Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Defisit APBN hingga Akhir Oktober 2024 Mencapai Rp 309,2 Triliun, Menkeu: Terkendali

    Defisit APBN hingga Akhir Oktober 2024 Mencapai Rp 309,2 Triliun, Menkeu: Terkendali

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga akhir Oktober 2024, pada Jumat (8/11/2024). Dalam kesempatan ini, ia mengungkap adanya defisit hingga Rp 309,2 triliun atau 1,37% terhadap produk domestik bruto (PDB).

    “Defisit sampai dengan akhir Oktober tercatat Rp 309,2 triliun atau kalau dalam GDP sebesar 1,37% terhadap PDB. Ini masih lebih kecil kalau dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di gedung Kementerian Keuangan, Jumat (8/11/2024).

    Berdasarkan pagu defisit APBN yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan DPR, kondisi ini masih tergolong terkendali. Hal ini mengingat patokan pagu defisit APBN 2024 ditetapkan sebesar 2,9% dari PDB.

    Faktor penyebab defisit APBN tersebut disebabkan sejumlah faktor, utamanya lonjakan angka belanja negara. Sri Mulyani mengungkap belanja negara hingga akhir Oktober 2024 menyentuh Rp 2.556 triliun atau tumbuh sekitar 14,1% dibandingkan periode serupa tahun lalu (year on year).

    Adapun pemasukan negara sudah mencapai 80,2% dari target, atau mencapai kisaran Rp 2.247,5 triliun. Angka ini disebut mengalami pertumbuhan sebesar 0,3% secara yoy.

    Di sisi lain, Kementerian Keuangan mencatat adanya surplus terkait keseimbangan primer APBN 2024. Hingga akhir Oktober 2024, surplus keseimbangan primer mencapai Rp 97,1 triliun.

  • APBN Defisit Rp 309,2 Triliun di Oktober 2024 – Page 3

    APBN Defisit Rp 309,2 Triliun di Oktober 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bulan Oktober 2024 mengalami defisit sebesar Rp 309,2 triliun.

    Angka tersebut setara 1,37 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

    “Dari total postur (APBN) kita mengalami defisit Rp.309,2 triliun atau 1,37 persen dari PDB. Ini masih kecil dibandingkan target defisit tahun ini,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jumat (8/11/2024).

    Sri Mulyani lebih lanjut merinci, Kemenkeu mencatat pendapatan negara mencapai Rp 2.247 triliun hingga akhir Oktober 2024. Hal ini menandakan, negara sudah mengumpulkan 80,2 persen pendapatan dari target APBN 2024.

    Adapun belanja APBN senilai RpZ2.556 triliun atau setara 76,9 persen dari target APBN 2024.

    Selain itu, keseimbangan primer juga mencatatkan surplus sebesar Rp 97,1 triliun.

    Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan ekonomi global, khususnya yang masih dihantui pelemahan ekonomi di China dan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

    “China sebagai negara perekonomian size kedua dunia terbesar dunia juga masih dihadapkan pada kondisi properti yang lemah dan isu dari utang pemerintah daerahnya yang belum selesai,” papar Sri Mulyani.

  • APBN Defisit Rp309,2 Triliun per Oktober 2024, Belanja Membengkak

    APBN Defisit Rp309,2 Triliun per Oktober 2024, Belanja Membengkak

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN per Oktober 2024 mencatatkan defisit Rp309,2 triliun. Belanja yang semakin jumbo menjadi faktor utama defisit anggaran kian melebar.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa defisit APBN tersebut setara dengan 1,37% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari posisi Agustus 2024, yaitu Rp153,7 triliun atau 0,68% terhadap PDB.

    “Ini masih lebih kecil dibandingkan pagi defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama-sama dengan DPR,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).

    Dia memaparkan bahwa belanja negara sepanjang Januari—Oktober 2024 mencapai Rp2.556,7 triliun atau setara 76,9% dari target penerimaan. Penerimaan itu tercatat naik cukup drastis yaitu 14,1% dari periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year (YoY).

    Sedangkan, realisasi pendapatan negara pada Januari—Oktober 2024 tercatat senilai Rp2.247,6 triliun atau 80,2% dari pagu yang telah ditetapkan. Pendapat negara tersebut tercatat melonjak 0,3% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

    Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka tampak defisit pada tahun ini jauh lebih besar. Pada Agustus 2023, APBN mengalami defisit ‘hanya’ sebesar Rp700 miliar atau 0,003% terhadap PDB.

    Tercatat, belanja negara hingga Oktober 2023 sejumlah Rp2.240,8 triliun. Sementara pendapatan yang masuk ke kas negara terkumpul senilai Rp2.240,1 triliun.

    “Belanja negara hampir sama angkanya antara nominal pendapatan dan belanja negara, namun belanja negara baru 70,32% dari total pagu dalam UU APBN,” ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi November 2023, Jumat (24/11/2023).

  • Tak Semua Miskin, Negara Afrika Ini Ternyata Kaya Raya

    Tak Semua Miskin, Negara Afrika Ini Ternyata Kaya Raya

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Berdasarkan data dari World Bank pada 2023 lalu, jejeran negara termiskin di dunia didominasi negara-negara Afrika.

    Burunudi menduduki posisi pertama sebagai negara paling miskin di dunia dengan PDB US$200, lalu disusul Sierra Leone dengan PDB US$353, serta Republik Afrika Tengah dengan PDB US$421.

    Namun, tak semua negara di Afrika mengalami masalah ekonomi. Masih ada negara di benua itu yang mengalami kemakmuran dan stabilitas yang baik.

    Salah satunya adalah Mauritius. Negara Pulau di Samudera Hindia itu bangga sebagai negara yang aman dan makmur, bebas dari pergolakan sosial dan politik yang melanda beberapa negara tetangganya di Afrika.

    Sejumlah fakta menarik pun meliputi negara yang beribukota di Port Louis ini. Berikut fakta-faktanya dikutip AFP, Kamis (7/11/2024):

    1. Mercusuar Stabilitas

    Pemilu berlangsung tenang dan politik stabil di pulau-pulau yang tersebar sekitar 850 kilometer (530 mil) di sebelah timur Madagaskar itu. Mendekati pemilu pada 10 November nanti, belum ada potensi pergolakan besar yang melanda negara itu.

    Presiden adalah kepala negara tetapi memiliki peran tituler, dengan perdana menteri yang menjalankan kekuasaan eksekutif penuh dan wewenang atas pemerintahan.

    Meski begitu, bukan berarti negara ini tidak selalu tenang. Pada tahun 2018, Ameenah Gurib-Fakim, presiden perempuan pertama negara itu, mengundurkan diri selama skandal keuangan, salah satu dari sejumlah skandal yang mengguncang negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

    2. Ekonomi

    Mauritius berkembang dari ekonomi berbasis pertanian yang miskin menjadi ekonomi makmur yang berjuang untuk mencapai status berpendapatan tinggi pada tahun 2025.

    Perekonomiannya didorong oleh pariwisata, dengan pulau-pulau di sekitar Mauritius memiliki pantai dan terumbu karang yang masih asli.

    Meskipun pariwisata sempat dirusak oleh pandemi Covid, kedatangan pengunjung kembali meningkat, bahkan mencapai 1,3 juta tahun lalu.

    Di sisi lain, Produk Domestik Bruto per kapita pada tahun 2022 lebih dari US$ 10.000 (Rp 157 juta) menurut Bank Dunia. Lembaga keuangan itu bahkan mengatakan Mauritius telah terbukti tangguh terhadap guncangan ekonomi global.

    “Pertumbuhan PDB adalah 8,9% pada tahun 2022, meskipun turun menjadi tujuh persen tahun lalu,” kata Bank Dunia.

    Namun, meskipun standar hidup telah membaik secara luas, pendapatan dan ketidaksetaraan gender juga meningkat di Mauritius. Mauritius telah berjuang dengan pengangguran kaum muda, yang berkisar sekitar 20%.

    3. Perpajakan

    Mauritius telah menghadapi kritik karena membantu perusahaan global menghindari pembayaran pajak, terutama yang beroperasi di negara-negara Afrika yang jauh lebih miskin.

    Negara ini keluar dari “daftar abu-abu” surga pajak Uni Eropa pada tahun 2021 setelah kemajuan dalam menanggulangi pencucian uang dan pendanaan “terorisme”.

    4. Budaya

    Sebanyak 1,3 juta penduduknya terbagi dalam empat kelompok etnis yang berbeda.

    Umat Hindu merupakan mayoritas penduduk, dengan minoritas Muslim, China, dan juga apa yang disebut ‘masyarakat umum’ yakni mereka yang berlatar belakang Creole atau asal Eropa.

    Mauritius telah dikunjungi oleh gelombang penjelajah dan pedagang selama berabad-abad. Ini dimulai dengan Portugis pada awal abad ke-16 dan kemudian Belanda, yang menamai pulau utama dengan nama pangeran mereka, Maurice de Nassau.

    Prancis menjadi negara koloni berikutnya, sebelum Inggris mengambil alih kendali dari tahun 1810 hingga Mauritius memperoleh kemerdekaan pada tahun 1968. Meski telah menjadi republik, Mauritius tetap masuk dalam persemakmuran hingga tahun 1992/

    Mauritius akhirnya mendapatkan kembali Kepulauan Chagos, yang merupakan wilayah luar negeri Inggris yang terpencil yang menjadi tempat pangkalan udara utama Amerika Serikat (AS) pada bulan Oktober.

    Kemenangan tersebut menandai puncak dari pertempuran hukum yang berlangsung lama, dengan Inggris terus menolak meskipun ada intervensi dari Mahkamah Internasional pada tahun 2019 dan desakan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    (fab/fab)

  • Memperkuat ASEAN Power Grid, Interkonektivitas, dan Perdagangan Listrik

    Memperkuat ASEAN Power Grid, Interkonektivitas, dan Perdagangan Listrik

    Bisnis.com, JAKARTA – ASEAN merupakan salah satu wilayah dengan konsumsi energi terbesar di dunia. Dengan populasi yang terus bertambah hingga mencapai 700 juta orang, kebutuhan energi pun meningkat secara signifikan.

    Namun, kenyataannya, sebagian besar permintaan energi yang melonjak ini masih dipenuhi oleh bahan bakar fosil. Akibatnya, sektor tenaga listrik ASEAN menyumbang hampir setengah (45%) dari total emisi kawasan ini.

    Peningkatan ketahanan, konektivitas, dan resiliensi energi merupakan aspek krusial bagi sistem energi ASEAN. Langkah-langkah ini tidak hanya akan membantu memenuhi permintaan energi yang terus berkembang, tetapi juga memungkinkan transisi penting menuju energi hijau.

    ASEAN Power Grid (APG) akan menjadi inisiatif penting dalam menciptakan masa depan yang terhubung ini. Konsep APG pertama kali diperkenalkan dalam Deklarasi Hanoi pada tahun 1998, dan menurut perkiraan International Energy Agency (IEA), hingga kini telah memfasilitasi pertukaran lebih dari 7.000 megawatt (MW) listrik melalui interkoneksi yang ada.

    Dengan memperluas interkoneksi ini lebih jauh, APG berpotensi meningkatkan perdagangan listrik di kawasan hingga lebih dari 25.000 MW di masa depan.

    APG memungkinkan negara-negara ASEAN untuk memfokuskan pembangkitan energi di wilayah yang paling kompetitif secara biaya. Listrik yang dihasilkan kemudian dapat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan yang terdapat pada pusat-pusat permintaan tertinggi di seluruh kawasan.

    Negara-negara dapat memanfaatkan perdagangan lintas batas dengan memaksimalkan keuntungan dari kondisi geografis regional, sehingga mengurangi hambatan geografis antarnegara, sehingga dapat menghasilkan biaya pembangkitan yang optimal.

    Interkoneksi jaringan listrik Uni Eropa (EU) dapat menjadi studi kasus yang menarik untuk memahami manfaat dari transisi ini. Infrastruktur interkoneksi di kawasan tersebut menciptakan jaringan sinkron tunggal, di mana setiap negara anggota bertanggung jawab menjaga keseimbangan jaringan secara terus-menerus.

    Interkonektor yang dibangun antarnegara beroperasi pada tingkat regional, yang mengurangi kebutuhan cadangan sekaligus meningkatkan ketahanan. Dengan kebutuhan cadangan yang lebih rendah, investasi besar-besaran untuk peningkatan kapasitas dapat diminimalisir.

    Sebagai jaringan interkoneksi yang terdepan di dunia, Interkoneksi jaringan Listrik Uni Eropa (EU) telah berkembang seiring waktu dan kini melayani lebih dari 600 juta orang di lebih dari 40 negara, dengan memperhitungkan konektivitas jaringan EU dengan benua lain.

    Selain meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan energi, APG juga berpotensi membuka peluang ekonomi tambahan bagi negara-negara anggota ASEAN. APG akan memberikan akses ke pasar yang lebih luas untuk ekspor listrik, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    Studi Masterplan Interkoneksi ASEAN (AIMS) III yang dirilis oleh ASEAN Centre for Energy (ACE) dan Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA), menunjukkan bahwa tambahan kapasitas interkoneksi sekitar 26 gigawatt (GW) diperlukan untuk mencapai target energi terbarukan di kawasan ini. Hal ini akan membutuhkan investasi sebesar US$330 miliar dalam jangka pendek dan US$771 miliar dalam jangka panjang, yang diharapkan dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) sebesar US$31 miliar per tahun serta menciptakan 270.000 lapangan kerja.

    Tahap pengembangan APG selanjutnya 

    APG menargetkan untuk menghubungkan 18 jaringan listrik di seluruh negara anggota ASEAN pada tahun 2040, meningkat dari sembilan interkoneksi perbatasan yang ada saat ini. Beberapa faktor penting diperlukan untuk mewujudkan tujuan ini.

    Penyesuaian kebijakan dan kerangka regulasi merupakan faktor penting pertama. Regulasi perlu diselaraskan untuk mengurangi hambatan masuk bagi seluruh pelaku pasar. Ini termasuk penyederhanaan proses persetujuan regulasi untuk proyek lintas batas negara dan memastikan akses yang setara ke jaringan bagi semua pemain.

    Langkah ini harus didukung dengan pembentukan badan pusat yang bertugas mengatur tata kelola APG. Tata kelola ini mencakup penetapan bahasa kerja bersama, mekanisme penyelesaian dan pembayaran, mekanisme penyelesaian sengketa, serta elemen penting lainnya.

    Harmonisasi persyaratan teknis untuk interkoneksi jaringan merupakan faktor penting kedua. Standar teknis dan dinamika operasional yang selaras, seperti kode jaringan, sangat penting untuk mendukung koneksi antar jaringan. Ini mencakup harmonisasi frekuensi jaringan listrik, penetapan kerangka kerja bersama, serta kode transmisi dan pengukuran, beserta detail teknis lainnya.

    Investasi merupakan faktor penting ketiga dan akan menjadi fondasi bagi pengembangan APG yang efektif. Menurut proyeksi IEA, ASEAN akan membutuhkan investasi antara US$20 miliar hingga US$30 miliar per tahun hingga 2030 untuk meningkatkan dan memperluas infrastruktur listriknya. Investasi ini mencakup peningkatan infrastruktur yang sudah ada, pembangunan interkoneksi baru, serta peningkatan stabilitas jaringan.

    Untuk memenuhi kebutuhan investasi besar ASEAN, diperlukan akses ke opsi pembiayaan berkelanjutan yang dapat menyediakan modal dengan ketentuan yang menguntungkan. Mekanisme pembiayaan berkelanjutan ini merupakan faktor penting keempat sekaligus terakhir dalam mencapai tujuan APG. Mekanisme yang relevan meliputi pembiayaan lunak, obligasi hijau, dan dana iklim. Mekanisme ini akan menjadi kunci untuk memastikan pengembangan APG yang layak secara finansial dan ramah lingkungan.

    Kerja sama adalah kunci utama bagi efektivitas implementasi APG

    Mewujudkan visi terhubungnya pasar energi ASEAN yang kuat akan memerlukan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan.

    Pemerintah akan berperan penting dalam memperkuat nilai komersial proyek jaringan dengan mengurangi risiko investasi di sektor ini. Langkah ini akan memperkuat daya tarik bisnis bagi para investor komersial.

    Pemerintah dapat menggunakan berbagai instrumen untuk mencapai tujuan ini. Beberapa inisiatif utama meliputi harmonisasi regulasi dan standar regional, serta pembentukan kerangka kebijakan yang stabil dan transparan untuk memberikan kepastian bagi para investor.

    Sektor publik dan swasta juga harus berperan aktif. Mereka dapat mendorong inovasi dan investasi yang diperlukan untuk mewujudkan masa depan APG. Kemitraan publik-swasta (PPP) akan menjadi kunci dalam memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan, berbagi risiko, dan memastikan pelaksanaan proyek berjalan tepat waktu.

    Selain itu, penggunaan dana pembangunan publik akan menjadi faktor penting dalam menarik lebih banyak investasi swasta ke sektor ini. Dana tersebut dapat membantu mengurangi risiko investasi bagi pemain sektor swasta dan mendorong investasi melalui model blended financing pembiayaan campuran. Sektor swasta dapat berperan dalam mempromosikan solusi ini dengan menyediakan rangkaian proyek yang layak secara finansial untuk menarik dana pembangunan.

    Dari sisi keuangan, lembaga keuangan merupakan pemangku kepentingan lainnya. Lembaga regional maupun internasional idealnya memimpin penyediaan modal (catalytic capital) sebagaimana dibutuhkan dalam pengembangan APG. Opsi pembiayaan berkelanjutan, seperti skema tarif konsesional, juga harus disediakan untuk memastikan investasi yang diperlukan dapat terealisasi.

    Dukungan teknis juga menjadi faktor yang penting untuk mengatasi kompleksitas seperti regulasi dan pembiayaan dalam proyek integrasi lintas batas. Para pelaku, seperti bank pembangunan, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan ini dengan menawarkan sumber daya untuk perencanaan infrastruktur, manajemen proyek, penyelarasan regulasi, dan pengembangan kapasitas di seluruh negara anggota ASEAN.

    Layaknya puzzle, organisasi internasional, asosiasi, dan lembaga pengetahuan adalah kepingan yang melengkapi gagasan ini. Lembaga-lembaga ini akan memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan, menyediakan platform untuk kolaborasi, pengembangan kapasitas, dan berbagi pengetahuan di seluruh kawasan.

    Manfaat dari APG yang semakin matang sudah jelas, begitu juga langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkannya. ASEAN perlu berkomitmen pada pendekatan strategis yang tepat, yang dibangun di atas kolaborasi lintas kawasan. Dengan pendekatan ini, kita dapat mendorong masa depan energi yang lebih berkelanjutan dan saling terhubung, yang pada akhirnya memperkuat ekonomi ASEAN secara keseluruhan.

  • 5G Broadcast dan IBB Magnet Baru bagi Industri Penyiaran, Investor Tertarik?

    5G Broadcast dan IBB Magnet Baru bagi Industri Penyiaran, Investor Tertarik?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai industri penyiaran masih menarik bagi investor. Terlebih, terdapat teknologi baru seperti 5G broadcast dan Integrated Broadband Broadcast. 

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan pasca analog switch off masuk ke digital industri penyiaran masih menarik bagi investor.

    Salah satu yang akan menjadi  daya tarik investor, kata Nezar, karena adanya teknologi baru yang bakal mendukung industri penyiaran.

    “Masih cukup menarik ya, masih cukup menarik karena ada sejumlah teknologi nanti yang akan masuk,” kata Nezar saat ditemui di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Nezar menuturkan bahwa teknologi tersebut adalah Integrated Broadband Broadcast (IBB) dan 5G Broadcast.

    Pada teknologi 5G Broadcast tersebut, Nezar menyebut smartphone atau ponsel pintar yang dimiliki masyarakat bisa langsung menerima sinyal transmisi dari televisi langsung ke smartphone.

    “Jadi smartphone kita bisa berfungsi seperti halnya televisi,” ujarnya.

    Kemudian untuk Integrated Broadband Broadcast atau IBB, Nezar menjelaskan bahwa teknologi ini dapat menyatukan antara siaran terestrial dengan digital ataupun internet. 

    “Ya 5G dalam proses untuk pengembangan dan perluasan ya koneksi 5G mungkin dalam waktu 2-3 tahun kita coba kejar 5G lebih banyak,” ucap Nezar.

    Adapun, berdasarkan laporan LPEM UI tahun 2023 pendapatan penyiaran nasional diproyeksikan bakal mencapai Rp109,6 triliun pada tahun 2027. Nilai ini naik sekitar 20,57% dibandingkan pendapatan tahun 2022 yang hanya mencapai Rp90,9 triliun.

    Nezar menuturkan, pertumbuhan ini diperkirakan akan berpengaruh secara signifikan pada output ekonomi industri hingga Rp155 triliun pada 2027.

    Selain itu, pertumbuhan ini disinyalir juga akan berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp97,5 triliun pada 2027. Selain itu, ada juga potensi penyerapan tenaga kerja hingga 616 ribu pekerja di tahun 2027.

  • Pendapatan Penyiaran RI Diramal Capai Rp109,6 Triliun pada 2027, Susul China?

    Pendapatan Penyiaran RI Diramal Capai Rp109,6 Triliun pada 2027, Susul China?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut pendapatan industri penyiaran nasional diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai Rp109,6 triliun pada 2027. Industri penyiaran RI berpotensi susul China dan India. 

    Berdasarkan LPEM UI tahun 2023, nilai ini naik sekitar 20,57% dibandingkan pendapatan tahun 2022 yang hanya mencapai Rp90,9 triliun.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan program analog switch-off atau ASO berpotensi mendorong pertumbuhan industri penyiaran yang berdampak positif secara ekonomi.

    Dampak ini, kata Nezar berpotensi memperluas dan menaikkan pasar industri penyiaran Indonesia. Tak hanya itu, Nezar memprediksi pertumbuhan itu dapat memperluas pasar industri media dan hiburan di Indonesia.

    “Membuat Indonesia menjadi tiga terbesar di Asia menyusul China dan India. Dengan perkiraan pendapatan sebesar US$20 miliar pada 2027,” kata Nezar dalam agenda Digitalisasi Penyiaran 2025-2029, Rabu (6/11/2024).

    Nezar menuturkan, pertumbuhan ini diperkirakan akan berpengaruh secara signifikan pada output ekonomi industri hingga Rp155 triliun pada 2027.

    Selain itu, pertumbuhan ini disinyalir juga akan berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp97,5 triliun pada 2027. Selain itu, ada juga potensi penyerapan tenaga kerja hingga 616 ribu pekerja di tahun 2027.

    “Ini proyeksi sangat optimistik ya bahwa ada pertumbuhan yang terjadi di sana (industri penyiaran),” ujarnya.

    Lebih lanjut, proyeksi ini kata Nezar sejalan dengan program yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.

    “Kita harapkan dari sektor penyiaran, industri yang bertumbuh di ekosistem penyiaran ini bisa menopang pertumbuhan tersebut,” ucap Nezar

    Sebelumnya, Komdigi menyiapkan insentif biaya izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) kepada lembaga penyiaran swasta jika melaksanakan penyelenggaraan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Hal ini diatur dalam Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (DJPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Nomor 2/2024 tentang Pemerataan Informasi Melalui Radio dan Televisi di Daerah 3T. Bagi lembaga penyiaran seperti MNC Group, Viva Group, Emtek Group, Trans Group dan lain sebagainya, yang melakukan penyiaran di daerah 3T diberikan insentif biaya IPP.

    Sesuai dengan beleid itu, diatur bahwa biaya IPP dikalikan 0% selama 5 tahun dan dan dikalikan 50% pada tahun keenam dan seterusnya.

  • Pemerintah Dorong Daya Beli Masyarakat untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi

    Pemerintah Dorong Daya Beli Masyarakat untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan menggenjot daya beli  masyarakat sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai target 5,2% di akhir 2024. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi hingga kuartal III 2024 mencapai 5,03%.

    “Menjaga daya beli masyarakat penting agar dapat mengakselerasi pembangunan di kuartal IV 2024. Hal yang penting adalah menjaga daya beli,” ucap Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa (5/11/2024).

    Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah telah memperpanjang insentif fiskal hingga akhir 2024, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Ditanggung Pemerintah (BPHTB-DTP) untuk properti, Bea Masuk Tindakan Pengamanan Ditanggung Pemerintah (BMTP-DTP) untuk otomotif.

    Selain itu, Pemerintah menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan membenahi kebijakan pemanfaatan jaminan kehilangan pekerjaan.

    “Pemerintah juga sedang mempersiapkan pemanfaatan dana dari jaminan kecelakaan kerja dan mendorong kewirausahaan melalui kredit usaha rakyat atau KUR,” terang Airlangga.

    Pada saat yang sama, pemerintah juga akan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam (SDA) melalui hilirisasi agar dapat meningkatkan daya saing ekonomi.

    Beberapa langkah telah dilaksanakan, seperti mendorong pemanfaatan proyek strategis nasional, pengembangan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan pemberian insentif tax holiday yang sudah diberlakukan melalui PMK Nomor 69 Tahun 2024.

    Konsumsi rumah tangga menjadi penopang terbesar pertumbuhan ekonomi kuartal III 2024 dari sisi pengeluaran. Konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi hingga 53,08% dan tumbuh 4,91% pada kuartal III 2024.

    Kemudian, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91% karena didorong oleh peningkatan konsumsi untuk restoran dan hotel yang ini juga tercermin dari meningkatnya perjalanan wisatawan nusantara dan meningkatnya tingkat penghunian kamar hotel.

    Dia mengatakan, jika dilihat secara pola musiman pertumbuhan ekonomi kuartal III selalu lebih rendah dari kuartal II . Namun, pemerintah juga berharap pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2024 bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi keseluruhan 2024.

    “Tentunya, kami berharap pertumbuhan ekonomi kuartal IV bisa lebih baik. Bandingkan dengan tiga kuartal pertama tahun ini, masih tumbuh sebesar 5,03%.  Artinya, dengan pertumbuhan 5,03%, kita masih bisa berharap perekonomian kita bisa menjaga levelnya di angka 5% pada akhir tahun, sesuai dengan target APBN,” tutur Airlangga.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi kuartal III 2024 mencapai 4,94% secara year on year (yoy). Angka ini menurun dari posisi kuartal II 2024 yang sebesar 5,05%.  
    Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 5.638,9  triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp 3.279 triliun pada kuartal III 2024.

    “Dalam siklus pertumbuhan ekonomi ini, kuartal ketiga tidak terdapat hari besar atau event besar, seperti liburan keagamaan atau liburan sekolah, sehingga memang kuartal III daya beli masyarakat menurun,” pungkas Airlangga.

  • BI Ramal Pertumbuhan Ekonomi 2024 di Kisaran 4,7%-5,5% – Page 3

    BI Ramal Pertumbuhan Ekonomi 2024 di Kisaran 4,7%-5,5% – Page 3

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami peningkatan pada pertumbuhan ekonomi kuartal III-2024 ini. Tercatat angkanya mencapai 4,95 persen dari tahun lalu.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2024 bila dibandingkan triwulan III-2023 tumbuh 4,95 persen,” kata Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia A. Widyasanti dalam konferensi pers BPS pengumuman Pertumbuhan ekonomi triwulan III-2024, Senin (5/11/2024).

    Amalia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi mengacu pada besaran produk domestik bruto (PDB) pada triwulan III tahun 2024. PDB atas harga berlaku sebesar Rp 5.638,9 triliun dan PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp 3.279,6 triliun.

    Sementara, secara quarter to quarter (QtQ) pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan III-2024 tumbuh 1,50 persen. Secara calender to calender (ctc), tumbuh sebesar 5,03 persen sepanjang periode Januari-September 2024.

    “Secara kumulatif ekonomi Indonesia tumbuh 5,03 persen,” ujarnya.

    Lebih lanjut, seluruh lapangan usaha tumbuh positif di triwulan III-2024. Namun, terdapat lima lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi, yakni industri pengolahan, pertanian, perdagangan, kontruksi, dan pertambangan menunjukkan pertumbuhan positif.

    “Total share kelima lapangan usaha ini adalah sebesar 64,94 persen terhadap PDB,” ujarnya.

    Adapun lapangan usaha dengan pertumbuhan tinggi diantaranya, transportasi dan pergudangan sejalan dengan peningkatan jumlah penumpang seluruh moda angkutan dan peningkatan pengiriman barang.

    Kemudian, akomodasi dan makan minum didorong oleh peningkatan jumlah kunjungan wisman, kegiatan MICE maupun event berskala nasional dan internasional, seperti Moto GP Mandalika, PON XXI, dan International Sustainability Forum.

  • Rupiah Tertekan Menanti Rilis PDB

    Rupiah Tertekan Menanti Rilis PDB

    Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpantau melanjutkan pelemahannya pada pembukaan perdagangan hari ini.
     
    Mengacu data Bloomberg, Selasa, 5 November 2024 rupiah pada pagi ini melemah 34 poin atau setara dengan 0,22 persen menjadi Rp15.786 per USD.
     
    Sedangkan berdasarkan Yahoo Finance rupiah melemah 35 poin menjadi Rp15.784 per USD, dibandingkan dengan penutupan perdagangan kemarin di level 15.749 per USD.
    Untuk perdagangan hari ini rupiah akan bergerak pada kisaran level Rp15.747 hingga Rp15.789 per USD.
     
    Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, rupiah dibuka merosot menjelang rilis data produk domestik bruto (PDB) Indonesia triwulan III-2024.
     
    “Hari ini, Badan Pusat Statistik akan merilis PDB triwulan III-2024. Kami memperkirakan pertumbuhan PDB triwulan III-2024 sedikit melambat menjadi 5,02 persen year on year dari 5,05 persen year on year di triwulan II-2024,” kata Josua dilansir Antara.
     

    Pertumbuhan PDB bakal sedikit melambat
    Pertumbuhan PDB triwulan III-2024 diperkirakan sedikit melambat terutama karena pertumbuhan investasi yang melambat.
     
    Sementara Surat Berharga Negara (SBN) diperdagangkan sideways pada Senin meskipun rupiah sedang dalam tren pelemahan. Hari ini, pemerintah akan melakukan lelang obligasi untuk seri SBSN, dengan target indikatif sebesar Rp9 triliun.
     
    Seri yang dilelang dalam lelang ini adalah SPNS6mo, SPNS9mo, PBS032, PBS030, PBS004, PBS039, dan PBS038.
     
    Dari sisi eksternal, pergerakan kurs rupiah dipengaruhi oleh sentimen politik terkait Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS).
     
    Investor saat ini masih menunggu hasil pemilu AS dan pengumuman pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) November 2024 untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang arah kebijakan fiskal dan moneter AS di masa mendatang.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)