Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Menko Airlangga ajak negara Indo-Pasifik dorong ekonomi global tumbuh

    Menko Airlangga ajak negara Indo-Pasifik dorong ekonomi global tumbuh

    kawasan Indo-Pasifik menjadi tempat tinggal bagi hampir 60 persen populasi dunia dan menghasilkan lebih dari 50 persen total PDB global

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pentingnya kolaborasi antara negara-negara di kawasan Indo-Pasifik untuk menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi global.

    Dalam ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) 2025 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, ia mengatakan menegaskan bahwa kawasan Indo-Pasifik memiliki peran strategis sebagai episentrum ekonomi dunia.

    Ia menyatakan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, bahwa kawasan tersebut mendorong hampir dua pertiga dari pertumbuhan ekonomi dunia dan mencakup hampir setengah dari volume perdagangan dunia.

    Hal tersebut karena kawasan Indo-Pasifik menjadi tempat tinggal bagi hampir 60 persen populasi dunia dan menghasilkan lebih dari 50 persen total Produk Domestik Bruto (PDB) global.

    Agar dapat terus menjaga momentum tersebut, Airlangga pun mengajak negara-negara Indo-Pasifik untuk menghasilkan pertumbuhan inklusif dan memastikan setiap pihak mendapatkan kesempatan yang sama.

    Ia pun menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif melalui kontribusi aktif dalam meningkatkan konektivitas dan daya saing kawasan, sejalan dengan visi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang didasarkan pada prinsip saling menghormati, keterbukaan serta stabilitas kawasan.

    Airlangga Hartarto juga menyoroti pentingnya kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk mendorong inovasi dan investasi, mengingat sinergi yang kuat antara dunia usaha dan pemerintah merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang tangguh.

    Ia optimistis Indonesia bersama negara-negara Indo-Pasifik dapat mempererat kerja sama di kawasan untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan mengubah tantangan tersebut menjadi peluang demi mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil dan sejahtera.

    Forum AIPF 2025 memusatkan pembahasan pada proyek-proyek konkret seperti ASEAN Common Carbon Framework, ASEAN Power Grid, hingga cross-border payment, yang diharapkan mampu mempererat integrasi ekonomi kawasan.

    Forum dialog dan kerja sama tersebut merupakan bagian dari rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47, yang bertujuan untuk mendorong implementasi nyata proyek-proyek strategis di bawah ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

    Forum tersebut mempertemukan para pebisnis, investor, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk menjajaki kemitraan yang berfokus pada pembangunan yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan di kawasan.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Utang RI Capai Rp 9.138 T, Menkeu Purbaya: Masih di Bawah Standar

    Utang RI Capai Rp 9.138 T, Menkeu Purbaya: Masih di Bawah Standar

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan posisi utang Indonesia yang mencapai Rp 9.138,05 triliun atau setara 39,86% terhadap produk domestik bruto (PDB) masih berada pada level yang aman.

    Dalam kegiatan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (28/10/2025), Purbaya menjelaskan lembaga pemeringkat internasional menilai kemampuan fiskal suatu negara berdasarkan dua indikator utama, yakni rasio defisit terhadap PDB (deficit to GDP ratio) dan rasio utang terhadap PDB (debt to GDP ratio).

    “Indonesia masih di bawah standar kedua indikator tersebut,” kata Purbaya.

    Sebagai perbandingan, Uni Eropa dalam Maastricht Treaty menetapkan ambang batas defisit sebesar 3% terhadap PDB. Sementara itu, defisit Indonesia masih terjaga di bawah batas tersebut, yakni Rp 371,5 triliun atau 1,56% terhadap PDB per 30 September 2025.

    Begitu pula dengan rasio utang yang berada di level 39,86%, jauh di bawah ambang batas rasio utang 60% terhadap PDB yang ditetapkan Maastricht Treaty.

    “Jadi, dengan standar internasional yang paling ketat pun, kita masih prudent,” ujar Purbaya.

    Ia menegaskan, pemerintah akan menjaga agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak melampaui batas defisit 3%.

    “Dalam waktu dekat tidak akan berubah. Tidak akan saya ubah itu, akan saya jaga terus baik tahun ini maupun tahun depan,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Purbaya menyebut evaluasi terhadap rasio utang dan pendapatan negara baru akan dilakukan bila pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 8%.

    “Kalau tumbuh 7%, misalnya, kami pertimbangkan. Perlu enggak kita kurangi pajak, atau perlu enggak kita kurangi atau tambah utang untuk tembus 8%? Namun kan hitungannya jelas di atas kertas. Kalau sudah 7% saya naikkan sedikit, orang juga senang,” katanya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menjelaskan total utang Indonesia per Juni 2025 mencapai Rp 9.138,05 triliun.

    Dari jumlah tersebut, Rp 1.157 triliun berasal dari pinjaman, sementara Rp 7.980,87 triliun berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

    Suminto menambahkan, mulai tahun ini pemerintah akan merilis data utang secara triwulanan, bukan bulanan seperti sebelumnya.

    Langkah ini dilakukan untuk memastikan statistik utang lebih kredibel dan konsisten dengan data PDB nasional yang dirilis setiap kuartal oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

  • Utang Indonesia Kini Tembus Rp9.138 Triliun, Menkeu Purbaya Bilang Begini

    Utang Indonesia Kini Tembus Rp9.138 Triliun, Menkeu Purbaya Bilang Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengaku punya jurus jitu untuk membayar utang Indonesia yang kini menembus angka Rp9.138,05 triliun.

    Purbaya lantas mengaku angka utang tersebut masih dalam kategori aman. Sebab, utang tersebut setara 39,86 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), masih dalam level yang aman.

    Purbaya menjelaskan lembaga pemeringkat menilai kemampuan fiskal suatu negara berdasarkan dua indikator utama, yakni deficit to GDP ratio dan debt to GDP ratio, di mana rekor Indonesia berada di bawah standar kedua indikator tersebut.

    Eks Kepala LPS itu menyebut untuk defisit terhadap PDB, misalnya, Uni Eropa dalam perjanjian Maastricht Treaty menetapkan ambang batas sebesar 3 persen terhadap PDB.

    Sedangkan defisit Indonesia terjaga dalam level di bawah 3 persen, dengan catatan terakhir sebesar Rp 371,5 triliun atau 1,56 persen terhadap PDB per 30 September 2025.

    Sementara rasio utang Indonesia yang berada pada level 39,86 persen di bawah ambang batas rasio utang yang ditetapkan Maastricht Treaty sebesar 60 persen terhadap PDB. “Jadi, dengan standar internasional yang paling ketat pun, saya masih prudent,” ujar Purbaya, Selasa (27/10).

    Bendahara negara pun berjanji akan menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tidak melampaui ambang batas defisit 3 persen.

    “Dalam waktu dekat nggak akan berubah, nggak akan saya ubah itu, akan saya jaga terus baik tahun ini dan tahun depan,” katanya.

    Purbaya baru akan mengevaluasi kebutuhan penyesuaian pendapatan negara dan rasio utang bila perekonomian Indonesia sudah mampu mencetak pertumbuhan 8 persen.

  • R&I Pertahankan Peringkat Utang Indonesia di BBB+ dengan Outlook Stabil

    R&I Pertahankan Peringkat Utang Indonesia di BBB+ dengan Outlook Stabil

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mempertahankan peringkat utang jangka panjang Indonesia atau Sovereign Credit Rating (SCR) pada level BBB+ dengan outlook stabil pada 24 Oktober 2025.

    Dalam keterangannya, R&I menilai inflasi Indonesia masih stabil, sementara rasio utang pemerintah tetap rendah dengan kebijakan fiskal dan moneter yang dianggap prudent.

    Hanya saja, lembaga yang bermarkas di Jepang itu menekankan perlunya asesmen lanjutan atas langkah pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi sambil menjaga kesehatan fiskal jangka menengah.

    Adapun, R&I memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5% pada 2025, sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia yang menempatkan pertumbuhan di atas titik tengah rentang 4,6%–5,4%.

    Inflasi diperkirakan tetap berada dalam kisaran sasaran, sementara defisit transaksi berjalan diproyeksikan sekitar 1% terhadap PDB. Dari sisi fiskal, pemerintah disebut tetap berkomitmen menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB).

    Respons Perry Warjiyo

    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa keputusan R&I mencerminkan kepercayaan kuat investor internasional terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional di tengah ketidakpastian global.

    “Diperlukan upaya bersama yang lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan, sejalan dengan kapasitas perekonomian nasional,” ujar Perry dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).

    Dia menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan pemerintah sebagai otoritas fiskal untuk memperkuat persepsi positif terhadap perekonomian nasional.

    Ke depan, Bank Indonesia menyatakan komitmen untuk terus memantau perkembangan ekonomi global dan domestik serta memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Data Utang Pemerintah 

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total outstanding utang pemerintah pusat menembus angka Rp9.138,05 triliun atau hampir menyentuh 40% dari produk domestik bruto alias PDB.

    Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, realisasi atau angka sementara utang pemerintah pusat Juni 2025 itu terbagi menjadi utang berasal dari pinjaman Rp1.157,18 triliun, serta penerbitan SBN Rp7.980,87 triliun. Secara total, angka itu turun apabila dibandingkan dengan Mei 2025 yakni Rp9.177,48 triliun.

    “Per akhir Juni [rasio utang] 39,86%, satu level yang cukup rendah, cukup moderate dibanding banyak negara baik peer group negara tetangga maupun G20,” terang Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto, pada Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025). 

    Apabila dibandingkan dengan data berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020-2024, data terbaru utang pemerintah pusat itu melesat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, utang pemerintah pusat berdasarkan LKPP adalah Rp8.813,16 triliun. 

    Sementara itu, utang pemerintah pusat pada 2023 sebesar Rp8.190,38 triliun, Rp7.776,74 triliun, Rp6.913,98 triliun serta Rp6.079,17 triliun. 

  • Prabowo Siapkan Perpres Ojol, Ekonom: Harus Adil dan Transparan

    Prabowo Siapkan Perpres Ojol, Ekonom: Harus Adil dan Transparan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo akan membuat peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur secara komprehensif ekosistem ojek online (ojol) di Indonesia. Regulasi ini akan mencakup berbagai aspek mulai dari status dan tarif pengemudi, hingga mekanisme perlindungan serta kesejahteraan mitra ojol.

    Ekonom Senior Prasasti, Piter Abdullah Redjalam mendukung langkah pemerintah. Menurutnya pemerintah perlu berperan sebagai pengawas agar ekosistem tetap adil dan transparan, bukan membatasi ruang gerak industri digital.

     “Aturan sebaiknya menjadi pagar pengaman, bukan belenggu bagi pertumbuhan,” kata Piter dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10/2025).

    Piter menilai, sinergi antara aplikator, pemerintah, dan komunitas pengemudi penting untuk memastikan keberlanjutan industri digital. “Ketiganya harus duduk bersama, bukan sekadar bereaksi saat konflik muncul, tapi proaktif membangun standar industri yang berkeadilan,” ujarnya.

    Dikatakannya, sektor ride hailing saat ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi digital nasional. Berdasarkan penelitian Prasasti, kontribusi layanan on-demand terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2023 mencapai Rp 382,62 triliun atau sekitar 2% dari total PDB nasional, sekaligus menyerap jutaan tenaga kerja di tengah perlambatan sektor manufaktur.

    Dengan potensi ekonomi digital yang diproyeksikan tumbuh hingga US$ 360 miliar atau sekitar Rp 5,8 triliun dalam lima tahun mendatang, Piter menilai kebijakan yang seimbang dan berbasis data sangat penting.

    “Driver, aplikator, dan pemerintah punya peran masing-masing dalam menjaga keberlanjutan industri digital Indonesia. Jika ketiganya berjalan seimbang, ekosistem ini akan tumbuh inklusif dan berkeadilan,” pungkasnya.

  • Indonesia tegaskan kesiapan menjadi tuan rumah Sekretariat RCEP

    Indonesia tegaskan kesiapan menjadi tuan rumah Sekretariat RCEP

    Pembentukan Sekretariat RCEP ini penting untuk penguatan koordinasi, peningkatan transparansi, dan memastikan relevansi kerja sama RCEP.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan kesiapan menjadi tuan rumah Sekretariat Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di Jakarta.

    Upaya pembentukan Sekretariat dalam rangka mendorong penguatan kelembagaan RCEP.

    “Pembentukan Sekretariat RCEP ini penting untuk penguatan koordinasi, peningkatan transparansi, dan memastikan relevansi kerja sama RCEP,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso terkait Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Para Pemimpin RCEP ke-5 di Kuala Lumpur, Malaysia, dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa.

    Indonesia disebut memegang peran penting sebagai Country Coordinator di RCEP, yakni perjanjian perdagangan yang mewakili 28,6 persen dari penduduk dunia dan 28 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.

    RCEP beranggotakan 15 negara, yaitu 10 negara Anggota ASEAN dan 5 negara mitra ASEAN (Republik Rakyat Tiongkok/RRT, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru).

    Selain itu, juga sudah ada 4 negara yang mengajukan permohonan aksesi untuk menjadi anggota baru RCEP, yaitu Hong Kong, Srilanka, Bangladesh, dan Chile.

    Dalam kesempatan itu, fokus pembahasan pada dua agenda krusial untuk membahas arah strategis implementasi RCEP di tengah dinamika ekonomi regional dan global.

    Pada pertemuan ini, turut dibahas Joint Leaders‘ Statement on RCEP, yang antara lain berisi komitmen untuk menegakkan aturan WTO (World Trade Organization) dan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang berdasarkan keterbukaan, transparan, adil, serta berbasis aturan, guna menjamin kepastian, prediktabilitas, dan non-diskriminasi.

    “Menko Airlangga (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto) selaku Initiator and Country Coordinator mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan intervensi pada KTT RCEP dengan mendorong penguatan kelembagaan RCEP,” ujar Susiwijono.

    Para Pemimpin RCEP dinyatakan sepakat secara resmi mengadopsi Leaders’ Statement, yang menegaskan komitmen bersama negara-negara anggota memperkuat sistem perdagangan multilateral dengan menjunjung tinggi prinsip dan aturan WTO.

    Pernyataan ini, katanya lagi, secara eksplisit mengakui pula peran penting RCEP dalam integrasi dan kerja sama ekonomi regional.

    “Para pemimpin sepakat untuk menjaga pasar RCEP tetap terbuka, bebas, dan berbasis aturan, dengan mengurangi hambatan perdagangan serta memperkuat fasilitasi perdagangan dan investasi. Para pemimpin juga menekankan pentingnya implementasi penuh Perjanjian RCEP, bersamaan dengan reformasi domestik untuk mendorong pertumbuhan yang kuat dan tangguh,” kata dia lagi.

    Lebih lanjut, RCEP disebut berkomitmen untuk terus memastikan dukungan penuh terhadap sentralitas ASEAN.

    Untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini, para pemimpin menyepakati langkah-langkah konkret ke depan yang mencakup implementasi penuh Perjanjian RCEP secara efektif, mendorong proses aksesi bagi mitra strategis, dan memperkuat kerangka institusional melalui pendirian Sekretariat RCEP.

    Untuk memastikan perjanjian tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika perekonomian global, upaya juga terus dilakukan dalam rangka mempersiapkan rencana General Review on RCEP yang ditargetkan untuk dimulai pada tahun 2027.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal utang, Purbaya jamin posisi RI masih aman

    Soal utang, Purbaya jamin posisi RI masih aman

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin posisi utang Indonesia yang mencapai Rp9.138,05 triliun, setara 39,86 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), masih dalam level yang aman.

    Dalam kegiatan “Sarasehan 100 Ekonom Indonesia” di Jakarta, Selasa, Purbaya menjelaskan lembaga pemeringkat menilai kemampuan fiskal suatu negara berdasarkan dua indikator utama, yakni deficit to GDP ratio dan debt to GDP ratio, di mana rekor Indonesia berada di bawah standar kedua indikator tersebut.

    Untuk defisit terhadap PDB, misalnya, Uni Eropa dalam perjanjian Maastricht Treaty menetapkan ambang batas sebesar 3 persen terhadap PDB. Sedangkan defisit Indonesia terjaga dalam level di bawah 3 persen, dengan catatan terakhir sebesar Rp371,5 triliun atau 1,56 persen terhadap PDB per 30 September 2025.

    Sementara rasio utang RI yang berada pada level 39,86 persen di bawah ambang batas rasio utang yang ditetapkan Maastricht Treaty sebesar 60 persen terhadap PDB.

    “Jadi, dengan standar internasional yang paling ketat pun, kita masih prudent,” ujar Purbaya.

    Bendahara negara pun berjanji akan menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tidak melampaui ambang batas defisit 3 persen. “Dalam waktu dekat nggak akan berubah, nggak akan saya ubah itu, akan saya jaga terus baik tahun ini dan tahun depan,” katanya lagi.

    Purbaya baru akan mengevaluasi kebutuhan penyesuaian pendapatan negara dan rasio utang bila perekonomian Indonesia sudah mampu mencetak pertumbuhan 8 persen.

    “Kalau tumbuh 7 persen, misalnya, kami pertimbangkan. Perlu nggak kita kurangi pajak? Atau perlu nggak kita kurangi utang atau tambah utang untuk tembus 8 persen? Tapi kan hitungannya jelas di atas kertas. Kalau sudah 7 persen saya naikkan sedikit, orang juga senang,” tuturnya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto merinci utang Indonesia tercatat sebesar Rp9.138,05 triliun per Juni 2025, dengan distribusi pada pos pinjaman sebesar Rp1.157 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) Rp7.980,87 triliun.

    Suminto menyebut pemerintah akan merilis data utang secara triwulanan mulai tahun ini, bukan bulanan seperti tahun-tahun sebelumnya.

    Kebijakan ini bertujuan memastikan statistik utang lebih kredibel karena disesuaikan dengan ukuran PDB nasional yang dirilis setiap kuartal oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya Beberkan Strategi Tangani Utang Indonesia yang Sentuh Rp 9.000 Triliun – Page 3

    Menkeu Purbaya Beberkan Strategi Tangani Utang Indonesia yang Sentuh Rp 9.000 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan strategi pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan utang negara yang mencapai Rp 9.138,05 triliun per akhir Juni 2025.

    Jumlah tersebut setara dengan 39,86 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Purbaya menegaskan, langkah utama yang akan dilakukan adalah memastikan anggaran negara dibelanjakan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tanpa kebocoran.

    “Strategi yang pertama adalah anggarannya dibelanjakan tepat sasaran, tepat waktu, nggak ada kebocoran, optimalkan dampak anggaran ke perekonomian,” kata Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (28/10/2025).

    Ia menjelaskan, efektivitas penggunaan anggaran menjadi kunci agar setiap rupiah yang dibelanjakan mampu memberikan dampak maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi.

    “Harapannya dengan seperti itu maka pertumbuhan ekonomi lebih cepat, pajaknya juga akan lebih besar income-nya, sehingga saya bisa menekan defisit dari situ,” ujarnya.

    Dengan pengelolaan yang efisien, Purbaya berharap pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat. Dampaknya, penerimaan pajak akan meningkat, dan pada akhirnya defisit anggaran dapat ditekan tanpa mengorbankan program prioritas.

    “Ke depan, kalau ekonominya bisa tumbuh lebih cepat lagi, dengan perbaikan juga di sektor penerimaan, bea cukai dan juga pajak, harusnya kita bisa expect perbaikan di tax-to-GDP ratio,” ujarnya.

     

  • Jelaskan Alasan Sering Sidak, Menkeu Purbaya: Saya Bertaruh!

    Jelaskan Alasan Sering Sidak, Menkeu Purbaya: Saya Bertaruh!

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan dirinya intens melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kementerian dan lembaga (K/L), terutama yang penyerapan anggarannya masih rendah.

    Menurutnya, langkah itu dilakukan untuk memastikan penyerapan anggaran negara berjalan optimal serta meninjau hambatan yang dapat memperlambat kinerja sektor riil.

    Purbaya menuturkan, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dilakukan tepat sasaran, tepat waktu, dan bebas kebocoran. Hal ini menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan negara.

    “Anggaranya dibelanjakan tepat sasaran, tepat waktu, enggak ada kebocoran. Optimalkan dampak anggaran ke perekonomian,” ujarnya di Gedung Djuanda 1, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/10/2025).

    Dia menambahkan, optimalisasi belanja negara juga menjadi strategi pemerintah untuk menekan defisit anggaran dan memperbaiki rasio pajak (tax ratio) terhadap produk domestik bruto (PDB). Purbaya menilai, jika aktivitas sektor riil meningkat, tax ratio berpotensi naik antara 0,5%-1%.

    “Kalau riil sektor ini jalan dengan bagus, seperti yang saya desain, harusnya itu akan menaikkan tax ratio hampir 0,5% sampai 1%,” jelasnya.

    Purbaya menyebut potensi setiap kenaikan rasio pajak 0,5% dapat menghasilkan tambahan penerimaan negara sebesar Rp 100 triliun. Oleh karena itu, ia turun langsung mengawasi penyerapan anggaran di berbagai instansi.

    “Makanya saya ke sana-sini untuk memastikan hambatan-hambatan di sektor riil bisa berkurang secara signifikan,” katanya.

    Menurutnya, sidak yang ia lakukan merupakan bagian dari upaya mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 yang ditargetkan berada di atas 5%.

    “Jadi saya kalau ke sana-sini bukan enggak ada kerjaan, karena saya bertaruh untuk triwulan ini,” tegasnya.

  • Kedaulatan AI Diprediksi Tambah Rp 2.200 T ke Ekonomi Nasional

    Kedaulatan AI Diprediksi Tambah Rp 2.200 T ke Ekonomi Nasional

    Jakarta –

    Kedaulatan kecerdasan buatan (AI) atau sovereign AI disebut akan menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu terungkapkan berdasarkan laporan yang bertajuk Empowering Indonesia Report 2025: Building Bridges of Tomorrow yang dirilis oleh Indosat Ooredoo Hutchison dan perusahaan riset Twimbit terkait ekonomi digital Indonesia yang menjanjikan.

    Laporan tersebut memproyeksikan bahwa penerapan AI berdaulat dapat menambah hingga USD 140 miliar (sekitar Rp2.200 triliun) terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2030. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi tahunan berpotensi meningkat hingga 6,8%, mempercepat pencapaian status negara berpenghasilan tinggi pada 2038.

    Sebagai salah satu penggerak ekosistem digital nasional, Indosat Ooredoo Hutchison menegaskan komitmennya untuk mendukung kedaulatan AI dan memperkuat fondasi digital bangsa.

    President Director & CEO Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha, mengatakan melalui kolaborasi strategis dan inovasi berkelanjutan, Indosat berkomitmen menghadirkan konektivitas yang inklusif dan solusi AI beretika untuk memberdayakan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

    “Kedaulatan AI bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang membangun masa depan yang dimiliki dan dikendalikan oleh Indonesia sendiri,” ujar Vikram di Jakarta, Senin (27/10/2025).

    Dalam laporan yang diluncurkan di Jakarta, Twimbit menyoroti lima pilar utama untuk mencapai kedaulatan AI, yakni infrastruktur digital andal, tenaga kerja berkelanjutan, industri inovatif, riset unggul, serta regulasi dan etika yang kokoh.
    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa kedaulatan AI bukan sekadar urusan teknologi, melainkan bentuk kemandirian bangsa.

    Dari sisi kesiapan infrastruktur, laporan mencatat bahwa Indonesia membutuhkan investasi sebesar USD3,2 miliar hingga 2030 untuk memperkuat komputasi nasional. Saat ini, kapasitas data center berbasis AI di Indonesia baru mencakup kurang dari 1% dari pasar global, sehingga perlu percepatan pembangunan pusat data bertenaga energi terbarukan dan perluasan jaringan 5G.

    Selain infrastruktur, Indonesia juga membutuhkan 400 ribu talenta AI dalam lima tahun ke depan. Pengembangannya diperkirakan memerlukan investasi sekitar USD 968 juta untuk pendidikan, pelatihan, serta program reskilling.

    Laporan tersebut juga menyoroti ekosistem AI lokal yang kian berkembang. Saat ini Indonesia memiliki 364 startup AI dengan total pendanaan mencapai USD1,08 miliar, serta inisiatif riset nasional seperti Sahabat-AI V2 – Large Language Model (LLM) berparameter 70 miliar yang mendukung bahasa Indonesia dan sejumlah bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Bali, dan Batak.

    Inovasi tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia mulai beralih dari pengguna menjadi pembentuk teknologi AI global.

    “Indonesia memiliki posisi strategis untuk memimpin di era AI berdaulat. Dengan fondasi digital yang kuat dan ekosistem yang inklusif, Indonesia dapat menjadi pusat pertumbuhan AI di Asia,” ungkap Manoj Menon, Founder & CEO Twimbit.

    Laporan Empowering Indonesia Report 2025 menutup temuan dengan seruan aksi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan ekosistem AI berdaulat. Dengan memperkuat infrastruktur, mengembangkan talenta masa depan, dan menegakkan tata kelola beretika, Indonesia diyakini siap melangkah dari sekadar pengguna teknologi menjadi arsitek peradaban digital yang berdaulat.

    (agt/agt)