Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Polemik Kenaikan Tarif PPN 12%, Kebijakan Tepat atau Hasrat Sesaat?

    Polemik Kenaikan Tarif PPN 12%, Kebijakan Tepat atau Hasrat Sesaat?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan tetap akan mengerek tarif PPN menjadi 12%. Tarif itu efektif mulai berlaku pada awal Januari 2025. Keputusan pemerintah untuk tetap menaikan tarif PPN 12% itu terjadi di tengah polemik penurunan daya beli dan tren stagnasi pertumbuhan ekonomi yang selalu di kisaran 5%.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, misalnya, mengemukakan bahwa keputusan pemerintah untuk tetap menaikan tarif PPN menjadi 12% telah dibahas dengan cukup matang. Pemerintah, kata dia, bahkan berencana untuk memilih dan memilah barang yang akan dikenakan PPN. Khusus bahan kebutuhan pokok alias sembako, pemerintah tidak akan bebas PPN.

    Pernyataan Sri Mulyani itu sejatinya tidak ada yang baru. Apalagi, jika mengacu kepada UU No.42/2009 tentang PPN maupun UU No.7/2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan alias HPP, barang kebutuhan pokok seperti beras dan tetek bengeknya memang tidak dikenakan tarif atau tarifnya 0%. Artinya, tanpa pernyataan tidak akan dikenakan tarif 12%, sembako sudah sepantasnya tidak kena PPN.

    Soal PPN, memang menjadi persoalan pelik dari tahun ke tahun. PPN secara prinsip dikenakan kepada barang kena pajak alias BKP dan jasa kena pajak (JKP). Jadi setiap barang atau jasa yang masuk kategori BKP atau JKP wajib dikenakan PPN. Di berbagai negara, Vietnam misalnya, hampir semua barang kena PPN. Hanya saja di Indonesia, ada kecenderungan untuk barang atau kategori tertentu, memperoleh pembebasan pajak alias tax exemption. 

    Berbagai praktik pengecualian hingga pembebasan pajak itu seperti bumerang karena memicu gap dan ketidakelastisan dalam pemungutan pajak. Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menunjukkan bahwa selama 4 tahun terakhir, potensi kehilangan penerimaan akibat berbagai kebijakan pembebasan pajak maupun insentif perpajakan mencapai 1,59% hingga 1,73% produk domestik bruto.

    Pada tahun 2023, misalnya, pemerintah mengestimasi total belanja pajak mencapai Rp362,5 triliun atau tumbuh sekitar 6% dibandingkan dengan estimasi tahun sebelumnya yang di angka Rp341,1 triliun. Strukutur belanja pajak mayoritas juga digunakan untuk menyusubsidi kegiatan konsumsi yang tercermin dari tingginya belanja pajak PPN dan PPnBM. Porsinya mencapai 58% atau di angka Rp210,2 triliun.

    Sementara itu, stimulus fiskal yang dikeluarkan untuk kegiatan produktif seperti tax holiday, tax allowance atau insentif di jenis pajak penghasilan atau PPh hanya di angka Rp129,8 triliun atau 35,8% dari total estimasi belanja pajak tahun 2023. Menariknya, pemerintah memproyeksikan estimasi belanja pajak akan terus mengalami kenaikan di angka 1,77% – 1,83% dari PDB pada tahun 2024-2025.

    Jumlah belanja pajak yang semakin melonjak itu memiliki konsekuensi baik struktur penerimaan pajak maupun terhadap daya pungut pajak yang kian melemah. Indikasi lemahnya kinerja pemungutan pajak itu tercermin dari rendahnya tax ratio alias rasio pajak. Rasio pajak Indonesia, saat ini hanya di kisaran 10%-11% dari PDB. Angka itu akan turun cukup dramatis, jika indikator yang dihitung hanya penerimaan pajak non migas.

    Pada tahun 2023, penerimaan pajak non migas pemerintah hanya di angka 8,4% dari PDB. Angka ini sekaligus menunjukkan bahwa, pemerintah hanya mampu memungut 8,4% penerimaan pajak dari keseluruhan aktivitas ekonomi selama tahun lalu. Jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan rata-rata tax ratio negara OECD di angka 34%.  

    Soal PPN, ada sejumlah simulasi untuk mengukur apakah kebijakan yang berlaku saat ini efektif atau tidak. Tentu saja, simulasi tersebut mengesampingkan kenaikan tarif PPN 12% yang sejatinya tidak terlalu berdampak signifikan untuk memperbaiki struktur dan daya pungut penerimaan pajak.

    Daya pungut PPN bisa diukur dari VAT Ratio, skema ini dihitung berdasarkan realisasi penerimaan PPN dengan PDB. Jika pada tahun 2023 lalu PDB Rp20.892,4 triliun dan realisasi PPN di angka 3,6%. Selain itu, efektif atau tidaknya daya pungut PPN juga bisa diukur menggunakan VAT gross collection ratio. Caranya dengan membandingkan antara penerimaan PPN dengan tarif PPN yang dikalikan konsumsi rumah tangga.

    Jika tarif PPN yang berlaku pada tahun 2023 sebesar 11% dan konsumsi rumah tangga di angka Rp11.109,6 triliun, maka akan diperoleh angka estimasi ideal penerimaan PPN sebesar Rp1.222,05 triliun. Artinya jika penerimaan PPN pada tahun 2023 sebesar Rp764,34 triliun yang merepresentasikan 61,7% total potensi penerimaan PPN. Ada gap penerimaan sebesar Rp467,7 triliun.

    Simulasi lain bisa menggunakan skema atau model VAT efficiency ratio, yang dihitung dengan membandingkan penerimaan PPN dengan tarif PPN plus PDB. Penerimaan PPN pada tahun 2023 di angka Rp764,34 triliun, sementara itu jika tarif PPN 2023 yakni 11% dikenakan kepada PDB sebesar Rp20.892,4 triliun, potensi ideal penerimaan PPN di angka Rp2.298,1 triliun.

    Artinya, jika menggunakan skema ini, penerimaan PPN 2023 sebesar Rp764,34 triliun, hanya merepresentasikan 33,2% dari total potensi penerimaan PPN atau terjadi gap di kisaran Rp1.533,7 triliun. Dengan gap PPN yang sangat lebar, efektivitas kenaikan tarif PPN menjadi tanda tanya besar, apakah itu sebuah kebijakan tepat atau hanya demi hasrat mengeruk penerimaan sesaat?

  • BI: Prospek NPI yang tetap sehat diperkirakan berlanjut pada 2025

    BI: Prospek NPI yang tetap sehat diperkirakan berlanjut pada 2025

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) memperkirakan bahwa secara keseluruhan neraca pembayaran Indonesia (NPI) yang tetap sehat berlanjut pada tahun 2025.

    Prospek NPI tersebut didukung oleh aliran masuk modal asing dan defisit transaksi berjalan yang terjaga dalam kisaran defisit 0,5-1,3 persen dari Produk domestik bruto (PDB).

    “Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap sehat dan mendukung terjaganya stabilitas eksternal,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2024 yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu.

    Surplus neraca perdagangan tercatat positif pada November 2024 mencapai sebesar 4,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) didukung oleh ekspor komoditas utama Indonesia, seperti besi dan baja serta minyak dan lemak nabati.

    Di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) telah kembali mencatat netinflows sebesar 0,7 miliar dolar AS pada Desember 2024 (hingga 16 Desember 2024) setelah pada November 2024 mencatat net outflows sebesar 0,8 miliar dolar AS.

    Posisi cadangan devisa Indonesia akhir November 2024 tercatat tinggi sebesar 150,2 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

    “Dengan perkembangan tersebut, NPI 2024 diprakirakan tetap berdaya tahan seiring dengan berlanjutnya surplus neraca transaksi modal dan finansial didukung oleh aliran masuk modal asing dan terjaganya defisit transaksi berjalan dalam kisaran rendah sebesar 0,1 persen sampai dengan 0,9 persen dari PDB,” kata Perry.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenkop-KemenP2MI akan hadirkan koperasi untuk pekerja migran

    Kemenkop-KemenP2MI akan hadirkan koperasi untuk pekerja migran

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi bertekad untuk terus memberdayakan koperasi salah satunya dengan mendukung terbentuknya komunitas-komunitas koperasi di berbagai sektor.

    Untuk mewujudkan hal tersebut pada tahun 2025 mendatang, Kementerian Koperasi bersama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) akan meresmikan Koperasi Pekerja Migran Indonesia.

    “Pekerja migran itu angkanya sudah mencapai 7 juta, artinya anggota akan koperasi bertambah 7 juta orang. Saya menargetkan jumlah anggota koperasi bisa mencapai 60 juta orang, di mana saat ini ada sekitar 28-30 juta anggota koperasi,” ungkap Budi Arie lewat keterangan tertulis yang diterima di Yogyakarta, Rabu.

    Untuk terus menambah jumlah anggota koperasi yang ditargetkan 1 hingga 5 tahun ke depan, Menkop juga terus memantau perkembangan jumlah anggota koperasi dari komunitas pengemudi yang telah mencapai 13 juta orang anggota.

    “Terus bertambahnya jumlah anggota koperasi, saya berharap dunia perkoperasian di tanah air bisa memberikan sumbangsih bagi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 10 persen,” lanjutnya.

    Sementara itu Ketua Forkom Koperasi Besar Indonesia (KBI) Irsyad Muchtar mengatakan, sebagai salah satu pilar ekonomi, koperasi di Indonesia memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, sejak awal eksistensinya, pengembangan koperasi sering kali menghadapi tantangan sulit seperti kurangnya akses terhadap pasar, modal serta teknologi.

    “Upaya perbaikan berkelanjutan bukannya tidak pernah dilakukan oleh para pegiat, pengamat dan kalangan akademisi perkoperasian. Namun yang sering muncul diskursus tak berkesudahan, silang pandang dan pendapat antar berbagai kalangan baik antar sesama pelaku koperasi, stakeholder dan pemerintah,” ujarnya.

    Dirinya menilai, pembahasan mengenai regulasi yang berkepanjangan adalah indikator bahwa diperlukan kebersamaan visi antar kooperator.

    Atas dasar itu, inisiasi untuk melakukan kolaborasi antar koperasi maupun dengan entitas lain seperti swasta, pemerintah atau organisasi internasional menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan koperasi.

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menerka Alasan Prabowo Minta Proyek Infrastruktur Besar-Tol Disetop

    Menerka Alasan Prabowo Minta Proyek Infrastruktur Besar-Tol Disetop

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan proyek infrastruktur besar yang baru dihentikan sementara, termasuk jalan tol.

    Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo mengatakan pembangunan jalan tol baru akan dipertimbangkan sembari melihat kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    “Ada instruksi dari Presiden Prabowo waktu itu untuk menghentikan beberapa proyek-proyek besar. Nah tol juga terdampak, tetapi yang akan kita hold dulu, yang kita akan hentikan dulu, itu adalah proyek-proyek yang belum berjalan,” ujar Sony dalam Media Gathering Nataru 2024/2025 ASTRA Infra Group di Amanaia Menteng, Jakarta, dikutip detikcom, Selasa (17/12).

    Sonny menegaskan pembangunan tol-tol yang akan ditahan adalah yang belum dimulai. Sementara, proyek yang sudah konstruksi hingga melakukan studi kelayakan akan tetap dilanjutkan.

    Salah satu pembangunan jalan tol baru yang tertahan sementara adalah Tol Puncak dan ruas tol Kulon Progo-Cilacap. Namun, apabila ada investor yang mau segera masuk, maka bisa dilanjutkan.

    “Pokoknya tol yang baru masuk kajian itu ditahan dulu aja, kecuali memang ada investor swasta yang mau, kalau yang mau silahkan. Tapi, kalau yang solicited dari pemerintah itu kita tahan dulu,” jelasnya.

    Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita memperkirakan ada tiga faktor yang mendorong Prabowo apabila memutuskan untuk menunda sejumlah proyek infrastruktur besar.

    Pertama, sudah pasti karena kurangnya anggaran. Oleh sebab itu berbagai kebijakan untuk mengumpulkan pendapatan lebih besar lagi diambil, salah satunya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    “Pemerintah memang sedari awal berteriak anggaran kurang untuk membiayai program-program yang ditawarkan, sehingga ada wacana kenaikan PPN, peralihan subsidi energi, ada wacana peningkatan pajak untuk kendaraan bermotor dan lain-lain. Itu memang untuk menutup kekurangan itu,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

    Selain itu, kekurangan anggaran ini, kata Ronny terbukti dari defisit anggaran di APBN 2025 yang dirancang sebesar 2,53 persen atau lebih tinggi dari target tahun ini sebesar 2,29 persen dari terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Kemungkinan juga ada wacana penambahan utang karena di 2025 defisit nya bertambah dari tahun ini dan mendekati tiga. Jadi soal kekurangan dana itu tidak bisa dibohongi lagi, memang kekurangan dana, kalau pemerintah memang lagi pusing,” jelasnya.

    Kedua, Ronny menduga Prabowo bakal menghentikan proyek yang dianggap tidak memberikan efek ganda. Kondisi ini terbukti pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo, selama 10 tahun pembangunan jor-joran tapi perekonomian mentok hanya di 5 persen.

    “Yang jelas kalau Prabowo menyatakan kekurangan anggaran saya sepakat, tapi mungkin ada faktor lain seperti yang saya bilang tadi dalam 10 tahun imbasnya tidak terlalu besar terhadap angka pertumbuhan ekonomi,” kata dia.

    “Tidak terlalu terhubung dengan kesejahteraan, tidak terhubung ke makan atau yang berhubungan dengan perut masyarakat seperti yang disuarakan oleh Prabowo karena dia memang konsen ke situ dan tidak terlalu terhubung dengan kualitas SDM yang naiknya tidak terlalu bagus, tidak terlalu terhubung dengan kualitas pendidikan yang sekarang justru malah banyak masalahnya. Prabowo bisa jadi melihat dari sisi itu,” imbuh Ronny.

    Ketiga, mengalihkan anggaran ke program yang memberikan efek dan sesuai dengan tujuan Prabowo mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Menurut Ronny, pengalihan anggaran ke program lain memang dampak fiskalnya sama saja. Namun, kemungkinan besar Prabowo lebih memilih program yang memberikan dampak ke perekonomian hingga kesejahteraan masyarakat.

    “Secara ekonomi makro kalo hanya memindahkan inputnya akan sama ke ekonomi, mungkin yang membedakan hanya kontribusi dan imbasnya secara multiplier effect,” terangnya.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kalau melihat kebelakang rencana memberhentikan beberapa proyek infrastruktur bukanlah hal baru karena pernah dilakukan sebelumnya. Tercermin dari penundaan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Alasan penundaan ini, kata Rendy, tak lain memang karena keterbatasan anggaran negara di tengah sulitnya investasi yang masuk.

    “Ketika itu, kalau kita perhatikan permasalahan dari pembatalan PSN yang dimaksud tidak lain karena relatif terbatasnya ruang anggaran pemerintah dan saya pikir untuk konteks penundaan pembangunan jalan tol yang disampaikan oleh Presiden Prabowo juga masih menjadi alasan utama,” jelasnya.

    Terlebih, tahun depan banyak program baru pemerintah yang membutuhkan anggaran besar seperti makan bergizi gratis. Apabila target penerimaan negara tak tercapai, maka pemerintah harus hati-hati di awal tahun.

    “Kita juga paham bahwa pembangunan infrastruktur seperti tol membutuhkan dana tidak hanya dalam konteks pembangunannya tetapi juga dalam konteks penyediaan lahan yang secara proporsi tidak kecil dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembebasan lahan itu sendiri,” jelas Rendy.

    Perlu Evaluasi Proyek Infrastruktur

    Sementara, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai beberapa proyek besar yang belum dimulai memang layak ditunda sembari dilakukan evaluasi. Tujuannya, agar pemerintah bisa melihat mana kebutuhan yang lebih urgensi.

    “Saya melihat proyek infrastruktur besar dan beberapa jalan tol layak untuk dihentikan sementara sembari dievaluasi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat urgensitas dan potensi dampak yang dihasilkan oleh pembangunan tersebut apakah signifikan tidak ke ekonomi,” kata Huda.

    Evaluasi kata Huda perlu dilakukan mengingat ada beberapa proyek infrastruktur besar yang memberikan efek negatif BUMN karya. Kemudian, ada juga proyek yang justru mengakibatkan kontraktor jadi pesakitan.

    “Jika perlu pembangunan IKN juga perlu dievaluasi kembali,” tegas Huda.

    Menurut Huda, kebutuhan anggaran tahun depan sangat besar sehingga perlu realokasi anggaran.

    [Gambas:Photo CNN]

    Artinya, porsi yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur bisa dialihkan ke program unggulan Prabowo sehingga anggaran yang dibutuhkan tak semakin besar jika keduanya tetap berjalan.

    “Anggaran tahun depan fokus ke program cepat Prabowo-Gibran seperti makan bergizi gratis hingga program sektor pendidikan. Program makan bergizi gratis sendiri memakan anggaran hingga Rp71 triliun di 2025. Berpotensi membengkak di tahun-tahun setelahnya dan memperlebar defisit fiskal. Jadi memang sebaiknya salah satu dievaluasi,” pungkas Huda.

  • Kemenkop-KemenP2MI akan hadirkan koperasi untuk pekerja migran

    Menkop harap k/l dukung koperasi sebagai pilihan kelembagaan

    Yogyakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi (Kemenkop) berharap agar seluruh kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat mendukung pengarusutamaan koperasi sebagai pilihan kelembagaan, sekaligus mempermudah untuk dilakukan intervensi.

    Hal tersebut sesuai dengan Astacita ke-2 dan 3 dalam mendukung penguatan dan pengembangan koperasi diarahkan untuk mendukung beberapa program prioritas nasional di antaranya adalah swasembada pangan, pengembangan industri agromaritim berbasis koperasi, serta industrialisasi hilirisasi melalui koperasi.

    “Koperasi juga diharapkan berperan aktif dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, mencegah stunting, mengentaskan kemiskinan, serta menggerakkan ekonomi rakyat,” kata Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi lewat keterangan resmi yang diterima di Yogyakarta, Selasa.

    Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), katanya, koperasi diarahkan untuk mendukung prioritas nasional dalam pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, serta mengembangkan industri kreatif dan agromaritim di sentra produksi.

    Berdasarkan Undang-Undang (UU) No 59/2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, indikator kinerja koperasi ditetapkan sebagai rasio volume usaha koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan baseline 1,17 persen pada tahun 2025, dan diharapkan mencapai 5 persen pada 2045.

    Dalam upaya penguatan ekosistem koperasi, beberapa langkah terus dilakukan, seperti pelibatan dalam kegiatan swasembada pangan dan program MBG, revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD), hilirisasi, serta penguatan usaha simpan pinjam dengan penekanan pada standar tata kelola koperasi yang baik, rebranding, dan penguatan digitalisasi.

    Hingga 31 Desember 2024, jumlah koperasi tercatat sebanyak 130.119 unit dengan jumlah anggota mencapai 28,9 juta orang.

    Menurutnya tantangan utama dalam pengembangan koperasi adalah minimnya regenerasi, kurangnya profesionalisme, dan masih adanya tata kelola yang tradisional.

    Pihaknya pun berkomitmen untuk menjalankan berbagai program prioritas pada tahun 2025, di antaranya adalah revisi Undang-Undang Koperasi dan regulasi terkait untuk menciptakan ekosistem yang kondusif, fasilitasi pendirian koperasi simpan pinjam, serta pengembangan platform digitalisasi koperasi, seperti Kop.id Superapps.

    Program-program ini juga mencakup pengembangan koperasi ojek online, revitalisasi KUD, produksi minyak untuk rakyat sebagai alternatif minyak murah, dan penyaluran pupuk murah bagi petani anggota koperasi.

    Bahkan, koperasi juga berperan dalam produksi energi biomassa dan pengelolaan sumur minyak rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamenperin Pede RI Bisa Menang Rebutan Investor China dengan Vietnam

    Wamenperin Pede RI Bisa Menang Rebutan Investor China dengan Vietnam

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyebut Indonesia berpeluang ‘menyikut’ Vietnam dalam perburuan ekspansi bisnis investor China.

    Ia mengatakan perusahaan-perusahaan di Negeri Tirai Bambu tengah berpikir untuk memperluas bisnisnya. Salah satu target investasi tersebut adalah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Vietnam.

    “Vietnam memiliki tenaga kerja yang terampil, bersaing dengan tenaga kerja yang kita punya,” katanya dalam Launching Roadmap Pengembangan Jasa Industri 2025-2045 di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (17/12).

    “Tapi kapasitas kerjanya (pekerja Vietnam), kelihatannya sudah kurang bisa menampung ekspansi industri dari China. Pada akhirnya, dengan munculnya investasi atau kemungkinan ekspansi dari negara-negara sahabat, tentunya akan memunculkan potensi besar bagi sektor atau subsektor jasa industri yang kita punya,” beber Faisol.

    Ia menyebut negara lain pesaing Indonesia adalah Myanmar hingga Filipina. Oleh karena itu, Faisol menekankan pemerintah mesti menyikapi persaingan global ini secara serius.

    Terlebih, ia mengklaim tantangan yang dihadapi sektor industri ke depan semakin kompleks. Faisol menegaskan pentingnya respons cepat dalam menyikapi perubahan global tersebut.

    “Tentu Roadmap (Pengembangan Jasa Industri 2025-2045) ini harus kita optimalkan karena akan membantu untuk mengakselerasi potensi yang ada di jasa industri dengan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan sektor industri,” jelas Faisol.

    “Saya hanya berpesan bahwa persaingan di global ini harus dicermati secara serius. Semakin lama, perubahan global akan menuntut kita untuk menyikapinya secara cepat,” tegas sang wamen.

    Di lain sisi, Faisol mendorong ekspor kegiatan jasa industri ke luar negeri. Ekspor jasa Indonesia ke dunia pada 2023 lalu diklaim masih sangat kecil, yakni US$33 miliar atau 2,4 persen dari nilai produk domestik bruto (PDB).

    “Percepatan-percepatan kondisi ekonomi dan politik secara global ini menuntut kita untuk bisa lebih serius dan lebih cepat memberikan respons terhadap perkembangan industri akhir-akhir ini,” tandasnya.

    (skt/agt)

  • Kejar Pertumbuhan 5% Tahun Depan, China Naikkan Defisit Anggaran

    Kejar Pertumbuhan 5% Tahun Depan, China Naikkan Defisit Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Para pemimpin China dikabarkan telah sepakat untuk menaikkan defisit anggaran menjadi 4% dari produk domestik bruto (PDB) tahun depan sambil mempertahankan target pertumbuhan ekonomi sekitar 5%. Defisit tersebut akan menjadi angka tertinggi yang pernah tercatat jika terealisasi.

    Melansir Reuters pada Selasa (17/12/2024), rencana tersebut terungkap berdasarkan dua sumber yang mengetahui masalah tersebut. Rencana defisit baru tersebut lebih besar dibandingkan dengan target awal sebesar 3% dari PDB untuk 2024.

    Rencana itu juga sejalan dengan kebijakan fiskal yang “lebih proaktif” yang digariskan oleh para pejabat terkemuka setelah pertemuan Politbiro bulan Desember dan Konferensi Kerja Ekonomi Pusat (CEWC) minggu lalu, di mana target tersebut disetujui tetapi belum diumumkan secara resmi.

    Kedua sumber tersebut mengatakan China akan tetap mempertahankan target pertumbuhan PDB yang tidak berubah sebesar sekitar 5% pada 2025.

    Tambahan 1% defisit dari PDB ini berjumlah sekitar 1,3 triliun yuan atau US$179,4 miliar dalam pengeluaran. Stimulus lebih lanjut akan didanai melalui penerbitan obligasi khusus di luar anggaran, kata kedua sumber tersebut, yang meminta identitasnya dirahasiakan karena mereka tidak berwenang berbicara kepada media. 

    Target-target ini biasanya tidak diumumkan secara resmi hingga rapat parlemen tahunan pada bulan Maret. Adapun, target tersebut masih dapat berubah sebelum sidang legislatif.

    Kantor Informasi Dewan Negara, yang menangani pertanyaan media atas nama pemerintah, dan Kementerian Keuangan tidak segera menanggapi kabar ini.

    Dorongan fiskal yang lebih kuat yang direncanakan untuk tahun depan merupakan bagian dari persiapan China untuk melawan dampak kenaikan tarif AS yang diharapkan atas impor China saat Donald Trump kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari.

    Ringkasan media pemerintah mengenai CEWC yang dilakukan secara tertutup mengatakan bahwa “perlu untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil”, meningkatkan rasio defisit fiskal, dan menerbitkan lebih banyak utang pemerintah tahun depan, tetapi tidak menyebutkan angka-angka spesifik.

    Bulan lalu, penasihat pemerintah telah merekomendasikan Beijing untuk tidak menurunkan target pertumbuhannya.

    Negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia itu tersendat tahun ini akibat krisis properti yang parah, utang pemerintah daerah yang tinggi, dan permintaan konsumen yang lemah. Ekspor, salah satu dari sedikit titik terang, dapat segera menghadapi tarif AS yang melebihi 60% jika Trump memenuhi janji kampanyenya.

    Ancaman Presiden terpilih AS itu telah mengguncang kompleks industri China, yang menjual barang senilai lebih dari US$400 miliar setiap tahunnya ke Amerika Serikat. Banyak produsen telah mengalihkan produksi ke luar negeri untuk menghindari tarif.

    Eksportir mengatakan pungutan tersebut akan semakin mengecilkan laba, yang merugikan lapangan kerja, investasi, dan pertumbuhan ekonomi dalam prosesnya. Hal itu juga akan memperburuk kelebihan kapasitas industri China dan tekanan deflasi, kata para analis.

    Ringkasan pertemuan CEWC dan Politbiro juga menandai bahwa bank sentral China akan beralih ke sikap kebijakan moneter yang cukup longgar. Hal ini meningkatkan ekspektasi akan lebih banyak pemotongan suku bunga dan suntikan likuiditas.

    Sikap “hati-hati” sebelumnya yang dipegang bank sentral selama 14 tahun terakhir bertepatan dengan utang secara keseluruhan – termasuk utang pemerintah, rumah tangga, dan perusahaan – yang melonjak lebih dari lima kali lipat. Perekonomian tumbuh sekitar tiga kali lipat selama periode yang sama.

    China kemungkinan akan sangat bergantung pada stimulus fiskal tahun depan, kata para analis, tetapi juga dapat menggunakan alat lain untuk meredam dampak tarif.

  • Inilah Kelompok Pekerja Padat Karya Gaji di Bawah 10 Juta yang Bakal Bebas Pajak Penghasilan di 2025

    Inilah Kelompok Pekerja Padat Karya Gaji di Bawah 10 Juta yang Bakal Bebas Pajak Penghasilan di 2025

    TRIBUNJATIM.COM – Simak siapa saja pekerja padat karya yang akan bebas pajak penghasilan di 2025.

    Diketahui pemerintah akan membebaskan pajak penghasilan (PPh) untuk para pekerja di sektor padat karya yang memiliki gaji di bawah Rp 10 juta, mulai 1 Januari 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan tersebut merupakan imbas kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.

    Adapun penetapan PPN 12 persen akan berlaku mulai 1 Januari 2025, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    “Dari Rp 4,8 juta–Rp 10 juta, PPh-nya ditanggung pemerintah, khusus untuk industri padat karya, ya,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan, dikutip dari siaran akun YouTube Perekonomian RI, Senin (16/12/2024).

    Airlangga menuturkan, kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kelas menengah sektor padat karya.

    Pasalnya, kondisi daya beli dari masyarakat kelas menengah dalam beberapa waktu ke belakang juga sedang menurun.

    Lantas, siapa saja yang termasuk ke dalam kelompok pekerja padat karya yang dibebaskan PPh pada 2025?

    Kelompok pekerja padat karya yang bebas PPh

    Istilah “padat karya” mengacu pada suatu proses atau industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja untuk memproduksi barang atau jasanya.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, sektor padat karya yang dimaksud mencakup industri, seperti:

    Industri tekstil dan pakaian jadi
    Industri furnitur
    Industri alas kaki atau sepatu dan sebagainya.

    Dia menegaskan, rincian lengkap mengenai industri yang akan menerima fasilitas tersebut akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan diterbitkan.

    Tak hanya memberikan insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP), pemerintah juga memberi insentif berupa pembiayaan industri padat karya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, insentif tersebut diberikan dengan tujuan untuk revitalisasi mesin guna mendukung produktivitas dengan subsidi bunga 5 persen.

    Selain itu, pemerintah juga memberi bantuan sebesar 50 persen untuk jaminan kecelakaan kerja (JKK) pada sektor padat karya selama enam bulan.

    Ilustrasi gaji. (Tribunnews.com)

    Diketahui kenaikan PPN 12 persen disoroti sejumlah media asing.

    Dalam konferensi pers pada Senin (16/12/2024), pemerintah Indonesia mengumumkan tarif PPN 12 persen berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Sesuai dengan amanat UU HPP, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik menjadi 12 persen per Januari,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari Kompas.com, Senin.

    Lantas, apa kata media asing soal tarif PPN 12 persen di Indonesia?

    Reuters: PPN tidak jadi hanya untuk barang-barang mewah

    Melalui artikel berjudul “Indonesia presses ahead with VAT hike across the board, not only luxury goods”, Reuters menyoroti langkah pemerintah yang tetap melanjutkan rencana kenaikan tarif PPN.

    “Secara hukum, tarif PPN dijadwalkan naik satu poin persentase menjadi 12 persen mulai 1 Januari, tetapi ada tekanan publik yang semakin besar untuk menundanya, sehingga mendorong anggota parlemen untuk mengusulkan kenaikan PPN selektif,” tulis Reuters.

    Namun, pemerintah Indonesia tidak jadi memberlakukan kenaikan tarif PPN selektif hanya pada barang-barang mewah saja, melainkan di seluruh sektor.

    Bahkan, mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk pertama kalinya PPN akan dikenakan pada makanan dan layanan berkualitas premium, termasuk sekolah internasional dan rumah sakit kelas atas.

    Guna meringankan dampak kenaikan tarif PPN, kantor berita dunia itu menuliskan, pemerintah memperkenalkan kebijakan baru kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

    Beberapa di antaranya adalah pembebasan PPN atas properti tertentu, perluasan insentif pajak kendaraan elektronik, dan pembebasan pajak penghasilan bagi masyarakat dengan gaji di bawah Rp 10 juta.

    Selain itu, pemerintah Indonesia turut menurunkan tarif listrik hingga 50 persen selama dua bulan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

    Bloomberg: Kenaikan PPN dilanjut di tengah pelemahan daya beli dan PHK

    Media Bloomberg juga menyoroti kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen dalam artikel bertajuk “Indonesia to Hike VAT Next Year, Offers Perks to Soften Blow”.

    Kantor berita yang berpusat di New York, Amerika Serikat ini mengungkapkan, Indonesia akan melanjutkan kenaikan PPN pada 2025, sembari menawarkan sejumlah insentif untuk mengurangi dampaknya terhadap konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.

    “Keputusan untuk meneruskan kenaikan PPN ini muncul di tengah-tengah reaksi publik dan politik dari masyarakat Indonesia yang sedang berjuang melawan pelemahan daya beli dan serentetan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur,” tulisnya.

    Bloomberg menyebutkan, protes publik juga meningkat saat pemerintah melontarkan gagasan amnesti pajak atau kebijakan pengampunan pajak baru.

    Hal itu memicu persepsi bahwa kebijakan pajak hanya membebani kelas bawah dan menengah, dan berpihak pada orang-orang superkaya.

    “Kita harus menjaga APBN tetap sehat, sehingga menjadi sumber solusi, bukan sumber krisis,” tulis media asing tersebut, mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Berdasarkan laporan Bank Dunia, konsumsi menyumbang lebih dari separuh produksi domestik Indonesia dan merupakan mesin pertumbuhan penting bagi ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

    Pertumbuhan produk domestik bruto pun merosot ke level terendah dalam satu tahun, sebesar 4,95 persen pada kuartal ketiga.

    Sementara itu, inflasi merosot ke level terendah dalam lebih dari tiga tahun pada bulan November.

    “Namun, menangguhkan kenaikan pajak secara langsung akan berisiko mengikis pendapatan negara, dengan PPN menyumbang lebih dari 25 persen dari total penerimaan pajak tahun lalu,” kata Bloomberg.

    Di sisi lain, menurut estimasi Kementerian Keuangan, putaran terbaru dari pembebasan dan insentif diperkirakan akan mengurangi sekitar Rp 40 triliun dari pendapatan negara, dan meningkatkan total biaya menjadi Rp 445,5 triliun atau 1,83 persen dari PDB pada 2025.

    Meski demikian, mengutip Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu, Indonesia dapat mempertahankan target defisit anggaran sebesar 2,53 persen dari PDB untuk tahun depan.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Ekonomi Digital di Indonesia Menguat, BNI Fokus pada Keamanan Siber

    Ekonomi Digital di Indonesia Menguat, BNI Fokus pada Keamanan Siber

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyoroti peran penting keamanan siber dalam ekonomi digital. Perhatian ini diberikan karena data Indeks Inklusi Keuangan Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 75 persen sebagian besar masyarakat Indonesia telah memanfaatkan teknologi digital, terutama terkait kebutuhan keuangan.

    “Keamanan data dan transaksi digital adalah prioritas utama kami di BNI. Kami terus memperkuat sistem keamanan berlapis dengan teknologi terkini untuk memastikan keamanan setiap transaksi,” kata SEVP Technology and Operations BNI Victor Korompis. 

    Victor menyampaikan hal tersebut saat menjadi salah satu pembicara dari Wholesale Digital Workshop 2024 bertajuk “Digital Ekonomi di Indonesia: Tren, Regulasi, dan Tantangan Keamanan Siber” yang digelar di Ballroom Menara BNI Pejompongan, Selasa (10/12/2024). 

    Diskusi kali ini menjadi lanjutan dari kegiatan Wholesale Digital Workshop yang digelar pada Mei 2024, dengan fokus meningkatkan inklusi keuangan para pelaku bisnis dalam rangka mendukung persiapan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030. Wholesale Digital Workshop kali ini bertujuan mempersiapkan para pelaku bisnis dalam menghadapi tantangan ekonomi digital serta menjaga keamanan siber. BNI menghadirkan acara ini sebagai usaha nyata dalam mendorong kolaborasi dari berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan.

    Direktur Technology and Operations BNI Toto Prasetio menyampaikan sambutan pada acara Wholesale Digital Workshop 2024 di Jakarta, Selasa 10 Desember 2024. – (BNI/Istimewa)

    Sementara itu, Direktur Technology and Operations BNI Toto Prasetio mengatakan digitalisasi kini menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seiring dengan perkembangan digitalisasi ekonomi, BNI berupaya mendukung transformasi digital melalui platform BNIdirect.

     “Platform dengan teknologi terkini ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan bisnis nasabah dengan menyediakan solusi lengkap dan terintegrasi. Semua ini dilakukan agar para pelaku usaha Indonesia dapat beradaptasi dan berkembang di pasar digital yang semakin dinamis,” ujarnya.

    Merujuk data Google Temasek dan Bain Company (2024), pada tahun 2024, sekitar 35% pangsa ekonomi internet ASEAN ada di Indonesia. Selain itu, ekonomi internet Indonesia diprediksi akan tumbuh sekitar 360 miliar dolar AS pada tahun 2030.

    Managing Director and Partner Boston Consulting Group Nerijus Zemgulys mengungkapkan meskipun ekonomi digital Indonesia diproyeksikan terus tumbuh, kesenjangan dengan negara-negara ASEAN lainnya masih signifikan. Berdasarkan data World Bank 2022, kontribusi ekonomi digital Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan sekitar 12 persen, sementara Singapura menyumbangkan sebesar 37 persen, Malaysia 25 persen, dan Thailand 14 persen.

    Pemerintah pun menyadari hal ini. Analis Kebijakan Ahli Madya, Asisten Deputi Ekonomi Digital, Deputi IV, Kemenko Perekonomian Bayu Anggara Silvatika mengatakan tanpa adanya pemahaman memadai dari konsumen dan pelaku usaha, maka potensi teknologi digital tidak dapat memberikan dampak maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Untuk menjawab tantangan tersebut, Bayu mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis guna mendukung perkembangan ekonomi digital di Tanah Air. Salah satunya dengan merancang digital economy framework yang terdiri dari lima pilar: 1) Infrastruktur, 2) Sumber Daya Manusia, 3) Iklim Bisnis dan Keamanan Siber, 4) Riset, Inovasi, dan Business Development, serta 5) Pendanaan dan Investasi.

    “Perkembangan teknologi yang pesat memerlukan strategi untuk mengimbangi laju inovasi tersebut. Untuk itu, kami berupaya untuk bergerak secara paralel dalam masing-masing pilar. Dua pilar yang paling mendasar adalah peningkatan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam hal literasi digital,” ujar Bayu.

    Selain itu, Bayu menjelaskan pemerintah juga berupaya menciptakan regulasi yang dapat mengikuti laju inovasi tanpa menghambat perkembangan ekonomi digital.

    “Kami juga fokus pada penguatan regulasi yang terkait dengan keamanan siber, untuk melindungi data pribadi dan transaksi digital di Indonesia,” ujarnya. 

    SEVP Technology and Operations BNI Victor Korompis memberikan pemaparan perihal pentingnya keamanan dalam bisnis pada acara Wholesale Digital Workshop 2024 di Jakarta, Selasa 10 Desember 2024. – (BNI/Istimewa)

    Pada kesempatan ini, Nerjius turut memberikan saran bagi para pelaku bisnis. 

    “Dengan munculnya generasi yang melek teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan layanan yang dipersonalisasi, sangat penting bagi perusahaan untuk memulai transformasi digital. Adopsi teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) atau GenAI, Internet of Things (IoT) dan Data, serta Augmented Reality (AR) akan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan perusahaan dan menjaga daya saing di pasar,” katanya.

    Nerijus menekankan peran penting perbankan dalam mendorong digitalisasi pelaku bisnis, khususnya UMKM.

    “Bank berperan sebagai anchor yang membantu pengusaha melakukan digitalisasi layanan, terutama dalam rantai pasokan. Dengan demikian, pengusaha dapat memproses layanan lebih cepat dan konsumen lebih mudah mengakses kebutuhan mereka,” tutup Nerijus.

  • Ekonom: Kebijakan Trump belum akan berdampak bagi ekonomi AS di 2025

    Ekonom: Kebijakan Trump belum akan berdampak bagi ekonomi AS di 2025

    Komitmen investasi di sektor teknologi tinggi (AI, baterai EV, carbon capture) juga menggembirakan dan diharapkan mendukung pengembangan industri domestik dan memberi nilai tambah lebih,

    Jakarta (ANTARA) – Director & Chief Investment Officer, Fixed Income PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) Ezra Nazula menyampaikan bahwa kebijakan presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump belum akan berdampak terhadap perekonomian AS pada tahun depan 2025.

    Sehingga, lanjutnya, bank sentral AS The Fed masih memiliki peluang untuk memangkas tingkat suku bunga acuannya, yang diproyeksikan akan memangkas Fed Funds Rate (FFR) sebanyak empat kali pada tahun depan.

    “Diperkirakan perekonomian global akan memasuki siklus moderasi pertumbuhan dan pelandaian inflasi, sehingga penurunan suku bunga dapat berlanjut. Dampak kebijakan Trump terhadap inflasi dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) AS sepertinya belum akan terjadi di tahun depan (2025),” ujar Ezra di Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan, kawasan Asia mempunyai beberapa peluang yang dapat dioptimalkan, seperti di era perang dagang AS dengan China tahun 2018, yang mana banyak perusahaan multinasional menerapkan strategi China +1 dan Friendshoring.

    “Solusi ini dinilai cukup berhasil menghadapi ketatnya kebijakan AS saat itu dan kebijakan serupa sangat terbuka diterapkan di 2025,” ujar Ezra.

    Bagi Indonesia, Ia melanjutkan bahwa kebijakan tarif impor tinggi AS oleh Donald Trump berpotensi akan meningkatkan Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia.

    Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, terjadi peningkatan kontribusi FDI China dan Hong Kong dari 17 persen dari total FDI Indonesia pada 2016 menjadi 28 persen pada 2023.

    “Komitmen investasi di sektor teknologi tinggi (AI, baterai EV, carbon capture) juga menggembirakan dan diharapkan mendukung pengembangan industri domestik dan memberi nilai tambah lebih,” ujar Ezra.

    Pada periode pertama kepemimpinan Donald Trump, menurut Ezra, diwarnai beragam kebijakan yang tidak terduga, drastis, hingga dianggap emosional, yang menyebabkan guncangan di pasar keuangan, stabilitas nilai tukar, serta hubungan dagang internasional.

    “Di era tersebut, beberapa kebijakan: penurunan pajak dan kebijakan proteksionisme tidak mampu meningkatkan pertumbuhan serta tak terlalu memicu inflasi. Siklus ekonomi yang justru mempengaruhi angka inflasi dan arah suku bunga,” ujar Ezra.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024