Xcloud.id

Topik: Penyelenggaraan Haji

  • Alhamdulillah! Biaya Haji 2025 Turun, Ini Penjelasan Kemenag

    Alhamdulillah! Biaya Haji 2025 Turun, Ini Penjelasan Kemenag

    loading…

    Pemerintah dan DPR menyepakati biaya haji atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M dengan rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67. Rerata BPIH tahun ini turun sebesar Rp4.000.027,21 dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00.

    Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah. Jemaah haji 2024 rata-rata membayar Bipih sebesar Rp56.046.171,60. Sementara rerata jemaah 2025 akan membayar Bipih sebesar Rp55.431.750,78.

    Penggunaan Nilai Manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah juga turun. Rata-rata milai manfaat per jemaah pada 2024 sebesar Rp37.364.114,40. Tahun ini, penggunaan nilai manfaat turun rata-rata per jemaah sebesar Rp33.978.508,01. “Alhamdulillah pemerintah dan DPR sejak awal memiliki semangat yang sama untuk merumuskan pembiayaan haji yang lebih terjangkau oleh masyarakat,” terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief di Jakarta, Selasa (7/1/2024)

    “Di saat yang sama, pemerintah dan DPR juga sepakat untuk menjaga dan merumuskan pelayanan yang terbaik untuk jemaah haji Indonesia,” sambungnya.

    Sebagai wakil Kementeriam Agama dalam Panitia Kerja BPIH, Hilman Latief menjelaskan sejumlah alasan hingga biaya haji bisa diturunkan.

    Pertama, pada 2024, Kemenag berhasil melakukan banyak efisiensi hasil dari proses negosiasi dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Efisiensi ini berhasil dilakukan terhadap berbagai komponen, baik akomodasi (hotel), konsumsi, maupun biaya layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna).

    “Efisiensi juga bisa dilakukan pada komponen operasional layanan umum dalam negeri dan luar negeri,” sebut Hilman. ”Total efisiensi ini mencapai Rp600 Miliar,” sambungnya.

    Alasan kedua, ⁠dalam Panja BPIH, usulan awal Kemenag dibahas kembali dengan mendasarkan pada realisasi anggaran penyelenggaraan haji 2024. “Seperti saya sampaikan, efisiensinya cukup signifikan karena keberhasilan dalam proses negosiasi,” ujarnya.

    “Jadi usulan biaya haji tahun ini angkanya lebih dekat dengan realisasi haji 2024. Ini nanti akan kita optimalkan dalam proses negosiasi penyediaan layanan tahun ini,” sambungnya.

  • Jemaah Terbang ke Tanah Suci 2 Mei, Inilah Rencana Perjalanan Haji 2025

    Jemaah Terbang ke Tanah Suci 2 Mei, Inilah Rencana Perjalanan Haji 2025

    loading…

    Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama telah menerbitkan jadwal rencana perjalanan haji (RPH) 1446 H/2025 M. Tahapan perjalanan ini terbit dan ditandatangani Dirjen PHU Hilman Latief pada 3 Januari 2025. ”1 Mei 2025 jemaah haji mulai masuk asrama haji. 2 Mei 2025, awal pemberangkatan jemaah haji gelombang I dari Tanah Air ke Madinah,” demikian dikutip dari RPH yang diterbitkan Ditjen PHU, Selasa (7/1/2024).

    Masa operasional pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji akan berlangsung selama 30 hari. Sementara rata-rata masa tinggal jemaah haji Indonesia di Arab Saudi adalah 41 hari. Pemerintah dan DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M dengan rata-rata sebesar Rp89.410.258,79.

    Dari jumlah itu, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibayar jemaah rerata sebesar Rp55.431.750,78. Hasil kesepakatan pemerintah dan DPR ini akan diajukan ke Presiden RI untuk diterbitkan Keputusan Presiden tentang BPIH 2025, dan selanjutnya dilakukan proses pelunasan Bipih oleh jemaah.

    Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota jemaah haji. Jumlah ini terdiri atas 201.063 jemaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 adalah pembimbing pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta 17.680 jemaah haji khusus.

    Berikut Rencana Perjalanan Haji 1446 H/2025 M:

    a. 1 Mel 2025 (3 Zulkaidah 1446), Jemaah Haji masuk asrama haji

    b. 2 Mel 2025 (4 Zulkaidah 1446), Awal pemberangkatan Jemaah Haji Gelombang I dari Tanah Air ke Madinah

    c. 11 Mei 2025 (13 Zulkaidah 1446), Awal pemberangkatan Jemaah Haji Gelombang I dari Madinah ke Makkah

    d. 16 Mei 2025 (18 Zulkaidah 1446, Akhir pemberangkatan Jemaah Haji Gelombang I dari Tanah Air ke Madinah

  • BPH Rekrut 7 Mantan Penyidik KPK Kawal Penyelenggaraan Haji

    BPH Rekrut 7 Mantan Penyidik KPK Kawal Penyelenggaraan Haji

    loading…

    Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf didampingi Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjutak memberikan keterangan seusai melantik pejabat BP Haji. Foto/Dzikry Subhanie

    JAKARTA – Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan telah merekrut tujuh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Perekrutan itu ditujukan agar BP Haji mengelola penyelenggaraan ibadah haji dengan menjunjung integritas dan mengedepankan tata kelola yang akuntabel, transparan serta bebas dari korupsi.

    Hal itu disampaikan Dahnil sekaligus merespons instruksi Presiden Prabowo Subianto yang ingin KPK melakukan pendampingan terhadap penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025.

    “BP Haji telah merekrut 7 mantan Penyidik KPK yang dikenal memiliki Integritas. Mereka menduduki jabatan-jabatan eselon 2 dan ada juga yang kami usulkan duduk di jabatan eselon 1,” kata Dahnil saat dihubungi, Rabu (8/1/2025).

    Dahnil menjelaskan, upaya perekrutan itu sebagai cara untuk memastikan keinginan Presiden Prabowo yang memiliki lembaga pengelola ibadah haji setingkat kementerian bekerja secara profesional dan punya dampak bagi bangsa.

    “Upaya ini adalah sebagai salah satu cara untuk memastikan keiinginan Presiden memiliki Institusi khusus setingkat kementerian yg mengurusi perhajian secara profesional dan memberikan dampak luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” terang Dahnil.

    Pasalnya, ia meyakini, haji tak sekedar tentang ritual, melainkan juga membangun ekosistem ekonomi umat dan semangat nasionalisme dan toleransi. “Karena haji tidak sekedar tentang ritual, tapi tentang membangun ekosistem ekonomi umat, juga tentang membangun semangat nasionalisme dan toleransi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Prabowo ingin pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar. Salah satunya meminta KPK untuk ikut turun tangan untuk mengawasi pelaksanaannya.

    “Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pedampingan kepada Kementerian Agama, dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik dan sudah dimonitor dengan baik,” kata Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Tahun 2025, Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    (abd)

  • PKS Sebut Biaya Haji Bisa Lebih Murah Jika Ibadah Dipersingkat – Page 3

    PKS Sebut Biaya Haji Bisa Lebih Murah Jika Ibadah Dipersingkat – Page 3

    Panitia kerja (Panja) DPR RI mengatakan Presiden Prabowo Subianto masih belum puas dengan angka penurunan biaya haji 2025 yang menjadi Rp55 juta. Prabowo ingin biaya haji 2025 yang dibebankan ke jemaah lebih rendah.

    “Tentu Pak Presiden mengucapkan terima kasih ke para anggota panja, tetapi kelihatannya Pak Presiden masih belum puas. Masih kepingin sebetulnya masih di bawah (Rp55 juta) itu,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Namun, dia menyebut biaya haji 2025 tak mungkin diturunkan lagi sebab pemerintah dan DPR telah menyepakatinya. Manwar mengatakan penurunan biaya haji sesuai keinginan Prabowo akan dibahas lagi pada tahun 2026.

    “Tentu apakah ini menjadi kajian ulang kami, Mungkin saja periode ini tidak, karena sudah diambil keputusan, tetapi menjadi catatan kami, Komisi 8, bahwa arahan Pak Presiden sepertinya menginginkan sebetulnya di bawah itu,” jelasnya.

    Menurut dia, DPR dan Prabowo memiliki pandangan yang sama bahwa biaya haji dapat diturunkan Rp1 juta hingga Rp2 juta. Kendati begitu, Marwan menuturkan bahwa penurunan biaya haji tahun berikutnya harus mempertimbangkan kurs mata uang asing.

    “Mengenai spesifikasi angka Pak Presiden tidak menunjukkan itu tapi tetap ditangkap sebetulnya sama sih pandangan kami dengan Pak Presiden, mungkin Rp1 juta, Rp2 juta lagi masih bisa diturunkan,” tutur Marwan.

    Sebelumnya, Pemerintah dan DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M dengan rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 atau turun sebesar Rp4.000.027,21 dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00.Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah. Jemaah haji 2024 rata-rata membayar Bipih sebesar Rp56.046.171,60. Sementara rerata jemaah 2025 akan membayar Bipih sebesar Rp55.431.750,78.

    “Alhamdulillah pemerintah dan DPR sejak awal memiliki semangat yang sama untuk merumuskan pembiayaan haji yang lebih terjangkau oleh masyarakat,” terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

  • Kemenag Sebut Efisiensi dan Negosiasi Berhasil Turunkan Biaya Haji 2025

    Kemenag Sebut Efisiensi dan Negosiasi Berhasil Turunkan Biaya Haji 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dan DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 dengan rata-rata sebesar Rp89,41 juta dengan asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS.

    Rerata BPIH tahun 2025 turun sebesar Rp4 juta dibandingkan dengan rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93,41 juta. Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah.

    Jemaah haji 2024 rata-rata membayar Bipih sebesar Rp56,04 juta, sedangkan rerata jemaah 2025 akan membayar Bipih sebesar Rp55,43 juta.

    Penggunaan Nilai Manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah juga turun. Rata-rata milai manfaat per jemaah pada 2024 sebesar Rp37.364.114,40. Tahun ini, penggunaan nilai manfaat turun rata-rata per jemaah sebesar Rp33.978.508,01.

    “Alhamdulillah pemerintah dan DPR sejak awal memiliki semangat yang sama untuk merumuskan pembiayaan haji yang lebih terjangkau oleh masyarakat,” terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief dilansir dalam keterangan resminya, Rabu (8/1/2025).

    Sebagai wakil Kementerian Agama dalam Panitia Kerja BPIH, Hilman Latief menjelaskan sejumlah alasan hingga biaya haji bisa diturunkan.

    Pertama, pada 2024, Kemenag berhasil melakukan banyak efisiensi hasil dari proses negosiasi dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Efisiensi ini berhasil dilakukan terhadap berbagai komponen, baik akomodasi (hotel), konsumsi, maupun biaya layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna).

    “Total efisiensi ini mencapai Rp600 Miliar,” sambungnya.

    Alasan kedua, ⁠dalam Panja BPIH, usulan awal Kemenag dibahas kembali dengan mendasarkan pada realisasi anggaran penyelenggaraan haji 2024. “Seperti saya sampaikan, efisiensinya cukup signifikan karena keberhasilan dalam proses negosiasi,” ujarnya.

    “Jadi usulan biaya haji tahun ini angkanya lebih dekat dengan realisasi haji 2024. Ini nanti akan kita optimalkan dalam proses negosiasi penyediaan layanan tahun ini,” sambungnya.

    Alasan ketiga, lanjut Hilman, penurunan biaya haji tahun ini karena ada pembeliaan sejumlah alat kebutuhan jemaah yang sudah difokuskan pada 2024, sehingga tahun ini belum perlu membeli lagi.

    “Kita optimalkan alat yang ada saat ini, seperti mesin pembaca dokumen travel, alat pendataan bio visa, dan lainnya. Alhamdulillah ini bisa menurunkan biaya haji,” papar Hilman.

    Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota jemaah haji. Jumlah ini terdiri atas 201.063 jemaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 adalah pembimbing pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta 17.680 jemaah haji khusus.

  • Panja Haji Lapor Prabowo: Biaya Turun, Pengawasan Diperketat

    Panja Haji Lapor Prabowo: Biaya Turun, Pengawasan Diperketat

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima Panitia Kerja (Panja) haji dari Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (7/1/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan laporan hasil keputusan terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025 seperti penurunan biaya haji, baik dari sisi beban jemaah maupun nilai manfaat.

    “Pembiayaan haji ini dibanding tahun lalu turun sekitar Rp4 juta lebih. Dari beban jemaah turun sekitar Rp600.000, beban jemaah. Sementara beban nilai manfaat juga turun dari Rp8 triliun menjadi sekitar Rp6,8 triliun,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/1/2025)

    Menurut Marwan, pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan harapannya agar biaya haji dapat ditekan lebih rendah lagi dari angka yang dilaporkan.

    Ketua Komisi VIII itu pun menegaskan bahwa arahan Presiden Ke-8 RI ini akan menjadi catatan dalam kajian penyelenggaraan haji selanjutnya.

    “Tentu apakah ini menjadi kajian ulang kami, mungkin saja periode ini tidak karena sudah diambil keputusan. Tetapi menjadi catatan kami Komisi VIII arahan Pak Presiden sepertinya menginginkan sebetulnya di bawah itu,” lanjutnya.

    Pada penyelenggaran haji tahun ini, Komisi VIII berkomitmen mengawal seluruh aspek penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dengan ketat, baik memastikan seluruh hak jemaah terpenuhi hingga pelaksanaan haji berjalan lancar sesuai dengan kesepakatan.

    Menurut Marwan, pengawasan penyelenggaraan haji ini secara langsung akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco.

    “Penyelenggaraan haji untuk tahun ini dikawal oleh Pimpinan DPR Prof. Dr Sufmi Dasco Ahmad akan turun langsung mengawal ini. Bagi kami ini sesuatu kekuatan yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih ke Pak Dasco bahwa beliau berkenan menjadi Ketua Pengawas Haji untuk tahun ini,” pungkas Marwan.

  • Ini Perkiraan Biaya Haji Jamaah Blitar yang Berangkat dari Embarkasi Surabaya

    Ini Perkiraan Biaya Haji Jamaah Blitar yang Berangkat dari Embarkasi Surabaya

    Blitar (beritajatim.com) – Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI dan Kementerian Agama (Kemenag) telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau tahun 2025 ini. Adapun nilai biaya haji yang harus ditanggung oleh jemaah haji 2025 sebesar Rp55.431.750,78.

    Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Hamim Thohari menjelaskan bahwa biaya haji tersebut masih menunggu persetujuan dari presiden. Kemenag Kabupaten Blitar pun akan menunggu putusan resmi dari pemerintah soal nilai biaya haji tahun 2025.

    “Kita masih menunggu secara resmi seperti apa,” kata Hamim Thohari, Selasa (7/01/2025).

    Jemaah haji asal Kabupaten Blitar sendiri biasanya tergabung dalam embarkasi Surabaya. Pada tahun 2024 lalu, biaya haji embarkasi Surabaya menjadi yang termahal se-Indonesia.

    Pada tahun lalu biaya haji embarkasi Surabaya mencapai Rp60.526.334,00. Kini dengan adanya penurunan biaya haji secara nasional dimungkinkan biaya haji embarkasi Surabaya juga akan turun.

    “Ketika tahun lalu Rp.56 juta itu Jawa Timur kan biaya hajinya kan Rp60 juta sekian gitu. Nah, sekarang nasional Rp55 juta mungkin nanti Rp59-60 jutaan,” ungkapnya.

    Sudah adanya kesepakatan biaya haji di awal tahun 2025 ini juga disyukuri oleh Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Pasalnya dengan adanya kesepakatan biaya haji di awal tahun ini, memberikan ruang kepada masyarakat untuk mempersiapkan keuangannya untuk pelaksanaan ibadah haji bulan Mei 2025 mendatang.

    “Tapi setidaknya ini sudah lega lah bulan Januari sudah ada kesepakatan nantinya kan lebih ada kesempatan untuk para jamaah mempersiapkan diri,” tandasnya. [owi/aje]

  • Pesan Prabowo untuk Penyelenggaraan Haji 2025: Vendor Jangan Cuma Satu!

    Pesan Prabowo untuk Penyelenggaraan Haji 2025: Vendor Jangan Cuma Satu!

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pesan dari Presiden RI Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan haji 2025 atau 1446H. 

    Dasco mengaku bahwa dirinya beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Badan Penyelenggara Haji (BPH).

    Adapun, dia menyebut pesan pertama presiden adalah berkaitan soal vendor untuk penyelenggaraan haji tahun ini. Prabowo meminta bahwa tidak boleh hanya ada satu vendor.

    “Vendor itu harus lebih dari satu, supaya kemudian ada perbandingan, persaingan, dan ada perlombaan kualitas untuk jemaah haji, termasuk juga kenapa kemarin ya negara harus berkorban bahwa kali ini angkutan tidak dimonopoli oleh maskapai yg dipunyai negara. Karena kita harus melakukan satu persaingan untuk kebaikan jemaah,” ujarnya dalam rapat konsultasi dengan Komisi VIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/1/2025).

    Lebih lanjut, Ketua Harian Gerindra ini juga menyampaikan bahwa presiden sudah meminta khusus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melalukan pendampingan terhadap Kementerian Agama dan BPH, supaya penyelenggaraan haji ini berjalan dengan baik.

    “Dan sudah dimonitor kemarin Pak Presiden mengapresiasi kepada Panja Haji bersama-sama dengan pemerintah, bisa menurunkan biaya haji yang tadi seharusnya dengan ekonomi kurs rupiah terhadap dolar AS itu harusnya naik, tapi bisa turun,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR RI menetapkan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) atau besaran biaya haji yang ditanggung jemaah Indonesia pada 1446H/2025M turun menjadi Rp55.431.750,78 atau Rp55,43 juta per jemaah. Nilai itu turun Rp614.422 dibanding bipih tahun lalu yang sebesar Rp56,04 juta.

    Biaya haji yang dibayar langsung oleh jemaah itu akan dialokasikan untuk biaya penerbangan, sebagian akomodasi di Makkah dan Madinah, dan biaya hidup.

    “Biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata sebesar Rp55,4 juta atau 63% dari BPIH,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam rapat bersama di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/1/2025).

  • Dasco jadi Ketua Timwas Haji DPR RI untuk penyelenggaraan haji 2025

    Dasco jadi Ketua Timwas Haji DPR RI untuk penyelenggaraan haji 2025

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI untuk penyelenggaraan haji tahun 2025 dan memimpin rapat persiapan tim pengawas itu, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan bakal menjadikan evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2023 dan 2024 sebagai bahan untuk membuat penyelenggaraan haji pada tahun ini bisa lebih baik. Selanjutnya, dia pun bakal menggelar sejumlah diskusi antara Timwas Haji DPR RI dengan beberapa narasumber yang sudah berpengalaman dalam penyelenggaraan haji.

    “Banyak sekali yang memang dalam periode tahun ini harus kita lebih rapikan,” kata Dasco saat memimpin rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dari pengalaman beberapa waktu lalu, dia pun sempat melihat beberapa kejanggalan yang dilakukan oleh petugas atau pembimbing haji, di mana mereka justru kurang membimbing para jamaah haji.

    “Saya juga menemukan (tahun) 2023, itu jamaah haji yang harusnya ada pembimbing, pembimbingnya malah sibuk naik haji. Dan saya kalau ke mal lebih banyak ketemu pembimbing hajinya di situ, yang orang Indonesia,” kata dia.

    Selain itu, dia pun sempat bertemu dengan para pengusaha katering atau dapur bagi jamaah haji. Mereka, kata dia, menjelaskan bahwa biaya makanan untuk jamaah haji bisa lebih murah.

    Dia juga menilai bahwa dengan biaya yang dikenakan kepada para jamaah haji selama ini, seharusnya mereka bisa mendapatkan hotel yang lebih dekat dengan wilayah Masjidil Haram.

    Untuk itu, dia mengaku sudah membentuk tim pengawas lokal di Arab Saudi yang terdiri dari relawan-relawan asal Indonesia. Mereka nantinya akan ikut membantu pengawasan dan berpartisipasi di titik-titik krusial yang kerap menimbulkan masalah bagi jamaah haji, seperti di tenda, di titik penjemputan, dan di rumah sakit.

    “Mereka jumlahnya nggak banyak, sekitar 100 orang untuk membantu Timwas Haji, karena mereka tahu daerah, tahu bahasa, dan mereka orang Indonesia,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPIH Turun, Kemenag Pastikan Layanan Terbaik bagi Jemaah Haji

    BPIH Turun, Kemenag Pastikan Layanan Terbaik bagi Jemaah Haji

    loading…

    Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief memastikan bahwa meski BPIH turun, pihaknya terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji selama di Arab Saudi. Foto/Ist

    JAKARTA – Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 turun jika dibandingkan dengan biaya haji 2024. BPIH setiap jemaah haji reguler rata-rata Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1USD Rp16.000 dan 1SAR Rp4.266,67.

    Biaya ini turun dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286. Turunnya BPIH juga berdampak pada berkurangnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2025 atau biaya yang harus dikeluarkan jemaah haji reguler.

    Porsi biaya yang ditanggung jemaah dengan nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diputuskan dengan perbandingan 62%:38%.

    Dengan proporsi tersebut, biaya yang dikeluarkan jemaah haji reguler tahun ini hanya Rp55,43 juta, turun dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp56,04 juta rupiah.

    Sedangkan sisanya sebesar Rp33,98 juta ditanggung menggunakan dana nilai manfaat yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dikelola oleh BPKH.

    Meski BPIH turun, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief dalam Rapat bersama Tim Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H di Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025) memastikan bahwa pihaknya terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi jemaah selama di Arab Saudi.

    “Alhamdulillah kita memiliki semangat yang sama untuk merumuskan pembiayaan haji yang lebih terjangkau oleh masyarakat, dan di saat yang sama kita semua sepakat untuk menjaga dan merumuskan pelayanan yang terbaik untuk jemaah haji Indonesia,” ujar Hilman.