perencanaan Pembangunan China di Universitas Tsinghua.

    Selama evolusi rencana lima tahun, dua revisi terminologi dalam judulnya patut diperhatikan. Salah satu revisi itu terlihat pada Rencana Lima Tahun keenam (1981-1985). Istilah “pembangunan sosial” ditambahkan dalam judul dokumen itu bersama frasa “ekonomi nasional”, memperluas cakupannya dan menekankan kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial, serta mencerminkan peralihan menuju pembangunan ekonomi-sosial yang terkoordinasi.

    Revisi lainnya dapat ditemukan pada Rencana Lima Tahun ke-11 (2006-2010). Judul resmi rencana lima tahun itu disebut sebagai guihua alih-alih jihua dalam bahasa Mandarin. Meski keduanya sama-sama bermakna “rencana”, guihua bersifat lebih makroskopis, strategis, dan berorientasi kebijakan dibandingkan dengan jihua.

    Perumusan dan implementasi juga merupakan kunci untuk memastikan keberhasilan rencana-rencana ini. Setelah melakukan eksplorasi selama puluhan tahun, sebuah proses multitahun yang terstandardisasi untuk merumuskan rencana lima tahun telah dibentuk. Proses ini dimulai dengan penilaian jangka menengah atas rencana sebelumnya, termasuk penelitian awal, penyusunan draf, konsultasi, koordinasi antarlembaga, tinjauan pakar, dan persetujuan formal. Semua ini dilakukan untuk memastikan proses yang transparan, konsultatif, dan berbasis bukti, yang mencerminkan prioritas publik sekaligus membentuk konsensus nasional.

    Proyek-proyek besar merupakan pilar inti dalam implementasi rencana-rencana lima tahun. Dari 156 proyek yang dibantu Soviet pada rencana pertama hingga 165 proyek yang diusulkan pada rencana ke-13 dan 102 proyek pada rencana ke-14, lebih dari 1.000 proyek telah membentuk tulang punggung ekonomi China dan menjadi bukti kekuatan sosialisme dengan karakteristik China.

    “China memiliki kapasitas yang kuat untuk mencapai tujuan nasional,” kata Yan, seraya menambahkan bahwa “rencana lima tahun adalah keunggulan unik dari tata kelola China.”

    APA YANG TELAH DICAPAI OLEH RENCANA-RENCANA TERSEBUT?

    Dari masyarakat agraris menjadi perekonomian terbesar kedua di dunia, China telah mencapai keajaiban ganda berupa pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabilitas sosial jangka panjang, dengan semua rencana lima tahun memainkan peran penting.

    Data yang ada cukup menjelaskan semuanya.

    Dalam Rencana Lima Tahun ke-10 (2001-2005), China bergerak naik menjadi perekonomian terbesar keempat di dunia. Dalam rencana ke-11 setelahnya, China menyalip Jerman dan Jepang, mengamankan posisi kedua secara global. Di penghujung periode rencana ke-13 pada 2020, PDB China telah melewati ambang 100 triliun yuan (1 yuan = Rp2.255) atau setara 13,7 triliun dolar AS (1 dolar AS = Rp16.371) dengan kurs saat ini. Sejak 2021, tahun dimulainya rencana ke-14, PDB per kapita China tetap berada di atas 12.000 dolar AS per tahun.

    Pengentasan kemiskinan dapat dijadikan sebagai contoh. Program ini telah dimasukkan ke dalam agenda sejak rencana ketujuh. Selama beberapa dekade terakhir, China telah membebaskan 800 juta orang dari belitan kemiskinan, yang mencakup lebih dari 70 persen dari pengentasan kemiskinan global, memenuhi target Agenda Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2030 lebih cepat dari jadwal.

    Selain itu, China telah mencapai 126 indikator lebih cepat dari jadwal untuk Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB 2030, menurut laporan PBB.

    Pola China dalam menggunakan rencana-rencana semacam itu untuk mendorong pembangunan telah muncul sebagai sebuah model alternatif untuk tata kelola yang efektif bagi negara-negara di dunia berkembang.

    Mengakui bahwa kekuatan dan keberhasilan rencana-rencana lima tahunan sebelumnya dapat menjadi landasan bagi rencana-rencana di masa mendatang, sementara kelemahan dan kekurangan dianalisis dan ditangani dengan cermat, Melaku Mulualem, seorang peneliti senior di bidang diplomasi dan hubungan internasional di Institut Urusan Luar Negeri Ethiopia, menuturkan bahwa melakukan evaluasi komprehensif setiap lima tahun adalah praktik yang patut ditiru.

    Terinspirasi oleh keberhasilan China, banyak negara berkembang telah mengikuti jejak China dengan mengembangkan strategi jangka menengah hingga panjang, dengan negara-negara seperti Polandia, Ethiopia, dan Tanzania bahkan telah mengundang sejumlah institusi China untuk membantu dalam konsultasi perencanaan mereka, tulis Yin Jun, seorang peneliti di Universitas Peking, dalam bukunya yang berjudul “Tinjauan dari Rencana Lima Tahun ke-1 hingga ke-14” (A Review from the 1st to 14th Five-Year Plan).

    “Perencanaan dibicarakan di banyak negara, tetapi China berhasil melakukannya dengan cara yang menurut saya belum pernah dilakukan oleh negara lain,” kata Jacques, seraya menambahkan bahwa negara-negara lain dapat memetik pelajaran dari China di bidang ini untuk menyusun kebijakan mereka sendiri.  Selesai. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • THR 2025 Wajib Dibayar Penuh: Kalau Nyicil, Siap-siap Disanksi

    THR 2025 Wajib Dibayar Penuh: Kalau Nyicil, Siap-siap Disanksi

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja atau buruh harus dibayarkan penuh tanpa dicicil. Pengusaha juga diperbolehkan memberikan THR lebih besar dari ketentuan, asalkan telah disepakati di perusahaan.

    “THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil, dan saya minta sekali lagi agar perusahaan memberikan perhatian terhadap ketentuan ini. Perusahaan dimungkinkan memberikan THR kepada pekerja atau buruh, tentu lebih baik dari peraturan perundang-undangan,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam keterangan di Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Ilustrasi THR.

    Kewajiban pemberian THR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36/2021 tentang Pengupahan dan diperjelas dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6/2016 mengenai Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

    THR diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah bekerja minimal satu bulan secara terus menerus, baik yang terikat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

    Pekerja harian lepas dan pekerja dengan sistem satuan hasil juga berhak atas THR jika memenuhi syarat sesuai peraturan. “Bagi pekerja atau buruh yang telah memiliki masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional,” tambahnya.

    Untuk memastikan hak pekerja terpenuhi, Yassierli menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian THR 2025 bagi Pekerja/Buruh. Ia juga mengeluarkan SE kepada seluruh gubernur agar menjalankan aturan ini.

    “Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2025 bagi pekerja atau buruh di perusahaan yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia dan agar disampaikan kepada bupati, wali kota di wilayah provinsi masing-masing,” kata Yassierli.

    Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan mendirikan posko THR 2025 di kantor Kemnaker untuk memberikan konsultasi dan penegakan hukum terkait THR. “Saya juga minta di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten atau kota untuk juga membentuk posko THR,” kata Yassierli.

    Tidak tingkatkan daya beli

    Sementara itu, pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai bahwa THR tahun ini tidak akan banyak meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini karena masyarakat cenderung lebih berhati-hati dalam membelanjakan THR mereka dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Dalam konteks ekonomi saat ini yang ditandai oleh ketidakpastian global dan tekanan inflasi, khususnya pada harga pangan, banyak masyarakat mungkin akan lebih berhati-hati dalam membelanjakan THR mereka,” kata Yusuf dalam keterangan.

    Data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa hampir semua kelompok pengeluaran mengalami penurunan indeks, terutama masyarakat dengan pengeluaran Rp1 juta hingga Rp2 juta.

    Hal ini mencerminkan ketidakpastian pendapatan dalam beberapa bulan ke depan. Meskipun THR diberikan dan meningkatkan daya beli, dampaknya tidak akan sebesar Lebaran sebelumnya.

    Menurut Yusuf, pemerintah harus memperhatikan kecenderungan masyarakat yang lebih berhati-hati dalam belanja serta prospek pendapatan yang cenderung pesimistis. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama perekonomian nasional, sehingga daya beli yang lemah bisa membatasi pertumbuhan konsumsi dan mengurangi kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Tahun lalu, meskipun ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5%, pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat. “Dalam beberapa tahun terakhir, pengeluaran untuk kelas menengah terus mengalami penurunan, yang salah satunya disumbang tekanan terhadap daya beli masyarakat,” ujarnya.

    “Di tahun lalu, meskipun kita masih bisa tetap tumbuh 5,0 persen, namun angka ini relatif melambat jika dibandingkan kondisi di 2023, dan kalau kita lihat konsumsi rumah tangga pertumbuhannya di bawah 5 persen,” katanya.

    Data menunjukkan adanya penurunan kemampuan belanja masyarakat. Yusuf melihat hubungan langsung antara berkurangnya jumlah kelas menengah, melemahnya daya beli, dan stagnasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

    Menurutnya, pemerintah perlu menanggapi hal ini secara serius dengan kebijakan yang menyeluruh, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Langkah yang bisa diambil adalah mengendalikan inflasi dengan subsidi yang tepat sasaran, memperbaiki rantai pasok, serta menerapkan kebijakan stabilisasi harga untuk mengurangi beban masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

    Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan, misalnya melalui kenaikan upah minimum, perluasan program bantuan sosial, atau keringanan pajak bagi kelompok berpenghasilan rendah agar daya beli tetap terjaga.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News