Topik: Produk Domestik Bruto

Arab Saudi Guyur Yaman Dana Rp 8 T buat Gaji PNS dan Bantuan Pangan

Jakarta –

Arab Saudi memberikan bantuan kepada pemerintah Yaman senilai US$ 500 juta atau Rp 8,1 triliun (kurs Rp 16.207). Bantuan itu untuk membantu Yaman memperkuat anggaran pemerintah, menstabilkan Bank Sentral Yaman, dan mendorong pembangunan dan stabilitas rakyat Yaman.

Dikutip dari Arab News, Sabtu (28/12/2024) menurut laporan Saudi Press Agency, bantuan tersebut mencakup setoran US$ 300 juta ke Bank Sentral Yaman untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan keuangan dan US$ 200 juta untuk mengatasi defisit anggaran Yaman.

Pendanaan itu memang bagian dari bantuan Arab Saudi melalui Program Pembangunan dan Rekonstruksi Saudi untuk Yaman. Program tersebut berfokus pada peningkatan keamanan pangan, mendukung upah untuk pegawai pemerintah, dan biaya operasional.

Dana itu juga diharapkan dapat membantu pemerintah Yaman melaksanakan agenda reformasi ekonominya. Dukungan baru tersebut juga bertujuan untuk membangun kapasitas kelembagaan pemerintah, dan meningkatkan tata kelola yang transparan.

Sebelumnya, Arab Saudi juga telah memberikan bantuan untuk simpanan di Bank Sentral Yaman. Simpanan itu berguna untuk meningkatkan cadangan devisa, menstabilkan mata uang lokal, mengurangi nilai tukar, dan merangsang pertumbuhan produk domestik bruto.

Bantuan tersebut juga menurunkan biaya bahan bakar dan solar, menurunkan harga komoditas pangan impor, dan mendukung impor pangan, termasuk gandum, beras, susu, minyak goreng, dan gula.

Selain itu, hibah Saudi telah membantu pemerintah Yaman mengelola biaya operasional, membayar gaji, dan mengurangi krisis ekonomi dengan meningkatkan cadangan devisa serra memulihkan kepercayaan pada lembaga keuangan Yaman.

Arab Saudi telah memprioritaskan sektor-sektor penting di Yaman melalui hibah dan proyek yang dilaksanakan oleh SDRPY. Dalam program itu ada lebih dari 260 inisiatif pembangunan di berbagai provinsi Yaman, mencakup pendidikan, kesehatan, air, energi, transportasi, pertanian, dan perikanan.

Untuk diketahui Yaman tengah dilanda krisis akibat serangan-serangan dari Israel. Terbaru, serangan udara besar-besaran Israel menggempur Yaman. Serangan balasan Israel terhadap Houthi ini menargetkan Bandara Internasional Sanaa, fasilitas militer, hingga pembangkit listrik.

Dilansir AFP, gempuran besar-besaran itu menyusul meningkatnya permusuhan antara Israel dan Houthi, bagian dari aliansi ‘poros perlawanan’ Iran terhadap Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan bahwa serangan Israel akan terus berlanjut hingga selesai.

“Kami bertekad untuk memotong cabang terorisme ini dari poros kejahatan Iran,” katanya dalam sebuah pernyataan video.

(ada/ara)

28/12/2024 12:30
Jelang Akhir 2024, Masalah Fiskal dan Pembengkakan Utang Indonesia jadi Sorotan

JAKARTA – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini turut menyoroti permasalahan fiskal yang semakin membebani perekonomian Indonesia, terutama terkait dengan pembengkakan utang negara.

Menurut Didik, utang Indonesia terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, baik dari segi persentase terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun nominalnya.

Didik menyampaikan dari tahun 2010 hingga 2024, rasio utang Indonesia terhadap PDB mengalami kenaikan dari 26 persen menjadi 38,55 persen. Pada September 2024, total utang pemerintah tercatat mencapai Rp8.473,90 triliun.

“Di luar permasalahan sektoral, ada masalah fiskal yang kita hadapi, yakni utang dari tahun ke tahun terus membengkak dari persentase, apalagi nominalnya. Dari tahun 2010 sampai dengan 2024 rasio utang Indonesia terhadap PDB terus naik dari 26 persen menjadi 38,55 persen. Total utang pemerintah sebesar Rp8.473,90 triliun per September 2024,” jelasnya dalam keterangannya, Jumat, 27 Desember.

Didik menyebutkan bahwa kondisi ini mencerminkan praktik kebijakan dan ekonomi politik utang yang tidak sehat, di mana pemerintah terus memaksimalkan anggaran tanpa kendali yang memadai, sehingga menambah beban utang yang terus membengkak.

Dia juga mengkritik politik anggaran yang mencerminkan kelemahan demokrasi dan kontrol politik yang lemah selama satu dekade terakhir dan juga menyoroti dampak dari tingginya utang ini terhadap kebijakan suku bunga.

“Karena seantero dunia sudah tahu pemimpin di Indonesia kemaruk (bergantung pada) utang, maka tingkat suku bunga tergerak naik tidak masuk akal. Suku bunga obligasi utang ini paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN,” ujarnya.

Didik menyampaikan tingkat suku bunga Indonesia pun terpaksa dinaikkan hingga mencapai 7,2 persen, yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya dengan konsekuensi harus dibayar yang menguras pajak rakyat dalam jumlah yang besar.

Menurut Didik tingkat suku bunga Indonesia tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand (2,7 persen), Vietnam (2,8 persen), Singapura (3,2 persen), dan Malaysia (3,9 persen) suku bunga obligasi Indonesia tergolong sangat tinggi. Hal ini terjadi karena Indonesia terus menarik utang baru setiap tahunnya, dengan nilai penarikan utang melebihi Rp1.000 triliun per tahun.

“Akibatnya kualitas belanja memburuk. Porsi membayar bunga utang menjadi paling besar dari seluruh belanja kementrian negara,” ucapnya.

Didik mencatatkan bahwa porsi anggaran untuk membayar bunga utang semakin besar, sehingga menggerogoti belanja kementerian negara. Pada tahun 2014, porsi pembayaran bunga utang hanya sekitar 11,09 persen dari total belanja, namun pada tahun 2024 diperkirakan akan meningkat menjadi 20,10 persen.

“Secara terus-menerus dan akan terkena dampaknya pada pemerintahan Prabowo,” tuturnya.

Didik menyampaikan belanja non-produktif juga semakin mendominasi anggaran, sementara belanja produktif semakin menyusut. Pada tahun 2014, porsi belanja pegawai dan belanja barang sekitar 34 persen, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 36 persen pada 2024.

Didik juga memperingatkan bahwa setiap tahunnya, Indonesia harus mengalokasikan sekitar Rp441 triliun dari pajak rakyat hanya untuk membayar bunga utang, tanpa memperhitungkan pokok utang itu sendiri.

28/12/2024 00:55
Ekonom Dukung Pemerintah Bayar Utang Burden Sharing ke BI via Debt Switching

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai debt switching merupakan skema terbaik yang bisa dipilih pemerintah untuk membayar utang burden sharing ke Bank Indonesia sebesar Rp100 triliun yang jatuh tempo pada 2025.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menjelaskan debt switching merupakan strategi pengelolaan utang yang bertujuan untuk menggantikan utang jangka pendek dengan utang baru, biasanya dengan tenor yang lebih panjang.

“Skema debt switch menjadi salah satu opsi yang terbaik [pemerintah] untuk memitigasi risiko penerbitan kembali surat utang yang jatuh tempo tersebut yang notabene adalah variable rate [suku bunga yang berubah-ubah], yang pada akhirnya akan mendorong stabilitas pasar SBN,” jelas Josua kepada Bisnis, Jumat (27/12/2024).

Menurutnya, debt switching mempunyai tiga keunggulan daripada opsi lain. Pertama, pemerintah mengurangi tekanan untuk menyediakan dana besar dalam waktu singkat sehingga ruang fiskal jangka pendek lebih longgar.

Kedua, pemerintah dapat menghindari risiko gagal bayar atau tekanan fiskal yang dapat memengaruhi persepsi pasar dan stabilitas ekonomi. Dengan demikian, sambungnya, debt switching memberikan sinyal positif kepada investor bahwa pemerintah memiliki strategi pengelolaan utang yang terencana.

Ketiga, dalam situasi ekonomi yang masih dalam pemulihan, debt switching memungkinkan pemerintah memprioritaskan belanja untuk program produktif atau kebutuhan mendesak lainnya tanpa terganggu oleh kewajiban pembayaran utang jangka pendek.

Kendati demikian, Josua mengingatkan agar pemerintah dan Bank Indonesia turut memperhatikan beberapa faktor. Pertama, dengan memperpanjang tenor utang, total beban bunga yang harus dibayar pemerintah pada masa depan akan meningkat—terutama jika tingkat suku bunga di pasar meningkat—sehingga membebani pemerintahan yang akan datang.

Kedua, debt switching bergantung pada kondisi pasar obligasi, termasuk tingkat bunga dan minat investor terhadap SBN pemerintah. Jika kondisi pasar memburuk maka pemerintah harus menawarkan bunga yang lebih tinggi untuk menarik pembeli.

Ketiga, debt switch tidak menyelesaikan masalah utang melainkan hanya menunda jatuh tempo. Artinya pelaku pasar bisa mengembangkan persepsi negatif terutama apabila tidak diimbangi dengan strategi fiskal jangka panjang yang jelas dari pemerintah.

“Secara keseluruhan, debt switch dapat menjadi skema terbaik untuk menghadapi tekanan fiskal jangka pendek jika diimplementasikan dengan hati-hati dan transparan,” jelas Josua.

Dia mengimbau pemerintah terus memperhatikan risiko beban bunga yang meningkat dan memastikan strategi jangka panjang untuk mengurangi rasio utang terhadap produk domestik bruto.

Pemerintah, sambungnya, harus memperkuat penerimaan negara, efisiensi belanja, dan kebijakan pro-investasi untuk mengurangi ketergantungan pada utang baru.

“Jika tidak, beban utang ini bisa menjadi masalah serius bagi pemerintahan yang akan datang,” ungkap Josua.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David E. Sumual melihat debt switching sebagai pilihan terbaik terutama apabila pemerintah memproyeksi kondisi perekonomian ke depan semakin berat seperti suku bunga acuan yang relatif masih tinggi.

“Kalau untuk tahun depan memang ruang fiskalnya agak berat ini. Mudah-mudahan juga harga minyaknya dan rupiah kita bisa terkendali ya. Kalau enggak juga ini makin sempit lagi ruang fiskal,” ujar David kepada Bisnis, Jumat (27/12/2024).

Lebih lanjut, dia mengingatkan utang burden sharing pemerintah ke Bank Indonesia (BI) bukan hanya jatuh tempo pada tahun depan melainkan juga tahun-tahun berikutnya. Oleh sebab itu, perlu pengelolaan yang dinamis.

Jika kondisi perekonomian masih sulit maka burden sharing masih bisa menjadi pilihan. Jika kondisi perekonomian sudah membaik maka David mendorong pemerintah segera melunasi utang ke BI—bukan sekadar debt switching.

“Kayak kita mengelola keuangan rumah tangga saja gitu kan. Kalau memang bebannya lagi berat ya kita kan minta segala macam usaha gitu ya untuk rescue atau apapun gitu. Kalau misalnya lagi bagus ya kita lakukan percepatan,” jelasnya.

Kesepakatan Pemerintah-BI

Pemerintah dan BI menyepakati utang burden sharing sebesar Rp100 triliun yang jatuh tempo pada 2025 dibayar melalui mekanisme debt switching, yakni mengonversi utang jangka pendek menjadi utang jangka panjang.

Burden sharing sendiri merupakan kebijakan yang diambil akibat pandemi Covid-19. Lewat kebijakan tersebut, BI diperbolehkan membeli surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah di pasar perdana untuk menstabilkan sistem keuangan.

Menurut catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021, terdapat SBN seri variable rate yang khusus dijual kepada BI di pasar perdana dengan total nilai sebesar Rp612,56 triliun.

Utang pemerintah ke BI tersebut akan jatuh tempo pada 2025 senilai Rp100 triliun, lalu pada 2026 senilai Rp154,5 triliun, pada 2027 senilai Rp154,5 triliun, pada 2028 senilai Rp152,06 triliun, dan pada 2029 senilai Rp51,5 triliun.

Untuk membahas utang jatuh tempo Rp100 triliun pada tahun depan itu, pemerintah dan BI melakukan koordinasi pada hari ini, Jumat (27/12/2024). Hasilnya, disepakati BI akan melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder pada 2025.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan pembelian itu akan dilakukan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan pemerintah yang dilakukan atas burden sharing yang jatuh tempo pada 2025.

“Mekanisme debt switch tersebut dilakukan dengan pertukaran antara SBN yang jatuh tempo dan SBN reguler, yang dapat diperdagangkan di pasar [tradeable] dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (27/12/2024).

SBN penggantinya, sambung Ramdan, adalah SBN dengan tenor yang lebih panjang sesuai dengan kebutuhan operasi moneter BI dan kesinambungan fiskal pemerintah. Hanya saja, dia tidak menjelaskan lebih lebih lanjut detail SBN pengganti tersebut.

Sebagai informasi, ruang fiskal pemerintah pada APBN 2025 memang sempit. Selain ke BI, Kemenkeu mencatat profil utang jatuh tempo pemerintah pada 2025 mencapai Rp800,33 triliun.

Jumlah tersebut terdiri dari jatuh tempo SBN sejumlah Rp705,5 triliun dan jatuh tempo pinjaman senilai Rp94,83 triliun.

Untuk pembayaran bunga utang pada 2025 direncanakan senilai Rp552,9 triliun. Alhasil, Pemerintahan Prabowo perlu menyiapkan uang dari kas negara sekitar Rp1.353,23 triliun untuk membayar utang pokok dan bunga utang.

Di sisi lain, APBN 2025 telah menetapkan belanja pemerintahan senilai Rp3.621,3 triliun. Dengan skema ini, hanya Rp2.268,07 triliun yang dapat dibelanjakan karena sisanya digunakan untuk membayar utang.

27/12/2024 17:59
Bagaimana Koordinasi Sri Mulyani – Bos BI Buat Kelola Utang RI 2025?

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melakukan rapat koordinasi tahunan tentang rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan operasi moneter 2025 pada Jumat (27/12).

Hasilnya, pemerintah sepakat menukar utang SBN jatuh tempo 2025 yang dipegang oleh BI dengan SBN baru.

Melalui skema tersebut, pemerintah menerbitkan SBN berupa Surat Utang Negara (SUN) yang khusus dijual kepada BI di pasar perdana dengan total nilai sebesar Rp612,25 triliun.

Adapun SUN tersebut akan jatuh tempo secara bertahap mulai 2025, dengan nilai utang jatuh tempo sebesar Rp100 triliun pada tahun depan.

Terkait dengan utang jatuh tempo tersebut, pemerintah bersama BI sepakat untuk menukarkan SBN yang jatuh tempo dengan SBN baru dengan menggunakan mekanisme bilateral debt switch.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan mekanisme debt switch tersebut dilakukan dengan pertukaran antara SBN yang jatuh tempo dan SBN reguler, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.

“SBN pengganti adalah SBN dengan tenor yang lebih panjang sesuai dengan kebutuhan operasi moneter Bank Indonesia dan kesinambungan fiskal pemerintah,” ujar dia dalam keterangan resmi, Jumat (27/12).

Ia pun menegaskan mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kemenkeu dan BI telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada 2021 dan 2022.

Lebih lanjut, pemerintah juga berencana mengelola defisit APBN 2025 dengan strategi pembiayaan yang berhati-hari.

Adapun defisit APBN 2025 adalah sebesar Rp616 triliun atau setara 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pembiayaan defisit APBN 2025 akan dipenuhi melalui pembiayaan utang secara neto sebesar Rp775,8 triliun dan pembiayaan non utang secara neto sebesar minus Rp159,7 triliun.

“Pembiayaan utang ini akan dilakukan melalui penerbitan global bond, penarikan pinjaman luar negeri dan dalam negeri, serta penerbitan SBN di pasar domestik,” jelas Ramdan lebih lanjut.

Ia menjelaskan strategi penerbitan SBN baik dari sisi besaran, jadwal penerbitan, tenor, instrumen, maupun metode penerbitan termasuk melalui transaksi bilateral (bilateral buyback/debt switch) dan penawaran umum, dilakukan secara terukur, antisipatif dan fleksibel.

“Penerbitan SBN juga didukung oleh pengelolaan portofolio utang yang efektif dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta didukung manajemen risiko utang yang kuat, sehingga dapat menjaga struktur utang pemerintah tetap sehat, aman dan berkesinambungan,” terang Ramdan.

(del/sfr)

27/12/2024 16:40
Bank Dunia Bawa Kabar Baik Buat China di 2024 & 2025

Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Dunia (World Bank) pada Kamis menaikkan perkiraannya untuk pertumbuhan ekonomi China pada tahun 2024 dan 2025. Hal ini terjadi setelah Negeri Tirai Bambu diliputi prospek yang lesu akibat hambatan di sektor properti.

Dalam laporan CNBC International yang mengutip Reuters, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) China sebesar 4,9% tahun ini, naik dari perkiraan pada bulan Juni sebesar 4,8%. Ini disebabkan efek pelonggaran kebijakan terkini Beijing dan kekuatan ekspor jangka pendek.

“Mengatasi tantangan di sektor properti, memperkuat jaring pengaman sosial, dan meningkatkan keuangan pemerintah daerah akan sangat penting untuk membuka pemulihan yang berkelanjutan,” kata Mara Warwick, direktur negara Bank Dunia untuk China, dikutip Jumat (27/12/2024).

“Penting untuk menyeimbangkan dukungan jangka pendek terhadap pertumbuhan dengan reformasi struktural jangka panjang,” tambahnya dalam sebuah pernyataan.

Perekonomian terbesar kedua di dunia itu telah berjuang tahun ini, terutama karena krisis properti dan permintaan domestik yang lesu. Beijing sendiri telah menetapkan target pertumbuhan sekitar 5% tahun ini, sebuah tujuan yang menurutnya dapat dicapai.

Meski begitu, masih banyak tantangan yang mungkin dihadapi Negeri Panda itu. Di tahun 2025, Bank Dunia memperkirakan bahwa China hanya akan mengalami pertumbuhan hingga 4,5%.

Hal ini dipengaruhi masih lemahnya konsumsi rumah tangga. Di sisi lain, tarif AS yang diprediksi akan dijatuhkan kepada barang-barang Beijing saat Presiden terpilih AS Donald Trump menjabat pada bulan Januari, juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ke depan.

Untuk menghidupkan kembali pertumbuhan, otoritas China dilaporkan telah sepakat untuk menerbitkan obligasi pemerintah khusus senilai 3 triliun yuan (Rp 6.665 triliun) tahun depan.

Meski begitu, angka-angka tersebut belum akan diumumkan secara resmi hingga pertemuan tahunan parlemen China, Kongres Rakyat Nasional, pada bulan Maret 2025, sehingga masih dapat berubah sebelum itu.

Sementara regulator perumahan akan terus berupaya untuk membendung penurunan lebih lanjut di pasar real estat China tahun depan, Bank Dunia mengatakan pemulihan sektor tersebut tidak diantisipasi hingga akhir tahun 2025.

“Pertumbuhan pendapatan rumah tangga yang lebih lambat dan efek kekayaan negatif dari harga rumah yang lebih rendah diperkirakan akan membebani konsumsi hingga tahun 2025,” imbuh Bank tersebut.

“Kelas menengah China telah berkembang secara signifikan sejak tahun 2010-an, mencakup 32% dari populasi pada tahun 2021, tetapi 55% masih tidak aman secara ekonomi, yang menggarisbawahi perlunya menciptakan peluang,” tambah Bank Dunia.

(sef/sef)

27/12/2024 09:05
Sri Mulyani ke IMF: Hilirisasi Bukan Kebijakan Baru, Sudah Mulai sejak 1990an

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan hilirisasi bukanlah kebijakan baru dari pemerintah Indonesia, melainkan sudah diwacanakan sejak Era Orde Baru.

Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani kepada Finance and Development Magazine edisi Desember 2024, jurnal terbitan International Monetary Fund (IMF). Dia menekankan pentingnya Indonesia memanfaat sumber daya alamnya yang berlimpah.

“Kami [Indonesia] butuh lebih banyak modal untuk membangun fondasi yang lebih kuat. Itulah kami mengapa memilih kebijakan hilirisasi. Itu bukan sesuatu yang kami lakukan secara tiba-tiba. Dalam beberapa kasus, diskusi sudah mulai pada 1990-an,” ungkap Sri Mulyani dikutip dari situs IMF pada Kamis (26/12/2024).

Pemerintah Indonesia, sambungnya, ingin nilai tambah berbagai sumber daya alam tercipta di dalam negeri. Oleh sebab itu, pemerintah melarang ekspor sejumlah bahan mentah logam dasar.

Kendati demikian, mantan Kepala Bappenas itu mengaku pemerintah Indonesia tidak memaksa perusahaan untuk membangun industri hilirisasi seorang diri. Menurutnya, pemerintah memberi bantuan dengan membangun infrastruktur pendukung, mempermudah iklim investasi, hingga insentif fiskal.

“Pada saat yang sama, kami memberi tahu perusahaan pertambangan bahwa mereka tidak dapat mengekspor mineral yang belum diolah, dan mereka harus membangun pabrik peleburan [smelter],” ujar Sri Mulyani.

Dia mengaku kolaborasi antara pemerintah dan swasta menjadi ciri pendekatan Indonesia dalam membangun perekonomian. Kebijakan hilirisasi, klaim Sri Mulyani, menguntungkan semua pihak.

“Perekonomian Indonesia menjadi lebih tangguh, dan investor dapat memperoleh keuntungan. Kami [pemerintah dan swasta] tumbuh lebih kuat bersama-sama,” katanya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menilai ketahanan fundamental perekonomian Indonesia telah terbangun. Dia meyakini pencapaian terpenting pemerintah Indonesia adalah mengembalikan stabilitas dan kredibilitas kebijakan ekonomi makro usai krisis moneter 1997—1998.

Bendahara negara era Presiden SBY, Jokowi, dan kini Prabowo itu mencontohkan, stabilitas dan kredibilitas perekonomian Indonesia tercipta karena pemerintah berhasil mendirikan bank sentral yang independen.

Pemerintah, sambungnya, juga selalu bersikap hati-hati mengatur defisit anggaran dan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PBD).

26/12/2024 18:13
Sri Mulyani Pamer ke IMF, Berhasil Bangun Ketahanan Ekonomi RI

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai Indonesia telah berhasil membangun ketahanan fundamental perekonomiannya sehingga bisa tetap stabil meski diguncang krisis finansial global pada 2008 hingga pandemi Covid-19 pada 2020.

Kepada Finance and Development Magazine edisi Desember 2024—jurnal terbitan International Monetary Fund (IMF), Sri Mulyani menceritakan kiatnya bisa menavigasi perekonomian Indonesia meski kerap diterjang krisis global.

Bendahara negara era Presiden SBY, Jokowi, dan kini Prabowo itu meyakini pencapaian terpenting pemerintah Indonesia adalah mengembalikan stabilitas dan kredibilitas kebijakan ekonomi makro usai krisis moneter 1997—1998.

Dia mencontohkan, stabilitas dan kredibilitas perekonomian Indonesia tercipta karena pemerintah berhasil mendirikan bank sentral yang independen. Pemerintah, sambungnya, juga selalu bersikap hati-hati mengatur defisit anggaran dan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PBD).

Tak hanya itu, Sri Mulyani meyakini Indonesia lebih dilirik investor asing berkat upaya pemerintah menggelontorkan banyak anggaran ke pembangunan infrastruktur. Indonesia, katanya, juga telah mengalokasi 20% anggaran belanja untuk pembangunan sumber daya manusia.

Selain itu, dia menjelaskan Indonesia juga telah memperkenalkan kemitraan publik-swasta atau pubic-private partnerships (PPP) untuk biayai sektor yang tak bisa ditanggung APBN.

“Ketika kami [Indonesia] masih menjadi salah satu dari lima negara rapuh, kita memiliki defisit anggaran berjalan dan fiskal yang besar—setiap pergerakan mata uang atau suku bunga dapat memicu krisis. Saat ini, anggaran kami surplus, dan sektor keuangan tangguh,” ujar Sri Mulyani dikutip dari situs IMF pada Kamis (26/12/2024).

Menurutnya, pemerintah Indonesia kerap melihat suatu krisis sebagai kesempatan untuk melakukan reformasi ke arah yang lebih baik. Berbagai kebijakan radikal, sambung Sri Mulyani, diambil pada momen-momen krisis.

“Kami telah melakukan banyak upaya untuk membangun ketahanan ekonomi. Kami melakukan upaya bersama agar ekonomi tidak menjadi rapuh—itu bukan sesuatu yang terjadi tanpa upaya,” katanya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani akui akan selalu ada kelompok penguasa yang tidak suka perubahan. Dia tidak menampik kerap melakukan negosiasi dengan kelompok-kelompok tersebut: entah itu terkait kebijakan perpajakan, subsidi, BUMN, hingga reformasi di Kementerian Keuangan sendiri.

Hanya saja, Sri Mulyani mengakui berbagai negosiasi tersebut tidak selalu mudah. Menurutnya, akan selalu ada pandangan yang bertentangan siapa yang akan diuntungkan dari suatu kebijakan tertentu.

Dia meyakini, jalan satu-satunya ada membuka dialog. Entah itu dengan para politisi, birokrat, atau pun kelompok masyarakat sipil.

Menurutnya, yang terpenting mendapatkan dukungan politik dari masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, dia kerap memanfaat media massa untuk membentuk opini publik terkait berbagai kebijakan yang ingin diambil.

“Saya menghubungi pemimpin redaksi, reporter, dan menjelaskan apa yang saya lakukan, dan mereka sering menjadi sekutu. Mereka percaya pada ide dan tujuan [kebijakan yang ingin diambil], dan itu menjadi kekuatan politik hebat untuk melawan mereka yang menentang reformasi,” ungkap Sri Mulyani.

26/12/2024 18:06
6 Kriteria UMKM Terbaru Menurut Peraturan, Wajib Diketahui

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM) pada 2021. PP UMKM ini mengubah beberapa ketentuan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk kriteria untuk UMKM.

Kriteria UMKM yang terbaru diatur dalam Pasal 35 dan 36 PP UMKM. Pada peraturan tersebut, UMKM dibagi berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

Kriteria UMKM yang didirikan setelah PP UMKM berlaku adalah sebagai berikut:

Usaha Mikro: modal hingga Rp1 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan) Usaha Kecil: modal lebih dari Rp1 miliar hingga Rp5 miliar Usaha Menengah: modal lebih dari Rp5 miliar hingga Rp10 miliar

Kriteria UMKM yang sudah ada sebelum PP UMKM, pengelompokannya berdasarkan hasil penjualan tahunan, yaitu:

Usaha Mikro: penjualan tahunan hingga Rp2 miliar Usaha Kecil: penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar hingga Rp15 miliar Usaha Menengah: penjualan tahunan lebih dari Rp15 miliar hingga Rp50 miliar.

Berdasarkan Pasal 36 PP UMKM, kementerian atau lembaga negara juga dapat menggunakan kriteria lain seperti omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, serta penerapan teknologi ramah lingkungan, sesuai dengan kebutuhan setiap sektor usaha.

Peran UMKM dalam perekonomian nasional

Menurut data Kementerian UMKM, terdapat sekitar 64,2 juta unit usaha yang beroperasi di Indonesia pada 2023. Dari jumlah tersebut, 99,6 persen adalah usaha mikro, 0,3 persen usaha kecil, 0,07 persen usaha menengah, dan 0,01 persen usaha besar.

Setiap tahun, UMKM diperkirakan menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, UMKM juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. UMKM menyerap sekitar 116 juta tenaga kerja, atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja nasional dengan usaha mikro menyerap jumlah terbesar.

Berdasarkan data tersebut, Indonesia memiliki potensi ekonomi nasional yang kuat berkat jumlah UMKM yang sangat besar dan kemampuan mereka dalam menyerap tenaga kerja yang tinggi.

Itulah beberapa kriteria sebuah bisnis atau usaha bisa disebut UMKM. Semoga bermanfaat.

26/12/2024 14:45
Bola Panas PPN 12% Kini Ada di Tangan Presiden Prabowo – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi PPN 12% per 1 Januari 2025 memicu reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto kini dihadapkan pada tekanan besar untuk merespons isu yang dianggap dapat memperberat beban ekonomi rakyat.

Opsi untuk Membatalkan Kenaikan Tarif PPN

Salah satu langkah yang dapat ditempuh Presiden adalah menggunakan kewenangannya untuk mengajukan pembatalan kenaikan tarif tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Pemerintah memiliki ruang untuk mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Penyesuaian jika ada perubahan kebijakan fiskal.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengusulkan agar Presiden Prabowo mempertimbangkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menunda kenaikan tarif ini. Menurutnya, langkah ini tidak hanya legal tetapi juga realistis, mengingat kondisi ekonomi saat ini yang masih lesu.

“Ini soal kemauan politik. Penerbitan Perppu memungkinkan pemerintah menunda kebijakan tersebut karena daya beli masyarakat belum pulih. Jika dipaksakan, kenaikan PPN justru bisa memperlambat pemulihan ekonomi,” jelas Esther kepada wartawan, ditulis Kamis (26/12/2024).

Kapan Kenaikan Tarif PPN Ideal Dilakukan?

Esther menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN sebaiknya dilakukan ketika daya beli masyarakat telah stabil dan ekonomi nasional menunjukkan pemulihan yang signifikan. Jika tidak, kebijakan ini berisiko mengganggu pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

“Presiden punya peran besar untuk memutuskan apakah kenaikan ini perlu ditunda. Saya kira, jika ekonomi belum benar-benar pulih, kebijakan ini sebaiknya ditunda hingga situasi lebih kondusif,” tambahnya.

26/12/2024 09:00
Indef Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Bisa Berdampak Buruk pada Ekspor

Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyatakan, kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% sebaiknya diterapkan saat ekonomi dalam kondisi stabil. Dia menyinggung dampak kenaikan PPN di Malaysia berdampak buruk pada ekspor.

“Kenaikan PPN bisa dilakukan pemerintah selama kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat telah stabil, sehingga kebijakan itu tak mendistorsi produk domestik bruto (PDB),” kata dia dilansir Antara, Rabu (25/12/2024).

Dia mengatakan, Indonesia bisa berkaca pada Malaysia yang sempat menaikkan PPN, tetapi berdampak buruk pada perekonomian negara tersebut. Akhirnya, Malaysia menurunkan tarif PPN tersebut.

“Pemerintah Malaysia menaikkan tarif PPN, kemudian setelah tahu dampak kenaikan mengakibatkan volume ekspor turun, maka diturunkan kembali seperti semula,” ujarnya.

Pemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12% mulai tahun depan. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Tarif PPN 12 persen telah menjadi bagian dari UU APBN 2025, yang telah disepakati bersama anatar pemerintah dan DPR. Apabila akan melakukan perubahan tarif PPN dalam UU APBN, maka mekanismenya adalah melalui pembahasan RAPBN Penyesuaian/Perubahan.

Adapun UU HPP merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR yang ditetapkan pada masa pandemi Covid-19.

26/12/2024 06:58

Topik: Produk Domestik Bruto

Kapan Kenaikan Tarif PPN Ideal Dilakukan?