Topik: plagiat

Sederet Kontroversi Bahlil Selain Bikin SPBU Banting Setir Jual Kopi

GELORA.CO -Bahlil Lahadalia seakan tidak pernah lepas dari kontroversi. Terbaru, sosok yang dipercaya Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini dihadapkan dengan ancaman PHK pegawai SPBU swasta akibat kehabisan stok.

SPBU swasta seperti Shell, Vivo, hingga BP selama tiga pekan terakhir tak punya stok BBM Ron 92, 95, dan 98 yang mereka jual. Penyebabnya adalah izin impor yang tidak diperpanjang oleh Kementerian ESDM, impor diperbolehkan maksimal hanya 10 persen dari volume penjualan 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 tanggal 17 Juli 2025.

Imbasnya, SPBU swasta kini sepi karena tidak punya stok BBM yang bisa dijual. Bahkan SPBU Shell mengalihkan karyawannya untuk berjualan selain BBM, seperti kopi hingga pelumas di area SPBU.

Pembatasan impor BBM ini hanya satu dari sederet kontroversial yang muncul akibat manuver Bahlil. Beberapa kali publik digemparkan dengan hasil kerja Ketua Umum Partai Golkar ini di kabinet Prabowo.

Pengecer Dilarang Jual Gas 3 Kg

Di awal menjadi Menteri ESDM, Bahlil melarang pedagang eceran menjual gas subsidi 3 Kg pada 1 Februari 2025. Gas melon ini hanya diperbolehkan dijual pangkalan berizin, masyarakat juga diharuskan melampirkan identitas jika ingin membeli gas melon.

Imbasnya, terjadi antrean panjang di pangkalan LPG. Bahkan di Pamulang, Tangerang Selatan dikabarkan seorang warga meninggal dunia karena diduga kelelahan mengantre beli gas melon.

Presiden Prabowo akhirnya turun tangan dengan mencabut kebijakan Bahlil setelah didesak publik karena sudah terjadi kelangkaan LPG di pasaran.

Tambang Raja Ampat

Bahlil kembali terseret keberadaan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ada lima perusahaan tambang di wilayah ini, yakni PT Gag Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham.

Keberadaan tambang ini dikhawatirkan merusak ekosistem Raja Ampat. Setelah gaduh, Presiden Prabowo memerintahkan untuk mencabut izin tambang di Raja Ampat.

Ada empat izin tambang yang akhirnya dicabut pada 10 Juni 2025, sementara untuk PT Gag Nikel hanya dibekukan untuk dievaluasi. Baru-baru ini, Bahlil kembali memberikan izin kepada PT Gag Nikel setelah melalui evaluasi ketat lintas kementerian selama tiga bulan.

Gelar Doktor Kilat

Tak hanya soal kebijakan, Bahlil juga tersandung kontroversi gelar Doktor kilat dari Universitas Indonesia (UI). Bahlil hanya menyelesaikan masa studi 20 bulan, jauh lebih cepat dari standar normal yang membutuhkan waktu 3 tahun lebih.

Disertasi Bahlil berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia di Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) UI juga diduga plagiat.

Polemik gelar doktor kilat Bahlil ini pun diusut. UI akhirnya menangguhkan gelar Bahlil dan dinyatakan belum lulus.

Singgung Raja Jawa

Saat menjadi Ketum Golkar pada 21 Agustus 2024, Bahlil dalam pidatonya menyinggung sosok “Raja Jawa”. Kepada kader beringin, Bahlil meminta agar waspada terhadap sosok Raja Jawa jika tidak ingin celaka.

Publik menduga sosok Raja Jawa ini diarahkan kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, meski belakangan dibantah Bahlil.

21/09/2025 20:09
Guru Besar Unnes Unggah Ijazah S1 UGM Tahun 1986, Beda dengan Milik Jokowi

GELORA.CO – Guru Besar Universitas Negeri Semarang (Unnes), Prof Saratri Wilonoyudho, membagikan ke media sosial, ijazah S1 miliknya saat berkuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam akun Instagram @saratri_wilonoyudho, dia mengunggah foto ijazah sarjana tekniknya yang terbit pada 1986.

“Ijazah Universitas Gadjah Mada tahun 1986,” tulis Saratri.

Unggahan Prof Saratri menjadi unik lantaran mengunggah ijazahnya di tengah polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang belakangan kembali ramai.

Meski begitu, Saratri menyebut niatnya mengunggah foto ijazah sebatas ingin menunjukkan kepada publik tentang ijazah UGM pada era kelulusannya.

Saratri diketahui lulus tahun 1986, hanya terpaut setahun dengan kelulusan Jokowi pada 1985. Namun, jika dibandingkan, ijazah Saratri dengan salinan ijazah Jokowi yang dibagikan UGM memiliki beberapa perbedaan.

Dia mengamini perbedaan tersebut, walaupun pada satu sisi Saratri tidak punya kapasitas menilai keaslian ijazah orang lain

Saratri menjelaskan perbedaan yang mencolok ijazahnya 1886 dibandingkan dengan ijazah keluaran 1985 yang pernah dilihatnya di media sosial.

Dari segi tampilan, kata Saratri, jenis font yang digunakan terlihat berbeda. Font pada ijazahnya masih bergaya lama, sementara milik Jokowi font-nya seperti mirip Times New Roman. Nama rektornya juga berbeda.

Selain itu, ada dua perbedaan lain yang kentara. Ijazah Saratri tidak ada materai sebagaimana milik Jokowi. Setahu Saratri, foto ijazah juga tidak diperkenankan memakai kacamata seperti milik Jokowi.

“Punya saya tidak ada materai, lalu fotonya tidak boleh pakai kacamata. Font-nya juga beda. Apakah perbedaan itu karena kebijakan masing-masing fakultas, saya tidak tahu,” ucap Saratri saat dihubungi Tirto, Selasa (15/4/2025).

Safatri memang tidak bisa memastikan mana ijazah yang sah. Namun, dia berpendapat seharusnya jika tahun kelulusan hanya beda satu tahun, perbedannya tidak banyak.

“Setahu saya kalau hanya terpaut setahun ya hampir sama. Waktu tahun 80-an rata-rata ya seperti itu. Formatnya hampir sama,” tutur Saratri.

Saratri menekankan, unggahannya murni untuk edukasi dan berbagi pengetahuan. Di sisi lain, dirinya merasa percaya diri karena seluruh proses pendidikannya dilakukan dengan jujur dan penuh integritas.

“Saya enggak bisa mengklaim yang lain. Kalau saya pasti asli dan halal karena, maaf, saya tidak pernah plagiasi, tidak pernah menyontek, jadi saya agak percaya diri sedikit tentang itu,” ucap Safatri.

Sebagai informasi, Prof Saratri sejak lama aktif menjadi Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Jawa Tengah. Dia merupakan orang yang pertama menghembuskan isu plagiat Fathur Rokhman yang saat itu masih Rektor Unnes.

16/04/2025 13:12
Rendang Willie Salim Hilang di Palembang, Bobon Santoso Tegas Harus Mau Capek: Gak Usah Niru Gue!

TRIBUNJAKARTA.COM – Youtuber Bobon Santoso menyinggung persoalan tanggung jawab terkait tragedi rendang hilang milik konten kreator Willie Salim.

Konten masak rendang daging sapi 200 kilogram di Palembang di halaman Benteng Kuto Besak (BKB), Palembang, Selasa (18/3/2025) menjadi polemik.

Konten Willie Salim tersebut viral di media sosial karena menyebut daging rendang 200 kilogram hilang diambil warga Palembang.

“Bro WS mengira dirinya adalah Bobon Santoso, salah kalau anggap masak besar cuma sekedar konten doang,” kata Bobon Santoso dikutip TribunJakarta.com dari story instagram terverifikasi @bobonsantoso, Senin (24/3/2025).

Bobon dan timnya menganggap kegiatan makan besar layaknya sebuah event.

Sehingga persiapan kegiatan tersebut harus dilakukan sejak jauh-jauh hari serta mempertimbangkan dinamika yang terjadi di lapangan.

“Ini beneran ga bisa main-main bayangin kuali tanpa pengawasan kita tiba-tiba, diisengin orang hal terburuk ditetesin racun, habis sudah kita,” kata Bobon.

Bobon mengingatkan pentingnya bertanggungjawab penuh saat menggelar konten makan besar dari persiapan hingga selesai.

“Nukan ditinggal gitu aja, semuanya butuh waktu dan tenaga yang besar dan masih banyak lagi persiapan dan teknik kita mengeksekusi masak besar agar tetap sesuasi prosedur,” ucap Bobon.

“Kasih tahu dia ga usah niru gue, minimal latihan dulu 3 bulan masak di Papua baru gue ladeni,” katanya.

Bobon menilai butuh waktu yang lama agar hate speech terhadap Palembang hilang.

Menurut Bobon, gimmick konten berjudul tragedi rendang hilang merupakan murni kesalahan dari pihak Willie Salim, bukan orang Palembang.

“Gue minta kalian enggak banding bandingin orang Palembang dengan saudara kita dimanapun. Rusuh atau enggaknya tergantung pihak pelaksana,” katanya.

“Kalau gua instruksiin buat rebutan, dorong dorongan, bahkan menjarah, orang yang hadir pasti iya-in aja karena dikira bagian dari konten,” tuturnya.

Ia pun kembali mengingatkan bahwa kegiatan masak besar bukan sekedar dijadikan konten saja.

Pihak penyelenggara atau tim konten kreator harus bertanggungjawab dari kegiatan itu dimulai hingga selesai.

“Harus mau capek! Ga bisa tinggalin masakan gitu aja, kalo ada yang mati ker/acu/nan karena masakan kita siapa yang bertanggung jawab? 24 Jam postingan ini gw hapus. Males gw posting konten plagiat,” ucapnya.

Willie Salim minta maaf

Atas beredarnya bukti settingan hingga tanggapan keras dari Helmy Yahya, Willie Salim akhirnya minta maaf.

Dalam akun Instagram @willie27_, Willie mengakui kesalahannya atas konten yang membuat nama Palembang tercoreng.

Willie menjelaskan, ini adalah kali pertama dirinya memasak dalam jumlah besar.

Karenanya, Willie awalnya berharap warga Palembang bisa menikmati buka puasa dengan rendang hasil masakannya.

Willie mengaku merasa bahagia melihat antusiasme warga yang tinggi.

“Tidak ada kekecewaannya sama sekali terhadap rendang yang hilang itu. Malahan, aku senang sekali melihat antusias warga karena pada akhirnya rendang itu dimasak untuk dibagikan ke warga,” akui Willie.

Ia mengaku kaget melihat respons luar biasa dari warga yang berebut mengambil rendang tersebut.

Lantaran hal tersebut, Willie menyebut daging rendangnya hilang bukan salah warga Palembang.

“Ini bukan salah warga Palembang. Sepenuhnya salah saya, karena saya kurang persiapan,” ungkap Willie.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

24/03/2025 20:31
Polemik Disertasi Bahlil, Iluni UI Desak Rektor Bersikap Tegas

loading…

Iluni UI mendesak Rektor UI bersikap tegas terhadap polemik disertasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. FOTO/DOK.UI

DEPOK – Ikatan Alumni Universitas Indonesia ( Iluni UI ) mengkritisi keputusan Rektor UI atas polemik kasus dugaan pelanggaran akademik dan etik disertasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia . Iluni mendesak Rektor UI bersikap tegas terhadap Bahlil.

Anggota Iluni UI, Deolipa Yumara menjelaskan, berdasarkan evaluasi Badan Kehormatan UI, Bahlil diduga melanggar beberapa hal. Pertama, Bahlil diduga menggunakan dokumen-dokumen untuk disertasinya tidak legal karena dokumen milik LSM itu dipakai tanpa izin. Kedua, promotor dan co-promotor yang memudahkan proses pembuatan disertasi Bahlil. Selain itu, masa perkuliahan Bahlil dinilai terlalu cepat, sehingga menimbulkan pertanyaan dari banyak pihak mengenai integritas akademik yang dijalankan.

“Dan ini sudah didapat fakta-fakta bahwa promotor dan co-promotor sudah diberhentikan dari jabatannya,” kata Deolipa kepada wartawan, Minggu (16/3/2025).

Menurutnya, peristiwa ini sangat memalukan UI. Sebab, Bahlil yang diduga melakukan beberapa pelanggaran akademik, hanya diberikan sanksi revisi. Keputusan yang diambil oleh Rektor UI dinilai tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan.

“Mahasiswa S1 yang terbukti melakukan plagiat biasanya mendapatkan sanksi berat, seperti drop out atau dicabut status kemahasiswaannya. Hal ini pernah terjadi pada mahasiswa lain yang melakukan kesalahan serupa,” kata Deolipa.

Deolipa menilai keputusan Rektor UI terhadap Bahlil Lahadalia dianggap merendahkan martabat UI dan secara tidak langsung merusak reputasi kampus. Ia menegaskan Iluni UI akan mengkritisi kebijakan Rektor UI terkait kasus ini. Saat ini, sudah ada petisi yang diajukan oleh Iluni UI dan komunitas kampus UI yang mempertanyakan kebijakan Rektor tersebut.

“Seharusnya Bahlil ini di-DO. Yang pantas bagi Bahlil dalam posisi kuliahnya S3 adalah di-drop out,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Humas, Media, Pemerintah dan Internasional UI Arie Afriansyah mengatakan, UI mengambil langkah tegas dalam menangani pelanggaran akademik dan etik yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Promotor, Ko-promotor, Manajemen Sekolah (Direktur, Dekan, Kepala Program Studi), dan Mahasiswa.

16/03/2025 08:58
UI Hanya Minta Bahlil Revisi Disertasi, Tokoh NU ‘Meradang’, Arief Poyuono: Jangan Anggap Universitas Terbaik

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengkritik langkah Universitas Indonesia yang hanya meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk melakukan revisi disertasi.

“Di pertemuan terbatas empat organ UI, kemudian memutuskan untuk melakukan pembinaan (perbaikan) kepada promotor, ko promotor, direktur, kaprodi, dan mahasiswa terkait sesuai dengan tingkat pelanggaran akademis dan dan etik yang dilakukan secara proporsional,” kata Rektor UI Heri Hermansyah, Jumat, (7/3/2025).

Diketahui sebelumnya bahwa Bahlil Lahadalia telah meraih gelar dokter dalam program studi Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Bahlil lulus dengan predikat Cumlaude dalam waktu 1 tahun 8 bulan.

Adapun sidang terbuka promosi doktor Bahlil dilakukan pada Rabu, (16/10/2024).

Bahlil juga diketahui mengikuti program doktoral di Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) UI.

Namun karena adanya isu plagiat atas disertasinya, sehingga seorang warganet mencoba mengecek disertasi Bahlil menggunakan Turnitin.

Hasil dari Turnitin menunjukkan jika similarity index disertasi Bahlil mencapai 95 persen dengan karya milik Mahasiswa asal UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Dengan bukti tersebut, UI memutuskan untuk menangguhkan kelulusan dokter Bahlil Lahadalia. Keputusan ini diambil UI setelah melaksanakan rapat koordinasi organ UI.

Tak sedikit yang kontra dengan langkah UI sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri terbaik di Indonesia tersebut.

Salah satunya dari Arief Poyuono. “Kalau udah tahu jangan anggap UI itu universitas yang terbaik,” ujarnya melalui akun X pribadinya.

08/03/2025 21:32
Soal Isu Plagiarisme Disertasi Menteri Bahlil, Ini Jawaban 2 Guru Besar

Soal Isu Plagiarisme Disertasi Menteri Bahlil, Ini Jawaban 2 Guru Besar
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Isu
plagiarisme
dalam disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjadi sorotan publik setelah beredar klaim bahwa tingkat kesamaan atau
similarity
dalam dokumennya mencapai 95 persen.
Narasi itu pun menyeret nama Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, tempat disertasi tersebut diuji. Namun, sejumlah
guru besar
memberikan klarifikasi terkait isu ini dan menjelaskan duduk perkaranya.
Guru Besar
UIN Jakarta Profesor Maila Dinia Husni Rahiem, dalam laman resmi UIN Jakarta pada 19 Oktober 2024, menjelaskan bahwa permasalahan tersebut bermula dari seorang mahasiswa doktoral sekaligus dosen di UIN Jakarta yang memeriksa keaslian disertasi
Menteri Bahlil
melalui akun Turnitin kampus.
Hasil awal menunjukkan nilai
similarity
sebesar 13 persen. Nilai ini masih berada di bawah ambang batas yang diterima untuk sebuah disertasi, yakni antara 15 sampai 30 perse, tergantung kebijakan masing-masing perguruan tinggi.
Namun, permasalahan muncul ketika dokumen tersebut tidak segera dihapus dari sistem dan tersimpan dalam
repository
Turnitin kampus.
Akibatnya, saat pemeriksaan ulang dilakukan, sistem mendeteksi kesamaan 100 persen karena
file
tersebut telah terekam sebagai dokumen resmi dalam
database
Turnitin. Hal ini kemudian menimbulkan kesan keliru bahwa Menteri Bahlil telah menjiplak karya orang lain.
Turnitin adalah layanan berbasis
website
untuk mendeteksi kesamaan teks dalam karya tulis yang biasa digunakan peneliti di dalam dan luar negeri.
“Situasi ini memunculkan kesan yang salah bahwa Menteri Bahlil menjiplak karya mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal ini terjadi karena disertasi tersebut pernah diunggah ke
repository
Turnitin dan dianggap sebagai dokumen terdaftar,” jelas Maila dalam keterangan persnya, Sabtu (8/3/2025).
Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung (Unisba), Profesor Dedeh Fardiah, turut menegaskan bahwa dugaan plagiarisme berdasarkan tingginya angka
similarity
dalam Turnitin perlu dianalisis lebih dalam.
Menurutnya, tingginya angka Turnitin tidak serta-merta menunjukkan adanya plagiat terhadap naskah orang lain.
“Contohnya, ketika mengirimkan naskah ke sebuah jurnal, tetapi ternyata tidak diterbitkan. Karena itu, naskah dikirim ke jurnal lain. Namun, naskah tersebut sudah tercatat dalam
database
jurnal pertama. Saat diperiksa melalui Turnitin, jika kita tidak menarik kembali naskah dari jurnal awal, maka ada kemungkinan skor Turnitin menjadi tinggi,” ujar Dedeh dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).
“Naskah yang kita kirimkan ke jurnal tersebut ternyata sudah terekam dalam sistem mereka, meskipun akhirnya tidak diterbitkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dedeh menjelaskan bahwa kasus serupa dapat terjadi pada mahasiswa yang telah menyelesaikan disertasinya dan mengirimnya ke jurnal ilmiah tanpa melakukan parafrase terlebih dahulu.
Jika kemudian naskah tersebut diuji ulang di Turnitin, sistem akan mendeteksi kesamaan yang tinggi karena dokumen tersebut telah dipublikasikan sebagai disertasi.
“Itu yang disebut
auto-plagiarism
atau
self-plagiarism
. Angka
similarity
pasti tinggi karena sudah terdaftar dalam sistem,” imbuh Dedeh.
Menyambung penjelasan Profesor Dedeh, Profesor Maila juga menyoroti cara kerja Turnitin yang mendeteksi kesamaan teks berdasarkan dokumen yang telah tersimpan di sistem.
Jika sebuah dokumen yang sama diuji ulang, hasilnya bisa mencapai 100 persen kesamaan karena dianggap sebagai dokumen yang sudah terdaftar.
Untuk menghindari kesalahan seperti ini, Maila menyarankan agar pengecekan dilakukan dengan pengaturan “
no repository
,” sehingga file tidak tersimpan permanen dan tidak memengaruhi hasil pemeriksaan di masa mendatang.
“Setelah dilakukan uji resmi, nilai
similarity
disertasi Menteri Bahlil adalah 13 persen. Nilai ini berada di bawah ambang batas yang diterima untuk disertasi. Dengan demikian, tidak ada indikasi plagiarisme dalam disertasi tersebut,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/03/2025 20:52
2 Guru Besar Tanggapi Hasil Disertasi Menteri Bahlil, Ada Plagiarisme?

Jakarta, CNBC Indonesia – Narasi tentang nilaisimilarity atau kesamaan disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang diklaim mencapai 95% menjadi perhatian publik dan menyeret nama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta). Menteri Bahlil dituduh melakukan plagiat dalam disertasinya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), plagiat merupakan tindakan mengambil karangan, pendapat, atau ide orang lain dan menyajikannya seolah-olah sebagai karya sendiri.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) Prof Maila Dinia Husni Rahiem melalui tulisannya di laman resmi UIN Jakarta pada 19 Oktober 2024 menjelaskan, masalah ini berawal dari seorang mahasiswa doktoral sekaligus dosen di UIN Jakarta yang memeriksa keaslian disertasi Bahlil melalui akun turnitin kampus dan mendapatkan hasilsimilarity sebesar 13%.

Namun, sambung Prof Maila, dokumen tersebut tidak segera dihapus dan tersimpan dalam repository turnitin kampus sehingga saat pemeriksaan ulang, sistem mendeteksi kesamaan 100% karena file tersebut sudah terekam dalam database turnitin sebagai dokumen resmi.

Turnitin sendiri adalah layanan berbasis website yang mendeteksi kesamaan teks dalam karya tulis yang biasa digunakan peneliti di dalam dan luar negeri.

“Kondisi ini memunculkan kesan yang salah bahwa Menteri Bahlil menjiplak karya mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal ini terjadi karena disertasi Menteri Bahlil pernah diunggah ke repository turnitin dan dianggap sebagai dokumen terdaftar,” kata Prof Maila dikutip dari laman resmi UIN Jakarta, Sabtu, (8/3/2025).

Sementara Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung (Unisba), Prof Dedeh Fardiah pun mengamini apa yang disampaikan Prof Maila. Dia mengatakan bahwa kasus dugaan plagiasi lewat metode pengecekan angka turnitin yang tinggi harus diperiksa lebih mendalam. Sebab, tingginya angka turnitin untuk sebuah naskah tak serta merta bisa disebut plagiat atas naskah orang lain.

“Misalnya, ingin menulis di salah satu jurnal, naskah sudah dikirim, kemudian ternyata tidak diterbitkan. Karena tidak diterbitkan maka naskahnya dikirim ke jurnal lain.Ternyata naskah itu sudah terdata oleh data base-nya jurnal awal. Ketika diperiksa lewat turnitin, kita tidak berusaha menarik kembali naskah dari jurnal awal, otomatis suatu saat bisa terjadi angka turnitin kita akan tinggi,” kata Prof Dedeh saat dihubungi, Jum’at (7 Maret 2025) petang.

“Ternyata yang kita berikan ke jurnal itu, sudah terekam di sistem mereka, walau naskahnya enggak jadi tayang,” tambahnya.

Kasus lainnya, kata Prof Dedeh, ketika seorang mahasiswa atau mahasiswi yang naskah disertasinya sudah selesai dan akan diterbitkan di sebuah jurnal ilmiah, namun naskah yang dikirim tidak ditulis ulang atau parafrase terlebih dahulu. Alhasil, angka turnitinnya akan tinggi.

“Otomatis ketika diturnitin ulang, pasti menemukan angka tinggi. Angkanya pasti gede. Bisa jadi karena sudah di-publish jadi disertasi. Itu namanya auto plagiarism atau self plagiarism,” katanya.

Oleh karena itu, Prof Dedeh menyebut jika ada kasus dugaan plagiat dengan angka turnitin yang tinggi tak serta merta bisa disebut plagiat atas nakah orang lain.

Menyambung apa yang disampaikan Prof Dedeh, Prof Maila yang juga Guru Besar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesejahteraan Sosial di UIN Jakarta ini pun menjelaskan ihwal cara kerja turnitin.

Turnitin, kata Prof Maila, mendeteksi kesamaan teks berdasarkan dokumen yang sudah tersimpan dalam sistemnya. Jika dokumen yang sama diuji ulang, maka sistem akan menunjukkan kesamaan 100% meskipun berasal dari sumber berbeda.

Untuk menghindari masalah seperti ini, sambung dia, sangat disarankan agar pengecekan sementara dilakukan dengan pengaturan no repository, agar file tidak tersimpan permanen dan tidak memengaruhi hasil pemeriksaan di masa mendatang.

“Setelah dilakukan uji resmi, nilaisimilarity disertasi Menteri Bahlil adalah 13%. Nilai ini berada di bawah ambang batas yang diterima untuk disertasi, yakni antara 15-30%, tergantung kebijakan masing-masing perguruan tinggi. Dengan demikian, tidak ada indikasi plagiarisme dalam disertasi tersebut,” jelas Prof Malia yang pernah menyabet penghargaan Top 2% WorldWide Scientists 2024 ini.

(dpu/dpu)

08/03/2025 20:18
Benarkah Disertasi Menteri Bahlil Plagiat? Ini Jawaban Sejumlah Guru Besar – Page 3

Kasus lainnya, kata Prof Dedeh, ketika seorang mahasiswa atau mahasiswi yang naskah disertasinya sudah selesai dan akan diterbitkan di sebuah jurnal ilmiah, namun naskah yang dikirim tidak ditulis ulang atau parafrase terlebih dahulu. Alhasil, angka turnitinnya akan tinggi.

“Otomatis ketika diturnitin ulang, pasti menemukan angka tinggi. Angkanya pasti gede. Bisa jadi karena sudah di-publish jadi disertasi. Itu namanya auto plagiarism atau self plagiarism,” katanya.

Oleh karena itu, Prof Dedeh menyebut jika ada kasus dugaan plagiat dengan angka turnitin yang tinggi tak serta merta bisa disebut plagiat atas naskah orang lain.

Menyambung apa yang disampaikan Prof Dedeh, Prof Maila yang juga Guru Besar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesejahteraan Sosial di UIN Jakarta ini pun menjelaskan ihwal cara kerja turnitin. Turnitin, kata Prof Maila, mendeteksi kesamaan teks berdasarkan dokumen yang sudah tersimpan dalam sistemnya. Jika dokumen yang sama diuji ulang, maka sistem akan menunjukkan kesamaan 100% meskipun berasal dari sumber berbeda.

Untuk menghindari masalah seperti ini, sambung dia, sangat disarankan agar pengecekan sementara dilakukan dengan pengaturan no repository, agar file tidak tersimpan permanen dan tidak memengaruhi hasil pemeriksaan di masa mendatang.

“Setelah dilakukan uji resmi, nilai similarity disertasi Menteri Bahlil adalah 13%. Nilai ini berada di bawah ambang batas yang diterima untuk disertasi, yakni antara 15-30%, tergantung kebijakan masing-masing perguruan tinggi. Dengan demikian, tidak ada indikasi plagiarisme dalam disertasi tersebut,” jelas Prof Malia yang pernah menyabet penghargaan Top 2% WorldWide Scientists 2024 ini.

08/03/2025 20:15
5 Pihak Kena Sanksi Buntut Disertasi Bahlil, UI Tunda Kenaikan Pangkat hingga Wajibkan Minta Maaf – Halaman all

TRIBUNNEWS.com – Lima pihak, termasuk Menteri Energi, Sumber Daya, dan Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dijatuhi sanksi pembinaan buntut pelanggaran akademik dan etik dalam proses pembuatan disertasi Ketua Umum Golkar tersebut.

Lima pihak itu adalah promotor, co-promotor, Direktur dan Kepala Program Studi Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI), serta Bahlil.

Keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan empat organ besar UI, yaitu Senat Akademik Universitas, Dewan Guru Besar (DGB) UI, Badan Penjaminan Mutu Akademik, serta tim khusus peningkatan mutu akademik SKSG.

“Pembinaan kepada promotor, co-promotor, Direktur, Kepala Program Studi, dan juga mahasiswa yang terkait,” kata Rektor UI, Heri Hermansyah, dalam jumpa pers di Fakultas Kedokteran (FK) UI, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

“Pembinaan sesuai tingkat pelanggaran akademik dan etik yang dilakukan, proporsional, secara objektif,” imbuh dia.

Lebih lanjut, Heri mengatakan sanksi pembinaan itu berupa penundaan kenaikan pangkat untuk empat pihak, selain Bahlil, hingga mewajibkan meminta maaf kepada civitas akademik UI.

“Pembinaan ini dilakukan mulai dari penundaan kenaikan pangkat untuk jangka waktu tertentu.”

“Pembinaan permohonan maaf kepada pada civitas akademik UI, dan juga peningkatan kualitas disertasi serta publikasi ilmiah,” urai Heri.

Sementara itu, Bahlil diminta merevisi disertasinya yang berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia”.

Perbaikan disertasi Bahlil nantinya akan ditentukan oleh promotor dan co-promotor mengenai ketentuan dan substansinya.

“Perbaikan disertasi sesuai dengan ketentuan dan isi substansi yang nanti ditentukan oleh promotor dan co-promotor,” jelas Humas UI, Arie Afriansyah, dalam kesempatan yang sama.

Selain sanksi yang disebutkan di atas, pihak-pihak tersebut juga dijatuhi sanksi bersifat individual.

Tetapi, Arie belum bisa membeberkan sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada lima pihak tersebut.

Sebab, ia belum melihat Surat Keputusan (SK) terkait sanksi.

“SK tersebut adalah bersifat individual, dan itu akan disampaikan ke masing-masing pihak yang terkait.”

“Dan itu seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya,” ujar Arie.

“Saya sendiri belum melihat SK tersebut, jadi saya tidak bisa mendetailkan siapa dapat apa dan segala macam.”

“Tapi, yang secara umum saya sampaikan seperti itu. Dan kalau untuk permintaan maaf, ya jelas tadi yang diminta adalah pihak-pihak terkait,” pungkasnya.

Respons Bahlil

Terkait keputusan UI mengenai disertasi beserta sanksi yang dijatuhkan, Bahlil Lahadalia memberikan tanggapannya.

Ia mengaku menghargai keputusan UI yang meminta dirinya menyampaikan permohonan maaf kepada civitas akademik UI.

Tetapi, Bahlil mengatakan ia belum mengetahui secara keseluruhan keputusan yang dikeluarkan UI.

“Saya belum tahu, yang saya tahu cuma ini ya, saya menghargai apa pun yang diputuskan oleh UI karena saya kan sebagai mahasiswa,” ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

Bahlil menuturkan, ia akan membaca putusan UI terlebih dulu sebelum pada akhirnya mengambil keputusan.

“Saya nanti membaca dulu melihat apa kira-kira yang harus dilakukan, tapi yang saya tau aja dari media juga, yaitu adalah melakukan perbaikan.”

“Dan memang sejak saya ujian terbuka dinyatakan belum selesai langsung karena harus ada perbaikan dan perbaikan saya masih berproses,” tandas Bahlil.

Sebelumnya, sidang disertasi Bahlil menjadi sorotan sebab disertasinya diduga kuat plagiat.

Hal ini diketahui saat seorang warganet mencoba mengecek disertasi Bahlil menggunakan Turnitin, perangkat lunak yang kerap digunakan untuk mendeteksi plagiarisme dalam karya tulis.

Hasilnya, similarity index disertasi Bahlil mencapai 95 persen dengan karya milik mahasiswa asal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Adapun karya mahasiswa itu berjudul “Pengelolaan Nikel oleh Perusahaan Pertambangan di Indonesia”.

Atas hal itu, gelar Doktor Bahlil pun ditangguhkan. Penangguhan itu dilakukan pada November 2024, berdasarkan hasil rapat empat organ UI.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Fersianus Waku/Igman Ibrahim)

07/03/2025 22:08
Kepsek Bantah Keluarkan Siswi SMP Korban Rudapaksa dari Sekolahnya, Emosi ke Ibu Korban: Pergaulan

TRIBUNJATIM.COM – Seorang siswi SMP yang menjadi korban rudapaksa di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kini hamil tujuh bulan.

Menurut pengakuan ibu korban, Dwi, putrinya diduga dikeluarkan dari sekolah karena mengandung besar.

Pihak sekolah pun membantah pengakuan ibu korban.

Diberitakan, seorang anak yatim usia 15 tahun di Kabupaten Karawang menjadi korban rudapaksa tiga orang pemuda.

Peristiwa rudapaksa terjadi pada Agustus 2024 dan saat ini korban hamil tujuh bulan.

Ibu korban, Dwi mengungkapkan, peristiwa naas yang menimpa anaknya terjadi pada Agustus 2024, bertempat di area belakang GOR Adiarsa Karawang.

Korban saat itu tengah bermain bersama adiknya.

Akan tetapi, korban didatangi tiga orang pelaku yang langsung memegangi dan membekap korban hingga merudapaksanya.

“Anak saya itu lagi main sama adiknya di GOR, adiknya diajak pergi dulu keluar,” katanya kepada awak media pada Kamis (6/3/2025).

“Tapi ternyata seperti sudah ada rencana buat berbuat jahat gitu,” imbuh Dwi.

Dwi juga mengatakan jika dirinya telah melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian pada Oktober 2024 lalu.

Polres Karawang telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP).

Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut terkait kasus tersebut.

“Kita sudah melapor pada Oktober 2024, tetapi hingga kini kita selaku keluarga belum menerima informasi terbaru mengenai kelanjutan proses hukum,” kata Dwi lagi.

Ilustrasi siswi SMP korban rudapaksa di Karawang diduga dikeluarkan dari sekolah. Menurut pengakuan ibu korban, Dwi, putrinya diminta mengundurkan diri karena korban mengandung tujuh bulan. (via Tribun Medan)

Menurut Dwi, pihak kepolisian sebetulnya sudah melakukan upaya pemanggilan ketiga pelaku berinisial I, A, dan L.

Bahkan ketiga pelaku sudah mengakui perbuatannya.

Dari keterangan, A dan L melakukan rudapaksa terhadap K, bahkan L melakukannya hingga dua kali.

Sementara itu, I diduga melakukan pelecehan fisik.

Bahkan Dwi juga sempat dipertemukan dengan keluarga para pelaku di Polres Karawang.

“Tapi mana tidak ada kejelasan dan proses hukumnya. Anak saya sekarang hamil enam bulan jalan tujuh,” ungkap ibu korban.

Sementara itu saat dikonfirmasi awak media, Kasi Humas Polres Karawang, Ipda Solihkin mengatakan, kasus ini berjalan sesuai tahapan, “Proses berjalan sesuai tahapan demi tahapan.”

Lanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Karawang, Ipda Rita Zahara menyebut, kasus tersebut sudah diproses dan sudah naik penyidikan.

Dia juga membantah jika kepolisian mengupayakan perdamaian antara korban dan pelaku.

“Kalau kami tidak ada mediasi. Maksudnya tidak ada memfasilitasi mediasi,” kata Rita.

Kini ibu korban mengatakan kalau anaknya diminta mengundurkan diri dari sekolahnya karena hamil.

Diketahui, korban merupakan siswi kelas 9 di SMPN 2 Karawang Timur.

Pengunduran diri dilakukan pada Oktober 2024.

“Iya, disuruh mengundurkan diri sama sekolah karena anak saya hamil,” kata Dwi, dikutip dari Wartakotalive, Kamis (6/3/2025).

Dwi sempat meminta permohonan agar anaknya bisa tetap sekolah.

Kalaupun tidak bisa datang ke sekolah, bisa dilakukan secara online di rumah.

Namun pihak sekolah justru meminta Dwi untuk menandatangi surat pengunduran diri anaknya.

“Malah disuruh anak saya daftar sekolah paket, nomor handphone sekolah paket pun saya dapat dari pihak sekolah,” ungkap Dwi.

Saat dikonfirmasi, Kepala SMPN 2 Karawang Timur, Nedi Somantri membantah pihaknya telah mengeluarkan siswi tersebut.

Ia menyebut bahwa orang tuanya yang ingin memindahkan anaknya ke Jawa dan sekolah meminta untuk menandatangani surat pengunduran diri.

“Bawa saja korban dan orang tua korbannya ke sini, walaupun korban pemerkosaan, itu kan pergaulan. Siapa yang menjebak?”

“Bawa pelakunya sekalian ke sini, saya kan harus objektif, nanti kita kumpulkan dengan Tata Usaha (TU) dan yang mengeluarkannya,” kata Nedi dengan nada tinggi kepada pewarta pada Rabu (5/3/2025).

Nedi juga menjelaskan bahwa pihak sekolah memiliki aturan tata tertib dan prosedural tersendiri untuk mengeluarkan siswa yang melanggar tata tertib sekolah.

Sekolah juga justru menginginkan agar siswi tersebut bisa tetap sekolah secara online.

“Saya tidak mengetahui mengenai pengeluaran ini, sekolah juga kan punya aturan tata tertib dan prosedural.”

“Harus ada Surat Peringatan (SP) 1, SP 2 dan SP 3 terlebih dahulu,” tegas Nedi.

Ilustrasi siswi SMP korban rudapaksa di Karawang diduga dikeluarkan dari sekolah (hoy.com/Colombiareports.com)

Sementara di Jawa Timur, kasus alumnus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya diduga merekam perempuan di toilet, tengah jadi sorotan.

Pelaku bahkan disebut menjual hasil video tersebut seharga ratusan ribu rupiah hingga Rp700 ribu.

Kasus pelecehan seksual ini ramai diperbincangkan di media sosial setelah akun X bernama @aarummanis mengunggah cuitan.

“Alerta, pelaku pelecehan seksual di Surabaya merekam perempuan di toilet,” tulis akun @aarummanis.

Postingan tersebut menampilkan wajah pelaku JHPM (22) dan beberapa bukti chat, klarifikasi, serta ijazah pelaku yang berasal dari Unair.

Pemilik akun @aarummanis menyebutkan, pelaku merekam korban perempuan di toilet gedung kampus Unair A, B, dan C, termasuk ASEEC Tower.

Selain itu, pelaku juga biasanya memburu video di toilet pusat perbelanjaan di Surabaya dan Sidoarjo.

“Tidak hanya itu, pelaku juga menjual hasil video yang ia rekam diam-diam dengan harga Rp 100.000-Rp 700.000,” lanjutnya.

Diduga, pelaku melakukan tindak pelecehan seksual tidak seorang diri.

Karena kemungkinan ia tergabung dalam sindikat jual beli video asusila.

Dalam cuitannya, JHPM pernah ketahuan saat merekam di toilet Trans Icon Mall Surabaya.

Namun hal itu tak membuatnya jengah dan membuat netizen semakin geram.

Melansir Kompas.com, pelaku adalah Jonathan Hamonangan Putra Manurung alias JHPM.

Ia adalah alumnus mahasiswa Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unair Surabaya.

Hal ini dibenarkan oleh Humas FIB Unair Surabaya, Nuri Hermawan.

“Benar, yang bersangkutan alumnus,” kata Nuri saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/3/2025).

Pihaknya belum menjelaskan kasus secara detail karena masih melakukan upaya penyelesaian dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

“Ini masih dirapatkan dengan beberapa unit terkait di internal kami,” kata Nuri.

Ilustrasi berita alumnus Unair Surabaya merekam perempuan di toilet, lalu menjual videonya (Tribunnews.com)

Kepala program studi (prodi) FIB Unair, Prof Sarkawi B Husain membenarkan, terduga pelaku perekam dan penjual video itu adalah alumnus kampus tersebut.

“Iya (sudah menerima informasi terkait kasus alumni). Tadi pagi sudah dirapatkan di fakultas,” kata Sarkawi ketika dikonfirmasi, di Surabaya, Selasa (4/3/2025).

Sarkawi menyebut, tindakan yang dilakukan oleh JHPM tersebut tidak berhubungan dengan institusinya.

Nantinya, hal itu akan dijelaskan lebih lanjut dalam keterangan resminya.

“Fakultas akan mengeluarkan press release berkaitan dengan hal tersebut.”

“Yang pasti, apa yang dilakukan tidak ada hubungan dengan institusi, mengingat yang bersangkutan sudah lulus alias alumni,” ujar dia.

Sedangkan, lanjut Sarkawi, pihaknya tidak akan mencabut gelar yang sudah didapatkan oleh terduga pelaku, karena pelanggarannya bukan berhubungan dengan kegiatan akademik.

“Pelanggarannya (pelaku) kan bukan karena masalah akademik, seperti plagiat,” ucap dia.

Sementara terkait kasus ini, kepolisian mengaku belum ada laporan masuk.

Ini dikatakan Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Aris Purwanto.

Dia mengatakan, belum ada korban yang melapor hingga saat ini.

Polisi meminta orang yang merasa jadi korban untuk segera melapor agar mereka bisa mendalami kasus ini.

“Belum ada laporan ya,” kata Aris, saat ditemui di Mapolrestabes Surabaya, Rabu (5/3/2025).

“Belum ada laporan terkait itu, kita belum ada sama sekali,” pungkasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

07/03/2025 09:55