Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • November, APBN Defisit Rp 401,8 Triliun

    November, APBN Defisit Rp 401,8 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat APBN 2024 mengalami defisit sebesar Rp  401,8 triliun pada akhir November 2024, atau 1,81% dari produk domestik bruto (PDB). Hal itu masih di bawah target defisit sepanjang 2024 sebesar Rp 522,8 triliun atau 2,9% dari PDB.

    “Dalam APBN 2024, total defisit anggaran adalah di Rp 522,8 triliun. Jadi defisit Rp 401,8 triliun masih di bawah Rp 522,8 triliun, maka 76,8% dari target defisit dalam UU APBN 2024,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Desember 2024 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Saat APBN defisit, realisasi pendapatan negara hingga akhir November 2024 mencapai Rp 2.492,7  triliun atau 89% dari target dalam pagu pendapatan negara 2024. Jika dibandingkan periode yang sama, penerimaan negara tumbuh tipis 1,3%.

    Meski hanya tumbuh tipis, Sri Mulyani menyebut, pencapaian ini termasuk positif karena penerimaan negara sudah mengalami tekanan hingga Agustus 2024. Saat ini pendapatan negara baru memasuki momentum positif.

    “Pendapatan negara mengalami tekanan luar biasa besar sampai Agustus, sehingga untuk mendapatkan positif growth, kami harapkan terjaga momentumnya. Ini adalah suatu momen yang cukup positif,” kata Sri Mulyani.

    Sementara itu realisasi belanja negara mencapai Rp 2.894,5 triliun pada akhir November 2024. Angka ini sudah 87% dari pagu belanja APBN 2024.  Jika dibandingkan dengan periode yang sama 2023, terjadi pertumbuhan realisasi belanja negara sebesar 15,3%. “Realisasi belanja negara mengalami kenaikan cukup tajam dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar 15,3%,” terang dia.

    Saat APBN defisit, tercatat keseimbangan primer sebesar Rp 47,1 triliun. Menurut menkeu, hal ini harus terus dijaga agar kinerja APBN tetap optimal.

  • Gelar Rapat Ekonomi Tahunan, China Siapkan Jurus Hadapi Tarif Trump pada 2025

    Gelar Rapat Ekonomi Tahunan, China Siapkan Jurus Hadapi Tarif Trump pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah China akan memulai rapat kerja ekonomi tahunannya pada hari ini, Rabu (11/12/2024) waktu setempat untuk memetakan kebijakannya untuk 2025. Para pejabat penting mengisyaratkan stimulus yang lebih kuat di tengah ancaman perang dagang potensial dengan AS. 

    Mengutip Bloomberg, Konferensi Kerja Ekonomi Pusat atau Central Economic Work Conference itu berlangsung selama dua hari dan diperkirakan akan berakhir pada Kamis (12/12/2024) besok dengan fokus pada penetapan agenda ekonomi untuk 2025. 

    Umumnya, rapat ini akan mempertemukan beberapa pemimpin pemerintah pusat dan provinsi, bersama dengan para kepala lembaga keuangan dan perusahaan milik negara.

    Rapat ini akan memberikan investor pandangan berikutnya tentang bagaimana para pembuat kebijakan berencana untuk mendekati tahun mendatang. Politbiro — badan pembuat keputusan Partai Komunis — telah menghidupkan kembali bahasa yang tidak terlihat sejak krisis keuangan global lebih dari satu dekade lalu.

    Politbiro telah menjanjikan kebijakan moneter yang “cukup longgar” dan alat fiskal yang “lebih proaktif” untuk mendukung perekonomian.

    Kepala ekonom China di UBS Group AG Tao Wang menuturkan pemerintah dapat meningkatkan dukungan kebijakan dalam dua tahun ke depan mengingat prospek tarif AS yang lebih tinggi. Hal ini termasuk menetapkan nada kebijakan yang lebih mendukung untuk 2025 pada konferensi kerja mendatang.

    Pertemuan tersebut kemungkinan akan membahas penetapan sasaran pertumbuhan untuk 2025 meskipun angka-angka spesifik baru akan diumumkan pada bulan Maret selama pertemuan tahunan legislatif. Ekonom di UBS dan Citigroup Inc. melihat Beijing menetapkan target sekitar 5% lagi untuk menopang ekspektasi pasar, meskipun mencapainya mungkin sulit.

    Perbesar

    Presiden China Xi Jinping dan pejabat lainnya menghadiri sesi pembukaan Kongres Rakyat Nasional (NPC) di Aula Besar Rakyat di Beijing, China 5 Maret 2023. REUTERS/Thomas Peter

    Investor juga akan mencermati area ekonomi mana yang akan diprioritaskan, khususnya apakah akan ada fokus tambahan atau strategi baru yang ditujukan untuk mendukung permintaan domestik dan pasar properti.

    Sebagian besar stimulus sejauh ini diarahkan pada produsen dan infrastruktur, khususnya di sektor-sektor seperti kendaraan listrik, tenaga surya, dan baterai.

    Dengan Presiden terpilih Donald Trump yang mengancam akan mengenakan tarif hingga 60% pada barang-barang China, seruan telah berkembang bagi Beijing untuk beralih ke kebijakan yang lebih berfokus pada konsumen.

    Politbiro telah menjadikan peningkatan konsumsi sebagai prioritas utama. Hal ini menandakan konferensi kerja akan berfokus pada permintaan untuk periode 2025.

    Penekanan Presiden Xi Jinping pada manufaktur sebagai mesin pertumbuhan ekonomi telah memicu keluhan dari AS dan Uni Eropa, yang menuduh China membanjiri pasar mereka dengan barang-barang murah.

    Para pembuat kebijakan juga dapat menetapkan target defisit anggaran yang lebih tinggi dari biasanya hingga 4% dari produk domestik bruto, para ekonom memperkirakan. Itu akan membuka jalan bagi lebih banyak pinjaman pemerintah pusat untuk mendukung ekonomi yang sedang berjuang.

    Meski nada kebijakan fiskal kemungkinan akan mendukung, para analis hanya memperkirakan paket ekspansi yang sederhana pada awal tahun 2025. Ekonom Citigroup, Xiangrong Yu menuturkan, dukungan tambahan dapat menyusul jika risiko eksternal terwujud. Dia menambahkan, pendekatan kebijakan tahun depan dapat sangat mirip dengan 2024.

    “Pemerintah kemungkinan akan bereaksi terhadap lintasan pertumbuhan dan ancaman tarif, menambahkan lebih banyak dukungan jika pertumbuhan turun terlalu banyak. CEWC dapat memberikan sinyal untuk bergerak maju, namun arahan tingkat tinggi mungkin tidak banyak membantu mengatasi masalah di tingkat pekerja,” tulis Yu dalam sebuah laporan.

    Xi telah memanfaatkan beberapa pertemuan selama seminggu terakhir untuk memproyeksikan kepercayaan pada ekonomi terbesar kedua di dunia. Pada hari Jumat, dia menyampaikan dalam sebuah lokakarya dengan non-anggota Partai Komunis bahwa operasi ekonomi negara itu stabil dan mengalami kemajuan.

    Minggu ini, dia mengatakan negara itu memiliki keyakinan penuh dalam mencapai target pertumbuhan 2024 setelah pertemuan dengan para kepala lembaga keuangan internasional utama, termasuk Bank Dunia, di Beijing.

    Namun, dia menyuarakan kekhawatiran tentang pemisahan, dengan mengatakan ia berharap Washington akan bekerja sama dengan Beijing untuk menjaga dialog, memperluas kerja sama, dan mengelola perbedaan dengan cara yang mendorong hubungan AS-China yang stabil dan sehat.

    “Perang tarif, perang dagang, dan perang teknologi bertentangan dengan tren historis dan hukum ekonomi,” kata Xi. “Tidak akan ada pemenang.”

  • Tantangan Program 3 Juta Rumah

    Tantangan Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah (Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) menggulirkan Program Pembangunan 3 Juta Rumah per tahun yang patut diapresiasi. Program itu tiga kali program sebelumnya Program Sejuta Rumah (PRS) per tahun pada era Jokowi.

    Apa saja faktor kunci keberhasilan (key success factors) yang wajib dipenuhi agar program itu berjalan mulus?

    Bagaimana kinerja PSR yang mulai berjalan pada 2015 ketika kekurangan rumah (backlog) mencapai 11,4 juta? PSR diharapkan dapat menekan backlog menjadi 6,8 juta dalam waktu 5 tahun sejak 2015. Sayangnya, setelah hampir 10 tahun, backlog justru naik menjadi 9,9 juta per 2023 (BPS).

    Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rayat (PUPR), target PSR mencapai 1.042.738 unit pada 2024. Hingga Agustus 2024, realisasi PSR mencapai 666.432 unit atau 63,9% dari target yang meliputi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan untuk non-MBR. Realisasi dari 2015 hingga Agustus 2024 telah mencapai 9,8 juta unit rumah.

    Backlog boleh dikatakan akan terus mendaki sebab kebutuhan rumah mencapai 800.000 unit setahun. Oleh karena itu, Program Pembangunan 3 Juta Rumah setahun layak didukung.

    Lantas, apa saja faktor kunci keberhasilan yang wajib dipenuhi agar program tersebut berhasil?

    Pertama, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) mengemukakan bahwa pencapaian program 3 juta rumah per tahun sulit terwujud jika hanya mengandalkan APBN.

    Anggaran perumahan pada 2024 tercatat Rp14 triliun sedangkan pada 2025 turun menjadi Rp5 triliun. Jika hanya mengandalkan APBN, hanya sedikit rumah yang bisa dibangun.

    Ada tiga terobosan. Pertama, penyediaan tanah gratis atau lahan murah untuk pembangunan rumah rakyat. Kedua, pengurangan atau penghilangan biaya perpajakan dan perizinan 21%. Biaya itu meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%, Pajak Penghasilan (PPh) 2,5%, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BBHTB) 5% dan retribusi 2,5%. Ketiga, efisiensi biaya material bangunan melalui sistem belanja terpusat (central purchasing) yang bisa dilakukan pengembang perumahan dalam (Kompas, 13/11/24).

    Kedua, terobosan itu membutuhkan koordinasi prima dengan kementerian lain seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung.

    Namun, rencana mengenai pengurangan atau penghilangan biaya perpajakan dan perizinan itu bisa bertentangan dengan rencana kenaikan penerimaan negara dari pajak. Bahkan pemerintah akan mengenakan pajak untuk ekonomi bawah tanah (underground economy) yang selama ini terlewat dari perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB).

    Koordinasi itu hendaknya diwujudkan dalam memorandum of understanding (MoU). Hal itu bertujuan untuk menciptakan komitmen dan sinergi dalam pembangunan rumah sejalan dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing kementerian.

    Ketiga, satu hal yang juga wajib diperhatikan adalah legalitas surat kepemilikan lahan sitaan negara untuk dijadikan rumah (gratis). Hal ini penting untuk memberikan jaminan keamanan bagi pemilik rumah. Bisa dibayangkan betapa nestapanya ketika di kemudian hari pemilik rumah digusur gegara tanah yang ditempati ternyata bermasalah.

    Keempat, sekalipun rumah sederhana, jangan pernah mengabaikan kualitas pembangunan rumah tersebut. Untuk itu, pemerintah perlu menetapkan spesifikasi rumah seperti material dan standar kualitas.

    Kelima, sumber pendanaan juga wajib dipertimbangkan dengan matang. Saat ini, likuiditas perbankan tergolong masih memadai. Hal tersebut tampak dari rasio alat likuid/non-core deposit yang mencapai 112,66% per September 2024 atau masih di atas ambang batas 50%. Selain itu, rasio alat likuid/dana pihak ketiga (DPK) tercatat 25,4% yang juga jauh di atas ambang batas 10%.

    Namun, bank juga dibatasi untuk tidak terlalu banyak membiayai satu sektor tertentu misalnya perumahan. Mengapa? Lantaran, hal itu bisa memicu potensi risiko konsentrasi kredit (Paul Sutaryono, Kompas, 12/11/24). Dengan bahasa lebih bening, pemerintah wajib mempertimbangkan sumber pendanaan lainnya di luar perbankan.

    Keenam, selain itu, pemerintah wajib menjamin kelancaran rantai pasokan (supply chain) bahan bangunan. Hal itu perlu dipertimbangkan sebagai salah satu variabel penting untuk mencapai target 250.000 sebulan atau 8.333 unit rumah sehari.

    Ketujuh, pembangunan perumahan dapat menggairahkan paling tidak 174 subsektor. Sebut saja, pasir, semen, batu kali, batu bata, cat, besi, kawat, paku, baja ringan, kayu, genteng dan arsitektur.

    Alhasil, sektor properti juga dapat membantu pemerintah dalam menekan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang mencapai 4,91% per Agustus 2024 turun 0,41 poin dari 5,32% per Agustus 2023.

    Kedelapan, Indonesia bisa belajar dari China yang membangun rumah susun bukan rumah tapak seperti penulis amati di Beijing. Rumah susun itu lebih strategis untuk mengatasi keterbatasan lahan.

    Kesembilan, Kementerian PRKP juga wajib menggandeng Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mengelola rumah subsidi melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Mengapa? Lantaran selama ini Menteri PUPR sebagai Ketua Komite BP Tapera.

    BP Tapera memiliki fungsi untuk mengatur, mengawasi dan melakukan tindak turun tangan terhadap pengelolaan Tapera untuk melindungi kepentingan peserta. BP Tapera merupakan transformasi dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Bahkan BP Tapera sudah memiliki ekosistem pembiayaan pembangunan perumahan.

  • Pemerintah Alokasikan Anggaran “Medical Check Up” Gratis Rp 3,2 Triliun Tahun Depan

    Pemerintah Alokasikan Anggaran “Medical Check Up” Gratis Rp 3,2 Triliun Tahun Depan

    Pemerintah Alokasikan Anggaran “Medical Check Up” Gratis Rp 3,2 Triliun Tahun Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (Menkeu)
    Sri Mulyani
    Indrawati mengungkapkan, pemerintah mematok anggaran pemeriksaan kesehatan (
    medical check up
    ) gratis dalam APBN 2025 mencapai Rp 3,2 triliun.
    Anggaran tersebut dialokasikan mengingat menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
    “Presiden Prabowo menyampaikan beberapa prioritas kegiatan 2025, seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang dialokasikan anggaran Rp 3,2 triliun,” kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
    Tak hanya itu, sejumlah program prioritas lain turut dianggarkan dalam APBN tahun depan.
    Beberapa di antaranya, yakni renovasi sekolah sebesar Rp 20 triliun, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp 2 triliun, serta pembangunan lumbung pangan nasional daerah dan desa dengan dana mencapai Rp 15 triliun.
    Kemudian, pemerintah mengalokasikan dana transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp 919,9 triliun.
    “(TKD) ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik,” ucap dia.
    Lebih lanjut Bendahara Negara ini mengungkapkan, pendapatan negara dalam APBN 2025 dipatok sebesar Rp 3.005,1 triliun, yang terdiri dari pajak Rp 2.189,3 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 301,6 triliun, dan PNBP Rp 513,6 triliun.
    Adapun belanja negara Rp 3.621,3 triliun, meningkat 8,9 persen dibandingkan tahun 2024. Dengan begitu, defisit anggaran dipatok sebesar Rp 616,2 triliun pada 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
    Ia menekankan, belanja pemerintah pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran.
    Khusus belanja kesehatan, pemerintah mematok alokasi Rp 218,5 triliun. Sedangkan belanja pendidikan mencapai Rp 724,3 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp 503,2 triliun, dan ketahanan pangan mencapai Rp 144,6 triliun.
    “Program makanan bergizi yang dialokasikan anggaran Rp 71 triliun diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa di dalam rangka untuk mensuplai kebutuhan program makan siang bergizi,” jelas Sri Mulyani.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sri Mulyani Singgung Penguatan SWF di Hadapan Prabowo, untuk Danantara atau INA?

    Sri Mulyani Singgung Penguatan SWF di Hadapan Prabowo, untuk Danantara atau INA?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung penguatan SWF atau Sovereign Wealth Fund untuk membiayai APBN 2025 yang telah ditetapkan dengan defisit senilai Rp616,2 triliun.

    Hal tersebut dirinya sampaikan dalam Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Target defisit tersebut tercatat menjelaskan 2,53% dari produk domestik bruto (PDB). Lebih tinggi dari target defisit 2024 yang senilai Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

    “Kami juga akan terus menggunakan pembiayaan termasuk di dalamnya dalam rangka penguatan dari Sovereign Wealth Fund dan peranan dari BUMN,” ujarnya.

    Bendahara Negara tersebut menegaskan bahwa dalam kondisi global yang terus dinamis, pembiayaan defisit akan dilakukan secara hati-hati.

    Pihaknya akan terus meningkatkan kredibilitas, sustainabilitas, dan kesehatan APBN sehingga biaya dari defisit dapat terus ditekan.

    SWF adalah dana yang dimiliki oleh pemerintah untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen dengan tujuan mendapatkan return, gain, atau pendapatan jenis lain.

    Dana pokoknya dapat berasal dari APBN, penerimaan seperti penerimaan migas, atau dari sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.

    Dengan adanya SWF diharapkan tidak ada penerimaan negara yang ‘menganggur’ dan tidak dimanfaatkan. Penerimaan tersebut dapat diinvestasikan secara tepat dan bermutu sehingga dapat diperoleh imbal hasil yang bermanfaat. Saat ini, SWF di Indonesia dikelola melalui Indonesia Investment Authority (INA).

    Selain mengandalkan SWF yang dikelola INA untuk menambal defisit, Sri Mulyani juga berharap kinerja pembiayaan investasi yang diberikan ke BUMN dapat memangkas total pembiayaan utang 2025. 

    Di mana investasi pemerintah merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah dalam jangka panjang, yang diharapkan memberikan hasil dan nilai tambah di masa yang akan datang berupa pengembalian nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

    Di mana pembiayaan investasi tahun depan terbesar kepada BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) senilai Rp59,5 triliun.

    Adapun pada tahun depan, Sri Mulyani berencana menarik utang baru senilai Rp775,87 triliun dengan pembiayaan investasi sejumlah Rp154,5 triliun dan pemberian pinjaman senilai Rp5,44 triliun. 

    Di sisi lain, pemerintah juga tengah mencari sumber pendapatan baru melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Badan tersebut disebut-sebut akan mengelola dana yang berasal dari INA dan aset milik 7 BUMN.

  • Pemerintah Targetkan RI Punya 61 Startup Unicorn pada 2045

    Pemerintah Targetkan RI Punya 61 Startup Unicorn pada 2045

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan ada 61 startup unicorn alias perusahaan rintisan yang memiliki valuasi mencapai US$1 miliar atau lebih di Indonesia pada 2045.

    Asisten Deputi Direktur Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Danang Sri Wibowo menjelaskan pihaknya sudah menerapkan target pengembangan digital hingga 2045. Salah satu indikatornya yaitu iklim bisnis ekonomi digital.

    Pada 2030, ditarget terdapat 23 startup unicorn. Lalu, pemerintah menargetkan kontribusi ekonomi mencapai 11,1%—13,4% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sebagai perbandingan, pada 2022 kontribusi ekonomi digital ‘hanya’ mencapai 7,6—8,7%.

    Pada 2045, target semakin tinggi: diharapkan ada 61 startup unicorn dengan kontribusi ekonomi digital mencapai 17,4—20,2% terhadap PDB.

    Saat ini, Danang mengungkapkan Indonesia mempunyai 2.651 startup—terbanyak keenam di dunia, 15 unicorn, dan 2 decacorn (GoTo dan J&T).

    “Ini [perusahaan-perusahaan rintisan] sebetulnya ikut menjadi landasan bagaimana kita menjadi satu negara yang maju dalam mewujudkan ekonomi digital sebagai penopang perekonomian nasional,” jelas Danang dalam acara Sosialisasi Penyampaian Data dan Informasi PMSE di kawasan Jakarta Utara, Selasa (10/12/2024).

    Danang meyakini target-target tersebut bisa tercapai karena potensi ekonomi digital di Indonesia sangat besar. Dia mencontohkan 35% pangsa internet Asia Tenggara ada di Indonesia.

    Oleh sebab itu, Danang menekankan pentingnya ketersediaan data dan informasi yang akurat terkait perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Pemerintah pun mewajibkan para perusahaan penyelenggara PMSE memberikan data transaksi, statistik perdagangan, dan informasi relevan lainnya ke Badan Pusat Statistik (BPS) seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80/2019

    Data dan informasi tersebut, klaimnya, akan dijadikan fondasi utama dalam perumusan kebijakan ekonomi digital yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Yang sangat urgen bagi pengembangan e-commerce ini adalah bagaimana regulasi itu betul-betul dapat mendorong dan adaptif dengan berbagai perkembangan yang ada,” ujar Danang.

    Pengawas Perdagangan Ahli Madya Direktorat Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Mario Josko menambahkan bahwa pihaknya berhak memberikan sanksi kepada perusahaan penyelenggara PMSE yang tidak patuh menyampaikan datanya ke BPS.

    Hak tersebut, sambungnya, diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31/2023. Pasal 55 Permendag 31/2023 juga mengatur sanksi administrasi yang akan diberikan kepada perusahaan penyelenggara PMSE yang tidak patuh menyampaikan datanya.

    “Memang administratif sih [sanksinya]. Kalau administratif itu sifatnya dimulai dengan teguran tapi bisa berakhir dengan pemblokiran,” tegas Mario pada kesempatan yang sama.

  • Janji Sri Mulyani ke Prabowo soal APBN 2025 – Page 3

    Janji Sri Mulyani ke Prabowo soal APBN 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 dirancang dengan defisit sebesar Rp616,2 triliun atau setara dengan 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Defisit ini akan dikelola secara hati-hati melalui strategi pembiayaan yang terukur dan efisien, termasuk pengelolaan cash buffer dan treasury yang dinamis, sesuai dengan perkembangan sektor keuangan.

    “APBN 2025 dirancang dengan defisit sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB. Hal ini akan dikelola secara hati-hati dengan strategi pembiayaan yang terukur, efisien termasuk pemanfaatan dan pengelolaan cash buffer dan fungsi treasury yang makin dinamis sesuai perkembangan sektor keuangan,” kata Sri Mulyani dalam penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) 2025 kepada kementerian dan lembaga pemerintah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Selain itu, Menkeu mencatat bahwa penerimaan negara pada 2025 diperkirakan mencapai Rp3.005,1 triliun. Angka ini akan diperoleh melalui pengoptimalan sumber-sumber penerimaan negara, yang meliputi pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen untuk mengejar berbagai potensi penerimaan ini dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif.

    Di samping itu, penerimaan negara juga akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, di mana kelompok yang kurang mampu akan mendapatkan bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, serta subsidi dan fasilitas pembebasan pajak.

    Sri Mulyani juga menekankan pentingnya kontribusi dari kelompok yang mampu untuk bergotong-royong dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara patuh dan jujur. Hal ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam membangun dan memajukan Indonesia.

    “Bagi kelompok yang mampu memahami hasil pembangunan, diminta bergotong royong untuk memenuhi kewajiban secara patuh dan jujur untuk terus membangun dan memajukan Indonesia,” ujarnya.

     

  • Hadirkan Emil Dardak, BNI Investor Daily Roundtable Bahas Masa Depan Ekonomi Jawa Timur

    Hadirkan Emil Dardak, BNI Investor Daily Roundtable Bahas Masa Depan Ekonomi Jawa Timur

    Surabaya, Beritasatu.com – Diskusi menarik tentang isu-isu kritis seputar ekonomi nasional dan global kembali digelar dalam BNI Investor Daily Roundtable, Kamis (5/12/2024). Didukung oleh BNI, Investor Daily Roundtable kini hadir dengan pembahasan menarik bertemakan “Membangun Masa Depan Ekonomi Jawa Timur Melalui Investasi”.

    BNI Investor Daily Roundtable kembali dipandu langsung oleh Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita. Dalam forum kali ini, BNI Investor Daily Roundtable menghadirkan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, yakni Emil Dardak.

    Dalam forum tersebut, Emil Dardak menyampaikan bagaimana Jawa Timur dapat mendorong potensi daerah sehingga menjadikan Jatim sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia. Dengan kontribusi sebesar sekitar 14% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, provinsi ini pun menjadi penggerak ekonomi di Pulau Jawa.

    Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS), Jatim menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi 25,55% pada triwulan III 2024. Jatim hanya di bawah Jakarta yang berkontribusi 29,08%, sedangkan Jawa Barat kontributor terbesar ketiga dengan angka 22,39%.

    BPS juga mencatat, ekonomi Jatim pada triwulan III-2024 mampu tumbuh mencapai 4,91 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) atau 1,72 persen secara kuartalan (quartal-to-quartal/qtq).

    Beberapa sektor andalan yang dimiliki Jawa Timur antara lain adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk daerah non-perkotaan, dengan fokus pada produksi padi, tebu, dan perikanan. Sementara, Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Timur pada triwulan III-2024 dengan kontribusi sebesar 30,54%.

    Emil Dardak mengatakan, pemerintah provinsi Jawa Timur ke depannya harus terus mengoptimalkan potensi Jatim agar pertumbuhan ekonomi dapat terus ditingkatkan. Harapannya, Jawa Timur mampu berkontribusi besar dalam misi Presiden RI Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

    Menurut Emil, berbagai strategi harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur agar potensi ekonomi provinsi tersebut dapat dimaksimalkan. Dia mengatakan, salah satu hal yang harus dilakukan optimalisasi konektivitas yang menjadi faktor kunci dalam roda perekonomian.

    “Tentunya positioning Pelabuhan Tanjung Perak menjadi sangat penting untuk menunjang konektivitas, tetapi di Jawa Timur ini juga sudah ditopang juga dengan adanya pelabuhan di Probolinggo. Kemudian, beroperasinya port captive di beberapa kawasan industri. Di selatan sudah ada Pelabuhan Prigi yang bisa bersinergi dengan pelabuhan selatan seperti Cilacap, Tanjung Wangi, juga di Lembar. Ini yang kemudian kita harapkan bisa menjadikan Jawa Timur terkoneksi dengan baik, menopang target pertumbuhan 8%,” ujar Emil.

    Emil juga menambahkan, masa depan ekonomi Jawa Timur juga tak akan terlepas dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dia menyebut, pemerintah harus mengoptimalkan fungsionalitas KEK di Jatim sehingga menarik lebih banyak investasi masuk ketiga kawasan tersebut.

    Saat ini, terdapat tiga KEK yang berada di Jatim. Pertama, KEK Singhasari di Malang yang berfokus pada pengembangan ekonomi digital. Kedua, KEK Gresik yang berfokus pada industri smelter nikel dan baja, elektronik, petrokimia, dan energi. Ketiga, KEK Sidoarjo, yang berfokus pada industri halal.

    Dalam forum tersebut, Emil juga membeberkan realisasi investasi yang dicapai oleh provinsi Jawa Timur. Pada triwulan III-2024, realisasi investasi Jawa Timur mencapai Rp 39,69 triliun. Dari angka tersebut, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 13,88 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 25,81 triliun. 

    Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 2% secara tahunan (year on year) dan 11,6% secara triwulanan (Q to Q). Total capaian kumulatif Januari hingga September 2024 mencapai Rp 111,4 triliun

    “Kita harapkan ada beberapa terobosan-terobosan, regulasi yang semakin meningkatkan minat investor luar negeri, untuk juga menanamkan modalnya di sini dan menjual produknya bukan hanya pangsa pasar domestik, tetapi juga pangsa pasar setidaknya ASEAN,” papar Emil.

    Berbicara soal masa depan ekonomi Jawa Timur, Emil mengatakan bahwa Jatim memiliki tantangan dalam penyerapan lapangan kerja. Untuk itu, menurutnya, pendidikan harus dibenahi dengan membuka jurusan-jurusan yang banyak diminati industri. Hal ini ditujukkan agar tenaga kerja dapat diserap lebih banyak lagi.

    Sementara itu, Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita mengakui bahwa ekonomi Jawa Timur sangat potensial. Dia lantas mengapresiasi kinerja Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak yang telah membuat ekonomi Jatim kian menggeliat dalam lima tahun terakhir. Menurutnya, Pemrov Jatim telah menciptakan kebijakan yang sangat baik untuk investor luar negeri dalam negeri, bahkan juga UMKM.

    “Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan apa yang dijadikan target oleh bapak Presiden Prabowo. Ini akan lebih kuat lagi dilaksanakan oleh ibu dan wakil gubernur terpilih karena ini tinggal melanjutkan kebijakan-kebijakan dari yang mereka lakukan. Catatannya adalah kalau investasi yang high tech itu mengenai kesiapan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi untuk itu. Berikutnya adalah mengenai masalah izin,” ucap Enggar.

    Dalam kesempatan yang sama, Wholesale Transaction Product & Partnership Division Head BNI I Gede Widya Anantayoga mengungkapkan, BNI Investor Daily Roundtable merupakan forum yang sangat penting untuk diikuti oleh masyarakat Jawa Timur, termasuk nasabah BNI yang banyak menjadi pelaku usaha di Jatim.

    Yoga berharap, BNI Investor Daily Roundtable dapat memberikan masukan kepada pelaku usaha di Jatim untuk bisa mengembangkan dan membesarkan bisnis searah dengan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah. 

     “Potensi di Jawa Timur itu sangat besar, menjadi pusat perdagangan di Indonesia Timur, banyak nasabah BNI yang bergerak di Industri FMCG, perdagangan lalu perindustrian juga jadi. Menurut kami, insight dari acara Investor Daily Rountdable ini sangat baik untuk nasabah kami sehingga nasabah kami bisa tahu strategi ke depan dari pemerintah akan seperti apa,” ungkapnya.

  • Antisipasi Kebijakan Trump, Perundingan Indonesia & IEU-CEPA Harus Dirampungkan

    Antisipasi Kebijakan Trump, Perundingan Indonesia & IEU-CEPA Harus Dirampungkan

    Jakarta: Indonesia harus segera menyelesaikan perundingan dengan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan perundingan ini bisa mengantisipasi kebijakan presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump terkait ancaman pemberlakuan tarif impor tinggi.
     
    Kerja sama dengan IEU-CEPA, lanjut Anindya, juga akan meningkatkan akses ke kawasan Uni Eropa (UE) yang memiliki pasar senilai USD17 triliun atau Rp 269.416 triliun (kurs Rp 15.848/dolar AS). Setara dengan 12 kali produk domestik bruto (PDB) Indonesia. 
     
    “Proses perjanjian dagang tersebut sudah berlangsung selama hampir sembilan tahun. Indonesia ini bagus kalau bisa membuat IEU-CEPA karena akan membuka akses kepada kawasan yang (memiliki pasar) USD17 triliun,” kata Anindya melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa, 10 Desember 2024.
    Pernyataan Anindya itu dikemukakan saat menjadi pembicara dalam Indonesia-Europe Investment Summit 2024 yang diselenggarakan European Business Chamber of Commerce (EuroCham). Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.
     
    Anindya mengatakan perjanjian IEU-CEPA juga memberi manfaat bagi UE, mengingat Indonesia penopang 40% pasar di Asia Tenggara atau ASEAN. Anindya berharap isu-isu yang ada dapat disiasati agar perdagangan dengan UE dapat berjalan baik.
     
    “Jadi, ini hal strategis buat dua-duanya (Indonesia dan UE). Ini menjadi angin segar,” ujar dia.
     
    Ekspor-Impor Bisa Naik 6 Kali
    Anindya mengatakan, dengan berlakunya IEU-CEPA, transaksi ekspor dan impor Indonesia-Eropa dapat meningkat dua hingga enam kali lipat. Selain itu, perjanjian tersebut juga membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air untuk masuk rantai pasok dunia.
     
    “Teman-teman dari Kadin, yang juga banyak dari UMKM, bisa jadi bagian dari rantai pasok dunia. Ini tentu bukan saja bagus buat pemain besar seperti perusahaan palm oil (minyak kelapa sawit), yang kadang suka ada isu sustainability (keberlanjutan), tapi teman-teman ini bisa masuk ke berbagai macam industri,” kata dia.
     
    Tidak hanya mendongkrak transaksi, kerja sama investasi ini menurut Anindya juga bisa membuka edukasi dari mitra teknologi. Hal ini akan membawa pengusaha nasional naik kelas.
     
    “Jadi, teman-teman Kadin bisa mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya,” kata dia.
     
    Indonesia Harus Antisipasi Kebijakan Trump
    Sementara itu, pada kesempatan yang sama, kebijakan tarif impor tinggi Amerika Serikat (AS) akan menjadi salah satu ancaman serius bagi perdagangan global ke depan turut menjadi perhatian Anindya. Tarif impor tinggi yang akan ditetapkan Presiden Terpilih AS Donald Trump terhadap beberapa negara seteru dagang, misalnya China, akan mengubah lanskap perdagangan dunia.
     
    Anindya mengatakan Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi kebijakan proteksionisme yang kemungkinan bakal diterapkan Trump, di antaranya dalam bentuk tarif impor yang tinggi.
     
    “Karena memang itu kayaknya tidak bisa dicegah,” kata Anindya.
     
    Dia mengapresiasi keputusan pemerintah yang ingin memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara mitra, terutama Kanada, Uni Emirat Arab (UEA), Jepang, dan Australia. Selama 2,5 pekan terakhir, pemerintah terus mengoptimalkan kerja sama Global South.
     
    “Kemitraan dengan negara-negara Amerika Latin dan Timur Tengah juga penting. Tapi dengan Eropa ini strategis, meski tidak gampang,” ujar dia.
     
    Anindya sebelumnya mengungkapkan, sikap protektif Donald Trump bisa mendatangkan kerugian sekaligus keuntungan bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia.
     
    Salah satu kerugian yang bisa dialami Indonesia, menurut Anindya, adalah sulitnya produk ekspor RI masuk ke AS. Demi melindungi pasar dan industri dalam negerinya, pemerintah AS bisa memberlakukan tarif Bea Masuk (BM) yang tinggi atau menerapkan hambatan nontarif (non-tariff barrier). Misalnya dengan alasan standardisasi produk, lingkungan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), dan lain-lain.
     
    Adapun keuntungan yang bisa dinikmati Indonesia, kata Anindya, adalah terealisasinya berbagai perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) secara bilateral yang prosesnya sempat tersendat.
     
    Anindya mencontohkan, perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Kanada atau Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA–CEPA) ditandatangani lebih cepat. Pemerintah Indonesia dan Kanada menandatangani ICA–CEPA pada Senin, 2 Desember 2024 lalu.
     
    “Ada manfaatnya juga nih ketika Amerika bilang proteksionisme. ICA-CEPA itu dua tahun jadi. Terbukalah kerja sama bilateral yang selama ini tersendat,” ujar Anindya.
     

    Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi mengungkapkan, jika pemerintah AS memberlakukan tarif impor tinggi, negara-negara eksportir seperti China bakal mengalihkan pasar ekspornya ke negara-negara lain, termasuk Eropa dan Indonesia.
     
    “Kita mungkin akan merasakan dampak dari tekanan AS terhadap China, karena China kemungkinan akan mencoba menjual lebih banyak produknya ke Eropa dan Indonesia,” tutur Denis.
     
    Untuk itu, Denis berharap Indonesia dapat segera mengimplementasikan IEU-CEPA. Melalui perjanjian ini, Indonesia bisa masuk dalam rantai pasok global yang lebih luas melalui Kanada.
     
    “Berarti produk masuk, mendapatkan nilai lebih, dan keluar. Jadi, bukan hanya menjual produk akhir,” ujarnya. 
     
    Denis mengatakan kepastian hukum juga harus menjadi perhatian guna mendukung konten lokal yang ingin diperdagangkan. “Kepastian hukum itu akan mendatangkan lebih banyak investasi ke Indonesia,” tegas dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Anindya Bakrie: Uni Eropa Miliki Akses Pasar Senilai 17 Triliun Dolar AS – Halaman all

    Anindya Bakrie: Uni Eropa Miliki Akses Pasar Senilai 17 Triliun Dolar AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie berharap, perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dapat segera diselesaikan. 

    Dengan demikian, IEU-CEPA akan meningkatkan akses ke kawasan yang memiliki pasar senilai 17 triliun dolar AS atau Rp 269.416 triliun (kurs Rp 15.848/dolar AS), atau setara 12 kali produk domestik bruto (PDB) Indonesia. 

    Apalagi, perdagangan global kini menghadapi ancaman tarif impor tinggi yang akan diberlakukan Presiden Terpilih Amerika Serikat Donald Trump.

     

    Itulah sebabnya, Indonesia harus cepat menyelesaikan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan pasar lain yang besar, seperti Uni Eropa (UE).

    “Proses perjanjian dagang tersebut sudah berlangsung selama hampir sembilan tahun. Indonesia ini bagus kalau bisa membuat IEU-CEPA, karena akan membuka akses kepada kawasan yang (memiliki pasar) 17 triliun dolar AS,” kata Anindya, saat menjadi pembicara dalam Indonesia-Europe Investment Summit 2024 yang diselenggarakan European Business Chamber of Commerce (EuroCham), di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Anindya mengatakan, perjanjian IEU-CEPA juga memberi manfaat bagi UE, mengingat Indonesia penopang 40 persen pasar di Asia Tenggara atau ASEAN. Anindya berharap, isu-isu yang ada dapat disiasati agar perdagangan dengan UE dapat berjalan baik.

    “Jadi, ini hal strategis buat dua-duanya (Indonesia dan UE). Ini menjadi angin segar,” ujar dia.

    Ekspor-Impor Naik Jadi 6 Kali

    Anindya mengatakan, dengan berlakunya IEU-CEPA, transaksi ekspor dan impor Indonesia-Eropa dapat meningkat dua hingga enam kali lipat. Selain itu, perjanjian tersebut juga membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air untuk masuk rantai pasok dunia.

    “Teman-teman dari Kadin, yang juga banyak dari UMKM, bisa jadi bagian dari rantai pasok dunia. Ini tentu bukan saja bagus buat pemain besar seperti perusahaan palm oil (minyak kelapa sawit), yang kadang suka ada isu sustainability (keberlanjutan), tapi teman-teman ini bisa masuk ke berbagai macam industri,” ucapnya.

    Tidak hanya mendongkrak transaksi, kerja sama investasi ini menurut Anindya juga bisa membuka edukasi dari mitra teknologi. Hal ini akan membawa pengusaha nasional naik kelas.

    “Jadi, teman-teman Kadin bisa mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya,” katanya.

    Indonesia Harus Antisipasi Kebijakan Trump

    Sementara itu, pada kesempatan yang sama, kebijakan tarif impor tinggi Amerika Serikat (AS) akan menjadi salah satu ancaman serius bagi perdagangan global ke depan turut menjadi perhatian Anindya. 

    Tarif impor tinggi yang akan ditetapkan Presiden Terpilih AS Donald Trump terhadap beberapa negara seteru dagang, misalnya China, akan mengubah lanskap perdagangan dunia.

    Anindya mengatakan, Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi kebijakan proteksionisme yang kemungkinan bakal diterapkan Trump, di antaranya dalam bentuk tarif impor yang tinggi.

    “Karena memang itu kayaknya tidak bisa dicegah,” kata Anindya.

    Anindya mengapresiasi keputusan Pemerintah yang ingin memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara mitra, terutama Kanada, Uni Emirat Arab (UEA), Jepang, dan Australia. Selama 2,5 pekan terakhir, pemerintah terus mengoptimalkan kerja sama Global South.

    “Kemitraan dengan negara-negara Amerika Latin dan Timur Tengah juga penting. Tapi dengan Eropa ini strategis, meski tidak gampang,” ujarnya. 

    Anindya sebelumnya mengungkapkan, sikap protektif Donald Trump bisa mendatangkan kerugian sekaligus keuntungan bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia.

    Salah satu kerugian yang bisa dialami Indonesia, menurut Anindya, adalah sulitnya produk ekspor RI masuk ke AS. Demi melindungi pasar dan industri dalam negerinya, pemerintah AS bisa memberlakukan tarif Bea Masuk (BM) yang tinggi atau menerapkan hambatan nontarif (non-tariff barrier), misalnya dengan alasan standardisasi produk, lingkungan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), dan lain-lain.

    Adapun keuntungan yang bisa dinikmati Indonesia, kata Anindya, adalah terealisasinya berbagai perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) secara bilateral yang prosesnya sempat tersendat.

    Anindya mencontohkan, perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Kanada atau Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA–CEPA) ditandatangani lebih cepat. Pemerintah Indonesia dan Kanada menandatangani ICA–CEPA pada Senin (2/12/2024) lalu.

    “Ada manfaatnya juga nih ketika Amerika bilang proteksionisme. ICA-CEPA itu dua tahun jadi. Terbukalah kerja sama bilateral yang selama ini tersendat,” ujar Anindya.

    Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi mengungkapkan, jika pemerintah AS memberlakukan tarif impor tinggi, negara-negara eksportir seperti China bakal mengalihkan pasar ekspornya ke negara-negara lain, termasuk Eropa dan Indonesia.

    “Kita mungkin akan merasakan dampak dari tekanan AS terhadap China, karena China kemungkinan akan mencoba menjual lebih banyak produknya ke Eropa dan Indonesia,” tutur Denis.

    Untuk itu, Denis berharap Indonesia dapat segera mengimplementasikan IEU-CEPA. Melalui perjanjian ini, Indonesia bisa masuk dalam rantai pasok global yang lebih luas melalui Kanada.

    “Berarti produk masuk, mendapatkan nilai lebih, dan keluar. Jadi, bukan hanya menjual produk akhir,” ujarnya. 

    Denis mengatakan, kepastian hukum juga harus menjadi perhatian guna mendukung konten lokal yang ingin diperdagangkan. “Kepastian hukum itu akan mendatangkan lebih banyak investasi ke Indonesia,” tegas dia.