Topik: Produk Domestik Bruto

  • Jepang Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2024 Jadi 0,7%

    Jepang Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2024 Jadi 0,7%

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Jepang menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) untuk tahun fiskal saat ini karena melemahnya ekspor menyeret pemulihan ekonomi yang rapuh.

    Dalam laporan proyeksi terbarunya yang dikutip dari Reuters pada Sabtu (2/11/2024), Kantor Kabinet Jepang memangkas perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto yang disesuaikan dengan inflasi untuk tahun fiskal berjalan yang berakhir pada Maret 2025 menjadi 0,7% dari proyeksi 0,9% pada Juli.

    Penurunan perkiraan baru ini mengikuti penurunan serupa dengan perkiraan pada Juli, tetapi masih di atas perkiraan sektor swasta yang memperkirakan pertumbuhan sebesar 0,5%. Proyeksi pertumbuhan untuk tahun fiskal berikutnya dipertahankan pada 1,2%.

    Pemerintah merilis perkiraan pertumbuhan ekonominya pada bulan Januari dan kemudian merevisinya sekitar bulan Juli. Namun, revisi pada periode ini jarang terjadi dan menyoroti semakin besarnya tekanan terhadap perekonomian akibat menurunnya permintaan global dan melemahnya konsumsi domestik.

    Bank of Japan mempertahankan suku bunga ultra-rendah pada hari Kamis dan mengatakan risiko-risiko di sekitar perekonomian Amerika Serikat (AS) sudah mulai mereda, menandakan bahwa kondisi sudah siap untuk menaikkan suku bunga lagi.

    Namun, pelemahan permintaan global dan domestik yang berkepanjangan dapat memperlambat rencana Bank of Japan (BOJ) untuk sepenuhnya keluar dari kondisi moneter yang longgar selama satu dekade. Prakiraan tersebut menjadi dasar penyusunan anggaran negara.

    “Karena harga yang tinggi sangat berdampak pada masyarakat berpendapatan rendah, langkah-langkah harus diambil untuk membantu mendukung kehidupan mereka,” kata Kantor Kabinet.

    Anggota dewan ekonomi utama pemerintah dari sektor swasta juga meminta pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah ekonomi yang efektif dan memadai untuk membantu memulihkan momentum konsumsi swasta.

    Pemerintahan Perdana Menteri Shigeru Ishiba telah berjanji untuk menyusun paket belanja besar pada akhir tahun ini untuk meredam dampak terhadap rumah tangga akibat kenaikan biaya hidup dan mendukung perekonomian yang lebih luas.

  • Data Tenaga Kerja AS Lesu, The Fed Diramal Lanjut Pangkas Suku Bunga

    Data Tenaga Kerja AS Lesu, The Fed Diramal Lanjut Pangkas Suku Bunga

    Bisnis.com, JAKARTA — Laporan ketenagakerjaan Amerika Serikat pada Oktober yang lemah membuat para pejabat The Fed berada di jalurnya untuk memangkas suku bunga sebesar seperempat poin pada pertemuan pekan depan. 

    Pejabat The Fed terjadwal akan melakukan pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pada 6–7 November 2024, tepat setelah pelaksanaan pemilihan presiden baru pada 5 November 2024.

    Mengutip dari Bloomberg, Sabtu (2/11/2024), Biro Statistik Tenaga Kerja AS mengatakan data gaji untuk sektor nonpertanian meningkat hanya 12.000 bulan lalu, tetapi angka-angka tersebut kemungkinan terdistorsi oleh dua badai dan pemogokan besar-besaran di Boeing Co,.

    Perekrutan pekerja pada Agustus dan September, bagaimanapun, lebih lemah dari yang diperkirakan sebelumnya, menurut data yang dirilis hari Jumat, sementara tingkat pengangguran bertahan stabil pada level 4,1%.

    Laporan yang kurang memuaskan ini memberikan lebih banyak bukti bahwa pasar tenaga kerja masih mengalami penurunan dari tingkat overheating yang terlihat beberapa tahun yang lalu, mendukung argumen para pejabat the Fed untuk terus menurunkan tingkat suku bunga yang mereka terapkan untuk menekan inflasi.

    “Ini menghilangkan semua keraguan bahwa akan ada pemotongan 25 basis poin pada November dan pemotongan 25 basis poin lagi pada Desember,” kata kepala ekonom AS Steven Blitz. 

    Blitz memperkirakan the Fed akan menurunkan suku bunga ke kisaran 4% hingga 4,25% dan setelah itu akan menahannya untuk sementara waktu. Angka tersebut artinya 75 basis poin lebih rendah dari suku bunga acuan bank sentral saat ini yang berada pada rentang 4,75%–5%.

    Pembukaan lapangan kerja menurun dan Beige Book The Fed menunjukkan aktivitas ekonomi datar di sebagian besar wilayah AS sejak awal September.

    Para pembuat kebijakan menurunkan suku bunga acuan sebesar setengah poin di bulan September, sebuah langkah yang lebih besar dari biasanya yang menurut para pejabat dimaksudkan untuk mencegah pelemahan lebih lanjut di pasar tenaga kerja. 

    Proyeksi yang dirilis pada pertemuan menunjukkan bahwa para pejabat tersebut akan menurunkan suku bunga setengah poin lagi untuk sisa tahun ini, menyiratkan penurunan seperempat poin pada masing-masing dari dua pertemuan yang tersisa, menurut perkiraan median.

    Pendekatan Bertahap

    Beberapa pejabat yang berbicara sejak pertemuan tersebut mengatakan bahwa mereka lebih memilih pendekatan bertahap untuk penurunan suku bunga lebih lanjut setelah data menunjukkan bahwa ekonomi masih kuat. 

    Ekonomi AS berekspansi pada laju tahunan 2,8% pada kuartal ketiga, didorong oleh belanja konsumen yang kuat, menurut estimasi awal produk domestik bruto yang dirilis pada hari Rabu.

    Para pembuat kebijakan secara luas diperkirakan akan menurunkan biaya pinjaman sebesar seperempat poin ketika mereka bertemu minggu depan setelah pemilihan presiden, menurut harga dalam kontrak berjangka. 

    Biro Statistik Tenaga Kerja AS mengatakan bahwa kemungkinan besar badai Helene dan Milton mempengaruhi estimasi penggajian untuk beberapa industri bulan lalu, tetapi mengatakan bahwa tidak mungkin untuk mengukur seberapa besar badai tersebut mempengaruhi estimasi bulanan untuk penggajian, pendapatan, dan jam kerja. 

    “Kami melihat ini sebagai pasar tenaga kerja yang sehat. Kami melihat baik dari sisi pekerjaan maupun pasokan tenaga kerja, tidak ada hari ini, kami secara umum telah melihat dari tahun ke tahun, kenaikan yang sangat sehat di kedua sisi tersebut,” kata ekonom senior AS di Vanguard, Josh Hirt.

  • Ekonomi Zona Euro Tumbuh 0,4 Persen pada Kuartal III

    Ekonomi Zona Euro Tumbuh 0,4 Persen pada Kuartal III

    Brussel, Beritasatu.com – Pertumbuhan ekonomi zona euro mencapai 0,4% pada kuartal III 2024 atau naik dari 0,2% pada kuartal II 2024, menurut data awal yang dirilis Eurostat.

    Secara tahunan (year on year/yoy), produk domestik bruto (PDB) zona euro dan Uni Eropa (UE) yang telah disesuaikan musiman menunjukkan peningkatan sebesar 0,9% pada kuartal III tahun ini. 

    “Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada kuartal II 2024, yaitu 0,6% untuk zona euro dan 0,8 persen untuk UE,” kata Eurostat dilansir Antara, Sabtu (2/11/2024).

    Jerman, sebagai ekonomi terbesar di zona euro, berhasil keluar dari kontraksi pada kuartal II dengan mencatat pertumbuhan sebesar 0,2% pada kuartal III. Menurut data Eurostat, Prancis dan Spanyol masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 0,4% dan 0,8% pada periode yang sama.

    Irlandia mencatatkan pertumbuhan tertinggi di antara negara-negara UE pada kuartal ini, dengan laju 2%. Ssedangkan Hungaria mengalami penurunan signifikan minus 0,7%. “Latvia dan Swedia juga melaporkan penurunan PDB pada periode tersebut,” kata Eurostat.

    Ekonom senior di perusahaan jasa keuangan dan perbankan ING Bert Colijn menjelaskan, pertumbuhan PDB zona euro pada kuartal III dipengaruhi sejumlah faktor, seperti ketidakstabilan PDB Irlandia yang terpengaruh aktivitas akuntansi perusahaan multinasional. 

    Selain itu, kenaikan PDB Prancis turut didorong persiapan penyelenggaraan Olimpiade 2024.

  • Di Depan 75 Dubes, Menko Airlangga Pamer Bisa Kendalikan Inflasi

    Di Depan 75 Dubes, Menko Airlangga Pamer Bisa Kendalikan Inflasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memamerkan capaian tingkat inflasi Indonesia yang bisa dijaga di level 1,71%. Menurutnya, pencapaian ini tak banyak negara G20, seperti Amerika Serikat (AS), bisa menekan inflasi di level rendah seperti Indonesia.

    Hal itu diungkapkan Airlangga di acara Kadin Indonesia bertajuk Diplomatic—Economic Reception Dinner di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (1/11/2024) malam. Adapun, acara ini dihadiri 75 duta besar atau 90 perwakilan luar negeri.

    “Saya ingin menggarisbawahi bahwa Indonesia telah berhasil tumbuh sebesar 5% dan inflasi kami adalah 1,71%. Jadi saya pikir tidak banyak negara, bahkan di G20, yang dapat mengelola pertumbuhan serta inflasi,” kata Airlangga.

    Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengakhiri tren deflasi selama lima bulan berturut-turut pada Oktober 2024. Adapun, inflasi bulanan Indonesia adalah 0,08% secara month-to-month (mtm).

    Di sisi lain, inflasi tahunan Indonesia pada Oktober 2024 juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada Oktober 2023, inflasi Indonesia berada di level 2,56% dan melandai ke level 1,71% pada periode yang sama tahun ini.

    Kendati demikian, Airlangga mengaku bahwa ke depan akan terjadi sedikit gejolak karena fragmentasi perdagangan global dan konflik Timur Tengah dan di Indo Pasifik yang masih memanas.

    Apalagi, International Monetary Fund (IMF) melaporkan bahwa biaya output global dari fragmentasi perdagangan berkisar antara 0,2%—7% dari produk domestik bruto (PDB).

    Namun, menurut Airlangga, Indonesia sebagai kekuatan menengah dan pemain global yang sedang berkembang secara aktif memimpin inisiatif untuk memanfaatkan aset geopolitik dan geoekonomi.

    “Dan pemerintahan Presiden Prabowo membuka jalan menuju keadilan ekonomi dan sosial dengan menyeimbangkan kerja sama dan memperkuat doktrin kebijakan bebas dan aktif yang tidak selaras,” tuturnya.

  • Menperin dan Menteri PPN bahas arah industrialisasi RI

    Menperin dan Menteri PPN bahas arah industrialisasi RI

    Tidak hanya untuk mewujudkan sektor industri yang berdaya saing, tapi juga industri yang menggunakan sebanyak-banyaknya produk lokal, sebanyak-banyaknya SDM lokalJakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy guna membahas arah kebijakan industrialisasi, sehingga manufaktur menjadi sektor penggerak utama pemajuan ekonomi nasional.

     

    Pertemuan yang dilakukan di Kantor Bappenas, Jakarta, Jumat itu berfokus pada arah kebijakan industrialisasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

     

    Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 90 menit tersebut, Menperin menyampaikan tiga hal pokok kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

     

    Pertama, mengenai rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang gas bumi untuk kebutuhan domestik. Ia menjelaskan, RPP tersebut telah disetujui dalam rapat terbatas oleh Presiden Joko Widodo bulan Juli lalu. RPP tersebut nantinya tidak hanya mengatur kebutuhan gas untuk manufaktur, tapi juga untuk energi dan kelistrikan.

     

    Selain itu, RPP ini juga bisa menjadi game changer bagi kawasan-kawasan industri, karena nantinya dapat mengimpor gas untuk mengelola kebutuhan sektor manufaktur dan energi di kawasan.

     

    “Kami meminta dukungan Bapak Menteri PPN agar RPP ini bisa segera terwujud,” kata Menperin.

     

    Hal kedua yang disampaikan oleh Menperin adalah mengenai penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) yang perlu diubah metodologinya. Menurut Agus, terdapat beberapa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang seharusnya diampu oleh Kemenperin, namun saat ini diampu di sektor lain.

     

    Ia mencontohkan kawasan industri yang masuk di sektor properti, juga subsektor perbengkelan yang masuk ke sektor perdagangan. Oleh karena itu Menperin mengharapkan, Menteri PPN/Kepala Bappenas bisa memfasilitasi KBLI yang memang saat ini mendapat pembinaan dari Kemenperin dapat masuk dalam penghitungan PDB sektor industri.

     

    Selanjutnya, topik ketiga yang disampaikan yakni upaya Kemenperin untuk menciptakan nilai tambah yang besar melalui industri manufaktur berbasis sumber daya alam maupun mineral.

     

    Menperin memberikan masukan beberapa komoditas yang rencana pengembangannya perlu dimasukkan ke RPJMN. Beberapa di antaranya adalah sagu, minyak atsiri, rotan, serta silika yang berpotensi besar untuk pengembangan industri fotovoltaik. Meski demikian, Menperin mengaku realistis bahwa tidak semua komoditas bisa menjadi prioritas dalam RPJMN.

     

    Menanggapi hal itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengatakan bahwa dirinya berusaha menampung aspirasi untuk merancang kebijakan dalam pengembangan sektor industri manufaktur.

     

    Ia menyampaikan, konsep pohon industri yang berusaha diisi oleh Kementerian Perindustrian dapat membangun industri dari hulu hingga hilir.

     

    “Tanpa huluisasi yang baik, tidak ada hilirisasi yang berdaya saing dan bernilai tambah,” ujarnya.

     

    Terkait energi, Menteri PPN/Kepala Bappenas berpendapat bahwa tidak ada alasan biaya energi di Indonesia jadi lebih mahal dibandingkan negara lain. Karenanya, diperlukan perencanaan kebijakan yang baik, itu karena regulasi energi tidak hanya berpengaruh pada industri manufaktur yang selama ini jadi penopang, tapi termasuk juga ke sektor lainnya.

     

    Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan, melalui pertemuan ini, diharapkan sinergi antar kementerian bisa terjalin, dan berujung pada keberpihakan yang menjadi perhatian penuh Presiden Prabowo Subianto.

     

    “Tidak hanya untuk mewujudkan sektor industri yang berdaya saing, tapi juga industri yang menggunakan sebanyak-banyaknya produk lokal, sebanyak-banyaknya SDM lokal, dan memaksimalkan comparative advantage yang kita punya,” katanya.

    Baca juga: Bappenas akan dorong 5 sektor industri di pemerintahan Prabowo-Gibran
    Baca juga: Insentif dan industrialisasi dinilai bisa bangkitkan sektor otomotif
    Baca juga: Erick: Industrialisasi penting demi kemandirian ekonomi bangsa

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Trump Janji Naikkan Tarif Jika Menang Pilpres, Goldman Sachs Ungkap Dampaknya ke China

    Trump Janji Naikkan Tarif Jika Menang Pilpres, Goldman Sachs Ungkap Dampaknya ke China

    Bisnis.com, JAKARTA – Tarif impor AS yang lebih tinggi terhadap barang-barang China dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Di sisi lain, hal ini juga berpotensi memaksa China untuk fokus ke konsumen dalam negeri. 

    Tim Analis Goldman Sachs Inc. yang dipimpin oleh Xinquan Chen dalam laporan yang dikutip Jumat (1/11/2024) menyebut, jika terjadi tarif yang lebih tinggi, Beijing akan terpaksa meningkatkan dukungan fiskal untuk lebih meningkatkan permintaan domestik. 

    Chen mengatakan, gelombang stimulus pemerintah tahun ini – yang mencakup program tukar tambah peralatan rumah tangga dan dukungan real estate – sudah siap untuk menggeser pertumbuhan tahun depan ke arah yang sama.

    “Jika barang-barang China menghadapi tarif AS yang lebih tinggi tahun depan, hal ini akan menekankan pergeseran ke arah permintaan domestik,” tulis laporan tersebut dikutip dari Bloomberg, Jumat (1/11).

    Analis Goldman memperkirakan tarif sebesar 20% terhadap barang-barang China jika Trump memenangkan kursi kepresidenan. Hal ini akan mengurangi produk domestik bruto (PDB) Negeri Panda tersebut sebesar 0,7% dan berdampak pada pembentukan modal dan ekspor. 

    Dalam hal ini, mereka juga memperkirakan China akan menoleransi pelemahan yuan untuk memitigasi dampaknya, memperluas program penggantian barang dan peralatan rumah tangga, dan memberikan bantuan tunai yang ditargetkan kepada beberapa rumah tangga.

    Analis dan investor semakin melihat pejabat China lebih banyak beralih ke konsumsi hanya jika gambaran perdagangan semakin melemah. Investor veteran Asia Weijian Shan, ketua eksekutif PAG, juga mengatakan lingkungan eksternal yang sulit akan mendorong para pejabat untuk memprioritaskan konsumsi yang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

    China telah mengidentifikasi penurunan permintaan sebagai tantangan utama sejak 2021 dan berulang kali berjanji untuk mendorong konsumsi pada pertemuan Politbiro, sebuah badan yang terdiri dari pejabat tinggi China. 

    Banyak ekonom – termasuk penasihat kebijakan dan mereka yang bekerja di lembaga swasta – telah mengusulkan pemberian uang tunai kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran selama beberapa tahun terakhir, namun sejauh ini Beijing tidak menunjukkan tanda-tanda akan menerapkan saran tersebut.

    Organisasi-organisasi termasuk Dana Moneter Internasional (IMF) juga menyerukan penyeimbangan kembali ekonomi di China agar tidak terlalu bergantung pada investasi dan perdagangan. Adapun, AS juga ikut serta mengkritik kelebihan pasokan dalam perekonomian China. 

    Bagi Beijing, meningkatnya permusuhan dari AS dan langkah-langkah yang membatasi China dalam bidang teknologi utama semakin memperkuat tekad Presiden Xi Jinping untuk memprioritaskan kemandirian teknologi dan sektor manufaktur.

    Para pemilih AS akan pergi ke tempat pemungutan suara pada hari Selasa dalam pertarungan antara Donald Trump dan Kamala Harris. Mantan presiden tersebut mengatakan dia mungkin akan mengenakan tarif terhadap barang-barang China lebih dari 60% jika terpilih.

  • Menggali potensi perikanan Indonesia

    Menggali potensi perikanan Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Di tengah keterbatasan lapangan kerja di industri modern, sektor perikanan menyimpan potensi besar sebagai salah satu sumber penciptaan lapangan kerja baru. Sayangnya, sektor ini belum sepenuhnya mendapatkan perhatian, terutama di kalangan anak muda yang cenderung lebih tertarik pada bidang-bidang lain. Padahal, sektor perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional dan seharusnya bisa menjadi salah satu pilihan karier yang menjanjikan bagi generasi penerus.

    Indonesia, negara yang dikenal kaya akan sumber daya alam, memiliki potensi besar di sektor perikanan. Dengan luasnya perairan dan keanekaragaman hayati yang melimpah, sektor ini telah menjadi salah satu penyokong utama ekonomi nasional.

    Perikanan tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan domestik tetapi juga menjadi komoditas ekspor yang berharga. Namun, di balik potensi tersebut, sektor perikanan tengah menghadapi tantangan serius yang bisa mengancam keberlanjutannya di masa depan.

    Salah satu masalah krusial yang dihadapi sektor perikanan adalah penurunan jumlah pengelola usaha perikanan.

    Dalam satu dekade terakhir, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah pengelola usaha, yang sebagian besar masih didominasi oleh generasi tua dan terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hal ini mencerminkan ketimpangan dalam pengelolaan potensi perikanan di luar Jawa yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.

    Selain itu, minimnya partisipasi generasi muda dalam sektor ini menambah kerumitan masalah. Jika tidak ada upaya serius untuk mengatasi persoalan ini, maka perkembangan sektor perikanan Indonesia yang vital ini bisa terhambat.

    Peran sektor perikanan dalam perekonomian Indonesia sangat signifikan. BPS mencatat, pada tahun 2023, perikanan menyumbang sekitar 2,66 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

    Lebih lanjut, sektor ini juga memberikan kontribusi seperlima terhadap total PDB sektor pertanian. Pertumbuhan PDB perikanan selama satu dekade terakhir mencapai 65 persen, naik dari Rp176,15 triliun pada 2013 menjadi Rp290,58 triliun pada 2023. Angka-angka ini menunjukkan besarnya peran perikanan bagi perekonomian Indonesia, baik dalam perikanan tangkap maupun budidaya.

    Selain itu, potensi ekspor produk perikanan Indonesia juga cukup bagus. Selama periode 2018 hingga 2022, nilai ekspor hasil perikanan tumbuh rata-rata 6,5 persen per tahun. Meski pada 2023 nilai ekspor menjadi USD5,6 miliar, turun 9,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya, namun neraca perdagangan perikanan tetap surplus. Impor perikanan Indonesia pada tahun yang sama tercatat hanya sebesar USD560 juta, turun 7,3 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meski ada penurunan nilai ekspor, sektor perikanan masih mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

    Meski demikian, penurunan jumlah rumah tangga usaha perikanan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Hasil Sensus Pertanian 2023 menunjukkan adanya penurunan sebesar 6,19 persen, dari 1,98 juta rumah tangga pada 2013 menjadi 1,85 juta pada 2023. Penurunan ini, meski lebih kecil dibandingkan dengan subsektor pertanian lainnya, tetap menunjukkan adanya tantangan yang harus dihadapi. Beberapa kemungkinan penyebab penurunan ini adalah adanya pergeseran skala usaha dari rumah tangga menjadi perusahaan, peningkatan produktivitas, atau bahkan penurunan minat masyarakat terhadap usaha perikanan.

    Tidak hanya itu, struktur demografi pengelola usaha perikanan juga menjadi perhatian serius. Hasil Sensus Pertanian 2023 menunjukkan bahwa pengelola usaha perikanan masih didominasi oleh generasi tua dan laki-laki. Minimnya partisipasi perempuan dan generasi muda dalam usaha perikanan menjadi tantangan yang juga harus diatasi. Jika tidak, keberlanjutan usaha perikanan bisa terancam karena kurangnya regenerasi pengelola usaha yang mampu memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam sektor ini.

    Rendahnya adopsi teknologi dalam kegiatan usaha perikanan menjadi masalah tersendiri. Sebagian besar pengelola usaha perikanan masih menggunakan metode tradisional, yang tentunya membatasi produktivitas mereka. Padahal, penerapan teknologi modern dalam proses produksi dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil tangkapan.

    Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk mendorong adopsi teknologi di kalangan pengelola usaha perikanan. Adopsi teknologi ini juga perlu diiringi dengan program pelatihan yang menyasar generasi muda, sehingga mereka mampu mengoperasikan dan memaksimalkan potensi teknologi dalam usaha perikanan.

    Untuk menjaga keberlanjutan sektor ini, pemerintah harus mengambil langkah serius dalam mendorong regenerasi pengelola usaha perikanan. Dukungan pembiayaan yang lebih inklusif bagi nelayan dan pembudi daya ikan harus menjadi prioritas.

    Dengan memperluas akses terhadap kredit mikro dan asuransi usaha perikanan, pelaku usaha dapat lebih berani mengembangkan usaha mereka dan mengurangi risiko yang dihadapi, terutama oleh pelaku skala kecil. Skema pembiayaan ini juga dapat membantu meningkatkan ketertarikan generasi muda untuk terjun ke sektor perikanan.

    Isu regenerasi ini sejalan dengan tantangan yang dihadapi banyak sektor lain di Indonesia. Dalam hal ini, kebijakan yang mendorong minat generasi muda untuk berkecimpung di sektor-sektor strategis seperti perikanan sangatlah penting.

    Program-program yang memadukan teknologi dengan inovasi bisa menjadi daya tarik bagi kaum muda untuk terlibat dalam industri ini. Diperlukan program regenerasi yang terpadu untuk menarik minat generasi muda ke sektor perikanan.

    Pemerintah dapat menggagas program inkubasi bisnis perikanan yang menawarkan pelatihan teknis dan kewirausahaan, serta memberikan akses ke modal dan pasar. Kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memperkenalkan wirausaha berbasis perikanan juga penting untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda. Dengan adanya kompetisi inovasi nasional di sektor perikanan, potensi-potensi baru dari kalangan muda dapat dieksplorasi dan dioptimalkan.

    Selain itu, pengembangan sektor perikanan juga harus dilakukan secara inklusif. Partisipasi perempuan, yang saat ini masih sangat rendah, harus didorong melalui program-program pemberdayaan yang memberikan akses lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam usaha perikanan. Dengan demikian, sektor perikanan tidak hanya menjadi tumpuan ekonomi, tetapi juga instrumen pemberdayaan sosial bagi berbagai kelompok masyarakat.

    Keberlanjutan sektor perikanan Indonesia juga sangat bergantung pada kondisi iklim usaha yang kondusif. Pemerintah perlu menjamin adanya iklim bisnis yang mendukung pengembangan usaha perikanan. Selain itu, perlindungan terhadap lingkungan laut juga harus menjadi perhatian utama. Pengelolaan yang tidak bertanggung jawab dapat merusak ekosistem laut yang menjadi sumber daya utama sektor perikanan. Oleh karena itu, upaya pelestarian lingkungan harus berjalan beriringan dengan pengembangan ekonomi sektor ini.

    Pada akhirnya, sektor perikanan memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi andalan ekonomi Indonesia di masa depan. Namun, keberlanjutan sektor ini sangat bergantung pada bagaimana kita mengatasi tantangan regenerasi pengelola usaha, meningkatkan adopsi teknologi, dan memastikan iklim usaha yang mendukung. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, Indonesia dapat menjaga dan mengembangkan potensi perikanannya, menjadikannya salah satu pilar utama pembangunan nasional yang berkelanjutan.

     

    *) Lili Retnosari merupakan Statistisi di Badan Pusat Statistik ( BPS)

    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemisahan kementerian diyakini dorong UMKM lebih cepat naik kelas

    Pemisahan kementerian diyakini dorong UMKM lebih cepat naik kelas

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah optimistis bahwa usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) akan lebih cepat naik kelas menjadi industri kecil dan menengah (IKM) dengan adanya pemisahan Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

    Siti, dalam rilis pers di Jakarta, Jumat, mengatakan dengan adanya pemisahan Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM, serta sinergi yang kuat antara Kementerian UMKM dan Kementerian Perindustrian, maka perhatian terhadap UMKM akan semakin terfokus.

    Dia berpendapat bahwa sinergi juga perlu dibangun antara eksekutif dan legislatif dalam memberikan perlindungan bagi UMKM, serta menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif untuk pertumbuhan UMKM.

    “Butuh komitmen bersama para pemangku kepentingan, termasuk para pelaku UMKM dan industri. Keseriusan, pendampingan. Kemudian regulasi harus berpihak pada UMKM, selain pelaksanaan yang harus tetap dikawal,” ujarnya.

    Menurutnya, saat ini UMKM masih menjadi salah satu penyangga perekonomian Indonesia. UMKM juga telah terbukti menjadi industri yang mampu bertahan pada situasi krisis dan menjadi salah satu solusi berkurangnya angka pengangguran.

    Data ASEAN Investment Report 2022 menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sekitar 65,5 juta UMKM berkontribusi sebesar 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja. Angka ini semakin menguat pada tahun 2023 dengan jumlah UMKM mencapai sekitar 66 juta dan berkontribusi 61 persen terhadap PDB.

    Meskipun memiliki potensi yang besar, UMKM, menurutnya, masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti akses permodalan, pemenuhan legalitas usaha, inovasi produk, dan pemasaran. Namun, dengan dukungan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, tantangan-tantangan ini diharapkan dapat diatasi.

    Ia menambahkan aspek regulasi dan implementasinya juga penting. Sebagai contoh, dalam konteks pemasaran, UMKM perlu beradaptasi dengan era digital dengan mengadopsi strategi pemasaran digital.

    “Perlahan tantangan ini harus kita hadapi dan selesaikan bersama, sehingga tantangan ini menjadi peluang naik kelasnya UMKM yang akan berkorelasi dengan naiknya PDB Indonesia, kata Siti.

    Baca juga: Program Rumah BUMN dinilai dapat lahirkan UMKM “go global”

    Baca juga: Kementerian BUMN: Belanja produk UMKM mencapai Rp47 triliun

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sulsel Siap ramaikan Made in Indonesia Expo 2025 di Arab Saudi

    Sulsel Siap ramaikan Made in Indonesia Expo 2025 di Arab Saudi

    Makassar (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendukung dan siap meramaikan penyelenggaraan Made in Indonesia Expo 2025 yang akan digelar untuk kedua kalinya di Riyadh-Arab Saudi, pada April 2025.

    Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Sulsel Abd Aziz Bennu dalam keterangannya di Makassar, Jumat, mengatakan Pemprov telah menggelar sosialisasi Made in Indonesia Expo 2025 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, sebagai bentuk keseriusan menyambut agenda tersebut.

    “Kehadiran kita pada sosialisasi ini adalah bukti komitmen dan tekad bersama dalam mendorong kemajuan produk-produk lokal Indonesia, khususnya Anjungan Sulawesi Selatan yang akan dipamerkan pada Made in Indonesia Expo 2025 Riyadh, Arab Saudi,” ucapnya.

    Kegiatan Made in Indonesia Expo ini, kata Aziz, bertujuan untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Arab Saudi dan negara-negara teluk serta negara di Timur Tengah umumnya, meningkatkan kunjungan wisatawan Arab Saudi dan negara di Kawasan Teluk ke Indonesia, dan meningkatkan investasi Arab Saudi ke Indonesia.

    Aziz mengatakan, dalam kegiatan nanti Pemerintah Provinsi Sulsel akan ikut berpartisipasi dengan turut menampilkan produk-produk Sulsel untuk diperkenalkan ke perdagangan internasional, khususnya di kawasan Timur Tengah.

    “Mengapa Sulawesi Selatan ikut berpartisipasi? Karena Arab Saudi sebagai pintu gerbang ke Timur Tengah memiliki potensi yang sangat besar sebagai alternatif tujuan ekspor produk-produk Indonesia,” ujarnya.

    Aziz mengungkapkan, dengan jumlah penduduk sekitar 35 juta jiwa dan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Per Kapita sebesar 34,4 juta dolar AS pada 2022. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 28,2 juta dolar AS untuk 2021 (dilaporkan oleh CEIC Data), maka tidak heran jika Arab Saudi menjadi target pasar ekspor negara-negara lain di dunia.

    Masyarakat Arab Saudi, lanjutnya, juga gemar berwisata, terutama wisata alam bersama keluarga. Diperkirakan lebih dari 4 juta warga Arab Saudi berwisata ke manca negara setiap tahun. Sementara kunjungan wisatawan Arab Saudi ke Indonesia masih sangat rendah.

    Ia menuturkan, sejak tahun 2019, kunjungan wisman Arab Saudi ke Indonesia tidak lebih dari 160.000 orang/tahun. Rata-rata lama menginap wisman Arab Saudi 13,88 hari per kedatangan dengan rata-rata pengeluarannya 1.706,01 dolar AS.

    Melihat potensi ini maka Indonesia berpeluang untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Arab Saudi melalui promosi paket wisata dan keindahan alam Indonesia khususnya Sulawesi Selatan dengan adanya Anjungan Sulawesi Selatan.

    Aziz menambahkan, dengan VISI 2030, Arab Saudi memandang kekayaan negara tidak hanya terletak pada sumber daya alam melainkan sumber daya manusia berkualitas. Oleh karena itu, kerjasama bidang ketenagakerjaan dengan Arab Saudi akan semakin terbuka.

    Sebelumnya, kegiatan Made in Indonesia Expo pertama sukses digelar di Jeddah Exhibition and Convention Center, Jeddah – Arab Saudi, pada November 2018 lalu dan diikuti 125 peserta dengan transaksi senilai 14 juta dolar AS atau setara dengan Rp200 miliar, dan dihadiri 13 ribu pengunjung.

    Baca juga: Belasan negara buka kerja sama perjalanan wisata di Makassar

    Pewarta: Abdul Kadir
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menuju era penguatan fondasi transformasi pembangunan Indonesia

    Menuju era penguatan fondasi transformasi pembangunan Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Langkah awal yang menentukan untuk membangun fondasi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 akan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

    Periode ini merupakan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Tahap ini akan menjadi era penguatan fondasi transformasi menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan dalam 20 tahun mendatang.

    Berdasarkan lini masa, RPJMN 2025–2029 akan disahkan menjadi peraturan presiden (perpres) pada bulan Januari tahun 2025.

    Hingga saat ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah menyelesaikan Rancangan Teknokratik RPJMN yang berfokus melakukan perincian substansi dari RPJPN 2025-2045.

    Perancangan agenda 5 tahunan ke depan diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat sepanjang Juni 2023-Januari 2024 guna menghasilkan Rancangan Teknokratik RPJMN.

    Selanjutnya, Rancangan Teknokratik RPJMN yang telah disusun kini tengah diintegrasikan dengan visi, misi (Astacita), dan program Presiden-Wakil Presiden 2024–2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, selama Maret–Desember 2024.

    Penguatan fondasi transformasi akan dilakukan dalam tahap pertama RPJPN 2025–2045 atau periode RPJMN 2025-2029. Hal ini mencakup transformasi sosial yang ditekankan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kedua, transformasi ekonomi yang berkaitan dengan hilirisasi sumber daya alam, lalu penguatan riset inovasi, serta produktivitas tenaga kerja.

    Ketiga, transformasi tata kelola yang berupaya menguatkan antara lain kelembagaan, peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN), dan pemberdayaan masyarakat sipil.

    Adapun dua poin penting lainnya terkait supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi, hingga ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan sekaligus modal dasar pembangunan.

    Pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi yang menjadi kerangka ekonomi makro 2025–2029 dalam Rancangan Teknokratik RPJMN mencakup beberapa target. Mulai dari industri pengolahan 5,8–7 persen, pertanian 3,5–4 persen, listrik 5,6–6,1 persen, konstruksi 6,4–6,7 persen, transportasi 7,4–8,6 persen, perdagangan 5,2–5,6 persen, informasi dan komunikasi (infokom) 7,8–8,5 persen, dan pertambangan 3,9–4,1 persen.

    Adapun pertumbuhan ekonomi pada sisi pengeluaran terdiri dari konsumsi Rumah Tangga (RT) Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 5,4–5,6 persen, konsumsi pemerintah 5–5,7 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/Investasi 6,4–6,7 persen, ekspor barang dan jasa 7,2–7,9 persen, serta impor barang dan jasa 7,4–8,3 persen.

    Seluruh ambisi tersebut ditujukan untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi 5,6–6,1 persen secara rata-rata.

    Target lainnya ialah Gross National Income/GNI per kapita 5.500 dolar Amerika Serikat (AS) sebagai baseline pada tahun 2025 menjadi 7.400-7.670 dolar AS, kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) maritim 8,1 persen menjadi 9,1 persen, kontribusi PDB manufaktur 20,9 persen menjadi 21,9–23 persen, tingkat kemiskinan 6-7 persen menjadi 4,5–5 persen, indeks rasio gini 0,379–0,382 menjadi 0,372-0,375, lalu kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kawasan Timur Indonesia (PDRB KTI) 21,5 persen per data tahun 2022 menjadi 23,3 persen pada 2029.

    Kemudian, peringkat Global Power Index ditargetkan meningkat, dari 34 sebagaimana baseline tahun 2023 menjadi 29 pada tahun 2029, Indeks Modal Manusia 0,54 sesuai data tahun 2022 menjadi 0,61, dan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca, dari 38,6 persen pada 2025 menjadi 62,37 persen.

    Sasaran-sasaran tersebut menjadi tanggung jawab Bappenas yang menjadi pengambil keputusan, koordinator, dan think-tank perencanaan pembangunan Indonesia, serta mampu “merekayasa” lingkungan sedemikian rupa sehingga dapat memengaruhi masyarakat untuk mengubah pola perilaku dan mutu kehidupan mereka.

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024