Xcloud.id

Topik: Penyelenggaraan Haji

  • Mantan Penyidik Senior KPK Dilantik Jadi Pejabat Penting di BP Haji

    Mantan Penyidik Senior KPK Dilantik Jadi Pejabat Penting di BP Haji

    Jakarta: Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochammad Irfan Yusuf (Gus Irfan) melantik jajaran pejabat eselon di BP Haji. Sebanyak 35 pejabat baru dilantik untuk mempersiapkan pelaksanaan haji 2026, dengan empat di antaranya merupakan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    “Kita melibatkan banyak pihak,” kata Gus Irfan di Masjid Al Ikhlas, Kantor Kementerian Agama, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin 30 Desember 2024.

    Baca juga: Begini Upaya BPKH Buat Pengelolaan Dana Haji Makin Akuntabel

    Keempat mantan pegawai KPK yang dilantik akan mengisi posisi penting di Deputi Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji. Mereka adalah:

    Budi Agung Nugraha, mantan penyidik senior KPK, menjabat sebagai Direktur Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Haji Luar Negeri.
    Chandra Sulistio Reksoprodjo, mantan Kepala Biro SDM KPK, sebagai Direktur Penyusunan Strategi dan Tata Kelola.
    March Falentino, mantan penyidik KPK, sebagai Kepala Subdirektorat.
    Nurul Huda, mantan pengawas internal KPK, sebagai Kepala Subdirektorat.

    Tidak hanya dari KPK, dari lembaga penegakan hukum lainnya juga direkrut menjadi pejabat BP Haji. Di antaranya Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Hukum dan TNI.

    Jakarta: Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochammad Irfan Yusuf (Gus Irfan) melantik jajaran pejabat eselon di BP Haji. Sebanyak 35 pejabat baru dilantik untuk mempersiapkan pelaksanaan haji 2026, dengan empat di antaranya merupakan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
     
    “Kita melibatkan banyak pihak,” kata Gus Irfan di Masjid Al Ikhlas, Kantor Kementerian Agama, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin 30 Desember 2024.
     
    Baca juga: Begini Upaya BPKH Buat Pengelolaan Dana Haji Makin Akuntabel
    Keempat mantan pegawai KPK yang dilantik akan mengisi posisi penting di Deputi Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji. Mereka adalah:

    Budi Agung Nugraha, mantan penyidik senior KPK, menjabat sebagai Direktur Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Haji Luar Negeri.
    Chandra Sulistio Reksoprodjo, mantan Kepala Biro SDM KPK, sebagai Direktur Penyusunan Strategi dan Tata Kelola.
    March Falentino, mantan penyidik KPK, sebagai Kepala Subdirektorat.
    Nurul Huda, mantan pengawas internal KPK, sebagai Kepala Subdirektorat.

    Tidak hanya dari KPK, dari lembaga penegakan hukum lainnya juga direkrut menjadi pejabat BP Haji. Di antaranya Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Hukum dan TNI.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Wamenag Ungkap Beberapa Faktor yang Bisa Turunkan Biaya Haji 2025

    Wamenag Ungkap Beberapa Faktor yang Bisa Turunkan Biaya Haji 2025

    Wamenag Ungkap Beberapa Faktor yang Bisa Turunkan Biaya Haji 2025
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafii memaparkan beberapa faktor yang dapat memengaruhi penurunan biaya penyelenggaraan ibadah
    haji
    (BPIH) tahun 2025.
    Menurut pria yang karib disapa Romo ini, salah satu efisiensi signifikan datang dari ongkos pesawat terbang.
    “Efisiensinya itu banyak, mungkin yang paling signifikan itu pesawat. Kemarin, presiden sudah bisa memotong 10 persen ongkos pesawat, kalau itu nanti berlaku di haji, sudah sebuah penurunan yang signifikan. Selain itu, mungkin juga di hotel, di Armuzna (tiga titik penting dalam rangkaian ibadah haji) ini kita sisir kembali,” kata Romo di Kantor Kemenag, Jakarta, Senin (30/12/2024), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Dia mengatakan, tim dari Kementerian Agama (Kemenag) telah melakukan survei ke Arab Saudi dan menemukan bahwa perusahaan yang mengakomodasi ibadah haji semakin kompetitif.
    Oleh karenanya, pihak Badan Penyelenggara (BP)
    Haji
    dapat membandingkan harga-harga untuk mengambil alternatif yang terbaik terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH).
    “Karena dulu perusahaan itu tidak banyak, jadi ada sedikit monopoli. Sekarang, begitu dibuka yang daftar sangat banyak, maka mulai kompetitif dan akhirnya kita belajar bahwa ‘oh, sebenarnya bisa segini’, jadi kemungkinan turunnya itu sangat jelas,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Romo juga mengatakan,
    biaya haji
    bisa diturunkan hingga di angka Rp 80 juta. Tetapi, dia menyebut bahwa Kemenag dan BP Haji terus menjalin komunikasi dengan DPR terkait penurunan tersebut.
    “Ini kan masih terus kita sisir, tetapi yang pasti, di pengusulan pertama, BPIH-nya sudah turun, kalau biasanya agak lebih tinggi supaya nanti disisir kembali oleh DPR baru bisa turun. Kalau ini, di penawaran awal saja sudah turun, jadi insya allah itu bisa lebih turun mungkin di angka Rp 80-an (juta) lah,” katanya.
    Kemudian, Romo mengemukakan, saat ini pihak Kemenag masih fokus mengurus transisi dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) ke BP Haji.
    “Per-hajian itu sudah dimulai oleh BP Haji tahun 2025, meski tetap regulasi dan diplomasi di Kementerian Agama,” kata Romo.
    “Namun, lembaga yang baru kan membutuhkan waktu untuk menyusun susunan organisasi dan tata kerja (SOTK), tentu juga mentransfer apa yang sudah biasa dilakukan di Kemenag, itu kan mungkin butuh waktu, maka disepakati pelaksanaannya masih Kemenag, tetapi sudah dengan melibatkan BP Haji,” ujarnya lagi.
    Tetapi, Romo menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji akan sepenuhnya ditangani oleh BP Haji pada 2026.
    “Pada 2026 sepenuhnya sudah BP Haji nanti, 2025 ini masih Kemenag, tetapi dengan pelaksana teknis sudah sebagian ditangani oleh BP Haji, dan ini sekaligus upaya transisi, nanti 2026 itu sepenuhnya harus sudah bisa dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Haji,” katanya.
    Meskipun biaya haji atau BPIH kemungkinan akan turun pada 2025, tetapi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah naik dari 60 persen pada 2024, lalu diusulkan menjadi 70 persen pada 2025.
    Untuk diketahui, BPIH pada 2024 sebesar Rp 93.410.286. Lalu, diusulkan turun menjadi Rp 93.389.684,99 pada 2025.
    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar sebelumnya menyampaikan usulan
    BPIH 2025
    sebesar Rp 93.389.684,99. Jumlah tersebut adalah total dari biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang harus dibayarkan jemaah, ditambah dengan nilai manfaat dari pemerintah.
    Secara terperinci, Nasaruddin mengatakan bahwa Bipih yang dibebankan jemaah sebesar Rp 65.372.779,49. Sedangkan nilai manfaat yang dikeluarkan pemerintah untuk jemaah haji sebesar Rp 28.016.905,5.
    “Untuk tahun 1446 hijriah dan 2025 masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji Rp93.389.684,99, dengan komposisi BIPIH sebesar Rp 65.372.779,49 atau 70 persen dan nilai manfaat (yang ditanggung pemerintah) Rp 28.016.905,5,” kata Nasaruddin.
    Usulan tersebut dihitung dengan mempertimbangkan nilai tukar dolar AS ke rupiah saat ini, yakni sebesar Rp 16.000. Selain itu, pemerintah juga menimbang besaran nilai tukar riyal dengan kurs Rp 4.266,67.
    “Kebijakan formulasi komponen BPIH tersebut diambil untuk menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan nilai manfaat BPIH di masa-masa akan datang. Pembebanan BPIH harus tetap menjaga prinsip iftitah dan likuiditas keuangan operasional,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR RI: Harus Ada Efisiensi Biaya Penyelenggaraan Haji

    DPR RI: Harus Ada Efisiensi Biaya Penyelenggaraan Haji

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Mahdalena mendesak Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji melakukan efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji baik dari pos akomodasi, transportasi, maupun konsumsi jamaah pada Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2025.

    “Kami mendesak stake holder penyelenggara haji Indonesia baik Kementerian Agama maupun Badan Penyelenggara Haji untuk menurunkan biaya haji yang harus ditanggung jamaah. Maka mau tidak mau harus ada kajian menyeluruh terkait pengeluaran baik dari pos akomodasi, transportasi, dan konsumsi sehingga terjadi efiesinsi,” ujar Mahdalena, Selasa (31/12/2024).

    Dia menegaskan pemerintah harus mempertimbangkan secara sungguh-sungguh rencana kenaikan biaya yang harus ditanggung calon jamaah. Menurutnya pemerintah baiknya terlebih dahulu melakukan efisiensi besar-besaran terkait besaran pos pengeluaran dalam penyelenggaraan ibadah haji.

    “Secara umum kan ada tiga pos utama pembiayaan ibadah haji yakni transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Nah dari tiga pos utama ini kira-kira mana yang bisa kita efisiensikan sehingga berdampak pada penurunan total biaya penyelenggaraan ibadah haji,” ujarnya.

    Untuk diketahui Pemerintah telah mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadaha haji (BPIH) tahun 2025. Dalam usulan pemerintah terdapat kenaikan signifikan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji yang harus ditanggung calon jamaah hingga Rp9,3 juta dibandingkan tahun 2024.

    Rinciannya BPIH 2025 sebesar Rp93,38 juta yang terbagi dari Bipih jamaah Rp65,3 juta dan dari manfaat dana haji yang dikelola pemerintah Rp28 juta. Sedangkan di tahun 2024, BPIH sebesar Rp94,10 juta terbagi dari Bipih jamaah Rp56 juta dan dari manfaat dana haji Rp37 juta.

    Mahdalena menjelaskan saat ini komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji yang ditanggung jamaah kian besar. Di tengah kelesuan ekonomi kenaikan komponen biaya yang harus ditanggung calon jamaah pasti sangat memberatkan.

    “Jika dibandingkan tahun lalu ada kenaikan hampir Rp10 juta. Jika setoran awalnya sekitar Rp25 juta maka pelunasan yang harus ditanggung calon jamaah mencapai Rp40 jutaan. Saya kira ini cukup berat bagi calon jamaah,” katanya.

    Mahdalena mencontohkan apakah dimungkinkan efisiensi untuk masa tinggal jamaah haji Indonesia di tanah suci. Jika selama ini rata-rata jamaah harus tinggal selama 40 hari apakah tidak bisa jika harus dipangkas menjadi 30 hari saja.

    “Harus ada kajian karena kalo bisa dipangkas hingga 30 hari maka akan berdampak besar pada pengeluaran di pos akomodasi dan konsumsi. Ini pasti memberikan dampak signifikan pada penurunan total BPIH,” ujarnya. [hen/aje]

  • Komisi VIII DPR Bentuk Panja Haji, Dipimpin Politikus Gerindra Abdul Wachid

    Komisi VIII DPR Bentuk Panja Haji, Dipimpin Politikus Gerindra Abdul Wachid

    loading…

    Jemaah haji 2024. Jelang penyelenggaraan haji 2025, Komisi VIII DPR membentuk Panja Haji. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Komisi VIII DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Haji Tahun 2025. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Partai Gerindra Abdul Wachid didapuk sebagai ketua.

    “Betul. Iya, kalau itu kan gini, hanya ketua Panja aja,” kata Wachid saat dikonfirmasi wartawan, Senin (30/12/2024).

    Abdul Wachid didampingi beberapa wakil ketua Panja Haji, yakni Abidin Fikri dari Fraksi PDIP, Singgih Januratmoko dari Fraksi Partai Golkar, Marwan Dasopang dari Fraksi PKB, dan Ansory Siregar dari Fraksi PKS.

    Secara keseluruhan, kata dia, Panja Haji 2025 berjumlah 21 orang, yang merupakan berasal dari Komisi VIII DPR.

    Legislator dari Partai Gerindra itu menyampaikan kerja Panja Haji akan dimulai pada tanggal 2-10 Januari 2025. Ia berharap, di rentang waktu tersebut, Panja sudah bisa mendapatkan kesimpulan atau keputusan bersama terkait biaya haji 2025.

    “Jadi pembahasannya untuk nanti adalah sesuai ajuan dari Menteri Agama, beliau sudah mengajukan anggaran sekitar 93 juta sekian, nanti kita bahas apakah sudah realistis atau belum. Kalau belum ya kita akan urai satu per satu,” ujarnya.

    Ia optimistis, biaya haji bisa diturunkan sebagaimana semangat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Oh masih bisa, sangat bisa (turun lagi biaya haji 2025). Itu kan kita bikin Panja, kan untuk menghitung ulang permohonan dari menteri itu,” pungkasnya.

    Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk musim haji 1446 H/2025 sebesar Rp93.386.684,99. Angka itu turun dari BPIH musim haji 1445 H/2025 yakni Rp93.410.286.

    “Penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun yang akan datang. Untuk tahun 1446 H/2025 M ini, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji Rp93.386.684,99,” kata Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar saat rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII di ruang rapat Banggar DPR, Senin (30/12/2024).

    Dari jumlah itu, Nasaruddin berkata, pemerintah mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah sebesar Rp65.372.779,49. Sementara, sebanyak Rp28.016.905,5 akan ditanggung dari nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

    (zik)

  • Komisi VIII dan Kemenag Bentuk Panja Bahas Kemungkinan Biaya Haji 2025 Turun

    Komisi VIII dan Kemenag Bentuk Panja Bahas Kemungkinan Biaya Haji 2025 Turun

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi VIII DPR dan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar sepakat membentuk panitia kerja (panja) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M dengan melibatkan Badan Penyelenggara Haji. Panja tersebut akan secepatnya membahas asumsi dasar dan komponen BPIH 2025.

    Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Senin (30/12/2024), Nasaruddin Umar telah menyampaikan usulan anggaran operasional haji 2025. Sumber biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dan nilai manfaat.

    Asumsi dasarnya dalam menyusun rancangan besaran BPIH ini dengan mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang rata-rata sebesar Rp 16.000 per dolar AS, serta asumsi kurs SAR terhadap rupiah sebesar Rp 4.266,67.

    “Untuk 2025, pemerintah mengusulkan rata-rata rata-rata BPIH per jemaah haji Rp 93.389.684. Komposisinya, Bipih sebesar Rp 65.372.779,49 atau 70%, dan nilai manfaat sebesar Rp 28.016.905,5 atau 30%,” kata Nasaruddin Umar.

    Usulan biaya ini belum final dan masih akan dibahas dalam panja haji bersama Komisi VIII DPR.

    Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Demokrat Nanang Samodra mempertanyakan usulan Kemenag terkait Bipih 2025. Nanang mempertanyakan biaya haji yang dibebankan kepada jemaah haji atau Bipih naik, meskipun total BPIH per jemaah turun.

    “Dari segi biaya, memang ada penurunan BPIH dari 93.410.286 pada tahun lalu menjadi 93.389.648,99. Namun yang agak membingungkan, komponen nilai manfaat dan Bipih-nya ini berbalik, yang tadinya 60% Bipih dan nilai manfaat 40%, sekarang Bipih-nya naik menjadi 70% dan nilai manfaatnya 30%,” ujar Nanang.

    Dengan perubahan komposisi itu, masyarakat akan membayar lebih besar. Padahal sebelumnya ada pernyataan bahwa biaya haji 2025 akan turun.

    Mengenai hal ini, Wakil Menteri Agama H.R Muhammad Syafi’i mengakui, memang menjadi kontradiksi antara statement sebelumnya dengan angka yang diajukan. Namun, komponen Bipih dan nilai manfaat tersebut masih bisa berubah dalam pembahasan bersama panja haji.  

    “Pertama, ini kan bisa selesai kalau komponenya kita pertahankan 60% dan 40%. Karena perubahan 60% 40% ke 70% 30% ini tidak diatur oleh undang-undang. Jadi saya kira kita sepakati nanti 60% 40%, berarti sudah ada penurunan Rp 20.000,” kata Muhammad Syafii.

    Ia menambahkan, dirinya bersama beberapa orang yang paham tentang penyelenggaraan haji juga sudah membuat kajian mengenai rasionalisasi BPIH 2025 yang nilainya bisa turun mencapai Rp 87 juta. Kajian tersebut bisa menjadi panduan untuk membahas penurunan biaya haji 2025.

    “Ini masih bisa kita dalami, masih banyak unsur-unsur yang bisa kita ganti. Armuzna misalnya, itu masih bisa turun. Kemudian ada upaya dari bapak presiden kita untuk meminta kepada Pertamina menurunkan keuntungan Avtur khusus untuk pemberangkatan haji. Ini kemudian berkaitan dengan Garuda, yang juga bisa menurunkan ongkos haji. Jadi ini memang belum didiskusikan karena ingin menjadi success bersama dengan DPR,” kata Syafii.  

    Pemerintah Arab Saudi sendiri telah menetapkan kuota haji Indonesia pada 2025 sebanyak 221.000 jemaah. Adapun kuota petugas haji Indonesia sebanyak 2.210 orang atau lebih sedikit dibandingkan penyelenggaraan haji sebelumnya.

    Menurut menag, jumlah petugas haji tersebut belum ideal apabila melihat jumlah jemaah haji yang harus dilayani mencapai 221.000 jemaah. Karenanya, Kemenag akan terus berupaya untuk mendapatkan tambahan kuota petugas haji seperti penyelenggaraan haji sebelumnya. Sedangkan mengenai biaya haji 2025, hal itu akan segera dibahas dalam panja haji secara intensif dan detail.

  • Presiden inginkan pelaksanaan haji lebih berkualitas dan murah

    Presiden inginkan pelaksanaan haji lebih berkualitas dan murah

    Menteri Agama Nasaruddin Umar (tengah) dan Wakil Menteri Agama H.R Muhammad Syafii (kiri) memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/12/2024). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

    Presiden inginkan pelaksanaan haji lebih berkualitas dan murah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 27 Desember 2024 – 14:39 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Agama H.R Muhammad Syafii menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan haji tahun ini yang diharapkan lebih berkualitas dengan biaya yang lebih murah. Syafii menyampaikan bahwa Presiden melihat adanya sejumlah biaya dalam pelaksanaan haji yang dapat dirasionalisasi, sehingga efisiensi tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menekan biaya menjadi lebih murah.

    “Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Agama, intinya Presiden kita Pak Haji Prabowo Subianto ingin agar haji tahun ini lebih berkualitas. Tapi, pada saat yang sama beliau juga melihat banyak biaya yang bisa dirasionalisasi, sehingga kualitasnya makin baik, tapi harganya makin murah,” ujar Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Syafii menyebut penurunan biaya haji hampir dapat dipastikan akan terjadi. Namun, besaran penurunan tersebut belum dapat diumumkan, karena masih menunggu keputusan panitia kerja (Panja) DPR.

    “Tanggal 30-an Desember rapat pembentukan panja. Baru setelah itu rapat panja. Di situlah baru diputuskan berapa ongkos haji. Tapi, hampir kita pastikan ya Pak Menteri, ongkos haji tahun ini turun. Berapa besarannya? Itu enggak bisa disebut sekarang, karena harus ada kesepakatan di panja,” kata Syafii.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar menambahkan bahwa upaya penurunan biaya haji juga mempertimbangkan faktor eksternal, seperti inflasi dan nilai tukar mata uang. Selain itu, langkah pembersihan terhadap berbagai penyimpangan dalam pengelolaan haji sebelumnya juga diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan biaya.

    “Yang jelas bahwa spiritnya kita ingin lebih murah, dijangkau masyarakat melalui efisiensi yang kita lakukan. Maka dari itu, melalui pembersihan seluruh hal-hal yang menyimpang itu juga akan berkontribusi terhadap penurunan harga,” ujar Nasaruddin.

    Terkait peningkatan kualitas layanan haji, Menag mengatakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan adalah memastikan petugas haji yang bertugas betul-betul bekerja secara profesional. Dia menegaskan bahwa catatan-catatan negatif terkait petugas haji pada penyelenggaraan haji sebelumnya tidak boleh terulang kembali.

    “Kita tidak ingin seperti tahun-tahun yang lalu ada catatan-catatan yang dikeluhkan bahwa pembimbing haji itu malah justru dibantu oleh jamaahnya. Ini enggak. Kita akan sebaliknya. Pokoknya pembimbing, pendamping itu betul-betul harus berbakti untuk menyelamatkan calon jamaah hajinya dari berbagai macam masalah,” kata Nasaruddin.

    Sumber : Antara

  • Prabowo panggil Menag-Wamenag bahas penyelenggaraan haji 2025

    Prabowo panggil Menag-Wamenag bahas penyelenggaraan haji 2025

    Menteri Agama Nasaruddin Umar (tengah) dan Wakil Menteri Agama H.R. Muhammad Syafii memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/12/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

    Prabowo panggil Menag-Wamenag bahas penyelenggaraan haji 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 27 Desember 2024 – 15:41 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Wakil Menteri Agama H.R. Muhammad Syafii untuk membahas persiapan penyelenggaraan haji tahun 2025.

    “Kami baru saja melakukan rapat kordinasi tentang penyelenggaraan haji tahun ini ya. Kami melaporkan bahwa Badan Penyelenggara Haji dan Kementerian Agama sedang mempersiapkan segala sesuatunya,” kata Menag Nasaruddin Umar saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Menag Nasaruddin menjelaskan bahwa dalam rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Penasihat Khusus Presiden Urusan Haji Muhadjir Effendy dan Dewan Pengawas Haji Dasco Sufmi Ahmad, seleksi calon jamaah haji sudah mencapai 80 persen.

    Nasaruddin merinci bahwa seleksi calon jamaah haji tersebut dilihat berdasarkan tes kesehatan haji atau istita’ah hingga mendaftar calon jamaah yang sudah meninggal. Penetapan secara resmi calon jamaah haji itu diperkirakan selesai pada Januari 2025. Selain seleksi calon jamaah haji, Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji juga sudah melakukan tes untuk petugas haji yang tidak hanya memiliki kemampuan fisik, tetapi juga profesional dalam membimbing calon jamaah.

    “Kita tidak ingin seperti tahun-tahun yang lalu, ada catatan-catatan yang dikeluhkan bahwa pembimbing haji itu malah justru dibantu oleh jamaahnya. Ini enggak. Kita akan sebaliknya. Pokoknya pembimbing, pendamping itu betul-betul harus berbakti untuk menyelamatkan calon jamaah hajinya dari berbagai macam masalah,” kata Menag.

    Menag menambahkan bahwa dalam rapat itu, Presiden membahas tentang kemungkinan durasi penyelenggaraan haji bisa lebih pendek daripada tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, hal tersebut harus dibicarakan dengan Kerajaan Saudi Arabia yang memiliki kewenangan. Presiden, kata Menag, menginginkan penyelenggaraan haji tahun ini harus lebih baik dibanding sebelumnya.

    “Bapak Presiden sesuai dengan arahan melalui Pak Dasco, ingin bahwa jamaah haji kali ini lebih baik, lebih efisien, lebih tertib daripada tahun-tahun sebelumnya,” kata Menag.

    Sumber : Antara

  • Kementerian Agama Umumkan Biaya Haji 2025 Akan Turun Sesuai Permintaan Presiden Prabowo Subianto – Halaman all

    Kementerian Agama Umumkan Biaya Haji 2025 Akan Turun Sesuai Permintaan Presiden Prabowo Subianto – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) RI memastikan biaya ibadah haji 2025 akan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

    Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan haji tahun ini. 

    Wakil Menteri Agama, Muhammad Syafii mengatakan Prabowo juga meminta agar nantinya pelaksanaan haji dapat lebih baik, efisien, dan tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

    “Skema usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M sedang dilakukan revisi sesuai dengan arahan Presiden untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Hasil revisi akan disampaikan kepada Komisi VIII DPR RI untuk dibahas dalam Panitia Kerja”, ujar Syafii usai menghadiri rapat dengan Menteri Sekretaris Negara dan arahan khusus dari Pak Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (27/12/2024).

    Romo Syafii, sapaan akrab Muhammad Syafii, menambahkan Panja Haji rencana akan dibentuk pada 30 Desember 2024 pada Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI. 

    Setelah itu, pemerintah dan DPR RI akan memutuskan berapa besar penurunan biaya haji tahun 2025.

    “Yang pasti (biaya haji 2025) lebih murah. Meskipun DPR saat ini sedang reses, tapi mereka akan bersidang di masa reses untuk kepentingan bangsa dan negara. Baru setelah itu rapat panja. Di situlah baru diputuskan berapa biaya haji,” jelas Romo Syafii.

    Dijelaskan dia, penurunan biaya haji 2025 akan diupayakan dari komponen penerbangan, akomodasi (pemondokan/hotel), konsumsi, transportasi, sebagai komponen utama biaya haji.

    Biaya penerbangan, misalnya, merupakan komponen tertinggi, persentasenya rata-rata 35-40 persen dari biaya haji adalah untuk penerbangan. 

    Ia menjelaskan biaya-biaya lain juga akan dilakukan rasionalisasi, sehingga diperoleh angka biaya haji yang ideal. 

    “Outputnya adalah meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jemaah haji dengan biaya yang lebih efisien. Kami sedang mencoba menyisir kembali berdasarkan manajemen biaya yang lebih baik”, tegasnya.

    Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa Kementerian Agama juga akan meminta persetujuan DPR RI perihal penggunaan Uang Muka BPIH untuk mendukung kelancaran persiapan penyelenggaraan ibadah haji.

    Khususnya, kata dia, keperluan kontrak di Armuzna yang harus segera diselesaikan.

    “Kontrak di Armuzna sesuai dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi harus segera untuk dituntaskan, karena jika tidak, kita akan kalah cepat dengan negara lain. Tentunya hal itu tidak kami inginkan. Jemaah harus mendapat lokasi dan fasilitas di Armuzna, seperti tenda dan lainnya yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Untuk itu, kami bersama dengan DPR RI akan membahas solusi mengenai hal tersebut,” jelasnya.

    Sebagai informasi, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 jemaah pada tahun 2025.

    Kementerian Agama RI juga telah mengumumkan jadwal dan tahapan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446 H atau 2025 M.

    Berikut jadwal penyelenggaraan haji tahun 1446 H:

    1. 12 Zulhijjah 1445 H (18 Juni 2024)

    Penyerahan dokumen persiapan awal dan kuota haji
    Aktivasi garansi elektronik
    Aktivasi portofolio keuangan elektronik di Ehaj

    2. 1 Rabi’ul Awal 1446 H (4 September 2024)

    Mulai pertemuan persiapan
    Mulai rapat perusahaan penyedia layanan (paket, akomodasi, konsumsi)
    Pemilihan maskapai penerbangan

    3. 20 Rabi’ul Tsani 1446H (23 Oktober 2024)

    Finalisasi hasil serangkaian rapat persiapan
    Mulai tahap kontrak dengan perusahaan penyedia layanan
    Mulai penentuan lokasi penempatan di Masayair

    4. 13 Rajab 1446H (13 Januari 2025)

    Muktamar dan pameran haji
    Penandatanganan MoU persiapan haji
    Penandatanganan kesepakatan pemberangkatan (Tafwij)

    5. 15 Sya’ban 1446H (14 Februari 2025)

    Akhir tahapan penandatanganan kontrak layanan

    6. 20 Sya’ban 1446H (19 Februari 2025)

    7. 20 Syawal 1446H (18 April 2025)

    8. 1 Zulkaidah 1446H (29 April 2025)

    Awal kedatangan jemaah haji

  • Menag Bicara Kemungkinan Masa Tinggal Jemaah Haji di Tanah Suci Diperpendek

    Menag Bicara Kemungkinan Masa Tinggal Jemaah Haji di Tanah Suci Diperpendek

    loading…

    Menag Nasaruddin Umar memberikan keterangan kepada media usai menghadiri rapat dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan pada hari ini Jumat (27/12/2024). FOTO/RAKA DWI NOVIANTO

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan, pemerintah sedang mengkaji opsi mempersingkat masa tinggal jemaah haji di Tanah Suci. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Arab Saudi untuk kemungkinan pelaksanaan opsi tersebut.

    “Kita berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan apakah jemaah haji nanti dimungkinkan bisa lebih pendek daripada sebelum-sebelumnya,” kata Nasaruddin Umar usai menghadiri rapat dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan pada hari ini Jumat (27/12/2024).

    Menurut Menag, ada beberapa waktu kosong saat pelaksanaan ibadah haji. Meski begitu, Nasaruddin akan tetap berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi terlebih dahulu.

    “Karena kan satu hari itu kan kosong sama dengan berapa ya. Tapi ini menyangkut masalah Saudi Arabia juga, tidak bisa kita memutuskan sepihak. Hal-hal yang berkaitan dengan Saudi Arabia, itu kekewenangannya Saudi Arabia. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan dalam negeri, itu kekewenangan kita,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Menag Nasarudin didampingi Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menemui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jumat (27/12/2024). Dalam pertemuan tersebut dirapatkan mengenai penyelenggaraan haji tahun 2024. Dilaporkan juga bahwa Kemenag dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) juga sedang mempersiapkan penyelenggara haji tahun 2025.

    “Dan kami melaporkan bahwa BPH, Badan Penyelenggara Haji dan Kementerian Agama sedang mempersiapkan segala sesuatunya,” kata Nasaruddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

    Nasaruddin menjelaskan persiapan tersebut menyangkut seleksi calon jamaah haji. Hingga saat ini, katanya, proses seleksi sudah 80%. “Antara lain kita sudah melakukan seleksi calon jemaah haji ya, karena siapa yang istita’ah, siapa yang enggak istita’ah, siapa yang sakit, siapa yang meninggal. Dan itu sudah 80%. Dan dalam waktu mungkin awal Januari ini sudah nanti, sudah selesai siapa nanti akan jadi calon jemaah haji secara resmi,” katanya.

    Nasaruddin menyebut pihaknya juga melakukan seleksi terhadap petugas haji. Dirinya ingin petugas haji yang terpilih bekerja secara profesional dan mampu membimbing jamaah haji. “Kemudian juga sudah dilakukan tes siapa nanti akan menjadi petugas haji, tentu yang betul-betul profesional. Profesional artinya dia memiliki kemampuan untuk membimbing, tapi juga kemampuan fisiknya, bukan pengurus yang mau diurus gitu kan,” kata Nasaruddin.

    “Dan kita tidak ingin seperti tahun-tahun yang lalu ada catatan-catatan yang dikeluhkan bahwa pembimbing haji itu malah justru dibantu oleh jemaahnya. Ini enggak. Kita akan sebaliknya. Pokoknya pembimbing, pendamping itu betul-betul harus berbakti untuk menyelamatkan calon jemaah hajinya dari berbagai macam masalah,” sambungnya.

    Selain itu, kata Nasaruddin, turut dibahas juga mengenai bagaimana menciptakan kenyamanan dan ketenangan bagi jamaah haji saat beribadah. “Kemudian juga kita membicarakan banyak hal, kira-kira apa yang bisa membikin jemaah haji nanti kita ini lebih nyaman, lebih tenang, dan yang paling penting juga adalah lebih murah,” katanya.

    (abd)

  • Wakil Kepala BPH Temui Kementerian Haji Arab Saudi, Bahas Persiapan Haji 2025-2026

    Wakil Kepala BPH Temui Kementerian Haji Arab Saudi, Bahas Persiapan Haji 2025-2026

    Wakil Kepala BPH Temui Kementerian Haji Arab Saudi, Bahas Persiapan Haji 2025-2026
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Kepala Badan Penyelenggara
    Haji
    (BPH), Dahnil Anzar Simanjuntak bertemu dengan Deputi Kerja Sama Internasional Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Hassan Hassan Bin Yahya Al Manakhrah, Rabu (25/12/2024).
    Dalam pertemuan itu, Dahnil membahas persiapan penyelenggaraan
    haji
    2025 dan transisi peran BPH untuk penyelenggaraan haji 2026.
    “Kami berdiskusi panjang terkait peran BPH yang akan menangani penyelenggaraan secara penuh pada 2026,” kata Dahnil dalam keterangan pers, Kamis (26/12/2024).
    Dahnil menyampaikan, pertemuan itu bertujuan membahas peran strategis BPH yang akan bertanggungjawab penuh pada musim haji setelah tahun 2025.
    “Informasi ini penting kami sampaikan kepada otoritas perhajian di Arab Saudi, karena berkaitan langsung dengan skema kemitraan dan kerja sama antara kedua negara,” ucapnya.
    Dahnil juga menegaskan pentingnya penyelenggaraan haji yang mengutamakan prinsip efisiensi, aman, dan nyaman atau disingkat EMAN.
    Menurutnya, prinsip ini menjadi landasan utama BPH dalam memastikan jamaah haji mendapatkan pelayanan terbaik di setiap aspek penyelenggaraan.
    “Efisiensi operasional, keamanan jamaah, dan kenyamanan dalam beribadah adalah prioritas utama kami,” imbuh Dahnil.
    Dalam pertemuan tersebut, Deputi Kerjasama Internasional Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Hassan Bin Yahya Al Manakhrah, menyatakan komitmen dan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan haji, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia.
    Ia juga mengungkapkan harapannya agar Indonesia segera mengakselerasi proses persiapan penyelenggaraan haji di Dalam Negeri, terutama terkait pemesanan berbagai layanan di Arab Saudi.
    “Persiapan seperti akomodasi, transportasi, hotel jamaah, konsumsi, dan layanan lainnya sangat penting untuk dioptimalkan guna memberikan pengalaman terbaik bagi jamaah,” kata Hassan.
    Kedua pihak juga bersepakat memperkuat kerja sama demi memberikan pengalaman ibadah yang aman dan nyaman bagi jamaah haji Indonesia.
    Dengan komitmen bersama ini, persiapan
    haji 2025
    diharapkan dapat berjalan lebih baik, sekaligus menjadi landasan bagi peran penuh BP Haji dalam penyelenggaraan haji pada 2026.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.