Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Tokopedia dan ShopTokopedia beri pelatihan bisnis untuk UMKM difabel

    Tokopedia dan ShopTokopedia beri pelatihan bisnis untuk UMKM difabel

    Para pelaku usaha dari komunitas Difabel Berdaya Solo saat mengikuti pleatihan bisnis daring dan Creators Lab oleh Tokopedia dan ShopTokopedia di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (4/12/2024). (ANTARA/Vinny Shoffa Salma)

    Tokopedia dan ShopTokopedia beri pelatihan bisnis untuk UMKM difabel
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 05 Desember 2024 – 08:25 WIB

    Elshinta.com – Tokopedia dan ShopTokopedia menggelar pelatihan bisnis daring dan Creators Lab untuk pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dari komunitas Difabel Berdaya Solo di Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu (4/12) dalam merayakan Hari Disabilitas Internasional.

    Inisiatif tersebut bertujuan membantu anggota komunitas Difabel Berdaya Solo yang kebanyakan berprofesi sebagai pelaku usaha, mulai dari usaha makanan dan minuman, fesyen hingga kriya. Melalui pelatihan tersebut, diharapkan para pelaku usaha menjadi lebih fasih dalam berbisnis daring, khususnya untuk membuat konten video promosi dan pemasaran produk.

    “UMKM adalah tulang punggung ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bisa diakselerasi jika pelaku usaha merespons peluang baru lewat cara baru dalam memanfaatkan teknologi,” kata Head of Communications Tokopedia and TikTok E-commerce Aditia Grasio Nelwan.

    Berdasarkan data, penjual yang live streaming di TikTok bisa mengalami kenaikan penjualan di ShopTokopedia rata-rata 7 kali lipat. Ini menunjukkan bahwa promosi atau pemasaran melalui konten video termasuk live streaming bisa membuat penjualan naik signifikan, ujarnya.

    Berdasarkan data dari Tokopedia dan ShopTokopedia, Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang mengalami peningkatan tertinggi nilai transaksi di Tokopedia dan ShopTokopedia. Ini termasuk Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali, dengan rata-rata transaksi lebih dari 10 kali lipat.

    Tidak hanya itu, UMKM memberi kontribusi besar ke PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia, yaitu lebih dari 60 persen. Untuk mendorong peran signifikan UMKM ke perekonomian, Tokopedia dan ShopTokopedia melakukan berbagai inisiatif.

    Ada pelatihan bisnis daring untuk penjual dari berbagai skala usaha, baik secara daring melalui Pusat Edukasi Seller atau ShopAcademy, serta luring melalui Seller Hub di berbagai wilayah. Selain itu, ada juga Creators Lab dan Youth Affiliate Program, yaitu pelatihan komprehensif untuk mencetak content creator profesional yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

    Lewat pemberdayaan Difabel Berdaya Solo kali ini, Tokopedia dan ShopTokopedia berharap makin banyak pelaku usaha yang fasih memanfaatkan konten video. Tidak hanya itu, pelatihan yang dilakukan kemarin diharapkan dapat mencetak lebih banyak content creator dan affiliate creator yang bisa membantu promosi dan pemasaran produk UMKM.

    “Kami yakin, pebisnis online maupun kreator konten dan/atau afiliator adalah profesi yang inklusif,” kata Aditia.

    “Kami akan berupaya menghubungkan wirausaha di Difabel Berdaya Solo dengan kreator yang relevan, yang bisa membantu mereka meningkatkan brand awareness hingga penjualan,” sambungnya.

    Menariknya, sederet upaya pemberdayaan yang telah dilakukan telah mendorong adanya tren positif di masing-masing platform pada kuartal IV 2024 di skala nasional.

    Salah satunya beberapa kategori produk memiliki jumlah transaksi tertinggi hingga hampir 10 kali lipat di Tokopedia dan ShopTokopedia, yaitu kategori kecantikan dan perawatan tubuh, fesyen, serta makanan dan minuman.

    Dengan demikian, pelatihan tersebut diharapkan dapat membantu para pelaku usaha menjadi lebih fasih dalam berbisnis daring serta meningkatkan penjualan produk mereka.

    Sumber : Antara

  • Guru Besar UI Ungkap Dampak Mengerikan Kenaikan PPN Menjadi 12 Persen pada Awal 2025

    Guru Besar UI Ungkap Dampak Mengerikan Kenaikan PPN Menjadi 12 Persen pada Awal 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Wacana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun depan menuai protes dan polemik yang berkepanjangan. Kebijakan ini dipandang akan berdampak negatif, khususnya pada daya beli masyarakat.

    Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Telisa Aulia Falianty, menyatakan bahwa jika pemerintah tidak melakukan mitigasi yang tepat terhadap dampak negatif kebijakan ini, hal tersebut dapat menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat. Salah satu dampaknya adalah penurunan konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi lebih dari 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

    “Terutama dampak langsung bagi konsumsi rumah tangga, yang telah mengalami pelambatan, dari 5,22% pada kuartal I 2023 menjadi 4,91% di kuartal III 2024. Peningkatan PPN dikhawatirkan akan semakin menekan daya beli masyarakat, terutama pada kelompok berpenghasilan rendah,” ujar Telisa dalam wawancara dengan Beritasatu.com, Kamis (5/12/2024).

    Telisa juga menyampaikan bahwa sektor ritel dan industri menghadapi tekanan berat akibat menurunnya daya beli. Penurunan ini berdampak pada lemahnya penjualan barang tahan lama, sementara sektor manufaktur menunjukkan kontraksi, terlihat dari Purchasing Manager Index (PMI) yang turun ke angka 48,9 pada 2024.

    “Akibatnya, lebih dari 64.000 pekerja diprediksi akan kehilangan pekerjaan pada akhir tahun ini. Dalam konteks global, kenaikan PPN menjadi 12 persen juga akan meningkatkan biaya produksi domestik yang akhirnya menurunkan daya saing ekspor hingga -1,41%,” tambah Telisa.

    Selain itu, Telisa memprediksi bahwa kenaikan PPN akan mendorong inflasi sebesar 0,97%, yang dirasakan paling berat oleh masyarakat miskin, mengingat proporsi pengeluaran konsumsi mereka lebih besar dibandingkan pendapatan. Tanpa adanya kompensasi yang memadai, kebijakan ini berpotensi memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia.

    “Meski kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki ketahanan fiskal, risiko terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.

    Telisa menilai, meskipun kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat ketahanan fiskal, dampaknya pada daya beli masyarakat, inflasi, dan sektor industri tidak dapat diabaikan.

  • Masa Depan Ekonomi Jawa Timur Dibahas di BNI Investor Daily Round Table

    Masa Depan Ekonomi Jawa Timur Dibahas di BNI Investor Daily Round Table

    Surabaya, Beritasatu.com – Diskusi menarik tentang isu-isu kritis seputar ekonomi nasional dan global kembali digelar dalam BNI Investor Daily Round Table (IDRT), Kamis (5/12/2024). Didukung oleh BNI, Investor Daily Round Table kini hadir dengan pembahasan menarik bertemakan “Membangun Masa Depan Ekonomi Jawa Timur Melalui Investasi”.

    BNI Investor Daily Round Table kembali dipandu langsung oleh Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita. Dalam forum kali ini, BNI Investor Daily Round Table menghadirkan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, yakni Emil Dardak.

    Dalam forum tersebut, Emil Dardak menyampaikan bagaimana Jawa Timur dapat mendoorong potensi daerah sehingga menjadikan Jatim sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia. Dengan kontribusi sebesar sekitar 14% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, provinsi ini pun menjadi penggerak ekonomi di Pulau Jawa.

    Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS), Jatim menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi 25,55% pada triwulan III 2024. Jatim hanya di bawah Jakarta yang berkontribusi 29,08%, sedangkan Jawa Barat kontributor terbesar ketiga dengan angka 22,39%.

    BPS juga mencatat, ekonomi Jatim pada triwulan III-2024 mampu tumbuh mencapai 4,91 persen secara tahunan (year on year/yoy) atau 1,72 persen secara kuartalan (quartal to quartal/qtq).

    Beberapa sektor andalan yang dimiliki Jawa Timur antara lain adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk daerah non-perkotaan, dengan fokus pada produksi padi, tebu, dan perikanan. Sementara, Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Timur pada triwulan III-2024 dengan kontribusi sebesar 30,54%.

    Emil Dardak mengatakan, pemerintah provinsi Jawa Timur ke depannya harus terus mengoptimalkan potensi Jatim agar pertumbuhan ekonomi dapat terus ditingkatkan. Harapannya, Jawa Timur mampu berkontribusi besar dalam misi Presiden RI Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekomomi 8%.

    Menurut Emil, berbagai strategi harus dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur agar potensi ekonomi provinsi tersebut dapat dimaksimalkan. Dia mengatakan, salah satu hal yang harus dilakukan optimalisasi konektivitas yang menjadi faktor kunci dalam roda perekonomian.

    “Tentunya positioning Pelabuhan Tanjung Perak menjadi sangat penting untuk menunjang konektivitas, tetapi di Jawa Timur ini juga sudah ditopang juga dengan adanya pelabuhan di Probolinggo. Kemudian, beroperasinya port captive di beberapa kawasan industri. Di selatan sudah ada pelabuhan Prigi yang bisa bersinergi dengan pelabuhan Selatan seperti Cilacap, Tanjung Wangi, juga di Lembar. Ini yang kemudian kita harapkan bisa menjadikan Jawa Timur terkoneksi dengan baik, menopang target pertumbuhan 8%,” ujar Emil.

    Emil juga menambahkan, masa depan ekonomi Jawa Timur juga tak akan terlepas dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dia menyebut, pemerintah harus mengoptimalkan fungsionalitas KEK di Jatim sehinggg menarik lebih banyak investasi masuk ketiga kawasan tersebut.

    Saat ini, terdapat KEK yang berada di KEK Jatim. Pertama, KEK Singhasari di Kabupaten Malang yang berfokus pada pengembangan ekonomi digital. Kedua, KEK Gresik yang berfokus pada industri smelter nikel dan baja, elektronik, petrokimia, dan energi. Ketiga, KEK Sidoarjo, yang berfokus pada industri halal.

    Dalam BNI Investor Daily Round Table, Emil juga membeberkan realisasi investasi yang dicapai oleh provinsi Jawa Timur. lada triwulan III-2024, realisasi investasi Jawa Timur mencapai Rp 39,69 triliun. Dari angka tersebut, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 13,88 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 25,81 triliun.

    Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 2% secara tahunan (year on year) dan 11,6% secara triwulanan (Q to Q). Total capaian kumulatif Januari hingga September 2024 mencapai Rp 111,4 triliun

    “Ada beberapa terobosan-terobosan, regulasi yang semakin meningkatkan minat investor luar negeri, untuk juga menanamkan modalnya di sini dan menjual produknya bukan hanya pangsa pasar domestik, tetapi juga bangsa pasar setidaknya ASEAN,” papar Emil.

    Berbicara soal masa depan ekonomi Jawa Timur, Emil mengatakan bahwa Jatim memiliki tantangan dalam penyerapan lapangan kerja. Untuk itu, menurutnya, pendidikan harus dibenahi dengan membuka jurusan-jurusan yang banyak diminati industri. Hal ini ditujukkan agar tenaga kerja dapat diserap lebih banyak lagi.

    Sementara itu, Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita mengakui bahwa ekonomi Jawa Timur sangat potensial. Dia lantas mengapresiasi kinerja Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak yang telah membuat ekonomi Jatim kian menggeliat dalam lima tahun terakhir. Menurutnya, pemrov Jatim telah menciptakan kebijakan yang sangat baik untuk investor luar negeri dalam negeri, bahkan juga UMKM.

    “Dengan demikian maka pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan apa yang dijadikan target oleh bapak Presiden Prabowo. Ini akan lebih kuat lagi dilaksanakan oleh ibu dan wakil gubernur terpilih karena ini tinggal melanjutkan kebijakan-kebijakan dari yang mereka lakukan. Catatannya adalah kalau investasi yang high tech itu mengenai kesiapan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi untuk itu. Berikutnya adalah mengenai masalah izin,” ucap Enggar.

    Dalam kesempatan yang sama, Wholesale Transaction Product & Partnership Division Head BNI I Gede Widya Anantayoga mengungkapkan, BNI Investor Daily Round Table merupakan forum yang sangat penting untuk diikuti oleh masyarakat Surabaya, termasuk nasabah BNI yang banyak menjadi pelaku usaha di Jatim.

    Gede berharap, BNI Investor Daily Round Table dapat memberikan masukan kepada pelaku usaha di Jatim untuk bisa mengembangka dan membesarkan bisnis searah dengan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah. 

    Masyarakat dapat menyaksikan diskusi lengkap BNI Investor Daily Round Table melalui tayangan di BTV dan Investor Daily TV (IDTV).

  • PDB global ditaksir tumbuh 3,2 persen pada 2024, 3,3 persen pada 2025

    PDB global ditaksir tumbuh 3,2 persen pada 2024, 3,3 persen pada 2025

    Paris (ANTARA) – Ekonomi global diproyeksikan tumbuh 3,2 persen pada 2024 dan 3,3 persen pada 2025 dan 2026, menurut prospek ekonomi terbaru yang dirilis oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) pada Rabu (4/12).

    Meskipun pertumbuhan global menunjukkan tanda-tanda ketahanan, laporan tersebut menyoroti kesenjangan regional yang signifikan dan sederet tantangan yang ada saat ini.

    Negara-negara Asia yang sedang berkembang (emerging) terus menjadi kontributor terbesar bagi pertumbuhan global, sementara ekonomi Amerika Serikat diperkirakan akan tumbuh 2,8 persen pada 2025 sebelum melambat menjadi 2,4 persen pada 2026.

    Sebaliknya, zona euro diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang lebih moderat, dengan kenaikan produk domestik bruto (PDB) sebesar 1,3 persen pada 2025 dan 1,5 persen pada 2026, yang didukung oleh peningkatan pendapatan riil rumah tangga, pasar tenaga kerja yang ketat, dan penurunan suku bunga kebijakan.

    Namun, organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa ketidakpastian yang lebih tinggi dan berlanjutnya peningkatan dalam langkah-langkah pembatasan perdagangan dapat memicu kenaikan biaya dan harga, menghalangi investasi, melemahkan inovasi, dan pada akhirnya menurunkan pertumbuhan.

    “Ekonomi global telah terbukti tangguh. Inflasi semakin menurun hingga mendekati target bank sentral, sementara pertumbuhan tetap stabil,” kata Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann sebelum memperingatkan bahwa sejumlah tantangan signifikan tetaplah ada.

    Berkenaan dengan inflasi, OECD menyatakan bahwa inflasi umum (headline inflation) telah kembali ke level target di sejumlah perekonomian maju dan perekonomian emerging market meskipun masih ada banyak tekanan di sektor jasa.

    Di negara-negara anggota OECD, inflasi diproyeksikan turun dari 5,4 persen pada 2024 menjadi 3,8 persen pada 2025, dan semakin menurun ke angka 3,0 persen pada 2026, dibantu oleh kebijakan moneter restriktif yang sedang dijalankan.

    Oleh karena itu, bank-bank sentral diperkirakan akan kembali menurunkan suku bunga kebijakan moneter. “Di sebagian besar perekonomian, suku bunga riil dapat turun hingga berada di kisaran level netral pada 2026,” imbuh laporan tersebut.

    Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, OECD menyerukan agar semua negara mengurangi inflasi secara berkelanjutan, menangani tekanan fiskal yang meningkat, dan mengatasi krisis tenaga kerja guna mengurangi hambatan struktural bagi pertumbuhan tren yang lebih tinggi.

    Penerjemah: Xinhua
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tinjau Kanwil Bali, Menkeu sebut APBN bantu pemulihan ekonomi lokal

    Tinjau Kanwil Bali, Menkeu sebut APBN bantu pemulihan ekonomi lokal

    APBN dan transfer ke daerah (TKD) ikut mendukung pemulihan ekonomi daerah

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat meninjau Kantor Kementerian Keuangan Wilayah Bali menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah membantu pemulihan ekonomi di wilayah Pulau Dewata.

    “Ekonomi Bali dan sektor pariwisata mulai pulih. APBN dan transfer ke daerah (TKD) ikut mendukung pemulihan ekonomi daerah,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Kamis.

    Dalam kunjungannya itu, Sri Mulyani menerima laporan performa empat direktorat jenderal, di antaranya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

    “Menjelang akhir tahun anggaran, seluruh Kanwil Kemenkeu sibuk menjalankan tugas, baik dari sisi penerimaan, belanja, dan pengelolaan kekayaan negara dan lelang,” tutur dia.

    APBN per Oktober 2024 mengalami defisit sebesar Rp309,2 triliun atau 1,37 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Defisit ini masih lebih kecil dari yang ditetapkan bersama DPR pada UU APBN, yakni sebesar 2,29 persen.

    Defisit diperoleh lantaran belanja negara lebih tinggi daripada pendapatan negara. Belanja negara tercatat sebesar Rp2.556,7 triliun atau 76,9 persen dari pagu, tumbuh 14,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.247,5 triliun atau 80,2 persen dari target, tumbuh 0,3 persen yoy.

    Secara rinci, realisasi belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp1.834,5 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp722,2 triliun.

    Realisasi BPP setara 74,3 persen dari target APBN Rp2.467,5 triliun, tumbuh 16,7 persen. Sementara realisasi TKD setara 84,2 persen APBN Rp857,6 triliun, tumbuh 8 persen.

    Sedangkan penerimaan negara yang berasal dari perpajakan tercatat sebesar Rp1.749,3 triliun (setara 75,7 persen dari target Rp2.309,9 triliun, tumbuh 0,3 persen), terdiri dari penerimaan pajak Rp1.517,5 triliun (76,3 persen dari target Rp1.988,9 triliun, melambat 0,4 persen) dan kepabeanan dan cukai Rp231,7 triliun (72,2 persen dari target Rp321 triliun, tumbuh 4,9 persen).

    Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp477,5 triliun, setara 971, persen dari target Rp492 triliun, namun melambat 3,4 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamen BUMN: IMDP siapkan pemimpin InJourney di masa depan

    Wamen BUMN: IMDP siapkan pemimpin InJourney di masa depan

    Saya berharap program ini berlanjut terus ke Batch Dua, Tiga dan selanjutnya

    Jakarta (ANTARA) – Holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney resmi memulai InJourney Management Development Program (IMDP) guna mempersiapkan pemimpin perusahaan di masa depan.

    Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh InJourney dalam menerapkan pola rekrutmen karyawan. Ia berharap pelaksanaan IMDP ini tidak berhenti di Batch Satu di tahun 2024 ini, namun terus dikaji dan dievaluasi agar dapat disempurnakan secara berkesinambungan.

    “Saya berharap program ini berlanjut terus ke Batch Dua, Tiga dan selanjutnya, sehingga darah baru yang dikembangkan dapat mewujudkan transformasi di InJourney untuk mencapai target milestones tahun 2029 dan 2034,” ujar Dony melalui keterangan di Jakarta, Kamis.

    Industri Kreatif dan Pariwisata telah menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional dengan membangun citra nasional yang akan menyumbang sekitar 10 persen dari produk domestik bruto (PDB) global dan telah tumbuh sekitar 5 persen, lebih cepat dari laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan sekitar 2 persen.

    Menurut Dony, InJourney akan membutuhkan pemimpin-pemimpin masa depan sebagai agen perubahan untuk menjawab tantangan SDM yang diperlukan ke depannya di industri penyedia ekosistem end-to-end untuk pariwisata dan industri kreatif.

    Sementara itu, Direktur Utama InJourney Maya Watono menyampaikan, program yang berbasis karakter HEROES yaitu High Achiever, Ethical, Resilient, Opportunity creator, Eager to learn dan Strategic ini, bertujuan untuk mempersiapkan dan membimbing mereka menjadi pemimpin masa depan yang visioner dan berkomitmen.

    “Program ini menjadi langkah awal untuk melahirkan legacy guna menciptakan suatu program pengembangan yang berkesinambungan. Tentunya, InJourney sebagai agent of development berharap dapat memberikan yang terbaik untuk negara khususnya sektor pariwisata,” kata Maya.

    Maya menyampaikan bahwa dalam proses membangun program ini, InJourney memberikan perhatian penuh sejak awal program ini digagas.

    Segala sesuatunya diperiksa satu per satu secara detail, disusun materi pembelajaran yang komprehensif, ringkas tapi mendalam, sehingga ke depannya akan menghasilkan lulusan yang siap secara karakter, percaya diri, komunikatif dan akademis yang baik.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • BI: PII Indonesia triwulan III 2024 terjaga dukung ketahanan eksternal

    BI: PII Indonesia triwulan III 2024 terjaga dukung ketahanan eksternal

    Bank Indonesia akan terus memantau potensi risiko terkait kewajiban neto PII terhadap perekonomian

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) memandang perkembangan Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada triwulan III 2024 tetap terjaga, sehingga mendukung ketahanan eksternal Indonesia.

    “Hal ini tercermin dari rasio PII Indonesia terhadap produk domestik bruto pada triwulan III 2024 yang tetap terjaga sebesar 19,9 persen,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Rabu.

    Pada akhir triwulan III 2024, PII Indonesia mencatat kewajiban neto sebesar 274 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan dengan kewajiban neto pada akhir triwulan II 2024 sebesar 249,8 miliar dolar AS.

    Ramdan mengatakan peningkatan kewajiban neto tersebut bersumber dari kenaikan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) yang melampaui kenaikan posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN).

    Selain itu, struktur kewajiban PII Indonesia juga didominasi oleh instrumen berjangka panjang dengan proporsi 92,3 persen terutama dalam bentuk investasi langsung.

    Ia menuturkan posisi AFLN Indonesia meningkat didorong peningkatan investasi penduduk pada berbagai instrumen finansial luar negeri. Posisi AFLN pada akhir triwulan III 2024 tercatat sebesar 518,2 miliar dolar AS, naik 5,3 persen quarter to quarter (qtq) dari 492,2 miliar dolar AS pada akhir triwulan II 2024.

    Seluruh komponen AFLN mencatat peningkatan posisi, dengan peningkatan terbesar pada aset cadangan devisa, investasi lainnya, dan investasi langsung. Peningkatan posisi AFLN juga dipengaruhi oleh kenaikan harga dan pelemahan nilai tukar dolar AS terhadap beberapa mata uang negara penempatan aset.

    Posisi KFLN Indonesia juga meningkat didukung oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada investasi langsung dan investasi portofolio. Posisi KFLN pada akhir triwulan III 2024 tercatat sebesar 792,2 miliar dolar AS, naik 6,8 persen (qtq) dari 742 miliar dolar AS pada akhir triwulan II 2024.

    “Perkembangan ini terutama didukung oleh investasi langsung dan investasi portofolio yang mencatat peningkatan surplus sebagai cerminan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik, inflasi yang rendah, dan imbal hasil yang menarik,” ujar Ramdan.

    Peningkatan posisi KFLN juga dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah, serta kenaikan harga saham di Indonesia.

    Ke depan, BI senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek PII Indonesia dan terus memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung oleh sinergi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan otoritas terkait, guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.

    “Bank Indonesia akan terus memantau potensi risiko terkait kewajiban neto PII terhadap perekonomian,” tuturnya.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Rakyat Siap-Siap Kecewa, Kenaikan PPN 12% Sulit Ditunda!

    Rakyat Siap-Siap Kecewa, Kenaikan PPN 12% Sulit Ditunda!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Berbagai indikator ekonomi dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 ternyata telah memasukkan perhitungan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada Januari 2025.

    Pertimbangan itu didasari atas ketetapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengamantlan tarif PPN mulai naik maksimal pada Januari 2025 menjadi 12% dari sebelumnya pada 2022 di level 11%, dan sebelum itu 10%.

    “Asumsi tax ratio yang disetujui di Undang-Undang APBN kita itu sudah 12%. Karena memang Undang-Undang APBN yang diketok untuk tahun anggaran 2025 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang HPP. Kan itu dasarnya,” kata Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Sebagaimana diketahui, dalam UU APBN 2025 target tax ratio atau rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi sebesar 10,24%, dengan target penerimaan perpajakan sendiri senilai Rp 2.490,9 triliun, terdiri dari target penerimaan pajak Rp 2.189,3 triliun dan penerimaan bea cukai Rp 301,6 triliun.

    Oleh sebab itu, politiku Partai Gerindra itu mengatakan, bila PPN 12% ditunda oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang (Perpu) atau melakukan penurunan tarif dengan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tersendiri, penerimaan pajak 2025 berpotensi besar meleset dari target atau shorfall.

    “Kita juga tahu ada program quick win, kemarin pemerintah juga sudah memberikan satu kebijakan terhadap buruh, guru, itu kan sumbernya semuanya dari APBN. Mau tidak mau kita harus memperkuat sumber pendapatan negara,” ucapnya.

    Lagipula pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan hingga kini belum mengagendakan rapat konsultasi dengan Komisi XI untuk membahas penundaan PPN 12% dengan mempertimbangkan tekanan daya beli masyarakat maupun penolakan dari berbagai kalangan warga negara Indonesia. Padahal, DPR sudah reses mulai sekitar 6 Desember 2024 sampai 16 Januari 2025.

    Sedangkan dalam Pasal 7 ayat 4 UU HPP menyebutkan perubahan tarif PPN yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah harus ditetapkan setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    “Dan belum ada pembicaraan formal. Kita sudah reses kan minggu depan,” tegas Kamrussamad.

    Sementara itu, pemerintah juga sebetulnya memberikan sinyal tak akan mengadakan pertemuan formal dengan DPR pada pekan ini. Sebab, mereka memilih untuk melakukan pengumuman soal PPN 12% pekan depan beriringan dengan rencana pengumuman pemberian berbagai kebijakan insentfi fiskal baru untuk sektor industri padat karya.

    “Nanti diumumkan minggu depan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa (3/12/2024).

    Airlangga mengatakan, sebelum pengumuman, pemerintah akan melakukan berbagai simulasi. Selain itu, akan ada rapat terbatas atau ratas dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun, Airlangga enggan berbicara lebih jauh apakah pengumuman itu langsung disampaikan Presiden Prabowo atau tidak.

    “Disimulasikan dulu. Ya nanti kita laporkan sesudah rapatnya selesai,” ucap Airlangga.

    (arj/haa)

  • Thailand Sesuaikan Kebijakan Soal Investasi Asing Jelang Pemerintahan Jilid II Trump

    Thailand Sesuaikan Kebijakan Soal Investasi Asing Jelang Pemerintahan Jilid II Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Thailand mengambil langkah-langkah untuk menarik lebih banyak investasi asing guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Negeri Gajah Putih juga bersiap menyesuaikan kebijakannya untuk menghadapi potensi perubahan perdagangan dunia seiring kepemimpinan Presiden AS terpilih Donald Trump yang menyuarakan mengutamakan ekonomi dalam negerinya. 

    Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra menuturkan dia ingin memposisikan negaranya sebagai tujuan pilihan untuk investasi di pusat data dan semikonduktor. Dia menambahkan, negara itu telah membuat beberapa kemajuan dalam hal ini dengan mengamankan komitmen dari perusahaan-perusahaan seperti Google milik Alphabet Inc. dan Microsoft Corp. 

    Ekonomi Thailand bernilai US$500 miliar berada dalam kondisi yang jauh lebih baik saat ini dibandingkan saat koalisi pimpinan Pheu Thai berkuasa setahun yang lalu, kata perdana menteri itu. Berusaha memastikan pertemuan para pemimpin bisnis Thailand dan asing di Forbes Global CEO Conference di Bangkok pada hari Kamis, Paetongtarn mengatakan periode ketidakpastian politik telah berakhir dan bahwa keberlanjutan kebijakan merupakan prioritas bagi pemerintahannya.

    Paetongtarn mulai berkuasa pada September 2024 setelah pendahulunya, Srettha Thavisin, digulingkan dalam putusan pengadilan yang memicu kekacauan politik.

    “Jika politik sangat stabil, semuanya akan menjadi lebih stabil. Orang-orang akan lebih percaya bahwa Thailand tidak akan banyak berubah. Mereka akan lebih percaya diri untuk berinvestasi,” katanya dikutip dari Bloomberg, Selasa (3/12/2024).

    Kembalinya pemerintahan sipil setelah pemerintahan yang didukung militer selama hampir satu dekade juga telah menyebabkan lonjakan janji investasi oleh perusahaan-perusahaan swasta. 

    Namun, serangkaian petisi hukum terhadap Paetongtarn dan Partai Pheu Thai telah menimbulkan kekhawatiran tentang ketidakstabilan politik baru dengan pendirian kerajaan konservatif negara itu yang berusaha menegaskan kembali cengkeramannya pada kekuasaan.

    Badan Investasi Thailand melaporkan lonjakan 42% dalam nilai proposal investasi menjadi 723 miliar baht atau US$21 miliar dalam sembilan bulan pertama tahun ini, level tertinggi sejak 2015. 

    Perusahaan perancang chip Nvidia Corp. akan mengungkap rencana investasi Thailand pada Desember, sementara perusahaan seperti Seagate Technology Holdings dan Western Digital Corp. ingin meningkatkan investasi dalam operasi lokal, menurut para pejabat.

    “Kita perlu memastikan bahwa kita siap untuk investasi terutama pusat data dan semikonduktor. Thailand perlu mengumumkan kepada dunia bahwa kita siap untuk investasi masa depan,” jelasnya.

    Paetongtarn mengatakan pemerintahnya siap untuk menyesuaikan kebijakan untuk mendukung sektor ekspornya jika terkena dampak kebijakan perdagangan Presiden terpilih Donald Trump. 

    Jaminan Paetongtarn datang sehari setelah sebuah studi menunjukkan ekonomi Thailand berpotensi kehilangan sekitar 160,5 miliar baht, memangkas sekitar 90 basis poin dari proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 3% tahun depan.

    Pandangan Thaksin

    Sebelumnya, Paetongtarn mengatakan Thailand dapat melampaui target pertumbuhan tahun depan karena pemerintah akan meningkatkan investasi publik dan jika dapat memastikan stabilitas politik. Dia berjanji untuk menyelesaikan sisa masa jabatan tiga tahun pemerintahannya dan langkah-langkah stimulus baru pada awal Desember.

    Dia menuturkan, pemerintah Thailand sedang meletakkan dasar bagi negara untuk keluar dari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap dalam 5 tahun.

  • Indef Ungkap Dampak ‘Ngeri’ PPN 12%: Gaji Buruh Turun hingga Rawan Penghindaran Pajak

    Indef Ungkap Dampak ‘Ngeri’ PPN 12%: Gaji Buruh Turun hingga Rawan Penghindaran Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan ekonom terus mengingatkan pemerintah soal dampak serius pemberlakuan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%, dari risiko penurunan pertumbuhan ekonomi hingga kemungkinan membesarnya penghindaran pajak.

    Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menjelaskan bahwa kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian memengaruhi ekonomi Indonesia, yang mencatatkan kenaikan utang. Pemerintah pun memutar otak untuk mencari tambahan penerimaan negara.

    Menurut Rizal, perkembangan kenaikan utang yang memiliki konsekuensi membesarnya cicilan pokok dan bunga utang pada 2025 menjadi persoalan serius. Kondisi itu berhadapan dengan realita rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang turun, sehingga pemerintah akan menaikkan PPN menjadi 12% tahun depan demi ketersediaan dana.

    Kebijakan menaikkan PPN itu menurutnya akan berdampak negatif bagi perekonomian. Produk domestik bruto (PDB) Indonesia bisa turun 0,17% saat PPN 12% karena konsumsi rumah tangga turun dan penyerapan jumlah tenaga kerja juga berkurang.

    “Pengaruh kenaikan PPN 12% terhadap perekonomian nasional jelas akan menambah beban rakyat miskin, juga mengurangi daya saing ekspor karena kenaikan overhead dan harga produk, barang dan jasa domestik juga akan naik, terutama yang berkaitan dengan pajak penghasilan,” ujar Rizal dalam diskusi PPN 12%: Solusi atau Beban Baru, Senin (2/12/2024).

    Naiknya PPN akan berimplikasi pada turunnya gaji karyawan/buruh karena beban pengeluaran yang lebih tinggi. Rizal menjelaskan bahwa hal itu bisa terjadi karena kenaikan PPN akan turut meningkatkan harga pokok penjualan (HPP) barang-barang.

    Dia juga mengkhawatirkan risiko naiknya penghindaran pajak (tax avoidance), terutama karena sektor informal yang tinggi di Indonesia.

    Rizal menilai bahwa kebijakan menaikkan PPN menjadi upaya menambah penerimaan dari ceruk yang telah terkena pajak, tetapi tidak menjawab masalah sulitnya menarik pajak dari sektor informal.

    “[Dampak kenaikan PPN 12%] pengeluaran lebih banyak akan dialami oleh kelas menengah yang sudah terjepit,” ujar Rizal.