Xcloud.id

Topik: Prakerja

  • Pelatihan K3 Bersertifikat, Midiatama Academy Dorong Budaya Kerja Aman di Indonesia – Halaman all

    Pelatihan K3 Bersertifikat, Midiatama Academy Dorong Budaya Kerja Aman di Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kini menjadi isu strategis di tengah tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia. 

    Untuk itu, pelatihan K3 semakin dibutuhkan tidak hanya oleh sektor industri besar, tetapi juga oleh UMKM, instansi pemerintah, hingga sektor informal.

    Apalagi data Kemnaker, sepanjang 2024 terjadi lebih dari 150 ribu kasus kecelakaan kerja di Indonesia.

    Direktur Midiatama Group, Muhammad Deny mengatakan, pelatihan K3 bukan lagi sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak.

    “Tujuannya  untuk mencegah kerugian yang lebih besar, baik dari sisi manusia maupun finansial,” katanya, Minggu (13/4/2025).

    Sebagai Perusahaan Jasa K3 (PJK3) nasional, Midiatama telah berperan aktif dalam pembangunan kompetensi tenaga kerja Indonesia. 

    “Sebagai Perusahaan Jasa K3 (PJK3) resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, kami menyediakan berbagai program pelatihan dan sertifikasi K3 untuk meningkatkan kompetensi dan keselamatan kerja para pesertanya,” katanya. 

    Midiatama baru saja merayakan 10 tahun kiprahnya melalui acara bertema Stronger Innovation and Collaboration yang berlangsung di BRITS Hotel Puri Indah, Jakarta, dihadiri oleh ratusan tamu undangan dari kalangan industri, mitra kerja, tokoh K3 nasional, serta perwakilan pemerintah.

    Deny menyatakan, siap melangkah lebih jauh dalam menciptakan masa depan K3 Indonesia yang lebih tangguh, inklusif, dan modern.

    Sebagai bentuk komitmen terhadap transformasi dan digitalisasi layanan K3 di Indonesia, Midiatama meluncurkan beberapa inisiatif unggulan.

    “Kami baru saja meresmikan Gedung LPK & Pusat Sertifikasi K3. Gedung baru ini dirancang sebagai pusat pelatihan dan sertifikasi K3 terintegrasi, dengan fasilitas modern dan kurikulum berbasis industri 5.0,” katanya.

    Gedung ini menjadi simbol keseriusan Midiatama dalam membina tenaga kerja kompeten dan berdaya saing tinggi secara nasional maupun internasional.

    “Juga launching AIK3 (Artificial Intelligence for K3), teknologi asisten virtual berbasis AI pertama di Indonesia yang dikembangkan khusus untuk edukasi dan asistensi budaya K3 secara real-time. Menghadirkan pengalaman belajar yang interaktif dan relevan bagi tenaga kerja dan praktisi,” katanya.

    Kemudian launching K3MAS (K3 Management System), platform manajemen operasional yang mempermudah agensi dan reseller pelatihan K3 dalam mengelola data, jadwal, peserta, hingga sertifikasi. Dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam ekosistem pelatihan K3.

    Relaunching MIDLEA (Midiatama Learning Academy). Kini hadir lebih interaktif dengan tampilan baru, MIDLEA mendukung self-paced learning, terintegrasi dengan Kartu Prakerja, dan memudahkan akses pelatihan K3 di mana saja dan kapan saja.

    Relaunching LSP KATIGA PASS, lembaga sertifikasi profesi resmi yang diperbarui dengan pendekatan digital dan berbasis industri untuk menjawab kebutuhan kompetensi tenaga kerja K3 dan konstruksi masa kini.

    Selain itu, Midiatama menyediakan berbagai skema pelatihan seperti tatap muka, online, hingga in-house training bagi perusahaan.

    Midiatama mencatat ribuan alumni dari berbagai daerah dan sektor telah mengikuti pelatihan mereka. Banyak di antaranya kini berperan penting sebagai petugas K3, pengawas proyek, atau auditor SMK3 di perusahaannya.

     

     

  • Kini Bisa Cek Program Pemerintah buat Masyarakat di Aplikasi GoPay

    Kini Bisa Cek Program Pemerintah buat Masyarakat di Aplikasi GoPay

    Jakarta –

    GoPay menghadirkan halaman Program Pemerintah di aplikasi GoPay, berisikan informasi mengenai berbagai program pemerintah yang ditujukan bagi masyarakat luas. Halaman Program Pemerintah di aplikasi GoPay ini merupakan bagian dari upaya GoPay untuk mendukung pemerintah menyebarluaskan informasi, sekaligus membantu masyarakat untuk semakin mudah mengakses dan mendapatkan manfaat dari program pemerintah.

    Informasi yang sudah tersedia di halaman Program Pemerintah di aplikasi GoPay adalah Cek Kesehatan Gratis, Program Kartu Prakerja, Makan Bergizi Gratis, Kartu Indonesia Pintar, layanan pembayaran QRIS, dan satu program dari GoPay beserta aliansi yaitu Judi Pasti Rugi yang didukung penuh oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

    Head of GoPay Consumer Services Sudhanshu Raheja mengatakan inisiatif ini merupakan bentuk dukungan GoPay terhadap program pemerintah agar manfaatnya bisa dirasakan
    masyarakat seluas-luasnya.

    “Pemerintah memiliki banyak program yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat. GoPay sebagai aplikasi anak bangsa yang dekat dengan keseharian masyarakat, berupaya turut
    mendukung kesuksesan program pemerintah dengan menyajikan informasi mengenai program-program ini lewat aplikasi GoPay,” ujar Sudhanshu dalam siaran pers, Selasa (25/3/2025).

    “Masyarakat kini bisa dengan mudah mengakses informasi terkait program pemerintah di satu halaman khusus di aplikasi GoPay, tanpa harus mengunjungi beberapa sumber informasi yang berbeda,” imbuhnya.

    Selain menjadi pusat informasi yang dapat diakses publik dengan mudah, halaman Program Pemerintah di aplikasi GoPay juga dapat digunakan untuk pendaftaran berbagai program pemerintah.

    Untuk mengakses halaman ini, masyarakat hanya perlu mengunduh dan menggunakan aplikasi GoPay versi terbaru, lalu membuka halaman utama dan memilih menu Program Pemerintah.

    Penempatan halaman ini di menu utama aplikasi GoPay diharapkan dapat memberikan kemudahan akses sehingga menjangkau masyarakat lebih luas.

    (prf/ega)

  • Perkuat Keuangan Inklusif, Begini Strategi Pemerintah

    Perkuat Keuangan Inklusif, Begini Strategi Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan berbagai strategi untuk mencapai keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat dengan memperluas akses dan kesempatan dalam aktivitas ekonomi.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa terdapat 89% orang Indonesia yang telah memiliki fasilitas perbankan. Angka itu diupayakan naik seiring dengan penguatan literasi keuangan.

    “Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Halmahera, Maluku Utara. Oleh karena itu ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi. BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (22/3/2025).

    Lebih lanjut, dia menyebut bahwa Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk dalam mendukung pelayanan keuangan sektor pemerintah. Salah satunya berupa program elektronifikasi bantuan dan subsidi pemerintah.

    Hal ini sejalan dengan kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya mencakup masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, terdapat pula pelaku UMKM serta masyarakat lintas kelompok.

    “Tingkat inklusi keuangan pada 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029,” tuturnya.

    Meskipun kepemilikan akun, penggunaan akun, dan literasi keuangan di Indonesia sejauh ini menunjukkan tren positif, Airlangga menyebut bahwa tingkat literasi keuangan baru mencapai 65,4%. Realisasi ini naik dari 49,7% pada tahun sebelumnya yang mencapai 49,7%.

    “Masih terdapat beberapa kelompok sosial-ekonomi yang secara substansial belum menjangkau layanan keuangan formal. Terdapat kesenjangan cukup signifikan antara tingkat inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 91,5% dengan masyarakat pedesaan yang sebesar 84,8%. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika berdasarkan jenis kelamin dan demografi usia,” katanya.

    Selain itu, pemerintah juga telah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial dan ekonomi untuk menciptakan data yang lebih akurat dan tepat sasaran.

    Menurut Airlangga, data tersebut juga dapat digunakan dalam sistem pembayaran bagi penyaluran bantuan sosial secara digital, monitoring lalu lintas devisa, hingga peningkatan kepatuhan pajak.

    Pemerintah sejauh ini telah mendata penerima PKH sebanyak 10 juta KPM, penerima bantuan sembako sebanyak 18,8 juta KPM, penerima PIP sebanyak 21,5 juta siswa, penerima PBI JKN sebanyak 96,8 juta, penerima Kartu Prakerja sebanyak 16,4 juta, penerima subsidi listrik sebanyak 40,7 juta pelanggan, dan debitur KUR sebanyak 7,05 juta.

    “DTSEN selaras dengan total penduduk Indonesia per 3 Februari 2025, sebanyak sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk,” pungkasnya.

  • Prabowo Dorong Inklusi Keuangan, Masyarakat Diminta Punya Rekening

    Prabowo Dorong Inklusi Keuangan, Masyarakat Diminta Punya Rekening

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengimbau masyarakat untuk memiliki rekening perbankan guna meningkatkan inklusi keuangan.

    “Saat ini, sekitar 89% masyarakat Indonesia sudah memiliki akses ke layanan perbankan. Namun, masih ada daerah seperti Maluku Utara dan Halmahera yang perlu didorong lebih lanjut. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat rekening dan risiko investasi,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (22/3/2025).

    Sebagai langkah konkret, pemerintah telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden. Selain itu, BUMN turut diberikan mandat untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

    Melalui kebijakan yang kondusif serta pemanfaatan infrastruktur teknologi keuangan, DNKI diharapkan mampu mendukung berbagai sektor, termasuk layanan keuangan pemerintah.

    Salah satu inisiatif pemerintah untuk inklusi keuangan adalah elektronifikasi bantuan dan subsidi, yang menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, serta kelompok-kelompok rentan seperti santri, pemuda, pekerja migran, penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan narapidana, anak terlantar, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah 3T.

    Dengan sinergi antar-kementerian dan lembaga di bawah DNKI, tingkat inklusi keuangan pada 2023 mencapai 88,7% dalam penggunaan akun dan 76,3% dalam kepemilikan akun. Dalam RPJMN, angka ini ditargetkan naik menjadi 91% pada 2025 dan 93% pada 2029.

    Sejak diluncurkan pada 2016, DNKI terus menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan kepemilikan akun keuangan formal di Indonesia. Hingga 2023, 76,3% masyarakat dewasa telah memiliki akun, sementara 88,7% sudah menggunakannya. Namun, literasi keuangan baru mencapai 65,4%, meskipun meningkat signifikan dari 49,7% di tahun sebelumnya.

    Meski inklusi keuangan masyarakat perkotaan telah mencapai 91,5%, di pedesaan masih lebih rendah, yakni 84,8%. Namun, tidak terdapat perbedaan signifikan dalam inklusi keuangan berdasarkan gender maupun usia.

    Pemerintah juga menerapkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi nasional melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini menyatukan berbagai pangkalan data seperti DTKS, Regsosek, dan P3KE guna memastikan keakuratan data penerima manfaat bantuan sosial.

    DTSEN mencakup penerima PKH (10 juta KPM), bantuan sembako (18,8 juta KPM), PIP (21,5 juta siswa), PBI JKN (96,8 juta jiwa), Kartu Prakerja (16,4 juta peserta), subsidi listrik (40,7 juta pelanggan), dan debitur KUR (7,05 juta orang). Selain itu, sistem ini juga digunakan untuk digitalisasi penyaluran bansos, monitoring lalu lintas devisa, serta peningkatan kepatuhan pajak.

    “DTSEN mencerminkan kondisi populasi Indonesia per 3 Februari 2025, dengan sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk,” pungkas Airlangga terkait inklusi keuangan.

  • Perintah Prabowo Warga RI Wajib Punya Rekening Bank, Ini Alasannya

    Perintah Prabowo Warga RI Wajib Punya Rekening Bank, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya setiap warga negara memiliki rekening bank sebagai bagian dari upaya memperkuat inklusi keuangan di Indonesia. Langkah ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan.

    Sebagai wujud komitmen, pemerintah telah mengadopsi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang dipimpin langsung oleh Presiden.

    Guna memastikan kualitas inklusi keuangan bisa didalami dengan literasi keuangan, Prabowo mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pada Jumat (21/3) kemarin. Masing-masing adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, serta Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Kepala LPS, Kepala BPS, dan Dirut Himbara di Istana Negara.

    “Jadi tadi dilaporkan terkait dengan inklusi keuangan, di mana jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89%. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera. Oleh karena itu, ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi. BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Harian DNKI dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (22/3/2025).

    Melalui penetapan kebijakan dan regulasi yang kondusif serta penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi Keuangan yang mendukung organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, diharapkan SNKI dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk dalam mendukung pelayanan keuangan sektor Pemerintah. Salah satu program pelayanan keuangan sektor Pemerintah yakni berupa program elektronifikasi bantuan dan subsidi Pemerintah.

    Hal tersebut sejalan dengan kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya yakni masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, sasaran inklusi keuangan juga termasuk pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok yang terdiri dari kelompok pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, kemudian kelompok pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, disabilitas, kelompok masyarakat di daerah 3T, serta kelompok perempuan.

    “Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh K/L anggota DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029,” ungkapnya.

    Airlangga menyebut perkembangan kepemilikan akun, penggunaan akun, dan literasi keuangan di Indonesia sejauh ini menunjukkan tren positif, terutama sejak diluncurkannya SNKI pertama kali pada tahun 2016. Sampai dengan tahun 2023, masyarakat usia dewasa yang telah memiliki akun keuangan formal mencapai 76,3%.

    Sementara itu, persentase masyarakat usia dewasa yang telah menggunakan akun keuangan formal mencapai 88,7%. Namun demikian, tingkat literasi keuangan baru mencapai 65,4%, meskipun telah meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 49,7%.

    “Masih terdapat beberapa kelompok sosial-ekonomi yang secara substansial belum menjangkau layanan keuangan formal. Terdapat kesenjangan cukup signifikan antara tingkat inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 91,5% dengan masyarakat pedesaan yang sebesar 84,8%. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika berdasarkan jenis kelamin dan demografi usia,” jelas Airlangga.

    Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi nasional dan menyinergikan data antar K/L, Pemerintah juga telah memiliki basis data terpadu berupa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial dan ekonomi untuk menciptakan data yang lebih akurat dan tepat sasaran. Implementasi DTSEN dilakukan dengan menggabungkan tiga pangkalan data utama yaitu DTKS, Regsosek, dan Data P3KE.

    Dalam penyelenggaraan DTSEN tersebut, telah dilakukan pendataan penerima manfaat (beneficiary registry) yang di antaranya terdiri dari penerima PKH sebanyak 10 juta KPM, penerima bantuan sembako sebanyak 18,8 juta KPM, penerima PIP sebanyak 21,5 juta siswa, penerima PBI JKN sebanyak 96,8 juta, penerima Kartu Prakerja sebanyak 16,4 juta, penerima subsidi listrik sebanyak 40,7 juta pelanggan, dan debitur KUR sebanyak 7,05 juta.

    Single identifier data tersebut juga dapat digunakan dalam sistem pembayaran bagi penyaluran bantuan sosial secara digital, monitoring lalu lintas devisa, dan peningkatan kepatuhan pajak.

    “DTSEN selaras dengan total penduduk Indonesia per 3 Februari 2025, sebanyak sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk,” pungkasnya.

    (fab/fab)

  • Dorong Inklusi Keuangan, Presiden Prabowo Minta Setiap Warga Negara Punya Rekening – Halaman all

    Dorong Inklusi Keuangan, Presiden Prabowo Minta Setiap Warga Negara Punya Rekening – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus melanjutkan upaya-upaya pencapaian keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat dengan memperluas akses dan kesempatan dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif.

    Pemerintah juga telah memiliki Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagai kerangka kerja komprehensif dalam upaya peningkatan akses masyarakat ke layanan keuangan formal, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan.

    Sebagai wujud implementasi, Pemerintah juga telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Guna memastikan kualitas inklusi keuangan bisa didalami dengan literasi keuangan, Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (21/3/2025), mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.

    Mereka yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, serta Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Kepala LPS, Kepala BPS, dan Dirut Himbara di Istana Negara.

    “Jadi tadi dilaporkan terkait dengan inklusi keuangan, dimana jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89 persen. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Harian DNKI usai rapat.

    “Oleh karena itu ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi. BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi keuangan kita lebih tinggi capaiannya,” ujar  Airlangga Hartarto menambahkan.

    Melalui penetapan kebijakan dan regulasi yang kondusif serta penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi Keuangan yang mendukung organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, diharapkan SNKI dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk dalam mendukung pelayanan keuangan sektor Pemerintah.

    Salah satu program pelayanan keuangan sektor Pemerintah yakni berupa program elektronifikasi bantuan dan subsidi Pemerintah.

    Hal tersebut sejalan dengan kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya yakni masyarakat berpenghasilan rendah.

    Selain itu, sasaran inklusi keuangan juga termasuk pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok yang terdiri dari kelompok pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, kemudian kelompok pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, disabilitas, kelompok masyarakat di daerah 3T, serta kelompok perempuan.

    “Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh K/L anggota DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029,” ungkap Airlangga.

    Perkembangan kepemilikan akun, penggunaan akun, dan literasi keuangan di Indonesia sejauh ini menunjukkan tren positif terutama sejak diluncurkannya SNKI pertama kali pada tahun 2016.

    Sampai dengan tahun 2023, masyarakat usia dewasa yang telah memiliki akun keuangan formal mencapai 76,3%.

    Sementara itu, persentase masyarakat usia dewasa yang telah menggunakan akun keuangan formal mencapai 88,7%.

    Namun demikian, tingkat literasi keuangan baru mencapai 65,4%, meskipun telah meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 49,7%.

    “Masih terdapat beberapa kelompok sosial ekonomi yang secara substansial belum menjangkau layanan keuangan formal. Terdapat kesenjangan cukup signifikan antara tingkat inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 91,5?ngan masyarakat pedesaan yang sebesar 84,8%. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika berdasarkan jenis kelamin dan demografi usia,” jelas Airlangga.

    Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi nasional dan menyinergikan data antar K/L, Pemerintah juga telah memiliki basis data terpadu berupa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial dan ekonomi untuk menciptakan data yang lebih akurat dan tepat sasaran.

    Implementasi DTSEN dilakukan dengan menggabungkan tiga pangkalan data utama yaitu DTKS, Regsosek, dan Data P3KE.

    Dalam penyelenggaraan DTSEN tersebut, telah dilakukan pendataan penerima manfaat (beneficiary registry) yang diantaranya terdiri dari penerima PKH sebanyak 10 juta KPM, penerima bantuan sembako sebanyak 18,8 juta KPM, penerima PIP sebanyak 21,5 juta siswa, penerima PBI JKN sebanyak 96,8 juta, penerima Kartu Prakerja sebanyak 16,4 juta, penerima subsidi listrik sebanyak 40,7 juta pelanggan, dan debitur KUR sebanyak 7,05 juta.

    Single identifier data tersebut juga dapat digunakan dalam sistem pembayaran bagi penyaluran bantuan sosial secara digital, monitoring lalu lintas devisa, dan peningkatan kepatuhan pajak.

    “DTSEN selaras dengan total penduduk Indonesia per 3 Februari 2025, sebanyak sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk,” pungkas Airlangga.

     

  • Kontribusi Nyata SRC dalam Dukung Perkembangan Ekonomi RI Lewat UMKM

    Kontribusi Nyata SRC dalam Dukung Perkembangan Ekonomi RI Lewat UMKM

    Jakarta –

    Keberadaan SRC dan peran UMKM dalam perekonomian Indonesia menjadi bukti bahwa sektor ini memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan investor, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen serta menjadi negara berpendapatan tinggi dalam dekade mendatang.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengapresiasi peran strategis SRC dan Sampoerna Entrepreneurs Training Center yang telah membantu ratusan ribu UMKM di seluruh Indonesia. Keberhasilan SRC menjadi bukti bahwa sektor retail berbasis UMKM dapat bersaing dengan retail modern dan memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Beberapa tahun yang lalu saya ingat jumlah SRC lebih kecil dari jumlah retail modern. Tapi hari ini retail modern Indonesia itu 80 ribu, SRC sudah 250 ribu,” ujar Airlangga dalam sambutannya pada acara ‘The Big Idea Forum, Pahlawan Ekonomi Bangsa: Kekuatan UMKM untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8%”‘ yang digelar Sampoerna dan CNN Indonesia, dilihat Senin (17/3/2025).

    Diketahui, usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Dengan jumlah hampir 99 persen dari total unit usaha di Indonesia atau sekitar 64 juta unit, UMKM berkontribusi sebesar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja nasional.

    Airlangga menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia harus mampu keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah dalam 10 tahun ke depan. Saat ini, pendapatan per kapita di Jakarta telah mencapai US$20 ribu, mendekati kota-kota maju di negara lain seperti San Francisco. Jika pertumbuhan ini dapat diperluas ke kota-kota lain, maka Indonesia berpeluang menjadi negara berpendapatan tinggi

    “Tentunya kalau UMKM semuanya naik kelas, kita akan mencapai negara pendapatan menengah. Target 8 persen yang dicanangkan oleh Pak Presiden yakin kita bisa capai tahun 2028-2030,” ucapnya.

    Selain itu, Airlangga melihat meski tantangan global terus menghantui, para pelaku retail di Indonesia tetap optimis terhadap prospek perekonomian Tanah Air. Optimisme ini pun didukung oleh kekuatan pasar domestik Indonesia yang sangat resiliensi, dengan 52 persen dari ekonomi nasional berasal dari sektor konsumsi.

    Menurut Airlangga, hal ini yang menjadi daya tarik bagi investor asing, seperti perusahaan dari China dan Vietnam, yang ingin memanfaatkan potensi pasar domestik Indonesia. Salah satunya Philip Morris yang telah menanamkan investasinya di Indonesia.

    “Jadi ini saya mengapresiasi kepada Philip Morris, Bapak Andrey Kalantau Pulus, karena beliau lah yang memutuskan Philip Morris investasi di Indonesia. Perusahaan seperti Philip Morris harus berada di Indonesia, seperti perusahaan Vietnam yang juga harus ada di Indonesia untuk domestic market yang resiliensi,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Airlangga menilai SRC telah menjadi contoh sukses bagaimana UMKM dapat naik kelas melalui digitalisasi. Dengan dukungan teknologi seperti QRIS, SRC telah meningkatkan efisiensi dalam sistem pembayaran dan memperluas inklusi keuangan. Selanjutnya, kerja sama dengan berbagai pihak, seperti BRI, Telkom, dan Bulog, turut mendukung kemajuan sektor UMKM.

    Selain itu, pemerintah juga meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun, yang akan difokuskan pada sektor perdagangan, termasuk di dalamnya SRC. Kemudian kerja sama antara Sampoerna Entrepreneurs Center dan Kartu Prakerja juga akan semakin memperbanyak wirausaha baru yang siap bersaing di pasar.

    “Kalau kita lihat memang UMKM yang sudah go digital ini hasilnya jauh lebih baik seperti yang dilakukan oleh SRC ini,” pungkas Airlangga.

    (prf/ega)

  • Bamsoet: Pancasila miliki landasan filosofi yang dapat satukan bangsa

    Bamsoet: Pancasila miliki landasan filosofi yang dapat satukan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan dosen tetap Pascasarjana Universitas Pertahanan Bambang Soesatyo mengatakan bahwa Pancasila memiliki landasan filosofi yang dapat mempersatukan bangsa.

    “Pancasila sebagai ideologi bangsa juga memiliki peran yang sangat fundamental dalam menjaga keutuhan, identitas, dan kemajuan negara,” kata Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Menurut Bamsoet, Pancasila sangat tepat menjadi ideologi dasar negara karena menyisipkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut sangat dibutuhkan bangsa mengingat masyarakat Indonesia terdiri atas beragam etnis suku, budaya dan agama.

    Selain itu, masyarakat Indonesia tinggal di ribuan pulau yang berbeda-beda sehingga membuat latar belakang dan kebudayaan setiap individu menjadi beragam.

    Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada lima sila Pancasila, Bamsoet yakin seluruh masyarakat akan bersatu di tengah ragam perbedaan yang ada.

    “Pancasila, dengan lima silanya, menekankan nilai-nilai universal, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi panduan yang memungkinkan semua kelompok masyarakat merasa diakui dan dilindungi,” katanya.

    Tidak hanya soal persatuan, Bamsoet menambahkan Pancasila juga dianggap sebagai pondasi pembangunan ekonomi sosial. Hal itu terlihat dari beberapa kebijakan yang digulirkan pemerintah, seperti program kartu prakerja dan dana desa yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan perdesaan.

    Dengan terus berpedoman dengan nilai-nilai Pancasila, ia yakin Indonesia akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan besar.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cara Cek Penerima Bansos PKH Bulan Maret 2025 di Laman Cekbansos.kemensos.go.id – Halaman all

    Cara Cek Penerima Bansos PKH Bulan Maret 2025 di Laman Cekbansos.kemensos.go.id – Halaman all

    Berikut cara cek penerima bansos PKH bulan Maret 2025, akses laman cekbasos.kemensos.go.id secara online untuk mengecek status pencairannya.

    Tayang: Sabtu, 1 Maret 2025 10:40 WIB

    Foto Ilustrasi AI

    ILUSTRASI MENANTI BANSOS – Gambar ilustrasi orang menanti bansos PKH 2025 yang dibuat dengan kecerdasan buatan (AI) pada Sabtu (8/2/2025). Berikut cara mengecek status pencairan dana bansos bulan Maret 2025 secara online. 

    TRIBUNNEWS.COM – Bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) kembali disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) pada Maret 2025.

    Bulan Maret 2025 merupakan tahap pencairan terakhir bansos PKH untuk pertama.

    PKH adalah bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu setiap tiga bulan sekali.

    Cek status penerima Bansos PKH secara online melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id.

    Cara Cek Status Penerima Bansos PKH 

    Masuk ke laman cekbansos.kemensos.go.id;
    Isi alamat, pilih “Provinsi”,”Kabupaten”, “Kecamatan”, dan “Desa”
    Isi nama penerima bansos PKH
    Masukkan huruf kode pada kolom
    Klik “Cari data”
    Tunggu sistem untuk memproses pencarian hingga data penerima bansos dengan identitas terkait akan ditampilkan.

    Syarat Penerima Bansos PKH

    Warga Negara Indonesia (WNI)
    Terdaftar dalam DTKS Kemensos
    Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP 
    Termasuk dalam kelompok masyarakat yang membutuhkan sesuai data kelurahan setempat 
    Bukan bagian dari TNI, Polri, ASN, ataupun pegawai BUMN/BUMD 
    Tidak menerima bantuan pemerintah lain, seperti BLT UMKM, BLT subsidi gaji, atau Kartu Prakerja.

    Besaran Bantuan Langsung Tunai PKH

    Ibu hamil menerima bantuan sebesar Rp750.000/bulan (Rp3.000.000/tahun)
    Anak usia dini (0 hingga 6 tahun) menerima bantuan sebesar Rp750.000/bulan (Rp3.000.000/tahun)
    Anak SD/sederajat menerima bantuan sebesar Rp225.000/bulan (Rp900.000/tahun)
    Anak SMP/sederajat menerima bantuan sebesar Rp375.000/bulan (Rp1.500.000/tahun)
    Anak SMA/sederajat menerima bantuan sebesar Rp500.000/bulan (Rp2.000.000/tahun)
    Lanjut usia 70 tahun ke atas menerima bantuan sebesar Rp600.000/bulan (Rp2.400.000/tahun)
    Disabilitas berat menerima bantuan sebesar Rp600.000/bulan (Rp2.400.000/ahun).

    Kategori Penerima Bansos PKH

    Komponen Kesehatan
    Ibu hamil, diberikan maksimal untuk dua kali kehamilan
    Anak Usia Dini, anak usia 0 hingga 6 tahun dan dibatasi maksimal untuk dua anak.

    Komponen Pendidikan

    Komponen Kesejahteraan Sosial
    Lanjut Usia 70 tahun ke atas, penerima maksimal satu orang dan berada dalam keluarga
    Penyandang Disabilitas Berat, penerima maksimal satu orang dan berada dalam keluarga (bagi penyandang disabilitas fisik dan mental).

    (Tribunnews.com/Oktavia WW)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • 1.162 Mahasiswa Universitas Terbuka Malang Diwisuda, Momen untuk Membangun Citra Positif

    1.162 Mahasiswa Universitas Terbuka Malang Diwisuda, Momen untuk Membangun Citra Positif

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Rifky Edgar

    TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Universitas Terbuka Malang, Jawa Timur, menggelar Wisuda Daerah periode I 2025, di Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang pada Kamis (27/2/2025).

    Sebanyak 1.162 mahasiswa dari program Magister, Sarjana, dan Diploma yang telah dinyatakan lulus diwisuda dalam kegiatan ini.

    Acara wisuda dibuka oleh Wakil Rektor Universitas Terbuka (UT), Rahmat Budiman, yang didampingi Direktur UT Malang, Dr Lilik Sulistyowati.

    Ditemui selepas kegiatan, Rahmat Budiman menyampaikan, wisuda di Universitas Terbuka Malang bukan hanya sekadar seremoni akademik, melainkan juga momen untuk memperkenalkan dan membangun citra positif tentang Universitas Terbuka.

    Sebab, Universitas Terbuka merupakan kampus yang bisa diperuntukkan para pekerja.

    “Kami lihat, bahwa 87 persen mahasiswa kami adalah mereka yang bekerja,” ujarnya.

    “Jadi katakanlah mereka yang ingin kuliah secara tatap muka tapi tidak mungkin, jadi hanya Universitas Terbuka yang dapat memberikan kesempatan,” tambahnya.

    “Kerja jalan, kuliah juga jalan, sehingga masyarakat bisa meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dari pendidikan formal,” ucapnya.

    Universitas Terbuka Malang juga siap menerima calon mahasiswa yang punya keterbatasan waktu karena kesibukannya. 

    Selain urusan pekerjaan, juga faktor lainnya seperti biaya dan lain sebagainya.

    “Karena pendidikan satu-satunya yang memungkin calon mahasiswa prakerja melakukan lanjutan pendidikan ke jenjang selanjutnya yaitu kuliah di Universitas Terbuka,” katanya.

    Setiap tahunnya, Universitas Terbuka rata-rata telah mewisuda 70.000 mahasiswa. Di mana per semesternya sekitar 35.000 mahasiswa.

    Menurut Rahmat, itu bukti Universitas Terbuka telah menyiapkan lulusan terbaiknya untuk memainkan peran di dunia pendidikan.

    “Ini membuktikan kalau Universitas Terbuka juga membantu pemerintah dalam memberikan akses perguruan tinggi kepada masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur UT Malang, Dr Lilik Sulistyowati menyampaikan, tagline Universitas Terbuka yaitu “Making Higher Education Open to All.”

    Maknanya, Universitas Terbuka memberikan akses pendidikan tinggi kepada orang-orang yang tidak dapat mengikuti pembelajaran secara tatap muka.

    “Sehingga jangan pernah berhenti belajar dan belajar. Karena kompetensi itu, menunjukkan jadi diri bangsa,” ujarnya.

    “Bilamana sebuah bangsa pendidikan terakhirnya minimal S-2 hingga ke jenjang selanjutnya, dipastikan mereka akan bisa bekerja mendunia,” tandasnya.