Xcloud.id

Topik: PPKM

  • Akhir Pekan Tiba, Tak Ada Ganjil Genap Sabtu 18 Oktober 2025 di Jakarta – Page 3

    Akhir Pekan Tiba, Tak Ada Ganjil Genap Sabtu 18 Oktober 2025 di Jakarta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Akhir pekan kembali tiba, dan seperti biasanya, kebijakan pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan.

    Sabtu (18/10/2025) menjadi salah satu hari bebas bagi seluruh pengendara, baik yang memiliki pelat nomor ganjil maupun genap.

    Tidak adanya pembatasan ganjil genap Jakarta memberikan ruang gerak lebih luas bagi masyarakat untuk beraktivitas, berbelanja, atau berlibur setelah menjalani rutinitas padat selama hari kerja.

    Kebijakan pembatasan kendaraan saat ganjil genap di Jakarta hanya berlaku pada hari kerja, yaitu Senin hingga Jumat, sementara Sabtu, Minggu, serta tanggal merah hari libur nasional dikecualikan.

    Untuk waktu pemberlakuan ganjil genap Jakarta dibagi menjadi dua sesi, yaitu pukul 06.00–10.00 WIB dan 16.00–21.00 WIB, mengikuti pola jam sibuk yang umumnya memicu peningkatan arus lalu lintas.

    Aturan ganjil genap Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.

    Pelanggaran terhadap kebijakan ganjil genap Jakarta dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Ancaman hukuman berupa denda maksimal Rp 500.000 atau kurungan paling lama dua bulan tetap berlaku, termasuk bila pelanggaran terdeteksi oleh kamera pengawas yang tersebar di sejumlah titik.

    Selain itu, juga terdapat acuan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 26 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2022, yang semuanya menjadi dasar hukum pelaksanaan pengendalian lalu lintas di wilayah Jakarta.

    Penindakan terhadap pelanggar dengan sistem pemantauan berbasis kamera pengawas elektronik atau kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan tilang elektronik saat ganjil genap Jakarta berlaku.

    Meski begitu, kebebasan berkendara pada akhir pekan bukan berarti lalu lintas akan sepenuhnya lancar. Justru, di banyak titik, arus kendaraan cenderung meningkat akibat tingginya mobilitas warga yang memanfaatkan waktu libur untuk bepergian.

    Situasi ini sering membuat jalanan kembali padat pada pagi dan sore hari. Oleh karena itu, meski tidak ada aturan ganjil genap, pengemudi tetap disarankan untuk mengatur waktu perjalanan secara bijak agar tidak terjebak dalam kemacetan panjang.

    Pemerintah memberlakukan PPKM level 3 di Jawa-Bali. Untuk DKI Jakarta, Dirlantas Polda Metro Jaya tetap memberlakukan ganjil genap di tiga ruas jalan

  • Banyak Pusat Perbelanjaan Sepi Pengunjung, APPBI: Masyarakat Cari Interaksi Sosial Megapolitan 14 Oktober 2025

    Banyak Pusat Perbelanjaan Sepi Pengunjung, APPBI: Masyarakat Cari Interaksi Sosial Megapolitan 14 Oktober 2025

    Banyak Pusat Perbelanjaan Sepi Pengunjung, APPBI: Masyarakat Cari Interaksi Sosial
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengungkapkan alasan di balik sepinya pengunjung pusat perbelanjaan legendaris di Jakarta, bahkan sampai ada yang tutup.
    Ia menilai, 
    masyarakat kini datang ke mal bukan semata untuk berbelanja, melainkan untuk berinteraksi sosial secara langsung, terutama setelah pandemi Covid-19.
    “Setelah PPKM dicabut maka yang pertama kali dicari oleh masyarakat adalah berinteraksi sosial dengan sesamanya secara langsung yang bukan di dunia maya karena itu adalah yang dilarang selama pembatasan,” ujar Alphonzus kepada
    Kompas.com
    , Selasa (14/10/2025).
    Ia menjelaskan, pusat perbelanjaan harus mampu menyediakan fasilitas yang memungkinkan untuk melakukan interaksi sosial sehingga dapat memberi pengalaman (
    journey
    /
    experience
    ) bagi pengunjung.
    “Pusat Perbelanjaan harus dapat memiliki dan menyediakan tempat ataupun fasilitas untuk pelanggan melakukan interaksi sosial dengan sesamanya, sehingga fungsi Pusat Perbelanjaan bukan lagi hanya sekedar tempat belanja,” kata dia.
    Alphonzus menilai fasilitas berupa taman, tempat hiburan, dan arena rekreasi di mal masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat.
    “Berbagai fasilitas tempat hiburan, rekreasi, atau taman bermain di Pusat Perbelanjaan menjadi salah satu pilihan dan alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dimaksud,” jelas Alphonzus.
    Ia menambahkan, fungsi pusat perbelanjaan akan selalu berubah seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat.
    Menurut dia, untuk menyesuaikan dengan perubahan itu, pusat perbelanjaan harus mampu berperan sebagai 
    social connection hub
    atau pusat koneksi sosial.
    “Masyarakat Indonesia juga memiliki budaya yang senang berkumpul baik bersama keluarga, sanak saudara, teman, kolega, komunitas, dan lain sebagainya,” ujarnya.
    Sebelumnya, Ratu Plaza yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, kini tampak lengang.
    Pantauan
    Kompas.com
    pada Selasa (14/10/2025) siang menunjukkan suasana di dalam mal terlihat sepi pengunjung. Jumlah kios yang tutup bahkan lebih banyak dibandingkan dengan kios yang masih beroperasi.
    David (52), salah satu penjual di Ratu Plaza, mengatakan bahwa penurunan jumlah pengunjung mulai terasa pascapandemi Covid-19.
    “Abis covid setahu saya soalnya informasi dari beberapa orang seperti itu. Jadi hampir semua terdampak,” kata David.
    Selain faktor pandemi, kebiasaan masyarakat yang kini lebih sering berbelanja secara daring juga kian memperburuk kondisi.
    “Ya ada juga lah beberapa. Pengaruh juga lah dari
    online
    itu orang kan kadang lihat harga juga kadang di
    online
    itu lebih murah,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menata peran strategis instrumen pangan negara

    Menata peran strategis instrumen pangan negara

    Foto udara petani mengoperasikan mesin potong padi modern saat panen padi di areal persawahan Sambutan, Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (10/9/2024). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/Spt.

    Menata peran strategis instrumen pangan negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 19 Juli 2025 – 07:45 WIB

    Elshinta.com – Diskusi mengenai eksistensi Perum Bulog sebagai lembaga parastatal di negara berkembang memunculkan pertanyaan penting tentang bagaimana posisi ideal Bulog dalam ekosistem ketahanan pangan nasional?. Sebagaimana diketahui, lembaga parastatal merupakan institusi yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, beroperasi layaknya perusahaan swasta, namun tetap berada dalam pengawasan negara.

    Maka, pertanyaan mendasarnya adalah model manakah yang paling sesuai untuk Bulog sebagai lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK), seperti pada era Orde Baru, atau sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti saat ini?. Perdebatan ini masih terus berlangsung, khususnya di kalangan yang pernah menyaksikan langsung kiprah Bulog dalam dua peran tersebut.

    Sebagian kalangan berpendapat, Bulog idealnya kembali menjadi “instrumen negara” dalam bentuk LPNK. Di sisi lain, ada pula yang menilai status BUMN lebih sesuai untuk menjawab tantangan zaman. Perum Bulog sendiri resmi berdiri pada 21 Januari 2003 melalui PP Nomor 7 Tahun 2003, yang kemudian diperbarui dengan PP Nomor 13 Tahun 2016.

    Transformasi ini merupakan bentuk perubahan status hukum dari lembaga pemerintah non-departemen (LPND) menjadi BUMN berbentuk perusahaan umum. Konsekuensinya, koordinasi vertikal Bulog yang sebelumnya langsung kepada Presiden, kini berada di bawah Kementerian BUMN dan kementerian teknis lainnya.

    Seiring dengan itu, kehadiran Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui Perpres Nomor 66 Tahun 2021 turut memperkaya dinamika ini. Di satu sisi, kedua lembaga memiliki perbedaan struktur dan dasar hukum dengan Bulog berbasis peraturan pemerintah, sementara Bapanas berbasis peraturan presiden.

    Pada sisi yang lain, terdapat irisan tugas yang cukup signifikan, khususnya terkait pengelolaan cadangan pangan dan stabilisasi harga. Sesuai Perpres Nomor 66 Tahun 2021 Pasal 29, kewenangan penugasan Perum Bulog dalam pelaksanaan kebijakan pangan nasional, kini berada di tangan kepala Bapanas, atas pelimpahan dari Menteri BUMN.

    Ini menandai pergeseran penting dalam tata kelola pangan nasional yang perlu dijalankan dengan kehati-hatian, konsistensi, dan semangat sinergi antarlembaga. Masa transisi pembentukan Bapanas, sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan perpres tersebut, diberikan waktu maksimal satu tahun. Harapannya, proses ini dapat berjalan tertib dan tepat waktu.

    Semua pihak tentu berharap pengalaman panjang dalam penantian lahirnya Perpres 66/2021 tidak kembali terulang. Bapanas hadir bukan sekadar sebagai struktur baru, tetapi sebagai kebutuhan nyata untuk memperkuat kedaulatan pangan bangsa. Selama Bapanas belum sepenuhnya beroperasi penuh, Bulog diharapkan tetap menjalankan fungsinya dengan optimal.

    Sebagai BUMN, sekaligus pelaksana tugas pelayanan publik (PSO), Bulog memikul amanah ganda yang harus efisien secara korporasi dan tetap berpihak kepada petani dan masyarakat. Menyeimbangkan dua kepentingan ini memang bukan tugas yang ringan, apalagi jika di tengah jalan masih menghadapi tantangan, seperti defisit keuangan akibat penugasan yang belum dibayar pemerintah.

    Stabilitas harga

    Bulog memiliki sejarah panjang sebagai pilar ketahanan pangan nasional. Peranannya dalam menjaga stabilitas harga beras melalui kebijakan harga dasar dan harga atap pernah menjadi simbol keberpihakan negara kepada petani dan konsumen. Saat harga jatuh di bawah harga dasar, Bulog hadir membeli hasil petani. Ketika harga di pasar melambung di atas harga atap, Bulog juga hadir melalui operasi pasar untuk menjaga daya beli masyarakat.

    Namun, sejak kebijakan tersebut diganti dengan harga pembelian pemerintah (HPP), orientasi keberpihakan menjadi kurang terasa. HPP, yang tidak bersifat wajib serap, memang masih mampu menjaga harga gabah relatif stabil, tetapi menimbulkan pertanyaan tentang apakah ini instrumen yang paling tepat untuk menjamin stabilisasi harga dan melindungi produsen sekaligus konsumen?

    Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah apakah status Bulog sebagai BUMN masih memungkinkan untuk menjadi garda terdepan pembela petani dan penjaga stabilitas harga pangan? Bagaimana pula tanggung jawab keuangan ketika Bulog mengalami kerugian akibat pelaksanaan PSO yang belum terbayarkan?

    Contohnya, hingga kini tercatat pemerintah masih memiliki kewajiban kepada Bulog sekitar Rp4 triliun. Ini termasuk biaya akibat disposal beras turun mutu, penyaluran beras untuk bantuan bencana, program PPKM, dan pengadaan gula untuk cadangan stabilisasi harga. Beban ini tentu sangat berat, mengingat bunga pinjaman berjalan dan biaya perawatan beras yang semakin mahal dari waktu ke waktu.

    Dalam situasi seperti ini, para petani sangat berharap Bulog tetap dapat menjadi mitra terbaik mereka. Di masa panen raya, misalnya, Bulog diharapkan hadir menyerap gabah dengan harga layak, memberikan kepastian pasar, dan menjaga semangat petani untuk terus berproduksi.

    Namun, untuk menjalankan peran ini dengan baik, Bulog juga membutuhkan dukungan baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun pembiayaan. Momentum pasca-pandemi menjadi refleksi penting. Ketahanan pangan harus dibangun, bukan hanya melalui produksi, tetapi juga manajemen cadangan dan distribusi yang andal.

    Dalam hal ini, Bulog terbukti memiliki pengalaman dan infrastruktur logistik yang kuat melalui pelaksanaan program Raskin dan Rastra selama bertahun-tahun. Kepercayaan publik terhadap Bulog sebagai operator distribusi pangan strategis masih sangat tinggi, dan ini modal penting untuk peran ke depan.

    Karena itu, keputusan tentang format kelembagaan Bulog ke depan, apakah tetap sebagai BUMN, kembali menjadi LPNK, atau kombinasi keduanya, memerlukan pertimbangan komprehensif. Hal yang terpenting bukan bentuk hukumnya, melainkan kemampuannya untuk tampil lebih tangguh, kredibel, dan siap menjawab kebutuhan pangan nasional dengan lebih efektif.

    Saat Badan Pangan Nasional tengah memperkuat fondasinya, Bulog dituntut untuk tetap gesit dan adaptif. Sinergi kedua lembaga ini, jika dikelola dengan baik, bisa menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan sistem pangan nasional yang kokoh, berkeadilan, dan berkelanjutan.

    Bulog, dengan pengalaman dan sejarah panjangnya, tetap memiliki tempat istimewa dalam perjalanan kemandirian pangan Indonesia. Hal yang perlu dijaga, kini adalah kepercayaan, ketulusan, dan keberanian untuk terus berbenah.

    Sumber : Antara

  • Hoaks! Video sejumlah pejabat ditangkap mulai dari Kapolri hingga Wapres Gibran

    Hoaks! Video sejumlah pejabat ditangkap mulai dari Kapolri hingga Wapres Gibran

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di X memperlihatkan sejumlah tokoh publik seperti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Mendagri Tito Karnavian, Wapres Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Sumatera Utara, hingga Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep,

    Dalam video berdurasi hampir satu menit tersebut, para tokoh publik itu tampak seperti sedang ditangkap oleh polisi. Video ini telah ditonton lebih dari 150.000 kali, mendapat lebih dari 3.000 tanda suka, dan menuai sekitar 700 komentar.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “Gerak Cepat Polisi”

    Namun, benarkah video penangkapan tokoh publik tersebut?

    Unggahan video sejumlah pejabat ditangkap mulai dari Kapolri hingga Wapres Gibran. Faktanya, video tersebut dibuat dengan teknologi AI. (X)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran, video tersebut adalah hasil manipulasi berbasis kecerdasan buatan (AI). Di pojok kanan video, terdapat watermark bertuliskan “Pixverse AI”. Pixverse AI merupakan platform yang memungkinkan pembuatan video dari teks, gambar, atau karakter melalui teknologi AI.

    Mengutip informasi dari Indonesia AI Hub, Pixverse menyediakan fitur text-to-video (mengubah teks menjadi video naratif), image-to-video (mengubah gambar statis menjadi video dinamis), dan character-to-video (menciptakan video dari karakter yang dirancang).

    Beberapa gambar dalam video tersebut ternyata identik dengan foto dalam artikel ANTARA berjudul “Bahlil ungkap alasan penghentian sementara operasi GAG Nikel”, “Iriana: Pak Presiden tak pernah cerita soal pemberian tanda kehormatan”, serta “Instruksi Mendagri terbaru pada lanjutan PPKM Jawa-Bali”.

    Selain itu, cuplikan video Wapres Gibran dalam unggahan tersebut diambil dari kanal YouTube “Unboxing Ekonomi Syariah: Indonesia Siap Pimpin Ekonomi Halal Dunia”. Semua konten visual tersebut telah diedit menggunakan aplikasi Pixverse AI agar tampak seolah-olah memperlihatkan adegan penangkapan para pejabat.

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tingkat hunian kamar hotel di Jakarta naik 8,60 persen 

    Tingkat hunian kamar hotel di Jakarta naik 8,60 persen 

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) DKI mengungkapkan, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel bintang di Jakarta naik 8,60 persen secara bulanan pada April 2025.

    “Untuk yang bintang mencapai 46,86 persen dari sebelumnya 38,26 persen, ada peningkatan 8,60 persen (dibandingkan Maret 2025),” ujar Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin di Jakarta, Senin.

    Kenaikan juga terjadi pada TPK hotel non-bintang pada April 2025, yakni 1,73 persen poin dibandingkan Maret 2025. TPK hotel nonbintang April 2025 mencapai 38,04 persen.

    Secara tahunan, TPK hotel bintang di Jakarta pada April mencapai 46,86 persen atau naik 3,39 persen dibandingkan April 2024.

    Arsip foto – Pekerja merapikan koper-koper tamu di The Sultan Hotel and Residence Jakarta, Jakarta, Rabu (3/11/2021). Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat rata-rata tingkat hunian hotel bintang satu hingga lima di Jakarta pada September 2021 sebesar 42,6 persen atau naik 11,8 persen dibandingkan Agustus 2021 karena didorong pelonggaran aturan PPKM. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.

    Adapun untuk TPK hotel non-bintang pada April 2025 secara tahunan mencapai 38,04 persen atau turun sebesar 2,58 persen dibandingkan April 2024.

    Selanjutnya, rata-rata tamu menginap di hotel pada April 2025 mencapai 1,65 malam untuk hotel bintang atau turun 0,05 poin dibandingkan Maret 2025 dan turun 0,06 poin dibandingkan April 2024.

    Sementara untuk hotel non-bintang mencapai 1,36 malam atau turun 0,08 poin dibandingkan Maret 2025, naik 0,09 poin dibandingkan April 2024.

    Adapun proporsi tamu hotel bintang di Jakarta untuk tamu asing pada April 2025 sebanyak 10,54 persen dan tamu domestik 89,46 persen.

    Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin di Jakarta, Senin (2/6/2025). (ANTARA/Lia Wanadriani Santosa)

    Hotel bintang tiga menjadi pilihan utama menginap tamu Indonesia, sebanyak 38,35 persen. “Sementara tamu asing lebih memilih menginap di hotel bintang empat, yakni sebanyak 39,47 persen,” ujar Hasanudin.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berupaya mencegah PHK massal pada karyawan hotel akibat menurunnya tingkat hunian kamar hotel di Jakarta.

    Salah satu cara yang dilakukan, yakni memperbanyak acara seperti lari dan konser musik. Dengan begitu, industri perhotelan diharapkan dapat bertahan.

    “Kami memperbanyak ‘event’. Sekarang kan banyak mulai dari lari. Bulan ini saja ada 3 atau 4 lari, kemudian ‘event-event’ musik yang dulu belum ada seperti Soundfest,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waroeng Tani Tetap Jaya Hingga Lintas Generasi Berkat Pendanaan Usaha dari BRI – Halaman all

    Waroeng Tani Tetap Jaya Hingga Lintas Generasi Berkat Pendanaan Usaha dari BRI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Tak mudah mendirikan usaha, tetapi melanjutkan usaha yang sudah dirintis orang tua agar tetap sukses jauh lebih besar tantangannya. Itulah yang diungkapkan oleh Ali Supandri (50), pemilik usaha Waroeng Tani, yang beralamat di Jl. TPST, Jetak Lor, Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 

    Nama Waroeng Tani terinspirasi dari latar belakang keluarganya yang berprofesi sebagai petani. Awalnya, keluarga Ali merintis usaha sebagai pemasok buah-buahan seperti durian dan mangga ke luar daerah, seperti Papua. 

    Hal ini didukung dengan kebun pembibitan buah yang luas. Akan tetapi, seiring bertambah usia, keluarganya ingin membuka usaha lain. Dari sinilah ide membuat Waroeng Tani sebagai usaha kuliner tercetus.

    Sejak muda, Ali sudah dilibatkan bisnis keluarga. Begitu juga dengan Waroeng Tani yang berdiri pada 2019 ini. Awalnya dirintis oleh orang tuanya, kemudian Ali diminta melanjutkannya. Suka duka menjalankan usaha pun tak luput ia rasakan. 

    “Baru beberapa tahun memulai usaha, kami sudah dihadapkan dengan pandemi Covid-19. Mau tidak mau kami harus memutar otak, agar bisnis keluarga ini tidak gulung tikar begitu saja. Untungnya kami menerapkan konsep warung terbuka, sehingga pengunjung tetap ramai selama pandemi tanpa harus melanggar aturan PPKM kala itu,” jelas Ali.

    Strategi membuka warung dengan konsep nuansa pedesaan pun terbilang sukses. Ali justru mengaku omzetnya usahanya terus mengalami kenaikan, termasuk di masa-masa pandemi. Demi menggaet pasar yang lebih merata, Waroeng Tani juga menerapkan konsep prasmanan dan menawarkan menu hemat porsi sepuasnya. 

    “Cukup Rp8.000 saja pengunjung sudah bisa makan sepuasnya nasi dan aneka olahan sayur. Kami juga menyediakan 100 macam menu yang bisa dipesan terpisah sebagai tambahan lauk,” ujar Ali.

    Salah satu olahan sayur yang bisa diambil sepuasnya dari hasil budidaya sendiri di Warung Tani adalah kreasi daun katuk. Daun katuk tidak hanya baik untuk meningkatkan produksi ASI, tetapi juga bergizi. 

    Di tangan juru masak menu tradisional yang didominasi oleh ibu-ibu, daun katuk bisa menjadi olahan sayuran yang lezat dan nikmat. Pengunjung pun bisa menikmatinya dengan cuma-cuma di Waroeng Tani.

    Tak ayal, dengan konsep dan strategi tersebut, Waroeng Tani selalu ramai pembeli, termasuk di bulan Ramadan lalu. 

    “Saking ramainya, kami bahkan sampai menerima 2.000 pack pesanan berbuka puasa. Kapasitas Waroeng Tani untuk 1.500 orang, dan hampir habis dipesan setiap harinya selama Ramadan. Dari banyak menu yang kami tawarkan, Gurami Asam Manis dan Gurami Saus Telur Asin menjadi andalan para pelanggan,” ucapnya.

    Waroeng Tani pun semakin ramai saat masa-masa liburan. Omzet-nya rata-rata bisa tembus Rp500 juta per bulan. Waroeng Tani kini bahkan sudah dipasrahkan Ali ke anaknya sebagai pengelola utama. Ali mengakui keberhasilannya mengelola usaha kuliner tak lepas dari bantuan BRI. 

    “Sejak usia 19 tahun saya sudah menjadi nasabah BRI. Hal ini membuat saya cukup mengenal beragam fasilitas pinjaman yang ditawarkan oleh BRI, seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat). Kami sebagai pelaku UMKM amat terbantu dengan fasilitas tersebut untuk modal usaha. Bahkan, saya merasa BRI sudah seperti bapak angkat sendiri, karena yang memodali saya dari awal usaha sampai sekarang. Jadi, saya benar-benar terbantu dan berterima kasih sekali kepada BRI,” katanya.

    Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan bahwa BRI terus memberikan dukungan bagi pelaku UMKM untuk terus berkembang. Mayoritas KUR BRI dialokasikan ke sektor produksi. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah yakni membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta mendorong produktivitas rakyat dan daya saing.

    “Kami percaya bahwa dengan semakin luasnya akses pembiayaan melalui KUR, semakin banyak pelaku usaha yang dapat bertumbuh, berkembang, dan berkontribusi lebih besar dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional,” pungkas Hendy.

  • Manfaatkan Pendanaan Usaha dari BRI, Waroeng Tani Tetap Berjaya Hingga Lintas Generasi

    Manfaatkan Pendanaan Usaha dari BRI, Waroeng Tani Tetap Berjaya Hingga Lintas Generasi

    FAJAR.CO.ID, MALANG — Tak mudah mendirikan usaha, tetapi melanjutkan usaha yang sudah dirintis orang tua agar tetap sukses jauh lebih besar tantangannya. Itulah yang diungkapkan oleh Ali Supandri (50), pemilik usaha Waroeng Tani, yang beralamat di Jl. TPST, Jetak Lor, Mulyoagung, Kec. Dau, Kab. Malang, Jawa Timur.

    Nama Waroeng Tani terinspirasi dari latar belakang keluarganya yang berprofesi sebagai petani. Awalnya, keluarga Ali merintis usaha sebagai pemasok buah-buahan seperti durian dan mangga ke luar daerah, seperti Papua. Hal ini didukung dengan kebun pembibitan buah yang luas. Akan tetapi, seiring bertambah usia, keluarganya ingin membuka usaha lain. Dari sinilah ide membuat Waroeng Tani sebagai usaha kuliner tercetus.

    Sejak muda, Ali sudah dilibatkan bisnis keluarga. Begitu juga dengan Waroeng Tani yang berdiri pada 2019 ini. Awalnya dirintis oleh orang tuanya, kemudian Ali diminta melanjutkannya. Suka duka menjalankan usaha pun tak luput ia rasakan.

    “Baru beberapa tahun memulai usaha, kami sudah dihadapkan dengan pandemi Covid-19. Mau tidak mau kami harus memutar otak, agar bisnis keluarga ini tidak gulung tikar begitu saja. Untungnya kami menerapkan konsep warung terbuka, sehingga pengunjung tetap ramai selama pandemi tanpa harus melanggar aturan PPKM kala itu,” imbuhnya.

    Strategi membuka warung dengan konsep nuansa pedesaan pun terbilang sukses. Ali justru mengaku omzetnya usahanya terus mengalami kenaikan, termasuk di masa-masa pandemi. Demi menggaet pasar yang lebih merata, Waroeng Tani juga menerapkan konsep prasmanan dan menawarkan menu hemat porsi sepuasnya.

  • Candi Umbul, Permandian Air Hangat Bersejarah di Magelang Peninggalan Dinasti Sanjaya

    Candi Umbul, Permandian Air Hangat Bersejarah di Magelang Peninggalan Dinasti Sanjaya

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Di balik keindahan alam Kabupaten Magelang, terdapat sebuah situs bersejarah yang menyimpan cerita panjang peradaban masa lalu, yakni Candi Umbul. 

    Nama Umbul sendiri berasal dari bahasa Jawa, yang berarti air yang menyembul atau naik, merujuk pada sumber air panas yang mengalir dari dasar kolam di situs ini.

    Candi Umbul bukan sekadar tempat wisata, melainkan juga saksi bisu kejayaan Kerajaan Mataram Kuno. 

    Dibangun pada era Dinasti Sanjaya yang beragama Hindu, situs ini dahulu merupakan tempat pemandian bagi para bangsawan dan ksatria kerajaan. 

    Relief serta petilasan berbentuk lingga dan yoni yang tersebar di area candi semakin menguatkan identitas Hindu pada situs ini.

    Salah satu daya tarik utama Candi Umbul adalah keberadaan dua kolam dengan suhu air yang berbeda. 

    Kolam pertama, yang terletak di bagian atas, berisi air panas dengan kandungan belerang yang dipercaya memiliki khasiat bagi kesehatan kulit. 

    Sementara itu, kolam kedua yang berada di bagian bawah berisi air dingin yang memberikan sensasi menyegarkan.

    Menariknya, meskipun mengandung belerang, kolam air panas di Candi Umbul tidak mengeluarkan bau menyengat seperti kebanyakan pemandian belerang lainnya. 

    Hal tersebut membuat pengunjung dapat menikmati pengalaman berendam dengan lebih nyaman tanpa harus khawatir akan bau menyengat.

    Hal itu membuat para pengunjung yang berendam di Candi Umbul terkejut,  lantaran air hangat di lokasi tersebut seperti air hangat biasa.

    “Saya kira bau airnya bakal seperti di pemandian air hangat di beberapa tempat lainnya, ternyata tak berbau apapun,” jelas Erik Prasetya satu di antara pengunjung, Jumat (4/4/2025).

    Meskipun struktur bangunan candinya tidak lagi utuh, jejak sejarahnya masih tampak jelas. 

    Dinding-dinding kolam terbuat dari batu andesit yang tersusun rapi, sementara umpak (fondasi) yang terdapat di dasar kolam diduga dulunya berfungsi sebagai penyangga atap pelindung. 

    Selain itu, batu berbentuk lingga datar yang terdapat di dalam kolam diperkirakan menjadi alas duduk bagi para ksatria yang melakukan meditasi dengan bertapa rendam atau kungkum.

    Sejumlah batuan situs yang tersusun di tepi kolam juga masih mempertahankan relief khasnya. 

    Motif-motif tumbuhan, binatang, serta stupa bagian puncak candi masih bisa ditemukan, memberikan gambaran tentang seni dan kebudayaan pada masa itu.

    Informasi yang dihimpun Tribunjateng.com, pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan renovasi untuk mempercantik kawasan Candi Umbul. 

    Renovasi ini mencakup pembenahan gerbang utama, pembangunan sarana pendukung, perbaikan taman, serta pembangunan aula terbuka dan kantin bertingkat yang memungkinkan pengunjung menikmati panorama dari ketinggian.

    Namun, pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada 2020 sempat menghambat optimalisasi hasil renovasi. 

    Selama masa PSBB dan PPKM, pengelola hanya bisa melakukan perawatan kolam. 

    Meskipun sempat dibuka kembali pada 2021 dengan jam operasional terbatas, akhirnya Candi Umbul ditutup lagi akibat pembatasan aktivitas masyarakat.

    – Akses Menuju Candi Umbul

    Bagi wisatawan yang ingin mengunjungi Candi Umbul, akses menuju lokasi cukup mudah. 

    Jika datang dari arah Semarang, pengunjung bisa mengambil jalur kiri sebelum Kecamatan Pringsurat, Temanggung, dan dalam 400 meter akan sampai di lokasi. 

    Sementara dari arah Yogyakarta, perjalanan bisa dilakukan dengan mengambil jalan ke kanan di pertigaan Desa Krincing, Secang, lalu mengikuti papan petunjuk arah menuju Grabag hingga sampai di Candi Umbul.

    Tiket masuk pun tak menguras kantong pengunjung, pasalnya tiket hanya dibanderol di bawah Rp 5 ribu untuk para pelancong.

  • Menolak Lupa, Hari Ini Genap 5 Tahun Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia

    Menolak Lupa, Hari Ini Genap 5 Tahun Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat Indonesia memeringati lima tahun sejak kasus pertama  virus Covid-19 terdeteksi di Tanah Air, yaitu tepatnya pada 2 Maret 2025. 

    Kejadian tersebut menjadi titik balik yang mengubah banyak aspek kehidupan di Indonesia, mulai dari sektor kesehatan, sosial, hingga ekonomi.

    Pada 2 Maret 2020, Indonesia mengonfirmasi dua kasus pertama Covid-19, yakni dua warga negara Indonesia yang terpapar virus SARS-CoV-2 setelah kontak dengan warga negara Jepang. Kasus pertama ini menandai awal dari perjalanan panjang pandemi di Indonesia.

    Setelah penemuan dua kasus pertama, kasus Covid-19 mulai meningkat pesat. Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan berbagai langkah pembatasan sosial, termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah, termasuk Jakarta, yang menjadi pusat penyebaran awal. 

    Pada akhir Juni 2020, jumlah kasus secara keseluruhan terdapat 56.385 kasus positif Covid-19 di Indonesia. Kala itu, kasus sembuh secara total mencapai 24.806 kasus dan untuk kasus meninggal dunia mencapai 2.876 orang serta secara total terdapat 803.898 spesimen terkait virus corona yang sudah diuji di Indonesia.

    Pada Juli 2021, Indonesia mengalami lonjakan kasus terbesar yang disebut dengan Gelombang Kedua yang berhubungan erat dengan varian Delta yang lebih menular.

    Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 melaporkan, 37.284 terkonfirmasi positif Covid-19 pada Sabtu (31/7/2021). Dengan demikian, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia terhitung sejak Maret 2020 menjadi 3.409.658 orang.

    Pasien sembuh dan dinyatakan negatif Covid-19 mencapai 2.770.092 orang. Sementara, kasus kematian di Tanah Air jumlahnya menjadi 94.119 orang.

    Pada periode ini, kapasitas rumah sakit penuh dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) darurat untuk membatasi mobilitas warga. Program vaksinasi nasional juga dimulai pada Januari 2021, meskipun distribusi vaksin masih terhambat pada tahap awal. 

    Pandemi Covid telah menyebabkan lonjakan angka kematian dan peningkatan jumlah kasus sakit. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Indonesia pada 2022, setelah program vaksinasi berjalan dengan lebih lancar, angka kasus Covid-19 mulai menurun. Kasus terkonfirmasi mencapai 5,5 juta, dengan tingkat kematian tercatat sekitar 150.000.

    Lalu, pada 202 Pandemi Covid-19 makin terkendali berkat vaksinasi yang masif dan protokol kesehatan yang diperketat. Jumlah kasus menurun, tetapi angka kematian total mencatatkan lebih dari 160.000 orang. 

    Sejak 2019, angka kematian akibat Covid-19 terus mengalami peningkatan sesuai dengan peningkatan jumlah kasus konfirmasi Covid-19.Virus tersebut memberikan dampak yang signifikan di berbagai aspek terutama kesehatan, hingga menyebabkan kematian. Kasus konfirmasi positif hingga kematian yang disebabkan paparan Covid-19 cukup tinggi baik di dunia dan Indonesia.

    erdasarkan hasil data Satgas Covid-19 Kementerian Kesehatan hingga 2022 menunjukkan jumlah kematian akibat Covid-19 dari tahun 2019 hingga 2022, yaitu 155.000 kematian atau sebesar 2,6% dari kasus konfirmasi. 

    Memasuki 2024, Indonesia memasuki fase pemulihan, dengan angka kasus yang sangat rendah. Namun, Covid-19 tetap menjadi ancaman dengan beberapa lonjakan kasus sporadis. Meski begitu, tingkat kesembuhan Covid-19 di Indonesia tercatat mencapai lebih dari 95%, berkat pengobatan yang lebih efektif, serta vaksinasi yang makin luas.

    Perbesar

    Dampak Ekonomi

    Pandemi Covid-19 juga membawa dampak yang luar biasa terhadap perekonomian Indonesia. Banyak sektor ekonomi, terutama pariwisata, transportasi, dan UMKM, mengalami penurunan signifikan.

    Misalnya, pada 2020, Indonesia mencatatkan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar -2,07%, yang merupakan resesi pertama dalam dua dekade terakhir 

    Meskipun sempat mencatat pertumbuhan negatif saat diterpa badai pandemi Covid-19 pada 2020, tetapi perekonomian nasional terus menunjukan resiliensi dan beranjak pulih lebih cepat.  

    Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh makin kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan, yakni mencapai 3,70% pada 2021.

    Tahun 2022, secara full year, pertumbuhan ekonomi Indonesiajuga mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 5,31% (ctc). Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan Pemerintah yakni sebesar 5,2% (ctc), dan kembali mencapai level 5% seperti sebelum pandemi. Adapun, pada 2023 perekonomian Indonesia juga masih berada di level 5% yaitu 5,05%.

    Pemerintah Indonesia mengimplementasikan berbagai kebijakan stimulus ekonomi, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi listrik, dan dukungan untuk UMKM. Selain itu, program vaksinasi yang massif juga mempercepat pemulihan sektor-sektor ekonomi yang terdampak pandemi 

    Saat ini, setelah lima tahun berlalu, Indonesia telah melalui banyak tantangan dan mengalami proses pemulihan. Namun, Covid-19 masih tetap menjadi ancaman yang memerlukan kewaspadaan. Pandemi ini mengajarkan pentingnya ketahanan sistem kesehatan, pentingnya solidaritas sosial, serta perlunya transformasi digital dalam menghadapi krisis.

    Baiknya, peringatan lima tahun ini juga menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk terus memperkuat ketahanan bangsa dalam menghadapi pandemi global yang mungkin akan datang di masa depan.

  • Transjakarta akan tempatkan petugas di perlintasan KA

    Transjakarta akan tempatkan petugas di perlintasan KA

    Arsip – TransJakarta melintas saat berlangsungnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu (3/7/2021). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

    Transjakarta akan tempatkan petugas di perlintasan KA
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 17 Februari 2025 – 09:38 WIB

    Elshinta.com – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan menempatkan petugas di perlintasan kereta api (KA) guna membantu pengaturan lalu lintas di jalur perlintasan KA.

    “Transjakarta akan menempatkan petugas khusus untuk membantu pengaturan lalu lintas di jalur perlintasan kereta api,” kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Transjakarta, Tjahyadi Dermawan dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

    Keputusan ini menyusul kejadian pada Sabtu (15/2) sekitar pukul 13.00 WIB, saat armada bus listrik Transjakarta milik operator Bianglala Metropolitan dengan nomor BMP 240364 sempat terhambat perjalanannya di pintu lintasan rel KA di Green Garden arah Pasar Baru pada saat melintasi rel dan sirine berbunyi.

    Tjahyadi merujuk hasil investigasi internal mengatakan tidak ada kendala teknis pada bus saat kejadian tersebut.

    Berdasarkan investigasi, laju bus terhambat setelah melewati sebagian rel kereta, lalu lampu lalu lintas menunjukkan indikator merah dan ada kendaraan lain di bus.

    “Bus sudah melintasi sebagian rel kereta, sebelum sirine berbunyi dan palang pintu perlintasan kereta ditutup,” ujar Tjahyadi.

    Setelah lampu merah selesai, kata dia, kendaraan di depan bus berjalan dan bus lalu melaju dengan normal.

    Tjahyadi mengakui saat itu kepanikan terjadi karena penumpang memaksa turun dan memecahkan kaca samping sebelah kiri.

    “Kami memohon maaf atas ketidaknyamanannya. Hal ini menjadi perhatian serius Transjakarta untuk melakukan evaluasi SOP pramudi khususnya pada rute-rute yang melintasi rel kereta api,” katanya.

    Sumber : Antara