Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Pakar usul peningkatan anggaran pertahanan fokus modernisasi alutsista

    Pakar usul peningkatan anggaran pertahanan fokus modernisasi alutsista

    Sudah seharusnya dilakukan transformasi TNI agar ramping, namun didukung alutsista modern

    Jakarta (ANTARA) – Pakar keamanan dan pertahanan Universitas Pertamina Ian Montratama menyarankan agar kenaikan anggaran pertahanan yang diproyeksikan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) dapat berfokus pada modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista).

    “Perang masa depan akan lebih banyak didominasi teknologi tinggi yang mahal. Sudah seharusnya dilakukan transformasi TNI agar ramping, namun didukung alutsista modern,” kata Ian saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa perlu dikaji secara mendalam mengenai alokasi anggaran sebanyak 60 persen untuk kebutuhan personel TNI.

    “Postur SDM kita di TNI terlalu gemuk. Perlu dirampingkan agar anggaran pertahanan bisa lebih banyak untuk modernisasi alutsista,” ujarnya.

    Namun, untuk SDM TNI, dia mengatakan bahwa Komponen Cadangan (Komcad) baiknya dikembangkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai force multiplier (pengganda kekuatan) untuk dimanfaatkan TNI saat terjadi perang.

    Sementara itu, dia memandang bahwa proyeksi peningkatan anggaran pertahanan yang semula 0,8 persen menjadi 1,5 persen secara bertahap dari Produk Domestik Bruto (PDB) masih kurang.

    “Menurut SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) 2024, rata-rata anggaran pertahanan negara adalah di angka 2,3 persen dari PDB. Jadi, Indonesia terlalu sedikit,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa sebagai negara non-blok seharusnya militer Indonesia kuat dengan ditunjukkan dari persentase anggaran pertahanan yang lebih besar dari rata-rata dunia tersebut.

    Sebelumnya, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin beserta jajaran memproyeksikan peningkatan anggaran pertahanan dalam Rapat Pimpinan Kemhan, di Jakarta, Kamis (16/1).

    Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan RI, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, usai rapat tersebut menjelaskan peningkatan anggaran hingga 1,5 persen dari PDB sudah ideal untuk kebutuhan pertahanan.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Begini Jurus Holding BUMN Geber Sektor Pariwisata

    Begini Jurus Holding BUMN Geber Sektor Pariwisata

    Jakarta –

    Sektor pariwisata disebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, sektor pariwisata berkontribusi 4,01% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada tahun 2024.

    Sepanjang periode Januari-Oktober 2024, sektor pariwisata telah menarik 11,6 juta wisatawan mancanegara dan 839,4 juta wisatawan Nusantara. Adapun perolehan devisa dari sektor ini tercatat sebesar US$12,6 miliar.

    Berbagai pihak harus berkontribusi untuk menggenjot sektor pariwisata ini. Seperti yang dilakukan PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa semakin memperkuat peran dan kontribusinya untuk mendukung program Asta Cita pemerintah, khususnya dalam pengembangan sektor pariwisata nasional.

    Holding BUMN Danareksa, melalui PT Nindya Karya sebagai salah satu anggota holding, telah berhasil menyelesaikan sejumlah proyek strategis yang mengubah destinasi wisata Indonesia menjadi daya tarik global dengan mengedepankan standar keamanan tertinggi.

    Berbagai destinasi wisata yang direvitalisasi ini tidak hanya akan meningkatkan pengalaman wisatawan, tetapi juga menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal dan menjaga pelestarian budaya.

    Direktur Utama Holding BUMN Danareksa Yadi Jaya Ruchandi mengatakan, “Komitmen Holding BUMN Danareksa sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia untuk mendorong promosi pariwisata Indonesia yang berkelas dunia, guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berdampak signifikan bagi masyarakat dan negara,” kata dia dalam siaran pers, Rabu (22/1/2025).

    Dalam menghadirkan destinasi wisata berkelas dunia, Nindya Karya telah menyelesaikan proyek revitalisasi infrastruktur pariwisata yang mengedepankan kualitas dan berkelanjutan diharapkan dapat menyokong upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata global. Sejumlah revitalisasi destinasi wisata ikonik yang telah diselesaikan oleh Nindya Karya, antara lain Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Wakatobi: Penataan yang meliputi Alun-Alun Merdeka, Sombu Dive, Puncak Toliamba, dan Danau Kapota ini diharapkan menjadikan Wakatobi sebagai pilihan destinasi wisata pulau bagi wisatawan domestik dan mancanegara.

    Kemudian Revitalisasi Candi Borobudur: Candi Borobudur sebagai warisan dunia UNESCO dan ikon kebanggaan Indonesia, telah direvitalisasi untuk memastikan kelestarian dan daya tariknya sebagai destinasi wisata kelas dunia. Revitalisasi meliputi penguatan struktur candi, penataan kawasan ramah lingkungan dan pengelolaan wisata secara berkelanjutan.

    Lalu Revitalisasi Bali Beach Convention Center: Fasilitas konvensi terbesar di Indonesia dengan kapasitas hingga 5.000 orang ini diresmikan Menteri BUMN Erick Thohir pada Januari 2024. Berlokasi di Sanur, Bali, proyek ini dirancang untuk meningkatkan daya saing Bali sebagai pusat pariwisata dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) kelas dunia.

    Lalu Pembangunan MICE di Labuan Bajo: Pembangunan Golo Mori Convention Center (GMCC) semakin memperkuat posisi Tana Mori di Manggarai Barat sebagai salah satu dari lima destinasi pariwisata super prioritas.

    Selanjutnya Revitalisasi Gedung Keong Mas, TMII: Ikon edukasi berbentuk keong mas ini kini kembali memikat pengunjung dengan fasilitas modern yang mengangkat kekayaan budaya dan alam Indonesia.

    Sebagai informasi, Nindya Karya adalah salah satu contoh keberhasilan restrukturisasi dan revitalisasi yang dilakukan di Holding BUMN Danareksa. Nindya Karya yang sebelumnya berada di dalam pengelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), kemudian diinbrengkan ke dalam Holding BUMN Danareksa pada tahun 2022 untuk menciptakan sinergi dengan ekosistem holding sekaligus berperan sebagai pelaksana proyek strategis nasional.

    Menurut Yadi, dukungan infrastruktur yang berkualitas akan meningkatkan aksesibilitas, kualitas layanan, dan pengalaman wisatawan yang mengunjungi destinasi tersebut. Pengembangan infrastruktur pariwisata akan menawarkan peluang baru bagi masyarakat yang pada akhirnya akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Holding BUMN Danareksa sebagai spesialis transformasi dan investasi terus mendorong penciptaan nilai di berbagai sektor yang dikelola, termasuk jasa konstruksi. Dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki, Nindya Karya siap untuk terus berkontribusi dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur modern dan ramah lingkungan yang memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia,” tutup Yadi.

    (kil/kil)

  • Peneliti Nilai Ancaman Tarif 60 Persen AS ke China Untungkan Indonesia

    Peneliti Nilai Ancaman Tarif 60 Persen AS ke China Untungkan Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Riset Center of Reform on Economics alias Core Indonesia menilai, ancaman tarif proteksi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan cenderung memberikan dampak positif ke perekonomian Indonesia. Dia memperkirakan akan terjadi peningkatan ekspor, impor, investasi, dan produk domestik bruto (PDB).

    Research Associate Core Indonesia Sahara menjelaskan, riset tersebut menggunakan model global trade analysis policy (GTAP) yang memfokuskan kepada aspek keseimbangan umum antara negara.

    Asumsinya, Trump meningkatkan tarif hingga 60% untuk semua impor dari China, dan juga meningkatkan tarif hingga 10% untuk impor dari negara-negara lainnya termasuk Indonesia.

    “Kalau kita lihat, China itu jelas kalau dikenakan tarif terlalu tinggi dampaknya ekspor China ke AS itu akan tinggi. Nah itu sebenarnya potensi bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor juga ke AS dan juga negara-negara lain yang telah memiliki perjanjian dagang dengan Indonesia,” kata Sahara di Jakarta, Selasa  (21/1/2025).

    “Kalau dari hasil hitung-hitungan saya tadi, maka akan naik ekspor Indonesia dan investasi itu juga akan naik,” jelasnya dalam menanggapi ancaman tarif AS ke China.

    Namun, Sahara juga menyinggung langkah Indonesia bergabung ke blok ekonomi yang terdiri dari Brasil, Russia, India, China, and South Africa (BRICS). Dia mendorong agar Indonesia meningkatkan diplomasi dan perdagangan ke negara-negara lain agar tidak tergantung dengan Amerika dan China.

    Ia juga mendorong agar Indonesia melakukan kerja sama dengan negara-negara lain, seperti Turki, Australia, India, Turki, Australia, India, Brasil, Argentina, dan juga dengan mercosur countries.

    “Maka, akan ada variasi pasar ekspor. Jadi istilahnya itu jangan taruh telur di satu keranjang untuk pasar ekspor. Jadi kalau di sini ada masalah, kita masih bisa melakukan ekspor ke negara lainnya. Itu untuk mitigasi risiko,” pungkasnya dalam menanggapi ancaman tarif AS ke China.

  • Kebijakan Donald Trump Ini Bisa Bikin RI Untung Besar, Simak!

    Kebijakan Donald Trump Ini Bisa Bikin RI Untung Besar, Simak!

    Jakarta, CNBC Indonesia-Core Indonesia menilai kebijakan proteksionisme Pemerintah AS di bawah kepemimpinan periode kedua Presiden Donald Trump dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia.

    Associate CORE Indonesia, Sahara menjelaskan dengan menggunakan skenario proteksionisme Trump, maka Indonesia dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,0020%.

    Didorong oleh ekspor yang meningkat 0,042%, karena Indonesia bisa menggantikan China sebagai pemasok barang. Sementara impor dimungkinkan meningkat 0,145% dan investasi dapat meningkat 0,04%.

    “Bagi Indonesia bagus juga karena ada kesempatan menaikkan ekspor kenaikan impor dan investasi,” papar Sahara, Selasa (21/1/2025).

    Sahara menjelaskan potensi pertumbuhan tersebut berdasarkan perhitungan model analisis perdagangan global peningkatan tarif 60% untuk semua impor dari China. Serta tarif global 10% semua impor dari semua negara.

    Proteksionisme trump pun juga dinilai dapat menurunkan mayoritas ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Yakni produk berbahan dasar kulit sebesar 4,21% dan pakaian jadi turun sebesar 3,04%.

    Kendati demikian, akan ada potensi diversi perdagangan ke China akibat proteksionisme Trump.

    “Ada kesempatan dan peningkatan ekspor terutama ke China terutama untuk serat nabati, produk berbahan dan farmasi,” ujar Sahara.

    (mij/mij)

  • Mendorong pertumbuhan investasi di era pajak minimum global

    Mendorong pertumbuhan investasi di era pajak minimum global

    Ilustrasi pajak.

    Mendorong pertumbuhan investasi di era pajak minimum global
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 20 Januari 2025 – 15:23 WIB

    Elshinta.com – Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar, menghadapi tantangan baru dalam dunia perekonomian global.

    Salah satu tantangan itu adalah penerapan kebijakan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) yang merupakan kesepakatan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GLoBE) oleh G20 dan dikoordinasikan oleh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dengan tujuan untuk mengatasi penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional.

    Kebijakan ini berpotensi mempengaruhi iklim investasi, terutama bagi negara-negara dengan sistem pajak yang lebih rendah, dan saat ini terdapat lebih 40 negara yang telah menerapkan kebijakan tersebut secara resmi, termasuk Indonesia.

    Pada tahun 2021, negara-negara anggota OECD sepakat untuk menerapkan pajak minimum global sebesar 15% pada laba perusahaan multinasional. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi praktik penghindaran pajak yang merugikan perekonomian global dan memastikan bahwa perusahaan membayar pajak yang adil di negara tempat mereka beroperasi.

    Indonesia perlu merespons kebijakan ini dengan strategi yang bijak agar dapat tetap mempertahankan daya tarik investasi sekaligus meningkatkan penerimaan pajak domestik.

    Konteks Ekonomi Indonesia

    Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus berkembang. Indonesia pernah mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,72% pada 2022, walaupun selanjutnya mengalami tantangan pertumbuhan ekonomi yang sebagian dipengaruhi oleh ketidakpastian global, termasuk gejolak geopolitik, inflasi global, dan dampak dari pengetatan kebijakan moneter di negara maju.

    Pemerintah Indonesia terus mengupayakan reformasi struktural yang mendukung pertumbuhan jangka panjang, termasuk peningkatan investasi di sektor-sektor prioritas, untuk terus menjaga stabilitas makroekonomi dan peningkatan daya saing ekonomi secara keseluruhan.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi di Indonesia pada 2022  mencapai Rp1.208 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor industri manufaktur, pertambangan, dan infrastruktur. Meskipun Indonesia memiliki daya tarik bagi investor asing, kebijakan pajak yang adil dan stabilitas ekonomi menjadi faktor kunci dalam mempertahankan aliran investasi yang berkelanjutan.

    Penerapan pajak minimum global akan memberikan dampak signifikan pada iklim investasi di Indonesia. Negara-negara yang memiliki tarif pajak perusahaan yang lebih rendah, seperti Indonesia, mungkin perlu menyesuaikan tarif pajak mereka agar sesuai dengan ketentuan global yang baru.

    Beberapa dampak yang perlu diperhatikan di antaranya adalah pengaruh terhadap daya saing pajak.

    Indonesia selama ini dikenal dengan tarif pajak yang relatif rendah, yang menjadi salah satu faktor daya tarik bagi investor asing. Namun, dengan adanya kebijakan pajak minimum global, Indonesia mungkin perlu menaikkan tarif pajaknya untuk memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar pajak yang lebih adil. Hal ini dapat mempengaruhi daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain yang menawarkan insentif pajak lebih rendah.

    Kemudian, revisi insentif pajak untuk sektor tertentu. Untuk mengatasi potensi penurunan daya tarik investasi, Indonesia mungkin perlu menyesuaikan kebijakan insentif pajaknya, seperti memberikan insentif khusus untuk sektor-sektor yang diinginkan, seperti teknologi, energi terbarukan, dan manufaktur. Dengan demikian, meskipun tarif pajak minimum global diterapkan, sektor-sektor strategis tetap dapat menarik investor.

    Dampak lain adalah pengalihan investasi ke negara-negara dengan tarif pajak lebih rendah. Beberapa investor mungkin akan mencari negara dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk menghindari dampak negatif dari pajak minimum global. Hal ini bisa menyebabkan pergeseran aliran investasi ke negara-negara dengan sistem pajak yang lebih ramah bagi investor, yang berpotensi mengurangi pendapatan pajak Indonesia.

    Mendorong pertumbuhan investasi

    Menghadapi tantangan dari penerapan pajak minimum global, Indonesia perlu melakukan serangkaian upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan investasi di tengah perubahan kebijakan ini. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain, pertama, peningkatan kepastian dan keadilan perpajakan.

    Penting bagi Indonesia untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan adil. Kepastian dalam aturan perpajakan akan memberikan kepercayaan kepada investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Oleh karena itu, penyederhanaan sistem perpajakan dan penegakan hukum yang konsisten menjadi sangat penting.

    Kedua, peningkatan infrastruktur dan konektivitas. Sektor infrastruktur di Indonesia masih memiliki banyak tantangan. Investasi dalam infrastruktur fisik, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, serta infrastruktur digital, seperti internet dan sistem pembayaran elektronik, akan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Infrastruktur yang baik akan mengurangi biaya logistik dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

    Ketiga, fokus pada sektor prioritas dan inovasi. Indonesia perlu mendorong investasi di sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, seperti teknologi, energi terbarukan, dan manufaktur berbasis inovasi. Pemerintah Indonesia bisa menyediakan insentif khusus untuk sektor-sektor ini, baik dalam bentuk keringanan pajak, pelatihan tenaga kerja, maupun dukungan untuk riset dan pengembangan.

    Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya kemajuan teknologi dan globalisasi, tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan tinggi menjadi salah satu daya tarik bagi investor. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan pasar global.

    Kelima, kerja sama internasional dan penguatan diplomasi ekonomi. Kerja sama internasional menjadi penting untuk mengurangi potensi dampak negatif dari kebijakan pajak minimum global. Indonesia harus aktif dalam forum internasional untuk memastikan bahwa kebijakan pajak yang diterapkan dapat memberikan ruang bagi negara berkembang untuk tetap mempertahankan daya tarik investasinya.

    Respons terhadap Pajak Minimum Global

    Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, kita bisa melihat bagaimana Indonesia telah merespons kebijakan pajak internasional sebelumnya. Pada 2020, Indonesia melalui Kementerian Keuangan mengimplementasikan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) untuk menarik kembali dana-dana yang ada di luar negeri.

    Kebijakan ini berhasil menarik lebih dari Rp4.000 triliun, menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang tepat dapat meningkatkan partisipasi perusahaan dan individu dalam sistem perpajakan.

    Selain itu, Indonesia juga telah berusaha memperbaiki sistem perpajakannya salah satunya melalui implementasi Coretax, yaitu sebuah sistem perpajakan berbasis teknologi yang bertujuan untuk memperbaiki pengumpulan, pelaporan, dan pengawasan pajak secara lebih efisien. Coretax merupakan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi dan menyeluruh, yang diharapkan dapat membawa transformasi signifikan dalam administrasi pajak di Indonesia.

    Namun, meskipun Indonesia memiliki potensi besar, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pengumpulan pajak dan daya tarik investasi. Dalam menghadapi pajak minimum global, Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan pajaknya tidak memberatkan dunia usaha, namun tetap dapat meningkatkan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan.

    Para pakar ekonomi memberikan beragam pandangan terkait kebijakan pajak minimum global dan dampaknya terhadap Indonesia. Dr Ari Kuncoro, ekonom dan rektor Universitas Indonesia, berpendapat bahwa penerapan GMT berpotensi memberikan dampak positif terhadap stabilitas fiskal global dan mendorong arus investasi yang lebih berkualitas.

    Menurut dia, negara-negara berkembang yang sebelumnya menjadi tempat penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional kini akan mendapatkan lebih banyak pendapatan pajak dari sektor perusahaan tersebut.

    Sementara itu, Prof Peter Egger, Profesor Ekonomi Internasional ETH Zurich, memberikan pandangan yang lebih optimistis terhadap penerapan GMT.

    Prof Egger percaya bahwa meskipun penerapan GMT akan membuat kebijakan pajak lebih seragam dan mengurangi potensi arbitrase pajak, ini akan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan menarik bagi investor jangka panjang, terutama di negara-negara berkembang.

    Penerapan pajak minimum global memberikan tantangan baru bagi Indonesia dalam mempertahankan daya tarik investasi. Namun, dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat tetap mendorong pertumbuhan investasi.

    Upaya peningkatan transparansi perpajakan, peningkatan infrastruktur, dan fokus pada sektor-sektor strategis menjadi kunci untuk menghadapi era perpajakan global yang baru. Pada akhirnya, Indonesia perlu terus berinovasi dalam kebijakan ekonomi agar dapat tetap menjadi tujuan investasi utama di Asia Tenggara.

    Sumber : Antara

  • Rupiah menguat seiring sikap Trump tak terlalu keras terhadap China

    Rupiah menguat seiring sikap Trump tak terlalu keras terhadap China

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah menguat seiring sikap Trump tak terlalu keras terhadap China
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 20 Januari 2025 – 17:55 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah (kurs) pada penutupan perdagangan pada Senin menguat 12 poin atau 0,08 persen menjadi Rp16.368 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.380 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia juga menguat tipis level Rp16.372 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.373 per dolar AS.

    Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menilai, sikap Presiden AS terpilih Donald Trump yang tak terlalu keras terhadap China menjadi faktor yang mempengaruhi pelemahan dolar AS dan mendorong penguatan rupiah.

    “Harapan akan retorika yang tidak terlalu keras terhadap Tiongkok tumbuh setelah Trump tidak menyebutkan rencananya untuk tarif perdagangan selama rapat umum kemenangan (pemilihan umum AS) di Washington pada Minggu (19/1). Namun, Presiden terpilih itu menegaskan kembali rencana untuk menindak tegas imigrasi dan mengurangi pengawasan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan domestik,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

    Indeks dolar AS pada pagi ini mencapai 109,33, lebih tinggi dibanding Jumat (17/1) yang bergerak di bawah 109.

    Di sisi lain, Trump juga berjanji hendak mengenakan bea masuk hingga 60 persen terhadap semua barang impor dari China, seiring menargetkan Meksiko dan Kanada dengan tarif yang lebih tinggi.

    Menurut Ibrahim, langkah seperti itu berpotensi mengganggu perdagangan global dan menjadi pertanda buruk bagi ekonomi yang didorong oleh ekspor.

    “Tiongkok diperkirakan akan mengeluarkan langkah-langkah stimulus yang lebih agresif untuk mengimbangi hambatan ekonomi dari potensi kenaikan tarif. Trump diperkirakan akan memberikan tekanan lebih besar pada ekonomi Tiongkok, karena bergulat dengan disinflasi yang terus-menerus dan kejatuhan pasar properti yang berkepanjangan. Namun, data produk domestik bruto yang dirilis minggu lalu sesuai ekspektasi pemerintah di 5 persen, menunjukkan beberapa perbaikan dalam ekonomi Tiongkok,” ungkap dia.

    Sumber : Antara

  • MSIG Life Luncurkan Asuransi Jiwa SURE, Bidik Generasi Muda

    MSIG Life Luncurkan Asuransi Jiwa SURE, Bidik Generasi Muda

    Jakarta, FORTUNE – PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (LIFE) atau MSIG Life meluncurkan produk Asuransi jiwa terbaru, Smile Ultima Term Life (SURE), yang menyasar keluarga dan generasi muda.

    Berdasarkan data OJK pada 2023, penetrasi asuransi jiwa di Indonesia saat ini masih rendah, yakni hanya 0,8 persen dari produk domestik bruto (PDB). Capaian itu jauh lebih rendah dari rata-rata negara ASEAN.

    Mayoritas keluarga Indonesia belum memiliki perlindungan asuransi memadai, meskipun kesadaran akan pentingnya ketahanan finansial semakin meningkat.

    Oleh sebab itu, CEO & President Director MSIG Life, Wianto Chen, menyatakan produk ini dirancang membantu nasabah mencapai tujuan keuangan jangka menegah sekaligus memiliki ketahanan finansial, baik saat terjadinya risiko maupun tidak.

    “Inovasi ini juga mendukung perlindungan spesifik untuk rencana keuangan jangka menengah, meningkatkan penetrasi dan mendukung target pertumbuhan industri asuransi jiwa di Indonesia,” ujarnya dalam keterangannya, dikutip Senin (20/1).

    Di samping itu, ia menjelaskan manfaat dari asuransi SURE tersebut adalah proteksi komprehensif yang meliputi perlindungan jiwa untuk risiko meninggal dunia, perlindungan terhadap 10 penyakit kritis mayor, serta pengembalian premi hingga 140 persen jika tidak terjadi klaim risiko selama masa perlindungan. 

    “Nasabah dapat mengatur fokus manfaat antara uang pertanggungan atau pengembalian premi lebih besar di akhir periode asuransi, serta penyesuaian premi, masa pembayaran, dan durasi perlindungan sesuai kebutuhan nasabah,” ujarnya.

    Keunggulan lainnya adalah dukungan teknologi digital seperti aplikasi VEGA by MSIG Life (VEGA) untuk mempermudah pengelolaan polis dan klaim, ditambah lagi dengan MyFit+ by MSIG Life, yang membantu nasabah menjalani gaya hidup sehat.

    Dengan dukungan agen yang mencatatkan pertumbuhan pendapatan premi sebesar 30 persen yoy dan peningkatan tenaga pemasar aktif hingga 40 persen yoy pada November 2024, Wianto yakin MSIG Life akan terus berkomitmen menjadi pelopor dalam memperkuat ketahanan finansial masyarakat Indonesia.

  • Pentingnya Kreativitas Pembiayaan

    Pentingnya Kreativitas Pembiayaan

    loading…

    Candra Fajri Ananda, Staf Khusus Menteri Keuangan RI. Foto/Dok. SINDOnews

    Candra Fajri Ananda
    Staf Khusus Menkeu RI

    PENERIMAAN negara merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan negara yang berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan belanja pemerintah. Secara teori ekonomi makro, penerimaan negara sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara keseluruhan, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan stabilitas nilai tukar.

    Tatkala ekonomi tumbuh positif, pendapatan negara cenderung meningkat, baik melalui pajak maupun penerimaan bukan pajak, karena aktivitas ekonomi yang lebih tinggi menghasilkan basis pajak yang lebih besar. Sebaliknya, saat terjadi perlambatan ekonomi, penerimaan negara sering kali menurun, yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan pemerintah untuk membiayai belanja.

    Hubungan erat antara penerimaan negara dan kondisi makroekonomi ini juga tercermin dalam belanja negara. Ketika penerimaan meningkat, pemerintah memiliki ruang lebih luas untuk meningkatkan pengeluaran, baik untuk program sosial maupun proyek infrastruktur.

    Namun, dalam situasi penerimaan yang rendah, pemerintah harus melakukan penyesuaian belanja untuk menjaga keseimbangan fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan keuangan negara bergantung pada stabilitas penerimaan negara yang didukung oleh kebijakan ekonomi makro yang tepat.

    Di Indonesia, salah satu aturan penting yang membatasi defisit anggaran di Indonesia adalah ketentuan defisit maksimum 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan negara dalam jangka panjang, sesuai dengan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan dan inovatif.

    Batasan defisit ini mengharuskan pemerintah menyesuaikan besaran belanja ketika penerimaan negara tidak mencapai target, sehingga defisit tetap berada dalam batas yang ditetapkan. Artinya, saat penerimaan negara lebih rendah, pemerintah perlu memangkas atau menunda belanja, baik di tingkat kementerian/lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah.

    Penyesuaian belanja akibat penerimaan yang rendah sering kali berdampak pada pengurangan alokasi untuk program-program tertentu seperti proyek infrastruktur strategis ataupun program bantuan sosial. Kebijakan tersebut sesuai dengan pendekatan fiscal consolidation, di mana belanja dikurangi untuk menghindari pembengkakan defisit yang dapat membahayakan stabilitas ekonomi negara.

    Di samping itu, dampak dari penyesuaian belanja tersebut juga kerap dirasakan di tingkat daerah. Pemerintah daerah yang sangat bergantung pada transfer dana dari pusat sering kali menghadapi kendala dalam melanjutkan program-program pembangunan ketika penerimaan negara menurun. Hal tersebut menggarisbawahi pentingnya pengelolaan fiskal yang efisien di semua tingkat pemerintahan guna memastikan pembangunan tetap berjalan meski dalam kondisi fiskal yang ketat.

    Signifikansi Efisiensi Belanja
    Efisiensi belanja negara menjadi kunci dalam mengoptimalkan peran anggaran sebagai alat utama untuk mendukung pembangunan dan merealisasikan program pemerintah. Dalam konteks keuangan publik, efisiensi belanja memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal.

  • Tingkatkan Daya Saing Indonesia, ISEI Sebut Strategi Pembangunan Industri Perlu Dipertajam – Halaman all

    Tingkatkan Daya Saing Indonesia, ISEI Sebut Strategi Pembangunan Industri Perlu Dipertajam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam laporan World Competitiveness Ranking (WCR) 2024 yang diterbitkan International Institute for Management Development (IMD), Indonesia berhasil meraih peningkatan signifikan dalam daya saing global.

    Saat ini, Indonesia menempati posisi ke-27, naik tujuh peringkat dari sebelumnya yang berada di posisi 34. 

    Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Perry Warjiyo menyampaikan, pencapaian ini tidak terlepas dari keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan daya saing di sektor industri.

    Perry menekankan pentingnya terus memacu daya saing Indonesia, dengan tujuan untuk menjadi yang terdepan di kawasan Asia. 

    Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Perry, strategi pembangunan industri Indonesia perlu terus dipertajam, terutama dengan mengoptimalkan peran rantai nilai, baik dalam lingkup global maupun domestik.

    “Untuk meningkatkan daya saing lebih lanjut dan menjadi terdepan di Asia, strategi pembangunan industri perlu terus dipertajam, khususnya dengan mengoptimalkan peran rantai nilai, baik lingkup global maupun domestik,” ujar Perry dikutip dari Kontan, Minggu (19/1/2025).

    Perry juga menegaskan komitmen ISEI untuk terus mendukung dan bersinergi dengan program Asta Cita pemerintah. Dalam hal ini, ISEI akan fokus pada lima program strategis. 

    Pertama, menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan Indonesia agar dapat bergerak menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. 

    Kedua, mengembangkan program hilirisasi sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian. 

    Ketiga, membangun ketahanan pangan dengan strategi yang terintegrasi sebagai bagian dari Asta Cita ketiga.

    “Keempat, kami akan mengakselerasi digitalisasi untuk mendukung terciptanya inklusivitas perekonomian dan keuangan. Kelima, penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui program sertifikasi profesi yang akan dilaksanakan oleh lembaga terkait,” tambah Perry.

    Perry juga mengungkapkan perhatian terkait dengan sektor pertanian yang mengalami penurunan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yang hanya mencatatkan angka sekitar 13,71 persen pada kuartal ketiga 2024. 

    Di sisi lain, angka malnutrisi yang masih mencapai 17,7?ri total populasi menurut UNICEF menunjukkan pentingnya memperkuat ketahanan pangan di Indonesia.

    “Dalam konteks ini, program Asta Cita yang dicanangkan Pemerintah sangat penting untuk dielaborasi dengan menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas. Ini termasuk adopsi teknologi pertanian modern, perluasan akses pasar bagi petani, penerapan lab-grown food, serta mendorong program makan bergizi gratis (MBG) untuk memperbaiki sisi permintaan,” jelas Perry. 

    Terkait dengan pengembangan SDM, Perry menyoroti laporan Bank Dunia yang mencatat bahwa Human Capital Index (HCI) Indonesia hanya mencapai 0,53, yang berarti anak-anak Indonesia hanya mampu mencapai 53?ri potensi produktivitas mereka di usia dewasa. Kondisi ini diperburuk dengan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan hilangnya pembelajaran lebih dari dua tahun bagi banyak pelajar.

    “Sebagai bagian dari Asta Cita, program penguatan pendidikan vokasi, peningkatan kualitas guru, serta mendorong pengembangan sekolah unggulan di daerah harus menjadi prioritas yang harus dipercepat. Pengembangan riset juga harus dioptimalkan untuk meningkatkan daya saing bangsa,” kata Perry.

    Ia mengingatkan pentingnya Indonesia mengadopsi strategi yang lebih adaptif dan inovatif, terutama dengan memperkuat kerjasama regional melalui ASEAN serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi sektor ekonomi. 

    “Digitalisasi dan teknologi akan menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing Indonesia di pasar global. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman agar dapat bersaing di tingkat internasional,” pungkasnya.

    Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Peringkat Daya Saing RI Naik, ISEI Soroti Pentingnya Penguatan Industri dan SDM

  • Usai Tumbuh 5%, Ekonomi China 2025 Bersiap Hadapi ‘Goncangan’ Tarif Trump

    Usai Tumbuh 5%, Ekonomi China 2025 Bersiap Hadapi ‘Goncangan’ Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonomi China pada 2025 dihadapkan pada risiko pengenaan tarif dari presiden terpilih AS Donald Trump, usai berhasil tumbuh lebih dari yang diharapkan pada 2024 karena adanya stimulus kilat dan ledakan ekspor. 

    Melansir dari Bloomberg, Sabtu (18/1/2025), produk domestik bruto (PDB) China pada kuartal IV/2024 tumbuh 5,4% dan menandai laju tercepat dalam enam kuartal. Lonjakan ini membawa pertumbuhan setahun penuh menjadi 5%. 

    Sekalipun pemerintah China memberikan stimulus pada akhir tahun tersebut, pertumbuhan konsumsi tahunan tetap berada di bawah tingkat sebelum pandemi, investasi properti mengalami kontraksi terbesar sepanjang sejarah dan deflasi berlanjut selama dua tahun berturut-turut. 

    Setelah disesuaikan dengan penurunan harga, PDB nominal hanya tumbuh 4,2% pada 2024, yang paling lambat sejak ekonomi dibuka pada akhir 1970-an, kecuali pandemi.

    Ekonom Societe Generale SA Wei Yao dan Michelle Lam menyampaikan pemulihan ekonomi tersebut hanya bersifat tentatif dan konsumsi masih cukup rapuh.  

    “Para pembuat kebijakan perlu melakukan dorongan fiskal yang lebih kuat pada tahun 2025 untuk memastikan stabilitas pertumbuhan,” ujarnya. 

    Bersiap menghadapi Trump

    China akan mengumumkan target pertumbuhannya untuk 2025 pada sidang parlemen tahunan di bulan Maret. 

    Namun, untuk mencapai pertumbuhan 5% mungkin akan lebih sulit tahun ini bagi negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini. Pasalnya Presiden terpilih AS Donald Trump, yang akan kembali ke Gedung Putih minggu depan, telah mengancam tarif setinggi 60% untuk barang-barang China. 

    Hal ini dapat menghancurkan perdagangan dengan negara Asia tersebut dan merusak pendorong pertumbuhan yang menyumbang sekitar seperempat pertumbuhan pada 2024.

    Kepala ekonom China di BNP Paribas SA Jacqueline Rong melihat titik terang terbesar dalam perekonomian tahun lalu adalah ekspor, yang sangat kuat terutama jika faktor harga dikecualikan.

    “Itu berarti masalah terbesar tahun ini adalah tarif AS,” tuturnya. 

    Ancaman tarif Trump mendorong bisnis global untuk meningkatkan pengiriman dan mendukung ekspansi ekonomi tahun lalu. Namun, dorongan tersebut dapat memudar dalam beberapa bulan mendatang karena potensi pungutan, termasuk dari Uni Eropa dan mitra dagang lainnya, membuat ekspor China menjadi kurang kompetitif.

    Meskipun pemerintah telah mengisyaratkan bahwa mereka memiliki ruang kebijakan yang cukup untuk menstimulasi ekonomi, efektivitas belanja publik telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir. 

    Para pejabat telah berjuang untuk menemukan proyek-proyek infrastruktur yang cukup tepat untuk dibangun sementara investasi swasta telah menyusut. Dorongan manufaktur lebih lanjut akan berisiko memperburuk kelebihan kapasitas pabrik dan keluhan dari para mitra dagang bahwa negara ini membanjiri pasar global dengan barang-barang murah.

    Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah China berencana untuk memperluas program dengan mensubsidi perusahaan dan konsumen untuk meningkatkan peralatan dan perlengkapan. 

    Uang pensiun dan subsidi untuk asuransi kesehatan beberapa kelompok akan naik dan dapat mendorong rumah tangga untuk membelanjakan uangnya daripada menabung. 

    Pemerintah mengalokasikan 300 miliar yuan (US$40,9 miliar) —yang diperoleh dari penjualan obligasi khusus tahun lalu—untuk mendanai program peningkatan peralatan dan tukar tambah barang konsumen. 

    Langkah tersebut diproyeksi kepala ekonom untuk Greater China di Bank of America Helen Qiao dapat berlipat ganda menjadi 600 miliar yuan tahun ini. 

    Para pejabat juga mengizinkan obligasi lokal khusus untuk digunakan oleh pemerintah kota untuk mengakuisisi rumah-rumah yang tidak terjual dan membeli kembali tanah yang tidak terpakai. 

    Namun, kemajuan telah lambat dalam inisiatif untuk mengurangi persediaan perumahan, serta dalam upaya yang dipimpin oleh pemerintah untuk merenovasi desa-desa perkotaan. 

    Hal ini berkontribusi pada sentimen yang sangat lemah di antara para pengembang China, dengan investasi real estat anjlok 10,6% tahun lalu atau menjadi yang terburuk sejak pencatatan dimulai pada 1987.

    Kepala ekonom China di Nomura Holdings Inc. Lu Ting mengkhawatirkan China tidak akan cukup untuk meningkatkan ekonominya usai tumbuh sesuai target akibat stimulus jumbo. 

    “Sederhananya, terlepas dari data yang optimis hari ini, sekarang bukan waktunya bagi Beijing untuk berpuas diri,” tuturnya.