Xcloud.id

Topik: Produk Domestik Bruto

  • Indef Dorong Pemerintah Tinjau Ulang Arah Kebijakan Hilirisasi Mineral

    Indef Dorong Pemerintah Tinjau Ulang Arah Kebijakan Hilirisasi Mineral

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mengingatkan pemerintah perlu meninjau ulang arah kebijakan hilirisasi mineral nasional agar lebih terarah dan berkelanjutan. Hal ini perlu dilakukan di tengah dinamika harga global serta perubahan teknologi industri.

    Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Abra Talattov menilai, euforia terhadap prospek hilirisasi mineral dalam beberapa tahun terakhir berisiko menimbulkan guncangan baru bagi sektor industri.

    Menurutnya, lonjakan investasi smelter yang cukup agresif, tidak diimbangi dengan permintaan yang stabil di pasar global. Hal ini tercermin dari fenomena shutdown sejumlah smelter pada tahun ini akibat harga nikel global yang anjlok dan permintaan yang melemah.

    Tutupnya sejumlah smelter juga dipicu oleh kelebihan pasokan nikel di pasar global yang dipicu oleh produksi besar-besaran dari Indonesia.

    “Kita perlu meninjau ulang arah kebijakan hilirisasi sektor mineral. Roadmap hilirisasi seharusnya dibuat dengan konteks yang lebih terarah,” ujar Abra dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

    Dia menjelaskan, kebijakan hilirisasi tidak harus berorientasi pada pengolahan seluruh sumber daya mineral di dalam negeri. Pemerintah, kata dia, perlu mengidentifikasi komoditas yang memiliki daya saing dan nilai tambah ekonomi tertinggi untuk diolah. 

    Sementara itu, sebagian lainnya dapat tetap diekspor dalam bentuk produk antara.

    “Tidak harus seluruh produk itu kita olah di dalam negeri. Ada produk yang bisa kita ekspor di tier 1 atau tier 2, tergantung daya saing dan dampaknya terhadap PDB [produk domestik bruto],” imbuhnya.

    Abra juga mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak dalam euforia global, seperti tren kendaraan listrik (EV) yang mendorong investasi besar pada rantai pasok baterai berbasis nikel-mangan-kobalt (NMC).

    Menurut dia, munculnya teknologi baru seperti lithium ferro phosphate (LFP) bisa mendisrupsi investasi NMC yang sudah terlanjur besar. Dia berpendapat, kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian industri hilirisasi mineral, bahkan dapat berimbas pada sektor keuangan yang ikut menyalurkan pembiayaan ke proyek-proyek tersebut.

    “Ketika teknologi seperti NMC terdisrupsi oleh LFP, investasi yang sudah dialokasikan bisa menjadi idle dan menimbulkan kerugian. Ini harus diantisipasi,” jelasnya.

    Abra menambahkan bahwa pemerintah perlu menyeimbangkan antara optimisme terhadap hilirisasi dengan mitigasi risiko dari fluktuasi harga, kelebihan produksi, maupun perubahan teknologi global.

    “Kita jangan terlalu euforia terhadap potensi hilirisasi mineral. Pemerintah harus memastikan tata kelola dan arah kebijakan hilirisasi benar-benar matang agar tidak menimbulkan guncangan baru di sektor industri dan keuangan,” katanya.

  • Ramalan Terbaru! Bentar Lagi, 1 Dolar Singapura Bakal Setara US

    Ramalan Terbaru! Bentar Lagi, 1 Dolar Singapura Bakal Setara US$1

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank terkemuka di Singapura, DBS, merilis potensi peningkatan pesat ekonomi Singapura pada 2040 dalam laporan terbarunya berjudul Singapore 2040. Dalam laporan itu, DBS juga memperkirakan, pada tahun itu nilai tukar dolar Singapura akan setara dengan dolar AS.

    DBS memperkirakan nilai tukar dolar Singapura dan dolar AS akan setara alias 1:1. Saat ini, Kamis (6/11/2025), nilai tukar Singapura terhadap rupiah mencapai Rp 12.790, sementara dolar AS Rp 16.669. 

    Tidak hanya itu, Straits Times Index (STI) diyakini merangkak ke 10,000 poin pada 2040. Adapun, STI saat ini berada di level 4.395 poin. 

    Dilansir The Straits Times, DBS Singapura 2040 memperkirakan produk domestik bruto (PDB) Singapura dapat mencapai antara US$ 1,2 triliun-US$1,4 triliun pada 2040 dari US$ 547 miliar pada 2024. Proyeksi itu didasari dari dorongan akumulasi modal, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan produktivitas.

    “Dikatakan pertumbuhan ini didukung oleh kekuatan kelembagaan dan meningkatnya kualitas pendidikan, yang telah membantu mempertahankan daya saing negara selama beberapa dekade terakhir,” sebagaimana ditulis The Straits Times, Kamis (6/11/2025).

    Pasca Covid-19, perekonomian Singapura memang mampu mempertahankan pertumbuhan yang kencang, hingga terus mendorong secara cepat PDB nya. PDB nominalnya meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi US$ 547 miliar pada 2024, dari US$ 240 miliar setelah krisis keuangan global pada 2010.

    “Kami memperkirakan PDB riil Singapura akan tumbuh rata-rata 2,3% per tahun antara 2025 sampai 2040. Proyeksi ekspansi ekonomi kami diperkirakan akan melampaui pertumbuhan ekonomi negara-negara maju lainnya, dan tetap cukup baik untuk sebuah negara maju yang telah mencapai batas pendapatan tinggi,” tulis DBS dalam laporannya.

    Dorongan lebih lanjut juga akan didukung oleh pertumbuhan produktivitas di Singapura yang didorong oleh infrastruktur, pengembangan bakat, adopsi digital, dan transisi hijau, dengan produktivitas tenaga kerja melampaui AS selama dekade terakhir dan berpotensi terus terjaga ke depannya.

    Laporan itu juga mencatat bahwa dolar AS mungkin mengalami koreksi multi-tahun karena para pembuat kebijakannya terlihat lebih terbuka terhadap mata uang yang lebih lemah, yang menciptakan ruang bagi dolar Singapura untuk terapresiasi.

    DBS menambahkan kekayaan Singapura secara historis meningkat seiring dengan nilai tukar riilnya, dan perannya sebagai pemasok utama ekspor barang manufaktur, olahan, dan jasa bernilai tinggi tetap utuh.

    Singapura juga disebut konsisten menjalankan surplus neraca berjalan yang cukup besar. Artinya, negara ini memperoleh lebih banyak pendapatan dari perdagangan dan investasi luar negeri dibandingkan dengan pengeluarannya dan Dana Moneter Internasional memperkirakan surplus ini akan tetap kuat, dan hanya akan sedikit menurun dalam beberapa tahun mendatang.

    Kondisi ini yang menurut DBS memberikan dasar yang kuat untuk apresiasi mata uang yang berkelanjutan. Arus masuk aset safe haven ke ekonomi riil dan sektor keuangan Singapura juga disebutkan akan terus memberikan dorongan apresiasi pada Singdollar.

    “Aliran dana ini kemungkinan akan terus tumbuh di tahun-tahun mendatang seiring Singapura menggandakan upayanya untuk menarik investasi dalam infrastruktur digital dan fisik, manufaktur berbasis teknologi, dan transisi hijau, sekaligus memperdalam pasar modalnya,” ujarnya.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Investasi Melambat pada Kuartal III/2025, Pengusaha Masih Tahan Ekspansi

    Investasi Melambat pada Kuartal III/2025, Pengusaha Masih Tahan Ekspansi

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi perlambatan pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi pada kuartal III/2025, secara kuartalan maupun tahunan.

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengungkapkan investasi tumbuh sebesar 5,04% secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal III/2025. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 6,99% YoY pada kuartal II/2025 dan 5,16% YoY pada periode yang sama tahun sebelumnya. Ia menjelaskan sejumlah komponen investasi memang mengalami perlambatan pertumbuhan.

    “Pertumbuhan [komponen] PMTB yang secara year on year adalah bangunan serta mesin dan perlengkapan. Nah kalau secara QtQ [kuartalan] yang mengalami pertumbuhan melambat dibandingkan Q2/2025 adalah jenis barang modal mesin dan perlengkapan,” ujar Edy dalam konferensi pers di Kantor BPS, Rabu (5/11/2025).

    PMTB atau investasi merupakan komponen pengeluaran kedua terbesar dalam struktur produk domestik bruto (PDB), setelah konsumsi rumah tangga. Pada kuartal III/2025, konsumsi rumah tangga tercatat memberikan kontribusi sebesar 29,09% terhadap PDB nasional.

    Sementara itu, BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2025 sebesar 5,04% YoY, sedikit naik dibandingkan 4,95% YoY pada periode yang sama tahun lalu, namun melambat dari 5,12% pada kuartal sebelumnya.

    Edy menjelaskan, PDB Indonesia atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.060 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp3.444,8 triliun. “Ditopang oleh aktivitas domestik dan permintaan luar negeri, ekonomi Indonesia kuartal III/2025 tumbuh sebesar 5,04%,” ujarnya.

    Pertumbuhan tersebut berada di atas proyeksi para analis. Sebanyak 30 ekonom yang dihimpun Bloomberg sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2025 hanya mencapai 5% YoY.

    Pengusaha Tahan Ekspansi

    Perlambatan investasi, khususnya pada sektor bangunan dan mesin, mencerminkan masih banyak pelaku usaha yang menahan ekspansi. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menuturkan, margin keuntungan perusahaan semakin menipis karena kenaikan biaya produksi.

    “Selama biaya logistik, energi, dan pembiayaan masih tinggi, ruang napas industri tetap sempit,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (4/11/2025).

    Dalam laporan S&P Global, PMI Manufaktur Indonesia tercatat berada di level 51,2 pada Oktober 2025. Meskipun masih berada di zona ekspansi, laporan itu menunjukkan kenaikan biaya input paling tajam dalam delapan bulan terakhir serta waktu pengiriman yang memanjang akibat gangguan distribusi.

    Shinta menambahkan, banyak produsen menahan kenaikan harga jual untuk menjaga daya saing di pasar. “Mereka bertahan lewat efisiensi operasional, negosiasi harga pasokan, hingga menunda ekspansi besar, tetapi kemampuan untuk menahan margin jelas terbatas,” ujarnya.

    Apindo menilai pemerintah perlu mempercepat kebijakan penurunan biaya logistik, yang saat ini mencapai 23 persen terhadap PDB, serta meninjau kembali harga listrik dan gas industri yang masih tinggi. Selain itu, bunga kredit yang mahal juga menjadi faktor penghambat daya saing dan profitabilitas industri.

    “Di sisi lain, akses pembiayaan juga belum longgar. Tak heran, minat ekspansi dunia usaha saat ini cenderung selektif. Tak sedikit perusahaan menahan investasi besar karena margin tertekan dan prospek permintaan yang belum kuat,” ujar Shinta.

    Ia menegaskan, pelaku usaha akan kembali agresif berinvestasi apabila terdapat kepastian kebijakan dan peningkatan efisiensi biaya. “Namun, mereka siap bergerak begitu sinyal stabilitas kebijakan dan efisiensi biaya semakin nyata,” katanya.

  • Bertemu Penasihat Presiden Federasi Rusia, Khofifah Bahas Kolaborasi Bidang Maritim dan Pendidikan

    Bertemu Penasihat Presiden Federasi Rusia, Khofifah Bahas Kolaborasi Bidang Maritim dan Pendidikan

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Penasihat Presiden Federasi Rusia, H.E. Nikolai Patrushev, bersama delegasi tingkat tinggi Dewan Maritim Federasi Rusia di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (5/11/2025) malam.

    Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia termasuk Jatim dan Rusia, khususnya dalam pengembangan sektor maritim, pendidikan, dan penelusuran sejarah diplomasi kedua negara.

    Delegasi Federasi Rusia terdiri atas Kepala Direktorat Kepresidenan untuk Kebijakan Maritim Nasional Sergey Vakhrukov, Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov, sejumlah Wakil Menteri, pimpinan korporasi strategis, hingga akademisi universitas maritim.

    Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut, yang dinilainya membuka ruang kerja sama strategis antara Jawa Timur dan Federasi Rusia, terutama pada sektor maritim, pendidikan, dan penelusuran sejarah diplomasi kedua negara.

    “Kami ingin menyampaikan terima kasih dengan waktu yang sangat pendek di Jatim Delegasi Tinggi Rusia memberikan kesempatan kami untuk mendapatkan berbagai informasi strategis pada pertemuan siang hari ini,” ujarnya.

    “Kami ingin menindaklanjuti kerja sama dengan Federasi Rusia apakah investasi untuk dermaga atau shipbuilding, peningkatan sumber daya manusia, dan penelusuran sejarah Rusia dan Indonesia,” tambahnya.

    Pada pertemuan itu, Khofifah menyoroti posisi Jawa Timur sebagai simpul konektivitas nasional, khususnya dalam mendukung logistik dan distribusi kebutuhan wilayah Indonesia timur.

    Ia menyebut bahwa 80 persen logistik Indonesia timur dipasok dari Jawa Timur. Karena itu, penguatan industri maritim, galangan kapal, hingga pengembangan SDM maritim menjadi hal krusial.

    “Pemerintah pusat memang menempatkan industri maritim ada di Surabaya dan wilayah lain di Jawa Timur. Dari jalur tol laut secara nasional ada 39 jalur tol laut 21 di antaranya ada dari Tanjung perak Surabaya. Sekarang Jawa Timur sedang bersiap, kita menyebut gerbang baru Nusantara,” ungkapnya.

    “Indonesia bagian timur tidak bisa disambung dengan perjalanan darat seperti kereta api, oleh karena itu untuk konektivitas Indonesia bagian timur memang membutuhkan transportasi laut selain tentu transportasi udara,” tegas Khofifah menambahkan.

    Masih kaitannya dengan bidang kemaritiman, Khofifah juga menegaskan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia. Maka dari itu, ia mendorong adanya penguatan dalam pendidikan kemaritiman di Jawa Timur.

    “Dari sisi pendidikan kita membutuhkan sumber daya manusia yang bisa menguasai sektor maritim, itu menjadi penting bagi Jawa Timur,” katanya.

    Kemampuan Jawa Timur untuk menyuplai Indonesia bagian timur tidak lepas dari berbagai potensi yang dimiliki Jawa Timur. Jawa Timur merupakan salah satu pusat perekonomian terbesar di Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil serta kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

    Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Triwulan II 2025 tercatat tumbuh sebesar 5,23 persen (y-o-y), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur bahkan menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 14,44% terhadap PDB Nasional dan sebesar 25,36 persen terhadap PDRB Pulau Jawa.

    “Luasan Jawa Timur dibanding dengan 5 provinsi lain di Jawa ada 36,23 persen, Jawa Timur ini daerah paling luas di antara 6 provinsi di Jawa. Pertumbuhan ekonomi Jatim kalau secara nasional dari 38 provinsi, maka Jawa Timur kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada angka 14,44 persen,” jelasnya.

    Selain kerja sama maritim, Rusia membuka peluang kolaborasi dalam penelusuran sejarah hubungan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Rusia menawarkan pembangunan monumen untuk memperingati dukungan rakyat Rusia terhadap perjuangan kemerdekaan RI.

    “Kami menyambut baik, kalau ada monumen tentu mengingatkan kembali bahwa Rusia punya peran besar di awal kemerdekaan RI,” katanya.

    Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih atas kunjungan dari Yang Mulia Penasihat Presiden Rusia dan seluruh tim yang telah berkenan berkunjung ke Jawa Timur. Ia berharap perjalanan ini bisa mencapai sukses dan membawa manfaat bagi kedua negara.

    “Kami optimis, pertemuan hari ini membuka ruang baru bagi penguatan hubungan antara Jawa Timur dengan Federasi Rusia. Melalui dialog yang konstruktif dan kehadiran delegasi tingkat tinggi, kami melihat peluang besar untuk membangun kolaborasi yang lebih strategis,” harapnya.

    Sementara itu, Penasihat Presiden Rusia Nikolai Patrushev menyampaikan bahwa Rakyat Rusia memiliki peran dalam mendukung rakyat Indonesia membela kedaulatannya dan memfasilitasi mengusir penjajah tentara bersenjata Belanda.

    “Untuk memperingati peristiwa historis ini saya mengusulkan membangun bersama monumen kapal selam pasopati untuk melestarikan kenangan mengenai kerja sama erat antara kedua negara kita,” kata H.E. Mr. Nikolai Patrushev.

    Ia juga bersedia melakukan kerja sama bilateral di berbagai proyek dengan Jawa Timur serta peluang kerjasama pembangunan infrastruktur dan pembangunan kapal. Karena ia menilai ekonomi maritim sangat penting bagi pertumbuhan provinsi Jawa Timur.

    Tak hanya itu, H.E. Nikolai Patrushev juga menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat, keramah-tamahan dan informasi yang telah diberikan. Ia pun memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas berbagai usulan kerjasama yang diberikan Gubernur Khofifah.

    “Saya sangat senang dengan suasana ramah-tamah yang diberikan kepada rombongan saya di semua tempat yang saya dan rombongan kunjungi. Saya yakin bahwa kerja sama antara kedua negara kita akan konstruktif dan menguntungkan bagi kedua rakyat kita,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Rasio Pajak Hanya 8,58% hingga Kuartal III/2025, Terburuk Sejak Pandemi

    Rasio Pajak Hanya 8,58% hingga Kuartal III/2025, Terburuk Sejak Pandemi

    Bisnis.com, JAKARTA — Daya pungut penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) kuartal III/202 hanya mencapai 8,58% atau terendah sejak era pandemi Covid-19, serta masih jauh dari target sepanjang tahun.

    Berdasarkan pembukuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.516,6 triliun hingga kuartal III/2025 atau Januari—September 2025. Sementara dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Bisnis, produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp17.672,9 triliun hingga Kuartal III/2025.

    Berdasarkan data-data tersebut, dapat dihitung tax ratio: (Rp1.295,3 triliun / Rp17.672,9 triliun) × 100% = 8,58%. Artinya, tax ratio hingga Kuartal III/2025 sebesar 8,58%.

    Angka itu turun dibandingkan realisasi tax ratio pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya: 9,48% pada kuartal III/2024, 10,15% pada kuartal III/2023, 10,9 pada kuartal III/2022.

    Dengan demikian, terjadi penurunan tax ratio dalam tiga tahun terakhir. Realisasi tax ratio 8,58% pada kuartal III/2025 ini hanya sedikit lebih baik dari realisasi tax ratio 8,28% pada kuartal III/2021 atau masa pandemi Covid-19.

    Tak hanya itu, Kemenkeu menargetkan tax ratio sepanjang 2025 mencapai 10,02%. Singkatnya, realisasi hingga kuartal III (8,58%) masih jauh dari target akhir tahun (10,02%) atau masih kurang 1,44 poin persentase.

    Masalahnya, secara historis, capaian pada Kuartal III setiap tahunnya kerap kali tidak akan jauh berbeda dari realisasi akhir tahun. Pada tahun lalu misalnya: tax ratio pada Kuartal III/2024 (9,48%) tidak jauh beda dari realisasi pada akhir tahun (10,08%) atau cuma naik 0,6 poin persentase.

    Upaya Otoritas

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.295,3 triliun atau baru setara 62,4% dari outlook sepanjang tahun (Rp2.076,9 triliun) hingga akhir September 2025.

    Artinya, Kemenkeu perlu mengumpulkan Rp781,9 triliun dalam tiga bulan terakhir 2025 agar outlook penerimaan pajak sepanjang tahun bisa tercapai.

    Meski sulit, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal menjelaskan periode Oktober–Desember memang selalu menjadi masa pengumpulan penerimaan terbesar sepanjang tahun. Dia menyebut, pola tersebut juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

    “Ini memang cukup challenging, namun tiga bulan terakhir itu di mana kita biasanya merealisasikan berbagai hasil aktivitas pengawasan yang sudah kita lakukan sejak awal tahun,” ujar Yon dalam media briefing di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Pajak akan memaksimalkan sejumlah langkah untuk memaksimalkan penerimaan pajak akhir tahun. Pertama, pengawasan pembayaran masa dengan menyesuaikan besaran pajak terhadap kinerja sektor usaha.

    Artinya, sektor yang tumbuh akan kita lakukan dinamisasi naik agar pembayaran pajaknya sesuai dengan seharusnya. Sebaliknya, sektor yang turun juga akan memberi kelonggaran melalui dinamisasi turun.

    Kedua, memperkuat pengawasan kepatuhan material melalui kegiatan pemeriksaan, penegakan hukum, dan penagihan aktif. Yon mengaku bahwa seluruh langkah itu merupakan kelanjutan dari proses pengawasan yang sudah dijalankan sejak awal tahun.

    “Mudah-mudahan kita masih tetap optimis bahwa target yang dibebankan itu masih bisa kita realisasikan,” tutupnya.

  • PDB Indonesia Kuartal III 2025 Unggul Dibandingkan Negara ASEAN hingga G20

    PDB Indonesia Kuartal III 2025 Unggul Dibandingkan Negara ASEAN hingga G20

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyebut Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal III 2025 yang tumbuh sebesar 5,04 persen (yoy), lebih baik dari sebagian besar negara ASEAN dan G20.

    “Kinerja ekonomi Indonesia lebih baik dari sebagian besar negara ASEAN dan G20 seperti Arab Saudi 5,0 persen yoy; Tiongkok 4,8 persen yoy; Singapura 2,9 persen yoy; dan Korea Selatan 1,7 persen,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

    Ia mengatakan perekonomian Indonesia kembali menunjukkan ketahanan dan daya saing yang kuat di tengah ketidakpastian global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal III 2025 tumbuh sebesar 5,04 persen (yoy), tetap berada pada jalur untuk mencapai target pertumbuhan tahunan 5,2 persen.

    “Pertumbuhan PDB sebesar 5,04% (yoy) pada Triwulan III 2025 menunjukkan kekuatan fundamental ekonomi nasional, didorong konsumsi rumah tangga yang solid, investasi yang terus meningkat, serta kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi dengan baik,” ujarnya.

    Pemerintah berkomitmen menjaga momentum ini melalui dukungan bagi sektor produktif dan hilirisasi industri, percepatan belanja negara, dan penguatan perlindungan sosial.

    Optimisme terhadap perekonomian Indonesia juga tercermin dari laporan IMF yang telah menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2025 dan 2026 serta menjadikan Indonesia sebagai salah satu “bright spot” di tengah perlambatan ekonomi global. 

    Lapangan Usaha

    Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi tercatat pada sektor jasa pendidikan, seiring dimulainya tahun ajaran baru dan peningkatan belanja pendidikan, serta jasa perusahaan yang terdorong peningkatan aktivitas penyewaan dan jasa tenaga kerja. 

    “Sementara sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDB tetap didominasi industri pengolahan (19,15 persen), perdagangan (14,25 persen), dan pertanian (13,19 persen),” ujarnya.

  • Pertanian Jadi Penggerak Utama Ekonomi, Sumbang 14,35% PDB RI

    Pertanian Jadi Penggerak Utama Ekonomi, Sumbang 14,35% PDB RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan kembali menegaskan perannya sebagai penopang utama perekonomian nasional, dengan kontribusi mencapai 14,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan III-2025. Angka ini meningkat dari 13,83 persen pada triwulan sebelumnya, menempatkan pertanian sebagai kontributor terbesar kedua setelah industri pengolahan, sekaligus menunjukkan ketahanan sektor ini di tengah tantangan ekonomi global.

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 5 November 2025, nilai PDB sektor pertanian pada triwulan III-2025 mencapai Rp869,4 triliun (harga berlaku), naik dari Rp822,6 triliun pada triwulan II-2025. Secara riil, sektor pertanian tumbuh 3,32 persen (q-to-q) dan 4,93 persen (y-on-y), dengan pertumbuhan kumulatif 5,37 persen (c-to-c) dibandingkan periode yang sama tahun lalu

    Kinerja positif ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian mulai membuahkan hasil. Program modernisasi alat dan mesin pertanian, perbaikan irigasi, serta perluasan areal tanam turut menopang peningkatan output sektor ini.

    Secara spasial, pertumbuhan ekonomi daerah yang kuat di Sulawesi (5,84 persen), Jawa (5,17 persen), dan Sumatera (4,90 persen) juga menunjukkan peran besar wilayah-wilayah sentra pangan terhadap stabilitas ekonomi nasional

    Dari sisi perdagangan luar negeri, ekspor barang dan jasa meningkat 9,91 persen (y-on-y), hal ini sejalan dengan upaya hilirisasi pertanian dan peningkatan daya saing komoditas ekspor seperti kelapa sawit, kopi, dan hasil hortikultura yang terus dikembangkan.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) menilai capaian ini sebagai bukti nyata bahwa pertanian kini bukan hanya penyedia pangan, tetapi juga penggerak utama ekonomi rakyat.

    “Kita tidak boleh hanya berpikir menanam dan panen. Pertanian harus memberi nilai tambah. Kita dorong hilirisasi dan ekspor agar petani menikmati hasil yang lebih besar,” ujar Mentan Amran.

    Dengan kontribusi yang terus meningkat, sektor pertanian tidak hanya menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

  • Kejar Target Pertumbuhan 5,2%, Ekonom Dorong Pemerintah Lebih Ekspansif

    Kejar Target Pertumbuhan 5,2%, Ekonom Dorong Pemerintah Lebih Ekspansif

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Faisal Rachman mendorong pemerintah lebih ekspansif pada sisa akhir tahun, usai pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 hanya capai 5,03%.

    Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87% pada kuartal I/2025 dan 5,12% pada kuartal II/2025. Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi capai 5,2% sepanjang tahun. Agar target tersebut bisa tercapai, ekonomi pada kuartal IV/2025 harus tumbuh minimal 5,77%.

    Faisal memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2025 tidak akan capai target. Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun masih bisa tetap berada di kisaran 5,0%—5,1% apabila pemerintah lebih ekspansif pada akhir tahun ini.

    “Penting mempertahankan kebijakan ekonomi yang bersifat ekspansif, terutama melalui percepatan belanja pemerintah, khususnya pada sektor-sektor produktif yang memiliki efek pengganda tinggi,” ujar Faisal dalam keterangannya, Rabu (5/11/2025) 

    Selain itu, prospek konsumsi rumah tangga diperkirakan membaik seiring perbaikan pasar tenaga kerja dan inflasi yang tetap terkendali. Dia melihat stabilitas harga dan meningkatnya pendapatan riil masyarakat akan memperkuat daya beli, terutama di segmen menengah.

    Dari sisi investasi, Faisal melihat prospek yang lebih positif dibandingkan paruh awal 2025. Penurunan suku bunga kebijakan global dan domestik diproyeksikan akan menurunkan biaya pendanaan dan meningkatkan kepercayaan investor untuk berekspansi.

    Meski demikian, Faisal mengingatkan bahwa kenaikan impor barang modal dapat meningkat kembali seiring pemulihan investasi.

    Lebih lanjut, dia menilai ekspor Indonesia masih akan menghadapi tantangan eksternal, terutama akibat perang dagang yang berlanjut dan perlambatan ekonomi China. Kendati demikian, tekanan terhadap ekspor diperkirakan mulai berkurang seiring pelonggaran sikap AS terhadap negosiasi dagang dan upaya diversifikasi pasar ekspor oleh pemerintah.

    Selain itu, upaya diversifikasi negara mitra dagang lewag perjanjian-perjanjian perdagangan baru dan pemulihan harga komoditas utama juga bisa membantu performa ekspor.

    Sementara pada tahun depan, risiko makroekonomi diperkirakan relatif sama dengan 2025: tekanan utama berasal dari faktor eksternal seperti geopolitik, perdagangan global, dan pemulihan ekonomi China yang lambat.

    Hanya saja, secara umum, kondisi global yang cenderung stagnan akan menekan inflasi dunia dan membuka ruang bagi penurunan suku bunga lanjutan, yang dapat mendorong arus modal masuk ke pasar berkembang termasuk Indonesia.

    Faisal pun melihat stabilitas politik dan makroekonomi akan menjadi kunci pada periode mendatang. Pemerintah dinilai masih memiliki ruang untuk memperluas kebijakan fiskal dan moneter, namun harus tetap berhati-hati.

    “Karena defisit transaksi berjalan berpotensi melebar di tengah friksi perdagangan dan defisit fiskal dapat meningkat akibat kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan,” ungkap Faisal.

    Perkembangan Kuartal III/2025

    Faisal turut merincikan perkembangan indikator-indikator pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025, sepeti yang dirilis Badan Pusat Statistik pada hari ini, Rabu (5/11/2025).

    Dari sisi pengeluaran, pertama ada konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi lebih dari separuh terhadap produk domestik bruto (PDB). Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89% secara tahunan (year on year/YoY), sedikit menurun dari 4,97% YoY pada kuartal sebelumnya.

    Menurutnya, normalisasi konsumsi terjadi setelah lonjakan musiman pada kuartal II akibat perayaan keagamaan dan musim libur. Secara kuartalan, perlambatan terutama terlihat pada komponen konsumsi yang terkait rekreasi dan mobilitas.

    Transportasi dan komunikasi tumbuh 6,41% YoY, melambat dari 6,48% YoY. Kemudian, restoran dan hotel tumbuh 6,32% YoY, turun dari 6,77% yoy.

    Peralatan rumah tangga juga melambat cukup signifikan menjadi 3,74% YoY dari 4,34% YoY, mencerminkan penurunan permintaan barang tahan lama.

    Sebaliknya, sebagian komponen menunjukkan perbaikan. Konsumsi pakaian meningkat menjadi 4,21% YoY dari 2,91% YoY, didorong oleh awal tahun ajaran baru dan meningkatnya aktivitas ritel daring.

    Dari sisi pembentukan modal tetap bruto atau investasi, pertumbuhan investasi melambat tajam menjadi 5,04% YoY dari 6,99% YoY pada kuartal II/2025.

    Investasi bangunan dan struktur tumbuh hanya 3,02% YoY, turun dari 4,89% YoY seiring penurunan konsumsi semen dan beralihnya fokus pemerintah dari pembangunan infrastruktur ke program peningkatan sumber daya manusia.

    Sementara itu, investasi mesin dan peralatan tetap menjadi segmen tercepat dengan pertumbuhan 17,00% YoY, menurun dari 24,58% YoY sejalan dengan penurunan impor barang modal.

    Kemudian Faisal menjelaskan komponen pengeluaran pemerintah menjadi sumber pertumbuhan baru pada periode ini. Konsumsi pemerintah tumbuh 5,49% YoY, berbalik dari kontraksi 0,33% YoY di kuartal sebelumnya.

    Menututnya, pemulihan ini mencerminkan pergeseran kebijakan fiskal ke arah ekspansif, setelah sebagian anggaran yang sebelumnya ditahan kembali dicairkan sejak pertengahan tahun. Hingga 22 September 2025, pemerintah telah merealisasikan pencairan Rp168,5 triliun dari total Rp256,1 triliun dana cadangan anggaran, mempercepat realisasi proyek dan belanja sosial.

    Sedangkan ekspor-impor juga mencatatkan surplus neraca perdagangan, meski keduanya sama-sama melambat. Ekspor tumbuh 9,91% YoY, turun dari 10,95% YoY; sedangkan impor turun tajam menjadi 1,18% YoY dari 11,65% YoY.

    Dia mencatat perlambatan ekspor mencerminkan normalisasi pasca percepatan pengiriman (front-loading) sebelum penerapan tarif timbal balik oleh Amerika Serikat pada Agustus 2025. Sementara itu, impor melemah karena penurunan investasi dan berakhirnya musim haji serta libur sekolah, yang menekan impor jasa perjalanan.

    Dari sisi lapangan usaha, hampir seluruh sektor mencatatkan pertumbuhan positif. Sektor pendidikan tumbuh paling tinggi 10,59% YoY, diikuti jasa perusahaan sebesar 9,94% YoY, ditopang awal tahun ajaran baru dan meningkatnya aktivitas wisata domestik.

    Manufaktur yang masih menjadi penopang utama ekonomi dengan pertumbuhan 5,54% YoY, sedikit menurun dari 5,68% YoY. Industri logam dasar tumbuh kuat 18,62% YoY, sedangkan makanan dan minuman meningkat ke 6,49% YoY, didukung oleh permintaan global atas CPO, baja, dan mesin listrik.

    Sebaliknya, subsektor tekstil dan produk kayu tertekan akibat penerapan tarif timbal balik oleh AS, masing-masing hanya tumbuh 0,93% YoY dan -9,60% yoy.

    Pertanian melonjak menjadi 4,93% YoY dari 1,65% YoY. Sementara pertambangan terkontraksi 1,98% YoY karena menurunnya produksi batu bara.

  • Freeport Setop Produksi, Ekonomi Papua Tengah Minus!

    Freeport Setop Produksi, Ekonomi Papua Tengah Minus!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Provinsi Papua dan kawasan sekitarnya kembali dihantam badai ekonomi yang disebabkan PT Freeport Indonesia (PTFI). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), aktivitas perusahaan tambang besar ini begitu dominan di Papua, begitu produksi mengalami gangguan maka berdampak besar terhadap perekonomian daerah.

    “Freeport kemarin ada kondisi kahar yang menyebabkan penurunan produksi,” ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud Rabu (5/11/2025).

    Data BPS menunjukkan, pertumbuhan ekonomi kawasan Maluku dan Papua yang sebelumnya sempat tumbuh tinggi kini melambat tajam. Pertumbuhan industri pertambangan mengalami koreksi 1,98% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Adapun, sektor pertambangan mencatat distribusi 8,51% terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Sementara itu, di Papua Tengah-wilayah utama operasi Freeport-perekonomian bahkan minus 4,74 persen (yoy) pada kuartal III-2025. Penyebab utamanya berasal dari sektor pertambangan dan penggalian yang menjadi tulang punggung ekonomi Papua.

    “Papua Tengah negatif cukup besar karena kondisi kahar di Freeport sana yang disebabkan adanya luncuran material basah sehingga produksi bijih logam turun,” kata Edy.

    Produksi dan penjualan tembaga serta emas Freeport juga mengalami penurunan signifikan. Gangguan tersebut tidak lepas dari insiden longsor di kawasan Grasberg Block Cave (GBC), Papua Tengah, yang menyebabkan kapasitas produksi Freeport menurun sekitar 70 persen. Peristiwa ini membuat aktivitas tambang praktis melambat dan berdampak langsung terhadap output perekonomian daerah.

    (fys/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Anggota DPR dukung langkah Menko PM manfaatkan aset tidur untuk UMKM

    Anggota DPR dukung langkah Menko PM manfaatkan aset tidur untuk UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim menyatakan mendukung langkah Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar memanfaatkan aset tidur milik badan usaha milik negara (BUMN) dan pemerintah untuk menjadi pusat bisnis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif.

    Rivqy menjelaskan mendukung kebijakan tersebut karena dinilai sebagai terobosan yang kreatif dan strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.

    “Ini langkah konkret dan kreatif. Banyak aset tidur yang berada di lokasi strategis, dan seharusnya bisa difungsikan untuk mendukung pertumbuhan UMKM serta ekonomi kreatif,” ujar Rivqy dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut dia mengatakan upaya Menko PM perlu didukung karena UMKM saat ini telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.

    Dengan demikian, kata dia, setiap kebijakan yang membuka akses dan memperluas ruang usaha UMKM harus didukung bersama.

    Sementara itu, dia mengatakan dirinya siap berkolaborasi dengan pemerintah sebagai anggota DPR yang membidangi BUMN.

    “Kami siap berkolaborasi dengan BUMN sebagai mitra Komisi VI DPR untuk memfasilitasi program ini. Saya juga melihat keseriusan Bapak Muhaimin selaku Menko PM yang hari ini turun langsung meninjau lokasi Pasar 1001 Malam di Laswi Heritage, Bandung, Jawa Barat,” katanya.

    Sebelumnya, Menko PM Muhaimin Iskandar mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan instruksi presiden (Inpres) sebagai landasan hukum penggunaan aset tidur milik pemerintah untuk aktivitas UMKM.

    Rencana Presiden tersebut merupakan tindak lanjut dari program Pasar 1001 Malam, sebuah inisiatif membangun pusat bisnis dan kolaborasi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif memanfaatkan aset tidur pemerintah di berbagai lokasi strategis.

    Program tersebut, kata Muhaimin, bertujuan mempercepat peningkatan skala UMKM, terutama melalui perluasan akses pasar yang selama ini menjadi salah satu kendala utama UMKM di tengah ketidakpastian ekonomi dan gempuran barang impor.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.