Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Baru Awal Tahun, Pemerintah Tarik Utang Rp85,9 Triliun

    Baru Awal Tahun, Pemerintah Tarik Utang Rp85,9 Triliun

    Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suminto menjelaskan pemerintah telah melakukan strategi prefunding dengan menerbitkan utang lebih awal sebesar Rp85,9 triliun.

    Prefunding adalah langkah yang diambil pemerintah untuk mengeluarkan utang sebelum dana tersebut benar-benar diperlukan untuk mempersiapkan kebutuhan pembiayaan di masa depan.

    “Kami telah melakukan prefunding sebesar Rp85,9 triliun yang itu akan mengurangi issuance di tahun 2025,” ujar Suminto dalam konferensi pers APBN KiTa pada Senin (6/1).

    Suminto menuturkan pemerintah terus berupaya mengantisipasi tantangan global yang masih besar dengan memastikan pengelolaan utang dilakukan dengan sangat hati-hati. Ia menegaskan bahwa strategi Pembiayaan Utang dirancang untuk meminimalkan beban bunga (cost of fund) utang yang diterbitkan, sambil menjaga agar risikonya tetap terkendali.

    Selain itu, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) telah sepakat melakukan penukaran utang (debt switch) atas Surat Berharga Negara (SBN) pembiayaan COVID-19 yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp100 triliun. Langkah ini diambil untuk mengurangi tekanan pada penerbitan utang baru di pasar perdana pada tahun yang sama.

    Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah menargetkan defisit sebesar Rp616,2 triliun, setara dengan 2,53% dari produk domestik bruto (PDB). Untuk pembiayaan anggaran, pemerintah merencanakan total pembiayaan sebesar Rp775,9 triliun, dengan Rp642,5 triliun berasal dari penerbitan SBN dan sisanya Rp133,3 triliun diperoleh melalui pinjaman.

    “Namun demikian, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang APBN, kami memiliki fleksibilitas dari sisi penggunaan instrumen utang, sehingga antara SBN dan pinjaman itu bisa saling menggantikan,” ujar Suminto.

    Selain melalui penerbitan surat utang, pemerintah juga memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) dari APBN 2024 mencapai Rp45,4 triliun yang dapat dimanfaatkan sebagai pendukung pembiayaan.

    Selain itu, terdapat juga Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari APBN 2024 yang dapat digunakan sebagai cadangan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pada tahun 2025.

    Bunga utang tinggi pada 2025

    Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan membayar bunga utang sebesar Rp552,9 triliun pada 2025. Pembayaran bunga utang tersebut tumbuh sebesar 10,8% dari outlook pembayaran bunga utang pada tahun anggaran 2024.

    Adapun pada 2024, pembayaran bunga utang pemerintah diperkirakan mencapai Rp499 triliun atau naik 13,4 persen dibandingkan 2023 yang sebesar Rp439,9 triliun.

    Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan, Riko Amir mengatakan pertumbuhan bunga utang dua digit tersebut merupakan dampak dari penarikan utang yang tinggi pada era pandemi.

    “Kalau ditilik balik, ketika kita pandemi, ini tinggi sekali dan juga jatuh temponya sudah berlangsung dari titik sekarang. Jadi bunga utang tersebut yang disebut legacy adalah yang didasarkan bunga utang sebelumnya ditambah bunga utang baru,” ujarnya dalam acara Media Gatering Kementerian Keuangan, Kamis (26/9).

    Meski demikian, jelas Riko, ada sejumlah strategi yang bisa digunakan untuk mengurangi beban bunga utang yang terus menggunung pada pemerintahan berikutnya. Pertama, dengan melakukan debt switch, yakni melakukan lelang pembelian kembali surat utang negara (SUN) dengan cara penukaran ke SUN yang lebih murah.

    Selain itu, pemerintah juga melakukan profiling penerbitan utang, termasuk menentukan timing yang tepat untuk mendapatkan biaya utang yang lebih murah. Ada pula strategi buyback surat utang untuk mengurangi beban bunga yang harusnya dibayar pemerintah dengan tenor lebih panjang. Namun, strategi ini juga perlu mempertimbangkan kondisi kas negara yang bisa digunakan untuk buyback.

  • Menteri Budi Buka Peluang Revisi Permendag 8 yang Dituding Biang Kerok Rontoknya Industri Tekstil RI – Halaman all

    Menteri Budi Buka Peluang Revisi Permendag 8 yang Dituding Biang Kerok Rontoknya Industri Tekstil RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perdagangan Budi Santoso membuka peluang merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

    Permendag 8 kerap dituding menjadi biang kerok jatuhnya industri tekstil dalam negeri karena memudahkan masuknya barang impor jadi ke Indonesia.

    Menurut Budi, pada dasarnya, semua kebijakan itu pasti dievaluasi, salah satunya adalah Permendag 8.

    Ia mengatakan, Kemendag sering mengundang pemangku kepentingan tekrkat dalam membahas evaluasi Permendag 8.

    “Kemarin beberapa kali Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri juga mengundang rapat dengan industri hulu hilir, untuk evaluasi ini ke depannya seperti apa. Kalau misalnya harus diubah, ya kita ubah,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Budi menyebut Permendag 8 dapat direvisi jika memang dari hasil review-nya ternyata dibutuhkan perubahan.

    Ia menegaskan Kemendag terbuka berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas peraturan yang sekiranya perlu di-review.

    “Bisa diubah. Tidak hanya Permendag 8, apa saja. Perdagangan dalam negeri juga begitu ya. Semua kebijakan perdagangan itu dinamis,” ujar Budi. 

    “Kita terbuka, kita tidak diam saja. Kita terbuka kepada masyarakat, pelaku usaha, ini kita review bareng apa yang kurang pas dan sebagainya,” lanjutnya.

    Ia memastikan pembahasan untuk me-review Permendag 8 juga melibatkan kementerian/lembaga lain, salah satunya Kementerian Perindustrian.

    Wamenaker Singgung Permendag 8

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menyebut ada 60 perusahaan di Indonesia yang akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Pria yang akrab disapa Noel itu memandang hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mengerikan.

    “Kemarin saya diskusi dengan beberapa kawan-kawan, ada sekitar 60 perusahaan yang akan melakukan PHK. Ini kan mengerikan sekali,” katanya ketika ditemui di kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2024).

    Setelah berdiskusi dengan pengusaha dan serikat pekerja, ia menyimpulkan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi biang keroknya

    Menurut dia, dari beberapa masukan yang ditampung, Permendag 8/2024 membuat barang impor jadi dapat masuk ke Indonesia secara mudah.

    “Permendag nomor 8 terlalu meringankan yang namanya impor bahan jadi (masuk Indonesia). Itu dari kawan-kawan keluhannya ke saya,” ujar Noel.

    Atas hal itu, Noel meminta Permendag 8/2024 direvisi.

    Ditemui di lokasi sama, Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Heru Widianto, menjelaskan bahwa Kemnaker memiliki Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas).

    LKS Tripnas diisi oleh pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Dari hasil pembicaraan di situ, disetujui bahwa Permendag 8/2024 perlu direvisi atau disempurnakan.

    “Hasil kesepakatan bersamanya sebagaimana tadi Pak Wamen menyebutkan, Permendag 8 disempurnakan,” kata Heru.

    Sementara itu, terkait dengan 60 perusahaan yang akan melakukan PHK, Heru mengatakan Kemenaker masih menunggu data pasti berapa total pekerja yang akan terkena PHK dari mediator mereka yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.

    Jadi, belum ada angka pasti yang bisa Kemnaker sebutkan berapa total karyawan yang akan kena PHK dari 60 perusahaan tersebut.

    “Itu kan baru catatan 60 perusahaan. Kami belum mendapatkan angka pasti dari 60 perusahaan tersebut, terutama sektor mana yang paling banyak, kita juga belum kelihatan. Nanti kami akan mencoba koordinasi dengan teman-teman provinsi,” ujar Heru.

    Berdasarkan data yang Noel berikan, jumlah 60 perusahaan yang akan melakukan PHK itu mengacu catatan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN).

    Mayoritas dari perusahaan itu banyak yang tutup dan berhenti melakukan produksi.

    Ada juga yang melakukan PHK. Contohnya seperti PT Pismatex kepada 1.700 tenaga kerjanya, PT Asia Pasific Fiber (Karawang) PHK 2.500 tenaga kerja, PT Chingluh PHK 2.000 tenaga kerja, PT Tuntex PHK 1.163 tenaga kerjanya, PT Kabana PHK 1.200 tenaga kerjanya, dan lain-lain.

    Sisanya ada yang merumahkan pekerjanya, salah satunya Sritex Group.

    60 Perusahaan Tekstil Tutup Dua Tahun Terakhir

    Sebelumnya, APSyFI menyatakan bahwa selama 2022-2024 atau dalam dua tahun terakhir, sebanyak 60 perusahaan tekstil terpaksa tutup.

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan sekitar 60 perusahaan di sektor hilir dan tengah industri tekstil telah berhenti beroperasi. Akhirnya, sekitar 250 ribu karyawan mengalami PHK.

    Menurut Redma, penutupan perusahaan-perusahaan tekstil ini dipicu oleh meningkatnya impor ilegal yang mengalir ke pasar domestik tanpa kontrol yang ketat dari pemerintah.

    Hal itu telah memperburuk kondisi industri tekstil di Indonesia, yang menurut dia telah mengalami deindustrialisasi selama 10 tahun terakhir.

    Redma menjelaskan, pada 2021 saat pandemi COVID-19, ketika impor dari China terhenti, industri tekstil Indonesia sempat mengalami pemulihan.

    Namun, begitu lockdown berakhir dan impor dibuka kembali, barang-barang ilegal pun membanjiri pasar, membuat banyak perusahaan terpaksa menghentikan operasional mereka.

    Kondisi ini juga berdampak pada sektor-sektor terkait seperti industri petrokimia dan produksi Purified Terephtalic Acid (PTA) yang merupakan bahan baku utama tekstil.

    Menurutnya, jika produksi PTA terganggu, permintaan listrik untuk sektor tekstil pun menurun.

    “Masalahnya adalah impor yang tidak terkendali. Hal ini menurunkan utilisasi industri kita dan berdampak pada sektor lain, seperti listrik dan logistik,” kata Redma dalam keterangan tertulis.

    Menurut dia, industri tekstil sebenarnya sangat penting bagi perekonomian Indonesia.

    Industri tekstil berkontribusi 11,73 persen terhadap konsumsi listrik sektor industri dan 5,56 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

    Namun, sebagian besar pasar domestik kini dipenuhi oleh barang-barang impor ilegal yang menyebabkan kerugian bagi negara, baik dari sisi pajak maupun bea masuk.

    “Impor ilegal menjadi pembunuh utama bagi industri tekstil Indonesia, dengan sekitar 40 persen barang yang masuk ke Indonesia tidak tercatat secara resmi,” tambahnya.

    Ia pun menyarankan agar pemerintah segera mengatasi masalah impor ilegal ini untuk menyelamatkan pasar domestik dan memungkinkan industri tekstil lokal pulih.

    Jika masalah ini diatasi, Redma yakin sektor tekstil bisa kembali menyumbang hingga 8 persen terhadap PDB.

    Untuk itu, berbagai langkah harus diambil, termasuk pembatasan impor yang lebih ketat dan perbaikan sistem di pelabuhan.

    Menurutnya, ada kelemahan sistem di pelabuhan, terutama terkait penggunaan scanner dan data manifest import (dokumen resmi barang impor) yang tidak sinkron.

    Kelemahan sistem di pelabuhan disebut menjadi celah bagi masuknya barang ilegal.

    Ia turut menekankan pentingnya meningkatkan daya saing produk lokal.

    Dengan memanfaatkan potensi pasar domestik yang besar, Indonesia bisa menghidupkan kembali industri tekstil dan mengurangi ketergantungan pada impor.

    “Namun, semua ini harus dimulai dengan memperbaiki regulasi dan menangani masalah impor ilegal,” pungkas Redma. 

  • Sri Mulyani Akui Setoran Pajak Tertekan di 2024, Ini Biang Keroknya

    Sri Mulyani Akui Setoran Pajak Tertekan di 2024, Ini Biang Keroknya

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui setoran pajak mengalami tekanan sepanjang 2024.

    “Penerimaan pajak mengalami tekanan,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

    UU APBN 2024 menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.988,9 triliun. Namun, realisasinya hanya mencapai Rp1.932,4 triliun.

    Meski tak sampai target, menkeu mengatakan pihaknya sukses membalikkan keadaan dari outlook laporan semester (lapsem). Penerimaan pajak sempat diproyeksi merosot ke Rp1.921,9 triliun pada akhir 2024, ternyata masih bisa lebih tinggi.

    “Kita bisa recover kembali. Tadinya (outlook lapsem) hanya Rp1.921,9 triliun, kita bisa pulihkan ke Rp1.932,4 triliun. Tidak mencapai target awal, tapi lebih baik dari laporan semester kita,” tegasnya.

    Wanita yang akrab disapa Ani itu mengatakan capaian setoran pajak 2024 juga lebih baik dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, negara mengantongi Rp1.867,9 triliun.

    Ani mengklaim sepanjang 2024 terjadi penurunan harga komoditas dan tekanan bertubi-tubi. Ia menegaskan ini adalah sesuatu yang mesti disyukuri.

    “Saya sedikit me-refresh, 2023 itu tahun di mana komoditas boom luar biasa besar kontribusinya. Sehingga penerimaan negara kita 2023 Rp2.783,9 triliun, itu tumbuh 5,6 persen dibandingkan 2022,” bebernya.

    “(Pada) 2022 itu juga komoditas boom sudah naik. Dimulai di 2022, tetap berlangsung di 2023, jadi pendapatan negara kita melonjak. Sehingga defisit kita di 2023 bisa ditekan di 1,61 persen (dari produk domestik bruto/PDB),” tambah Ani.

    Walau, secara keseluruhan pendapatan negara tahun ini mencapai Rp2.842,5 triliun. Pemasukan total dari pajak, bea dan cukai, sampai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) itu melampaui target APBN Rp2.802,3 triliun.

    Sang menteri mengatakan ini adalah prestasi. Pasalnya, Kementerian Keuangan bisa mencari sejumlah sumber pemasukan di tengah gejolak harga komoditas dan beberapa tekanan perekonomian lain.

    “Reformasi perpajakan akan terus kita lakukan dan tentu feedback dari masyarakat akan terus kita juga pantau dan dengar, untuk kita respons dengan positif,” tandasnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu turut menyinggung kinerja penerimaan pajak yang tak capai target. Ia menyebut penerimaan pajak yang sifatnya transaksional sebenarnya masih sanggup tumbuh double digit.

    Ia mengatakan penopangnya adalah pembayaran gaji, tunjangan hari raya (THR), dan aktivitas ekonomi retail yang membaik. Namun, Anggito mengklaim sumber pemasukan lain mengalami tekanan.

    “Namun demikian, kalau kita lihat pajak penghasilan (PPh) badan memang masih terkontraksi cukup signifikan. Ini karena turunnya profitabilitas dari sektor pertambangan, khususnya batu bara, nikel, dan kelapa sawit yang terdampak adanya volatilitas harga-harga komoditas,” tuturnya.

    (skt/agt)

  • Sri Mulyani Tarik Utang 2025 Lebih Awal, Nilainya Tembus Rp 85,9 T

    Sri Mulyani Tarik Utang 2025 Lebih Awal, Nilainya Tembus Rp 85,9 T

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan prefunding atau menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sebelum dimulainya tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Total utang yang ditarik lebih awal senilai Rp 85,9 triliun.

    Demikian kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto. Dia bilang penarikan utang yang lebih awal itu akan membuat penerbitan utang di 2025 semakin minim.

    “Kami telah melakukan prefunding sebesar Rp 85,9 triliun, yang itu akan mengurangi issuance di 2025,” kata Suminto dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (6/1/2025).

    Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu menyebut penarikan utang lebih awal sebagai antisipasi tantangan global yang masih besar.

    “Sebagaimana tantangan global yang masih besar, tentu kami antisipasi dan memastikan pembiayaan utang dilakukan dengan prudent, dengan biaya atau cost of fund yang acceptable dan pada risiko yang terkelola dengan baik,” tutur Suminto.

    Selain itu, Bank Indonesia (BI) juga telah sepakat untuk melakukan debt switch atau penukaran utang antara yang jatuh tempo pada 2025 khusus untuk pembiayaan COVID-19, dengan SBN reguler yang dapat diperdagangkan di pasar keuangan senilai Rp 100 triliun.

    “Itu tentu juga akan mengurangi issuance di primary market,” tambah Suminto.

    Kemudian APBN 2024 masih memiliki catatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) senilai Rp 45,4 triliun. Adapula Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam APBN 2024 yang dipastikan akan tersedia sebagai bantalan kebutuhan pelaksanaan APBN 2025.

    Dengan berbagai catatan itu, Suminto memastikan defisit APBN 2025 akan mencapai 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp 616,19 triliun. Dalam hal ini pemerintah membutuhkan pembiayaan utang senilai Rp 775,87 triliun dan pembiayaan non utang Rp 159,7 triliun sebagai faktor pengurangnya.

    “Dari Rp 775,87 triliun pembiayaan utang itu yang dari SBN sebesar Rp 642,50 triliun, sementara pinjamannya Rp 133,31 triliun. Namun demikian sesuai dengan ketentuan dalam UU APBN, kami memiliki fleksibilitas dari sisi penggunaan instrumen utang sehingga SBN dan pinjaman itu bisa saling menggantikan,” beber Suminto.

    (aid/kil)

  • Belanja Negara Capai Rp3.350 T, APBN 2024 Defisit Rp507,8 T

    Belanja Negara Capai Rp3.350 T, APBN 2024 Defisit Rp507,8 T

    Jakarta, FORTUNE – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami defisit Rp507,8 triliun atau setara 2,29 persen dari produk domestik bruto (PDB). Capaian ini terbukti lebih baik dari proyeksi yang pemerintah buat.

    “Defisit sebesar Rp507,8 triliun ini sangat impresif karena lebih rendah dari proyeksi laporan semester (lapsem) yang sempat diperkirakan memburuk, selisihnya lebih dari Rp100 triliun. Bahkan, defisit ini juga lebih kecil dibandingkan target awal APBN 2024 sebesar Rp522,8 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita yang disiarkan secara virtual pada Senin (6/1).

    Defisit APBN terjadi karena belanja negara mengalami peningkatan 7,3 persen year-on-year (yoy) mencapai Rp3.350,3 triliun atau 100,8 persen dari target. Defisit ini ditutup melalui pembiayaan anggaran Rp553,2 triliun, dengan keseimbangan primer mengalami defisit Rp19,4 triliun.

    Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara sepanjang Januari hingga Desember 2024 mencapai Rp2.842,5 triliun, naik 2,1 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    Meski begitu, penerimaan pajak masih menghadapi tekanan sehingga hanya mencapai Rp1.932,4 triliun, sedikit di bawah target Rp1.988,9 triliun. Kendati demikian, angka ini masih menunjukkan pertumbuhan 3,5 persen dibandingkan dengan penerimaan pajak pada 2023 yang mencapai Rp1.867,9 triliun.

    “Walaupun penerimaan pajak menghadapi tekanan, capaian ini tetap perlu disyukuri. Kemenkeu mampu memulihkan sumber penerimaan setelah tantangan di semester pertama,” ujarnya.

  • Ada Pemda Sumbang Anggaran MBG Rp 20.000 Per Porsi, Ujang Komarudin: Membanggakan – Halaman all

    Ada Pemda Sumbang Anggaran MBG Rp 20.000 Per Porsi, Ujang Komarudin: Membanggakan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin menyatakan, pemerintah menganggarkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp 10.000 per porsi. Namun faktanya, ada pemerintah daerah (Pemda) yang menyumbang hingga Rp 20.000 per porsi.

    “Apalagi kalau ada yang sampai Rp15.000. Bahkan di banyak Pemda ada yang Rp20.000. Itu menurut hemat kami dari pemerintah membanggakan juga. Ada yang memang iuran, ada yang memang bertambah,” kata Ujang usai meninjau SDN Cilangkap 3 Depok, Jawa Barat, Senin (6/1/2025).

    Di satu sisi, Ujang menyebut bahwa pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp 71 triliun untuk program MBG. Menurutnya. Anggaran ini sudah sesuai dengan kebutuhan anak-anak Indonesia, ibu menyusui, ibu hamil dan anak-anak balita.

    “Yang paling penting adalah kalorinya. Kalorinya itu kalau anak dewasa itu 600-700. Anak-anak itu biasanya anak SD itu kurang lebih 450-500,” ucap Ujang.

    “Jadi standar ini yang kami siapkan dari pemerintah, dari negara untuk memastikan penerima manfaat itu betul-betul mendapatkan makanan yang bergizi,” sambungnya.

    Adapun saat ditanyai daerah mana saja yang menyumbang penambahan anggaran program MBG, Ujang enggan menjelaskan lebih rinci.

    “Ada di berbagai daerah. Nah, beberapa daerah kalau yang pemerintah kotanya sudah sadar,” papar dia.

    Untuk informasi, program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Nilainya yang disepakati pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dengan pemerintahan selanjutnya yakni sebesar Rp 71 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, anggaran sebesar itu telah masuk ke dalam rentang postur rancangan APBN atau RAPBN 2025 yang kini telah disepakati bersama dengan DPR.

    Detailnya yaitu 2,29 persen sampai dengan 2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    “Postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh Pak Presiden Terpilih yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp 71 triliun,” tegas Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

    MBG sasar 3 juta siswa 

    Program makan bergizi gratis (MBG) akan dimulai pelaksanaannya pada Senin (6/1/2025) senilai Rp 10.000 per anak. 

    Menurut Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi, ada sekitar 3,2 juta-3,3 juta siswa yang akan menerima manfaat MBG saat kick off program tersebut.

    “Jadi kita targetkan kurang lebih ada 3,2 juta atau 3,3 juta lah yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis ketika kick off nanti tanggal 6 Januari,” ujar Dedek dilansir siaran Kompas TV, Sabtu (4/1/2024).

    Ia menjelaskan, nantinya akan ada sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang di berbagai daerah di Indonesia yang siap untuk melaksanakan MBG.

    Dalam sehari, satu SPPG akan bertanggungjawab memberikan makanan sebanyak 3.000-3.500 porsi.

    Terpisah, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan, lebih dari 3 juta penerima makan bergizi gratis (MBG) itu merupakan target penerima manfaat pada Januari hingga Maret 2025.

    Di dalamnya akan nanti termasuk ibu hamil dan balita yang akan menerima MBG.

    Jumlah penerima makan bergizi gratis (MBG) akan ditingkatkan bertahap. 

    “Nantinya pada April-Juni penerima manfaat MBG akan bertambah menjadi 6 juta. Lalu, Juli-Agustus akan bertambah lagi jadi sekitar 15 juta penerima,” tutur Adita.

     

  • Mayoritas Alumni LPDP Bekerja di Sektor Publik, 33% di Swasta, Sosial, dan Wirausaha

    Mayoritas Alumni LPDP Bekerja di Sektor Publik, 33% di Swasta, Sosial, dan Wirausaha

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut sekitar dua pertiga dari alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP memilih bekerja di sektor publik.

    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menuturkan total penerima beasiswa LPDP pada periode 2010—2024 adalah sebanyak 652.976 orang. Adapun beasiswa tersebut juga mencakup kolaborasi yang dilakukan dengan Kemendikbudristek dan juga Kemenag.

    Dia menuturkan, untuk periode 2024 total penerima beasiswa LPDP adalah sebanyak 59.625 orang.

    Thomas menuturkan, sekitar 66,5% alumni penerima beasiswa LPDP bekerja di sektor publik. Sektor tersebut mencakup beberapa profesi seperti akademisi, peneliti, posisi di pemerintahan dan lembaga/kementerian.

    “Alumni LPDP sebanyak 66,5% bekerja di sektor publik, sedangkan 33,5% lainnya di sektor swasta,” kata Thomas dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Senin (6/1/2025).

    Sebanyak 33,5% alumni LPDP itu bekerja di perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat atau non-governmental organization (NGO), pekerja sosial, hingga wirausaha.

    Sementara itu, total dana abadi (endowment fund) LPDP hingga saat ini telah mencapai Rp154,11 triliun dengan Rp9,25 triliun diantaranya adalah tambahan pada periode 2024. 

    Thomas menuturkan, hasil pengembangan dana abadi salah satunya digunakan untuk memberikan pendanaan riset kepada 3.243 proyek dengan total Rp3,23 triliun.

    Selanjutnya, LPDP juga telah melakukan penyaluran dana sebesar Rp108,14 miliar kepada 20 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Selain itu, lembaga tersebut juga memberikan hibah kepada 398 grantee dengan total nilai Rp124,38 miliar.

    Sebelumnya, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tercatat senilai Rp507,8 triliun. Pendapatan negara meningkat, tetapi belanja negara tumbuh lebih tinggi lagi. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa berdasarkan data APBN 2024 unaudited, defisit mencapai Rp507,8 triliun atau setara 2,29% terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Defisit APBN itu lebih besar dari realisasi 2023 yaitu Rp347,6 triliun atau 1,65% terhadap PDB. Namun, lebih kecil dari outlook semesteran, ketika Kemenkeu sempat memperkirakan defisit APBN 2024 berisiko menembus 2,70%. 

    “APBN 2024 yang tadinya didesain dengan defisit 2,29% dari PDB, [diperkirakan] akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan [karena tekanan ekonomi pada semester I/2024],” ujar Sri Mulyani.

  • Waspada, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diprediksi Mentok 5% di 2025 – Page 3

    Waspada, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diprediksi Mentok 5% di 2025 – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024 mencapai Rp 507,8 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, data APBN 2024 unaudited menunjukkan defisit sebesar Rp.507,8 triliun atau setara 2,29% terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Ini merupakan defisit yang lebih besar dari realisasi 2023 senilai Rp.347,6 triliun atau 1,65% terhadap PDB.

    Namun, defisit tersebut masih lebih kecil dari outlook semesteran, ketika Kemenkeu memperkirakan defisit APBN 2024 berpotensi mencapai 2,70%.

    “APBN 2024 yang tadinya didesain dengan defisit 2,29% dari PDB, (diperkirakan) akan naik cukup signifikan,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Namun, Pemerintah mampu menekan risiko pelebaran defisit, sehingga realisasi akhir tahun sesuai dengan rencana awal APBN 2024 dengan defisit 2,29% terhadap PDB.

    Sri Mulyani lebih lanjut memaparkan bahwa, pendapatan negara pada Januari—Desember 2024 mencapai Rp.2.842,5 triliun atau 101,4% dari target. Pendapatan negara tahun 2024 mengalami kenaikan 2,1% dari tahun sebelumnya.

    Kemudian realisasi belanja negara pada Januari—Desember 2024 mencapai Rp.3.350,3 triliun atau 100,8% dari alokasi pemerintah.

    Realisasi belanja mengalami kenaikan 7,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan belanja negara yang lebih tinggi dari laju pertumbuhan penerimaan negara memengaruhi defisit APBN 2024 yang lebih besar dari 2023, papar Sri Mulyani. Sementara itu, keseimbangan primer APBN 2024 juga defisit Rp.19,4 triliun.

    “Kita berharap keseimbangan primer bisa kita netralkan,” ucap Sri Mulyani.

    Adapun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2024 tercatat Rp.45,4 triliun, atau naik dari posisi SiLPA 2023 sebesar Rp.19,4 triliun.

  • Belanja Negara Tembus Rp 3.350 Triliun, APBN 2024 Tekor Rp 507 Triliun – Page 3

    Belanja Negara Tembus Rp 3.350 Triliun, APBN 2024 Tekor Rp 507 Triliun – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024 mencapai Rp 507,8 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, data APBN 2024 unaudited menunjukkan defisit sebesar Rp.507,8 triliun atau setara 2,29% terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Ini merupakan defisit yang lebih besar dari realisasi 2023 senilai Rp.347,6 triliun atau 1,65% terhadap PDB.

    Namun, defisit tersebut masih lebih kecil dari outlook semesteran, ketika Kemenkeu memperkirakan defisit APBN 2024 berpotensi mencapai 2,70%.

    “APBN 2024 yang tadinya didesain dengan defisit 2,29% dari PDB, (diperkirakan) akan naik cukup signifikan,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Namun, Pemerintah mampu menekan risiko pelebaran defisit, sehingga realisasi akhir tahun sesuai dengan rencana awal APBN 2024 dengan defisit 2,29% terhadap PDB.

     

  • Pendapatan Negara 2024 Rp2.842,5 Triliun, Terkerek Penerimaan Nonpajak dan Hibah

    Pendapatan Negara 2024 Rp2.842,5 Triliun, Terkerek Penerimaan Nonpajak dan Hibah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan membukukan pendapatan negara mencapai Rp2.842,5 triliun selama 2024. Realisasi tersebut setara 101,4% dari asumsi APBN 2024 dan outlook Laporan Semester I/2024 yaitu sebesar Rp2.802,5 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merincikan jika dibandingkan dengan pendapatan negara 2023 sebesar Rp2.783,9 triliun maka realisasi 2024 tumbuh sebesar 2,1%.

    Sri Mulyani menjelaskan pendapatan negara tersebut berasal dari tiga sumber. Pertama, penerimaan perpajakan yang terdiri dari penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai.

    Untuk realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.932,4 triliun atau hanya mencapai 97,2% dari asumsi APBN 2024 sebesar Rp1.988,9 triliun. Begitu juga dengan realisasi kepabeanan dan cukai mencapai Rp300,2 triliun atau hanya mencapai 93,5% dari asumsi APBN 2024 sebesar Rp321 triliun.

    Kedua, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp579,5 triliun atau setara 117,8% dari asumsi APBN 2024 sebesar Rp492 triliun. Ketiga, realisasi hibah yang mencapai Rp34,9 triliun atau setara 7.033,5% dari asumsi APBN 2024 sebesar Rp0,4 triliun.

    Artinya, pendapatan negara bisa mencapai asumsi APBN 2024 karena realisasi PNBP dan hibah yang melebihi target. Sementara itu, meski penerimaan perpajakan memberi kontribusi terbesar, tetapi tidak mencapai target asumsi APBN 2024.

    “Jadi, ini tiga pendapatan negara kita dalam situasi yang begitu rentang, begitu tidak pasti tekanan bertubi-tubi masih terjaga,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

    Lebih lanjut, bendahara negara itu mengungkapkan realisasi belanja negara mencapai Rp3.350,3 triliun selama 2024. Jika realisasi belanja tersebut dikurangi dengan realisasi pendapatan negara maka APBN 2024 mencatatkan defisit Rp507,8 triliun.

    Sri Mulyani menjelaskan defisit APBN 2024 itu setara 2,29% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari capaian tahun sebelumnya atau 2023, yaitu Rp347,6 triliun atau 1,65% terhadap PDB.

    “Betapa kita melihat tadi, 2,29% desain awal, memburuk ke 2,7%, dan kita mengembalikan lagi pada kondisi yang baik, yaitu APBN [2024] dijaga defisitnya di 2,29%,” ujarnya.