Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Bos OJK Jabarkan Dampak Makan Bergizi Gratis ke Ekonomi dan Sektor Jasa Keuangan – Page 3

    Bos OJK Jabarkan Dampak Makan Bergizi Gratis ke Ekonomi dan Sektor Jasa Keuangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, mengatakan program Makan Bergizi Gratis memiliki dampak besar terhadap sektor ekonomi, khususnya di bidang pangan dan distribusinya dan terhadap sektor jasa keuangan Indonesia.

    Dilihat dari sisi produksi, program ini akan melibatkan berbagai produsen lokal, seperti petani, peternak, nelayan, dan produsen lainnya yang ada di daerah tempat program ini dilaksanakan. Tidak hanya itu, logistik distribusi juga akan ikut bergerak, memberikan dorongan positif terhadap perekonomian lokal.

    Pada akhirnya, ini akan berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian secara keseluruhan. Dengan memperkuat ekosistem produksi dan distribusi pangan lokal, program ini juga akan memberikan dampak positif terhadap sektor jasa keuangan melalui peningkatan produktivitas dan pendapatan.

    “Berkaitan dengan makan bergizi gratis multiplier effect dalam ekosistemnya, dan juga menggerakkan keseluruhan jejaring logistik distribusinya dan itu akan memberikan suatu dorongan terhadap penambahan perekonomian,” kata Mahendra dalam Konferensi Pers RDKB November 2024, di Jakarta, Jumat (13/12/2024).

    Menurut Mahendra, sektor jasa keuangan juga akan merasakan manfaat adanya program ini. Seiring dengan peningkatan permintaan bahan pangan lokal, sektor keuangan berpotensi mengalami peningkatan dalam produk domestik bruto (PDB) dan menciptakan lapangan kerja baru.

    Penambahan jumlah lapangan kerja ini berpotensi memperbesar daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan konsumsi dan memperkuat perekonomian daerah.

    Ciptakan Ekosistem

    Secara keseluruhan, kata Mahendra, program makan bergizi gratis tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan akses pangan yang sehat, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang saling mendukung.

    Maka dengan menggerakkan sektor-sektor terkait, program ini dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

    “Dilihat dari sektor jasa keuangan akan terjadi perbaikan maupun keuntungan, yang pertama jelas dari segi peningkatan produk domestik brutonya, tambahan kerjanya dan lainnya,” pungkasnya.

  • Kesepakatan Kemitraan UMKM dan Usaha Besar Tembus Rp3,9 Triliun

    Kesepakatan Kemitraan UMKM dan Usaha Besar Tembus Rp3,9 Triliun

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyepakati kemitraan bersama 579 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan pelaku Usaha Besar (UB) senilai Rp3,9 triliun selama periode Kabinet Merah Putih.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Ketua BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyatakan, kesepakatan tersebut melibatkan 158 usaha besar dan 389 UMKM dari seluruh Indonesia. Hal itu diungkapkan saat membuka Forum Kemitraan Investasi (FKI) di Jakrta pada Kamis (12/12).

    Rosan menyatakan, investasi yang masuk ke dalam negeri berada di bawah koordinasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi harus dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan UMKM di seluruh Indonesia.

    “Kita selalu mengutamakan dan juga mengupayakan bagaimana peran UMKM ini ke depannya makin besar, makin berjalan, makin meningkat, dan yang paling penting adalah bagaimana peningkatan dari produktivitas sumber daya manusia dari UMKM itu sendiri,” kata Rosan.

    FKI sendiri merupakan ajang tahunan pemerintah yang mengapresiasi para pelaku usaha besar dan UMKM yang mendukung pelaksanaan program kemitraan, yang difasilitasi oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

    Sebanyak 100 pelaku UMKM disabilitas hadir sebagai bagian program kemitraan dalam forum ini, sekaligus membuktikan dukungan pemerintah terhadap pemerataan kesempatan berusaha.

    “Kita akan lebih berikan prioritas kepada UMKM yang disabilitas. Dan kami sudah sampaikan kepada jajaran kami di Kementerian Investasi, prioritaskan kepada mereka,” papar Rosan.

    Rosan mengingatkan, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi kurang lebih 60,51 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan peran sebesar 97 persen dari total tenaga kerja di sektor yang sama.

    “Kontribusi (UMKM) kepada ekspor memang relatif masih kurang optimal, masih 16 persen, tapi tentu kita akan terus dorong sehingga pertumbuhan dan peran dari UMKM ini akan terus makin meningkat,” katanya.

    Sejalan dengan penerbitan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM No 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyediakan fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku UMKM di daerah sebanyak 2.546 kesepakatan dengan nilai sebesar Rp15,9 triliun, yang melibatkan 725 usaha besar dan 1.505 UMKM.

    Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza dalam kesempatan yang sama menyampaikan terima kasih atas inisiatif Kementerian Investasi ini. Menurutnya, setidaknya ada dua hal yang langsung dirasakan manfaatnya oleh Kementerian UMKM.

    “Yang pertama masalah legalitas, salah satunya dengan NIB (Nomor Induk Berusaha). Yang kedua masalah kemitraan, karena kemitraan ini penting untuk mengangkat dan menaikkelaskan UMKM. Itu jelas harus ada kemitraan dengan usaha besar,” tutur Helvi.

    Program Kemitraan Investasi ini merupakan wujud komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam upaya mewujudkan Asta Cita, serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan melalui pertumbuhan yang merata dan menyeluruh.

    Rosan menegaskan, kolaborasi antara pelaku usaha besar dengan pelaku UMKM dalam bentuk kemitraan ini sepenuhnya berlandaskan pada prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.

    Upaya ini akan terus didorong Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui sinergi kebijakan hilirisasi industri dengan pemberdayaan pelaku UMKM agar dapat masuk ke dalam rantai pasok industri. Dengan demikian pelaku UMKM dapat ambil peran dalam hilirisasi investasi strategis.

    (rea/rir)

    [Gambas:Video CNN]

  • Inovasi Jadi Kunci Sukses UMKM Hadapi Dinamika Pasar

    Inovasi Jadi Kunci Sukses UMKM Hadapi Dinamika Pasar

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza, menegaskan pentingnya inovasi sebagai pilar utama untuk menghadapi perubahan dan tantangan pasar. Menurutnya, inovasi memungkinkan pelaku UMKM beradaptasi dengan cepat, memperkuat daya saing, serta menciptakan ketangguhan dalam menjalankan bisnis.

    “Melalui inovasi, UMKM dapat lebih responsif terhadap dinamika pasar, menghadapi persaingan dengan lebih tangguh,” ujar Helvi dalam diskusi bertema Menatap Masa Depan: Transformasi dan Peluang UMKM Indonesia yang digelar oleh Smesco dikutip dari Antara, Jumat  (13/12/2024).

    Helvi menambahkan, pendekatan konvensional dalam perencanaan bisnis sudah tidak relevan. Ia mendorong UMKM untuk sepenuhnya mengadopsi teknologi digital sebagai bagian dari strategi bisnis mereka. Selain inovasi, tiga pilar lainnya yang menjadi kunci keberlanjutan UMKM adalah loyalitas, integritas, dan disiplin.

    “Keempat pilar ini sangat penting untuk memastikan UMKM dapat berkembang dan berkelanjutan. Pemerintah juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Investasi, untuk membuka peluang pasar internasional,” jelasnya sembari tegaskan inovasi UMKM penting.

    Saat ini, UMKM di Indonesia berjumlah lebih dari 64 juta, menyumbang 60,51% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, serta menyerap hampir 97% tenaga kerja di Tanah Air.

    Sementara, Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Rizky Firdaus mengungkapkan, pihaknya tengah membangun sebuah pusat (hub) digital untuk membantu UMKM terjun ke pasar digital. Hub ini akan dilengkapi fasilitas, seperti studio untuk siniar (podcast) dan live shopping, sehingga UMKM dapat memanfaatkan tren digital untuk menjangkau konsumen.

    Selain itu, Smesco juga menyediakan layanan administrasi seperti pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), sertifikasi BPOM, dan sertifikasi halal untuk memperkuat posisi produk UMKM di pasar.

    Kemudian, perusahaan pelat merah, Pertamina, melalui program binaannya, telah membantu 60.000 UMKM di Indonesia.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fajar Djkoko Santoso menyebutkan, program ini tidak hanya memberikan dana, tetapi juga pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM.

    “Setelah UMKM yang dibina menjadi mandiri, kami akan mencari UMKM lain untuk dibantu. Efek penggandanya terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan,” tambahnya.

    Melalui kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta, ekosistem UMKM diharapkan semakin kuat, mampu bersaing secara global, serta memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, inovasi tetap menjadi hal utama agar UMKM bisa tumbuh di pasar.

  • Rupiah tergelincir Kamis di tengah defisit APBN

    Rupiah tergelincir Kamis di tengah defisit APBN

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah tergelincir Kamis di tengah defisit APBN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 12 Desember 2024 – 17:56 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Kamis ditutup tergelincir di tengah defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia per November 2024.

    Pada akhir perdagangan Kamis, rupiah turun 26 poin atau 0,16 persen menjadi Rp15.945 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.919 per dolar AS.

    “Realisasi defisit anggaran pemerintah meningkatkan risiko pengelolaan fiskal,” kata analis Bank Woori Saudara Rully Nova saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis (12/12).

    Diketahui, APBN mengalami defisit sebesar Rp401,8 triliun atau 1,81 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per November 2024. Itu masih di bawah target Undang-undang APBN.

    Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, belanja negara tercatat sebesar Rp2.894,5 triliun atau 87 persen dari pagu Rp3.325,1 triliun, tumbuh 15,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Sedangkan, pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.492,7 triliun atau 89 persen dari target Rp2.802,3 triliun, tumbuh 1,3 persen yoy.

    Di sisi lain, Rully menuturkan, pelemahan rupiah dipengaruhi oleh data inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI) November Amerika Serikat (AS) yang naik menjadi 2,7 persen dan imbal hasil (yield) obligasi AS juga naik.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Kamis merosot ke level Rp15.939 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.905 per dolar AS. 

    Sumber : Antara

  • Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 483,6 Triliun per November 2024 untuk Pembiayaan Anggaran

    Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 483,6 Triliun per November 2024 untuk Pembiayaan Anggaran

    GELORA.CO –  Pemerintah melakukan penarikan utang baru Rp 483,6 triliun hingga akhir November 2024 dalam upaya menutupi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Jumlah utang tersebut mencakup 74,6 persen dari APBN.

    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan angka total itu didominasi Surat Berharga Negara (SBN) neto senilai Rp 437,2 triliun atau 65,6 persen terhadap APBN. Sedangkan pinjaman mencapai nilai Rp 46,4 triliun atau (252,9) persen terhadap APBN.

     

    Sementara itu, pembiayaan non-utang seperti dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) maupun sumber non-utang lainnya terealisasi sebesar minus Rp 54,8 triliun per November 2024. Menurut Thomas, angka ini masih berada dalam level terkendali dan pemerintah berfokus menjaga kesinambungan anggaran.

     

    “Secara umum, berbagai langkah pengendalian pembiayaan telah diimplementasikan untuk mendukung tujuan kesinambungan APBN,” ujarnya saat konferensi pers APBN KiTA Edisi Desember di kantor Kementerian Keuangan, Rabu, 11 Desember 2024.

     

    Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menambahkan, upaya untuk menjaga pencapaian target pembiayaan tetap berada di jalurnya. Hal ini dilakukan dengan memastikan cost of fund tetap efisien dan risiko terkendali.

     

    Adapun, total realisasi pembiayaan anggaran per 30 November 2024 adalah sebesar Rp 428,8 triliun atau 82 persen dari APBN.

     

    Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni November 2023, pembiayaan anggaran dengan utang mengalami peningkatan. Tercatat per November 2023 penarikan utang adalah sebesar Rp 333,4 triliun atau 79,2 persen terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Rincian APBN 2023.

     

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan APBN per 30 November 2024 mengalami defisit sebanyak Rp 401,8 triliun. Jumlah itu mencakup 76,8 persen dari defisit yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024.

     

    Di dalam Pasal 7 UU APBN 2024, tercatat bahwa di APBN tahun ini terdapat defisit anggaran sebesar Rp 522,8 triliun. Hal ini berarti besaran defisit APBN per November 2024 merupakan 76,8 persen dari defisit yang ada di dalam undang-undang.

     

    Jika dihitung dari ukuran produk domestik bruto (PDB), angka defisit Rp 401,8 triliun berarti minus 1,81 persen dari PDB.

     

    Sri Mulyani mencatat walaupun postur APBN mengalami defisit bulan ini, tetapi keseimbangan primer masih mengalami surplus Rp 47,1 triliun.

  • APBN 2025 Defisit Rp616 Triliun Ditambal Utang, Bank Pembangunan Asia Pede Fiskal RI Aman

    APBN 2025 Defisit Rp616 Triliun Ditambal Utang, Bank Pembangunan Asia Pede Fiskal RI Aman

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) optimistis terhadap fiskal Indonesia meski kondisi utang luar negeri pemerintah terus merangkak naik. Sebagai gambaran, APBN 2025 dirancang membukukan pendapatan Rp3.005,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun. Dengan besaran ini, maka sebesar Rp616 triliun defisit berkemungkinan akan ditambal melalui pinjaman.

    Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tomaga menyampaikan bahwa lembaganya meyakini kemampuan Indonesia untuk membayar utang-utangnya, termasuk kepada ADB.

    “Saya tidak melihat adanya kekhawatiran pada saat ini terhadap kemampuan Indonesia untuk membayar utang,” ujarnya usai ADB Year-End Press Briefing, Kamis (12/12/2024).

    Menurutnya, keyakinan akan kemampuan pemerintah tersebut tidak hanya dimiliki ADB, tetapi juga negara maupun lembaga lain yang meminjamkan uangnya ke Indonesia.

    Terlebih, Jiro menilai rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) relatif rendah. Di mana, tercatat per 31 Oktober 2024, posisi utang pemerintah berada di angka Rp8.560,36 triliun atau 38,66% dari PDB.

    Realisasi tersebut tercatat masih jauh di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

    Untuk itu, dirinya sangat percaya diri terhadap stabilitas fiskal Indonesia sekalipun dengan kondisi utang pemerintah yang semakin meningkat.

    “Rasio utang terhadap PDB Indonesia sangat rendah, dan saya tidak melihat adanya kekhawatiran khusus mengenai hal itu,” lanjutnya.

    Mengutip Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) November 2024, utang pemerintah terhadap ADB tercatat mengalami kenaikan pada September 2024 ke level US$11,2 miliar dari bulan sebelumnya yang senilai US$11,15 miliar.

    Angka tersebut setara dengan sekitar Rp179,2 triliun dengan asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS.

    Sementara posisi utang tercatat turun jika dibandingkan dengan posisi akhir 2023, kala itu utang pemerintah kepada ADB bertengger di angka US$11,27 miliar.

    Berbeda dengan utang pemerintah terhadap lembaga internasional lainnya, seperti International Monetary Fund (IMF) yang meningkat pada September 2024 ke US$21,64 miliar dari US$21,5 miliar pada bulan sebelumnya.

    Serupa dengan utang pemerintah ke International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), yang juga meningkat dari US$8,67 miliar pada Agustus 2024 menjadi US$8,7 miliar pada September 2024.

  • Rosan Dorong Kolaborasi Capai Investasi Rp13.258 Triliun pada 2029

    Rosan Dorong Kolaborasi Capai Investasi Rp13.258 Triliun pada 2029

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkirakan kebutuhan investasi Indonesia hingga 2029 adalah sebesar Rp13.528 triliun.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, akan dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dalam pencapaian target. Dirinya optimis, hal itu dapat diwujudkan melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.

    Hal itu diungkapkan Rosan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2024 di Jakarta pada Rabu (11/12) dengan tema “Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”. Rosan mengaku, tak bakal mudah meraih target itu.

    “Ini adalah tugas yang tidak mudah, dan dalam kesempatan ini kami juga ingin melaporkan bahwa pada sampai 2024 Januari sampai September, kita sudah mencapai kurang lebih 76,45 persen pencapaian investasi atau kurang lebih Rp 1.261,43 triliun (dari target investasi tahun 2024) yang mana kontribusi di luar Pulau Jawa itu kurang lebih mencapai 50,34 persen,” papar Rosan.

    Rakornas yang berjalan dua hari ini diawali dengan Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah (RKKIPD). Rapat dihadiri lebih dari 1.000 peserta, mulai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hingga Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

    RKKIPD berfokus secara khusus merumuskan strategi akselerasi hilirisasi investasi strategis yang berkelanjutan, berbasis komoditas unggulan di daerah.

    Rosan pun menyampaikan apresiasi peningkatan realisasi investasi, terutama di sektor hilirisasi dan investasi berkelanjutan, sebagai buah dari kontribusi positif DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, Administrator KEK, serta Badan Pengusahaan KPBPB di seluruh Indonesia.

    Adapun Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dipastikan terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis, termasuk identifikasi komoditas unggulan daerah, produk hilir bernilai tambah paling optimal, serta rencana aksi guna meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat kepastian hukum, dan menyelaraskan regulasi pusat dan daerah.

    Penyelenggaraan Rakornas ini pun dinilai sebagai momentum memperkuat sinergi nasional. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029, dengan investasi ditargetkan tumbuh rata-rata 16,75 persen per tahun.

    Sementara, agar dapat angkat kaki dari jebakan middle-income trap, pemerintah memperkuat peran Kementerian Investasi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

    Melalui mandat baru yang mencakup hilirisasi, Kementerian Investasi diharapkan dapat mengoordinasikan hilirisasi investasi strategis guna mempercepat transformasi ekonomi, juga meningkatkan daya saing di pasar global. Rosan menjelaskan, hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi juga membangun daya saing dan kemandirian ekonomi nasional.

    Pada rapat itu, Rosan juga merespons sejumlah isu strategis, termasuk percepatan penyelarasan tugas dan fungsi hilirisasi di daerah, penyesuaian (inpassing) jabatan fungsional penata kelola penanaman modal di pusat dan daerah, serta implementasi mekanisme fiktif-positif dalam perizinan berusaha berbasis risiko.

    Dukungan BKPM terhadap hilirisasi diwujudkan antara lain dengan menyusun dokumen Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis sebagai panduan komprehensif akselerasi transformasi struktural Indonesia dari pengekspor bahan mentah menjadi pemain utama dalam rantai pasok global.

    Dokumen ini mencakup 28 komoditas strategis dari delapan sektor utama, yakni mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Peta Jalan tersebut ditargetkan menarik investasi senilai US$618 miliar hingga 2040, meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$235,9 miliar, menciptakan lebih dari 3 juta lapangan kerja baru, dan mendorong nilai ekspor hingga US$857,9 miliar.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan yang sama turut menegaskan hilirisasi berkelanjutan guna memastikan kemandirian ekonomi di tengah tantangan global. Airlangga optimis, target pertumbuhan 8 persen dapat tercapai melalui optimalisasi infrastruktur investasi yang dapat mendongkrak produktivitas.

    Airlangga mengingatkan, sektor manufaktur yang berkontribusi hampir 20 persen terhadap PDB juga harus terus didorong untuk meningkatkan nilai tambah.

    “Kita tidak ingin ketergantungan kita terhadap komoditi atau bahan mentah ini berlanjut. Ini dikenal secara global sebagai Dutch Disease, karena ketika harga komoditas turun, kesejahteraan rakyat akan terganggu. Hilirisasi perlu dilanjutkan dengan pendalaman struktur di industri, khususnya sektor manufaktur,” ujar Airlangga.

    (rea/rir)

  • Menteri Investasi dan DPMPTSP Bidik Investasi Rp13.528 Triliun

    Menteri Investasi dan DPMPTSP Bidik Investasi Rp13.528 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2024 di Jakarta pada Rabu (11/12). Mengangkat tema “Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”, acara dibuka oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani.

    Rosan mengatakan, Rakornas tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi nasional demi mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029, sebagaimana diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Investasi ditargetkan tumbuh rata-rata 16,75% per tahun guna mendukung transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Total kebutuhan investasi hingga 2029 diperkirakan mencapai Rp13.528 triliun. Angka ini mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan realisasi target yang telah ditetapkan. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, Indonesia optimistis dapat mencapai transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    ”Ini adalah tugas yang tidak mudah, dan dalam kesempatan ini kami juga ingin melaporkan bahwa pada sampai 2024 Januari sampai September, kita sudah mencapai kurang lebih 76,45% pencapaian investasi atau kurang lebih Rp1.261,43 triliun (dari target investasi tahun 2024 senilai Rp1.650 triliun) yang mana kontribusi di luar Pulau Jawa itu kurang lebih mencapai 50, 34%.” lanjut Rosan.

    Rosan menyampaikan, untuk keluar dari jebakan middle-income trap, pemerintah memperkuat peran Kementerian Investasi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Dengan mandat baru yang mencakup hilirisasi, kementerian ini diharapkan dapat mengoordinasikan hilirisasi investasi strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi dan meningkatkan daya saing global.

    Menteri Rosan menegaskan pentingnya hilirisasi sebagai fondasi transformasi ekonomi. Menurutnya, “hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah tetapi juga membangun daya saing dan kemandirian ekonomi nasional.” Rosan juga menanggapi isu strategis, termasuk percepatan penyelarasan tugas dan fungsi hilirisasi di daerah, penyesuaian (inpassing) jabatan fungsional penata kelola penanaman modal di pusat dan daerah, serta implementasi mekanisme fiktif-positif dalam perizinan berusaha berbasis risiko.

    Dalam mendukung hilirisasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menyusun Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis yang merupakan sebuah panduan komprehensif yang dirancang untuk mengakselerasi transformasi struktural Indonesia dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi pemain utama dalam rantai pasok global. Dokumen ini mencakup 28 komoditas strategis dari delapan sektor utama: mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Peta Jalan ini ditargetkan menarik investasi senilai USD618 miliar hingga 2040, meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD 235,9 miliar, menciptakan lebih dari 3 juta lapangan kerja baru, dan mendorong nilai ekspor hingga USD857,9 miliar.

    Perbesar

    Hadir dalam Rakornas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menekankan dalam pidatonya sebagai pembicara kunci terkait pentingnya hilirisasi berkelanjutan untuk memastikan kemandirian ekonomi di tengah tantangan global. Airlangga juga optimistis bahwa target pertumbuhan 8% dapat tercapai dengan optimalisasi infrastruktur investasi yang ada, sehingga produktivitas dapat meningkat.

    “Kita tidak ingin ketergantungan kita terhadap komoditi atau bahan mentah ini berlanjut. Ini dikenal secara global sebagai Dutch Disease, karena ketika harga komoditas turun, kesejahteraan rakyat akan terganggu. Hilirisasi perlu dilanjutkan dengan pendalaman struktur di industri, khususnya sektor manufaktur,” ujar Airlangga. Ia juga menambahkan bahwa sektor manufaktur yang berkontribusi hampir 20% terhadap PDB harus terus didorong untuk meningkatkan nilai tambah.

    Rakornas yang berlangsung selama dua hari ini diawali dengan Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah (RKKIPD) pada 10 Desember 2024. Rapat ini dihadiri lebih dari 1.000 peserta, terdiri atas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan tamu undangan lainnya. Fokus utama RKKIPD adalah dua sesi sidang kelompok untuk merumuskan strategi akselerasi hilirisasi investasi strategis yang berkelanjutan berbasis komoditas unggulan di daerah.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi menyampaikan apresiasi peningkatan realisasi investasi, terutama di sektor hilirisasi dan investasi berkelanjutan, yang tentu saja merupakan buah dari kontribusi positif DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, Administrator KEK, serta Badan Pengusahaan KPBPB di seluruh Indonesia. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis, baik dalam mengidentifikasi komoditas unggulan daerah, produk hilir bernilai tambah paling optimal, serta rencana aksi yang diperlukan guna meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat kepastian hukum, dan menyelaraskan regulasi pusat dan daerah.

  • Pemanfaatan Teknologi AI yang Tepat Bisa Tingkatkan Daya Saing dan Produktivitas – Halaman all

    Pemanfaatan Teknologi AI yang Tepat Bisa Tingkatkan Daya Saing dan Produktivitas – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Adopsi teknologi kecerdasan buatan atau AI makin luas di Indonesia karena pemanfaatan AI secara tepat mampu mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan daya saing di berbagai sektor.

    Mengutip riset McKinsey, Kearney, dan CSET 2023, AI dapat mendorong pertumbuhan ekonomi global dan diproyeksikan pada tahun 2030 pemanfaatan AI dapat berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 366 miliar dolar AS atau Rp 5.819 triliun pada tahun 2030. 

    “Indonesia saat ini berada di garis terdepan dalam mengadopsi AI sebagai pendorong utama pertumbuhan dan transformasi bisnis yang berkelanjutan terutama dalam membentuk perekonomian negara menuju Indonesia Emas,” ungkap Indra Hartawan, Country Manager Exabytes Indonesia di acara MarketingFest 2024 di kawasan SCBD Jakarta baru-baru ini.

    Indra menjaskan, lanskap AI yang berkembang pesat siap untuk mendorong gelombang transformasi industri berikutnya di Indonesia. 

    “Indonesia memiliki berbagai tantangan klasik yang sejatinya dapat diatasi melalui adopsi kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI), mulai dari isu ketahanan pangan, mitigasi bencana, hingga perencanaan kota berbasis data,” beber Indra Hartawan.

    Dia menambahkan, teknologi AI mampu me ciptakan potensi sangat besar untuk mentransformasi cara kita menyelesaikan masalah. 

    Namun, untuk mewujudkan transformasi ini memerlukan kolaborasi serius dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. 

    “Di sektor ekonomi, tantangan seperti menurunnya daya beli pada segmen tertentu menyebabkan banyak UMKM mengalami kelesuan,” ungkapnya.

    Namun, AI bisa menjadi solusi inovatif. “Dengan kreativitas yang tepat, AI dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pemasaran, memberikan pengalaman pengguna yang lebih personal, atau bahkan menciptakan nilai tambah baru dalam produk dan layanan,” beber Indra Hartawan.

    Direktur PT Titik Terang Kreatif dan Moroskato, Putra Candra Buana membeberkan pengalamannya memanfaatkan teknologi AI.

    “Akselerasi yang cepat dari Artificial Intelligence (AI) di seluruh industri memiliki potensi besar untuk mengubah cara kita beroperasi, berinovasi, dan mendorong efisiensi,” beber Putra.

    Perusahaannya memanfaatkan teknologi AI yang mendorong pertumbuhan dan menciptakan masa depan yang lebih cerdas dan lebih berkelanjutan untuk Indonesia.

    Penyelenggaraan MarketingFest 2024 menampilkan ragam pemanfaatan teknologi AI mutakhir untuk meningkatkan efisiensi, merampingkan operasi, dan menciptakan peluang baru untuk mendorong pertumbuhan bisnis.  

    Sumber: Kontan

  • Sumbang 216 Juta Ton CO2, UMKM Diminta Pindah ke Energi Bersih – Page 3

    Sumbang 216 Juta Ton CO2, UMKM Diminta Pindah ke Energi Bersih – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk melakukan transisi ke energi bersih yang ramah lingkungan. Selama 2023, aktivitas sektor UMKM menyumbang emisi rumah kaca hingga 216 juta ton CO2.

    Ketua Kelompok Kerja Transisi Energi sekaligus Ketua Komite Tetap Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kadin Indonesia, Anthony Utomo, menjelaskan Indonesia baru memanfaatkan sekitar 14 persen dari potensi energi terbarukan.

    Saat ini, masih banyak potensi EBT, khususnya pembangkitan listrik yang belum termanfaatkan. Dari 3.686 gigawatt sumber daya energi terbarukan yang dimiliki Indonesia, pemanfaatannya baru mencapai 13,7 gigawatt.

    Di antara sektor yang akan menjadi motor transisi energi ke depan adalah UMKM. Saat ini terdapat sekitar 65 juta UMKM di Indonesia, yang berkontribusi hingga Rp 9.580 triliun atau setara 91 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen total tenaga kerja.

    “UMKM memiliki peranan penting dalam mengakselerasi transisi energi karena tidak hanya mendukung pengembangan energi bersih, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” kata Anthony dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12/2024).

    Sayangnya, masih terjadi kesenjangan dalam proses transisi ke energi bersih di kalangan UMKM. Selama ini, banyak usaha kecil belum memahami praktik bisnis berlandaskan prinsip keberlanjutan.