Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Memperkuat industri, mempercepat Indonesia jadi negara maju

    Memperkuat industri, mempercepat Indonesia jadi negara maju

    Pekerja menyelesaikan perakitan mobil di Sunter, Jakarta, Selasa (6/6/2023). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

    Memperkuat industri, mempercepat Indonesia jadi negara maju
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 01 Desember 2024 – 09:01 WIB

    Elshinta.com – Sektor industri memiliki peranan yang sangat penting bagi kemajuan Indonesia karena sektor ini sudah menjadi salah satu tulang punggung ekonomi dalam satu dekade terakhir. Sektor ini juga turut serta menjadi penyelamat pada masa-masa krisis seperti pada pandemi COVID-19.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan kontribusi sektor industri Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional terlihat stabil dibandingkan negara-negara lain, dengan rata-rata kontribusi 18–21 persen dalam kurun satu dekade, sedangkan negara lain, seperti India, Italia, Jepang, Thailand, Vietnam, dan Brasil terlihat lebih fluktuatif.

    Dari sisi investasi, sektor industri sudah memberikan sumbangsih yang tinggi terhadap keberlanjutan ekosistem investasi nasional. Hal ini dapat dilihat melalui adanya peningkatan minat investor yang masuk pada 2014–2016 yang secara beruntun menanamkan modalnya sebesar Rp186,79 triliun, Rp232,02 triliun, lalu Rp322,92 triliun.

    Sementara pada 3 tahun selanjutnya (2017–2019) kontribusi investasi industri pengolahan nonmigas (IPNM/manufaktur) mengalami penurunan, yaitu sebesar Rp268,85 triliun, Rp218,12 triliun, dan Rp213,44 triliun.

    Meski demikian situasi penurunan kontribusi investasi IPNM 2017–2019, telah memperoleh respons yang tepat dan progresif dari Pemerintah melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang salah satu tujuan utamanya adalah penciptaan kemudahan dan penyederhanaan berusaha, sehingga membuat minat investasi sektor IPNM meningkat secara pesat.

    Rezim UU Cipta Kerja berhasil mendongkrak peningkatan nilai investasi IPNM. Per tahun 2020, investasi sektor manufaktur kembali naik menjadi Rp259,28 triliun dan pada tahun 2023 tercatat melesat menjadi Rp565,25 triliun.

    Dengan nilai investasi tahun 2023 tersebut, IPNM telah memberikan kontribusi nilai investasi nasional yang cukup signifikan, yaitu terhitung sebesar 39,84 persen dari total nilai investasi nasional seluruh sektor ekonomi.

    Berkat besarnya kontribusi sektor manufaktur terhadap ekosistem investasi di Tanah Air, hal ini secara langsung membuat industri menjadi sumber pembuka lapangan pekerjaan yang masif.

    Tercatat IPNM memberikan kontribusi terhadap serapan tenaga kerja nasional sebesar 13,8 persen pada tahun 2023. Selain itu tercatat adanya peningkatan lapangan pekerjaan dalam kurun waktu 10 tahun dengan penambahan mencapai 3 juta lapangan kerja.

    Pada tahun 2020, serapan tenaga kerja sektor IPNM sempat turun ke angka 17,43 juta orang. Namun permasalahan ini sudah dipulihkan, di mana pada tahun 2023 total tenaga kerja sektor manufaktur tercatat mencapai 19,29 juta orang.

    Adapun dari sisi kontribusi terhadap nilai ekspor nasional, IPNM tercatat memiliki nilai yang relatif stabil dari tahun 2014 hingga tahun 2020, yaitu di kisaran angka sebesar 121 miliar dolar AS.

    Selanjutnya, pada tahun 2021 kontribusi ekspor IPNM menunjukkan kenaikan signifikan pada angka 176,73 miliar dolar AS, dan terus mengalami kenaikan hingga angka 205,69 miliar dolar AS pada tahun 2022.

    Tingginya capaian kontribusi ekspor 2021–2021 tersebut, merupakan efektivitas kebijakan Izin Operasional Mobilitas dan Kegiatan Industri (IOMKI) dari Kementerian Perindustrian yang mengantarkan manufaktur Indonesia berhasil memanfaatkan ceruk pasar ekspor.

    Pada tahun 2023, seiring dengan mulai berjalannya aktivitas produktif industri di banyak negara pascapandemi, kontribusi ekspor IPNM tetap berada di level tinggi yakni mencapai 186,59 miliar dolar AS.

    Dengan nilai ekspor pada tahun tersebut, IPNM telah memberikan kontribusi ekspor tertinggi dibanding sektor ekonomi lainnya, yaitu sampai dengan 72,24 persen dari total nilai investasi nasional.

    Besarnya kontribusi dari sisi investasi, serapan tenaga kerja, dan ekspor dari sektor manufaktur ini memperkuat posisi industri Indonesia di mata internasional.

    Berdasarkan data Bank Dunia (World Bank), Indonesia berada di posisi ke-12 “Top Manufacturing Countries by Value Added” dunia pada tahun 2023, dengan perolehan nilai tambah perekonomian dari sektor manufaktur (manufacturing value added/MVA) mencapai 255 miliar dolar AS.

    Angka ini meningkat sebanyak 14 miliar dolar AS atau 5,83 persen dibandingkan nilai MVA sebelumnya pada tahun 2022 yang tercatat 241 miliar dolar AS.

    Implikasinya, hal ini menaikkan peringkat Indonesia dari peringkat ke-13 dunia pada tahun 2022 menjadi peringkat ke-12 pada tahun 2023 yang berada persis di bawah negara maju seperti China, Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan Inggris.

    Di Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi pertama, serta berada jauh di atas Thailand yang peringkat kedua dengan nilai 128 miliar dolar AS, dan Vietnam yang merupakan peringkat ketiga dengan nilai 102 miliar dolar AS.

    Capaian itu mengartikan struktur manufaktur yang dimiliki Indonesia lebih dalam dan tersebar merata sehingga memiliki nilai tambah (value  added) yang jauh lebih besar daripada Thailand dan Vietnam yang nilai MVA-nya hanya setengah dari nilai MVA Indonesia.
    Kebijakan proindustri

    Untuk menjaga kontribusi sektor manufaktur terhadap pemajuan ekonomi Indonesia, diperlukan kebijakan dan regulasi yang memprioritaskan industri. Hal inilah yang menjadi kerangka utama Kementerian Perindustrian dalam menyiapkan setiap beleid yang hendak dibuat.

    Setidaknya ada tujuh kebijakan yang diterapkan dan satu kebijakan yang didorong Kemenperin untuk memberikan dampak besar terhadap pemajuan industri.

    Kebijakan tersebut meliputi penguatan sumber daya manusia (SDM) industri melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi, kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT), skema Making Indonesia 4.0, restrukturisasi mesin/peralatan industri, penguatan wirausaha baru industri kecil menengah (IKM), dekarbonisasi dan industri hijau, kebijakan hilirisasi, serta mendorong untuk memindahkan jalur masuk produk impor (entry point) ke pelabuhan yang berada di timur Indonesia.

    Untuk kebijakan sekolah vokasi, Kemenperin memiliki sembilan SMK/SMAK, 11 politeknik, dan dua akademi komunitas yang siap mencetak SDM industri unggul. Hal ini karena di satuan pendidikan tersebut mengedepankan skema keterhubungan (link and match) yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri dalam negeri.

    Kebijakan HGBT merupakan program subsidi gas murah bagi industri dengan menetapkan harga 6 dolar AS per million british thermal unit (MMBTU) yang pada saat ini dialokasikan kepada tujuh subsektor industri pengolahan, yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

    Kebijakan HGBT memiliki manfaat yang besar bagi pemajuan ekonomi Indonesia, itu karena dari portofolio penerima HGBT di tahun 2023, tercatat ada sebanyak 321 perusahaan dengan alokasi gas industri sebesar 1222,03 billion british thermal unit per day (BBTUD), sedangkan alokasi untuk kelistrikan sebesar 1231,22 BBTUD.

    Apabila dikonversikan ke dalam rupiah, modal yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan program HGBT untuk tujuh subsektor industri menelan biaya sebesar Rp51,04 triliun.

    Namun, nilai tambah bagi perekonomian yang dihasilkan dari program itu mencapai Rp157,20 triliun atau meningkat hampir tiga kali lipat dari modal awal yang digelontorkan. Oleh karena itu, Kemenperin saat ini tengah memperjuangkan untuk memperluas cakupan HGBT ke seluruh subsektor industri.

    Selanjutnya peta jalan Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk menggabungkan teknologi digital dan fisik untuk menciptakan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, dan terhubung. Hal ini demi mendorong produktivitas pelaku industri dalam negeri sehingga memberikan kontribusi lebih besar terhadap pemajuan ekonomi nasional.

    Untuk program restrukturisasi mesin/peralatan industri, kebijakan ini memberikan bantuan pembiayaan berupa penggantian dana (reimburse) bagi pelaku industri yang mengajukan untuk melakukan pembaruan terhadap mesin produksinya.

    Pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT), program ini berdampak terhadap peningkatan kapasitas produksi 21,75 persen, efisiensi energi 11,86 persen, dan penjualan 6,65 persen. Sementara pada industri pengolahan kayu, program ini dimulai pada tahun 2022 dan telah berdampak positif pada efisiensi perusahaan hingga 10-30 persen, mutu produk 10-30 persen, dan produktivitas perusahaan hingga 20-30 persen.

    Adapun kebijakan penguatan wirausaha baru IKM, memiliki tujuan memunculkan wirausaha baru yang mendapatkan legalitas izin berusaha. IKM yang dilatih sampai tahun 2024 sebanyak 167.784 IKM, dan yang mendapatkan legalitas izin berusaha sebanyak 64.490 IKM.

    Lebih lanjut, kebijakan dekarbonisasi dan industri hijau yakni untuk memperkuat daya saing sektor industri, mengingat saat ini pasar global sudah banyak yang menginginkan produk hasil industri rendah emisi.

    Adapun sejak diterbitkannya Permenperin 26/2018 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Semen Portland, dampak pada sektor industri semen telah berhasil meningkatkan reduksi emisi gas rumah kaca (GRK) energi, yang mana pada tahun 2022 mencapai 3,89 juta ton CO2, serta mengurangi intensitas emisi energi yang digunakan dalam proses produksi.

    Ihwal beleid hilirisasi, kebijakan ini membawa manfaat besar untuk industri logam dan kelapa sawit. Ekspor industri logam dari tahun 2014 bergerak ke arah yang positif atau mengalami peningkatan. Ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan peningkatan sebanyak empat kali lipat dibanding tahun 2014.

    Jumlah smelter nikel standalone binaan Kemenperin yang telah beroperasi sebanyak 55 smelter, dengan total kapasitas produksi sebesar 26,98 juta ton/tahun.

    Hilirisasi produk nikel juga terbukti berkontribusi positif, yang dapat dilihat melalui perbandingan nilai ekspor pada tahun 2014 yakni 1,06 miliar dolar AS, dengan nilai ekspor tahun 2023 yang mencapai 6,82 miliar dolar AS. Artinya hilirisasi membawa peningkatan kontribusi hingga enam kali lipat.

    Untuk hilirisasi kelapa sawit, kebijakan ini membawa manfaat yang besar. Hal ini dapat dilihat melalui ekspor industri makanan dari tahun 2014 cenderung bergerak sedikit fluktuatif, namun mulai tahun 2020 bergerak meningkat hingga tahun 2022 mencapai titik puncaknya yaitu 48,46 miliar dolar AS atau meningkat sebanyak dua kali lipat dibandingkan tahun 2014.

    Begitu juga dengan kondisi investasi industri makanan dari tahun 2014 bergerak fluktuatif, dan meningkat sampai tahun 2022 hampir dua kali lipat.

    Ragam jenis produk hilir dari kelapa sawit juga tercatat terus mengalami peningkatan, pada tahun 2011 sebanyak 48 jenis, tahun 2023 meningkat menjadi 193 jenis.

    Untuk memaksimalkan peran industri manufaktur terhadap pemajuan ekonomi, perlu adanya sinergi bersama antarkementerian/lembaga untuk membuat kebijakan dan regulasi yang pro terhadap industri dalam negeri.

    Hal ini agar Misi Astacita dari Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang menginginkan Indonesia menjadi negara maju bisa terwujud.

    Sumber : Antara

  • Alternatif PPN 12%: Pajak Orang Kaya hingga Tarif Cukai Rokok Naik

    Alternatif PPN 12%: Pajak Orang Kaya hingga Tarif Cukai Rokok Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Di tengah kondisi pelemahanan daya beli masyarakat, banyak pihak yang mendorong pemerintah mencari alternatif kebijakan lain.

    Belakangan para ekonom, pengusaha, hingga masyarakat awam ramai-ramai menyatakan keresahan terkait rencana kenaikan PPN pada tahun depan. Kenaikan PPN yang akan meningkat harga barang/jasa ditakutkan malah membuat daya beli masyarakat semakin menurun.

    Konsumsi rumah tangga sendiri merupakan komponen utama penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga mendistribusikan 53,08% dari produk domestik bruto (PDB) pada Kuartal III/2024.

    Artinya, jika daya beli masyarakat menurun maka kondisi perekonomian secara keseluruhan juga akan terganggu. Oleh sebab itu, banyak yang meminta pemerintah menunda wacana kenaikan tarif PPN menjadi 12%—setidaknya sampai daya beli masyarakat kembali meningkat.

    Di samping itu, tidak dimungkiri bahwa pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto perlu menggenjot penerimaan negara untuk membiayai berbagai program-program unggulan.

    Sejumlah alternatif kebijakan di luar PPN 12% pun bermunculan dari berbagai pihak. Diyakini, berbagai alternatif tersebut dapat menggenjot penerimaan negara tanpa membebani kelas menengah-bawah.

    Pajak Orang Super Kaya

    Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Fadhil Hasan menyarankan pemerintah memajaki kelompok masyarakat tertentu, ketimbang penerapan kenaikan tarif PPN yang berdampak ke perekonomian secara keseluruhan.

    Dalam konteks saat ini, kelompok masyarakat paling cocok dipajaki tanpa berdampak luas ke perekonomian adalah orang-orang super kaya.

    “Yang super rich [super kaya] itu, itu harus ditingkatkan [pajaknya] karena ada masalah keadilan juga di sini. Juga kalau misalnya kalau super rich ini ditingkatkan pajaknya, itu tidak akan memberikan dampak [negatif] ke perekonomian secara keseluruhan,” katanya dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2025 di Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).

    Sementara dalam studi bertajuk Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024: Pesawat Jet untuk Si Kata, Sepeda untuk Si Miskin, Center of Economic and Law Studies (Celios) sempat mengungkapkan penerimaan negara bisa meningkatkan tajam apabila pemerintah serius memajaki para orang super kaya di Indonesia.

    Perhitungan Celios, jika pemerintah mengenakan pajak 2% saja terhadap akumulasi kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia yang mencapai US$251,73 miliar atau Rp4.078 triliun maka negara akan menerima Rp81,6 triliun dalam setahun.

    Selain itu, Fadhil Hasan juga menyarankan penerapan pajak anomali keuntungan komoditas (windfall profit tax). Secara sederhana, Fadhil mengibaratkan windfall profit tax sebagai pajak ‘rezeki nomplok’.

    Dia menjelaskan windfall profit tax sebagai pajak yang dikenakan kepada industri yang mendapat keuntungan yang berlebih tanpa mereka melakukan usaha-usaha tertentu.

    Contohnya, ketika secara mendadak harga komoditas minyak bumi atau baru bara meningkatkan karena gejolak geopolitik. Otomatis, sambungnya, profit industri dalam negerinya yang terkait sektor minyak atau batu bara akan meningkat.

  • Banjir Tekstil Ilegal dari China, DPR Sentil Bea Cukai: Cuma Tajam ke Masyarakat Sendiri

    Banjir Tekstil Ilegal dari China, DPR Sentil Bea Cukai: Cuma Tajam ke Masyarakat Sendiri

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengkritisi kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan usai adanya dugaan masuknya puluhan ribu kontainer tekstil ilegal dari China.

    Cucun menilai banjir produk impor merupakan penyebab hancurnya industri tekstil Tanah Air, seperti yang terlihat jelas dari kasus pailitnya raksasa PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex yang beberapa waktu lalu.

    Dia pun mengutip temuan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), yang menyatakan dalam lima tahun terakhir terdapat 72.250 kontainer impor TPT ilegal dari China yang masuk ke Indonesia. Kerugian negara terhitung mencapai sekitar Rp46 triliun.

    Oleh sebab itu, Cucun mempertanyakan pengawasan Bea Cukai. Dia bingung padahal selama ini Bea Cukai tampak keras terhadap barang bawaan warga negara Indonesia yang baru tiba dari luar negeri.

    “Taringnya tajam ke masyarakat kita sendiri, tapi barang impor banjir masuk kok didiamkan saja?” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (30/11/2024).

    Tak hanya Bea Cukai, politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini juga menyentil kinerja Kementerian Perdagangan (Kemendag). Menurutnya, Kemendag seakan abai atas maraknya barang impor ilegal yang menjadi katalisator maraknya PHK massal belakangan ini di industri tekstil dan garmen.

    Cucun pun mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan, yang mana sudah ada hampir 60 ribu orang yang terkena PHK dari Januari—Oktober 2024. Provinsi yang paling banyak melakukan PHK yaitu di DKI Jakarta mencapai 14.501 orang.

    Dia khawatir akan semakin banyak industri tekstil yang gulung tikar jika tak ada perbaikan pengawasan dan penegakan hukum dari praktik impor tekstil ilegal. Akibatnya, angka pengangguran semakin meningkat yang buat daya beli masyarakat semakin menurun.

    “Ini sangat bahaya dan bisa menghambat target pemerintah yang ingin mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%,” ucapnya.

    Oleh sebab itu, pimpinan DPR bidang koordinator kesejahteraan rakyat ini juga mendorong Pemerintah segera merevisi Permendag No. 8/2024 yang dianggap menjadi salah satu faktor pasar dalam negeri dibanjiri produk impor dengan harga murah sehingga menggerus para pelaku usaha nasional.

    Cucun mengingatkan, industri tekstil merupakan sektor padat karya yang menyerap hampir 4 juta tenaga kerja dan berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB).

  • Buka OPOP Expo 2024, Pj Gubernur Adhy: Produk Pesantren Jadi Unggulan Jatim

    Buka OPOP Expo 2024, Pj Gubernur Adhy: Produk Pesantren Jadi Unggulan Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono membuka gelaran One Pesantren One Product (OPOP) Expo 2024 yang diikuti oleh 35 booth produk pesantren di Royal Plaza Surabaya, Jumat (29/11/2024).

    Dalam sambutannya, Pj Gubernur Adhy menyampaikan bahwa produk-produk dari pesantren saat ini menjadi unggulan Provinsi Jawa Timur. Terbukti, produk seperti kopi hingga olahan daun kelor diekspor ke sejumlah negara.

    Produk-produk yang kini masuk dalam daftar ekspor unggulan Jatim tersebut antara lain minuman kopi kaleng besutan Koperasi Ponpes An Nur 2 Al Murtadlo Malang serta Daun kelor dari OPOP Sumenep. Kedua produk itu diekspor ke Jerman.

    “Inilah bukti bahwa kontribusi dari pesantren untuk ekonomi Jatim betul-betul signifikan termasuk membawa Jatim mendunia dengan cara ekspor produk unggulan,” ujar Adhy.

    Lebih lanjut, Adhy mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Jatim mencapai 4,91 persen. Angka tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di antara provinsi di pulau Jawa, dengan kontribusi 14,5 persen untuk Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan 25,14 persen untuk Pulau Jawa.

    “Pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi ini, salah satunya dari kontribusi pesantren. Jadi OPOP ikut berkontribusi dalam memperkuat ekonomi di Jawa Timur dan Indonesia,” katanya.

    Selain pertumbuhan ekonomi, hadirnya OPOP juga membantu pemerintah dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Jatim. Hal ini terlihat dari jumlah santri yang telah dibina untuk berwirausaha mencapai lebih dari 500 ribu orang dan telah terbentuk 1.210 pesantren preneur.

    Saat ini, lanjut Pj Gubernur Adhy, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jatim per Agustus 2024 berada di angka 4,19 persen atau 1,02 juta dan turun 0,69 persen poin dibandingkan TPT Agustus 2023 yaitu 4,88 persen atau 1,17 juta.

    Hal serupa juga terjadi pada kemiskinan ekstrem. Di mana terjadi penurunan yang signifikan selama 4 tahun terakhir atau turun dari 4,4 persen di tahun 2020 menjadi 0,66 persen per Maret 2024.

    “Ekosistem ekonomi yang terbangun di pesantren, sebagian besar mampu menekan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Jatim. Oleh karena itu OPOP dapat menjadi bagian penting dalam strategi exit dari kemiskinan dan pengangguran,” ucapnya.

    Di akhir, Adhy juga mengajak pondok pesantren untuk terus menggelorakan produk halal kepada masyarakat. Karena selain memberikan perlindungan kepada konsumen, juga bagian dari upaya menjangkau pasar yang lebih luas.

    “Dari hasil survei, penduduk muslim dunia di tahun 2050 akan mencapai 2,8 miliar. Negara-negara seperti Jepang, Taiwan sudah memulai diplomasi produk halal. Oleh karena itu kita harus pastikan agar semua produk OPOP harus bersertifikat halal,” tandasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Endy Alim Abdi Nusa menyampaikan, OPOP Expo tahun ini merupakan penyelenggaraan yang keenam kalinya. Kali ini akan dilaksanakan selama tiga hari, mulai tanggal 29 November – 1 Desember 2024.

    Dalam Expo hari ini, akan diisi dengan fashion show muslim dari Pondok Pesantren Al Hidayah Kabupaten Ngawi, serta penyerahan sertifikat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam bidang perancang pemasaran online serta penyerahan sertifikat zona kuliner halal aman sehat (khas).

    “Kami sengaja menyelenggarakan di Royal Plaza agar masyarakat umun dapat melihat dan mengenal produk-produk unggulan yang dibuat oleh pondok pesantren kita,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Menteri Rosan Apresiasi Investor Daily Round Table sebagai Sarana Diskusi Pemerintah dan Masyarakat

    Menteri Rosan Apresiasi Investor Daily Round Table sebagai Sarana Diskusi Pemerintah dan Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengapresiasi penyelenggaraan Investor Daily Round Table (IDRT) yang mengusung tema “Strategi Mendatangkan Investasi Berteknologi Tinggi”.

    IDRT digelar di Hotel Ritz Carlton, SCBD, Jakarta, pada Jumat (29/11/2024) pagi. Acara ini dipandu langsung oleh Executive Chairman B Universe Enggartiasto Lukita dan menghadirkan Rosan Roeslani sebagai narasumber.

    Rosan menilai, IDRT merupakan wadah untuk memberikan edukasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat.

    “Acara ini tentunya memberikan edukasi dan pemaparan kepada masyarakat secara keseluruhan. Sehingga engagement dengan pemerintah ini akan menjadi lebih baik, karena mereka juga lebih memahami dan mengerti, ‘oh ini rencana-rencana kita’,” ujar Rosan Roeslani seusai acara.

    Selain menjadi ruang bagi masyarakat, menurutnya, pemerintah juga mendapat masukan penting dari acara ini yang dapat meningkatkan kualitas program-program yang sedang atau akan dijalankan.

    “Kita juga bisa secara bersamaan menerima masukan, sehingga nanti program yang kita ingin jalankan menjadi lebih baik ke depannya,” kata Rosan.

    Sementara itu, Enggartiasto Lukita menyampaikan, investasi memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian, memberikan kontribusi hingga 28 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Namun, ia juga menyoroti tiga tantangan utama yang dihadapi Indonesia sebagai tujuan investasi. Pertama, terkait kepastian usaha dan perizinan. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Ketiga, daya beli masyarakat.

    “Indonesia adalah pasar bagi mereka (investor). Pasar kita nomor empat (terbesar) di dunia. Kalau daya beli masyarakat ini terus tergerus, apalagi dengan polemik yang belum ada keputusan mengenai PPN 12 persen diberlakukannya atau tidak. Kalau itu diberlakukan, maka akan semakin menurun, dan itu menjadi persoalan tersendiri,” kata Enggartiasto.

    Apabila ketiga tantangan ini tidak diatasi, Enggartiasto mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto akan sulit tercapai. Meski begitu, ia optimistis langkah-langkah pemerintah mampu mengatasi tantangan tersebut.

    “Saya meyakini dan kita semua meyakini dan percaya bahwa langkah-langkah ke depan yang akan diambil oleh Bapak Presiden Prabowo dan pemerintah akan bisa mengatasi ini semua. Di sinilah Investor Daily Round Table menghadirkan Bapak Rosan, menteri investasi, bisa memberikan gambaran yang memberikan harapan,” kata Enggartiasto.

  • Dilema Pajak Kelas Menengah, PTKP Turun atau PPN Naik jadi 12%?

    Dilema Pajak Kelas Menengah, PTKP Turun atau PPN Naik jadi 12%?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bersiap menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada Januari 2025, sementara rekomendasi OECD mendorong penurunan ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kebijakan yang membuat kelas menengah terjepit jika dilaksanakan karena keduanya menggerus daya beli kelas menengah?

    Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan sejumlah insentif untuk mendukung daya beli masyarakat kelas menengah. Insentif ini mencakup berbagai skema perpajakan hingga subsidi untuk berbagai sektor.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti dan otomotif. Program ini mencakup pembelian rumah tapak dengan harga hingga Rp5 miliar dan pembelian kendaraan listrik.

    “Apakah benar masyarakat yang golongan menengah ini tidak diberi insentif? Ada skema penguatan daya beli masyarakat, misalnya PPN DTP. Ini skema insentif kepada masyarakat dengan penghasilan menengah ke atas,” ujar Dwi melalui kanal YouTube Ditjen Pajak, Selasa (26/11/2024).

    Dia menambahkan, sektor properti dan otomotif diprioritaskan karena melibatkan tenaga kerja yang besar dan memiliki efek berganda terhadap industri lain, seperti bahan bangunan hingga perabotan rumah.

    Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi energi, termasuk subsidi listrik, LPG, hingga BBM. “Pertalite yang juga masih disubsidi oleh pemerintah. Yang punya motor pasti golongan menengah ke atas. Ini adalah belanja-belanja subsidi yang memang disiapkan,” tambahnya.

    Dalam kesempatan terpisah, terkait rencana kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% per 1 Januari 2025 menuai perhatian publik. Dwi Astuti menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan informasi terkait kebijakan ini sesuai amanat Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Perlu kami sampaikan bahwa selama ini pemerintah memulai strategi komunikasi dengan publikasi manfaat pajak,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (26/11/2024).

    Dia menambahkan bahwa manfaat kenaikan PPN akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi energi, hingga program pendidikan.

    Namun, Komisi Informasi Pusat mengkritik Kementerian Keuangan karena dinilai kurang transparan terkait tujuan spesifik kenaikan PPN. Komisioner Komisi Informasi Pusat Rospita Vici Paulyn menyatakan bahwa masyarakat membutuhkan penjelasan lebih rinci tentang alokasi tambahan penerimaan pajak untuk program tertentu. “Hal-hal seperti itu yang harus pemerintah sampaikan secara rinci sehingga masyarakat kemudian berpikir ulang,” kata Rospita dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Masukan dari OECD

    Sementara itu, laporan terbaru dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk menurunkan ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pajak Penghasilan (PPh). Saat ini, ambang batas PTKP di Indonesia ditetapkan sebesar Rp54 juta per tahun, yang menurut OECD, terlalu tinggi dibandingkan dengan rata-rata internasional.

    “Akibatnya, kebanyakan kelas menengah yang sedang bertambah jumlahnya tidak kena pajak penghasilan,” tulis lembaga pemikir itu dalam OECD Economic Surveys: Indonesia November 2024. Laporan ini juga merekomendasikan penyesuaian tarif pajak bagi kelompok penghasilan lebih tinggi untuk meningkatkan penerimaan negara.

    PTKP adalah besaran penghasilan yang tidak diperhitungkan dalam pajak. Dengan menurunkan PTKP, maka OECD mendorong lebih banyak jumlah orang yang kena pajak. Langkah itu diyakini akan mendatangkan uang segar bagi pemerintah hingga Rp200 triliun. Sementara itu, pemerintah memilih menambah tarif PPh orang pribadi di 35% untuk lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar atau orang kaya. 

    Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono menilai bahwa pemerintah sebaiknya lebih memilih memaksimalkan pajak dari golongan berpenghasilan tinggi daripada menurunkan PTKP. “Keputusan pemerintah lebih rasional karena [memajaki orang kaya] dapat meningkatkan penerimaan pajak lebih signifikan dari penurunan PTKP,” katanya, Kamis (28/11/2024).

    Laporan OECD juga menyoroti perlunya reformasi administrasi pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Dalam laporan yang sama, OECD memperkirakan bahwa perbaikan administrasi pajak dapat menambah penerimaan hingga 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau sekitar Rp208,9 triliun berdasarkan PDB 2023.

    Direktorat Jenderal Pajak kini sedang mempersiapkan peluncuran Core Tax Administration System (CTAS) pada 2025, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem perpajakan melalui digitalisasi dan integrasi data.

    Pemerintah pun menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 untuk mendukung implementasi sistem ini, yang mencakup fitur pengisian otomatis data pajak. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara.

  • Utang Awal Pemerintahan Prabowo Capai Rp8.560,36 Triliun, Setara 38,66% PDB

    Utang Awal Pemerintahan Prabowo Capai Rp8.560,36 Triliun, Setara 38,66% PDB

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp8.560,36 triliun per 31 Oktober 2024 atau pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Jumlah tersebut setara 38,66% dari produk domestik bruto (PDB) dan naik Rp86,46 triliun dibandingkan posisi utang pemerintah pada bulan sebelumnya (Rp8.473,90 triliun). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengklaim pihaknya terus mengelola utang secara berkelanjutan.

    “Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” jelas Sri Mulyani dalam dokumen APBN KiTa November 2024, dikutip Kamis (28/11/2024).

    Bendahara negara merincikan komposisi utang pemerintah terdiri atas Rp7.550,70 triliun dari surat berharga negara (SBN) dan pinjaman Rp1.009,66 triliun.

    Lebih rinci lagi, utang SBN terdiri dari domestik sebesar Rp6.606,68 triliun dan valas senilai Rp944,02 triliun. Sementara itu, pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri senilai Rp42,25 triliun dan pinjaman luar negeri Rp967,41 triliun.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengungkapkan pemerintah telah merealisasikan pembiayaan utang senilai Rp438,1 triliun dari APBN sepanjang 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2024.

    Thomas menjelaskan pemerintah menargetkan Rp648,1 triliun untuk pembiayaan utang. Angka tersebut berasal dari SBN dikurangi pinjaman.

    “Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali,” kata Thomas dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

    Dia memerinci realisasi Rp438,1 triliun tersebut berasal untuk dua sumber utang yaitu SBN (neto) sebesar Rp394,9 triliun dan pinjaman (neto) sebanyak Rp43,2 triliun.

    Lebih lanjut, Thomas menjelaskan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terlihat pertumbuhan yang cukup tinggi. Hingga akhir Oktober 2023, realisasi pembiayaan utang hanya sebesar Rp202,3 triliun.

    Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu mengaku, langkah-langkah penarikan utang tersebut telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN 2024. 

    Penarikan utang untuk tahun anggaran 2024, sambungnya, mempertimbangkan outlook defisit APBN, likuiditas pemerintah serta mencermati dinamika pasar keuangan.

    “Dan tentunya pemenuhan target pembiayaan terus dijaga on track dengan cost of fund yang efisien dan risiko yang terkendali,” jelas Thomas.

  • Jurus Pelindo Pangkas Waktu Bongkar Muat untuk Tekan Biaya Logistik

    Jurus Pelindo Pangkas Waktu Bongkar Muat untuk Tekan Biaya Logistik

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menjelaskan  upayanya untuk menekan biaya logistik nasional yang saat ini dinilai masih tinggi yakni 14,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. 

    Group Head Transformation Pelindo Mona Yudika mengatakan dari angka tersebut pelabuhan berkontribusi sebesar 2% terhadap total biaya logistik nasional, di mana pelabuhan menjadi gerbang bagi sebagian besar kargo industri. 

    “Makanya kalau kita bicara terkait dengan port to door kemudian door to port itu sebenarnya peran pelabuhan itu ada di tengah-tengah. Namun, peran yang ada di tengah-tengah ini menjadi sangat kritikal kalau kita bicara terkait dengan end-to-end supply chain,” kata Mona dalam Bisnsi Indonesia Logistic Awards (BILA) 2024, Kamis (28/11/2024). 

    Dalam hal ini, dia menekankan upaya efisiensi bongkar muat yang dilakukan lebih cepat tanpa mengorbankan akurasi. Upaya tersebut diperkuat setelah penggabungan bisnis Pelindo pada Oktober 2021. 

    Lewat penggabungan tersebut, Pelindo memiliki aksesibilitas untuk melakukan standarisasi di seluruh pelabuhan. Untuk itu, fokus Pelindo pasca-penggabungan yaitu menurunkan port stay atau bongkar muat.

    “Port stay itu adalah waktu seberapa lama kapal itu sandar di pelabuhan otomatis semakin cepat barang atau kapal itu dilakukan bongkar muat di pelabuhan itu tentunya akan bisa memberikan kontribusi terhadap biaya logistik nasional,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, dalam 3 tahun terakhir, Pelindo melakukan standardisasi dan transformasi di wilayah otoritas dari sisi proses khususnya percepatan bongkat muat lewat metode planning and control. 

    “Kita berikan kepastian jadwal kapan kapal itu datang dan kapan kapal itu bisa keluar sehingga pelanggan bisa mendapatkan kepastian terkait dengan berdiri Pelindo,” tuturnya. 

    Dia menyontohkan efisiensi bongkar muat di Pelabuhan Sorong, Papua, di mana sebelumnya kegiatan bongkar muat dilakukan dalam waktu 3 hari, setelah transformasi diturunkan hingga 1 hari. 

    Dengan demikian, transformasi tersebut mendorong Pelindo mendapatkan keuntungan dengan adanya standarisasi ini yaitu terkait dengan efisiensi biaya. 

    “Kita bicara penurunan port stay itu tentunya pasti ada penurunan dari sisi biaya operasional tapi yang paling penting lagi adalah kita bisa memberikan dampak terhadap ekosistem karena tadi pelabuhan itu ada di tengah-tengah ada proses di sebelumnya ada proses di setelahnya,” pungkasnya. 

  • Diam-diam Utang Pemerintah Naik Jadi Rp 8.560,3 triliun hingga Oktober 2024

    Diam-diam Utang Pemerintah Naik Jadi Rp 8.560,3 triliun hingga Oktober 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah mencapai Rp 8.560,36 triliun per akhir Oktober 2024. Rasio utang per akhir Oktober 2024 yang tercatat 38,66% terhadap produk domestik bruto (PDB), tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

    “Pemerintah mengelolautang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” dikutip dari dokumen APBN Kita edisi November 2024 pada Kamis (28/11/2024).

    Pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal.

    Bila dilihat berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN yang mencapai Rp 7.550,7 triliun (88,21%) dan pinjaman sebesar Rp 1.009,66 triliun (11,679%). Komposisi SBN terbagi dalam SBN domestik sebesar Rp  6.606,68 triliun (77,18%) dan valuta asing (valas) sebesar Rp 944, 02  triliun (11,03%). 

    SBN domestik meliputi surat utang negara sebesar Rp 5.104,38 triliun dan surat berharga syariah negara senilai Rp 1.502, 30 triliun. SBN valas terbagi dalam surat utang negara sebesar Rp 912,61 triliun dan surat berharga syariah negara senilai Rp 31, 41 triliun. 

    Sementara itu, pinjaman sebesar Rp 1.009,66 triliun terbagi dalam pinjaman dalam negeri sebesar Rp 42,25 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 967, 41 triliun. Realisasi pinjaman luar negeri meliputi bilateral senilai Rp 263,33 triliun, multilateral senilai Rp 571, 47 triliun, dan bank komersial sebesar Rp 132, 61 triliun.

     

  • Program 3 Juta Rumah Cari Investor Asing, Pemerintah Tawarkan Apa? – Page 3

    Program 3 Juta Rumah Cari Investor Asing, Pemerintah Tawarkan Apa? – Page 3

    Ia meyakini, investasi dari ketiga negara tersebut bakal turut menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun secara masterplan, program 3 juta rumah Prabowo target membangun 1 juta hunian vertikal di perkotaan, dan 2 juta rumah tapak di pedesaan.

    “Jadi ada tiga penyandang dana. Bisa membiayai dan saya kira lain bisa membiayai program perumahan. So ini dana, ini kan inflow of investment untuk perumahan. This will stimulate the economy,” ungkap dia.

    Menurut perhitungannya, program 3 juta rumah mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional hingga 1,5 persen.

    “Dari perumahan kami sudah hitung bisa tambah 1,1 persen 1,2 persen, 1,5 persen. Perumahan merupakan 14 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) kita,” terang Hashim.

    Prospek kinerja sektor perumahan, lanjut dia, cukup besar dan potensial mengerek pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, Hashim optimistis pertumbuhan ekonomi bisa melebihi target 8 persen.

    “Sebenarnya Prabowo bilang 8 persen. Itu minimum. It’s minimal target. Kita mau 10 persen sebetulnya,” tegas Hashim.