Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • IMF Soroti Ekonomi Indonesia Tumbuh Cemerlang dalam 2 Dekade, Ekonom: Masih Banyak PR

    IMF Soroti Ekonomi Indonesia Tumbuh Cemerlang dalam 2 Dekade, Ekonom: Masih Banyak PR

    Bisnis.com, JAKARTA — International Monetary Fund atau IMF menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mengalami tranformasi yang luar biasa dalam dua dekade terakhir.

    Hal tersebut tercermin dari produk domestik bruto (PDB) 2023 yang meningkat empat kali lipat menjadi US$1,4 triliun. 

    IMF menyampaikan bahwa kenaikan PDB tersebut diiringi dengan jumlah penduduk yang hidup dengan pendapatan kurang dari US$2,15 per hari telah menurun sepuluh kali lipat, menjadi kurang dari 2%. 

    “Di Jakarta, pendapatan rata-rata hampir sama dengan Polandia dan tidak jauh berbeda dengan Portugal,” tulisnya dalam unggahan di akun resmi @the_imf, dikutip pada Senin (30/12/2024).  

    Sementara mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia 2023 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp20.892,4 triliun. PDB per kapita tercatat mencapai Rp75 juta atau US$4.919,7. 

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal tak menampik bahwa indikator ekonomi Indonesia memang telah bertumbuh empat kali lipat. Namun perlu juga melihat dari sisi distribusi PDB dan struktur PDB per kapita. 

    Menurutnya, kesenjangan masih sangat terlihat dari kelompok atas dan bawah maupun kesenjangan antarwilayah.  

    “Jadi walaupun PDB naik empat kali lipat, tapi ini lebih banyak digerakkan oleh kelompok atas atau sektor tertentu atau digerakkan oleh fluktuasi harga komoditas,” ujarnya, Senin (30/12/2024).  

    Faisal memandang pemerintah tidak boleh berbangga diri karena masih banyak tugas alias pekerjaan rumah (PR) untuk memperbaiki ekonomi Tanah Air. Di mana bukan hanya tumbuh lebih tinggi sebagaimana cita-cita Presiden Prabowo Subianto, namun juga lebih adil.  

    Utamanya menjadi PR bagi pemerintah untuk membuat pertumbuhan yang merata dan tidak terkonsentrasi hanya di pusat atau satu kelompok saja.  

    Belum lagi masalah kelompok menengah yang turun kelas akibat ketidakmampuan untuk berkonsumsi dan penurunan daya beli menjadi penghambat ekonomi tidak dapat tumbuh lebih cepat dan stagnan di 5%. 

    Faisal menilai walaupun sudah tumbuh empat kali lipat, itu pun masih kalah cepat dengan negara setara yang lain.  

    Sementara masalah distribusi pendapatan, banyak hal yang masih menjadi permasalahan sampai sekarang, baik dari rasio gini (tingkat ketimpangan), struktur kekayaan, hingga perbedaan kepemilikan aset.  

    Disamping pemerintah berusaha mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru, pertumbuhan produksi masih lambat dari konsumsi. Tercermin dari komposisi konsumsi yang paling tinggi terhadap PDB.  

    Untuk 2024, pemerintah berharap ekonomi mampu tetap tumbuh di atas 5% dan mencapai 5,2% pada 2025. 

  • Airlangga sebut outlook IMF bukti fundamental ekonomi RI masih kokoh

    Airlangga sebut outlook IMF bukti fundamental ekonomi RI masih kokoh

    ini mengafirmasi keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan fundamental ekonomi untuk tetap kokoh dan sekaligus memberikan sinyal bagi dunia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan outlook ekonomi Indonesia 2025 yang dirilis Dana Moneter Internasional (IMF) menjadi bukti fundamental ekonomi Indonesia masih kokoh.

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan IMF berada di 5,1 persen pada 2025. Lewat unggahan resmi akun Instagram @the_imf pada Minggu (29/12), IMF menyebut Indonesia berhasil melakukan transformasi ekonomi di dua dekade terakhir.

    “Hal ini mengafirmasi keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan fundamental ekonomi untuk tetap kokoh dan sekaligus memberikan sinyal bagi dunia untuk tetap menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan yang baik bagi investasi,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    IMF juga menyatakan bahwa Indonesia telah berhasil meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) empat kali lipat dan menurunkan tingkat kemiskinan sepuluh kali lipat selama dua dekade terakhir.

    Sementara, outlook perekonomian global sepanjang 2024 diproyeksikan tumbuh pada level 3,2 persen dan diproyeksikan tumbuh stagnan pada level 3,2 persen pada 2025.

    Bagi negara-negara maju, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diproyeksikan berada pada level 1,8 persen serta bagi negara-negara emerging market dan developing economies diproyeksikan pada 2025 berada pada level 4,2 persen.

    Adapun, dibentuk pada Juli 1944 saat Konferensi Bretton Woods, IMF berupaya untuk mencapai pertumbuhan dan kemakmuran berkelanjutan bagi seluruh 191 negara anggotanya.

    Organisasi ini mendukung kebijakan ekonomi yang mendorong stabilitas keuangan dan kerja sama moneter, yang penting untuk meningkatkan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan ekonomi.

    Dalam akun Instagram tersebut, IMF menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas di Asia Tenggara dengan 270 juta orang penduduk, membentang 3.300 mil dari barat ke timur yang memiliki jarak sama dari London ke Kabul, telah meningkatkan PDB-nya empat kali lipat menjadi 1,4 triliun dolar AS.

    Selanjutnya IMF juga menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang hidup dengan pendapatan kurang dari 2,15 dolar AS per hari telah menurun sepuluh kali lipat menjadi kurang dari 2 persen.

    Disampaikan juga bahwa kota DKI Jakarta mencatat pendapatan yang nyaris setara dengan beberapa negara Eropa seperti Polandia dan Portugal.

    Adapun selama lima tahun ke depan, Pemerintah Prabowo-Gibran membidik pertumbuhan ekonomi 8 persen. Target ambisius ini mengacu pada capaian Indonesia pada 1995, ketika pertumbuhan ekonomi pernah mencapai 8,2 persen.

    Untuk mengejar target tersebut, Airlangga menjelaskan bahwa konsumsi, investasi dan ekspor menjadi pilar utama. Pemerintah menargetkan agar sektor konsumsi tetap dijaga pada rentang pertumbuhan 5-6 persen, investasi dibidik tumbuh 10 persen, serta ekspor didorong tumbuh 9 persen.

    Selain itu, ada beberapa sektor yang diproyeksikan menjadi motor penggerak pertumbuhan, antara lain manufaktur, terutama melalui hilirisasi industri, jasa dan pariwisata, ekonomi digital, ekonomi hijau, semikonduktor, serta konstruksi/perumahan.

    “Sekarang kita juga mendorong sektor manufaktur, kemudian juga beberapa ekspor sumber daya alam hilirisasi maupun kelapa sawit, dan juga dari sektor manufaktur itu sendiri termasuk sektor otomotif,” ujar Airlangga dalam acara Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025, Selasa (10/12).

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Airlangga sebut outlook IMF bukti fundamental ekonomi RI masih kokoh

    Airlangga sebut outlook IMF bukti fundamental ekonomi RI masih kokoh

    ini mengafirmasi keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan fundamental ekonomi untuk tetap kokoh dan sekaligus memberikan sinyal bagi dunia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan outlook ekonomi Indonesia 2025 yang dirilis Dana Moneter Internasional (IMF) menjadi bukti fundamental ekonomi Indonesia masih kokoh.

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan IMF berada di 5,1 persen pada 2025. Lewat unggahan resmi akun Instagram @the_imf pada Minggu (29/12), IMF menyebut Indonesia berhasil melakukan transformasi ekonomi di dua dekade terakhir.

    “Hal ini mengafirmasi keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan fundamental ekonomi untuk tetap kokoh dan sekaligus memberikan sinyal bagi dunia untuk tetap menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan yang baik bagi investasi,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    IMF juga menyatakan bahwa Indonesia telah berhasil meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) empat kali lipat dan menurunkan tingkat kemiskinan sepuluh kali lipat selama dua dekade terakhir.

    Sementara, outlook perekonomian global sepanjang 2024 diproyeksikan tumbuh pada level 3,2 persen dan diproyeksikan tumbuh stagnan pada level 3,2 persen pada 2025.

    Bagi negara-negara maju, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diproyeksikan berada pada level 1,8 persen serta bagi negara-negara emerging market dan developing economies diproyeksikan pada 2025 berada pada level 4,2 persen.

    Adapun, dibentuk pada Juli 1944 saat Konferensi Bretton Woods, IMF berupaya untuk mencapai pertumbuhan dan kemakmuran berkelanjutan bagi seluruh 191 negara anggotanya.

    Organisasi ini mendukung kebijakan ekonomi yang mendorong stabilitas keuangan dan kerja sama moneter, yang penting untuk meningkatkan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan ekonomi.

    Dalam akun Instagram tersebut, IMF menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas di Asia Tenggara dengan 270 juta orang penduduk, membentang 3.300 mil dari barat ke timur yang memiliki jarak sama dari London ke Kabul, telah meningkatkan PDB-nya empat kali lipat menjadi 1,4 triliun dolar AS.

    Selanjutnya IMF juga menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang hidup dengan pendapatan kurang dari 2,15 dolar AS per hari telah menurun sepuluh kali lipat menjadi kurang dari 2 persen.

    Disampaikan juga bahwa kota DKI Jakarta mencatat pendapatan yang nyaris setara dengan beberapa negara Eropa seperti Polandia dan Portugal.

    Adapun selama lima tahun ke depan, Pemerintah Prabowo-Gibran membidik pertumbuhan ekonomi 8 persen. Target ambisius ini mengacu pada capaian Indonesia pada 1995, ketika pertumbuhan ekonomi pernah mencapai 8,2 persen.

    Untuk mengejar target tersebut, Airlangga menjelaskan bahwa konsumsi, investasi dan ekspor menjadi pilar utama. Pemerintah menargetkan agar sektor konsumsi tetap dijaga pada rentang pertumbuhan 5-6 persen, investasi dibidik tumbuh 10 persen, serta ekspor didorong tumbuh 9 persen.

    Selain itu, ada beberapa sektor yang diproyeksikan menjadi motor penggerak pertumbuhan, antara lain manufaktur, terutama melalui hilirisasi industri, jasa dan pariwisata, ekonomi digital, ekonomi hijau, semikonduktor, serta konstruksi/perumahan.

    “Sekarang kita juga mendorong sektor manufaktur, kemudian juga beberapa ekspor sumber daya alam hilirisasi maupun kelapa sawit, dan juga dari sektor manufaktur itu sendiri termasuk sektor otomotif,” ujar Airlangga dalam acara Bisnis Indonesia Economic Outlook 2025, Selasa (10/12).

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintah akan Terbitkan SBN 2025, Cek Informasinya

    Pemerintah akan Terbitkan SBN 2025, Cek Informasinya

    Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) melakukan rapat koordinasi tahunan tentang rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan operasi moneter tahun 2025 pada Jumat (27/12).

    Hasil rapat tersebut menginformasikan bahwa pemerintah akan mengelola kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan defisit APBN 2025 yang terukur dan strategi pembiayaan yang cermat.

    Adapun proyeksi defisit APBN 2025 sebesar 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp616 triliun. Pembiayaan defisit APBN 2025 akan dipenuhi melalui pembiayaan utang yang secara neto sebesar Rp775,8 triliun dan pembiayaan nonutang yang secara neto sebesar minus Rp159,7 triliun.

    Pembiayaan utang ini akan dilakukan melalui penerbitan global bond, penarikan pinjaman luar negeri dan dalam negeri, serta penerbitan SBN di pasar domestik.

    Strategi penerbitan SBN dari sisi besaran, jadwal penerbitan, tenor, instrumen, dan metode penerbitan termasuk melalui transaksi bilateral (bilateral buyback/debt switch) dan penawaran umum, dilakukan secara terukur, antisipatif dan fleksibel.

    “Bank Indonesia akan melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder pada tahun 2025,” tulis Kementerian Keuangan dalam keterangan resmi, dikutip Senin (30/12).

    Diketahui, pembelian SBN dari pasar sekunder ini telah memperhitungkan kebutuhan permintaan likuiditas karena kenaikan uang primer, baik dalam bentuk uang kartal, rekening giro bank di Bank Indonesia, maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang dipegang oleh penduduk bukan bank.

    Dari sisi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan likuiditas, jumlah pembelian SBN dari pasar sekunder oleh BI juga mempertimbangkan perubahan likuiditas. Perubahan tersebut umumnya diakibatkan lalu lintas devisa dan operasi keuangan pemerintah, kenaikan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM), operasi moneter rupiah dan valuta asing, serta SBN milik BI yang akan jatuh tempo selama 2025.

    “Operasi moneter pro-market Bank Indonesia juga akan terus dioptimalkan melalui instrumen moneter SRBI dengan menjadikan SBN sebagai underlying asset,” tulis dalam keterangan.

    Mekanisme pembelian SBN

    Pembelian SBN dari pasar sekunder oleh BI akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan pemerintah. 

    Bilateral debt switch dengan pemerintah dilakukan atas SBN yang berasal dari Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Bank Indonesia No. 326/KMK.08/2020 – No. 22/8/KEP.GBI/2020 tanggal 7 Juli 2020 sebagaimana diubah dengan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Bank Indonesia No. 347/KMK.08/2020 – No. 22/9/KEP.GBI/2020 (SKB II) 20 Juli 2020 yang akan jatuh tempo pada 2025.

    Mekanisme debt switch tersebut dilakukan dengan pertukaran antara SBN yang jatuh tempo dan SBN reguler. SBN tersebut dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.

    SBN pengganti adalah SBN dengan tenor yang lebih panjang sesuai dengan kebutuhan operasi moneter BI dan kesinambungan fiskal pemerintah. Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kementerian Keuangan dan BI telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada tahun 2021 dan 2022.

  • IMF Sebut Indonesia Berhasil Dongkrak PDB, Ini Tanggapan Menko Airlangga – Page 3

    IMF Sebut Indonesia Berhasil Dongkrak PDB, Ini Tanggapan Menko Airlangga – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) per Oktober 2024 prediksi ekonomi global pada 2024 akan tumbuh pada level 3,2 persen. Pada 2025, ekonomi global bakal stagnan di 3,2 persen.

    Bagi negara-negara maju, pertumbuhan ekonomi 2025 diprediksi berada pada level 1,8% serta bagi negara-negara emerging market dan developing economies diproyeksikan pada 2025 berada pada level 4,2%, demikian dikutip dari websire resmi IMF. Sementara itu, IMF prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada level 5,1% pada 2025.

    Lewat unggahan resmi akun Instagram @the_imf pada Minggu, 29 Desember 2024, IMF menyebut Indonesia berhasil melakukan transformasi ekonomi dengan luar biasa pada dua dekade terakhir. IMF juga menyatakan Indonesia telah berhasil meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) empat kali lipat dan menurunkan tingkat kemiskinan sepuluh kali lipat selama dua dekade terakhir.

    “Hal ini mengafirmasi keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan fundamental ekonomi untuk tetap kokoh dan sekaligus memberikan sinyal bagi dunia untuk tetap menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan yang baik bagi investasi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi unggahan IMF tersebut, seperti dikutip dari keterangan resmi, Senin (30/12/2024).

    Dibentuk pada Juli tahun 1944 pada Konferensi Bretton Woods, IMF berupaya untuk mencapai pertumbuhan dan kemakmuran berkelanjutan bagi seluruh 191 negara anggotanya. Organisasi ini mendukung kebijakan ekonomi yang mendorong stabilitas keuangan dan kerja sama moneter, yang penting untuk meningkatkan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan ekonomi.

    Dalam akun Instagram tersebut, IMF menyebutkan Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas di Asia Tenggara dengan 270 juta orang penduduk, membentang 3.300 mil dari barat ke timur yang memiliki jarak sama dari London ke Kabul, telah meningkatkan GDP-nya empat kali lipat menjadi USD 1,4 triliun.

    Selanjutnya IMF juga menyebutkan, jumlah penduduk Indonesia yang hidup dengan pendapatan kurang dari USD 2,15 per hari telah menurun sepuluh kali lipat menjadi kurang dari 2%. Disampaikan juga kota DKI Jakarta mencatat pendapatan yang nyaris setara dengan beberapa negara Eropa seperti Polandia dan Portugal.

  • 2 Hari Lagi PPN 12 Persen Diterapkan, Mudah Bagi Presiden Prabowo Batalkan Jika Ada Kemauan – Halaman all

    2 Hari Lagi PPN 12 Persen Diterapkan, Mudah Bagi Presiden Prabowo Batalkan Jika Ada Kemauan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua hari lagi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen dari sebelumnya 11 persen akan diterapkan, tepatnya pada 1 Januari 2025.

    Kenaikan PPN 12 persen merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    UU tersebut lahir era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024, yang telah disahkan melalui Sidang Paripurna pada Kamis (7/10/2024).

    UU HPP mengamanatkan pemerintah menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen. 

    Tarif pajak 11 persen ini mulai berlaku pada 1 April tahun 2022. 

    Kemudian, pemerintah akan menaikkan kembali tarif PPN sebesar 12 persen pada tahun 2025. 

    Adapun fraksi yang menyetujui UU HPP adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PAN, dan PPP. Sedangkan satu fraksi yang menolak adalah PKS. 

    Mudah Dibatalkan Prabowo 

    Presiden Prabowo Subianto dinilai dapat dengan mudah membatalkan kenaikan PPN 12 persen di awal 2025, jika ada kemauan politik atau political will.

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, kenaikan PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 memang telah diatur dalam UU HPP.

    Namun, mengubah ketentuan itu hanya butuh kemauan politik dari Presiden Prabowo untuk mengajukan inisiatif perubahan ke DPR 

    “Presiden dapat dukungan penuh DPR. 1000 persen DPR tegak lurus ke Prabowo, termasuk PDI-P,” kata Adi yang dikutip dari Kompas.com, ditulis kembali Senin (30/12/2024). 

    Dalam pasal 7 ayat (3) UU HPP, diatur bahwa tarif PPN dapat diubah paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen. 

    Selanjutnya, dalam pasal 7 ayat (4) UU HPP disebutkan bahwa perubahan tarif PPN diatur dengan peraturan pemerintah, setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN. 

    “Kalau mau diubah itu peraturan kan mudah. Merem saja beres. Mumpung Istana-DPR akur,” sambungnya. 

    Menurut Adi, jika ada niat untuk mengubah aturan terkait kenaikan PPN 12 persen, mestinya semudah membalik telapak tangan, mengingat mayoritas fraksi di DPR adalah pendukung koalisi pemerintah. 

    Dengan demikian, rakyat tidak lagi disuguhi narasi saling menyalahkan. “Kan, di negara ini tak ada yang sulit mengubah aturan dalam waktu kilat,” ujarnya. 

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, Presiden bisa langsung menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk mengakomodasi pembatalan tersebut.

    “Betul, intinya political will dan itu (menggunakan Perppu) bisa karena saat ini kita akui kondisi ekonomi sedang lesu dan kurang bergairah,” kata Esther.

    Ia menyebut, kenaikan tarif PPN bisa dilakukan oleh pemerintah selama kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat telah stabil, sehingga kebijakan itu tak mendistorsi soliditas produk domestik bruto (PDB).

    “Peran Presiden untuk memutuskan dan menunda kebijakan tarif PPN ini sangat memungkinkan. Pertanyaannya, apakah hal itu mau dilakukan? Menurut saya kenaikan PPN ini bisa ditunda sampai ekonomi kita benar-benar kembali berkeliaran,” tuturnya.

    Ia pun mengingatkan pemerintah untuk melihat Pemerintah Malaysia yang sempat menaikkan tarif PPN dan berdampak buruk pada perekonomian negara tersebut. Alhasil, Malaysia pun menurunkan tarif PPN tersebut.

    “Pemerintah Malaysia saja menaikkan tarif PPN kemudian setelah tahu dampak kenaikan tarif itu mengakibatkan volume ekspor turun, maka kemudian dievaluasi kebijakan itu dan diturunkn kembali tarif PPN seperti semula,” ujarnya.

    Demo Tolak PPN 12 Persen

    Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan PPN 12 persen di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/12/2024). 

    Aksi penolakan ini dilakukan karena mahasiswa menilai kenaikan PPN menjadi 12 persen bukan solusi, tapi ancaman bagi rakyat kecil. 

    Mahasiswa beranggapan, kebutuhan hidup saat ini semakin mahal dan merugikan semua elemen masyarakat.

    Dongkrak Inflasi

    sosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memprediksi kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 akan meningkatkan tingkat inflasi Indonesia.

    Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani mengatakan bahwa pihaknya memproyeksikan inflasi pada 2025 terjaga di kisaran 2,5 plus minus 1 persen sesuai dengan target Bank Indonesia.

    “Kami memproyeksikan bahwa di 2025 ini kita juga lihat juga Bank Indonesia melakukan substitusi komoditas energi dan mengendalikan produksi pangan melalui program ketahanan pangan,” katanya dalam konferensi pers di kantor APINDO, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2024).

    Ia mengatakan tekanan inflasi diperkirakan akan meningkat di awal 2025 karena dorongan sejumlah faktor.

    Faktor-faktor itu seperti kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen dan PPN menjadi 12 persen.

    “Jadi ini tekanan inflasi diperkirakan akan juga meningkat di awal tahun didorong oleh sejumlah faktor seperti kita tahu kenaikan UMP, implementasi PPN 12 persen, serta permintaan musiman yang di kuartal 1 yang terkait dengan momentum Ramadan dan Lebaran,” ujar Shinta.

    Prediksi angka inflasi naik pada tahun akibat PPN 12 persen juga diungkap oleh peneliti Center of Industry, Trade, and Investment (INDEF) Ahmad Heri Firdaus.

    Ia mengatakan, pada April 2022 ketika PPN naik dari 10 persen ke 11 persen, angka inflasi di bulan tersebut ikut meningkat.

    “Ini waktu bulan April 2022 ya ketika terjadi kenaikan PPN dari 10 persen jadi 11 persen ya, dampak yang terjadi pada saat itu adalah inflasi yang terjadi cukup tinggi,” katanya dalam diskusi daring bertajuk “PPN Naik, Beban Rakyat Naik”, Rabu (20/3/2024).

    Saat itu, inflasi pada April 2022 sebesar 0,95 persen. Dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya (Year on Year/YoY), angkanya meningkat 3,47 persen.

    Menurut Heri, jika melihat dari apa yang terjadi pada April 2022, ada kemungkinan angka inflasi pada bulan di mana PPN dinaikkan di tahun 2025 bisa lebih tinggi.

    “Nah, jadi kira-kira arahnya tuh nanti akan seperti ini ya, di mana nanti inflasi bisa mencapai lebih dari 0,90 persen,” katanya.

    Kemudian, berdasarkan kelompok pengeluaran, andil inflasi disumbang paling banyak dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Pada April 2022, kelompok ini menyumbang inflasi sebesar 0,46 persen.

    Nantinya ketika PPN naik pada 2025, Heri memandang kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga akan menjadi penyumbang utama inflasi di bulan tersebut.

    Menurut Heri, hal itu karena sebagian masyarakat, contohnya golongan menengah bawah, 80-90 persen pendapatannya digunakan untuk membeli kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

    Jika ada kenaikan inflasi yang besar di kelompok makanan, minuman, dan tembakau, Heri menilai akan sangat memukul perekonomian atau daya beli masyarakat menengah ke bawah.

    “Nah ini yang terjadi pada 2022. Jadi inflasi tinggi disumbang salah satunya oleh kenaikan PPN dari 10 ke 11 [persen] ya, meskipun memang banyak faktor lain sepanjang tahun 2022,” ujarnya.

    Prabowo Baru Sekali Bersuara Soal PPN

    Meski banyak penolakan, Prabowo diketahui baru memberikan komentar satu kali secara jelas terkait kenaikan PPN jadi 12 persen.

    Prabowo mengatakan kenaikan tarif PPN akan akan berlaku selektif. 

    Kenaikan tarif PPN yang tadinya 11 persen menjadi 12 persen hanya untuk barang-barang mewah saja.

    Hal itu disampikan Prabowo sebelum meninggalkan Istana Negara, Jakarta, pada Jumat malam, (6/12/2024).

    “Kan sudah diberi penjelasan PPN adalah undang-undang, ya kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah,” kata Prabowo.

    “Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah,” Imbuhnya.

    Presiden Prabowo memastikan bahwa kenaikan tarif PPN tidak akan membebani rakyat kecil. Menurutnya rakyat kecil tetap terlindungi dari kenaikan tarif PPN.

    “Sudah sejak akhir 2023 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil ya,” katanya.

     

  • Perang Atrisi dari Iran Mulai Berdampak, Israel Alami Defisit Keuangan Rp 566 Triliun pada 2024 – Halaman all

    Perang Atrisi dari Iran Mulai Berdampak, Israel Alami Defisit Keuangan Rp 566 Triliun pada 2024 – Halaman all

    Perang Atrisi dari Iran Mulai Berdampak, Israel Alami Defisit Keuangan Rp 566 Triliun pada 2024

    TRIBUNNEWS.COM – Perang atrisi yang dilancarkan Iran dan milisi proksinya dalam kerangka ‘Poros Perlawanan’ mulai berdampak terhadap Israel.

    Dari sisi perekonomian, Kementerian Keuangan Israel memperkirakan anggaran tahun 2024 akan mencatat defisit fiskal sebesar 7,7 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Defisit ini merupakan peningkatan signifikan dari ekspektasi sebelumnya yang mengindikasikan defisit hanya sebesar 6,6 persen (pada 2024),” kata laporan Khaberni, Minggu (29/12/2024). 

    Laporan itu menyatakan, peningkatan defisit fiskal Israel ini mencerminkan dampak perang yang sedang berlangsung di Gaza dan eskalasi militer di Lebanon, Yaman, Suriah, dan front lain.

    “Munculnya front-front (perang) pertempuran ini mengakibatkan peningkatan belanja militer Israel secara signifikan,” kata laporan itu.

    Israel menuding, Iran berada di belakang para milisi perlawanan di kawasan mulai dari Hizbullah Lebanon hingga Houthi di Yaman yang menjadikan solidaritas terhadap perjuangan Palestina melawan agresi Israel di Gaza sebagai dalil terus menyerang negara zionis tersebut.

    Di sisi lain, milisi proksi Iran seperti Hizbullah dan Houthi terus menggaungkan strategi perang atrisi terhadap Israel.

    Gerakan Hamas, juga menyatakan menjalankan taktik ini melawan pasukan Israel.

    Sebagai informasi, Perang atrisi adalah strategi militer yang bertujuan melemahkan lawan dengan cara terus-menerus menyerang pasukan dan peralatan mereka hingga mereka kelelahan dan tidak dapat melanjutkan pertempuran.  

    Kementerian Keuangan Israel memperkirakan defisit hanya akan mencapai 4,2 persen pada tahun 2023, namun seiring dengan meningkatnya ketegangan militer dan meluasnya cakupan konflik di kawasan, biaya militer meningkat secara signifikan. 

    Menurut perkiraan, defisit akan mencapai sekitar 35 miliar dolar AS atau sebesar Rp 566,5 Triliun pada akhir tahun ini.

    Angka fantastis ini mencerminkan beban keuangan yang diakibatkan oleh perang.

    Tentara IDF Israel dalam Perang kedua melawan Lebanon. Israel mengancam akan melancarkan perang ketiga seiring intensifnya serangan roket Hizbullah ke pemukiman Yahudi di utara Israel. (tangkap layar ap)

    Belanja Militer Bengkak, Bantuan AS Belum Sepenuhnya Terwujud

    Pada tahun 2022, Israel mencapai surplus anggaran sebesar 0,6 persen dari PDB, berkat belanja militer yang stabil, peningkatan investasi asing, dan peningkatan pengumpulan pajak.

    Namun, awal tahun 2024 menunjukkan dampak krisis keuangan yang memporak-porandakan perekonomian Israel akibat eskalasi militer dan belanja pertahanan yang tinggi.

    “Dalam upaya untuk mengatasi defisit ini, Parlemen Israel (Knesset) baru-baru ini setuju untuk memperluas anggaran tahun 2024 untuk menutupi biaya militer, karena total pengeluaran ditetapkan sekitar 760,5 miliar shekel (sekitar 207 miliar dolar), dan termasuk anggaran reguler sebesar 557,5 miliar shekel ( 152 miliar dolar) dan anggaran untuk pengembangan proyek. Neraca modal berjumlah 202,8 miliar shekel ($55,3 miliar),” kata laporan Khaberni.

    Meskipun ada upaya Kementerian Keuangan Israel untuk mengurangi defisit melalui dukungan Amerika Serikat (AS), dukungan militer yang dijanjikan AS belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga memperburuk situasi keuangan Israel.

    “Pada saat yang sama, laporan ekonomi menunjukkan bahwa defisit fiskal Israel telah mencapai tingkat rekor, sebagian disebabkan oleh peningkatan belanja militer dan lemahnya pertumbuhan ekonomi, yang memberikan tantangan besar bagi pemerintah di masa depan,” kata laporan Khaberni.

    Sebuah rudal diluncurkan saat berlangsungnya latihan tahunan Pasukan Garda Revolusi Iran (IRGC) di wilayah pesisir Teluk Oman dan dekat Selat Hormuz, Iran. (tangkap layar The Jerusalem Post/credit photo: Reuters))

    Iran Targetkan Kehancuran Israel Pada 2040

    Israel dan Iran, dua musuh lama di kawasan, telah saling bertukar serangan langsung beberapa kali selama 2024 ini.

    Serangan sekitar 200 rudal hipersonik Iran ke Israel pada Rabu (2/10/2024) silam, digaungkan hanya sebagian kecil dari kekuatan Teheran dalam menghancurkan kekuatan musuh bebuyutannya itu.

    Serangan itu dideklarasikan Iran sebagai pembalasan yang sudah mereka janjikan atas kematian sejumlah tokoh penting mereka, baik tokoh militer dalam negeri maupun pemimpin gerakan proksi di kawasan.

    Pemimpin gerakan proksi yang dimaksud antara lain pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh dan tentu saja yang terbaru, Sekretaris Jenderal Hizbullah, Hassan Nasrallah.

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian, secara terbuka mengatakan, apa yang menjadi pertunjukan pada Rabu dini kemarin hanya sebagian kecil dari kekuatan rudal Iran.

    Teheran, kata dia, masih menyimpan banyak kekuatan senjata yang bisa dikerahkan untuk menyerang Israel meski mendapat bantuan dari Amerika Serikat (AS) dan sekutu baratnya.

    Lalu kenapa Iran tak sekalian meluncurkan semua kekuatan rudal mereka ke Israel?

    Untuk mengetahui jawaban tersebut, Shlomo Ben-Ami, mantan menteri luar negeri Israel, pernah memberikan analisisnya saat Iran memberikan pembalasan ke Israel atas pemboman konsulat mereka di Damaskus, Surah, April silam.

    Sistem pertahanan Israel mencoba mencegat serangan roket balistik Iran yang ditembakkan ke negara Yahudi itu di dekat kota utara Baqa al-Gharbiya pada Selasa malam, 1 Oktober 2024. (AFP)

    Perang Atrisi, Targetkan Kehancuran Israel Pada 2040

    Dimuat di laman situs The Strategist, Ben-Ami secara sederhana mengindikasikan kalau Iran tidak melancarkan pembalasan habis-habisan karena menjalankan strategi perang atrisi jangka panjang terhadap Israel.

    All out menghadapi Israel yang didukung Amerika Serikat dalam tempo singkat, dinilai justru akan menyeret Iran dalam perang dahsyat melibatkan nuklir yang justru menghancurkan diri sendiri. 

    “Iran telah menunjukkan kehati-hatiannya dengan gamblang; bersikap radikal tidak berarti bersikap tidak rasional dan ingin bunuh diri. Alih-alih pertikaian bersejarah, nuklir atau konvensional, Iran tampaknya melancarkan perang atrisi jangka panjang terhadap Israel,” kata ulasan Ben-Ami di laman tersebut, dikutip Selasa (2/10/2024).

    Untuk menjelaskan strategi perang atrisi yang dilancarkan Iran ini, Ben-Ami menarik ke belakang soal motivasi Iran memerangi Israel.

    Menurutnya, seperti halnya Adolf Hitler, Vladimir Putin, dan bahkan Osama bin Laden, niatan Iran memerangi Israel muncul karena nilai-nilai ideologis dan keyakinan.

    “Dorongan untuk melenyapkan Israel berakar pada kepercayaan eskatologis Syiah bahwa Mahdi, Imam Kedua Belas dan mesias Islam, akan muncul kembali di akhir dunia.

    Rezim Iran semakin melihat pemberantasan Israel sebagai langkah yang diperlukan untuk kembalinya Mahdi. 

    Pendiri Republik Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, mengaitkan kemunduran Islam secara historis dengan konspirasi asing, menuduh kekuatan Barat menggunakan Zionisme untuk menyusup ke Timur Tengah.

     Dari perspektif ini, membebaskan tempat-tempat suci Islam di Yerusalem dari kendali Israel dan menghancurkan rezim Zionis akan menebus dan memperbarui Islam kontemporer.

    Yang mengkhawatirkan, banyak orang di rezim Iran telah mengindikasikan bahwa waktunya tepat untuk mencapai tujuan suci ini,” kata Ben-Ami dalam tulisannya.

    Ben-Ami lalu menjabarkan apa yang dia ketahui terkait hal itu.

    “Pada tahun 2017, Iran meluncurkan jam digital yang menghitung mundur hari-hari hingga kehancuran Israel pada tahun 2040. Pameran yang terletak di Palestine Square, Teheran, mewujudkan komitmen lama Republik Islam untuk memusnahkan negara Yahudi tersebut,” katanya dalam ulasan itu.

    Ben-Ami menilai, sebagian orang memandang janji Iran ini sebagai sekadar ‘latihan retorika’ untuk menggalang dukungan di dalam negeri dan di seluruh dunia Muslim.

    Namun, seiring berlanjutnya perang Gaza dan tampaknya akan meluas, tambah Ben-Ami, banyak orang di Israel, termasuk mantan perdana menteri Ehud Barak, melihat rencana yang dapat ditindaklanjuti yang ingin dilaksanakan Iran, meskipun konsekuensinya tidak dihiraukan.

    Ben-Ami yang juga menjabat sebagai wakil presiden Toledo International Center for Peace tersebut, mencatat kalau pada tahun 2020, Ayatollah Ali Khamenei, penerus Khomeini sebagai pemimpin tertinggi, menyebut rezim Zionis sebagai ‘tumor kanker’ yang ‘tidak diragukan lagi akan dicabut dan dihancurkan.’

    “Akhir tahun lalu, Hossein Salami, kepala Korps Garda Revolusi Iran, bersumpah untuk menyingkirkan Israel ‘dari muka bumi’ setelah serangan udara Israel di Damaskus menewaskan seorang jenderal tinggi Iran,” kata  penulis buku Prophets Without Honor: The 2000 Camp David Summit and the End of the Two-State Solution (Oxford University Press, 2022) itu.

    Melemahkan Israel, Menghindari Perang Terbuka Secara Langsung 

    Ben-Ami menambahkan, Perang Gaza menggambarkan strategi Iran untuk mengepung Israel dengan jaringan pasukan proksi, termasuk Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, Jihad Islam di Tepi Barat, Houthi di Yaman, dan milisi Syiah di Suriah dan Irak. 

    “Tujuannya adalah untuk melemahkan Israel sambil menghindari konfrontasi langsung,” kata dia.

    Serangan ratusan rudal pada Rabu malam dan serangan pesawat nirawak dan rudal besar-besaran Iran terhadap Israel pada April, kata dia, merupakan pengecualian penting dari strategi Iran tersebut.

    Namun, kata Ben-Ami, serangan pembalasan langsung Iran ke Israel, dua kali hanya dalam waktu sekitar enam bulan, perlu untuk menjaga kredibilitas sebagai pemimpin dari apa yang disebut Poros Perlawanan dan di antara konstituen konservatifnya.

    Keputusan Iran baru-baru ini untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel melalui proksinya dipengaruhi oleh kapasitas Hamas yang mengejutkan untuk mengisolasi negara itu dan mengungkap kelemahannya.

    Secara khusus, Iran tidak dapat mengabaikan fakta bahwa serangan Hamas pada 7 Oktober telah menggagalkan rencana Arab Saudi untuk bergabung dengan Perjanjian Abraham dan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. 

    Serangan mematikan dan perang yang terjadi setelahnya telah menggagalkan visi besar Presiden Joe Biden tentang aliansi Arab Sunni-Israel yang didukung AS, yang dipandang Iran sebagai ancaman eksistensial.

    Selain itu, Iran baru-baru ini membuat ‘kemajuan yang mengkhawatirkan dan belum pernah terjadi sebelumnya menuju program nuklir militer,’ menurut Institut Studi Keamanan Nasional Israel.

    Namun, ini tidak berarti bahwa Iran akan meluncurkan bom nuklir pertamanya di Tel Aviv. Sebaliknya, dengan payung nuklir ini, Iran dapat melipatgandakan upayanya untuk melemahkan Israel, menggunakan cara konvensional untuk menghancurkannya. 

    “Mengingat kemampuan serangan balasan Israel yang diantisipasi, Iran memahami bahwa pertikaian nuklir kemungkinan akan mengakibatkan kehancurannya sendiri,” katanya.

    Untuk menjaga kredibilitasnya sebagai pemimpin Poros Perlawanan, Iran pernah memperingatkan, seperti yang dilakukan misinya di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 28 Juni, tentang ‘perang yang menghancurkan’ jika Israel menyerang Lebanon, Iran ingin menghalangi Israel dan mencegah perang non-nuklir yang dapat menghancurkan ‘aset-aset’ Lebanonnya.

    Serangan langsung ke Israel pada Rabu malam, adalah juga upaya Iran untuk menjaga citra pemimpin Poros Perlawanan di mata para  proksinya.

    “Adapun Hizbullah bergabung dalam perang melawan Israel hanya untuk menyelamatkan muka di hadapan Palestina dan akan senang jika Perdana Menteri Israel Binyamin Netanyahu menyetujui gencatan senjata di Gaza yang akan melepaskan milisi Syiah dari konflik tersebut,” kata Ben-Ami.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan menolak proposal gencatan senjata di Gaza yang mengakhiri perang dengan Hamas seperti usulan yang disampaikan Amerika Serikat kepadanya. (Times of Israel/Dudu Bachar)

    Netanyahu Gali Lubang Kubur Sendiri

    Dengan latar belakang ini, kata Ben-Ami, pendorong utama bagi Iran untuk melancarkan perang gesekan (atrisi) sebenarnya adalah pemerintah Israel sendiri. 

    Tujuan Netanyahu yang tidak realistis untuk mencapai ‘kemenangan penuh’ di Gaza justru ‘melayani’ strategi Iran untuk menipu Israel dalam konflik yang tidak meyakinkan sambil mengatur rencana jangka panjang untuk menghancurkan negara Yahudi tersebut, kata dia dalam analisisnya. 

    Dengan memperpanjang perang secara tidak perlu dan menolak menerima peran Otoritas Palestina dalam pemerintahan Gaza, ujar Ben-Ami, pemerintah Netanyahu telah mengisolasi Israel, merenggangkan hubungan dengan para dermawan AS-nya, dan mengikis pencegahan strategisnya sendiri.

    “Ternyata satu-satunya fanatik yang benar-benar tidak rasional dan suka menarik pelatuk dalam persamaan yang mematikan ini adalah Netanyahu dan sekutu teofasisnya, yang bertekad untuk terlibat dalam perang apokaliptik di Gaza dan Lebanon.

    Ketika Israel utara terbakar akibat rentetan roket terbesar Hizbullah hingga saat ini, dan penduduk sipilnya dievakuasi, Orit Strock, menteri permukiman dan misi nasional dari Partai Zionis Religius, berseru bahwa ini adalah ‘waktu keajaiban’ bagi permukiman Tepi Barat. Strock merujuk pada kepercayaan bahwa Tuhan akan menghancurkan musuh-musuh Israel dan mewariskan tanah itu kepada mereka.

    Para halusinator mesianik ini memiliki kolaborator yang bersedia di Netanyahu. Bersama-sama, mereka melakukan lebih banyak hal untuk memusnahkan proyek nasional Yahudi daripada yang dapat dicapai Iran sendiri,” tulis Ben-Ami menyimpulkan kalau Israel tengah mendesain sendiri kehancuran mereka.

     

    (oln/khbrn/*)

     

  • Fahira Idris Paparkan Lima Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2025 Megapolitan 29 Desember 2024

    Fahira Idris Paparkan Lima Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2025 Megapolitan 29 Desember 2024

    Fahira Idris Paparkan Lima Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2025
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta
    Fahira Idris
    memaparkan lima strategi untuk mengembangkan sektor
    ekonomi kreatif
    pada 2025. Strategi ini disampaikan sebagai hasil dari evaluasi sektor ekonomi kreatif sepanjang 2024.
    Sektor ekonomi kreatif Indonesia saat ini memberikan nilai tambah sebesar Rp 1,4 triliun terhadap
    produk domestik bruto
    (
    PDB
    ). Capaian ini menempatkan Indonesia di posisi tiga besar dunia untuk kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB, sekaligus membuktikan bahwa ekonomi kreatif telah menjadi sumber kekuatan ekonomi baru.
    Fahira Idris menjelaskan, meski terdapat capaian positif yang patut diapresiasi sepanjang 2024, sektor ekonomi kreatif masih menghadapi sejumlah tantangan.
    Tantangan tersebut mencakup keterbatasan infrastruktur, terutama minimnya ruang kreatif dan
    venue
    untuk acara berskala internasional di daerah. Selain itu, perlindungan kekayaan intelektual masih menjadi kendala karena hanya sekitar 10 persen pelaku ekonomi kreatif yang memiliki perlindungan atas karya mereka.
    Tantangan lain yang dihadapi, lanjut Fahira, adalah keterbatasan akses pendanaan dan ketatnya persaingan global yang menguji daya saing
    sektor kreatif
    lokal.
    “Maka dari itu, sektor ekonomi kreatif pada 2025 harus dikuatkan dengan berbagai terobosan. Setidaknya terdapat lima rekomendasi strategi yang bisa menjadi fokus,” ujar Fahira dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (28/12/2024).
    Lima strategi yang direkomendasikan tersebut meliputi penguatan ekosistem kreatif melalui peningkatan infrastruktur dan standardisasi produk dan layanan. Selanjutnya, penguatan kebijakan dan regulasi dengan mengoptimalkan perlindungan kekayaan intelektual serta kemudahan perizinan.
    Rekomendasi berikutnya adalah menghadirkan akses pendanaan yang inklusif, peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi melalui pengembangan talenta dan adopsi teknologi, serta peningkatan kolaborasi dan promosi internasional.
    Fahira juga menjelaskan, penguatan ekosistem kreatif dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah pembangunan infrastruktur, terutama ruang kreatif dan
    venue
    berskala internasional untuk mendukung subsektor seni pertunjukan dan musik, serta pengintegrasian infrastruktur dengan transportasi publik.
    Pendekatan kedua adalah penetapan standar internasional bagi produk ekonomi kreatif untuk meningkatkan daya saing di pasar global.
    Terkait perlindungan kekayaan intelektual, strategi yang diusulkan Fahira adalah peningkatan literasi dan pemberian insentif tarif serta pembebasan biaya tahunan paten untuk pelaku ekonomi kreatif.
    Untuk akses pendanaan inklusif, Senator Jakarta itu menyarankan peningkatan akses pembiayaan melalui skema dana ekonomi kreatif dan pemberian
    co-investment
    untuk subsektor dengan potensi ekspor tinggi.
    Dalam hal peningkatan SDM, fokus diberikan pada pengembangan talenta melalui pelatihan berbasis teknologi digital, inovasi kreatif, dan kearifan lokal untuk subsektor seperti kriya dan kuliner.
    Adapun untuk adaptasi teknologi, strategi yang ditempuh adalah melakukan terobosan percepatan digitalisasi sektor ekonomi kreatif untuk menjangkau pasar global melalui platform
    online
    .
    “Dengan strategi yang terintegrasi, mencakup penguatan ekosistem, regulasi, pendanaan, SDM, dan kolaborasi internasional, sektor ekonomi kreatif dapat menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025. Upaya ini tidak hanya mendukung kemandirian ekonomi tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai pusat kreativitas global,” kata inisiator Rancangan Undang-Undang (RUU)
    Ekonomi Kreatif
    yang kini menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif itu.
    Fahira menambahkan, Indonesia juga perlu menginisiasi kolaborasi internasional untuk menyelenggarakan acara budaya dan seni berskala global. Selain itu, Indonesia dapat mengadopsi model gastrodiplomasi seperti yang dilakukan Korea Selatan dengan
    K-wave
    untuk memperkenalkan produk budaya Indonesia ke pasar internasional.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perbandingan Pungutan Pajak RI vs Vietnam: PPN, Pendapatan, hingga Properti

    Perbandingan Pungutan Pajak RI vs Vietnam: PPN, Pendapatan, hingga Properti

    Bisnis.com, JAKARTA — Belakangan perhatian masyarakat Indonesia banyak terarah ke Vietnam. Bukan tanpa sebab, pemerintah Vietnam kerap mengeluarkan kebijakan yang bertolak belakang dengan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia—termasuk soal perpajakan.

    Saat pemerintah Indonesia akan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, pemerintah Vietnam malah memperpanjang kebijakan pengurangan PPN dari 10% menjadi 8% hingga akhir Juni 2025.

    Kedua negara Asia Tenggara ini memang memiliki pendekatan pungutan perpajakan yang berbeda. Meski tarif PPN-nya lebih rendah, nyatanya secara keseluruhannya Vietnam berhasil memungut ‘lebih banyak’ pajak dari warganya daripada Indonesia.

    Dalam catatan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam laporan Revenue Statistics in Asia and The Pacific 2024, Vietnam memiliki rasio pajak sebesar 19% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2022.

    Sementara itu, masih berdasarkan catatan OECD, rasio pajak Indonesia hanya sebesar 12,1% terhadap PDB pada 2022.

    Pernyataan pun muncul: dengan tarif PPN yang lebih rendah, mengapa rasio pajak di Vietnam bisa lebih tinggi dari Indonesia? Dari mana sumber utama pungutan pajak Vietnam?

    Untuk menjawab pertanyaan tersebut, laporan OECD bisa menjadi rujukan. OECD sendiri secara garis besar membagi sumber pungutan pajak ke dalam enam kategori: pendapatan dan keuntungan (income & profits), jaminan sosial (social security), gaji (payroll), properti (property), barang dan jasa (goods & services), serta lain-lain (other).

    Jika dibandingkan berdasarkan keenam kategori tersebut maka perbedaan terbesar dari sumber pajak antara Indonesia dengan Vietnam ada di pendapatan dan keuntungan serta jaminan sosial.

    Dengan demikian, dapat ditarik simpulan bahwa Indonesia lebih banyak memungut dari penghasilan/keuntungan warganya. Sementara itu, Vietnam lebih banyak memungut dari warganya untuk jaminan sosial.

    Sementara itu, sumber pajak Indonesia dan Vietnam tidak jauh beda di kategori properti, barang dan jasa, serta lain-lain. Untuk kategori gaji, kedua negara tersebut sama-sama ‘tidak memungutnya’ (nol).

    Perbandingan Pungutan Pajak RI vs Vietnam

    1. Barang dan Jasa

    Secara umum, sumber utama pajak Indonesia dan Vietnam ada di kategori barang dan jasa, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN). 

    Berdasarkan penjelasan OECD, pajak atas barang dan jasa merupakan semua pungutan yang dikenakan atas produksi, ekstraksi, penjualan, transfer, penyewaan/pengiriman barang, dan penyediaan jasa atau sehubungan dengan penggunaan barang/izin melakukan kegiatan.

    Pada 2022, pungutan atas barang dan jasa mencapai 42,5% dari total pungutan perpajakan di Indonesia. Pada periode yang sama, pungutan atas barang dan jasa mencapai 43,4% dari total pungutan perpajakan di Vietnam.

    Artinya, untuk pungutan pajak atas barang dan jasa, Indonesia hanya unggul sedikit dari Vietnam yaitu sebesar 1,1%.

    2. Pendapatan dan Keuntungan

    Untuk pajak atas pendapatan dan keuntungan, Indonesia memungut jauh lebih banyak dari Vietnam.

    OECD mengategorikan pajak atas pendapatan dan keuntungan sebagai pungutan yang dikenakan dari penghasilan atau laba bersih dari individu dan perusahaan/badan.

    Pada 2022, pungutan atas pendapatan dan keuntungan mencapai 42,2% dari total pungutan perpajakan di Indonesia. Pada periode yang sama, pungutan atas pendapatan dan keuntungan mencapai 27,7% dari total pungutan perpajakan di Vietnam.

    Singkatnya, untuk pungutan pajak atas pendapatan dan keuntungan, Indonesia jauh lebih cuan dari Vietnam—perbedaannya hingga 14,5%.

    3. Jaminan Sosial

    Untuk pajak atas jaminan sosial, Vietnam lebih banyak memungut dari warganya daripada Indonesia.

    OECD menjelaskan pajak atas jaminan sosial sebagai semua iuran wajib yang dibayar kepada lembaga negara untuk biaya program-program manfaat sosial. Dalam konteks Indonesia, program manfaat sosial yang dimaksud termasuk BPJS Kesehatan hingga BPJS Ketenagakerjaan.

    Pada 2022, pungutan atas jaminan sosial mencapai 4,3% dari total pungutan perpajakan di Indonesia. Pada periode yang sama, pungutan atas jaminan sosial mencapai 28,7% dari total pungutan perpajakan di Vietnam.

    Artinya, untuk pungutan pajak atas jaminan, Vietnam jauh unggul hingga 24,4% dari Indonesia.

    Perbesar

    4. Properti

    Baik Indonesia dan Vietnam tidak banyak memungut dari pajak atas properti.

    Berdasarkan penjelasan OECD, pajak atas properti mencakup pungutan berulang dan tidak berulang atas penggunaan, kepemilikan, atau pengalihan properti—termasuk pajak atas perubahan kepemilikan properti melalui warisan atau hibah.

    Pada 2022, pungutan atas properti mencapai 1,3% dari total pungutan perpajakan di Indonesia. Pada periode yang sama, pungutan atas properti mencapai 0,2% dari total pungutan perpajakan di Vietnam.

    Dengan demikian, untuk pungutan pajak atas properti, Indonesia dan Vietnam tidak jauh berbeda. Dalam hal ini, Indonesia hanya unggul 1,1% dari Vietnam.

    5. Lain-lain

    Berbeda dengan Indonesia, Vietnam tidak memungut pajak ‘lain-lain’. Sederhananya, OECD menjelaskan pajak lain-lain sebagai pungutan yang dipungut di luar kategori-kategori sebelumnya.

    Pada 2022, pajak lain-lain mencapai 9,7% dari total pungutan perpajakan di Indonesia. Pada periode yang sama, Vietnam tidak mendapatkan pemasukan pajak lain-lain alias 0%.

  • PPN 12%, Ekonom Sebut Kelas Menengah-Bawah Berhemat Tahun Depan

    PPN 12%, Ekonom Sebut Kelas Menengah-Bawah Berhemat Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendy Manilet meyakini masyarakat akan melakukan penghematan pengeluaran pada tahun depan, akibat penerapan tarif pajak pertambahan nilai alias PPN 12% pada 1 Januari 2025.

    Yusuf menjelaskan penyesuaian tarif PPN dari 11% menjadi 12% akan menyebabkan kenaikan harga barang/jasa secara langsung maupun tidak langsung.

    “Saya kira untuk kelompok kelas menengah ataupun mereka yang terkategori sebagai aspiring middle class berpotensi akan melakukan penyesuaian konsumsi untuk merespon perubahan harga yang akan terjadi,” kata Yusuf kepada Bisnis, Sabtu (28/12/2024).

    Apalagi, sambungnya, ada rencana penguatan baru yang dikenakan untuk kelompok buruh tertentu seperti implementasi dana pensiun wajib.

    Oleh sebab itu, pada awal atau pertengahan 2025, Yusuf mendorong pemerintah melakukan penyesuaian berbagai kebijakan tersebut agar pertumbuhan ekonomi tidak tertekan.

    Jika masyarakat menghemat pengeluaran maka konsumsi rumah tangga akan melambat. Masalahnya, konsumsi rumah masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Data terakhir dari Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi rumah tangga mendistribusikan 53,08% dari produk domestik bruto (PDB) pada Kuartal III/2024.

    Yusuf mengungkapkan Center of Reform on Economics Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,8%—5% pada 2025.

    “Batas bawah pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah kami set berdasarkan asumsi kebijakan pemerintah yang belum mampu mendorong perekonomian secara lebih optimal di tahun ini ditambah kebijakan yang berpotensi justru menambah beban masyarakat di tahun depan,” jelas Yusuf.

    Tak hanya dari internal, Yusuf mengingatkan tantangan ekonomi juga datang dari eksternal. Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat (AS) periode 2025—2029 diyakini akan mengubah dinamika perekonomian global.

    Dia mengingatkan, Trump cenderung memiliki kebijakan proteksionisme seperti yang ditunjukkan ketika memimpin AS periode pertama (2017—2021). Akibatnya, perang dagang antara AS dan China akan semakin memanas.

    Masalahnya, sambung Yusuf, AS dan China merupakan salah dua mitra utama perdagangan Indonesia. Akibatnya, ditakutkan kinerja ekspor Indonesia akan terganggu pada tahun depan.

    “Kebijakan proteksionisme Trump juga bisa mempengaruhi perubahan harga komoditas. Sayangnya kondisi ini tidak begitu bagus bagi Indonesia yang masih relatif tergantung pada pergerakan harga komoditas,” ujar Yusuf.

    Kenaikan Harga

    Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengklaim kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% tidak akan terlalu berdampak signifikan kepada perubahan harga barang/jasa.

    Direktur P2Humas Ditjen Pajak Dwi Astuti meyakini penerapan PPN 12% hanya akan menaikkan harga sebanyak 0,9%. Dwi pun memberi contoh cara perhitungan kenaikan biaya akibat penerapan PPN 12%:

    A berlangganan Netflix seharga Rp100.000. Dengan PPN 11%, dia terutang PPN sebesar Rp11.000 sehingga total pembayaran Rp111.000.

    Kemudian dengan PPN 12%, A terutang PPN sebesar Rp12.000 sehingga total pembayaran Rp112.000. Perhitungan selisih kenaikannya: (Rp110.000 – Rp112.000) / Rp110.000) × 100% = 0,9%. 

    “Cuma 0,9% dari PPN yang harus dibayar,” jelas Dwi di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2024).

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira punya perhitungan yang berbeda. Menurutnya, kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% akan berdampak ke kenaikan harga hingga 9,09%.

    Contohnya A membeli seharga Rp5.000.000. Dengan PPN 11%, dia terutang PPN sebesar Rp550.000 sehingga total pembayaran Rp5.550.000.

    Kemudian dengan PPN 12%, A terutang PPN sebesar Rp600.000 sehingga total pembayaran Rp5.600.000. Perhitungan selisih kenaikannya (Rp5.600.000 – Rp5.550.000) / Rp5.550.000) × 100% = 9,09%

    “Perlu dibedakan antara selisih tarif dengan kenaikan tarif,” kata Bhima kepada Bisnis, Selasa (19/11/2024).