Xcloud.id

Topik: Presidensi G20 Indonesia

  • Infrastruktur dan Ekosistem Pilar Utama Pendongkrak Indeks Masyarakat Digital 2025

    Infrastruktur dan Ekosistem Pilar Utama Pendongkrak Indeks Masyarakat Digital 2025

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan faktor utama yang mendorong peningkatan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025, yang naik menjadi 44,53 poin atau meningkat 1,19 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

    Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Boni Pudjianto mengatakan kenaikan nilai IMDI secara nasional terutama ditopang oleh dua pilar utama, yakni Infrastruktur dan Ekosistem serta Pekerjaan.

    “Berdasarkan hasil pengukuran IMDI 2025, peningkatan nilai IMDI secara nasional didorong oleh kontribusi yang cukup tinggi dari pilar 1 [Infrastruktur dan Ekosistem] yang mengalami peningkatan 0,36 poin,” kata Boni kepada Bisnis pada Senin (6/10/2025). 

    Boni mengatakan peningkatan ada pilar ini menjadi fondasi dan pengungkit bagi peningkatan pilar lainnya melalui efek domino dari perbaikan infrastruktur digital. Dia menambahkan, pilar Pekerjaan juga menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 4,8 poin, yang dipengaruhi oleh meningkatnya ketersediaan talenta digital yang relevan dengan kebutuhan industri.

    Boni menambahkan langkah-langkah strategis yang berkontribusi terhadap peningkatan tersebut meliputi perluasan akses internet dan pembangunan infrastruktur TIK di wilayah perdesaan, peningkatan kompetensi digital masyarakat melalui pelatihan dan sertifikasi nasional. 

    “Serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk mendorong transformasi digital,” katanya.

    Menurut Boni, IMDI berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. Dia menambahkan peningkatan nilai IMDI juga memerlukan kolaborasi lintas sektor baik pemerintah, masyarakat, maupun industri. 

    “Secara umum, program-program strategis pemerintah berkontribusi positif terhadap peningkatan IMDI. Namun, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal, terutama di bidang pemberdayaan digital dan pemerataan di daerah-daerah tertinggal,” kata Boni.

    Teknisi memperbaiki pemancar internet

    Dia mencontohkan beberapa inisiatif strategis yang telah berperan dalam peningkatan nilai IMDI, seperti program pelatihan digital Digital Talent Scholarship dan program Literasi Digital yang menyasar berbagai kalangan masyarakat. Meski cakupannya luas, menurutnya, proporsi peserta masih relatif kecil dibandingkan populasi Indonesia secara keseluruhan.

    Selain itu, pemerataan infrastruktur digital seperti pembangunan BTS 4G dan 5G di berbagai wilayah juga turut berkontribusi dalam mendukung pilar Infrastruktur dan Ekosistem.

    “Meskipun bukan sebagai indikator tunggal, pemerataan Infrastruktur Digital melalui pembangunan BTS 4G dan 5G di berbagai lokasi dapat berkontribusi dalam menyokong pilar Infrastruktur & Ekosistem,” tutur Boni.

    Sementara itu, berdasarkan data resmi Komdigi, nilai IMDI 2025 mencapai 44,53 poin, meningkat dari 43,34 poin pada 2024. 

    IMDI merupakan pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan. Pengukuran IMDI dilakukan setiap tahun sejak 2022.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, capaian tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan bukti konkret bahwa Indonesia terus bergerak menuju visi besar Pemerintah Digital 2045.

    “IMDI bukan hanya menjadi alat evaluasi, namun jadi kompas kebijakan dalam memandu pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun program,” kata Meutya Hafid, dikutip dari laman resmi Komdigi, Senin (6/10/2025).

    Dia menambahkan pemanfaatan IMDI sebagai rujukan strategis sangat penting dalam merumuskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia berbasis data. Dengan demikian, setiap program penguatan keterampilan digital nasional dapat dirancang secara tepat sasaran.

    Pengukuran IMDI mencakup empat pilar utama, yakni Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, serta Pekerjaan. Dari keempat pilar tersebut, Infrastruktur dan Ekosistem mencatat skor tertinggi sebesar 53,06, sedangkan pilar Pemberdayaan masih berada di posisi terendah dengan 34,42 poin. Indeks ini mengadopsi G20 Toolkit for Measuring Digital Skill and Digital Literacy yang merupakan hasil capaian forum Digital Economy Working Group (DEWG) pada Presidensi G20 Indonesia 2022.

    Untuk tahun 2025, pengukuran dilakukan pada Juli—Agustus dengan melibatkan lebih dari 18.000 responden individu dan 11.000 responden industri di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Tahun ini, IMDI juga telah mengintegrasikan indikator Indeks Literasi Digital (ILD), memberikan gambaran yang lebih komprehensif hingga level kabupaten/kota.

    Sejak pertama kali diukur pada 2022 dengan skor 37,80, IMDI terus menunjukkan tren positif, meningkat menjadi 43,18 pada 2023 dan 43,34 pada 2024 sebelum kembali naik ke 44,53 pada 2025.

  • Skor Digital RI (IMDI) Capai 44,53: Infrastruktur Tertinggi, Pemberdayaan Terendah

    Skor Digital RI (IMDI) Capai 44,53: Infrastruktur Tertinggi, Pemberdayaan Terendah

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2025 mencapai 44,53 poin. Infrastruktur digital di Indonesia dinilai cukup matang, namun belum mampu membuat masyarakat berdaya. 

    Angka tersebut meningkat 1,19 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 43,34. 

    IMDI merupakan pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan. 

    Pengukuran IMDI telah dilaksanakan sejak 2022 dan dilakukan setiap tahun.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, capaian tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan bukti nyata bahwa Indonesia tengah bergerak menuju visi besar Pemerintah Digital 2045. 

    Dia menegaskan IMDI 2025 telah melampaui fungsi dasarnya sebagai alat evaluasi.

    “IMDI bukan hanya menjadi alat evaluasi, namun jadi kompas kebijakan dalam memandu pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun program,” kata Meutya Hafid, dikutip dari laman resmi Komdigi, Senin (6/10/2025).

    Meutya Hafid mengatakan, pemanfaatan indeks tersebut sebagai rujukan strategis sangat krusial dalam merumuskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang tepat sasaran. Dengan begitu, setiap program penguatan keterampilan digital nasional dapat berbasis pada data yang akurat.

    Pengukuran IMDI mencakup empat pilar utama, yakni Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, serta Pekerjaan.

    Dari keempat pilar tersebut, Infrastruktur dan Ekosistem mencatat skor tertinggi sebesar 53,06. Sementara itu, pilar Pemberdayaan menempati posisi terendah dengan skor 34,42, yang menandakan masih adanya area yang perlu mendapat perhatian lebih.

    Indeks ini mengadopsi G20 Toolkit for Measuring Digital Skill and Digital Literacy, hasil capaian penting dari forum Digital Economy Working Group (DEWG) pada Presidensi G20 Indonesia 2022.

    Untuk tahun 2025, pengukuran dilakukan pada Juli—Agustus dengan melibatkan lebih dari 18.000 responden individu dan 11.000 responden industri. 

    Tahun ini, IMDI juga telah mengintegrasikan indikator Indeks Literasi Digital (ILD), sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan terkini hingga level kabupaten/kota.

    IMDI diukur setiap tahun dengan cakupan 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi masyarakat digital di seluruh wilayah Indonesia.

    Pada 2022, skor nasional tercatat sebesar 37,80. IMDI terus menunjukkan tren positif dengan kenaikan signifikan pada 2023 menjadi 43,18. Pada 2024, skor kembali meningkat menjadi 43,34.

    Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Boni Pudjianto, menjelaskan nilai nasional merupakan rata-rata dari seluruh nilai provinsi, yang bersumber dari rata-rata nilai kabupaten/kota.

     Komdigi juga memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dengan pencapaian tertinggi. 

    Di tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih skor IMDI tertinggi secara nasional sebesar 56,97, disusul oleh Kepulauan Bangka Belitung (52,15) dan Jawa Barat (52,05). 

    Untuk kategori kabupaten/kota, Pemerintah Kota Bandung memimpin di wilayah barat, diikuti oleh Kota Malang dan Jakarta Barat. Di wilayah tengah, Kota Bontang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kota Tarakan menempati posisi teratas. 

    Sementara itu, di wilayah timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ternate, dan Kabupaten Sorong mencatatkan skor tertinggi.

  • Menkomdigi Ungkap Masyarakat RI Makin Melek Digital, Ini Indikatornya

    Menkomdigi Ungkap Masyarakat RI Makin Melek Digital, Ini Indikatornya

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan masyarakat Indonesia saat ini sudah melek digital. Hal itu mengacu pada laporan terbaru Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025.

    IMDI 2025 mencatat kenaikan menjadi 44,53, meningkat 1,19 poin dari tahun sebelumnya. Kenaikan itu yang membuat masyarakat dinilai kian cakap mengadopsi teknologi digital.

    “IMDI bukan hanya menjadi alat evaluasi, namun jadi kompas kebijakan dalam memandu pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun program,” ujar Meutya di Garuda Spark Innovation Hub Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Menkomdigi mengatakan pemanfaatan indeks itu sebagai rujukan strategis sangat krusial untuk merumuskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang tepat sasaran, memastikan setiap program penguatan keterampilan digital nasional berbasis data yang akurat.

    Pengukuran IMDI itu mencakup empat pilar utama, yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, serta Pekerjaan. Indeks yang diukur berkala setiap tahun sejak 2022 tersebut mengadopsi G20 Toolkit for Measuring Digital Skill and Digital Literacy, hasil dari capaian penting dalam forum Digital Economy Working Group (DEWG) pada Presidensi G20 Indonesia 2022.

    Untuk 2025, pengukuran yang dilakukan pada Juli-Agustus dengan melibatkan lebih dari 18 ribu responden individu dan 11 ribu responden industri itu juga telah mengintegrasikan indikator Indeks Literasi Digital (ILD), sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan terkini hingga level kabupaten/kota.

    Sejak dilaksanakan pertama kali pada 2022, pengukuran IMDI telah dilaksanakan secara berkala setiap tahun, dengan cakupan pengukuran di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, IMDI dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi masyarakat digital berbasis kewilayahan di seluruh Indonesia.

    Pada 2022 skor nasional tercatat sebesar 37,80, IMDI terus menunjukkan tren positif. Di 2023, skor melonjak signifikan menjadi 43,18, menandai adanya dampak nyata dari perluasan program literasi digital di berbagai wilayah. Pada 2024 skor naik menjadi 43,34, sebuah sinyal bahwa literasi digital makin membaik.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Sumber daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Boni Pudjianto, memaparkan nilai nasional merupakan rata-rata dari nilai provinsi, yang bersumber dari rata-rata nilai kabupaten/kota.

    Dari keempat pilar, infrastruktur dan ekosistem mencatat skor tertinggi (53,06), sementara pilar pemberdayaan masih menempati posisi terendah (34,42), mengisyaratkan area yang perlu mendapat perhatian lebih.

    (agt/agt)

  • 2 Saran Menkominfo Usai Bocor Data SIM Card: Jaga NIK, Ganti Password

    2 Saran Menkominfo Usai Bocor Data SIM Card: Jaga NIK, Ganti Password

    Bali, CNN Indonesia —

    Usai kasus kebocoran miliaran data SIM card di forum gelap, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyarankan dua hal. Apa saja?

    Pertama, menjaga data pribadi, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

    “Saya minta, kita jaga betul privasi data pribadi melalui NIK kita. Jangan sampai kita gunakan tidak dibawa kontrol kita. Jadi, diberikan NIK itu hanya untuk hal-hal yang betul dipercaya dan dibutuhkan, sehingga harus ada tanggung jawab kita kepada NIK sendiri,” ujarnya, usai konferensi di Forum Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (3/9).

    Menurut Plate, salah satu potensi penyalahgunaan data NIK yang bocor adalah untuk pendaftaran SIM card.

    Pasalnya, berdasarkan Surat Edaran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nomor 01 Tahun 2018 dan Surat Ketetapan BRTI No. 3 Tahun 2008, satu KTP bisa melakukan registrasi tiga nomor kartu SIM untuk tiap operatornya.

    “NIK yang sama bisa mempunyai SIM Card yang banyak yang mana itu oke juga kalau punya sendiri. Kalau dipakai orang yang lain, karena kita tidak menjaga NIK-nya, pihak ketiga bisa mendapatkan NIK kita dan atas dasar NIK dia menerbitkan SIM card, lalu SIM card itu tidak jelas siapa yang punya, siapa yang pakai,” cetus Plate.

    Kedua, sarannya, adalah dengan mengganti kata sandi alias password.

    “Kita punya platform-platform digital dan semua di perangkat kita harus selalu kita ganti password-nya, one time password itu harus selalu diganti, sehingga kita bisa jaga agar tidak bisa diterobos. Kalau kita tidak menjaganya dan ada kebocoran karena kelalaian kita, ini jadi soal yang besar karena data ini begitu pentingnya,” urai dia.

    Menkominfo pun menilai kedisiplinan dalam menjaga data pribadi itu penting agar tak memicu kebocoran yang berujung saling menyalahkan.

    “Hal-hal seperti ini dan disiplin ini kita jaga juga yang ujungnya adalah data bocor. Begitu data bocor, mulai saling salah-salahkan tidak boleh hanya salah-salahkan, tapi harus dicari penyebabnya,” lanjut Plate.

    Terlepas dari itu, Kominfo terus melakukan pemeriksaan untuk menelusuri sumber kebocoran data SIM card.

    [Gambas:Instagram]

    “Tim sedang bekerja dan minggu depan akan kita lakukan pemeriksaan awal untuk menelusuri. Ditjen Aptika Kominfo sudah menyiapkan untuk menelusuri dimana potensi kebocoran itu ada,” ucapnya.

    Diketahui, 1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM diduga bocor dan dijual di forum breached.to oleh user Bjorka. Data itu diklaim diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

    Data pendaftaran SIM Card itu meliputi NIK, nomor telepon, nama provider, dan tanggal pendaftaran.

    Plate pun segera membantah kebocoran data itu dari pihaknya. “Data itu tidak ada di Kominfo,” ujarnya, ditemui di Bali, Kamis (1/9).

    Sementara itu, pakar keamanan siber Teguh Aprianto heran dengan Kominfo yang pernah memberi jaminan keamanan data registrasi SIM card, namun langsung cuci tangan begitu ada kebocoran data. 

    “Mereka yg mewajibkan kita melakukan registrasi. Mereka juga yg memberikan jaminan katanya datanya akan aman. Ketika datanya bocor langsung cuci tangan, sumber bocornya bukan dari mereka katanya,” kicuanya.

    “Masalahnya bukan bocor dari mana, tapi itu data bisa bocor lu kerjanya ngapain aja?” cetus dia.

    Janji Kominfo itu salah satunya tertuang dalam unggahan akun Instagram resminya pada November 2017. “Tenang, Data kamu aman kok. Semuanya adalah sistem yang bekerja dan semua Operator sudah menerapkan standar Internasional ISO 27001 terkait Keamanan Informasi.”

    [Gambas:Twitter]

    (kdf/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • Menkominfo Buru Sumber Kebocoran Data SIM Card Pekan Depan

    Menkominfo Buru Sumber Kebocoran Data SIM Card Pekan Depan

    Bali, CNN Indonesia —

    Tim Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan pemeriksaan untuk menelusuri kebocoran data SIM card mulai pekan depan.

    Hal ini dikatakannya terkait pertanyaan soal dugaan kebocoran 1,3 miliar data terkait registrasi kartu SIM, yang mencakup nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK) di forum gelap. 

    “Tim sedang bekerja dan minggu depan akan kita lakukan pemeriksaan awal untuk menelusuri. Ditjen Aptika Kominfo, sudah menyiapkan untuk menelusuri dimana potensi kebocoran itu ada,” Menteri Kominfo Johnny G. Plate, usai konferensi pers di Forum Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (3/9).

    “Dan apa betul kebocoran itu relevan dengan data terkini? Itu akan diperiksa semuanya, jika ditemukan ada potensi maka kita akan lakukan audit teknologi security atau enkripsi di Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) itu,” imbuhnya, tanpa merinci PSE yang mana.

    Ia juga menyebutkan penelusuran dan audit ini membutuhkan waktu karena tidak mudah. “Iya tergantung masalahnya, teknologi tidak bisa gampang-gampang saja, dan sedang berjalan,” imbuhnya.

    Sementara, kata dia, NIK KTP memang bisa digunakan untuk pendaftaran beberapa SIM Card.

    “Karena sekarang untuk menerbitkan SIM card itu sudah ada aturannya harus ada KTP dan NIK. Yang jadi soal di Indonesia ini, NIK yang sama bisa mempunyai SIM Card yang banyak yang mana itu oke juga kalau punya sendiri,” ujar dia.

    “Kalau dipakai orang yang lain, karena kita tidak menjaga NIK-nya pihak ketiga bisa mendapatkan NIK kita dan atas dasar NIK dia menerbitkan SIM card lalu SIM card itu tidak jelas siapa yang punya, siapa yang pakai?” cetus Plate.

    “Hal-hal seperti ini dan disiplin ini kita jaga juga yang ujungnya adalah data bocor. Begitu data bocor, mulai saling salah-salahkan. Tidak boleh hanya salah-salahkan, tapi harus dicari penyebabnya,” lanjutnya.

    Untuk saat ini, pihaknya belum mengetahui berapa banyak data yang bocor.

    “Saya minta, kita jaga betul privasi data pribadi melalui NIK kita. Jangan sampai kita gunakan tidak dibawa kontrol kita. Jadi, diberikan NIK itu hanya untuk hal-hal yang betul dipercaya dan dibutuhkan, sehingga harus ada tanggung jawab kita kepada NIK sendiri,” ujarnya.

    “Kedua, kita punya platform-platform digital dan semua di perangkat kita harus kita ganti password-nya, sehingga kita bisa jaga agar tidak bisa diterobos. Kalau kita tidak menjaganya dan ada kebocoran karena kelalaian kita ini jadi soal yang besar karena data ini begitu pentingnya,” ujarnya.

    Seperti diketahui, miliaran data pendaftaran kartu SIM diduga bocor dan dijual di forum gelap. Data itu diklaim diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

    “1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia bocor!,” ungkap akun @SRifqi, sambil menyertakan tangkapan layar akun Bjorka yang menjual data bocoran itu, Kamis (1/9).

    “Data pendaftaran meliputi NIK, nomor telepon, nama penyedia (provider), dan tanggal pendaftaran. Penjual menyatakan bahwa data ini didapatkan dari Kominfo RI,” lanjutnya.

    Diketahui, Kominfo mewajibkan semua pengguna kartu SIM prabayar untuk mendaftarkan nomor teleponnya sejak Oktober 2017. Syaratnya, memberikan NIK dan nomor KK.

    (kdf/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • Forum DEWG Sepakati 3 Isu Prioritas dengan Delegasi Negara G20

    Forum DEWG Sepakati 3 Isu Prioritas dengan Delegasi Negara G20

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan para petinggi negara KTT G20 telah menyepakati diskusi dalam forum Digital Economic Ministers Meeting (DEMM), Kamis (1/9).

    Forum DEMM merupakan puncak pertemuan Digital Economy Working Group (DEWG) G20 yang membahas tiga isu prioritas ekonomi digital.

    “Seluruh ide, gagasan dan dinamika yang berkembang telah dirangkum ke dalam sebuah dokumen bernama ‘G20 Digital Economy Minister Meeting 2022 Chairs Summary’ yang telah saya bacakan di depan para menteri bidang ekonomi digital anggota G20 beberapa saat yang lalu,” ujar Plate kepada wartawan di Nusa Dua, Bali pada Kamis (1/9).

    Lebih lanjut Plate mengatakan rangkuman itu dibacakan di hadapan seluruh anggota G20, negara tamu non-G20, dan organisasi internasional. Ada tiga isu prioritas yang disepakati.

    “Prioritas pertama adalah menyepakati penguatan konektivitas digital yang bersifat people center,” ujar dia.

    Kemudian seluruh anggota G20 juga paripurna soal keamanan digital untuk keberlangsungan bisnis. Plate mengapresiasi sejumlah negara melakukan berbagai inisiatif seperti G20 Digital Innovation Network dan G20 Digital Transformation Expo.

    “Berikutnya isu kecakapan dan literasi digital di mana DEMM menyusun G20 toolkit untuk mengukurnya,” jelas dia.

    Plate menilai indikator itu penting untuk mendorong keterampilan sumber daya manusia (SDM). Dengan demikian jarak ketimpangan digitalisasi antarnegara semakin kecil.

    “Termasuk mendorong kebijakan untuk meningkatkan partisipasi bermakna bagi kelompok rentan di sektor ekonomi digital,” tutur dia.

    Johnny menuturkan isu ketiga ialah arus data lintas batas negara. DEMM mengakui upaya Presidensi G20 Indonesia yang menginisiasi tata kelola arus data.

    “Tentunya dengan rasa saling percaya, keadilan, dan transparansi,” ucap dia.

    Berikut hasil konsesus pada tiga isu tersebut meliputi:

    1. Konektivitas dan Pemulihan Pasca Covid-19.

    Pertemuan tersebut menyepakati agar penguatan konektivitas digital harus bersifat people center atau berpusat pada masyarakat.

    Selain itu, para delegasi juga menyepakati pentingnya keamanan digital sebagai kunci keberlanjutan bisnis.

    Forum tersebut juga menyambut baik berbagai inisiatif presidensi G20 Indonesia, seperti G20 Digital Innovation Network (DIN), G20 Digital Transformation Expo (GTE), dan inisiatif small village dan small island.

    2. Kecakapan Digital dan Literasi Digital Para anggota G20 juga berhasil menyusun ‘alat ukur’ terkait hal ini.

    Tujuannya untuk standardisasi indikator literasi dan kecakapan digital guna pengambilan kebijakan publik yang lebih objektif, serta mendorong kerja sama internasional dalam mengatasi gap antarnegara, menjawab tantangan masa depan digital. 3. Data Lalu Lintas Data Bebas dengan Kepercayaan dan Aliran Data Lintas Negara.

    Plate menjelaskan rumusan dalam dokumen DEWG ini nantinya akan disampaikan sebagai masukan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar pada November mendatang.

    Forum DEWG telah berlangsung dalam empat pertemuan dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Di antaranya digelar di Lombok, Yogyakarta, Labuan Bajo, dan Bali.

    (can/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kominfo Bahas 3 Isu Prioritas di Pembukaan DEWG 2022

    Kominfo Bahas 3 Isu Prioritas di Pembukaan DEWG 2022

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membuka sidang Digital Economy Working Group (DEWG) pada Senin (29/8) di Nusa Dua, Bali. Setidaknya ada tiga isu yang menjadi prioritas untuk dibahas oleh forum.

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan isu prioritas itu akan disampaikan nanti oleh delegasi, pada saat G20 digelar nanti.

    “Saya bersyukur kita telah membahas tiga isu penting di forum ini dan kita melanjutkan tujuan pertemuan DEWG,” kata Plate dalam pembukaan pertemuan keempat DEWG di Nusa Dua, Bali, Senin (29/8).

    Isu pertama, kata dia, yakni konektivitas digital dan pemulihan pascapandemi covid-19. Isu tersebut akan berfokus pengembangan konektivitas digital yang berpusat pada manusia.

    Kemudian masalah keamanan ekonomi digital, berbagi dukungan melalui G20 lewat Innovation Network, Digital Transformation Expo, Smart Village, dan Smart Island.

    Lebih lanjut ia mengatakan isu prioritas kedua ialah literasi digital dan keterampilan digital. Anggota G20 tengah merumuskan G20 toolkit untuk mengukur literasi digital dan keterampilan digital.

    Kemudian isu ketiga yakni arus data lintas batas negara. Plate berharap delegasi G20 satu suara untuk mengakui pentingnya prinsip unifikasi data dengan sejumlah prinsip.

    “Yaitu lawfulness (keabsahan), fairness (keadilan), dan transparency (transparansi),” tuturnya.

    Kemenkominfo lewat DEWG hendak mengonsolidasikan isu-isu ekonomi digital di bawah Presidensi G20 Indonesia. Kemudian forum menyusun rancangan deklarasi Menteri Bidang Digital G20 atau Bali Package yang kembali dibahas untuk difinalisasi di G20 Digital Economy Ministers Meeting (DEMM) pada 1 September 2022.

    “G20 Innovation Network akan diadakan 2 sampai 4 September 2022 di Bali,” tutup Plate.

    Kemenkominfo menggelar pertemuan keempat DEWG di Bali pada 29 hingga 30 Agustus 2022. Forum itu membahas ihwal trasformssi digital serta kolaborasi digital antar negara G20.

    Sejumlah negara hadir baik secara daring maupun luring di forum tersebut, di antaranya Australia, Brazil, Kanada, China, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat.

    Dalam lawatan itu, Johnny mengatakan ada juga 12 perusahaan swasta yang hadir di DEWG. Seluruh delegasi G20 yang hadir dapat bertukar ide hingga saling berkolaborasi.

    (can/lth)

  • Menkominfo soal AI: Mulai Terasa Kita Hidup dalam Film Fiksi Ilmiah

    Menkominfo soal AI: Mulai Terasa Kita Hidup dalam Film Fiksi Ilmiah

    Nusa Dua, CNN Indonesia —

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkomimfo) Johnny G Plate menyebut kemajuan industri berbasis digital saat ini layaknya film fiksi ilmiah.

    Hal itu lantaran perkembangan teknologi yang menghasilkan produk seperti metaverse, mobil tanpa pengemudi dan robot dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) tak ubahnya hidup di dalam film fiksi ilmiah.

    “Dengan munculnya teknologi seperti metaverse dan mobil tanpa pengemudi, bantuan robot canggih dengan teknologi berbasis AI. Ini mulai terasa seperti kita benar-benar hidup dalam film fiksi ilmiah,” kata Plate jelang pembukaan sidang Digital Economy Working Group (DEWG), Senin (29/8) di Nusa Dua, Bali.

    Untuk diketahui, sederet film laga kenamaan menyematkan mobil tanpa pengemudi di dalam aksinya, seperti film I Robot (2004) yang diperankan oleh Will Smith.

    Dalam film tersebut, Will Smith mengendarai Audi RSQ. Kala itu, mobil ini digambarkan bisa menyetir sendiri dan mengikuti perintah suara. Hal itu telah diadaptasi dalam mobil saat ini yang bisa menyetir sendiri.

    “Saya yakin dengan kolaborasi yang ada hari ini, betapa menantangnya masa depan kita, apalagi dengan hadirnya delegasi kelompok kerja ekonomi digital,” ujar Plate.

    Kemenkominfo menggelar pertemuan keempat DEWG di Bali pada 29 hingga 30 Agustus 2022. Forum itu membahas ihwal trasformssi digital serta kolaborasi digital antar negara G20.

    Sejumlah negara hadir baik secara daring maupun luring di forum tersebut, di antaranya Australia, Brazil, Kanada, China, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat.

    Dalam lawatan itu, Johnny mengatakan ada juga 12 perusahaan swasta yang hadir di DEWG. Seluruh delegasi G20 yang hadir dapat bertukar ide hingga saling berkolaborasi.

    Pertemuan DEWG akan menyusun rancangan deklarasi Menteri Bidang Digital G20 atau Bali Package yang kembali dibahas untuk difinalisasi di G20 Digital Economy Ministers Meeting (DEMM) pada 1 September 2022.

    Selanjutnya, pertemyan itu akan mengonsolidasikan isu-isu ekonomi digital di bawah Presidensi G20 Indonesia.

    (can/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kominfo Puji Komunitas Industri Digital bak Superhero di Marvel

    Kominfo Puji Komunitas Industri Digital bak Superhero di Marvel

    Nusa Dua, CNN Indonesia —

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkomimfo), Johnny G Plate mengibaratkan industri digital sektor swasta sebagai pahlawan di serial Marvel Universe.

    Hal itu disebut Plate menjelang pembukaan Digital Economy Task Force (DEWG), Senin (29/8) di Nusa Dua, Bali.

    “Kehadiran sektor swasta di era digital seperti industri bintang Marvel Universe,” ujar Plate kepada wartawan, Senin (29/8).

    Dia menganalogikan sektor industri digital swasta itu dengan superhero di Marvel Universe lantaran dianggap sebagai pahlawan untuk bertarung di arena ekosistem digital.

    Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di DEWG Bali, sederet ekosistem digital ikut pamer produk. Di antaranya GoTo, Telkomsel, Gudang Ada, Halodoc, Getbox Metaverse, Itemku, Bukalapak dan Itemku.

    Lanjut Johnny mengatakan ada 12 perusahaan swasta yang hadir di DEWG kali ini. Seluruh delegasi G20 yang hadir dapat bertukar ide hingga berkolaborasi.

    “Dengan banyak munculnya perusahaan teknologi seperti metaverse mobil tanpa pengemudi, bantuan robot canggih dan Teknologi berbasis AI,” tuturnya.

    Kemenkominfo menggelar pertemuan keempat DEWG di Bali pada 29 hingga 30 Agustus 2022. Forum tersebut membahas ihwal transformasi digital serta kolaborasi digital antar negara G20.

    Dalam pertemuan DEWG itu juga mengonsolidasikan isu-isu ekonomi digital di bawah Presidensi G20 Indonesia, hingga menyusun rancangan deklarasi Menteri Bidang Digital G20 atau the Bali Package yang kembali dibahas untuk difinalisasi di G20 Digital Economy Ministers Meeting (DEMM) pada 1 September 2022.

    (can/mik)

    [Gambas:Video CNN]