Topik: Produk Domestik Bruto

APBN 2024 Tekor Rp 507,8 Triliun, Sri Mulyani: Defisit 2,29 Persen – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, realisasi sementara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami defisit 2,29 persen atau Rp 507,8 triliun dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Kemenkeu mencatat pendapapatan negara mencapai Rp 2.842,5 triliun, sedangkan belanja negara sebesar Rp 3.350,3 triliun.

Menurut Sri Mulyani, angka defisit tersebut impresif karena lebih baik dari apa yang diprediksikan pada pertengahan 2024.

“Defisit kita di 2,29 persen, sehingga APBN 2024 itu bisa kita tutup dengan jauh lebih baik dari yang kita prediksikan di pertengahan tahun,” katanya dalam konferensi pers APBN 2024 di Jakarta, Senin (6/1/2025).

Angka defisit Rp 507,8 triliun itu jauh lebih rendah dibanding dengan prediksi pada pertengahan 2024 atau saat laporan semester (lapsem) yang sebesar Rp 609,7 triliun.

Bahkan, angka defisit pada realisasi sementara APBN 2024 lebih rendah dibanding pada APBN awal yang ditargetkan sebesar Rp 522,8 triliun.

Lalu, Sri Mulyani mengatakan defisit keseimbangan primer hanya di angka Rp 19,4 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan prediksi pada lapsem sebesar Rp 110,8 triliun.

“Bandingkan outlook lapsem yg mencapai Rp 110 triliun. Waktu itu prediksi sangat buruk, tidak baik, ternyata bisa realisasi jauh lebih rendah, bahkan lebih rendah dari [target] APBN awal,” ujar Sri Mulyani.

Dalam pendapatan negara, penerimaan pajak sebesar Rp 2.232,7 triliun, lebih tinggi dari lapsem sebesar Rp 2.218,4 triliun, tetapi lebih rendah dari target APBN awal sebesar Rp 2.309,9 triliun.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp 579,5 trilun, lebih tinggi dari lapsem Rp 549,1 triliun dan target awal Rp 492 triliun.

Sementara itu, untuk belanja negara, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 2.486,7 triliun, lebih tinggi dibanding target awal sebesar Rp 2.467,5 triliun dan di bawah lapsem sebesar Rp 2.558,2 triliun.

Berikutnya, Transfer Ke Daerah sebesar Rp 863,5 triliun, lebih tinggi dari target awal sebesar Rp 857,6 triliun dan lapsem sebesar Rp 854 triliun.

06/01/2025 11:56
Optimisme menatap ekonomi Indonesia 2025

Calon penumpang pesawat menyaksikan pameran Injourney UMKM Expo di selasar Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Rabu (1/1/2025). ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/YU

Optimisme menatap ekonomi Indonesia 2025
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Minggu, 05 Januari 2025 – 11:57 WIB

Elshinta.com – Menyambut fajar baru 2025, masyarakat tidak bisa abai terhadap sejumlah tantangan ekonomi yang tengah dihadapi bangsa.

Berbagai tantangan itu memang sempat memunculkan kekhawatiran, terutama terkait isu kenaikan pajak serta stagnasi pendapatan. Sekalipun demikian, publik tetap optimistis akan adanya perbaikan ekonomi pada tahun 2025.

Kabar baik tiba-tiba muncul, ketika pemerintah membatalkan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara umum, pada tahun 2025 dari 11 persen ke 12 persen.

Pembatalan kenaikan PPN diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo saat menjelang peralihan tahun beberapa hari lalu.

Pembatalan kenaikan PPN tersebut, memperlihatkan sensitivitas Presiden Prabowo terhadap kondisi perekonomian nasional, di tengah pemulihan daya beli masyarakat, serta berbagai tantangan yang dihadapi dunia usaha.

Dengan mempertahankan PPN 11 persen untuk mayoritas barang dan jasa, konsumsi masyarakat diharapkan tetap terjaga serta tidak mengalami tekanan lebih lanjut.

Meski tantangan ekonomi global masih membayangi, semangat kebangkitan dan daya juang bangsa Indonesia bakal tetap berkobar.

Selaras dengan pidato Tahun Baru-nya, Presiden Prabowo Subianto berkeyakinan akan kemampuan Indonesia untuk melewati berbagai hambatan dan mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Penguatan UMKM

Dalam konteks ekonomi mikro, saat muncul kecenderungan kenaikan harga, umumnya akan diikuti penurunan konsumsi.

Daya beli masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada pada level menengah ke bawah, membuat mereka lebih sensitif terhadap perubahan harga.

Itu sebabnya Presiden Prabowo menegaskan, untuk barang dan jasa yang selama ini menjadi kebutuhan pokok masyarakat, serta mendapat fasilitas pembebasan pajak (tarif PPN nol persen), masih akan tetap berlaku.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk meringankan beban ekonomi rakyat, dengan cara memberikan paket stimulus, total senilai Rp38,6 triliun.

Paket itu dalam implementasinya berupa bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan sebanyak 10 kilogram per bulan, diskon 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt ampere (VA), hingga pembiayaan industri padat karya.

Kemudian bebas PPh (Pajak Penghasilan) bagi UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) beromzet kurang dari Rp500 juta per tahun.

Sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, insentif PPh tersebut akan sangat terasa dampaknya. UMKM menyumbang 61 persen produk domestik bruto (PDB), dan memperkerjakan lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional.

Itu sebabnya penurunan konsumsi domestik, berisiko mengurangi omzet UMKM, dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.

Sudah selayaknya pemerintah memberikan insentif pajak bagi UMKM, pembebasan pajak untuk bahan tertentu yang digunakan sektor UMKM, dapat menjadi solusi untuk menekan biaya produksi.

Selain insentif bagi UMKM, perlu juga adanya subsidi langsung untuk barang dan jasa esensial bagi masyarakat luas, seperti transportasi publik, bahan bakar, dan energi rumah tangga, untuk menjaga daya beli masyarakat.

Secara bersamaan diterapkan kebijakan harga yang terjangkau untuk kebutuhan pokok, dibarengi dengan pengawasan rantai distribusi serta memberikan insentif kepada produsen untuk menjaga stabilitas harga di tengah kenaikan tarif pajak.

Masyarakat juga layak optimistis atas prospek ekonomi tahun ini, dengan tren positif kolaborasi UMKM dan jenama lokal.

Untuk industri FMCG (fast moving consumer goods), produsen domestik telah mengalami perkembangan pesat.

Perusahaan seperti Mayora, data terakhir sudah hampir melampaui Unilever Indonesia dari sisi penjualan, dengan 40 persen produknya untuk memenuhi pasar ekspor.

Jenama lain, seperti produk perawatan wajah Wardah, sudah mampu berkembang pesat, dan telah menjadi trendsetter untuk konsumen Muslim.

Perkembangan yang sama juga terjadi di industri elektronik peralatan rumah tangga. Perusahaan seperti Polytron telah menjadi raja di rumah sendiri untuk produk audio, mengalahkan produsen yang sama dari luar negeri.

Polytron bahkan mampu berekspansi ke industri sepeda motor listrik, dan dewasa ini telah menguasai pangsa pasar terbesar di negeri ini.

Bahkan dalam industri kertas dan bubur kertas (pulp and paper), Indonesia menjadi raja di dunia, dengan pangsa ekspor terbesar adalah China.

Menjaga optimisme

Salah satu faktor pendukung optimisme itu adalah stabilitas politik. Publik percaya situasi politik tahun ini akan lebih stabil, mengingat Indonesia baru saja menuntaskan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024, yang menguras energi seluruh komponen masyarakat. Tingginya optimisme publik menjadi modal penting bagi pemerintah.

Seusai pesta demokrasi tahun lalu, terdapat nilai positif yang dapat dibanggakan. Di tengah persaingan dan ketegangan politik, Pilpres 2024 berlangsung aman.

Tidak terlihat blok-blok masyarakat berbasis ikatan primordial. Sebuah prestasi besar, ketika bangsa ini mampu melampaui tahun politik 2024 dengan damai.

Selaras dengan penggalan pidato Tahun Baru dari Presiden Prabowo, tahun 2024 mengajarkan masyarakat tentang banyak hal, khususnya tentang pentingnya adaptasi dan inovasi menghadapi situasi ketidakpastian.

“Namun, saya percaya dengan kerja keras, kolaborasi serta semangat gotong royong, kita mampu membangun Indonesia lebih maju dan sejahtera pada 2025 dan seterusnya,” tutur Presiden Prabowo.

Sikap optimisme itu bakal menjadi pendorong dalam menghadapi tantangan yang ada.

Dalam hal itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 5,2 persen per tahun berjalan pada 2025. Ini perlu didukung beberapa sektor unggulan seperti pariwisata, digital ekonomi, dan industri manufaktur.

Berbagai program strategis pun disiapkan untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara, tidak hanya bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga mendukung distribusi logistik dan efisiensi ekonomi.

Infrastruktur merupakan public good yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan menarik investasi.

Pada konteks Indonesia sekarang, langkah ini relevan untuk menghadapi tantangan geografis yang luas dan beragam, di mana konektivitas menjadi kunci integrasi pasar domestik.

Digitalisasi sektor ekonomi sebagai inisiatif yang signifikan. Pada teori ekonomi modern, digitalisasi dapat mengurangi biaya transaksi, memperluas akses pasar, dan mendorong inovasi.

Pemerintah, melalui agenda transformasi digital, berikhtiar mempercepat adopsi teknologi di sektor industri, UMKM, dan layanan publik.

Digitalisasi tidak hanya memberikan efisiensi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, seperti ekonomi berbasis platform dan fintech, yang telah tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Selanjutnya transisi menuju energi terbarukan sebagai langkah penting untuk keberlanjutan ekonomi.

Mengadopsi teori green economy, langkah ini bertujuan menciptakan pertumbuhan yang berorientasi pada pengurangan emisi karbon dan pemanfaatan sumber daya secara efisien.

Fenomena perubahan iklim dan komitmen global terhadap dekarbonisasi membuat Indonesia tidak hanya melihat transisi energi sebagai kewajiban lingkungan, tetapi juga peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa.

Dengan mendorong percepatan transisi energi, pemerintah dapat menggantikan pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) dengan energi bersih, yang berbasis sinar matahari (PLTS) dan air (PLTA).

Bonus demografi juga menjadi faktor optimisme yang penting dalam ekonomi nasional. Menurut teori transisi demografi, ketika proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) tinggi, maka ada potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Namun, untuk memanfaatkan peluang tersebut, investasi di sektor pendidikan dan kesehatan menjadi krusial.

Pendidikan berkualitas dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sementara sistem kesehatan yang baik memastikan produktivitas tetap tinggi, menjelang Indonesia Emas 2045.

Sumber : Antara

05/01/2025 18:50
Kenaikan PPN untuk Barang Mewah Tak akan Berdampak Signifikan Pada Pertumbuhan Ekonomi – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk barang mewah tidak akan memberi dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebab, konsumsi barang mewah hanya berkontribusi kecil terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan dengan konsumsi barang kebutuhan sehari-hari.

Lalu, sektor-sektor terkait seperti properti premium, otomotif kelas atas, dan fesyen mewah kemungkinan tidak akan mengalami perlambatan akibat penurunan permintaan.

Hal itu karena menurut Media, khusus untuk masyarakat desil 10 persen teratas, daya belinya masih bagus.

“Pola konsumsi masyarakat atas relatif tidak berubah, dengan konsumen kelas atas tidak akan beralih ke barang substitusi yang lebih murah,” ujar Media kepada Tribunnews, dikutip Minggu (5/1/2025).

Selain itu, ia mengatakan PPN 12 persen untuk barang mewah sebetulnya hanya pelengkap saja. Tidak akan ada kontribusi yang signifikan pada penerimaan negara.

Beda dengan non barang mewah, konsumsi barang mewah tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor lain seperti inflasi dan pertumbuhan pendapatan, serta financial shock pada rumah tangga.

“Menaikkan PPN hanya untuk barang mewah memang mencerminkan keadilan. Namun, jumlahnya tidak seberapa potensi penerimaannya dibandingkan mendorong pajak penghasilan yang lebih progresif,” ucap Media.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun disebut tidak pernah menjadikan untuk barang mewah sebagai opsi yang diambil.

Menurut dia, opsi tersebut sejak awal tak pernah menjadi pertimbangan kementerian yang dipimpin Sri Mulyani itu.

“Semua tahu gimana proses kekacauan kebijakan PPN ini selama beberapa bulan terakhir ini,” kata Media.

“Opsi menaikkan hanya untuk barang mewah sebetulnya dari awal tidak pernah menjadi opsi Kemenkeu,” pungkasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya dikenakan pada barang yang tergolong mewah.

Barang mewah itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021.

PMK tersebut mengatur tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

“Jadi yang 12 persen itu barang yang sangat mewah yang diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2023. Itu itemnya sangat sedikit,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip Rabu (1/1/2025).

Lantas, barang apa saja yang terkena PPN 12 persen?

1. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp 30 miliar.

2. Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak.

3. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara:
– peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin.

4. Helikopter

5. Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya selain helikopter.

6. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara:
– Senjata artileri
– Revolver dan pistol
– Senjata api (selain senjata artileri, revolver dan pistol) dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak.

7. Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum:
– Kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri, dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum.
– Yacht, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum atau usaha pariwisata.

Sementara itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa seluruh barang dan jasa yang selama ini terkena PPN 11 persen tidak mengalami kenaikan atau tetap 11 persen.

“Tidak ada kenaikan PPN untuk hampir seluruh barang dan biasa yang selama ini tetap 11 persen,” papar dia.

Dia juga merincikan bahwa ada beberapa barang dan jasa mengalami pengecualian atau PPN nya hanya 0 persen meliputi barang pokok, misalnya beras, jagung, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar.

Kemudian gula, ternak dan hasilnya, susu segar, unggas, hasil pemotongan hewan, kacang tanah, kacang-kacangan lain, padian-padian yang lain, kemudian ikan, udang, biota lainnya, rumput laut.

“Kemudian juga tiket kereta api, tiket bandara, angkutan orang, jasa angkutan umum, jasa angkutan sungai dan penyeberangan, penyerahan jasa paket penggunaan besar tertentu, penyerahan pengurusan paspor, jasa biro perjalanan, kemudian jasa pendidikan, pemerintah dan swasta, buku-buku pelajaran, kitab suci,” terangnya.

Selain itu, jasa kesehatan dan layanan medis pemerintah maupun swasta, jasa keuangan, dana pensiun, jasa keuangan lain seperti pembiayaan piutang, kartu kredit, asuransi kerugian, asuransi jiwa serta reasuransi tetap mendapatkan fasilitas PPN 0 persen atau tidak membayar PPN.

“Sedangkan seluruh barang jasa yang lain yang selama ini 11 persen, tetap 11 persen, tidak ada atau tidak terkena kenaikan 12 persen,” ungkap dia.

05/01/2025 10:33
Bangun Rumah di Pesisir, Pemda Diminta Siapkan Rencana Penataan Kawasan dan Hunian Layak – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) bisa menyiapkan desain rencana penataan kawasan dan hunian layak untuk pembangunan rumah di kawasan pesisir.

Hal itu ia sampaikan saat bertemu dengan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad di Jakarta.

Fahri mengatakan perubahan perbaikan hunian harus sekaligus diikuti dengan tata kota atau kawasan, sehingga menjadi kawasan permukiman yang semakin baik.

“Tujuannya merubah wajah kawasan atau kota, misalnya dari kawasan kumuh menjadi kawasan yang tertata bangunan sekitarnya,” kata Fahri dikutip dari siaran pers pada Minggu (5/1/2025).

“Terlebih lagi di kawasan pesisir pantai dengan pemandangan alam yang bagus,” lanjutnya.

Fahri mengatakan, di Indonesia ini ada sekitar 12 ribu desa yang berada di pesisir di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Kepri.

Menurut dia, Kepri merupakan tempat yang strategis karena berdekatan dengan Singapura, yang menjadi kawasan investasi global.

Maka dari itu, selain renovasi dan pembangunan rumah, juga perlu ada tata kelola kawasan pesisir pantai, sehingga mampu menarik minat investor.

Ia pun meminta Pemda, termasuk Gubernur Kepri, agar dapat menyiapkan desain rencana penataan kawasan dan hunian layak.

Nanti, Kementerian PKP dapat mempunyai gambaran terkait dukungan yang bisa diberikan.

“Dari Pemprov bisa siapkan desain visualisasinya, sehingga kita pemerintah pusat bisa membantu termasuk untuk investasi pendanaannya,” uajr Fahri.

“Mungkin pemprov bisa gelar sayembara desainnya, sehingga nanti Kepri bisa dijadikan contoh penataan desa pesisir,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui, dalam program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sisanya sebanyak 1 juta di perkotaan.

Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa.

“Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” kata Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, saat Diskusi bertema “Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah”, di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Program 3 Juta Rumah ini diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah.

Saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia. Dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

Bonny mengatakan program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp 300 triliun.

“Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20 persen, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp 60 triliun, sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ujarnya.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang.

Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Dengan program 3 juta rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8 persen per tahun.

“Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ucap Bonny.

05/01/2025 09:22
Kepala BPOM: Silent Pandemic Resistensi Antimikroba Jadi Ancaman Serius Nasional 4 Januari 2025

Kepala BPOM: Silent Pandemic Resistensi Antimikroba Jadi Ancaman Serius
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (
BPOM
) Republik Indonesia (RI) Prof dr
Taruna Ikrar
, PhD, MBiomed mengingatkan bahaya
silent pandemic
atau
resistensi antibiotik
pada tubuh manusia yang diakibatkan oleh antimikroba.
Hal tersebut disampaikan Taruna saat menyampaikan orasi ilmiah di Ballroom Universitas Prima Indonesia (Unpri) Medan, Sumatera Utara, Sabtu (4/1/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Taruna menerima penghargaan sebagai ilmuwan berpengaruh di Indonesia dari Unpri Medan yang diserahkan langsung Rektor Prof Dr Crismis Novalinda Ginting, MKes.
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Hukum Supratman Agtas, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara Hassanudin, dan sejumlah rektor perguruan tinggi.
Taruna menerangkan, resistensi antimikroba terjadi ketika mikroorganisme, seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit, kebal terhadap obat antimikroba. Akibatnya, mikroorganisme tersebut mampu bertahan hidup, bahkan berkembang biak. Menurutnya, fenomena ini bukan kejadian yang terisolasi, melainkan proses evolusi yang melibatkan seleksi alam dan adaptasi genetik.
“Setiap kali mikroorganisme terpapar agen antimikroba, terjadi seleksi ketat di mana organisme yang memiliki keunggulan genetik untuk bertahan akan melangsungkan kehidupan dan reproduksi,” terang alumni Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas) tersebut dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu.
Spektrum mikroorganisme yang berpotensi menjadi resisten, lanjut Taruna, sangatlah luas. Setiap kelompok memiliki karakteristik unik dalam menghadapi tantangan antimikroba.
“Bakteri merupakan contoh paling nyata dengan kemampuan horizontal gene transfer yang memungkinkan mereka berbagi informasi genetik resistensi antarspesies. Proses ini memungkinkan penyebaran cepat kemampuan bertahan melawan antimikroba, bahkan di antara bakteri yang secara taksonomi berbeda,” jelasnya.
Taruna menjelaskan, sejak penemuan antibiotik pertama oleh Alexander Fleming pada 1928, manusia telah mengalami revolusi dalam kemampuan mengatasi penyakit infeksius (menular).
Namun, tonggak penting dalam pemahaman resistensi antimikroba baru terjadi pada 1962, ketika para ilmuwan mulai memahami mekanisme transfer gen resistensi antarbakteri melalui plasmid.
Mekanisme tersebut memungkinkan mikroba untuk saling berbagi informasi genetik sehingga bertahan dari serangan antimikroba, bahkan lintas spesies. Hal ini semakin memperumit dinamika penyebaran resistensi.
“Bakteri dapat mengalami mutasi genetik dalam hitungan menit. (Proses ini) memungkinkan (mikroorganisme tersebut, termasuk virus, jamur, dan parasit) secara cepat mengembangkan mekanisme pertahanan melawan zat antimikroba yang semula efektif membunuh,” kata Taruna.
Ia membeberkan, resistensi mikroorganisme terhadap obat antimikroba sangatlah beragam dan canggih. Bakteri, misalnya, dapat mengembangkan pertahanan dalam tiga strategi genetik.
Pertama
, memodifikasi struktur molekul yang menjadi target obat sehingga antimikroba tidak lagi mampu berikatan atau mengganggu fungsi sel bakteri.
Kedua
, mengembangkan enzim yang mampu merusak struktur molekul obat sebelum obat tersebut dapat memberikan efek.
Ketiga
, mengembangkan pompa efluks untuk mengeluarkan molekul obat dari dalam sel sebelum obat dapat memberikan efek terapeutik.
Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, resistensi antimikroba berkembang menjadi ancaman global dengan munculnya
multidrug resistant
(MDR)
strain
, seperti
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
(MRSA) dan kuman tuberkulosis resisten obat. Ini menjadi bukti nyata bahwa mikroorganisme telah memiliki mekanisme pertahanan yang sangat canggih.
Meski awalnya dianggap sebagai terobosan medis revolusioner, dalam waktu singkat bakteri
Staphylococcus aureus
telah menunjukkan resistensi terhadap penisilin. Masalah ini kian serius ketika
penggunaan antibiotik
secara masif dalam bidang kedokteran dan peternakan meningkat pada dekade 1940-an dan 1950-an.
Organisasi Kesehatan Dunia (
WHO
) pun mengategorikan resistensi antimikroba sebagai salah satu masalah
kesehatan global
terbesar mengingat potensinya yang dapat mengacaukan sistem pengobatan modern.
Fenomena itu tidak hanya memengaruhi kemampuan medis dalam menangani penyakit menular, tetapi juga mengancam seluruh arsitektur kemajuan pengobatan yang telah dibangun selama satu abad terakhir.
Resistensi antimikroba pun telah berkembang menjadi krisis kesehatan global yang mengancam fundamental sistem pelayanan kesehatan di seluruh dunia. Setiap spesies mikroba yang menjadi resisten tidak hanya mengancam individu yang terinfeksi, tetapi juga menciptakan reservoir genetik yang berpotensi berbahaya bagi seluruh populasi.
“Dampak paling parah akan terjadi di negara-negara berkembang, dengan potensi jatuhnya jutaan penduduk ke dalam lingkaran kemiskinan akibat biaya pengobatan yang membengkak dan hilangnya produktivitas tenaga kerja,” ujar Taruna.
Rumah sakit dan fasilitas kesehatan pun, lanjutnya, akan dipaksa mengembangkan protokol pengobatan alternatif yang jauh lebih mahal dan kompleks.
“Prosedur medis yang saat ini dianggap rutin, seperti operasi
caesar
, penggantian sendi, atau kemoterapi, akan menjadi prosedur berisiko tinggi dengan potensi komplikasi infeksi yang signifikan,” katanya.
Dampak ekonomi dari resistensi antimikroba juga diprediksi sangat signifikan. Bank Dunia memperkirakan pada 2050, kerugian ekonomi global dapat mencapai 100 triliun dollar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan hilangnya sekitar 3,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) global.
Lebih mengkhawatirkan lagi, WHO memproyeksikan, 10 juta nyawa akan hilang akibat infeksi resisten setiap tahun setelah periode yang sama. Angka ini bahkan melampaui kematian akibat kanker.
Angka-angka tersebut, menurut Taruna, bukan sekadar prediksi statistik, melainkan peringatan keras tentang potensi keruntuhan sistem kesehatan global. Setiap tahun penundaan penanganan serius akan semakin memperbesar risiko bencana kesehatan global.
Taruna menuturkan, penggunaan antibiotik yang tidak rasional, baik dalam bidang kesehatan manusia maupun peternakan, menjadi pendorong utama resistensi antimikroba.
“Pemberian antibiotik dalam dosis subterapi, praktik pengobatan mandiri, serta penggunaan antibiotik spektrum luas telah memberikan keuntungan selektif bagi mikroorganisme resisten untuk berkembang dan menggantikan populasi yang sensitif,” tuturnya.
Situasi itu, lanjut Taruna, diperparah oleh globalisasi, perpindahan penduduk, dan perdagangan global yang semakin mempercepat penyebaran strain resisten lintas wilayah dan benua.
Untuk mengatasi krisis resistensi antimikroba, dibutuhkan kolaborasi lintas negara, sektor, dan disiplin ilmu. Tidak hanya diperlukan riset pengembangan obat baru, tetapi juga transformasi menyeluruh dalam praktik penggunaan antimikroba di bidang kesehatan, pertanian, dan peternakan.
Khusus untuk Indonesia, resistensi antimikroba memiliki dimensi kompleks yang dipengaruhi oleh faktor geografis, demografis, dan sistem kesehatan.
“Sebagai negara dengan keragaman ekologis dan praktik kesehatan yang beragam, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam mengendalikan penyebaran mikroorganisme resisten. Dibutuhkan strategi nasional yang adaptif, berbasis riset, dan mempertimbangkan konteks lokal,” ujar Taruna.
Meski demikian, ia optimistis penelitian di bidang resistensi antimikroba akan semakin difokuskan pada pendekatan inovatif. Salah satunya melalui terapi fago, yaitu terapi menggunakan bakteriofage yang dapat membunuh bakteri secara spesifik.
Taruna Ikrar merupakan ahli farmakologi, ilmuwan kardiovaskular, dan pakar neurosains terkemuka Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala BPOM RI sejak Agustus 2024.
Perjalanan pendidikannya dimulai dengan meraih gelar dokter dari Unhas pada 1997. Ia melanjutkan Magister Biomedik spesialisasi Farmakologi di UI yang diselesaikan pada 2003.
Taruna kemudian meraih gelar PhD dalam bidang Kardiofarmakologi dari Niigata University, Jepang. Setelah itu, ia menjalani program
post-doctoral
di University of California, Irvine, dengan fokus neurofarmakologi dan pengembangan obat pada 2008-2013.
Karier akademiknya terus menanjak dengan menjadi Research Scholar di Harvard University pada 2014. Ia juga menjadi profesor di Pacific Health Sciences University dan akademik spesialis di University of California, Irvine.
Sebelum menjabat sebagai Kepala BPOM, Taruna memimpin Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020-2024. Saat ini, ia masih menjabat sebagai Direktur Konsil Kedokteran Internasional (IAMRA) periode 2021-2025.
Sejak 2023, Taruna diangkat sebagai Adjunct Professor di Universitas Pertahanan RI. Ia juga menjadi Penasehat di THIAMSI dan Staf Ahli di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto.
Dalam dunia penelitian, karya-karya Taruna mencakup bidang farmakologi, kardiovaskular, neurosains, elektrofisiologi, genetika, dan terapi sel punca. Ia telah menghasilkan lebih dari 100 publikasi ilmiah, termasuk di jurnal NATURE. Total sitasinya mencapai 1.763 melalui Scopus dan Google Scholar, dengan
H-Index
17 dari Scopus dan 24 dari Google Scholar.
Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar itu juga telah menulis beberapa buku teks penting dalam bidang kedokteran dan neurosains. Atas dedikasinya, ia meraih predikat Outstanding Scientist dari Pemerintah AS pada 2014 dan UKP-Presidential Award kategori Innovator and Scientist pada 2017.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/01/2025 18:49
Kejar Ekonomi 8%, Pemerintah Targetkan Investasi Rp13.000 T

Jakarta, FORTUNE – Pemerintah menetapkan target ambisius untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi hingga 8 persen pada 2029. Untuk mencapai target tersebut, Investasi menjadi salah satu motor penggerak utama.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa total nilai investasi yang dibidik dalam periode 2025-2029 mencapai Rp13.032 triliun.

“Dari 2025 sampai 2029, investasi diharapkan meningkat secara bertahap.Pada tahun ini, targetnya mencapai Rp1.905 triliun. Kemudian, pada 2029, investasi yang diharapkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen mencapai Rp3.414 triliun,” kata Rosan dalam keterangannya yang dikutip, Jumat (3/1).

Menurut Rosan, investasi tidak hanya berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, sejalan dengan rencana besar yang telah dicanangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Kolaborasi antar-kementerian jadi kunci

Rosan mengungkapkan, mencapai target tersebut bukanlah tugas yang mudah. “Ini pekerjaan yang sangat berat. Karena itu, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang erat dari semua kementerian terkait. Dalam sistem kami, investasi melibatkan hingga 18 kementerian, sehingga kerjasama antar-kementerian ini harus semakin solid,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya kontribusi investasi dalam struktur ekonomi nasional. Saat ini, kontribusi investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) baru sekitar 24-25 persen, sementara konsumsi domestik masih mendominasi dengan porsi sekitar 53-54 persen.

“Kami berharap kontribusi investasi terhadap PDB bisa meningkat lebih dari 25 persen. Investasi akan menjadi kunci yang sangat penting, terutama dengan hilirisasi yang terus kami dorong untuk menarik lebih banyak investasi masuk ke Indonesia,” ujar Rosan.

Peran hilirisasi dan target jangka panjang

Selain peningkatan nilai investasi, hilirisasi juga menjadi elemen strategis dalam rencana besar pemerintah. Upaya ini tidak hanya untuk menarik investor asing, tetapi juga untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia, seperti nikel, bauksit, dan komoditas lainnya.

Menurutnya, investasi di sektor hilirisasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global. “Hilirisasi akan menjadi salah satu kunci utama untuk memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya besar dalam angka, tetapi juga berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional,” katanya.

Meski ambisius, pemerintah optimis dengan strategi yang sudah disusun. Dengan kerja keras, koordinasi yang baik, dan dukungan dari semua pihak, target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029 dapat tercapai.

“Investasi adalah motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Jika semua pihak bisa berkolaborasi dengan baik, maka kita bisa merealisasikan target besar ini demi kemajuan ekonomi bangsa,” ujarnya.

03/01/2025 15:08
Pemerintah targetkan Rp13.032 triliun investasi 2025-2029

Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, (2/1/2025). Foto: Rama Pamungkas

Pemerintah targetkan Rp13.032 triliun investasi 2025-2029
Dalam Negeri
Editor: Nandang Karyadi
Kamis, 02 Januari 2025 – 19:53 WIB

Elshinta.com – Pemerintah menetapkan target investasi periode 2025-2029 sebesar Rp13.032 triliun. Target tersebut sebagai upaya mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029.

“Di tahun 2025 investasi diharapkan mencapai Rp1.905 triliun dengan total investasi dari 2025 sampai 2029 itu kurang lebih Rp13.000 triliun, lebih sedikit lah Rp13.032 triliun. Itu adalah yang saya sampaikan ke Bapak Presiden,” ungkap Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, (2/1/2025).

Rosan berharap investasi tersebut bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas. Selain itu, investasi tersebut juga diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Terutama dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029 seperti yang ditargetkan seperti yang dicanangkan oleh Kementerian Bappenas,” tambahnya.

Rosan juga menjelaskan, hilirisasi industri akan memainkan peran signifikan dalam menarik investasi ke Indonesia. Ia berharap kontribusi investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang saat ini berada di kisaran 24-25 persen, dapat meningkat lebih tinggi.

Rosan saat bertemu Presiden juga melaporkan hasil kunjungannya ke Tiongkok yang memperoleh komitmen investasi sebesar USD7,46 miliar dari empat perusahaan. Beberapa sektor yang akan menerima investasi tersebut di antaranya mencakup fiber glass, solar panel, hingga perikanan.

“Seperti BYD yang sudah membeli tanah di daerah Subang, diharapkan investasi untuk manufacturing-nya akan dimulai pada awal tahun depan,” ungkap Rosan.

Selain dari Tiongkok, Indonesia juga mengharapkan investasi signifikan dari Amerika Serikat, Timur Tengah, dan negara lainnya. Meski target tersebut cukup tinggi, Rosan menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga demi mencapainya.

“Ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini pekerjaan yang sangat berat sehingga diharapkan juga kerja sama dan koordinasi dari semua kementerian terkait,” tutur Rosan.

Dengan target investasi tersebut, pemerintah optimistis dapat memperkuat perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang kompetitif di kancah global.

Penulis: Rama Pamungkas/Ter

Sumber : Radio Elshinta

03/01/2025 10:43
Prabowo Targetkan Investasi Rp13 Ribu Triliun Selama Periode Pertama

Jakarta, CNN Indonesia —

Presiden Prabowo Subianto menargetkan investasi yang masuk ke Indonesia mencapai Rp13 ribu triliun selama periode pertamanya menjadi presiden.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roeslani menyampaikan investasi diharapkan naik bertingkat setiap tahun. Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan investasi hampir Rp2.000 triliun.

“Di tahun 2025, investasi diharapkan mencapai Rp1.905 triliun, dengan total investasi dari 2025 sampai 2029 itu kurang lebih Rp13 ribu triliun lebih sedikitlah, Rp13.032 triliun,” kata Rosan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (2/1).

Rosan mengatakan masuknya investasi-investasi itu diharapkan bisa menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi motor penggerak menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen di 2029.

Pemerintah juga ingin kontribusi investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat. Saat ini, kontribusi PDB terbesar datang dari konsumsi, yaitu 53-54 persen. Kontribusi investasi di angka 24 persen.

“Tidak hanya di dalam level 24 persen, tetapi bisa lebih dari itu apalagi investasi akan menjadi kunci yang sangat penting dan hilirisasi akan menjadi kunci yang sangat penting juga dalam rangka kita mendapatkan investasi masuk ke Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, Prabowo melakukan kunjungan ke beberapa negara di awal masa pemerintahan. Salah satu agenda Prabowo adalah menjemput investasi.

Beberapa investasi berhasil diboyong Prabowo. Misalnya, Rp157 triliun dari China dan Rp135,3 triliun dari Inggris.

“Kita terbuka untuk lebih banyak investasi baru dan kita akan bekerja keras untuk memberikan suasana kerja sama yang baik,” ucap Prabowo pada Indonesia-China Business Forum 2024, Beijing, Minggu (10/11), dikutip dari keterangan tertulis.

(dhf/agt)

03/01/2025 08:45
Penerimaan Tak Capai Target, tapi Defisit Kecil

Jakarta –

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ditutup dengan baik dibandingkan perkiraan sebelumnya. Defisit fiskal lebih kecil dari perkiraan 2,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Hal itu dibeberkan Sri Mulyani dalam sambutan mewakili Presiden Prabowo Subianto di Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025, Kamis (2/1/2025).

“Defisit APBN 2024 mendekati UU APBN awal (2,29%). Ini adalah hasil yang luar biasa, lebih kecil, jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu diprediksikan 2,7%, jauh lebih kecil,” kata Sri Mulyani.

“Artinya APBN 2024 kita tutup dengan relatif sehat, aman dan itu menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025,” tambahnya.

Sri Mulyani menyebut penerimaan negara yang di semester I-2024 mengalami tekanan dan kontraksi, di semester II-2024 sudah mulai pulih dan tumbuh meskipun tidak tinggi. Dalam hal ini ia mengakui penerimaan negara tidak mencapai target Rp 2.802,5 triliun.

“Tidak tercapai target karena target 2024 waktu itu dibuat cukup tinggi,” ucapnya.

Sementara itu, belanja negara di 2024 mengalami pertumbuhan cukup signifikan. “Belanja tumbuh tinggi di kementerian lembaga, bahkan tumbuhnya double digit dan keseluruhan tumbuhnya melebihi dari 6%,” tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani masih enggan menyampaikannya dengan angka. Dia bilang laporan kinerja APBN 2024 akan disampaikan dalam konferensi pers Kementerian Keuangan di waktu dekat.

(kil/kil)

03/01/2025 07:00
Sri Mulyani Sebut Kunjungan Prabowo ke Kemenkeu Luar Biasa

Jakarta –

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 31 Desember 2024. Itu merupakan momen bersejarah karena pertama kalinya seorang presiden datang untuk melihat tutup buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

“Beliau (Prabowo) untuk pertama kali seorang presiden datang ke Kementerian Keuangan mau liat tutup buku APBN-nya,” kata Sri Mulyani dalam Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025, Kamis (2/1/2025).

Sri Mulyani berkelakar bahwa kedatangan Prabowo juga untuk melihat berapa uang negara yang dikelola Kemenkeu. Ia menyebut kedatangan itu bukan hanya seremonial, melainkan untuk berinteraksi secara langsung dan memberi arahan.

“Mungkin beliau juga ingin lihat berapa uang akhirnya yang ada di sana, namun kunjungan beliau itu luar biasa karena itu adalah kunjungan kerja, bukan kunjungan seremonial sehingga kami bekerja seperti biasa menutup tahun anggaran dan beliau hadir bahkan berinteraksi secara langsung dengan kami semua, dengan seluruh pejabat dan memberikan arahan,” ungkap Sri Mulyani.

“Tentunya karena itu sekitar jam 4 sore hingga maghrib, kami menyampaikan kepada bapak presiden situasi pelaksanaan APBN 2024,” tambahnya.

Sri Mulyani menyebut APBN 2024 ditutup dengan jauh lebih baik dibandingkan perkiraan sebelumnya. Defisit fiskal lebih kecil dari perkiraan 2,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Defisit APBN 2024 mendekati UU APBN awal (2,29%). Ini adalah hasil yang luar biasa, lebih kecil, jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu diprediksikan 2,7%, jauh lebih kecil,” kata Sri Mulyani.

Sayangnya, Sri Mulyani masih enggan mengungkapkan besaran defisit tersebut. Laporan kinerja APBN 2024 akan disampaikan dalam konferensi pers Kementerian Keuangan di waktu dekat.

“APBN 2024 kita tutup dengan relatif sehat, aman dan itu menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025,” imbuhnya.

Banyak Negara yang APBN-nya Tak Disetujui

Sri Mulyani membandingkan kondisi di banyak negara yang tidak ada kesepakatan terkait APBN-nya. Hal itu tentunya berimplikasi pada kondisi negara itu sendiri, salah satunya yang terjadi di Amerika Serikat (AS).

“Kita dua minggu yang lalu disuguhi dengan drama kemungkinan Amerika bisa default karena tidak ada kesepakatan mengenai APBN-nya. Kita lihat banyak drama negara APBN tidak disepakati, menyebabkan pemerintah menjadi berubah,” tutur Sri Mulyani.

Kondisi serupa, kata Sri Mulyani, juga terjadi di Prancis, Jerman dan Inggris.

“Di Jerman hari ini tekanan sangat tidak mudah karena faktor APBN,” tuturnya.

(kil/kil)

03/01/2025 06:30

Topik: Produk Domestik Bruto

Banyak Negara yang APBN-nya Tak Disetujui