Topik: Produk Domestik Bruto

  • Utang Pemerintahan Prabowo Diproyeksi Tembus Rp12.900 Triliun pada 2029

    Utang Pemerintahan Prabowo Diproyeksi Tembus Rp12.900 Triliun pada 2029

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Bright Institute Awalil Rizky memprediksikan utang pemerintah di era Prabowo Subianto berpotensi semakin bertambah besar menjadi Rp12.893,96 triliun dalam lima tahun mendatang.

    Berdasarkan dokumen World Economic Outlook (WEO) yang dirilis oleh International Monetary Fund (IMF) edisi Oktober 2024, Awalil menilai proyeksi dari lembaga internasional tersebut memang melihat adanya penurunan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2029 menjadi 39,57%. 

    Meski demikian, posisi utang pemerintah diproyeksikan meningkat secara nominal walaupun rasionya stabil selayaknya posisi saat ini yang per Agustus 2024 sebesar 38,49%. 

    “Tahun 2029 berarti dalam proyeksi IMF ini kita akan punya utang kurang lebih Rp12.900 triliun,” tuturnya dalam Webinar Proyeksi IMF Ekonomi Indonesia Tidak Kinclong, Selasa (29/10/2024). 

    Awalil menjelaskan, meningkatnya utang tersebut tidak lain berasal dari peningkatan belanja sementara pendapatan stagnan. Alhasil, defisit akan terus meningkat secara nominal. 

    Tercatat dari proyeksi IMF yang Awalil paparkan bahwa pendapatan negara diproyeksikan meningkat secara nominal namun stagnan persentasenya atas PDB pada periode 2025-2029 di kisaran 14,5%. Sementara belanja negara juga diproyeksikan meningkat secara nominal dan stagnan rasionya di ksiaran 17%. 

    Dirinya juga melihat utang pemerintah tidak mungkin berkurang karena utang saat ini pun pemerintah bayar dengan penarikan utang baru. 

    Dari sisi yang lain, Awalil menyebutkan proyeksi dari IMF tersebut sekaligus persuasi kepada pemerintah untuk lebih melakukan disiplin belanja. 

    Pasalnya, proyeksi tersebut diyakini belum mempertimbangkan penambahan belanja yang signifikan oleh Prabowo. 

    “Kami menduga IMF belum melakukan proyeksi atas dasar kemungkinan pemerintahan Prabowo menambah belanja secara cukup signifikan. Kami juga belum tahu kecuali nanti ada APBN Perubahan baru kita tahu,” jelasnya. 

    Sebelumnya, posisi utang pemerintah mencapai Rp8.461,93 triliun per 31 Agustus 2024 atau setara 38,49% terhadap PDB. Jumlah tersebut turun sekitar Rp40,76 triliun dibandingkan posisi utang pemerintah pada bulan sebelumnya atau Juli 2024 sebesar Rp8.502,69 triliun.

    Komposisi utang pemerintah terdiri atas Rp7.452,65 triliun dari surat berharga negara (SBN) dan pinjaman Rp1.009,37 triliun.

    Lebih rinci lagi, utang SBN terdiri dari domestik sebesar Rp6.063,41 triliun dan valas senilai Rp1.389,14 triliun. Sementara itu, pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri senilai Rp39,63 triliun dan pinjaman luar negeri Rp969,74 triliun.

    Untuk tahun depan, Prabowo direncanakan melakukan penarikan utang baru senilai Rp775,87 triliun untuk membiayai kekurangan belanja negara yang mencapai Rp3.621,3 triliun. 

  • Platform jalan tol INA investasi di Jalan Tol Trans Sumatra

    Platform jalan tol INA investasi di Jalan Tol Trans Sumatra

    Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Medan-Binjai, Senin (28/10/2024). ANTARA/HO-INA

    Platform jalan tol INA investasi di Jalan Tol Trans Sumatra
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Senin, 28 Oktober 2024 – 10:41 WIB

    Elshinta.com –  Platform jalan tol Indonesia Investment Authority (INA), yang melibatkan investasi dari APG Asset Management (APG) dan anak perusahaan Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), mengumumkan investasi pada ruas Medan-Binjai (MB) dan Bakauheni-Terbanggi Besar (BTB) di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

    Investasi ini merupakan kelanjutan dari strategi platform investasi, yang meliputi ruas Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang di Jalan Tol Trans Jawa, dengan target investasi hingga 2,75 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp43 triliun di berbagai jaringan jalan tol di seluruh Indonesia.

    “Nilai gabungan dari aset-aset baru ini adalah sekitar 1,4 miliar dolar AS atau Rp21 triliun yang bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan infrastruktur transportasi Indonesia yang sedang berlangsung,” kata Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah dalam keterangannya, di Jakarta, Senin.

    Ridha menjelaskan, JTTS merupakan bagian penting dari strategi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, khususnya di Sumatera. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Sumatera memiliki lebih dari 58 juta penduduk dan menyumbang 22,08 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada kuartal II-2024.

    Inisiatif pembangunan ini mencakup ruas Medan-Binjai sepanjang 17 kilometer (km) dan ruas Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 141 km, yang keduanya sangat penting untuk meningkatkan konektivitas regional dan dampak ekonomi. Ruas Tol Medan-Binjai melintasi Medan, ibu kota Sumatera Utara dan kota terbesar keempat di Indonesia, serta merupakan pusat pembangunan utama bersama dengan Jakarta, Surabaya, dan Makassar.

    Sementara itu, ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar di Lampung berperan sebagai penghubung penting antara Pulau Jawa dan Sumatera, dengan Pelabuhan Bakauheni, Lampung yang memfasilitasi koneksi ke Pelabuhan Merak, Banten, di Jawa. Selain itu, kepentingan strategis ruas ini semakin dipertegas melalui kedekatannya dengan Pelabuhan Panjang di Bandarlampung, dan meningkatnya aktivitas ekonomi di Sumatera Selatan.

    Jalan tol yang sangat strategis ini akan berfungsi sebagai arteri transportasi vital yang dapat memperkuat jaringan logistik dan meningkatkan akses ke berbagai layanan di seluruh koridor ekonomi penting di Sumatera. Lebih lanjut, Ridha menyampaikan bahwa inisiatif INA ini sejalan dengan arahan Dewan Pengawas agar INA sesuai dengan visinya, terus mengembangkan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh Indonesia.

    Investasi ini merupakan contoh dari strategi kolaboratif antara INA, sebagai sovereign wealth fund Indonesia, dan investor global. Keterlibatan investor seperti APG dan ADIA mencerminkan upaya kolektif dalam mengelola proyek infrastruktur besar, menegaskan pendekatan yang terpadu untuk meningkatkan pengembangan infrastruktur.

    Selain itu, upaya ini menandai langkah penting dalam komitmen berkelanjutan INA untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam ekonomi global.

    “Investasi ini tidak hanya memperkuat platform jalan tol kami bersama APG dan ADIA, tetapi juga memperluas basis aset kami, membangun platform investasi yang berskala besar, yang dapat membuka berbagai peluang ekonomi baru,” katanya pula.

    Head of Infrastructure & Private Natural Capital APG Asset Management Asia-Pacific Hans-Martin Aerts mengatakan, investasi yang digelontorkan mencerminkan keyakinan perusahaan akan manfaat jangka panjang yang akan diciptakan oleh infrastruktur berkualitas tinggi di Indonesia untuk mencapai pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan.

    “Inisiatif ini menunjukkan peran mendasar yang dimiliki infrastruktur di Asia dalam membantu ekonomi lokal yang tersebar untuk terhubung dan maju ke tingkat berikutnya, berdampak pada masyarakat luas sekaligus memberikan pertumbuhan yang stabil dalam jangka panjang,” ujarnya.

    Adapun perluasan JTTS bertujuan untuk meningkatkan konektivitas regional dan integrasi ekonomi. Investasi strategis ini tidak hanya berperan sebagai stimulus bagi perekonomian dengan membuka potensi Sumatera, namun juga berpotensi meningkatkan iklim investasi dan memfasilitasi peningkatan kesejahteraan di daerah tersebut.

    Upaya ini dinilai merupakan bagian integral dari optimalisasi infrastruktur Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh nusantara.

    Sumber : Antara

  • Krisis Air di Depan Mata, Ini Peringatan Ilmuwan

    Krisis Air di Depan Mata, Ini Peringatan Ilmuwan

    Jakarta

    Tanda-tanda kelelahan Bumi makin jelas dalam penelitian ilmuwan. Dalam studi baru, lebih dari separuh produksi pangan dunia berisiko kolaps dalam 25 tahun ke depan akibat krisis air global yang terus meningkat.

    Global Commission on the Economics of Water menyebut perubahan iklim, penggunaan lahan yang merusak dan salah urus sumber daya air berarti hampir 3 miliar orang dan lebih dari separuh produksi pangan global ada di wilayah dengan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di sistem air.

    Beberapa kota sudah menurun permukaannya akibat hilangnya air tanah. Selain itu, hingga 8% produk domestik bruto (PDB) global dan 15% PDB negara-negara berpenghasilan rendah akan hilang di 2050 akibat krisis ini.

    “Saat ini, setengah populasi dunia menghadapi kelangkaan air. Karena sumber daya vital ini kian langka, ketahanan pangan dan pembangunan manusia terancam dan kita membiarkannya terjadi., kata Johan Rockstrom, direktur Potsdam Institute for Climate Impact Research yang dikutip detikINET dari Live Science.

    “Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, kita mendorong siklus air global menjadi tidak seimbang. Curah hujan, sumber dari semua air tawar, tidak dapat lagi diandalkan karena perubahan iklim dan penggunaan lahan oleh manusia,” tambahnya.

    Tiap orang membutuhkan 50 hingga 100 liter air sehari untuk kesehatan dan kebersihan, tapi komisi tersebut menemukan jumlah ini merupakan perkiraan sangat rendah. Jumlah sebenarnya untuk konsumsi yang memadai 4.000 liter per orang tiap hari. Volume ini tidak dapat diperoleh di banyak bagian dunia.

    Beberapa tahun terakhir, Amazon mengalami kekeringan parah yang mengancam mengubah hutan hujan menjadi sabana, gletser mencair dengan kecepatan yang belum pernah terjadi, dan Eropa mengalami banjir mematikan.

    Yang memperparah masalah ini adalah harga air terlalu rendah di banyak daerah. Itu memungkinkan air di wilayah yang sudah tertekan malah dialihkan untuk data center dan pembangkit listrik tenaga batu bara. Dengan harga dan subsidi tepat, beralih ke pola makan nabati, memulihkan alam, dan daur ulang air limbah, peneliti berpendapat air dapat didistribusikan lebih efisien dan adil.

    “Krisis air global merupakan tragedi tetapi juga merupakan peluang untuk mengubah ekonomi air dan untuk memulai dengan menilai air secara tepat sehingga dapat mengenali kelangkaannya dan manfaat yang diberikannya,” kata Ngozi Okonjo-Iweala, direktur jenderal WTO.

    (fyk/fyk)

  • Nurdin Halid Dilantik sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Versi Anindya Bakrie

    Nurdin Halid Dilantik sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Versi Anindya Bakrie

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah resmi mengumumkan susunan kepengurusan baru untuk periode 2024-2029.

    Di bawah kepemimpinan Ketua Umum terpilih, Anindya Bakrie, Kadin berkomitmen untuk memperkuat peran dunia usaha dalam pembangunan ekonomi nasional. 

    Kepengurusan ini rencananya akan dilantik dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang akan berlangsung pada Desember mendatang.

    Salah satu nama penting yang masuk dalam jajaran kepengurusan baru Kadin adalah Ketua Koperasi Indonesia, Nurdin Halid. 

    Nurdin dilantik sebagai Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Koperasi dan UMKM, sebuah posisi strategis yang diharapkan mampu membawa penguatan peran koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia.

    Pengangkatan Nurdin Halid dalam posisi ini tidak lepas dari latar belakang dan kiprahnya yang telah lama berkecimpung di dunia koperasi. Sebagai Ketua Koperasi Indonesia, Nurdin memiliki pengalaman yang luas dalam memperjuangkan kepentingan pelaku koperasi serta UMKM. 

    Koperasi dan UMKM sendiri merupakan sektor penting yang berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi kerakyatan.

    Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, sektor ini menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sebagian besar tenaga kerja nasional. 

    Oleh karena itu, posisi yang diemban Nurdin Halid di Kadin memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan serta memperkuat struktur ekonomi nasional yang inklusif.

  • Anggaran makan bergizi gratis di DKI sesuai target kalori

    Anggaran makan bergizi gratis di DKI sesuai target kalori

    berharap DKI sebagai barometerJakarta (ANTARA) – Besaran anggaran makan bergizi gratis (MBG) di DKI Jakarta menyesuaikan dengan target kalori dalam paket makanan yang dibagikan.
     

    “Misalnya 10.448 paket, maka kita sesuaikan dengan target grup kalorinya,” kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi pada sela uji coba MBG di SDIT Al Ihsan Kebagusan Jakarta Selatan, Kamis.

     

    Teguh menjelaskan setiap uji coba, kalori per makanan yang dibagikan berbeda-beda mulai dari 500-750 kalori.

    Adapun anggaran yang dikeluarkan rata-rata seharga Rp25 ribu tergantung kalori makanan.

     

     

    Jika dihitung, anggaran yang dihabiskan Pemerintah Provinsi DKI untuk MBG pada kesempatan itu menghabiskan dana Rp261,2 juta.

     

    Oleh karena itu, katanya, pihaknya masih melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) bersama DPRD DKI.

     

    Kendati demikian, dia menyatakan pihaknya telah siap menyediakan anggaran yang mencukupi untuk menjalankan program itu guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Diharapkan, katanya, Jakarta mampu menjadi contoh bagi wilayah lainnya dalam penyelenggaraan MBG.

    Nantinya, pihaknya akan mempertimbangkan untuk melaksanakan program itu di Kepulauan Seribu sambil menunggu arahan pemerintah pusat.

     

    Program ini bertujuan untuk meningkatkan kecukupan gizi, meningkatkan kecerdasan anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan (stunting) dan pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di negara ini.

    Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp71 triliun atau 0,29 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk program tersebut.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Apakah Ekonomi AS Terpengaruh pada Siapa yang Akan Jadi Presiden?

    Apakah Ekonomi AS Terpengaruh pada Siapa yang Akan Jadi Presiden?

    Jakarta

    Banyak waktu, tenaga, dan uang yang dihabiskan dalam pemilihan presiden dan pemilihan umum di Amerika Serikat (AS), tidak terkecuali penyelenggaraan tahun ini.

    Namun, data sejak 2009 menunjukkan bahwa siapa pun yang berkuasa, ekonomi AS tampaknya sama-sama terdampak oleh peristiwa global, perkembangan demografis, dan keputusan yang dibuat oleh Gedung Putih.

    Periode tersebut mulai dari 2009 hingga 2024, mencakup dua kali masa jabatan Barack Obama, ditambah satu masa jabatan Donald Trump dan Joe Biden, yang masa kepresidenannya akan segera berakhir.

    Melihat kembali era Obama, Trump, dan Biden

    Ada dua kendala utama bagi perekonomian AS selama periode ini. Yang pertama adalah krisis keuangan yang dimulai sebelum Obama menjabat pada Januari 2009, dan yang kedua adalah pandemi COVID-19 pada tahun 2029 di masa terakhir pemerintahan Trump.

    Krisis keuangan membuat beberapa pihak khawatir akan runtuhnya seluruh sistem perbankan AS. Segera setelah itu, GM dan Chrysler, dua produsen mobil terbesar di AS, menyatakan kebangkrutan untuk menata ulang bisnis mereka. Pasar perumahan, khususnya hipotek, juga menjadi tidak terkendali.

    Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang nyata terhadap ekonomi AS dan global. Pembatasan publik, krisis pasokan makanan karena rantai pasokannya yang rumit dan penutupan perbatasan negara mengakibatkan banyak kematian, kekacauan ekonomi, dan hilangnya pekerjaan secara besar-besaran.

    Namun, AS berhasil dengan cepat keluar dari kemerosotan pandemi dan melanjutkan pemulihan ekonominya, serta menciptakan pemulihan yang kuat.

    PDB AS versus raksasa ekonomi lainnya

    Berinvestasi dalam infrastruktur atau industri seperti pembuatan chip dirasa perlu, tetapi manfaatnya baru akan terasa jauh di masa depan. Memperketat perbatasan dengan Meksiko juga mungkin dapat mencegah beberapa migran untuk masuk ke AS, tetapi dampak dari hilangnya pekerja justru lebih membutuhkan waktu dan berdampak pada harga-harga di supermarket.

    Masalah lainnya adalah menilai dampak dari peran presiden itu secara terpisah dari keputusan yang dibuat bersama dengan para pembuat kebijakan di Kongres AS atau lembaga independen lain seperti Federal Reserve.

    Sejak 1990, produk domestik bruto (PDB) per kapita AS tumbuh setiap tahunnya kecuali pada 2009, dan itu adalah efek lanjutan dari krisis keuangan. Tahun lalu, PDB per kapita negara ini mencapai lebih dari $81.000 (sekitar Rp1,26 miliar).

    Pada saat yang sama, dalam hal persentase pertumbuhan tahunan per kapita, Cina dan India justru terlihat memiliki pertumbuhan yang lebih kuat. Meski tingkat pertumbuhan kedua negara itu lebih tinggi, PDB per kapita AS masih tiga kali lebih tinggi dibanding Cina, dan bahkan delapan kali lebih tinggi dibanding India.

    Pada 2023, PDB AS secara keseluruhan mencapai $27,36 triliun (sekitar Rp426 triliun), menjadikannya negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Cina berada di urutan kedua dengan $17,66 triliun (sekitar Rp275 triliun), diikuti oleh Jerman dan Jepang di urutan ketiga dan keempat.

    Pekerjaan bagi banyak orang

    Beberapa bulan pertama masa kepresidenan Obama, angka pengangguran meningkat akibat krisis keuangan AS. Dari April 2009 hingga September 2011, angka pengangguran itu mencapai 9% atau lebih.

    Setelah itu, tingkat pengangguran di AS perlahan merayap turun hingga mencapai level terendahnya sejak 1960-an, sebelum terjadi lonjakan singkat selama pandemi COVID-19, yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Tahun ini, tingkat pengangguran AS berada di kisaran 4%.

    Di sisi lain, pekerja di AS memang lebih produktif dibanding pekerja di negara lain. Itu semua berkat dari inovasi, pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan, serta kemauan para pekerja untuk berganti pekerjaan atau pindah ke jenjang yang lebih baik.

    Ketidaksetaraan upah di tingkat bawah

    Masalah lainnya yang juga meningkat adalah ketidaksetaraan gaji atau upah di AS, negara yang paling tidak memiliki kesetaraan updah dalam kelompok G7. 1% orang Amerika memegang sebagian besar kekayaan negara.

    Di Amerika Serikat, untuk masuk ke dalam 1% orang berpenghasilan tinggi dibutuhkan pendapatan rumah tangga tahunan sekitar $1 juta per tahun (sekitar Rp15,5 miliar) sebelum pajak. Sedangkan di Inggris, hanya dibutuhkan sekitar $250.000 (sekitar Rp3,9 miliar).

    Gaji para bos perusahaan juga lebih dari 250 kali lipat dari rata-rata gaji karyawan mereka, tulis Obama dalam sebuah surat terbuka kepada penggantinya di The Economist pada Oktober 2016.

    Selain itu, pada 1979, “1% keluarga kelas atas di AS menerima 7% dari seluruh pendapatan setelah pajak. Pada 2007, jumlah itu meningkat dua kali lipat menjadi 17%,” tulis Obama lebih lanjut. Hal yang lebih positif lagi, proporsi orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem justru menurun.

    Migrasi mengubah ekonomi AS

    Migrasi tidak resmi di AS sangat sulit untuk diukur, tetapi migrasi yang tercatat mudah untuk dihitung. Salah satu ukurannya adalah jumlah kartu hijau yang diberikan pemerintah AS dari 2009 hingga 2022, di mana tercatat ada lebih dari 14 juta penerima.

    Populasi kelahiran warga asing yang tinggal di AS, baik secara legal maupun tidak, telah berkembang pesat dalam lima dekade terakhir dalam hal jumlah dan pangsa populasinya, menurut laporan yang dikeluarkan oleh Biro Sensus AS pada April tahun ini.

    Sementara pada 1970, terdapat 9,6 juta kelahiran pada penduduk asing. Di mana pada 2022, juga terdapat lebih dari 46 juta, atau hampir 14% dari total populasi warga AS.

    Dari total keseluruhan, hampir sepertiga dari populasi kelahiran warga asing di AS terjadi pada 2010 atau setelahnya, dan setengahnya tinggal di empat negara bagian AS, seperti California, Texas, Florida, dan New York. Lebih dari setengahnya juga telah menjadi warga negara.

    Inflasi tinggi menghantam AS

    Sejak Januari 2009, inflasi telah meningkat pesat, lapor Indeks Harga Konsumen.

    Ketika Obama mulai menjabat, inflasi berada di angka nol, lalu masuk ke wilayah negatif dan akhirnya naik ke level tertinggi 9,1% pada Juni 2022. September lalu, inflasi turun menjadi 2,4%, angka terendah sejak Februari 2021.

    Periode inflasi yang relatif singkat ini memiliki dampak yang panjang dan telah menyebabkan kenaikan biaya hidup yang cukup besar bagi banyak warga AS.

    Harga-harga konsumen naik, dan para pemilih sangat tidak senang akan hal itu. Ini adalah salah satu isu terpenting tahun ini dan dapat menentukan hasil pemilu di negara-negara bagian yang masih belum menentukan suara mayoritasnya. Ini juga merupakan salah satu hal yang paling sulit untuk dikendalikan oleh presiden manapun.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

  • Apindo minta Prabowo-Gibran tinjau kembali data untuk atasi kemiskinan

    Apindo minta Prabowo-Gibran tinjau kembali data untuk atasi kemiskinan

    Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orangJakarta (ANTARA) – Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan bahwa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus meninjau kembali data masyarakat miskin untuk dapat mengatasi kemiskinan dengan efektif.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat per Maret 2024 terdapat Data statistik tahun 2024 sekitar 25 juta masyarakat miskin di Indonesia, sementara data BPJS mencatat bahwa golongan masyarakat miskin yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) ada lebih dari 96 juta orang.

    “Artinya, pemerintah pun harus jeli dengan data awal sebagai pondasi kebijakan ke depannya. Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orang,” ucap Ajib Hamdani di Jakarta, Minggu.

    Ia menyatakan bahwa pemerintah harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan.

    Hal tersebut dikarenakan lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga, sehingga pertumbuhan ekonomi akan terjaga jika angka kemiskinan dapat terus berkurang dan daya beli masyarakat meningkat.

    Selain kemiskinan, ia mengatakan bahwa pemerintahan baru juga menghadapi tekanan fiskal yang tinggi sehingga Kementerian Keuangan nantinya diharapkan dapat memiliki solusi konkret terhadap permasalahan anggaran tersebut.

    Baca juga: Sosok Budiman Sudjatmiko yang ditunjuk Prabowo untuk atasi kemiskinan

    Baca juga: Budiman Sudjatmiko sebut Prabowo minta bantu atasi kemiskinan

    Ajib menuturkan bahwa belanja APBN 2025 dialokasikan sebesar Rp3.613,1 triliun dengan ditopang oleh penerimaan negara yang diproyeksikan mencapai Rp3.005,1 triliun.

    “Artinya potensi defisit lebih dari Rp600 triliun akan menjadi penambah hutang negara. Termasuk juga problem fiskal dengan jatuh tempo hutang sekitar Rp800 triliun tahun 2025,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan bahwa tantangan lainnya yang akan dihadapi oleh pemerintahan baru adalah tingginya angka pengangguran yang menurut International Monetary Fund (IMF) tercatat sebesar 5,2 persen pada April 2024.

    Hal tersebut menunjukkan bahwa pencapaian investasi yang selalu melebihi target selama lima tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja.

    Bahkan menurutnya, terjadi paradoks pada sektor industri di Indonesia karena walaupun banyak investasi yang masuk, tapi semakin banyak pula fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Selain itu, angka rasio Incremental Output Ratio (ICOR), atau besarnya tambahan modal baru yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menambah satu unit output, terus mengalami peningkatan.

    “Artinya, investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

    Untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi tersebut, Ajib mengatakan bahwa jajaran kabinet baru yang terbentuk nanti harus mampu menerjemahkan visi dan misi Asta Cita Prabowo-Gibran melalui kerangka reformasi ekonomi struktural.

    “Dibutuhkan serangkaian kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor sektor ekonomi melalui perubahan fundamental dalam sistem ekonomi, regulasi dan infrastruktur,” imbuhnya.

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 – 2029 usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, Minggu.

    Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Tanah Air, meskipun Indonesia telah mampu masuk menjadi anggota G20 sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia.

    Baca juga: Prabowo bertekad hilangkan kemiskinan di Indonesia dengan hilirisasi

    Baca juga: Stafsus Presiden: Program penghapusan kemiskinan ekstrem berjalan baik

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Indef: Peningkatan investasi dan ekspor dukung ekonomi tumbuh 8 persen

    Indef: Peningkatan investasi dan ekspor dukung ekonomi tumbuh 8 persen

    Ke depan jika ingin pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen maka pertumbuhan ekonomi jangan hanya berpatok pada konsumsi tetapi harus ada peningkatan investasi dan kenaikan eksporJakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengatakan, peningkatan investasi dan ekspor merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan mencapai 8 persen.

    “Ke depan jika ingin pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen maka pertumbuhan ekonomi jangan hanya berpatok pada konsumsi tetapi harus ada peningkatan investasi dan kenaikan ekspor,” kata Esther saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

    Esther menuturkan, upaya strategis berikutnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen berupa pengelolaan utang dengan benar dan menekan utang agar tidak bertambah.

    Pemerintah ke depan juga perlu memastikan alokasi anggaran belanja modal juga harus lebih besar daripada belanja rutin.

    Begitu juga dengan pembangunan harus merata ke seluruh daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) demi mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat dan kemajuan bangsa.

    Pemerintah ke depan juga harus memprioritaskan program pembangunan yang berdampak jangka panjang dan mempunyai dampak efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

    Menurut dia, memang pertumbuhan ekonomi 8 persen bukanlah suatu hal yang tidak mungkin karena Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tahun 1980-an hingga 1990-an. Namun, saat ini memang harus ada upaya ekstra.

    Dulu pertumbuhan ekonomi bisa tinggi karena harga minyak dan komoditas melonjak, investasi masuk ke Indonesia, serta peningkatan ekspor karena industrialisasi seperti industri tekstil.

    Dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pemerintah ke depan akan melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

    Pemerintahan Prabowo ke depan juga akan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

    Pemerintah tersebut juga akan membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasam kemiskinan.

    Selain itu, pemerintahan Prabowo nantinya akan memperkuat pembangunan antara lain sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, pemerintahan itu akan berupaya untuk meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23 persen.

    Baca juga: Ekonom: Indonesia bisa tumbuh 8 persen dengan pendekatan komprehensif
    Baca juga: Kadin usulkan tujuh kebijakan mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen
    Baca juga: Bappenas usulkan dua skenario capai pertumbuhan ekonomi 8 persen

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Askrindo beri perlindungan asuransi bagi UMKM perempuan di Bandung

    Askrindo beri perlindungan asuransi bagi UMKM perempuan di Bandung

    Selama ini mereka (UMKM) sulit (mendapatkan asuransi) karena dianggap punya resiko tinggiKota Bandung, Jawa Barat (ANTARA) – PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) mendukung pemberdayaan sekaligus memberikan perlindungan bagi UMKM perempuan di sentra perajin pakaian rajut di Binong, Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, melalui Asuransi Mikro Usahaku.

    Direktur Bisnis Askrindo Budhi Novianto menyampaikan bahwa produk asuransi yang baru dirilis dua bulan lalu tersebut diluncurkan sebagai upaya perseroan untuk memberikan proteksi bagi para pelaku usaha kecil yang selama ini sulit mendapatkan perlindungan.

    “Selama ini mereka (UMKM) sulit (mendapatkan asuransi) karena dianggap punya resiko tinggi, tapi kami hadir karena melihat jumlah UMKM yang banyak, karena penting ya UMKM ini sebagai kontributor dalam ekonomi Indonesia,” kata Budhi Novianto di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu.

    UMKM tercatat mencakup sekitar 99 persen total unit usaha di Indonesia, berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga 60,51 persen, serta menyerap hampir 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia.

    Melalui produk asuransi tersebut, Askrindo memberikan perlindungan terhadap risiko kebakaran, bencana alam, hingga kejatuhan pesawat terbang.

    Dengan premi sebesar Rp40 ribu per polis dan waktu pertanggungan satu tahun, nominal santunan yang bisa didapatkan oleh pemilik usaha tidak bergerak adalah Rp5 juta, sementara pemilik usaha tidak bergerak bisa mendapatkan Rp2,5 juta.

    Budhi menuturkan bahwa para pemilik polis dapat melakukan klaim secara mudah dan cepat, dengan lama proses klaim sekitar tiga hari.

    Ia mengatakan bahwa pemegang polis hanya perlu mengunggah foto bukti kerugian usaha akibat risiko-risiko yang ditanggung oleh polis ke sistem pelaporan Askrindo.

    “Tinggal upload buktinya (dari kerusakan akibat musibah tersebut) itu dalam bentuk foto-foto kejadian, tidak perlu laporan polisi, se-simple itu,” ujarnya.

    Pemilik UMKM Kampoeng Rajut Binong, Nina Winarti merupakan salah satu pelaku usaha rumahan yang terlindungi oleh Asuransi Mikro Usahaku.

    Ia menyatakan bahwa meskipun usahanya telah berdiri sejak 2016, baru kali ini pihaknya mendapatkan perlindungan asuransi usaha.

    “Kalau pembiayaan pernah dapat dua kali dari KUR (Kredit Usaha Rakyat), baru kali ini ikut yang (asuransi usaha dari) Askrindo, yang satu tahun Rp40 ribu,” ucapnya.

    Total terdapat lima pelaku UMKM yang terlindungi Asuransi Mikro Usahaku di sentra pakaian rajut Binong, Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat tersebut.

    Peluncuran produk asuransi mikro baru tersebut juga merupakan upaya Askrindo untuk meningkatkan literasi dan inklusi asuransi di tengah masyarakat.

    Selain Asuransi Mikro Usahaku, perseroan juga memiliki sejumlah produk asuransi mikro lainnya, seperti Asuransi Mikro Rumahku dan Asuransi Mikro Bahari.
     

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • INDEF minta Prabowo-Gibran beri dukungan UMKM produksi bernilai tambah

    INDEF minta Prabowo-Gibran beri dukungan UMKM produksi bernilai tambah

    Perlu dukungan fiskal bagi UMKM di sektor prioritas, misalnya UMKM pada sektor industri berbasis produksi bernilai tambah untuk mendukung hilirisasi dan berorientasi eksporJakarta (ANTARA) – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyatakan bahwa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka perlu memberikan dukungan fiskal kepada pelaku UMKM berbasis produksi bernilai tambah.

    “Perlu dukungan fiskal bagi UMKM di sektor prioritas, misalnya UMKM pada sektor industri berbasis produksi bernilai tambah untuk mendukung hilirisasi dan berorientasi ekspor,” ujar Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UKM INDEF Eisha Maghfiruha Rachbini saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Ia juga menyarankan pemerintahan mendatang untuk memberikan insentif pajak kepada UMKM sesuai kapasitas dan fase perkembangan usaha mereka untuk mendorong peningkatan produktivitas para pelaku usaha tersebut.

    Terkait rencana pembebasan pajak selama dua tahun pertama untuk UMKM yang baru berdiri dan terdaftar secara resmi seperti yang tertuang dalam Dokumen Asta Cita Prabowo-Gibran, Eisha pun menyambut baik hal tersebut.

    Menurutnya, upaya tersebut dapat menjadi insentif dalam meningkatkan formalisasi dan legalitas UMKM.

    “Banyak UMKM yang masih informal. Dengan lebih banyak lagi UMKM yang formal, maka akan meningkatkan akses pembiayaan, sumber daya, peningkatan pelatihan dan kapasitas, serta fasilitas pemerintah untuk pemberdayaan UMKM,” ucapnya.

    Selain memberikan pembebasan pajak bagi UMKM baru, Prabowo-Gibran juga berencana untuk menurunkan tarif PPh 21 agar mendorong aktivitas ekonomi dalam rangka menaikkan rasio pajak (tax ratio).

    Eisha menilai bahwa upaya tersebut dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah daya beli masyarakat yang menurun saat ini.

    “Ketika pajak yang dikenakan turun, harapannya konsumsi bisa naik, lalu mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.

    Namun, ia menegaskan bahwa penerimaan negara tetap harus perlu didorong, meskipun pemerintah nantinya jadi menurunkan PPh 21 tersebut.

    Hal tersebut dikarenakan kini rasio pajak di Indonesia masih cukup rendah, yakni sekitar 10 persen, sementara pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan peningkatan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 23 persen.

    “Agar tax ratio bisa naik, maka penerimaan pajak harus ditingkatkan, salah satunya adalah masalah kepatuhan pajak. Selain itu, perlu juga diimbangi dengan upaya digitalisasi sistem pajak,” imbuhnya.

    Baca juga: Kemenkeu sosialisasikan berakhirnya tarif pajak UMKM 0,5 persen 

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024