Topik: Produk Domestik Bruto

Kapitalisasi pasar modal Indonesia catat rekor tertinggi baru di angka Rp13.475 triliun

Kamis, 31 Oktober 2024 20:10 WIB

Pengunjung mengamati instalasi perbandingan pertumbuhan investasi di Galeri Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (31/10/2024). Kapitalisasi pasar modal Indonesia telah mencatatkan rekor tertinggi baru per 19 September 2024 yaitu di angka Rp13.475 triliun sedangkan target pada tahun 2027 mencapai Rp15.000 triliun atau 70 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/YU

Pengunjung berjalan melintasi Galeri Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Kamis (31/10/2024). Kapitalisasi pasar modal Indonesia telah mencatatkan rekor tertinggi baru per 19 September 2024 yaitu di angka Rp13.475 triliun sedangkan target pada tahun 2027 mencapai Rp15.000 triliun atau 70 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/YU

13/11/2024 02:11
Koperasi dapat jadi alat tuntaskan kemiskinan

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Menkop: Koperasi dapat jadi alat tuntaskan kemiskinan
Dalam Negeri
Sigit Kurniawan
Selasa, 12 November 2024 – 15:06 WIB

Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyatakan koperasi dapat menjadi alat untuk menuntaskan kemiskinan di Indonesia.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), per 2023, masih ada 14 juta keluarga yang berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem.

“Karena itu, kita berharap bahwa koperasi ke depannya bisa menjadi organisasi masyarakat, karena seperti kata Bung Hatta (Wakil Presiden RI pertama Mohammad Hatta), mengelola koperasi itu memerlukan kejujuran dan kesetiakawanan. Ini sangat sesuai dengan jati diri masyarakat Indonesia, di mana asas gotong royong, tolong menolong, kekeluargaan, masih terasa denyutnya di masyarakat Indonesia,” ucapnya dalam suatu forum di Jakarta, Selasa (12/11).

Dalam kesempatan tersebut, dia menerangkan pemisahan antara Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi tanda bahwa koperasi harus lebih solid dan membawa manfaat bagi kemajuan ekonomi Indonesia ke depan.

Sebagai sebuah sistem ekonomi, koperasi memiliki potensi besar di tanah air. Namun, nilai kontribusi koperasi baru mencapai 1,17 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia, sehingga potensi kontribusi dari soko guru perekonomian ini masih sangat terbuka lebar untuk ditingkatkan.

Begitu pula dengan aset koperasi secara nasional yang baru mencapai Rp275 triliun di tahun 2023. Ini berarti aset koperasi masih bisa dioptimalkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

Untuk jumlah anggota koperasi per tahun 2023, ada 28,84 juta orang. Ia menargetkan jumlah anggota koperasi atau masyarakat yang berkoperasi meningkat hingga mencapai 60 juta orang.

Dia mengharapkan peningkatan jumlah anggota koperasi dapat menggairahkan ekonomi masyarakat, terutama di desa, bagi para pekerja informal hingga masyarakat prasejahtera yang secara langsung juga mampu meningkatkan inklusi keuangan.

Lebih lanjut, inklusi keuangan koperasi dimulai dari penguatan aset aksesibilitas keuangan kepada para anggota kooperasi dengan memastikan mereka mempunyai kesempatan yang sama dalam mengakses lembaga keuangan koperasi.

Pendidikan dan literasi keuangan juga menjadi perhatian Kementerian Koperasi untuk memperkuat kapasitas anggota dalam mengelola keuangan.

“Kementerian Koperasi mendorong koperasi menyediakan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan anggotanya, sehingga keberadaan koperasi membantu perekonomian dan akses keuangan bagi para anggota secara konkret dan nyata. Inklusi keuangan jadi salah satu bagian penting untuk kemandirian ekonomi masyarakat di suatu daerah,” ungkap Budi Arie.

Selain itu, ucapnya, langkah perbaikan koperasi turut fokus terhadap digitalisasi demi perbaikan akuntabilitas dan perluasan akses keuangan anggota koperasi.

Digitalisasi disebut menjadi agenda penting dalam transformasi koperasi yang memiliki kaitan erat dengan upaya peningkatan inklusi keuangan.

Misalnya, penerapan online data system yang memberikan akses informasi terhadap koperasi-koperasi menjadi lebih mudah, sehingga para anggota dapat memperoleh informasi terkini terkait produk keuangan koperasi.

Selain itu, digitalisasi dinilai meningkatkan transparansi pengelolaan operasional koperasi, sehingga para anggota memiliki kepercayaan terhadap produk keuangan yang dikembangkan oleh koperasi.

Dengan strategi ini, digitalisasi koperasi dianggap dapat mengakselerasi akses terhadap keuangan, memperluas mekanisme pembayaran, menambah opsi pembayaran, serta membantu pengembangan koperasi.

Pihaknya memastikan langkah-langkah perbaikan akan terus dilakukan demi menciptakan tata kelola koperasi yang jauh lebih baik.

“Harapannya, kolaborasi antara stakeholder (pemangku kepentingan) bisa mengakselerasi perubahan-perubahan positif bagi koperasi di Indonesia,” kata Menkop.

Sumber : Antara

13/11/2024 00:59
Rasio Pajak RI Dinilai Mampu Capai 15% Tanpa Bentuk Badan Penerimaan Negara

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pajak menilai pemerintah sangat mungkin untuk mengerek tax ratio ke angka 15%, bukan 23% sebagaimana target Prabowo, meski tanpa pembentukan Badan Penerimaan Negara.

Pengamat pajak sekaligus Founder Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam menyampaikan bahwa untuk mencapai tax ratio setidaknya ke angka 15%, Indonesia perlu mengubah struktur penerimaan pajak.

Semula berfokus pada nominal penerimaan pajak, kini harus diukur berdasarkan besaran tax ratio yang disepakati oleh International Monetary Fund (IMF), yakni negara berkembang harus memiliki rasio penerimaan pajak terhadap PDB sebesar 15%.

“Saya diundang DPR selalu ditanya kenapa tax ratio mandek? Saya hanya bilang, berani enggak kita mengubah struktur penerimaan pajak?” tuturnya dalam acara Regular Tax Discussion oleh Ikatan Akuntan Indoensia (IAI), Selasa (12/11/2024).

Berdasarkan perhitungan yang Bisnis lakukan mengambil angka produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) 2023 senilai Rp20.892,4 triliun, artinya 15% setara dengan Rp3.133,86 triliun.

Perubahan yang Darussalam maksud, yakni pemerintah harus mengejar sektor-sektor yang selama ini berkontribusi tinggi terhadap PDB, tetapi rendah terhadap penerimaan pajak, seperti sektor pertanian.

Lapangan usaha tersebut menjadi distributor kedua terbesar, yakni 13,71%, terhadap pertumbuhan ekonomi secara tahunan kuartal III/2024, setelah industri pengolahan yang menjelaskan 19,02%.

Darussalam menjelaskan mengacu data 2021, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB sebesar 13,02% tetapi hanya memberikan sumbangan pajak tak lebih dari 3%.

Hal yang kembali menjadi masalah, sektor pertanian umumnya diisi oleh UMKM dan masyarakat berpendapatan rendah. Pemburuan pajak di sektor tersebut lantas akan menimbulkan sentimen politik yang kurang baik.

“Sama halnya dengan bagaimana kita memajaki UMKM yang memberikan kontribusi 60% terhadap PDB,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Politik Hukum Pajak Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Edi Slamet Irianto juga mendorong pemerintah untuk mencari sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) utamanya dari sektor sumber daya alam (SDA).

Mirisnya, eksploitasi SDA yang massif tidak sepadan dengan pendapatan yang didapat. Berdasarkan perhitungan Edi, setidaknya sumber kas negara dari PNBP SDA hanya mengisi 2% terhadap PDB.

Melihat realisasi APBN hingga Oktober 2024, PNBP dari SDA Migas tercatat senilai Rp93,9 triliun sementara SDA Nonmigas senilai Rp97,5 triliun.

Untuk itu, pemerintah harus mendorong rasio PNBP untuk mampu mencapai 6% hingga 7% dari PDB. Jika demikian, alhasil rasio perpajakan—termasuk PNBP—akan mampu mencapai 23% (pajak 15%+PNBP 7%=23%).

“Kalau misalkan itu bisa dinaikkan dari 2% menjadi 6%—7% maka saya kira revenue ratio 23% bisa dilakukan dengan baik,” ujarnya.

12/11/2024 19:55
Indonesia Bisa Tak Defisit APBN Lagi, Asal Rasio Pajak 15%

Bisnis.com, JAKARTA — Guru Besar Politik Hukum Pajak Universitas Islam Sultan Agung atau Unissula Semarang Edi Slamet Irianto mengungkapkan Indonesia sangat mungkin untuk tidak lagi mengalami defisit APBN, asalkan tax ratio mampu mencapai 15% dari PDB.

Edi menyampaikan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menyatakan tax ratio yang ideal untuk Indonesia adalah sebesar 15% untuk memenuhi kebutuhan belanja negara.

“Beliau [Sri Mulyani] menyatakan usai kembali dari World Bank pada 2016 lalu, bahwa jika tax ratio 15%, Indonesia tidak akan defisit,” tuturnya dalam acara Regular Tax Discussion oleh Ikatan Akuntan Indoensia (IAI), Selasa (12/11/2024).

Alhasil, Indonesia tidak akan lagi berutang utamanya dari asing, mengingat saat ini posisi utang pemerintah melalui pinjaman luar negeri telah mencapai Rp950,88 triliun.

Berdasarkan perhitungan yang Bisnis lakukan mengambil angka produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) 2023 senilai Rp20.892,4 triliun, artinya 15% setara dengan Rp3.133,86 triliun.

Dengan kata lain, idealnya penerimaan negara minimal harus mencapai Rp3.133,86 triliun. Sementara melihat rencana penerimaan pajak tahun depan saja, untuk pertama kalinya akan menyentuh angka di atas Rp2.000 triliun.

Pada 2024, penerimaan pajak ditargetkan senilai Rp1.988,9 triliun. Per 31 Oktober 2024, kas negara dari pajak telah terkumpul mencapai Rp1.517,5 triliun atau 76,3% dari target, tetapi kontraksi 0,4% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Edi menuturkan bahwa kala itu pun saat Sri Mulyani menyampaikan besaran tax ratio yang ideal, Jokowi—saat menjabat pada periode pertamanya—mencanangkan target 15% dengan catatan dengan didirikan Badan Penerimaan Pajak.

Rencana tersebut kandas karena Sri Mulyani menolak pembentukan badan tersebut dan untuk menaikkan tax ratio ke angka 15% yang ditargetkan tercapai pada 2019, tak memerlukan Badan Penerimaan Pajak.

Edi yang merupakan mantan Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara tersebut menuturkan Indonesia sejatinya masih memerlukan badan penerimaan yang terpisah dari Kementerian Keuangan.

Bukan tanpa sebab, selain untuk fokus meningkatkan penerimaan negara dan tax ratio, tetapi hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang (UU) Dasar.

“Ini sejalan dengan amanat UUD. Bahwa di dalam pasal 17 UUD itu dinyatakan setiap kementerian itu hanya mengurus satu urusan tertentu,” ungkapnya.

Di samping hal itu semua, meski Prabowo mencanangkan target tax ratio 23% di akhir kepemimpinannya, mungkinkah 15% dicapai dalam waktu dekat?

12/11/2024 19:14
OJK: Industri fintech dukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia

Terkait dengan bagaimana fintech bisa turut kontribusi dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, memang melihatnya itu sebagai lagi-lagi bagian yang utuh dari satu ekosistem yang menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan industri financial technology (fintech) mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di mana pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh sebesar 8 persen pada 2029.

“Terkait dengan bagaimana fintech bisa turut kontribusi dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, memang melihatnya itu sebagai lagi-lagi bagian yang utuh dari satu ekosistem yang menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di sela-sela The 6th Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2024 di Jakarta, Selasa.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, kata Mahendra, industri fintech berperan meningkatkan akses pendanaan terhadap masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terutama mereka yang sulit mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional.

Di samping itu, katanya, industri fintech juga turut meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

“Dengan Fintech ini yang masuk dengan konvergensi yang semakin baik juga dengan industri-industri jasa keuangan yang ada, akan benar-benar memfasilitasi meningkatkan besaran dari inklusi literasi tadi, maupun juga kontribusi dari masing-masing industri terhadap produk domestik bruto,” ujarnya.

OJK mendorong industri fintech untuk semakin meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, perlindungan konsumen, manajemen risiko dan tata kelola yang baik.

“Yang pasti kami mendorong dengan fasilitasi kebijakan, pengaturan dan juga upaya pengembangan penguatan yang tepat untuk meningkatkan target-target tadi,” ujarnya.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

12/11/2024 18:23
Ditjen Pajak Siap Revisi Kebijakan Demi Dukung Program Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan siap melakukan penyesuaian alias revisi aturan maupun kebijakan dalam rangka mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti menyampaikan sesuai dengan Asta Cita milik Prabowo, terdapat program reformasi tata kelola perpajakan yaitu meningkatkan pendapatan negara baik dari pajak maupun bukan pajak untuk pertumbuhan anggaran pemerintah.

Kebijakan lainnya yang menjadi sorotan terkait bagaimana mencegah kebocoran pendapatan negara dan pajak di bidang sumber daya alam dan komoditas bahan mentah. Selain itu, penyesuaian regulasi terkait eksentifikasi dan intensifikasi perpajakan agar menjadi stimulan yang lebih baik bagi dunia usaha untuk meningkatkan daya saing dan investasi di sektor riil.

“Kami dari Ditjen Pajak siap menyesuaikan berbagai macam regulasi dan juga kebijakan-kebijakan untuk mendukung visi misi dari Kabinet Merah Putih dan juga visi-misi dari presiden dan wakil presiden,” ujarnya dalam acara Regular Tax Discussion oleh Ikatan Akuntan Indoensia (IAI), Selasa (12/11/2024).

Meski demikian, Nufransa tidak menjelaskan secara rinci regulasi atau kebijakan apa yang akan diubah dalam waktu dekat untuk mendukung program-program Prabowo.

Sebagaimana diketahui, terdapat berbagai macam program strategis seperti swasembada pangan, pengadaan perumahan, perluasan lapangan kerja, yang membutuhkan kebijakan perpajakan yang juga strategis.

Adapun dalam waktu dekat, Ditjen Pajak diketahui akan meluncurkan Core Tax Administration System (CTAS) pada awal 2025 sebagai bentuk reformasi perpajakan.

Per 31 Oktober 2024, pemerintah cukup ‘ngos-ngosan’ karena capaian penerimaan pajak baru 76,3% dari target tahun ini atau setara dengan Rp1.517,53 triliun dari target Rp1.988,9 triliun.

Bahkan, rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto atau PDB ‘hanya’ mencapai 9,48% per Kuartal III/2024. Di mana berdasarkan data yang Bisnis olah, PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.463,7 triliun hingga Kuartal III/2024 atau selama Januari—September 2024.

12/11/2024 16:05
Mendag Budi dampingi Presiden Prabowo di APEC 2024

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso akan mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2024 serta sejumlah pertemuan bilateral kepala negara.

Selain itu, Mendag akan menghadiri rangkaian pertemuan APEC Economic Leaders’ Week (AELW) 2024, di antaranya Pertemuan Menteri APEC 2024, di Lima, Peru, pada 14 November 2024.

“Pada pertemuan ini, Indonesia berkomitmen memberikan dukungan terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan mendorong APEC memperkuat sistem perdagangan multilateral,” ujar Budi melalui keterangan di Jakarta, Senin.

Budi menyampaikan, Indonesia juga mengikuti pembahasan agenda Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik (Free Trade Area of The Asia Pasifik/FTAAP) dengan mengatasi perbedaan masing-masing anggota Ekonomi APEC.

Tema dan Prioritas APEC Peru 2024 adalah “Empower, Include, Grow”. Hal itu meliputi perdagangan dan investasi untuk pertumbuhan inklusif dan saling terkoneksi, inovasi dan digitalisasi untuk mendorong transisi menuju ekonomi formal dan global, serta pertumbuhan berkelanjutan untuk pembangunan tangguh.

Selain menghadiri rangkaian pertemuan AELW 2024, Mendag dijadwalkan bertemu sejumlah menteri dari negara-negara mitra dagang, di antaranya Korea Selatan, Kanada, Hongkong-Tiongkok, Singapura, Australia, dan Selandia Baru.

APEC merupakan forum kerja sama regional 21 ekonomi di lingkar Samudera Pasifik. Kegiatan utama APEC meliputi kerja sama perdagangan, investasi, serta kerja sama ekonomi lainnya termasuk program peningkatan kapasitas untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan di Kawasan Asia Pasifik.

Secara umum, diskusi APEC membahas upaya fasilitasi perdagangan guna mewujudkan perdagangan yang terbuka, inklusif, dan berkelanjutan. Kerja sama APEC menghasilkan keputusan-keputusan yang bersifat sukarela dan tidak mengikat (non binding), namun kerap bersifat politis.

Selain Indonesia, ekonomi APEC meliputi Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Tiongkok, Hongkong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam.

Ekonomi APEC tersebut mencakup 48 persen perdagangan dunia atau senilai 28 triliun dolar AS. Ekonomi APEC juga mencakup 62 persen produk domestik bruto (PDB) dunia atau senilai 59 triliun dolar AS dengan jumlah penduduk mencapai 38 persen penduduk dunia atau sebesar 2,96 miliar jiwa.

Bagi Indonesia, APEC menjadi organisasi penting untuk memperkuat posisi ekonomi dalam perdagangan dunia. Pada 2023, total perdagangan Indonesia dengan ekonomi APEC mencapai 358,62 miliar dolar AS.

Pada tahun tersebut, ekspor Indonesia ke ekonomi APEC mencapai 188,72 miliar dolar AS, sedangkan impor Indonesia dari ekonomi APEC tercatat sebesar 169,89 miliar dolar AS.

Dengan demikian, Indonesia menikmati surplus perdagangan sebesar 18,63 miliar dolar AS. Ekspor utama Indonesia ke ekonomi APEC, di antaranya bahan bakar mineral, minyak hewani dan nabati, besi dan baja, mesin elektronik, serta kendaraan.

Sementara impor Indonesia dari ekonomi APEC, di antaranya peralatan mekanis mesin, mesin elektronik, besi dan baja, plastik dan barang dari padanya, serta kendaraan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

11/11/2024 20:38
Program Makan Bergizi Gratis Disambut Penuh Sukacita, Mulai Januari 2025 Menyasar hingga 20 Juta Pelajar – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Anak-anak duduk berkumpul beralaskan dipan. Wajah mereka penuh kegembiraan karena dihadapan mereka telah tersaji kotak berisi nasi putih lengkap dengan lauk ayam goreng, tumis sayur, dan telur rebus. Ditambah dengan buah pisang, susu, dan air putih. Sebuah hidangan makan siang yang tidak ‘biasa’ bagi mereka.

Para bocah itu langsung menyantap makanan di kotak berwarna cokelat dengan lahap. Padahal biasanya, sewaktu jam rehat kebanyakan hanya mengonsumsi jajanan sekolah yang sama sekali jauh dengan apa yang dimakannya hari ini. Siswa-siswi SDN 1 Langkai, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, begitu menikmati makan siang tersebut. Setelah habis, mereka mengupas pisang dan meminum susu sebagai penutup hidangan.

“Enak! Senang dapat makan gratis,” jawab salah satu siswa saat ditanya Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, bagaimana makanannya.

Kehadiran Wapres Gibran di sana untuk meninjau program uji coba Makan Bergizi Gratis (MBG). Gibran memang sering datang ke lokasi, lihat langsung dan mengawal implementasi program MBG gratis yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Gibran juga menyempatkan berkeliling ke setiap kelas, mulai dari kelas satu hingga kelas enam, sembari berinteraksi dengan para siswa dan guru. Tanya-tanya apa yang kurang, serta masukan dari program Makan Bergizi Gratis.

Perbesar

Pembiasaan Makan Bergizi Gratis di SD Negeri Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Senin, (09/9/2024).

Guru kelas III-B, Yulie Antika, menyampaikan siswa-siswinya merasa senang dengan adanya program MBG tersebut. Dan bersyukur program ini bisa ‘hadir’ di sekolahnya itu.

Mantan Wali Kota Solo itu langsung merespon. Ia berharap program Makan Bergizi Gratis dapat diperluas ke berbagai daerah lain di luar Pulau Jawa.

“Sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara merata,” tutur Gibran.

Beberapa program uji coba MBG memang terus dilakukan. Evaluasi juga berjalan. Dan yang terbaru di luar pulau Jawa, yakni SDN 1 Langkai, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin 4 November 2024.

Mengutip data Badan Gizi Nasional (BGN), program Makan Bergizi Gratis telah memasuki masa uji coba yang dilaksanakan lebih di 80 titik di seluruh Indonesia. Jumlah ini akan terus bertambah sampai nantinya program ini resmi dijalankan pemerintah mulai 2 Januari 2025.

Pada tahap awal, program ini akan menyasar sekitar 15 hingga 20 juta anak di seluruh Indonesia, sesuai dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari RAPBN 2025.

Prabowo Pertaruhkan Jabatan dan Tongkat Nabi Sulaiman

Perbesar

Presiden Prabowo. (Foto: Dok. Instagram @prabowo)

Program Makan Bergizi Gratis telah didengungkan sejak masa kampanye oleh Presiden Prabowo. Komitmen untuk mewujudkan program ini disampaikan langsung dalam rapat kabinet perdana.

Presiden Prabowo bahkan menyebut mempertaruhkan jabatannya untuk program, dengan target sebanyak lebih dari 80 juta penerima manfaat itu dapat terlaksana baik.

Prabowo juga menganalogikan kebutuhan waktu untuk mempersiapkan program makan bergizi gratis dengan istilah ‘tak punya tongkat Nabi Sulaiman’ saat membahas soal rencana tersebut.

“Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu 2 minggu atau 3 bulan, tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman,” ujar Prabowo dalam memimpin sidang kabinet paripurna perdana di Kantor Presiden Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024.

Menurut Prabowo, meski dihadapkan pada tantangan teknis dan logistik, dia tetap percaya kerja sama yang baik program ini bisa berhasil dalam jangka panjang.

“Saya haqqul yaqin saya pertaruhkan, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategic,” tegasnya.

Sebagai bentuk keseriusan, Prabowo telah membentuk Badan Gizi Nasional. Dia berharap Kepala Badan Gizi Nasional dan jajarannya yang sudah dibentuk bisa segera bekerja maksimal.

Meski begitu, Prabowo sadar program Makan Bergizi Gratis tidak bisa langsung berjalan sempurna, apalagi di tahap-tahap awal. Tetapi, semua itu bisa diusahakan jika dipersiapkan matang sejak jauh hari.

Lalu, seperti apa persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan bagaimana aturan pembagiannya?

Perbesar

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka turun ke lapangan pada hari ketiga. Ia mengecek program Makan Bergizi Gratis di SDN 03 Menteng Jakarta. (Dok Sekretariat Wapres)

Berdasarkan Pepres Nomor 83 Tahun 2024, Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional dari program MBG.

Dikutip dari laman Instagram Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, @pco.ri, pemberian Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak sekolah disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan, sehingga semua anak mendapatkan asupan bergizi saat bersekolah.

Ada empat target utama penerima program Makan Bergizi Gratis. Yaitu peserta didik atau pelajar dari PAUD hingga SMA (negeri dan swasta), dengan rincian; peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, serta pendidikan pesantren.

Kedua yakni balita atau anak usia di bawah lima tahun, ketiga adalah ibu hamil, dan terakhir ibu menyusui.

Adapun sasaran Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap selama lima tahun ke depan; pada 2025 sekitar 40 persen, tahun berikutnya sekitar 80 persen dan 2029 mencapai 100 persen.

Pada 2025, program ini menargetkan 5.000 satuan pelayanan. Lalu di 2027, satuan pelayanan ini diharapkan sudah menyentuh angka 30 ribu.

Pemberian MBG (1 kali sehari) untuk anak sekolah disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan. Anak PAUD-Kelas 2 SD mendapat jatah duluan pada pukul 8 pagi, lalu kelas 3-6 SD dibagikan pukul 9.30 pagi, dan SMP-SMA dibagikan pukul 12 siang.

Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional, Ikeu Tanziha mengatakan nantinya program tersebut kemungkinan diprioritaskan untuk daerah yang memiliki angka stuntingnya tinggi. Meski begitu sampai saat ini masih menunggu kesiapan dari unit pelayanan.

Sekolah-sekolah yang ada di kabupaten daerah kemungkinan diprioritaskan, dibandingkan sekolah yang ada di kota-kota.

“Jadi unit pelayanan yang menentukan nanti di mana titik untuk intervensi. Sehingga dana-dana tersebut memang kita upayakan pada sekolah-sekolah yang relatif pada daerah kabupaten-kabupaten,” tuturnya dalam media briefing Makan Bergizi Gratis, dikutip dari YouTube FMB9ID.

Badan Gizi Nasional juga akan mengintegrasikan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk UMKM dan sektor swasta, dalam penyediaan bahan makanan bergizi lokal.

“Keterlibatan UMKM lokal sangat penting agar dana yang dialokasikan juga berdampak positif bagi ekonomi daerah. Kami ingin memastikan bahan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Perbesar

Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang dijanjikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Untuk menu makanan, nantinya juga disesuaikan wilayah masing-masing. Misalnya, daerah Padang dengan preferensi menu makanan Padang, hingga daerah Sunda dengan preferensi menu makanan Sunda.

Hal ini bertujuan agar makanan yang dikonsumsi tak ada yang dibuang alias dihabiskan oleh anak-anak tersebut. Tak hanya itu, menu makanan ini juga nanti disesuaikan dengan kondisi anak tersebut.

“Siapa yang membuat menu? Itu tenaga gizi yang ada di situ. Kemudian mereka juga bekerja sama dengan kader, puskesmas, dalam rangka untuk melihat preferensi anak,” imbuhnya.

BGN juga menggandeng Kodim di berbagai wilayah untuk mendukung efektivitas pelaksanaan. Kodim memiliki peran strategis dalam membantu penyaluran ke wilayah-wilayah sulit jangkauan, terutama di daerah-daerah terpencil dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Di samping anak sekolah, target penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan pendekatan dapur umum yang mampu melayani 2.500 hingga 3.000 anak per unit layanan.

Nantinuya keberhasilan program akan dievaluasi secara berkala, termasuk melalui indikator kesehatan, seperti tinggi badan dan berat badan anak, yang diukur oleh tenaga gizi di setiap unit pelayanan.

Evaluasi ini nantinya akan melibatkan beberapa instansi, termasuk Puskesmas dan sekolah, dengan dukungan pengawasan dari BPOM untuk memastikan standar keamanan pangan terjaga.

Sumbang Rp4.510 Triliun ke PDB

Perbesar

Siswa-siswi SDN 05 dan 07 Cipinang Melayu Kecamatan Makasar, Jakarta terlihat antusias mengikuti rangkaian uji coba atau simulasi program makan siang gratis. (merdeka.com/Imam Buhori)

Dalam sebuah diskusi virtual belum lama ini, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memberikan sumbangan ke produk domestik bruto (PDB) 2025 sampai Rp4.510 triliun atau setara 34,2 persen dari PDB nasional.

Menurut Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, sumbangan tersebut berasal dari efek pengganda (multiplier effect) yang bisa ditimbulkan dari program yang anggarannya digolongkan ke dalam belanja pendidikan tersebut.

Adapun berdasar studi Indef, untuk setiap peningkatan Rp1 triliun pada belanja pendidikan, akan mendorong peningkatan nilai PDB hingga Rp63,52 triliun. Sementara, setiap Rp1.000 yang dikeluarkan pemerintah untuk MBG, dapat memberi manfaat hingga Rp63.500 terhadap perekonomian nasional.

“Pada tahun 2025, dengan sasaran sekitar 19,47 juta orang dengan estimasi biaya sekitar Rp71 triliun, maka estimasi daya dorongnya terhadap PDB itu sekitar Rp4.150 triliun,” kata Esther.

Kemudian pada 2026, dengan sasaran penerima sebanyak 30,46 juta orang dan alokasi biaya sebesar Rp109,7 triliun, potensi peningkatan PDB yang bisa didapatkan sekitar Rp6.967,2 triliun.

Dan pada 2027, dengan sasaran penerima sebanyak 41,45 juta orang dengan estimasi biaya Rp149,2, dorongan yang bisa ditimbulkan terhadap PDB sekitar Rp9.479,4 triliun.

Selanjutnya, pada 2028, dengan jumlah penerima yang melonjak cukup signifikan, yakni mencapai 62,18 juta orang dan dengan alokasi biaya Rp223,8 triliun, MBG dapat memberikan sumbangan hingga Rp14.219,1 triliun ke PDB.

Pada tahun terakhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, jika sasaran penerima program dinaikkan menjadi 82,9 juta orang dan dengan biaya Rp298,4 triliun, sumbangan ke PDB berpotensi melonjak hingga Rp18.958,8 triliun.

Jadi Priotitas Kementerian Komdigi

Perbesar

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (1/11/2024). (Foto: Liputan6.com/Lizsa Egeham).

Presiden RI Prabowo Subianto telah meminta semua menteri mendukung jalannya program makan bergizi gratis. Bahkan, ia mempersilakan para menterinya mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih jika tak setuju dengan program tersebut.

Semuanya kementerian langsung sat set. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengungkapkan, jika kampanye makan bergizi gratis menjadi program prioritas jangka pendek kementerian yang ia pimpin.

“Yang juga menjadi prioritas dalam jangka pendek adalah bagaimana Kemkomdigi dapat mendukung program prioritas pemerintah, di antaranya makan Bergizi Gratis melalui kampanye program secara masif,” kata Meutya.

Ia menilai, jika kampanye program makan bergizi gratis sangat penting. Terlebih kampanye itu bisa melibatkan dan menambah pengetahuan masyarakat terhadap makan bergizi gratis.

“Dan ini kita anggap penting sebagai pelibatan masyarakat, pengetahuan masyarakat, agar masyarakat juga dapat mendukung dan terlibat aktif dalam program pemerintah khususnya makan bergizi gratis,” ujarnya.

Merujuk hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia, mayoritas publik mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia pada 10-15 Oktober 2024, lima hari sebelum Prabowo dan Gibran dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

Dalam survei nasional ini, masyarakat memberikan dukungan tinggi terhadap program makan bergizi gratis yang mencapai 77,6% dan turut mendapatkan tingkat awareness yang tinggi.

Lebih lanjut, sebanyak 65,5% responden percaya program tersebut akan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan 66,1% merasa yakin program itu dapat membantu mengatasi masalah gizi buruk di Indonesia.

(*)

11/11/2024 15:20
Upaya UMKM Kepri menembus pasar ekspor

Tanjungpinang (ANTARA) – Perlahan tapi pasti, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk dapat menembus pasar ekspor mulai menunjukkan hasil yang positif.

Berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura yang berjarak sekitar satu sampai dua jam perjalanan menggunakan kapal laut, membuat produk-produk UMKM dari Kepri sangat berpeluang untuk diekspor ke negara tetangga.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diskop dan UKM) Kepri Riky Rionaldi mengakui bahwa ekspor produk UMKM di daerah Kepri dalam beberapa waktu terakhir mulai aktif kembali setelah sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.

Meskipun ekspor yang dilakukan masih secara kolektif, satu kontainer beramai-ramai dan secara kuantitas pun relatif kecil, tapi hal ini bisa menjadi motivasi yang bagus bagi pelaku UMKM lainnya dalam menjajal pasar ekspor.

UMKM berorientasi ekspor di Kepri dominan berkedudukan di Kota Batam. Dari 100-an pelaku UMKM berpotensi ekspor yang masuk dalam database Diskop dan UKM Kepri, terdapat sekitar 30 sampai 40 UMKM yang telah mengekspor produk-produk mereka ke luar negeri, di antaranya ke negeri jiran Malaysia.

Produk yang diekspor meliputi makanan atau cemilan ringan dengan bahan baku nangka, pisang tanduk, dan rengginang. Selain itu, ada pula produk fashion seperti pakaian kurung khas Melayu yang dijahit pelaku UMKM di Kepri.

Ekspor itu mulai rutin dilakukan, ada yang satu bulan sekali atau dua bulan sekali dengan nilai ekspor produk yang mencapai ratusan juta rupiah per sekali ekspor.

Guna mendukung kegiatan ekspor produk UMKM, Diskop dan UMKM Kepri telah merangkul beberapa praktisi ekspor yang mayoritas warga keturunan Melayu di Malaysia. Mereka menjadi perantara ekspor produk UMKM dari Kepri ke negara tetangga tersebut.

Upaya itu dilakukan karena ekspor produk UMKM Kepri tidak bisa dilepas begitu saja. Mereka memerlukan kerja sama dengan praktisi atau perantara yang lebih memahami seluk-beluk pasar ekspor di Malaysia, seperti Johor Bahru, Kuala Lumpur serta Malaka.

Diskop dan UKM Kepri terus melakukan pendampingan guna memberikan literasi hukum dengan menyiapkan advokasi ketika melakukan perjanjian kerja sama tersebut.

Go digital

Peran UMKM sebagai pilar ekonomi bangsa sangat penting. Pemerintah dan masyarakat perlu mengambil peran untuk membantu UMKM semakin tumbuh dan berkembang. UMKM terbukti mampu memberikan sumbangan besar terhadap produk domestik bruto sebesar 61,1 persen, penyerapan tenaga kerja 97,1 persen, dan ekspor 14,4 persen.

Anggota DPRD Kepri Wahyudin menilai banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendorong UMKM supaya terus berkembang, antara lain dengan membantu pelaku UMKM mengenal platform digital sebagai sarana promosi, pemasaran, dan manajemen mutu produk. Dengan bertransformasi ke dunia digital, produk-produk dan layanan UMKM lokal bisa lebih dikenal serta menjangkau pasar yang lebih luas termasuk diekspor.

Untuk memanfaatkan platform digital ini, mereka bisa disubsidi pemerintah dengan menyediakan aplikasi-aplikasi bisnis, termasuk menyediakan marketplace bagi UMKM lokal Kepri, mengingat salah satu kendala yang dihadapi dalam pengembangan UMKM di Kepri saat ini adalah akses pasar dan modal.

Produk UMKM Kepri masih perlu didorong untuk melakukan promosi digital di semua platform media sosial. Pelaku UMKM Kepri perlu dibantu dan dukungan berupa platform digital gratis, riset, pelatihan pemasaran, hingga marketplace. Perbankan nasional hingga korporasi besar dapat mendukung pengembangan usaha kecil menengah di Kepri melalui kemudahan akses permodalan dan pendampingan usaha melalui pelatihan dan pendampingan manajerial.

Kepri sebagai daerah maritim memiliki banyak produk UMKM dan berpotensi besar untuk dikembangkan. Beberapa produk UMKM andalan Kepri di antaranya fesyen, kriya, dan aneka makanan khas hasil laut. Produk-produk itu pun diyakini tak hanya bisa masuk pasar domestik, tapi juga pasar ekspor,, khususnya ke negara terdekat Singapura dan Malaysia. Pelaku UMKM Kepri untuk menuju “go digital” agar semakin berkembang pada masa-masa mendatang.

Stimulus UMKM

Sektor UMKM dikenal sebagai tulang punggung perekonomian di Indonesia. Lebih dari 99 persen unit usaha di tanah air merupakan pelaku usaha mikro. Pada tahun 2023, ada sekitar 66 juta pelaku UMKM di Indonesia, sementara di Kepri tercatat ada 146.638 ribu pelaku UMKM yang tersebar di tujuh kabupaten/kota setempat.

Adapun sebarannya, di Kota Batam 75.064 (51 persen), Kota Tanjungpinang 18.613 (13 persen), Kabupaten Bintan 11.783 (8 persen), Kabupaten Karimun 18.434 (13 persen), Kabupaten Natuna 8.454 (6 persen), Kabupaten Anambas 5.262 (4 persen) dan Kabupaten Lingga 9.028 (6 persen).

Jumlah pelaku UMKM di Kepri berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, setelah pandemi COVID-19. Pemerintah daerah terus bekerja keras mendorong UMKM naik kelas, sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan ekonomi daerah, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Ada banyak program dan fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap para pelaku UMKM guna mendorong pengembangan usahanya, baik dari segi permodalan, pemasaran hingga pembiayaan.

Plt Gubernur Kepri Marlin Agustina mengemukakan bahwa dari segi permodalan, Pemprov Kepri sejak tahun 2022 telah bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) guna penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dengan prosedur dan persyaratan yang mudah. Pelaku UMKM yang mengakses KUR di BRKS hanya membayar dana pinjaman pokok, sementara bunganya ditanggung pemprov melalui dana APBD.

Pada tahun 2024, total pinjaman yang dianggarkan pada APBD Kepri sebesar Rp1 miliar, dengan plafon pinjaman sekitar Rp40 juta untuk masing-masing pelaku UMKM.

Seiring tingginya antusias UMKM mengakses pinjaman modal usaha itu, Pemprov Kepri akhirnya kembali menambah anggaran sebesar Rp400 juta pada APBD Perubahan 2024. Dengan demikian, total anggaran pinjaman modal usaha tanpa bunga sepanjang tahun ini sebesar Rp1,4 miliar.

Selanjutnya, Pemprov Kepri juga memberi peluang pemasaran produk UMKM masuk platform ekosistem digital E-Katalog melalui pendaftaran produk dan mempromosikannya.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait pengadaan barang dan jasa, di mana pemerintah daerah wajib mengalokasikan 40 persen anggaran belanja barang dan jasa untuk produk dalam negeri.

Sebagai contoh, ketika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Dinas di Pemprov Kepri membutuhkan pengadaan konsumsi (makan dan minum) sesuai spesifikasi, mereka tinggal melihat produk UMKM yang tersedia di marketplace.

Selain itu, ada pula kebijakan menyangkut keringanan pajak bagi pelaku UMKM dengan omset di bawah Rp500 juta, tidak dikenakan bayar pajak atau bebas pajak.

Pemprov Kepri memastikan pembinaan terhadap UMKM terus dilakukan melalui program-program inovatif, seperti bantuan hibah sarana prasarana usaha serta berbagai pelatihan untuk mendorong pelaku UMKM semakin berdaya saing dan melek teknologi digital agar mereka mampu memperluas pasar, khususnya pasar ekspor.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2024

11/11/2024 13:54
Solopos Hari Ini : Butuh Aturan Lindungi Produsen Susu – Espos.id

Perbesar

ESPOS.ID – Koran Solopos edisi Senin (11/11/2024).

Esposin, SOLO—Harian Umum Solopos edisi hari ini, Senin (11/11/2024), mengangkat headline tentang terbatasnya penyerapan susu produksi lokal oleh industri pengolahan susu (IPS) memicu aksi buang susu oleh produsen susu di sejumlah daerah. Sejumlah pakar dan pihak pun melontarkan aneka saran untuk mengatasi masalah ini.

Diberitakan Solopos hari ini, pakar peternakan Universitas Diponegoro (Undip), Dian Wahyu Harjanti, menyebut pemerintah perlu menetapkan regulasi terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk meningkatkan penyerapan susu lokal oleh IPS. Dian Wahyu Harjanti yang juga Direktur Inovasi dan Kerja Sama Industri Undip, menyarankan agar pemerintah segera mengevaluasi dan memperbaiki regulasi kuota susu yang diterapkan di beberapa pabrik pengolahan susu.

Promosi
Pulihkan Hutan Bekas Tambang, Kelompok Tani Selamatkan Lingkungan Bersama BRI

Ia menilai bahwa regulasi TKDN perlu diperkuat agar industri pengolahan susu wajib menyerap lebih banyak susu lokal untuk produk susu cair, terutama di daerah-daerah penghasil susu seperti Boyolali, yang terkenal dengan peternakan sapi perahnya.

”Diperlukan regulasi yang lebih jelas tentang kuota susu lokal di industri pengolahan susu. Kami sangat prihatin dengan kondisi peternak yang susu hasil perahannya tidak terserap dengan baik,” ujar Dian melalui aplikasi perpesanan kepada Espos, Sabtu (9/11/2024).

Dian menambahkan jika masalah ini tidak segera ditangani, produk susu lokal akan terbuang sia-sia, bahkan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Hal ini terjadi akibat pembatasan kuota susu yang diterapkan oleh beberapa industri pengolahan susu.

Debat Pilgub Jateng, Bersaing Mengenal Rakyat

SEMARANG—Debat kedua para pasangan calon (paslon) peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2024 diwarnai aksi saling bersaing mengutip nama rakyat. Misalkan saja pasangan nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen, dalam pernyataan pembukanya mengutip sejumlah nama anggota masyarakat.

“Ketika saya ketemu Rozikin, orang Batang, dia menginginkan kehadiran pemerintah untuk mengatasi petani sejahtera. Kemudian saya ketemu Sukamto, nelayan di Kebumen. Dia menginginkan solar dan pemecah ombak,” ucap cagub Ahmad Luthfi.

”Yang membuat saya semakin yakin bahwa sebagai pemimpin kita harus sungguh-sungguh Ngopeni. Jadi ngopeni memerlukan keteladanan pemimpin. Saat ini saya memakai baju batik yang dibuat oleh Markonah asal Salatiga, sepatu saya buatan Demak. Ini adalah salah satu bentuk kami ngopeni UMKM,” kata Luthfi.

Defisit Rp309 Triliun APBN

JAKARTA—Kementerian Keuangan mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami defisit sebesar Rp309,2 triliun atau 1,37% terhadap produk domestik bruto (PDB) per Oktober.

“Defisit ini masih lebih kecil dari yang ditetapkan bersama DPR pada UU APBN, yakni sebesar 2,29%. Ini artinya, defisit Oktober lebih kecil dibandingkan UU,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2024 di Jakarta, Jumat (8/11/2024), seperti dilansir Antara.

Defisit muncul lantaran belanja negara lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara. Belanja negara tercatat Rp2.556,7 triliun atau 76,9% dari pagu, tumbuh 14,1% secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, pendapatan negara tercatat Rp2.247,5 triliun atau 80,2% dari target, tumbuh 0,3% yoy. Secara terperinci, realisasi belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat (BPP) senilai Rp1.834,5 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp722,2 triliun.

Profesor Kehormatan Sebaiknya Ditiadakan

SOLO – Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum mengkritik pemberian gelar guru besar kehormatan atau profesor kehormatan yang diberikan secara cuma-cuma kepada bukan akademikus.

Suara yang mengemuka di Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum adalah tuntutan menghapus atau meniadakan gelar profesor kehormatan atau guru besar kehormatan.

Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo, mengatakan akhir-akhir ini banyak gelar profesor kehormatan yang diberikan cuma-cuma, terutama kepada para pejabat negara atau politikus yang jelas bukan akademikus.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Senin (11/11/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.espos.id. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Espos.id yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Espos.id tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

11/11/2024 08:28