Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Inflasi Korsel November 2024 Terkendali usai Bank Sentral Pangkas Suku Bunga

    Inflasi Korsel November 2024 Terkendali usai Bank Sentral Pangkas Suku Bunga

    Bisnis.com, JAKARTA – Laju inflasi konsumen Korea Selatan meningkat lebih rendah dari eskpektasi dan tetap di bawah target bank sentral selama tiga bulan yang mengindikasikan stabilitas harga di negara tersebut.

    Data dari Kantor Statistik Korea Selatan atau Statistics Korea pada Selasa (3/12/2024) mencatat, indeks harga konsumen (IHK) naik 1,5% secara year on year (yoy) pada November 2024, meningkat dari 1,3% pada bulan sebelumnya. Ekonom yang disurvei oleh Bloomberg telah memperkirakan laju pertumbuhan harga akan naik menjadi 1,7%.

    Sementara itu, inflasi yang tidak termasuk energi dan makanan naik 1,9% yoy pada November, yang menunjukkan tekanan inflasi yang mendasarinya sebagian besar masih terkendali meskipun sedikit meningkat dari 1,8% pada Oktober lalu.

    Indeks biaya hidup meningkat 1,6% dari tahun sebelumnya, meningkat dari 1,2% pada bulan sebelumnya. Indeks harga terpisah untuk makanan segar naik tipis 0,4% pada bulan November, dibandingkan dengan pertumbuhan 1,6% pada bulan Oktober. 

    Biaya utilitas yang terkait dengan listrik, gas, dan air naik 3%, mempertahankan kecepatan yang sama selama tiga bulan berturut-turut.

    Data terbaru ini muncul setelah bank sentral Korea Selatan, Bank of Korea (BOK), melakukan pemangkasan suku bunga dalam dua bulan terakhir, karena otoritas dengan cepat menyesuaikan fokus kebijakan untuk menjaga momentum ekonomi.

    Para pembuat kebijakan khawatir pertumbuhan ekonomi mungkin melambat setelah produk domestik bruto tumbuh kurang dari yang diharapkan pada kuartal ketiga. Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih bulan depan dapat menciptakan hambatan bagi ekonomi Korea Selatan yang bergantung pada perdagangan dalam bentuk tarif dan tindakan lainnya.

    “Dolar yang kuat sebagai akibat dari ketegangan perdagangan dapat memengaruhi mata uang Korea Selatan dan, selanjutnya, inflasi tahun depan,” kata ekonom KB Securities Gweon Heejin, dikutip dari Bloomberg. 

    Gweon memperkirakan BOK akan memangkas suku bunganya dua kali pada paruh pertama 2025 mendatang.

    BOK memperkirakan ekonomi akan melambat ke laju pertumbuhan 1,9% tahun depan dari 2,2% pada 2024, yang menunjukkan moderasi momentum ekspor. Pada rapat dewan minggu lalu, pejabat BOK juga memangkas prospek inflasi untuk tahun depan menjadi 1,9%, revisi 20 basis poin dari pandangan mereka di bulan Agustus.

    Para ekonom melihat belanja swasta yang lemah, reli ekspor yang melambat, dan risiko kredit yang masih ada dalam konstruksi sebagai faktor-faktor yang dapat memacu BOK untuk mempercepat kampanye pelonggarannya tahun depan. 

    Selain itu, pengaturan kebijakan bank sentral global seperti Federal Reserve dalam beberapa bulan mendatang juga akan memengaruhi keputusan BOK.

    Ekonom Bloomberg Economics Hyosung Kwon menuturkan inflasi yang terkendali akan membuka jalan bagi Bank of Korea untuk memangkas suku bunga lebih lanjut pada 2025 setelah melakukan pemangkasan suku bunga berturut-turut pada Oktober dan November. 

    “Perekonomian membutuhkan dukungan, dengan ekspor yang melambat dan permintaan domestik yang lemah,” ujarnya.

    Harga konsumen naik tajam setelah pemerintah mengeluarkan stimulus untuk menopang pertumbuhan selama pandemi Covid-19. Banyak bank sentral sekarang merasa cukup percaya diri untuk melonggarkan kebijakan restriktif mereka setelah kenaikan suku bunga membantu meredakan tekanan inflasi.

    Angka terbaru sebagian dipengaruhi oleh basis yang lebih rendah tahun lalu ketika pertumbuhan harga konsumen turun 50 basis poin menjadi 3,3% dari bulan sebelumnya. Pengurangan pemotongan pajak bahan bakar mungkin juga memengaruhi pembacaan pada bulan November.

  • Eropa Ketar-ketir dengan Ancaman Kenaikan Tarif Trump

    Eropa Ketar-ketir dengan Ancaman Kenaikan Tarif Trump

    Jakarta –

    Belakangan, jika pelaku usaha asal Jerman dan Cina bertemu, hanya satu topik yang mendominasi pembicaraan, yakni ancaman kenaikan tarif oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Senin (25/11) lalu, dia mengumumkan bakal mengenakan tarif hukuman tambahan sebesar sepuluh persen pada impor dari Cina pada hari pertamanya menjabat.

    Trump juga ingin mengenakan tarif impor yang tinggi sebesar 25 persen pada Kanada dan Meksiko, satu-satunya negara tetangga AS. Kedua negara dituduh tidak berbuat banyak untuk memberantas arus migran dan penyelundupan narkoba di perbatasan.

    Hukuman dagang terhadap Cina dijatuhkan atas derasnya impor obat-obatan seperti fentanil, yang bertanggung jawab atas krisis kesehatan berupa kecanduan di Amerika Serikat.

    Beijing mengkritik pengumuman tarif sepihak dan menyerukan kepada AS “untuk tidak menganggap remeh niat baik Cina” untuk bekerja sama, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Beijing. Pemerintah Tiongkok sudah melarang semua zat berbasis fentanil pada awal tahun 2019.

    Eropa ketar-ketir

    Uni Eropa sejauh ini belum disebutkan dalam pengumuman kenaikan tarif. Namun lingkaran politik dan bisnis di Eropa “pada dasarnya menunggu sampai UE dan Jerman muncul dalam daftar tersebut. Hal ini akan menimbulkan kerugian besar bagi kita,” kata Siegfried Russwurm, Presiden Federasi Industri Jerman, BDI.

    Selama kampanye pemilu, Trump mengancam akan mengenakan tarif hingga 20 persen terhadap impor dari Eropa. Tarif hingga 60 persen seharusnya berlaku untuk produk asal Cina. Bahkan jika UE terbebas dari kenaikan pajak impor oleh AS, lonjakan tarif terhadap Cina juga akan menjadi merugikan UE lantaran terikat dalam jejaring rantai suplai.

    “Jika hal ini benar-benar terjadi, hal ini tentu tidak hanya akan berdampak pada perusahaan Cina saja. Lingkarannya juga akan jauh lebih besar,” kata Michael Müller, kepala bank investasi terbesar Cina, China International Capital Corporation, CICC. Perusahaan lain yang berproduksi di Cina juga akan terkena dampak, misalnya perusahaan Jerman. “Dengan Trump, kita akan menghadapi lebih banyak masalah serupa.”

    Konsumsi dorong ekonomi

    Jerman pun mempunyai surplus perdagangan yang besar dengan Amerika, yang terutama bersumber dari ekspor kendaraan bermotor dan mesin.

    Jika tarif impor diberlakukan, harga di pasar domestik di AS akan naik secara signifikan, terlebih dengan industri dalam negeri yang tidak mampu mengisi kekurangan suplai dalam waktu singkat.

    Pada awal tahun 2018, Donald Trump memberlakukan tarif hukuman sebesar 25 persen pada baja dan aluminium dari Eropa, antara lain, pada masa kepresidenannya yang pertama. Dia berdalih, impor logam mengancam nasional karena memperlemah industri di dalam negeri. Tapi buntutnya, malah negara non-Eropa yang mengadu ke Organisasi Perdagangan Dunia. UE tidak ikut serta dalam gugatan tersebut dan memilih merundingkan sistem kuota dengan Washington pada tahun 2021.

    Eropa dan Cina mendekat?

    Kembalinya “manusia tarif” ke Gedung Putih pada Januari 2025 mendatang turut menyebar kekhawatiran ke seluruh Eropa. “Tidak ada pemenang dalam fragmentasi ekonomi global,” kata Sabine Mauderer, Wakil Presiden Bundesbank Jerman, pada Pekan Keuangan Euro China Day di Frankfurt pekan lalu.

    “Kita semua tahu bahwa proteksionisme biasanya menyebabkan penurunan pertumbuhan. Dan proteksionisme akan sangat merugikan ketika kita menghadapi tantangan serupa di Cina dan Jerman. Kita berdua perlu memperkuat perekonomian kita. Tingkat pertumbuhan di kedua negara lebih rendah dibandingkan sebelumnya. .”

    Akankah Jerman mendekat kepada Beijing demi menstimulasi perekonomian dan mengamankan lapangan kerja? Menteri Luar Negeri Federal Annalena Baerbock harus menunjukkan kemampuan negosiasinya ketika berkunjung ke Cina pada Senin dan Selasa.

    Beijing tidak ingin terlibat dalam persaingan dan menawarkan kerja sama obyektif kepada Berlin demi kepentingan bersama. Ibarat roda doa, Cina menegaskan kembali keinginannya untuk bekerja sama dengan Jerman dan Eropa dalam membangun tatanan dunia multilateral. Eropa tidak boleh membiarkan kebijakan perdagangannya didikte oleh Washington, demikian dikatakan di Beijing. Perusahaan Cina ingin memperluas aktivitasnya di Eropa karena pasar AS akhir-akhir ini semakin sulit bagi banyak industri karena peraturan yang ketat.

    Bagaimanapun, Beijing siap mendukung perekonomiannya sebaik mungkin, kata Jens Rübbert, kepala regional Asia-Pasifik di Landesbank Baden-Württemberg, LBBW, di Singapura. “Pemerintah Cina telah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang sangat besar. Masih harus dilihat apakah itu akan cukup untuk masa depan atau apakah Cina akan menunggu lebih lama lagi untuk melihat apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Presiden Trump.”

    Berbeda dengan Amerika Serikat, konsumsi domestik di Tiongkok hanya mempunyai peran kecil dalam pertumbuhan ekonomi. Produk domestik bruto didukung oleh investasi publik dan, yang terpenting, ekspor.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    (ita/ita)

  • PPN Naik Jadi 12% Dinilai Bikin Beban Hidup Rakyat Makin Berat

    PPN Naik Jadi 12% Dinilai Bikin Beban Hidup Rakyat Makin Berat

    Jakarta –

    Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bakal naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan itu merupakan amanah Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Namun, kebijakan itu dinilai akan membuat beban masyarakat semakin berat. Apalagi perekonomian Indonesia diproyeksi masih melambat dan daya beli masyarakat masih menurun.

    “Kondisi fiskal Indonesia 2024 sangat menantang dan berpotensi berlanjut di 2025-2026. Pada saat yang sama daya beli masyarakat menurun. Pertumbuhan melambat dan dunia usaha alami kesulitan,” kata Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, dalam keterangannya di Webinar Universitas Paramadina dan INDEF, Senin (2/12/2024).

    Sementara Ketua Prodi Manajemen Universitas Paramadina mengatakan kenaikan PPN 12% merupakan kabar buruk bagi gen Z dan milenial. Generasi tersebut disebut telah mengalami tekanan internal, untuk bisa mandiri secara ekonomi/finansial, dan tekanan sosial lainnya.

    “Tekanan eksternal berupa ketidakpastian ekonomi global dan persaingan kerja, tekanan sektor perbankan, dan kebijakan pemerintah,” terangnya.

    Saat ini, harga barang dan jasa juga telah naik karena beban pajak meningkat. Kondisi ini akan menyebabkan gen Z dan milenial menekan pengeluaran. Artinya tingkat konsumsi yang juga akan terkena dampaknya.

    “Kecenderungan ke depan gen z/milenial akan banyak menabung untuk biaya pendidikan, properti dan investasi. Dari sisi financial behaviour berkenaan kenaikan PPN 12% itu juga berpengaruh terhadap perilaku konsumsi dan pilihan-pilihan strategi keuangan gen Z/milenial ke depan,” lanjutnya.

    Kemudian, Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF M.Rizal Taufikurahman berpendapat pengaruh kenaikan PPN 12% terhadap perekonomian nasional akan menambah beban rakyat miskin.

    Selain itu juga akan mengurangi daya saing ekspor karena kenaikan overhead. Efek lainnya harga produk, barang dan jasa domestik juga akan naik, terutama yang berkaitan dengan pajak penghasilan.

    “Akibat lanjut, maka akan terjadi inflasi yang dari sisi konsumsi akan membuat daya beli semakin turun. Akan terjadi juga kenaikan tax avoidance. Pengaruh juga terjadi di sektor keuangan dan daya saing di sektor industri riil padat karya,” terangnya.

    Kenaikan PPN juga diperkirakan akan menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB). Pengeluaran lebih banyak akan dialami oleh kelas menengah yang sudah terjepit.

    Menurutnya, PDB diperkirakan akan turun 0,17%, hal itu disebabkan oleh konsumsi rumah tangga yang turun, dan penyerapan jumlah tenaga kerja yang turun.

    “Ekspor kita juga diperkirakan akan turun. Penurunan-penurunan itu yang meski diikuti oleh indeks harga konsumen/inflasi naik, indeks harga/biaya investasi juga akan ikut naik atau yang biasa disebut ICOR yang akan semakin tinggi,” pungkasnya.

    (ada/hns)

  • Luhut Bicara PNS Kemenkeu Bakal Diganti dengan Robot, Benarkah? – Page 3

    Luhut Bicara PNS Kemenkeu Bakal Diganti dengan Robot, Benarkah? – Page 3

    Di tengah pesatnya transformasi teknologi, Luhut tetap optimis bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dengan inflasi yang rendah dan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,68 persen, ia yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,3 persen ke depan.

    “Inflasi kita termasuk yang terendah di antara negara-negara G20, dan ini menjadi modal besar bagi stabilitas ekonomi Indonesia,” ujar Luhut.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi tahunan pada November 2024 sebesar 1,55 persen, didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menyumbang inflasi sebesar 1,68 persen.

    Namun, ia juga menyoroti tantangan pada posisi ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia yang masih tinggi di angka 6,8.

    Pentingnya Kepemimpinan Inklusif di Era Teknologi

    Luhut menekankan pentingnya kepemimpinan yang inklusif untuk menghadapi tantangan global dan disrupsi teknologi. Ia mendorong pemimpin di berbagai level pemerintahan untuk melibatkan tim secara aktif dalam mencapai tujuan bersama.

    “Saya tidak pernah mengklaim prestasi itu milik saya. Itu semua adalah hasil kerja tim. Dengan pendekatan ini, setiap anggota tim memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan yang diraih,” tambahnya.

  • PM Vietnam Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tembus 8% pada 2025

    PM Vietnam Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tembus 8% pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, mengatakan pemerintah akan mengupayakan pertumbuhan ekonomi sekitar 8% pada 2025, jauh lebih tinggi dari target parlemen. 

    Mengutip Bloomberg pada Senin (2/12/2024) Majelis Nasional Vietnam menetapkan target pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 6,5%-7% untuk 2025. Dalam pernyataan di situs web pemerintah, Chinh mengatakan pihaknya melihat 2025 sebagai tahun percepatan dan akan mengupayakan pertumbuhan sekitar 8%. 

    Dia menuturkan, pemerintah akan memprioritaskan peningkatan pertumbuhan ekonomi sambil mengendalikan inflasi dan memastikan defisit anggaran dan utang publik berada dalam batas yang wajar. 

    Chinh memperkirakan pertumbuhan PDB 2024 di atas 7%, lebih dari target resmi pemerintah sebesar 6,5%, dengan inflasi kurang dari 4%, menurut pernyataan itu.

    Pemerintah memperkirakan nilai total impor dan ekspor barang dan jasa akan mencapai US$807,7 miliar tahun ini, rekor tertinggi.

    Chinh menuturkan, 2025 akan menciptakan momentum untuk tingkat pertumbuhan dua digit pada periode 2026-2030. Dia menuturkan, Vietnam juga akan berusaha keras untuk menyelesaikan proyek infrastruktur besar, termasuk jalan tol sepanjang 3.000 kilometer dan penyelesaian dasar fase awal Bandara Internasional Long Thanh. 

    Pemerintah sebelumnya mengatakan akan secara drastis mendorong pertumbuhan 7% pada 2024 dan berjanji untuk mempercepat pencairan investasi publik, yang jauh di bawah target tahun ini.

    Dalam pernyataan terpisah yang dikeluarkan pemerintah Vietnam, pengeluaran untuk sepuluh bulan pertama 2024 hanya mencapai 52,29% dari investasi yang direncanakan tahun ini. 

    Chinh sebelumnya mengatakan hal ini disebabkan oleh kombinasi faktor, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, dan pejabat yang takut untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.

  • Hashim Ungkap Anggito Menteri Penerimaan Negara: Wamenkeu Sementara

    Hashim Ungkap Anggito Menteri Penerimaan Negara: Wamenkeu Sementara

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Hashim Djojohadikusumo mengungkap Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara yang dipimpin Anggito Abimanyu.

    “Jadi itu nanti ditangani oleh Pak Anggito Abimanyu sebagai Menteri Penerimaan Negara yang baru,” kata adik Prabowo itu dalam acara Rapimnas Kadin 2024, di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12) dikutip Detikfinance.

    Saat ini, Anggito menjabat Wakil Menteri Keuangan membantu Bendahara Negara Sri Mulyani. Namun, Hashim mengklaim posisi wamenkeu hanya jabatan sementara Anggito.

    “Saya kira dia (Anggito) sebagai wakil menteri, itu nanti untuk sementara. Sementara beliau nanti diangkat sebagai Menteri Penerimaan Negara. Jadi ini untuk menangani pajak, menangani cukai, dan menangani revenue atau perlindungan negara berupa royalti dari pertambangan dan lain-lain,” ujarnya.

    Menurutnya, pembentukan kementerian baru ini dilakukan Prabowo sebagai upaya memperbaiki penerimaan negara. Kementerian anyar itu ditugaskan untuk memperbaiki sistem perpajakan, cukai, hingga mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran.

    “Kita juga akan nanti modal dari perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem cukai kita. Ada banyak program-program yang sedang dimulai, akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran,” pungkasnya.

    Ini bukan pertama kali Hashim menyinggung soal Kementerian Penerimaan Negara. Oktober lalu, sebelum Kabinet Merah Putih terbentuk, ia sudah mengungkap wacana ini.

    Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mengungkap Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah mengantongi nama menteri penerimaan negara di dalam kabinetnya.

    Ia menjelaskan rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara sudah tertera dalam program kerja Asta Cita Prabowo.

    “Ada Asta Cita ke-8 itu Badan Penerimaan Negara, itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada,” ucap adik Prabowo itu dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10), melansir detikfinance.

    Hashim mengatakan Prabowo bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka memiliki target besar agar rasio penerimaan negara dapat mencapai 23 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    Namun, wacana itu sempat meredup usai nama-nama menteri di Kabinet Merah Putih diumumkan pada 20 Oktober 2024.

    Kabinet gemuk itu diisi 48 menteri, tetapi tidak ada menteri penerimaan negara dalam daftar nomenklatur baru.

    (pta/pta)

  • Pemerataan pendapatan per kapita 10 ribu dolar AS di 2030

    Pemerataan pendapatan per kapita 10 ribu dolar AS di 2030

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan awak media saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024). ANTARA/Harianto

    Airlangga: Pemerataan pendapatan per kapita 10 ribu dolar AS di 2030
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 02 Desember 2024 – 00:43 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya agar ada pemerataan pendapatan per kapita 10 ribu dolar AS secara nasional di tahun 2030.

    Airlangga di sela menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa saat ini rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Indonesia baru mencapai 5 ribu dolar AS.

    “Kita memproyeksikan pertumbuhan kita, GDP (Gross Domestic Product/ Produk Domestik Bruto/PDB) kita yang hari ini 5 ribu (dolar AS), ditargetkan 2030 bisa mencapai 10 ribu (dolar AS),” kata Airlangga.

    Meski begitu, dia menyebutkan bahwa saat ini terdapat daerah yang pendapatan per kapita mencapai 20 ribu dolar AS seperti Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tengah.

    “Hari ini GDP di Jakarta 20 ribu (dolar AS). Banyak daerah lain kalau kita bicara secara spasial Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah GDP kita sudah di atas 10 ribu,” ucap Airlangga.

    Oleh karena itu, Airlangga mengajak semua pihak termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) agar ikut berkontribusi meratakan pendapatan per kapita secara nasional sebesar 10 ribu dolar AS di 2030, dengan begitu, seluruh masyarakat Indonesia bisa keluar dari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap.

    “Itu tugas kita adalah bagaimana meratakan GDP ini tidak hanya berbasis pada regional tetapi secara nasional,” ucapnya.

    Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah melalui Digital Economy Framework Agreement. Menurut Airlangga, ASEAN menjadi kawasan pertama di dunia yang mengangkat isu ekonomi digital ke dalam kerja sama multilateral, melampaui organisasi besar seperti Organization for Economic Cooperation and Development atau organisasi (OECD), Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), atau Uni Eropa.

    Dalam pertemuan tingkat menteri OECD tahun lalu, Airlangga menyampaikan visi Digital Economy Framework yang bahkan mendapat perhatian khusus dari negara-negara OECD yang ingin belajar dari pengalaman ASEAN.

    “Dengan Digital Economy Framework Agreement yang bisnis as usual ekonomi digital ASEAN itu besarnya 1 triliun dolar AS di tahun 2030. Tetapi dengan implementasi Digital Economy Framework Agreement maka ekonomi ASEAN bisa meningkat menjadi 2 triliun dolar AS, artinya dari situ Indonesia bisa 600-800 miliar dolar AS,” terangnya.

    Selain itu, pemerintah juga akan memprioritaskan pemerataan GDP melalui peningkatan pendidikan, investasi, dan perdagangan.

    Airlangga optimistis bahwa langkah ini akan membuka peluang baru bagi ekspor dan impor yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Selain itu, pendidikan juga menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di berbagai daerah, sehingga daya saing Indonesia di tingkat global semakin kuat.

    “Pemerintah yakin, kita bisa lakukan dengan mendorong pemerataan, pendidikan dan juga bagaimana kita membuka investasi, perdagangan, impor maupun ekspor,” kata Airlangga.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah Yakin Ekonomi RI Tahan Banting Tahun Depan, Ini Alasanya

    Pemerintah Yakin Ekonomi RI Tahan Banting Tahun Depan, Ini Alasanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis Indonesia dapat bertahan di tengah gempuran tantangan ekonomi tahun 2025 mendatang. Hal itu dia ungkapkan saat bertemu sejumlah pengusaha dalam acara pengukuhan pengurus KADIN Indonesia periode 2024-2029.

    “Kalau kita lihat dari hasil kemarin Bapak Presiden keliling, mulai dari China, Peru, China, Washington, Peru, kemudian Brazil, Inggris, dan Abu Dhabi, beliau mendapatkan masukan. Memang di 2025 pertumbuhan ekonomi dunia tidak baik-baik saja,” ujarnya di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12).

    Airlangga menjabarkan, rasa optimisme tersebut karena perekonomian Indonesia secara rata-rata masih 5% dan inflasi masih 1,7%. Sementara pertumbuhan ekonomi dunia masih di angka 3,2%.

    “Pertumbuhan Indonesia jauh di atas pertumbuhan ekonomi rata-rata,” sebutnya.

    Ia mengungkapkan, Presiden Prabowo mendapatkan apresiasi di berbagai tempat, termasuk karena tingkat utang Indonesia yang dapat dijaga di bawah 40%.

    “Banyak negara, terutama negara emerging country, utangnya jauh lebih besar dari Indonesia,” sebutnya.

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 tumbuh sebesar 4,95% secara tahunan atau year on year (yoy), lebih lambat dari laju pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024 sebesar 5,05%, namun sedikit di atas pertumbuhan kuartal III-2023 sebesar 4,94%.

    Pertumbuhan itu merupakan hasil akumulasi terhadap catatan produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada kuartal III-2024 atas dasar harga berlaku (ADHB) yang senilai Rp 5.638,9 triliun, dan atas dasar harga konstan (ADHK) senilai Rp 3.279,6 triliun.

    (hsy/hsy)

  • Mengenal Teknologi EAA untuk Akses Jaringan Anti-hacker Berbasis Identitas – Page 3

    Mengenal Teknologi EAA untuk Akses Jaringan Anti-hacker Berbasis Identitas – Page 3

    Di sisi lain, Director of Payment Ecosystem Risk and Control Visa, Lim Kah Wee, memperingatkan atas bahaya serangan siber terhadap sektor bisnis di masa depan. Khususnya bagi para pelaku bisnis sekelas UMKM yang kini banyak bertebaran di Indonesia.

    Lim menyatakan, kasus cyber crime saat ini sangat progresif, hingga menciptakan kerugian bisnis triliunan rupiah. Pelaku kejahatan siber saat ini sudah sangat terorganisir sebagai sebuah entitas bisnis.

    “Pelaku kejahatan (siber) hari ini seperti bisnis. Mereka punya satu tujuan, yaitu menghasilkan uang. Mereka memiliki CEO, COO, CEO, apapun itu untuk menciptakan uang secepat mungkin,” ungkapnya dalam Indonesia Knowledge Forum (IKF) XIII-2024 yang digelar Bank BCA di The Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

    Menurut estimasinya, kerugian akibat kejahatan siber secara global bakal menembus USD 10,5 triliun, atau setara 164,75 kuadriliun di 2025. Angka itu melonjak dari total kerugian di 2022 sebesar USD 7 triliun, dan USD 2 triliun di 2019.

    Jumlah itu akan memakan porsi tak sedikit dari total produk domestik bruto (PDB) global, yang pada 2025 diperkirakan berada di kisaran USD 115 triliun.

     

  • Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Penerimaan Negara, Dipimpin Anggito

    Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Penerimaan Negara, Dipimpin Anggito

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wacana Presiden Prabowo Subianto akan membentuk akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara kembali santer beredar.

    Sinyal pembentukan nomenklatur baru itu diembuskan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Menurutnya, pembentukan kementerian baru ini dilakukan Prabowo sebagai upaya memperbaiki penerimaan negara.

    Hashim menyebut kementerian anyar itu ditugaskan untuk memperbaiki sistem perpajakan, cukai, hingga mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran.

    “Kita juga akan nanti modal dari perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem cukai kita. Ada banyak program-program yang sedang dimulai, akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran,” kata Hashim dalam acara Rapimnas Kadin 2024, di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12) dikutip Detikfinance.

    Ia juga membocorkan Anggito Abimanyu yang akan ditunjuk Prabowo menjadi Menteri Penerimaan Negara nantinya.

    “Jadi itu nanti ditangani oleh Pak Anggito Abimanyu sebagai Menteri Penerimaan Negara yang baru,” imbuhnya.

    Saat ini, Anggito menjabat Wakil Menteri Keuangan membantu Bendahara Negara Sri Mulyani. Namun Hashim mengklaim wamenkeu hanya jabatan sementara Anggito.

    “Saya kira dia (Anggito) sebagai wakil menteri, itu nanti untuk sementara. Sementara beliau nanti diangkat sebagai Menteri Penerimaan Negara. Jadi ini untuk menangani pajak, menangani cukai, dan menangani revenue atau perlindungan negara berupa royalti dari pertambangan dan lain-lain,” pungkasnya.

    Ini bukan pertama kali Hashim menyinggung soal Kementerian Penerimaan Negara. Oktober lalu, sebelum Kabinet Merah Putih terbentuk, ia sudah mengungkap wacana ini.

    Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu mengungkap Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah mengantongi nama menteri penerimaan negara di dalam kabinetnya.

    Ia menjelaskan rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara sudah tertera dalam program kerja Asta Cita Prabowo.

    “Ada Asta Cita ke-8 itu Badan Penerimaan Negara, itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada,” ucap adik Prabowo itu dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10), melansir detikfinance.

    Hashim mengatakan Prabowo bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka memiliki target besar agar rasio penerimaan negara dapat mencapai 23 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    Namun, wacana itu sempat meredup usai nama-nama menteri di Kabinet Merah Putih diumumkan pada 20 Oktober 2024.

    Kabinet gemuk itu diisi 48 menteri, tetapi tidak ada menteri penerimaan negara dalam daftar nomenklatur baru.

    (pta/pta)