Topik: Produk Domestik Bruto

  • Negara Terancam Merugi Rp 15 Triliun

    Negara Terancam Merugi Rp 15 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat peredaran rokok ilegal berpotensi merugikan negara mencapai Rp 15 triliun. Kondisi tersebut tidak lain karena industri rokok merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara.

    Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Merrijanti Punguan menjelaskan, industri rokok merupakan salah satu sektor terbesar di Indonesia yang produksinya mencapai ratusan miliar batang setiap tahun.

    Merujuk data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2023, produksi rokok di Indonesia mencapai 318 miliar batang, meliputi rokok ilegal sebesar 6,9%. Artinya, rokok ilegal mencapai 22 miliar batang pada 2023.

    “Kalau kita kalikan minimal cukai satu batang rokok yang dikenakan minimal itu Rp 750 itu mencapai hampir Rp 15 triliun kerugian negara,” ujar Merrijanti dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar B-Universe, di HQ PIK 2, Banten, Kamis (12/12/2024).

    Dia menambahkan, jika dikalikan dengan cukai tertinggi, yaitu Rp1.300 × 22 miliar batang, dapat dilihat sangat signifikan potensi kehilangan penerimaan negera.

    Selaras dengan itu, Kepala Pusat Industri Pedagangan dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho menyebut industri rokok ilegal berpotensi mengurangi penerimaan cukai negara dan kebocoran penerimaan negara. Dia pun meminta pemerintah segera bertindak.

    “Negara akan kehilangan penerimaan tidak hanya dari cukai, tetapi PPN. Jadi, pemerintah harus segera melakukan upaya extra ordinary. Jika tidak, ke depan kebocoran terkait penerimaan negara pasti tidak akan teratasi,” bebernya.

    Menurut Andry, peredaran rokok ilegal berdampak terhadap penerimaan cukai. Apalagi, 90% penerimaan cukai negara berasal dari industri rokok.

    Selain itu, rokok ilegal berkontribusi sekitar 7% terhadap produk domestik bruto (PDB), yang meliputi produksi, distribusi, ritel, hingga penyuplai bahan baku tempakau, yakni perkebunan tembakau.

    Sebagai informasi B-Universe menggelar FGD membahas peredaran rokok ilegal dan tantangan industri rokok atau tembakau. FGD dihadiri para narasumber kompeten di antaranya Direktur Eksekutif IndoData Danis Wahidin, Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia Henry Najoan, dan Ketum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia Benny Wachjudi.

    Selain itu, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, Kementerian Perindustrian Merrijanti Punguan, Kepala Pusat Industri Pedagangan & Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho, Direktur Komunikasi & Bimbingan Pengguna Jasa, dan Direktorat Jenderal Bea & Cukai Nirwala Dwi Heryanto.

    Diskusi soal peredaran rokok ilegal berjalan aktif melibatkan peserta dari berbagai stakeholder, seperti Perwakilan Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (Yaya & Sigit), Perwakilan Gudang Garam (Fendi Wu & Heri Yanuari Kustanto), Director Public Affairs PT Djarum (Mutiara Diah Asmara).

  • Negara Terancam Merugi Rp 15 Triliun

    Rokok Ilegal Rugikan Penerimaan Negara, Pakar INDEF Serukan Langkah Luar Biasa

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, menyatakan peredaran rokok ilegal berdampak negatif pada penerimaan negara. Dampak tersebut tidak hanya berasal dari kebocoran penerimaan cukai, tetapi juga pajak pertambahan nilai (PPN), mengingat cukai rokok menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan negara bersama PPN dan PPh.

    “Menurut saya, negara pasti kehilangan penerimaan, baik dari cukai maupun PPN. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengambil langkah luar biasa. Jika tidak, kebocoran penerimaan negara tidak akan dapat diatasi,” ujar Andry saat mengikuti focus group discussion (FGD) bersama B-Universe di PIK 2, Kamis (12/12/2024).

    Ia menambahkan, industri rokok menyumbang sekitar 90% dari total penerimaan cukai nasional. Namun, maraknya rokok ilegal memberikan tekanan besar terhadap ekonomi, termasuk penurunan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB).

    “Rokok legal menyumbang hampir 7% terhadap PDB. Kontribusi ini meliputi produksi, distribusi, ritel, hingga sektor perkebunan tembakau. Jika kita fokus pada pengembangan industri legal, dampaknya akan sangat signifikan bagi ekonomi nasional,” jelas Andry.

    Selain itu, Andry juga mengingatkan dampak rokok ilegal terhadap ekonomi daerah. Banyak wilayah di Indonesia bergantung pada aktivitas ekonomi berbasis tembakau. Penekanan berlebih pada industri tembakau legal berpotensi memicu peningkatan pengangguran di daerah penghasil tembakau dan penurunan pendapatan daerah.

    “Banyak daerah yang bergantung pada industri tembakau. Jika tekanan terhadap industri ini terlalu besar, tentu akan memengaruhi aktivitas ekonomi daerah dan menciptakan tekanan ekonomi signifikan,” tandasnya.

    Diskusi ini melibatkan narasumber kompeten, meliputi Direktur Eksekutif Indodata Danis Wahidin, Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia Henry Najoan, Ketum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia Benny Wachjudi.

    Kemudian, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, Kementerian Perindustrian Merrijanti Punguan; Kepala Pusat Industri Pedagangan & Investasi Indef Andry Satrio Nugroho; Direktur Komunikasi & Bimbingan Pengguna Jasa, Direktorat Jenderal Bea & Cukai Nirwala Dwi Heryanto, ikut hadir dalam diskusi peredaran rokok ilegal..

  • Dapat Kucuran Investasi Miliaran Dolar, Malaysia Langsung Bangun Kantor AI Nasional

    Dapat Kucuran Investasi Miliaran Dolar, Malaysia Langsung Bangun Kantor AI Nasional

    ERA.id – Pemerintah Malaysia mendirikan kantor kecerdasan buatan (AI) nasional. Pendirian kantor AI nasional ini dilakukan setelah mendapat kucuran investasi miliaran dolar tahun lalu.

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pembangunan kantor AI nasional ini menjadi momen bersejarah.

    “Ini adalah momen bersejarah dalam perjalanan transformasi digital kami,” kata Anwar, dikutip Reuters, Kamis (12/12/2024).

    Kantor AI nasional itu diharapkan bisa berfungsi sebagai lembaga terpusat untuk teknologi kecerdasan buatanm seperti menyediakan perencanaan strategis, penelitian dan pengembangan serta pengawasan peraturan.

    “Kantor AI akan melihat koordinasi upaya penelitian dan implementasi,” ujarnya.

    Malaysia sendiri sebelumnya sudah mendapatkan investasi miliaran dolar tahun lalu dari perusahaan teknologi global. Investasi itu dikucurkan untuk membangun infrastruktur penting untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat terhadap layanan cloud dan AI.

    Nantinya dengan pembangunan kantor AI ini, diharapkan perusahaan bisa mencapai tujuh tujuan pada tahun pertamanya, termasuk pengembangan kode etik, kerangka peraturan AI, dan rencana aksi teknologi AI lima tahun hingga 2030.

    “Pendirian NAIO didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi permasalahan literasi digital, tidak hanya di kalangan staf pemerintah dan politisi, namun juga dalam membawa perubahan dalam pendidikan bagi jutaan anak,” imbuhnya.

    Pemerintah juga mengumumkan kemitraan strategis dengan enam perusahaan, termasuk Amazon, Google, dan Microsoft. Ketiga perusahaan besar itu juga sudah mengumumkan proyek pusat data, cloud, dan AI di Malaysia tahun lalu.

    Lebih lanjut, Anwar berharap usaha digital bisa mendorong perekonomian Malaysia sebesar 23 persen tahun depan dan

    menyumbang 23 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Malaysia pada tahun depan dan 120 miliar ringgit (Rp430 triliun) pada tahun 2030.

    “Jika kita mempertahankan kecepatan yang kita capai (kemajuan teknologi), ekonomi digital bahkan dapat menyumbang 25 persen terhadap PDB negara,” pungkasnya.

    Usaha digital telah membantu mendorong perekonomian Malaysia pada tahun 2024, dengan investasi yang disetujui sebesar 71,1 miliar ringgit di sub-sektor informasi dan komunikasi.

  • Rekor! Kekayaan Elon Musk Tembus 400 Miliar Dollar

    Rekor! Kekayaan Elon Musk Tembus 400 Miliar Dollar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kekayaan Elon Musk per Kamis, 12 Desember 2024 dilaporkan sudah tembus 400 miliar dollar atau setara Rp6.377 Triliun.

    Dilansir dari Gulf News, Elon Musk mengalami peningkatan kekayaan yang sangat pesat sejak kemenangan Presiden terpilih Donald Trump bulan lalu.

    Kini, ia menjadi orang pertama yang mencapai kekayaan bersih $400 miliar, tonggak sejarah terbaru bagi individu terkaya di dunia.

    Salah satu hal yang menbuat kekayaan Elon Musk bertambah yakni penjualan saham orang dalam SpaceX miliknya yang meningkatkan kekayaan bersih Musk sekitar $50 miliar, menurut Bloomberg Billionaires Index.

    Saham Tesla Inc. juga melonjak ke titik tertinggi sepanjang masa pada hari Rabu, 11 Desember 2024 kemarin dan mendorong kekayaan Musk menjadi $447 miliar.

    Lonjakan kekayaan Musk dalam satu hari sebesar $62,8 miliar merupakan yang terbesar yang pernah tercatat.

    Ini sekaligus membantu mendorong kekayaan gabungan dari 500 orang terkaya di dunia di atas $10 triliun, juga untuk pertama kalinya, menurut indeks tersebut.

    Kekayaan bersih kelompok tersebut serupa dengan gabungan produk domestik bruto Jerman, Jepang, dan Australia tahun lalu, menurut data yang dikumpulkan oleh Bank Dunia.

    Musk sendiri telah menambah sekitar $218 miliar ke kekayaan bersihnya sejak awal tahun 2024, lebih banyak daripada anggota grup lainnya.

    Saham Tesla, yang merupakan bagian terbesar dari kekayaan Musk, telah naik 71% tahun ini dan ditutup pada hari Rabu di angka $424,77, rekor tertinggi pertama sejak tahun 2021.

    Sementara itu, nilai perusahaan rintisan kecerdasan buatannya, xAI, telah meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi $50 miliar sejak terakhir kali mengumpulkan uang pada bulan Mei.

    Wall Street Journal melaporkan pada bulan November bahwa kemenangan Trump membantu mendorong minat baru.

  • Jurus Kementerian Investasi Dukung Pengembangan UMKM RI

    Jurus Kementerian Investasi Dukung Pengembangan UMKM RI

    Jakarta

    Dalam menopang pertumbuhan ekonomi, pemerintah mendorong partisipasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Adapun kontribusi UMKM sendiri diketahui lebih dari 60% untuk Produk Domestik Bruto (PDB).

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menuturkan, pihaknya juga turut mendorong pengembangan UMKM untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

    Rosan mengaku telah menjembatani 579 kesepakatan kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar. Hal itu ia rangkum setelah dua bulan menjabat sebagai anggota Kabinet Merah Putih.

    “Kurang lebih 2 bulan, total kesepakatan kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM di seluruh daerahnya itu sebanyak 579 kesepakatan, dengan nilai sebesar Rp3,9 triliun, dengan melibatkan 158 perusahaan besar dan 389 UMKM,” kata Rosan dalam acara Forum Kemitraan Investasi di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Rosan juga menyebut, total kemitraan yang terjalin antara UMKM dan perusahaan besar mencapai Rp15,9 triliun sepanjang periode 2022-2024. Tak hanya itu, ia juga mencatat penerbitan nomor induk berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) sebanyak 11.370.330 sejak 2021 hingga 2024.

    “Jumlah NIB yang tercapai sebanyak 11.370.330, yang di mana lebih dari 99% merupakan usaha UMKM,” ungkapnya.

    Lebih jauh, Rosan juga mengungkap, pemerintah mencatat realisasi investasi sebesar Rp1.261,43 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.875.214 atau tumbuh kurang lebih hampir 18%.

    “Harapannya ini juga bisa terus meningkat, mengingat target dari investasi memang meningkat di tahun depan,” tutupnya.

    Lihat juga Video Kemenko PM Ingin Permudah Akses Kredit Usaha Rakyat

    (kil/kil)

  • Sampoerna Geber UMKM Lokal biar Naik Kelas, Ini Dampaknya ke Ekonomi RI

    Sampoerna Geber UMKM Lokal biar Naik Kelas, Ini Dampaknya ke Ekonomi RI

    Jakarta

    Sampoerna Retail Community (SRC), program pemberdayaan UMKM toko kelontong komprehensif dengan jangkauan luas dari Sabang hingga Merauke, tidak hanya memberikan pembinaan dan pendampingan, tapi melengkapi toko-toko kelontong anggotanya dengan ekosistem digital yang mempermudah mereka dalam menjalankan usaha.

    Dengan persebaran anggotanya yang begitu dekat dengan masyarakat, SRC adalah potret ekonomi kerakyatan di Tanah Air. Pertama kali dimulai pada 9 Mei 2008, SRC kini telah berkembang hingga memiliki lebih dari 250.000 toko kelontong anggota yang tergabung dalam 8.200 Paguyuban SRC dan aktif bermitra dengan 6.300 toko grosir Mitra SRC di seluruh Indonesia.

    Omzet Toko SRC secara keseluruhan, menurut riset itu, berkontribusi sebesar Rp263 triliun terhadap perekonomian nasional pada tahun 2022. Nilai kontribusi itu setara 11,36% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Ritel Nasional 2022 yang setara dengan Rp2.077,43 triliun.

    Perjalanan SRC hingga bisa mencapai titik itu tentu cukup panjang. Romulus Sutanto, Direktur Utama PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS) yang menjalankan program SRC, menceritakan perjalanan itu. Romulus mengatakan SRC bermula di Medan, Sumatera Utara dengan hanya 57 toko kelontong sebagai anggotanya. Berbekal semangat menjadi lebih baik, SRC telah bertransformasi menjadi program yang holistik bagi pemilik toko kelontong, mitra grosir dan pelanggan di seluruh Indonesia.

    “Selama 16 tahun, resep perkembangan SRC tetap sama, yakni konsistensi tim kami dalam melakukan pendampingan dan pelatihan, coaching and mentoring,” ujarnya.

    Pria yang telah berkarier selama lebih dari 20 tahun ini menuturkan konsistensi itu bersumber dari komitmen SRCIS untuk mendukung pemberdayaan UMKM agar bisa naik kelas. Hal ini penting mengingat peran UMKM sebagai salah satu sektor tulang punggung perekonomian nasional.

    “Kami berkeyakinan bahwa UMKM yang berdaya, khususnya toko kelontong, akan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi roda ekonomi Indonesia, terutama di tengah upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%,” kata Romulus.

    Salah satu inisiatif unggulan SRC adalah dukungan adopsi digitalisasi UMKM toko kelontong melalui ekosistem digital AYO by SRC yang dapet diakses di seluruh penjuru nusantara. Melalui pendampingan dan pelatihan yang konsisten, tingkat adopsi digitalisasi Toko-toko SRC sangat tinggi.

    “Transformasi digital memegang peranan penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis, tidak terkecuali untuk toko kelontong. Kehadiran ekosistem digital AYO by SRC adalah wujud nyata kontribusi kami dalam mendorong digitalisasi UMKM. Bahkan, toko kelontong non-SRC juga dapat menggunakan aplikasi AYO Toko by SRC yang ada dalam ekosistem digital tersebut,” paparnya.

    Sebagai konteks, ekosistem digital AYO by SRC terdiri dari tiga aplikasi. Pertama My AYO by SRC yang disediakan bagi para pelanggan Toko SRC, AYO MITRA by SRC yang diperuntukkan bagi para mitra usaha atau pengusaha grosir, dan AYO TOKO by SRC yang ditujukan bagi para toko kelontong.

    Romulus menjelaskan sedikitnya ada tiga dampak positif yang diberikan SRC bagi perekonomian dan masyarakat sekitar. Pertama, seperti yang disinggung sebelumnya, Toko-toko SRC berkontribusi 11,36% terhadap PDB Ritel Nasional 2022 atau setara dengan Rp236 triliun.

    “Ini merupakan kontribusi yang sangat besar dan menunjukkan peran toko-toko kelontong anggota SRC bagi perekonomian,” jelasnya.

    Kedua, SRC membantu toko mendapatkan omzet lebih besar yang turut meningkatkan kesejahteraan pemilik dan karyawan toko. Riset menyebutkan SRC membantu toko kelontong anggotanya meraih omzet yang lebih tinggi hingga 42% dibandingkan sebelum mereka bergabung program ini.

    Tidak berhenti di situ, lanjut Romulus, sebanyak 77% Toko SRC berhasil melakukan ekspansi usaha, dengan jenis bervariasi. Bahkan, banyak pemilik Toko SRC yang tadinya memulai dari toko kecil saat ini telah memiliki beberapa cabang atau berkembang menjadi toko grosir.

    “SRC Trijaya di Tangerang Selatan misalnya. Saat bergabung dengan SRC pada tahun 2013, Toko Trijaya merupakan sebuah toko berukuran kecil. Sekarang sudah berkembang hingga punya 3 toko kelontong dan 1 toko grosir,” kata Romulus.

    Ia menambahkan, ada juga Toko SRC lain yang tadinya hanya menjual kebutuhan sehari-hari, kini merambah bidang makanan minuman dan produk digital.

    Dampak positif SRC juga mencakup pembukaan lapangan kerja. Seiring dengan pertumbuhan omzet dan perluasan usaha, 51% Toko SRC telah berhasil menyerap tenaga kerja tambahan sebagai karyawan toko.

    “Bayangkan jika setengah saja dari 250.000 Toko SRC di Indonesia menambah setidaknya 1 karyawan, itu menjadi tambahan penyerapan tenaga kerja yang besar sekali,” jelas Romulus.

    Ia mengatakan bahwa salah satu kekuatan SRC terletak pada solidaritas anggota-anggotanya. Melalui Paguyuban SRC, Toko SRC yang sudah lebih dahulu maju tidak segan-segan membantu Toko SRC lain agar bisa ikut berkembang. Secara rutin mereka bertemu untuk berbagi pengalaman dan tips-tips memajukan usahanya.

    Di samping itu, Paguyuban-paguyuban SRC juga menjalankan berbagai aktivitas, seperti arisan yang hasilnya digunakan untuk membantu anggotanya meningkatkan kualitas toko, berbelanja bersama ke toko grosir agar lebih murah, dan inisiatif-inisiatif lain. Hasilnya, efek domino gotong-royong yang sangat besar.

    Dampak positif ketiga, papar Romulus, ialah Toko SRC ikut berkontribusi bagi pemberdayaan UMKM sekitar melalui Pojok Lokal. Pojok Lokal adalah area khusus di Toko SRC yang didedikasikan untuk memasarkan produk UMKM. Berdasarkan survei KG Media omzet produk UMKM yang dipasarkan melalui Pojok Lokal diperkirakan mencapai Rp5,65 triliun pada tahun 2022.

    Romulus mengatakan sejak awal SRC hadir untuk membantu toko kelontong agar lebih maju dan berkelanjutan. Di samping itu, pada tingkat yang lebih makro dia berharap SRC ke depannya dapat terus berkontribusi bagi perekonomian nasional dan menjadi salah satu pilar ekonomi kerakyatan.

    Keberhasilan Toko SRC juga diharapkan bisa menginspirasi toko kelontong lainnya yang kini mungkin belum menjadi anggota SRC. Menurutnya, dengan target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, SRC sebagai bagian dari UMKM dapat ikut ambil bagian.

    Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, sektor UMKM berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB dan memiliki kemampuan menyerap 97% total tenaga kerja. Dengan fakta ini, sektor UMKM tentu bakal memainkan peran penting untuk mendukung upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% itu.

    “Toko SRC yang sebanyak 250.000 telah berkontribusi hingga 11,36% dari PDB Ritel Nasional. Apalagi kalau kita bicara 4 juta toko kelontong di seluruh Indonesia, tentu UMKM toko kelontong bisa berkontribusi jauh lebih besar lagi,” tutup Romulus.

  • Defisit Rp 401,8 Triliun, Pendapatan Naik 1,3% dari Tahun Lalu

    Defisit Rp 401,8 Triliun, Pendapatan Naik 1,3% dari Tahun Lalu

    Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan perkembangan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga November 2024. APBN disebut mengalami defisit sebesar Rp 401,8 triliun atau setara dengan 1,81% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
     
    Meski mencatatkan defisit, angka tersebut masih di bawah total defisit anggaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024, yaitu sebesar Rp 522,8 triliun.  Defisit ini mencerminkan bahwa pendapatan negara lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pengeluaran pemerintah.
     
    “Defisit Rp 401,8 triliun masih di bawah Rp 522,8 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Rabu 11 Desember 2024.
    Meskipun terdapat defisit, dari sisi keseimbangan primer, APBN 2024 masih mencatatkan surplus sebesar Rp 47,1 triliun. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan fiskal di tengah tantangan ekonomi.
     
    “Dalam APBN KiTA 2024, total defisit anggaran dalam undang-undang disebutkan mencapai Rp 522,8 triliun, jadi defisit Rp 401,8 triliun masih di bawah Rp 522,8 triliun,” jelas Sri Mulyani.
     
    Baca juga: Gunakan APBN, Sri Mulyani Jamin Kesejahteraan Guru Meningkat

    Pendapatan Negara Naik Tipis 1,3%

    Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hingga November 2024, pendapatan negara mencapai Rp 2.492,7 triliun. Angka ini meningkat 1,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan tersebut bersumber dari:

    Pajak,
    Bea Cukai,
    Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    “Rp 2.492,7 triliun ini artinya sudah 89% dari target yang ditetapkan dalam UU APBN. Kenaikan sebesar 1,3% ini menunjukkan tren yang positif,” ujar Sri Mulyani.

    Belanja Negara Melonjak 15,3%

    Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga November 2024 mencapai Rp 2.894,5 triliun. Jumlah ini meningkat tajam sebesar 15,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan mencakup 87% dari pagu anggaran. Komponen belanja negara meliputi:

    Belanja Kementerian/Lembaga (K/L),
    Belanja Non K/L,
    Transfer ke Daerah.

    “Kenaikannya cukup tajam dibandingkan belanja negara tahun lalu yaitu 15,3%. Ini yang nanti akan terlihat dalam posturnya,” ujarnya. 

    Postur APBN 2024

    Postur APBN 2024 memberikan gambaran tentang kondisi keuangan negara:

    Defisit: Rp 401,8 triliun (di bawah target Rp 522,8 triliun).
    Pendapatan Negara: Rp 2.492,7 triliun (naik 1,3% yoy).
    Belanja Negara: Rp 2.894,5 triliun (naik 15,3% yoy).
    Surplus Keseimbangan Primer: Rp 47,1 triliun.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Airlangga Bidik Investasi Tahun Depan Tembus Rp2.200 T

    Airlangga Bidik Investasi Tahun Depan Tembus Rp2.200 T

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi investasi ditargetkan Rp2.200 triliun pada 2025. Jumlah tersebut meningkat dari target tahun ini sebesar Rp1.900 triliun.

    “Indonesia ke depan membutuhkan investasi yang besar. Target tahun ini Rp1.900 dan tahun depan Rp2.200 triliun. Ini bukan pekerjaan yang mudah,” ujar Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12).

    Airlangga mengungkapkan investasi penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam lima tahun ke depan seperti yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto. Dalam paparannya disebut diperlukan pertumbuhan investasi 10 persen setiap tahunnya dari 2025 hingga 2029.

    Namun, tak hanya investasi yang perlu ditingkatkan, sambung Airlangga, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) juga perlu ditekan.

    ICOR adalah parameter yang menggambarkan besaran tambahan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Dengan kata lain, semakin tinggi skor ICOR, artinya investasi semakin tak efisien.

    ICOR Indonesia, sambung Airlangga, ada di posisi 6 dengan investasi 32 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga pertumbuhan ekonomi berada di level 5 persen.

    Jika ICOR bisa ditekan, Airlangga yakin pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8 persen.

    “Kalau kita bisa tekan ICOR kita seperti sebelum krisis keuangan, ICOR kita 4, maka investasi digenjot 32 persen, pertumbuhan ekonominya 8 persen,” kata Airlangga.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengatakan Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp13.500 triliun dalam lima tahun ke depan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Hal itu ia sampaikan dalam sambutan di Indonesia Mining Summit 2024 yang dibacakan oleh Direktur Perencanaan Infrastruktur BKPM Moris Nuaimi.

    “Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen diperlukan realisasi investasi sebesar Rp13.528 triliun selama lima tahun mendatang. Capaian realisasi investasi tersebut diharapkan bisa menyerap tenaga kerja 3,4 juta,” katanya, Rabu (3/12).

    Karena itu, Kementerian Investasi berfokus untuk meningkatkan aliran investasi baik dari asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN).

    (fby/sfr)

  • Prabowo Akan Pakai Rumus Soeharto Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

    Prabowo Akan Pakai Rumus Soeharto Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bisa tercapai pada 2027 atau 2028 akan dengan memakai rumus ekonomi era Presiden Soeharto.

    Ia menuturkan rumus agar pertumbuhan ekonomi 8 persen terletak pada konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Rumus ini sebelumnya digunakan pada pemerintahan Soeharto, di mana pertumbuhan ekonomi berhasil tembus 8,2 persen pada 1995.

    “Kalau kita lihat sejarah, kita pernah mencapai angka (pertumbuhan ekonomi) tertinggi di tahun 1995 yaitu 8,2 persen. Tentunya kebijakannya adalah konsumsi, investasi, dan ekspor. Jadi rumus konsumsi, investasi, dan ekspor ini sepertinya berulang,” katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi di Jakarta, Rabu (11/12).

    Namun, tetap ada perbedaan antara cara pemerintahan Soeharto dan pemerintah sekarang dalam mendongkrak perekonomian. Jika dulu Soeharto mengandalkan sawit, tekstil, dan migas, maka pemerintahan Prabowo akan menambahnya dengan hilirisasi, ekonomi digital, serta semikonduktor.

    Airlangga mengatakan pemerintah tidak ingin hanya bergantung pada komoditas atau bahan baku mentah karena saat harganya turun maka kesejahteraan rakyat bisa terganggu.

    “Dari segi hilirisasi perlu dilanjutkan dengan pendalaman struktur di industri sektor manufaktur karena sektor manufaktur kontribusinya hampir 20 persen dari GDP kita. Sehingga pendalaman struktur akan mendorong nilai tambah,” imbuhnya.

    Ia juga menekankan pentingnya investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Dalam paparannya disebut diperlukan pertumbuhan investasi 10 persen setiap tahun.

    Namun tak hanya investasi yang perlu ditingkatkan, sambung Airlangga, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) juga perlu ditekan. ICOR adalah parameter yang menggambarkan besaran tambahan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Dengan kata lain, semakin tinggi skor ICOR, artinya investasi semakin tak efisien.

    Saat ini ICOR Indonesia, kata Airlangga, ada di posisi 6 dengan investasi 32 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga pertumbuhan ekonomi berada di level 5 persen.

    Jika ICOR bisa ditekan, Airlangga yakin pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8 persen.

    “Kalau kita bisa tekan ICOR kita seperti sebelum krisis keuangan, ICOR kita 4, maka investasi digenjot 32 persen, pertumbuhan ekonominya 8 persen,” kata Airlangga.

    (fby/pta)

  • Menuju Target Emisi Nol Bersih, Kapasitas Daya Terbarukan di Indonesia Harus 4 Kali Lebih Tinggi

    Menuju Target Emisi Nol Bersih, Kapasitas Daya Terbarukan di Indonesia Harus 4 Kali Lebih Tinggi

    Jakarta, Beritasatu.com – Laporan Rethinking Energy in Southeast Asia menunjukkan, kapasitas daya terbarukan di Indonesia harus tiga hingga empat kali lebih tinggi dari target 2030, saat kapasitas pembangkit tersedia secara luas. Langkah ini untuk mewujudkan target emisi nol bersih Indonesia pada 2060.

    “Hasil pemodelan sistem kelistrikan kami sebelumnya menyebut kapasitas daya ramah lingkungan di Indonesia harus tiga hingga empat kali lebih tinggi,” kata Direktur Penjualan Wärtsilä Energy Indonesia Febron Siregar, dalam diskusi di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Dia menjelaskan, pada jaringan Sulawesi, kapasitas tenaga surya yang direncanakan adalah 300 megawat (MW) pada 2030. Namun, agar Sulawesi selaras dengan target emisi nol bersih Indonesia pada 2060, maka target tenaga surya harus ditingkatkan menjadi empat kali lipat dari target 1.200 MW pada 2030.

    Febron mengatakan, pencapaian target nol emisi bersih Indonesia pada 2060 dapat dilakukan dengan teknologi yang ada, yaitu menambahkan energi terbarukan dan teknologi penyeimbang tenaga listrik. Pada saa yang sama, menghentikan secara bertahap pembangkit listrik yang tidak fleksibel. “Untuk itu perlu diperluas pembangkit energi terbarukan dalam jangka pendek untuk mencapai target emisi nol bersih,” kata dia.

    Mengikuti tren yang sama, pemodelan global dalam laporan berjudul Crossroad to Net Zero menunjukkan sistem tenaga listrik yang mencakup daya seimbang memiliki keuntungan signifikan dalam pengurangan biaya dan CO₂. 

    Model tersebut mengungkapkan, jalur ini akan menghasilkan penghematan sebesar 65 triliun euro pada pada 2050 dibandingkan jalur yang hanya menggunakan energi terbarukan, karena kapasitas energi terbarukan yang dibutuhkan lebih sedikit. Ini akan menghasilkan rata-rata 2,5 triliun euro per tahun atau setara dengan 2% produk domestik bruto (PDB) global pada 2024.