Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Perang Dagang Trump Makan Korban Baru: Lingerie

    Perang Dagang Trump Makan Korban Baru: Lingerie

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengusaha China terus bersiap dalam mengantisipasi kemungkinan sanksi dan tarif yang dijatuhkan Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump produk Negeri Tirai Bambu. Ini tak terkecuali dalam industri pakaian dalam termasuk lingerie.

    Mengutip Reuters, para pengusaha yang ada di daerah Guanyun Timur, yang dikenal sebagai ‘Ibu Kota Pakaian Dalam’ China, khawatir bahwa Trump akan menerapkan tarif atas produk mereka. Pasalnya, ekspor ke AS merupakan salah satu kontributor pendapatan yang besar.

    “Tarif yang lebih tinggi akan berdampak relatif besar pada kami,” kata salah satu pemilik pabrik pakaian dalam, Lei Congrui, kepada Reuters, Selasa (17/12/2024).

    Sebelumnya, pakaian dalam masuk dalam aturan ‘de minimis’ AS. Ini adalah aturan yang berupaya mengurangi dokumen bea cukai untuk paket yang bernilai hingga US$ 800 (12,8 juta) yang dikirimkan kepada perorangan.

    Hal ini telah memicu kebangkitan pesat perusahaan e-commerce China seperti Shein dan PDD Holdings serta Temu. Produsen seperti Lei kemudian berjualan melalui platform tersebut untuk memanfaatkan aturan ‘de minimis’ itu.

    Lei mengatakan bahwa nantinya aturan tarif baru Trump ini dapat berdampak kepada masa depan 400 perusahaan di Guanyun Timur, yang mempekerjakan 100.000 orang.

    “Jika Anda masuk ke lingkungan mana pun di sekitar sini dan berteriak ‘apakah ada yang membuat pakaian dalam seksi?’, dua kepala akan keluar dari hampir setiap gedung,” tambah Lei.

    Nomura memperkirakan China akan mengekspor barang senilai US$ 240 miliar karena mendapatkan manfaat dari ‘de minimis’ tahun ini. Ini mencakup mencakup 7% dari penjualan luar negerinya dan menyumbang 1,3% dari produk domestik bruto.

    Nomura memperkirakan bahwa penghapusan aturan oleh AS akan mengurangi pertumbuhan ekspor sebesar 1,3 poin persentase dan pertumbuhan PDB sebesar 0,2 poin. Angka-angka itu akan memburuk secara signifikan jika Eropa dan Asia Tenggara juga menghapus pengecualian tersebut.

    “Kami memperkirakan pekerja kerah biru dari pabrik-pabrik kecil yang memproduksi produk-produk tanpa merek, bernilai tambah rendah, dan padat karya akan paling terpengaruh,” kata kepala ekonom China Nomura Ting Lu, seraya menambahkan bahwa sektor pakaian jadi termasuk di antara sektor-sektor tersebut.

    Secercah Harapan

    Lei mengatakan tarif dan pembatasan e-commerce akan memaksanya untuk menerima volume penjualan yang lebih rendah, dan konsumen AS harus membayar lebih banyak. Dia mempertimbangkan untuk berinvestasi di gudang-gudang AS dan beralih ke model pengiriman kargo curah alih-alih pengiriman langsung ke pelanggan melalui udara, yang dapat menurunkan biaya.

    Ia juga tengah mencari klien baru di Amerika Selatan, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Pelanggan juga dapat ditemukan di platform seperti Temu.

    Hal serupa juga menjadi pandangan pendiri produsen pakaian dalam Gummy Park, Xu Yan. Ia menjual sepertiga dari produksinya di luar negeri dan yakin pertumbuhan di pasar lain akan mengimbangi penurunan volume penjualan di AS.

    “Amerika Serikat hanyalah satu negara. Dunia ini berpenduduk lebih dari 8 miliar orang,” kata Xu.

    (sef/sef)

  • Pemerintah Targetkan Pendapatan Negara 2025 Tembus Rp3 Ribu Triliun, Pengamat Sebut Sebagai Alasan Naiknya PPN

    Pemerintah Targetkan Pendapatan Negara 2025 Tembus Rp3 Ribu Triliun, Pengamat Sebut Sebagai Alasan Naiknya PPN

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Pemerintah menargetkan pendapatan negara di tahun 2025 tembus Rp3.005 triliun. Paling besar dari pajak.

    Angka itu naik dari target pendapatan negara tahun 2024 yang hanya ditarget di kisaran Rp2.719,1 – Rp2.865,3 triliun. Pengamat Ekonomi Sutardjo Tui menyebut kebijakan tersebut biang dari naiknya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen.

    Apalagi, Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar itu menyebut APBN 2025 dirancang dengan defisit Rp616,2 triliun. Atau 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Rp3 ribu triliun itu kan untuk menutupi defisit APBN. Kapan APBN tidak defisit, pajak mestinya turun,” kata Sutardjo kepada fajar.co.id, Selaa (17/12/2024).

    Kenaikan target pendapatan negara, menurutnya memang wajar jika hanya berkisar 20-15 persen. Kalau memang ditujukan untuk pembangunan.

    Hanya saja, ia menilai masalahnya ada dampaknya ke masyarakat. Jika pajak tinggi, maka yang tersiksa adalah masyarakat.

    “Problemnya adalah, makin tinggi pajak, makin menyiksa masyarakat. Jangan sampai itu dilalkukan untuk menutupi defisit APBN yang disebabkan oleh tidake fisiensinya pemerintah, Misalnya bikin rapat lah, korupsi lah dan semacamnya,” jelasnya.

    “Tapi kalau pajaknyaitu untuk pembangunan, itu sih wajar saja,” tambahnya.

    Menurutnya, ada beberapa pilihan menutupi defisit APBN. Bisa dengan mengajukan pinjaman, menaikkan pajak, atau efisiensi.

    Pilihan ketiga tersebut, menurutnya sangat memungkinkan dilakukan. Misalnya mengurangi perjalanan dinas.

    “Perjalanan ke luar negeri, pertemuan, seminar dan seterusnya. Atau unfraastruktur yang kurang mendesak, sehingga efisiensi. Itu defisit kalau banyak pengeluaran,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Miris! 250.000 Buruh Kena PHK Imbas 60 Pabrik Tekstil Bangkrut

    Miris! 250.000 Buruh Kena PHK Imbas 60 Pabrik Tekstil Bangkrut

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) melaporkan sebanyak 60 perusahaan tekstil terpaksa tutup dalam 2 tahun terakhir yang memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 250.000 karyawan.

    Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta mengatakan perusahaan tekstil tersebut tutup dipicu maraknya impor ilegal yang membanjiri pasar domestik, sementara pengendalian arus impor dinilai tak dijaga ketat oleh pemerintah. 

    “Tahun 2024 sudah banyak pabrik yang tutup. Sekitar 60 perusahaan di sektor hilir dan tengah industri tekstil telah berhenti beroperasi. Akhirnya, sekitar 250.0000 karyawan mengalami PHK,” kata Redma dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (17/12/2024). 

    Redma menuturkan, maraknya impor ilegal memperparah kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang saat ini disebut tengah memasuki fase deindustrialisasi selama 10 tahun terakhir. 

    Selain itu, dia bercerita bahwa industri tekstil pernah mengalami pemulihan ketika impor dari China berhenti pada 2021 ketika pandemi berlangsung. Setelah kebijakan lockdown berhenti, impor kembali dibuka dan produk impor ilegal kembali membanjiri pasar, alhasil perusahaan menghentikan operasional. 

    “Kondisi ini juga berdampak pada sektor-sektor terkait, seperti industri petrokimia dan produksi Purified Terephtalic Acid (PTA), yang merupakan bahan baku utama tekstil,” jelasnya. 

    Redma berpendapat apabila produksi PTA terganggu, maka permintaan listrik untuk sektor tekstil juga turun. Dalam hal ini, dia melihat impor ilegal yang menjadi penyebab utama terpuruknya industri TPT dan turunan. 

    “Masalahnya adalah impor yang tidak terkendali. Hal ini menurunkan utilisasi industri kita dan berdampak pada sektor lain, seperti listrik dan logistik,” jelas Redma.

    Industri tekstil sebenarnya sangat penting bagi perekonomian Indonesia, dengan kontribusi 11,73 persen terhadap konsumsi listrik sektor industri dan 5,56 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. 

    Namun, sebagian besar pasar domestik kini dipenuhi oleh barang-barang impor ilegal yang menyebabkan kerugian bagi negara, baik dari sisi pajak maupun bea masuk.

    “Impor ilegal menjadi pembunuh utama bagi industri tekstil Indonesia, dengan sekitar 40% barang yang masuk ke Indonesia tidak tercatat secara resmi,” jelasnya.

    Untuk itu, dia menyarankan pemerintah untuk segera mengatasi masalah impor ilegal ini untuk menyelamatkan pasar domestik dan memungkinkan industri tekstil lokal agar kembali pulih dan berkontribusi menyumbang 8% terhadap produk domestik bruto (PDB). 

    Sejumlah langkah yang disarankan yaitu pembatasan impor yang lebih ketat dan perbaikan sistem di pelabuhan lantaran masih terdapat kelemahan sistem.

    “Ada kelemahan sistem di pelabuhan, terutama terkait penggunaan scanner dan data manifest import (dokumen resmi barang impor) yang tidak sinkron. Hal ini menjadi celah bagi masuknya barang ilegal,” ungkapnya.

  • Harga Emas Menguat Menjelang Keputusan Kebijakan The Fed

    Harga Emas Menguat Menjelang Keputusan Kebijakan The Fed

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga emas mencatat kenaikan pada perdagangan, Senin (16/12/2024), didorong oleh pelemahan dolar Amerika Serikat (AS) dan ketidakpastian geopolitik yang masih berlangsung. Selain itu, pasar saat ini menantikan hasil pertemuan Federal Reserve (The Fed), yang diperkirakan akan mengumumkan penurunan suku bunga untuk ketiga kalinya, sekaligus memberikan pandangan terkait prospek ekonomi AS pada 2025.

    Mengutip CNBC International, Selasa (17/12/2024), harga emas spot meningkat sebesar 0,2% ke level US$ 2.654,27 per ons. Namun, kontrak berjangka emas AS justru mengalami penurunan tipis sebesar 0,2%, ditutup pada US$ 2.670 per ons.

    “Ketegangan geopolitik yang terus berlanjut menjadi salah satu pendorong utama penguatan emas,” ujar analis komoditas WisdomTree Nitesh Shah.

    Shah juga menjelaskan bahwa aktivitas pembelian emas oleh China kembali meningkat, memberikan dorongan tambahan bagi kenaikan harga emas. Selain itu, rencana pemerintah China untuk memperluas stimulus ekonomi demi memulihkan perekonomian mereka juga diperkirakan akan mendorong permintaan emas lebih lanjut.

    Di sisi geopolitik, Israel mengumumkan rencana untuk menggandakan populasi di Dataran Tinggi Golan pada Minggu (15/12/2024), dengan alasan adanya ancaman dari Suriah. Langkah ini dilakukan meskipun rezim Presiden Bashar al-Assad telah digulingkan oleh kelompok pemberontak pekan lalu.

    Sebagai aset safe haven, emas biasanya menjadi pilihan investasi yang populer saat terjadi ketidakpastian ekonomi maupun politik. Di sisi lain, kebijakan suku bunga rendah cenderung meningkatkan daya tarik emas karena emas tidak memberikan imbal hasil.

    Pertemuan dua hari The Fed, yang dimulai pada Selasa (17/12/2024), diharapkan menghasilkan pemangkasan suku bunga sebesar 0,25%. Selain itu, bank sentral AS juga akan memberikan pandangan terbaru mengenai prospek ekonomi untuk tahun 2025 dan seterusnya.

    “Secara umum, kondisi ekonomi dan politik saat ini mendukung kenaikan harga emas. Namun, The Fed mungkin dapat membatasi penguatan ini jika mereka memberikan sinyal untuk menghentikan pemangkasan suku bunga setelah bulan Desember,” kata analis StoneX Rhona O’Connell.

    Indeks dolar AS mengalami pelemahan sebesar 0,1%, setelah sebelumnya menyentuh level tertinggi dalam tiga minggu pada Jumat (13/12/2024). Pelemahan dolar ini membuat emas yang dihargai dalam mata uang dolar menjadi lebih terjangkau bagi investor global.

    Citi memproyeksikan bahwa permintaan emas dan perak akan tetap tinggi hingga suku bunga AS mencapai kestabilan, dengan puncak harga logam mulia diprediksi terjadi antara akhir 2025 dan awal 2026.

    Fokus pasar minggu ini juga tertuju pada data ekonomi utama, termasuk laporan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan tingkat inflasi AS, yang berpotensi memengaruhi sentimen terhadap emas.

    Saat harga emas naik, harga logam mulia lainnya menunjukkan pergerakan yang bervariasi. Harga perak tetap stabil di US$ 30,57 per ons, platinum naik 1,1% menjadi US$ 934,70 per ons, sedangkan palladium mengalami penurunan sebesar 0,8% ke US$ 944,37 per ons.

  • Pemerintah Gelontorkan Insentif Rp265 T Usai PPN Naik Jadi 12 Persen

    Pemerintah Gelontorkan Insentif Rp265 T Usai PPN Naik Jadi 12 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah menggelontorkan Rp265,6 triliun untuk program insentif pajak pertambahan nilai (PPN).

    Kebijakan program insentif PPN dilaksanakan menyusul kenaikan tarif PPN yang resmi naik dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 mendatang.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap meski menaikkan tarif, pemerintah bakal membebaskan tarif PPN 12 persen untuk barang pokok seperti daging, telur, ikan, dan susu. Begitu juga dengan jasa pendidikan, kesehatan, keuangan, tenaga kerja, asuransi, dan pemakaian air.

    Namun khusus tepung terigu, gula industri, dan Minyak Kita akan tetap terkena PPN 12 persen. Namun kenaikan 1 persen untuk ketiga komoditas tersebut bakal ditanggung oleh pemerintah.

    “Maka pemerintah yang membayar, biayanya mencapai diestimasi Rp265,6 triliun agar masyarakat terbebas dari PPN untuk barang-barang yang dibutuhkan tersebut,” ujar Bendahara Negara itu dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

    Untuk tahun depan, insentif PPN yang diberikan menyasar kelompok bahan makanan hingga otomotif dan properti.

    Secara rinci, PPN yang dibebaskan untuk bahan makanan diproyeksikan mencapai Rp77,1 triliun, dengan rincian senilai Rp50,5 triliun untuk barang kebutuhan pokok (beras, jagung, kedelai, gula, susu segar, kacang-kacangan, unggas, dan lain-lain) serta Rp26,6 triliun untuk barang hasil perikanan dan kelautan.

    Kemudian, pembebasan PPN juga diberlakukan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki omzet lebih dari Rp4,8 miliar per tahun. Nilai insentif ini diproyeksikan sebesar Rp61,2 triliun.

    Sementara pembebasan PPN untuk sektor transportasi diperkirakan mencapai Rp34,4 triliun, untuk jasa angkutan umum senilai Rp23,4 triliun, tarif khusus PPN untuk jasa freight forwarding Rp7,4 triliun, dan tarif khusus jasa pengiriman paket Rp2,6 triliun.

    Lalu untuk jasa pendidikan dan kesehatan proyeksi nilai pembebasan PPN mencapai Rp30,8 triliun. Secara rinci, sebesar Rp26 triliun untuk jasa pendidikan dan Rp4,3 triliun untuk jasa pelayanan kesehatan medis.

    PPN juga dibebaskan pada jasa keuangan dan asuransi, yang masing-masing senilai Rp19,1 triliun dan Rp8,7 triliun. Sehingga total pembebasan PPN pada kelompok ini mencapai Rp27,9 triliun.

    Kemudian insentif PPN untuk sektor otomotif dan properti diperkirakan mencapai Rp15,7 triliun, rinciannya sebanyak Rp11,4 triliun untuk sektor otomotif dan Rp2,1 triliun untuk insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP).

    Listrik dan air juga dibebaskan dari PPN, dengan nilai insentif ditaksir sebesar Rp14,1 triliun. PPN yang dibebaskan atas listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 VA adalah senilai Rp12,1 triliun. Sementara untuk air bersih nilai pembebasan PPN mencapai Rp2 triliun.

    Insentif PPN lainnya juga diberikan untuk kawasan bebas senilai Rp1,6 triliun serta insentif jasa keagamaan dan pelayanan sosial senilai Rp700 miliar.

    Fasilitas pembebasan PPN menjadi insentif perpajakan yang paling besar diberikan oleh pemerintah, di mana insentif pajak penghasilan (PPh) diproyeksikan sebesar Rp144,7 triliun dan jenis pajak lainnya sebesar Rp35,2 triliun.

    Dengan demikian, nilai insentif perpajakan pada 2025 diperkirakan mencapai Rp445,5 triliun atau 1,83 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

    “Jadi kalau kita lihat tahun depan Rp265,6 triliun untuk pembebasan PPN saja itu kenaikannya cukup tajam dibandingkan dua tahun terakhir atau bahkan lima tahun terakhir. Berbagai program pemerintah sebetulnya dalam hal ini dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Sri Mulyani.

    (del/agt)

  • Kemenkeu: Belanja perpajakan 2023 tembus Rp362,5 triliun

    Kemenkeu: Belanja perpajakan 2023 tembus Rp362,5 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan belanja perpajakan pada tahun anggaran (TA) 2023 menembus Rp362,5 triliun atau 1,73 persen dari produk domestik bruto (PDB), naik 6,3 persen dibandingkan TA 2022 yang sebesar Rp341,1 triliun atau 1,74 persen dari PDB.

    Data itu tertuang dalam Laporan Belanja Perpajakan 2023 yang disusun oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu.

    “Laporan belanja perpajakan ini menjadi penting karena fundamentalnya adalah pajak itu adalah instrumen untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Peluncuran Laporan Belanja Perpajakan 2023 di Jakarta, Senin.

    Berdasarkan jenis pajak, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) diestimasikan sebesar Rp210,2 triliun, berkontribusi 58 persen dari total setoran pajak.

    Dari pajak penghasilan (PPh), nilai setoran diestimasi mencapai Rp129,8 triliun, sekitar 35,8 persen dari total setoran.

    Bea masuk dan cukai diproyeksikan sebesar Rp21,4 triliun atau 5,9 persen. Pajak bumi dan bangunan ditaksir sebesar Rp700 miliar atau 0,2 persen dan bea meterai Rp300 miliar atau 0,1 persen.

    Belanja perpajakan TA 2023 ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat senilai Rp169,1 triliun (46,7 persen), mengembangkan UMKM Rp85,4 triliun (23,6 persen), meningkatkan iklim investasi Rp61,2 triliun (16,9 persen), dan mendukung dunia bisnis Rp46,8 triliun (12,9 persen).

    Laporan belanja perpajakan merupakan laporan yang sangat penting dan menjadi patokan berbagai macam kebijakan. Dengan laporan ini, Pemerintah mengevaluasi efektivitas insentif perpajakan dan menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

    Laporan ini diharapkan dapat berperan dalam menilai dampak dari setiap insentif yang diberikan serta menentukan arah kebijakan perpajakan yang lebih baik di masa depan.

    Laporan belanja perpajakan Indonesia berada pada peringkat 2 secara global dari 105 negara yang dinilai dalam indeks transparansi yang dikeluarkan oleh Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI), yang baru saja dirilis pada 3 Desember 2024.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Neraca CAD Diramal Makin Defisit era Prabowo, Ekonom Permata Sebut Efek Mengandalkan Investasi Asing

    Neraca CAD Diramal Makin Defisit era Prabowo, Ekonom Permata Sebut Efek Mengandalkan Investasi Asing

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memperkirakan defisit neraca perdagangan Indonesia Indonesia akan semakin lebar pada tahun 2025.

    Josua menjelaskan pelebaran defisit neraca perdagangan merupakan dampak ikutan dari agenda ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengejar pertumbuhan melalui peningkatan aktivitas investasi. Pasalnya, para pemodal asing ini juga akan mendorong impor barang modal untuk aktivitas bisnisnya.

    “Kami memproyeksikan kenaikan moderat pada CAD (current account deficit), naik dari 0,16% PDB pada 2023 menjadi 0,76% PDB pada keseluruhan tahun 2024. Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2025 dengan CAD yang semakin melebar menjadi 1,22% dari PDB,” jelas Josua kepada Bisnis, Minggu (15/12/2024).

    Menurutnya, proyeksi tersebut berdasarkan sejumlah faktor seperti terjadinya normalisasi harga komoditas secara bertahap dan potensi dampak pelemahan permintaan global terutama akibat pelemahan pertumbuhan ekonomi China.

    Secara sederhana CAD adalah kondisi nilai total impor barang dan jasa ditambah dengan pembayaran transfer dan bunga ke luar negeri, melebihi nilai total ekspor barang dan jasa serta pendapatan dari luar negeri yang diterima oleh suatu negara. Dengan kata lain, perdagangan internasional yang dilakukan secata total mengalami kerugian. 

    Dia pun berharap upaya hilirisasi sedang digiatkan pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah sehingga membantu membatasi defisit sampai batas tertentu.

    “Selain itu, potensi penurunan suku bunga kebijakan global, meskipun saat ini lebih terbatas, dapat mengimbangi sebagian dampak penurunan harga komoditas,” lanjutnya.

    Josua pun mewanti-wanti agar pemerintah terus memantau perkembangan perpolitikan di Amerika Serikat (AS) terutama usai Donald Trump terpilih menjadi Presiden AS 2025—2029. Kemenangan Trump diyakini akan meningkatkan risiko Perang dagang ‘Jilid II’ antara AS dan China karena kebijakan ekonomi Trump yang berorientasi ke dalam.

    Akibatnya, ruang penurunan suku bunganya kebijakan global lebih lanjut semakin sempit, kondisi perdagangan semakin tidak pasti di tengah pertumbuhan ekonomi global yang sudah menantang, dan tekanan ke bawah pada harga komoditas semakin besar.

    Data Neraca Perdagangan

    Sementara itu, data terbaru dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan defisit transaksi berjalan mengalami penurunan, sejalan dengan neraca pembayaran Indonesia yang surplus US$5,9 miliar pada kuartal III/2024.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa neraca transaksi berjalan mengalami defisit US$2,2 miliar atau setara dengan 0,6% dari produk domestik bruto (PDB) pada kuartal III/2024. Jumlahnya lebih rendah dari defisit US$3,2 miliar atau setara 0,9% dari PDB pada kuartal II/2024.

    Ramdan menjelaskan bahwa neraca transaksi berjalan ditopang oleh surplus neraca perdagangan barang nonmigas yang berlanjut dan pertumbuhan ekspor nonmigas seiring dengan kenaikan harga komoditas di tengah impor yang tumbuh 

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa defisit neraca jasa turut menyempit. Penyempitan tersebut didorong oleh meningkatnya surplus jasa perjalanan seiring naiknya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Begitu juga defisit neraca pendapatan primer yang menurun, dipengaruhi oleh lebih rendahnya pembayaran imbal hasil investasi kepada investor asing atau nonresiden.

  • Melihat Kondisi Ekonomi Korsel yang Presidennya Dimakzulkan

    Melihat Kondisi Ekonomi Korsel yang Presidennya Dimakzulkan

    Jakarta –

    Anggota parlemen Korea Selatan sepakat untuk memakzulkan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol buntut penerapan darurat militer yang menggemparkan.

    Untuk diketahui, pengumuman darurat militer sempat membuat kondisi politik dan ekonomi Korea Selatan gonjang-ganjing. Bahkan mata uang negara itu keok terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

    Setelah keputusan memakzulkan Yoon Suk Yeol, dikhawatirkan kondisi membuat pasar terguncang dan berpengaruh terhadap stabilitas demokrasi ekonomi Korea Selatan.

    Kepala investasi di Lombard Odier, John Woods mengatakan pengaruh kondisi saat ini terhadap perekonomian Korea Selatan akan terlihat bagaimana kondisi ekonomi pada awal 2025.

    “Volatilitas seputar latar belakang politik ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan dengan sangat serius, tetapi tentu saja nilai Korea (Selatan) sebagai proksi AI adalah sesuatu yang juga tidak dapat kita abaikan,” kata dia dikutip dari CNBC, Sabtu (14/12/2024)

    Dikutip dari Reuters, ekonomi Korea Selatan pada kuartal III-2024 hampir tidak mengalami pertumbuhan. Hal ini disebabkan oleh belanja konsumen dan ekspor yang mengalami penurunan.

    Produk Domestik Bruto (PDB) pada Juli-September meningkat 0,1%. Pertumbuhan yang lemah itu merupakan kemunduran bagi negara dengan ekonomi terbesar keempat di Asia.

    (ada/ara)

  • Kebocoran uang negara terjadi di semua lapisan

    Kebocoran uang negara terjadi di semua lapisan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kepala Bappenas: Kebocoran uang negara terjadi di semua lapisan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 13 Desember 2024 – 15:05 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan, kebocoran keuangan negara terjadi di dalam semua lapisan dan bidang.

    “Kebocoran itu bisa dari berbagai sisi. Kebocoran dari penerimaan, kebocoran dari pengeluaran, dan kebocoran dari inefisiensi, dan ini terjadi dalam semua lapisan dan juga terjadi di semua bidang,” ujarnya dalam acara Peluncuran Whistle Blowing System (WBS) 2.0 di Jakarta, Jumat (13/12).

    Pertama, kebocoran uang disebabkan penerimaan negara belum optimal mengingat tax ratio Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih sekitar 10 persen, jauh di bawah negara seperti Malaysia dan Thailand yang sudah di atas 15 persen.

    Selanjutnya ialah kebocoran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di atas 30 persen yang telah berlangsung sejak 30 tahun lamanya. Sumber utama dari kebocoran APBN adalah korupsi yang melibatkan pengusaha, birokrasi, legislatif, hingga penegak hukum.

    “Berdasarkan data Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi atau Perception Corruption Index Indonesia tahun 2023 skornya masih 34 dari 100 dan ini berada di peringkat 115 dari 180 negara. Jadi indikator korupsi, indeks persepsi korupsi sejalan, sejalan dengan prestasi kita di banyak segi,” kata Rachmat.

    Kemudian, potensi kerugian negara turut berasal dari penambangan ilegal yang diperkirakan mencapai Rp105 triliun per tahun.

    Judi online juga disebut memberikan kerugian ekonomi hingga Rp900 triliun pada tahun 2024.

    “Kebocoran masih ditambah lagi kebocoran-kebocoran lain karena belanja-belanja yang tidak pas. Mulai dari belanja negara sampai belanja rumah tangga, belanja rumah tangga sampai belanja individu, dan belanja individu itu terjadi pada hal-hal yang seharusnya sudah dilarang, ada belanja narkoba. Jadi, sekarang belanja narkoba sudah menjadi bagian dari kebocoran yang harus menjadi bagian yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan, yang seharusnya kita atasi,” ungkap Kepala Bappenas.

    Sumber : Antara

  • Harbolnas Kebahagiaan Sesaat Ketika Belanja Online

    Harbolnas Kebahagiaan Sesaat Ketika Belanja Online

    JAKARTA – Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas, kembali digelar. Toko-toko e-commerce serta platform belanja online juga telah menebar diskon, promo hingga cash back kepada penggunanya. 

    Hal ini kerap memunculkan perilaku belanja yang impulsif bagi calon konsumennya. Bukan hanya melihat diskonan yang berlimpah, tapi juga nominal cash back atau istilah modern yang merujuk pada pengembalian uang virtual dari nilai barang belanjaannya. 

    Dilansir dari Forbes, dalam sebuah penelitian yang dilakukan perusahaan digital marketing Razorfish di sejumlah negara, menunjukkan perilaku konsumtif orang saat membeli barang dari toko online. Hasilnya dari 1.680 orang yang ditanyai, memperlihatkan sikap bahagia, ketika mendapat notifikasi terkait penawaran tertentu. 

    ‘Digital dopamin’ demikian disebutkan, Michael Fishman ahli perilaku konsumen menyatakan bahwa psikologi konsumen diarahkan untuk melakukan pembelian barang saat melihat tawaran tertentu, tanpa memiliki alasan dan kebutuhan yang jelas.

    “Kebanyakan orang tidak dapat menjawab pertanyaan sederhana tentang mengapa mereka menginginkan hal-hal yang mereka tersebut,” kata Fishman seperti yang ditulis Forbes.

    Michael juga mengungkapkan, daya tarik hedonik dari tampilan situs belanja online dengan menampilkan promo-promo serta tawaran harga miring juga memancing perilaku konsumtif dari pembelinya. Candu negatif dari belanja online seperti inilah yang perlu diwaspadai, dengan cara membeli barang hanya sesuai kebutuhan saja.

    Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi juga mengimbau masyarakat agar tidak terjerat dengan perilaku konsumtif saat Harbolnas –11 November dan 12 Desember mendatang.

    Dia bilang, perilaku belanja berbasis daring (online) makin digandrungi masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda milenial. Harga yang lebih murah menjadi pertimbangan utama, apalagi masih diiming-imingi diskon, cash back, pay later, dan lainnya.

    “Pertama konsumen tetap harus mengedepankan perilaku belanja yang kritis dan rasional. Belanjalah berdasar pada kebutuhan bukan keinginan. Jangan terjerat bujuk rayu diskon, sebab banyak diskon hanyalah gimmick marketing alias diskon abal-abal,” ucapnya seperti dikutip dari keterangannya, Senin 11 November.

    Selain itu, Tulus mengingatkan supaya konsumen lebih mencermati segala bentuk diskon yang diberikan, termasuk jenis barang yang diberikan diskonnya. Jangan terjerat bujuk rayu diskon, sebab banyak diskon hanyalah gimmick marketing, alias diskon abal abal.

    “Jangan sampai konsumen dirugikan oleh transaksi belanja online dari market place yang tidak kredibel. Alih alih konsumen malah tertipu,” imbuhnya.

    Sebab, berdasarkan data pengaduan YLKI selama 5 tahun terakhir, pengaduan belanja online selalu menduduki rating tiga besar. “Dan ironisnya prosentase pengaduan tertinggi yang dialami konsumen adalah barang tidak sampai ke tangan konsumen. Artinya masih banyak persoalan dalam belanja online dalam hal perlindungan konsumen,” tambah dia.

    Karena itu, Tulus mendesak pemerintah supaya secara ketat mengawasi praktik belanja online, khususnya lewat Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Otoritas Jasa Keuangan hingga Badan POM. Sebabnya, fenomena belanja online yang menguat ironisnya justru tidak paralel dengan kuatnya pengawasan oleh pemerintah.

    Makin seru, makin asik mulai investasi di Bukalapak! Yuk, coba investasi dengan BukaReksa atau BukaEmas dan dapatkan diskon spesial 11% cuma di promo #As11k!

    Dijamin Bukalapak #BikinAsik bahkan sambil investasi! Klik https://t.co/3GKw7neUQx ya pic.twitter.com/k8U4Ip8IK7

    — Bukalapak (@bukalapak) November 11, 2019

    Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

    Melansir dari CNBC Indonesia, angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2018 meningkatkan nilai transaksi yang luar biasa, mencapai Rp6,8 triliun. Nilai tersebut naik Rp 2,1 triliun dari nilai transaksi tahun lalu.

    “Untuk tahun ini kami telah meraup transaksi Rp6,8 triliun. Walaupun sebenarnya kami targetkan Rp 7 triliun tapi ini pun naik Rp2,1 triliun dari nilai transaksi tahun lalu,” ungkap Ketua Harbolnas 2018, sekaligus Country Head of Shopback Indonesia, Indra Yonathan pada 19 Desember tahun lalu.

    Dia menuturkan bahwa dari total Rp6,8 triliun tersebut 46% di antaranya disumbangkan produk lokal. Di mana nilai transaksi tersebut meraup Rp 3,1 triliun. Berdasarkan hasil riset lembaga riset pasar, Nielsen Indonesia nilai transaksi di platform e-commerce rata-rata meningkat 6,9 kali dibanding rata-rata harian.

    Adapun produk yang banyak diburu adalah fesyen, kecantikan dan travel. Untuk produk lokal, produk fesyen dan baju keluarga menjadi primadona yakni sebesar 56 persen dan diikuti produk kecantikan sekitar 26 persen dan elektronik 16%.