Topik: Penyelenggaraan Haji

  • Kementerian Agama Siapkan Tiga Maskapai untuk Penerbangan Haji – Halaman all

    Kementerian Agama Siapkan Tiga Maskapai untuk Penerbangan Haji – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Musim haji tahun 2025 atau 1446 Hijriah akan berlangsung mulai Mei hingga Juni mendatang. Kementerian Agama mulai mempersiapkan akomodasi untuk keberangkatan jamaah haji Tanah Air.

    Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief, mengatakan untuk keberangkatan haji tahun ini Kementerian Agama akan menggunakan tiga maskapai penerbangan.

    “Insya Allah kita memberangkatkan jamaah dengan tiga maskapai dan salah satunya Garuda,” tutur Hilman usai pembukaan pameran Garuda Indonesia Umrah Fair di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Keputusan menggunakan tiga maskapai untuk tahun 2025 sudah ditentukan bersama melalui diskusi dengan Komisi 8 DPR RI.

    “Kita sudah bertemu, berdiskusi dengan beberapa maskapai sejak awal pengadaan sampai kemudian diskusi biaya yang diputuskan oleh Komisi 8, juga negosiasi harga dan Insya Allah kita memberangkatkan jamaah dengan tiga maskapai dan salah satunya Garuda,” ucap Hilman.

    Garuda Indonesia sendiri diperkirakan akan melayani sekitar 100.000 jamaah haji untuk keberangkatan dan kepulangan di tahun ini.

    Direktur Niaga Garuda Indonesia Ade R Susardi, menerangkan secara teknis persiapan sudah dilakukan perusahaannya.

    “Secara teknis, Garuda siap untuk kesediaan pesawat, kesiapan teknis dan lain-lain. Insya Allah kita bisa jalankan dengan baik dan lancar haji tahun ini,” ucap Ade.

    Garuda Indonesia akan menyiapkan 14 armada di tahun ini. Jumlah tersebut sama seperti tahun lalu. Pada 2024, Indonesia memberangkatkan 241.000 jamaah haji ke tanah suci.

    Seluruh jamaah tersebut terbang dengan dilayani oleh Garuda Indonesia dan Saudi Airlines, yang terbagi ke dalam 500 kloter yang tersebar di 13 bandara Indonesia.

  • Garuda Indonesia Umrah Fair 2025 Digelar di Tiga Lokasi untuk Mudahkan Ibadah ke Tanah Suci – Halaman all

    Garuda Indonesia Umrah Fair 2025 Digelar di Tiga Lokasi untuk Mudahkan Ibadah ke Tanah Suci – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, masyarakat Indonesia memiliki kebutuhan untuk melakukan perjalanan ibadah umrah maupun haji ke Tanah Suci, Mekkah.

    Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, perusahaan penerbangan milik negara, Garuda Indonesia, menyelenggarakan pameran Garuda Indonesia Umrah Fair (GUTF) 2025.

    Untuk pertama kalinya sejak diselenggarakan pada 2023, event tahun ini digelar di tiga kota sekaligus, yakni Jakarta, Surabaya dan Makassar.

    Direktur Niaga Garuda Indonesia Ade R Susardi, mengatakan GUTF ketiga seja diselenggarakan dari 2023 menjadi inisiatif perusahaan untuk menjembatani tujuan transportasi udara masyarakat Indonesia yang ingin beribadah ke Tanah Suci. 

    “GUTF kali ini kami harapkan dapat memberikan pengalaman tersendiri bagi masyarakat dalam mempersiapkan perjalanan ibadah. Tidak hanya melalui penawaran yang kompetitif, tetapi juga berbagai nilai layanan penerbangan umrah yang berlaku untuk periode perjalanan Maret 2025 sampai dengan Januari 2026,” tutur Ade saat membuka pameran di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Garuda Indonesia tahu bahwa jumlah peminat jamaah muslim di Tanah Air untuk pergi umrah terus meningkat di setiap tahunnya.

    Selain itu, daftar tunggu haji yang cukup panjang membuat maskapai perlu melakukan inisiatif lain bagi umat muslim di Indonesia agar dapat pergi ke Tanah Suci, salah satunya dengan umrah.

    GUTF juga merefleksikan optimisme industri perjalanan umrah di tengah tingginya minat masyarakat untuk berkunjung ke Baitullah. 

    Ade menambahkan, pada GUTF tahun 2024 Garuda Indonesia mencatatkan transaksi sebesar Rp 317 miliar dengan penjualan 28.000 kursi penerbangan. Meningkat 62 persen dari tahun sebelumnya.

    “Tahun ini kita menambah jumlah frekuensi pesawat dan kita memang memfokuskan untuk perjalanan penerbangan umrah dari Garuda akan lebih banyak di tahun ini. Kita akan menyiapkan sekitar 34.000 kursi untuk umrah di tahun 2024 yang khusus di GUTF 2025 dengan nilai transaksi kita harapkan Rp 490 miliar sampai Rp 500 miliar,” jelas Ade.

    Di GUTF 2025, Garuda Indonesia berkolaborasi dengan 60 travel agent yang telah berpengalaman bersama Garuda untuk menangani perjalanan umroh.

    “Selain itu di GUTF tahun 2025 ini berlangsung di tiga kota yaitu di Surabaya, Makassar dan Jakarta. Kita lakukan dengan tiga kota ini bisa menampung menerima dan mengatur perjalanan dari agen-agen di daerah dan jamaah-jamaah di daerah,” imbuh Ade.

    Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief, berterima kasih kepada Garuda Indonesia karena sudah memfasilitasi kebutuhan perjalanan umrah masyarakat Indonesia.

    “Terima kasih kepada Garuda Airline yang sudah memfasilitasi sekian dari 1,4 juta jamaah yang tercatat di kami untuk berangkat umrah. Mudah-mudahan Garuda bisa menjadi penopang penyelenggaraan dan penguatan ekosistem haji dan umrah di Tanah Air. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh travel yang sudah melayani jamaah umrah di Tanah Air,” kata Hilman.

  • 51% Jemaah Haji Khusus Sudah Lunasi Pembayaran, Penutupan 7 Februari 2025

    51% Jemaah Haji Khusus Sudah Lunasi Pembayaran, Penutupan 7 Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama mencatat sampai 4 Februari 2025, ada 8.332 jemaah haji khusus yang telah melunasi biaya haji.

    Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nugraha Stiawan mengatakan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) bagi jemaah haji khusus akan ditutup pada 7 Februari 2025. Artinya masih tersisa tiga hari jelang penutupan pelunasan.

    “Sampai hari ini, 8.332 jemaah haji khusus sudah melunasi biaya haji atau sekitar 51%,” terang Nugraha Stiawan dilansir dari laman kemenag

    Kuota haji khusus 2025 sebanyak 17.680 jemaah. Jumlah ini terdiri atas 3.404 jemaah haji khusus lunas tunda, 12.724 jemaah haji khusus berdasarkan nomor urut porsi berikutnya,177 jemaah haji khusus prioritas lansia (1%), serta 1.375 petugas haji (penanggung jawab PIHK, pembimbing, petugas kesehatan).

    Mereka yang melunasi sampai dengan hari ini terdiri atas 2.565 jemaah lunas tunda yang melakukan konfirmasi keberangkatan, 5.711 jemaah yang masuk kuota berdasarkan nomor urut porsi, serta 56 jemaah prioritas lansia.

    “Ada juga 2.134 jemaah haji khusus yang melakukan pengisian kuota, namun dengan status cadangan. Sehingga jika dijumlahkan dengan cadangan, total 10.466 jemaah sudah melakukan pelunasan Bipih haji khusus,” sambung Nugraha, panggilan akrabnya.

    Daftar nama jemaah haji khusus yang berhak melunasi biaya haji telah diumumkan oleh Kementerian Agama pada 23 Januari 2025. Daftar nama tersebut bisa diakses melalui laman dan media sosial Kementerian Agama.

    Untuk pengisian kuota jemaah haji khusus, kata Nugraha, dilakukan setiap hari kerja mulai 24 Januari – 7 Februari 2025. Jika masih ada sisa, maka dibuka kembali pengisian sisa kuota mulai 17 – 21 Februari 2025.

    “Untuk pengisian sisa kuota akhir, jika masih ada, maka itu akan dilakukan 27 – 28 Februari 2025,” jelasnya.

    “Saya minta kepada para Kepala Bidang Haji, agar proses pengisian kuota haji khusus ini harus benar-benar dilakukan sesuai ketentuan,” tandasnya.

  • Mensos Susun MoU dengan Kemenag untuk Pendamping Jamaah Haji Lansia-Difabel

    Mensos Susun MoU dengan Kemenag untuk Pendamping Jamaah Haji Lansia-Difabel

    Jakarta

    Kementerian Sosial (Kemensos) sedang merancang kerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) terkait penyelenggaraan haji. Kerja sama Kemensos dengan Kemenag menyangkut pendampingan jamaah haji lansia maupun difabel.

    “Ya ini nanti kita akan sampaikan, kita mau Mou ini ya. Ini kita lagi rancang MoU. Petugasnya belum tahu sampai sedetail itu, nanti sedang buatkan MoU, yang pasti ada rencana kita akan usulkan,” kata Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul kepada wartawan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

    Gus Ipul mengatakan untuk pelaksanaan MoU ini belum bisa dipastikan kapan akan bisa dilaksanakan, apakah tahun ini atau yang akan datang. Namun kata dia, MoU ini akan secepatnya dirampungkan untuk membantu jamaah haji kategori lansia dan difabel.

    “Apakah nanti dalam tahun ini masih memungkinkan atau enggak tapi kita sudah berjalan dan kita akan merancang MoU secepatnya. Utamanya adalah lansia dan difabel. Kita punya tenaga ahli untuk itu,” terang Gus Ipul.

    Keberangkatan Haji Mulai 2 Mei

    Kementerian Agama RI telah merilis rencana perjalanan haji 2025 yang berisi jadwal pelaksanaan ibadah haji 1446 H/2025 M. Ini memuat rincian tanggal keberangkatan dan kepulangan jemaah haji Indonesia.

    Berdasarkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H/2025 M yang terbit dan ditandatangani Dirjen PHU Hilman Latief pada 3 Januari 2025, jemaah haji Indonesia 2025 berangkat mulai tanggal 2 Mei 2025.

    Pemerintah Republik Indonesia bersama Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan perhajian (MoU) untuk musim haji 1446 H /2025 M. Disepakati jumlah jemaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan pada masa operasional haji 1446 H/2025 M sebanyak 221 ribu orang.

    Keberangkatan dan kepulangan 221 ribu jemaah haji Indonesia akan terbagi pada dua bandara di Arab Saudi. Ini alurnya.

    Sebanyak 110.500 jemaah akan datang melalui Bandara Amir Mohammad Bin Abdul Aziz di Madinah dan pulang melalui Bandara King Abdul Aziz di Jeddah.Setengahnya lagi, akan datang melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan pulang melalui Bandara Amir Mohammad bin Abdul Aziz Madinah.

    (amw/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Menag Ungkap Keppres Biaya Haji Segera Terbit: Mudah-mudahan Hari Ini

    Menag Ungkap Keppres Biaya Haji Segera Terbit: Mudah-mudahan Hari Ini

    Jakarta

    Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar, berharap Keputusan Presiden (Keppres) tentang penyelenggaraan haji bisa terbit hari ini. Nasaruddin menyebut secara substansi aturan tersebut sudah selesai.

    “Mudah-mudahan hari ini sudah keluar. Jadi kita berharap ya. Karena substansinya kan sebetulnya sudah selesai semuanya, bahkan sebagian itu sudah jalan,” kata Nasaruddin Umar kepada wartawan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

    Dia mengatakan meski semuanya telah diselesaikan, pihaknya tetap harus menunggu Peraturan Presiden Prabowo Subianto sebagai landasan penerapan bagi masyarakat.

    “Tapi formalitasnya memang kita harus ada, menunggu Perpres. Tapi insyaallah data-datanya kan ada, sudah tahu semuanya,” tutur Menag.

    Sebelumnya, Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Moch Irfan, menyampaikan laporan ke Komisi VIII DPR RI terkait efisiensi anggaran di pihaknya mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut pemotongan anggaran pihaknya mencapai 66,22% atau Rp 86,9 miliar dari pagu yang semula ditetapkan sebesar Rp 129 miliar.

    “Kemudian berkaitan dengan revisi anggaran seperti yang disampaikan oleh pimpinan tadi. Alhamdulillah kita cukup besar, Pak, revisinya hampir Rp 85.900.000.000 dari Rp 129 miliar. Jadi artinya itu sebesar 66,21%,” kata Irfan dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).

    Irfan mengatakan pihaknya akan bekerja dengan anggaran Rp 43,8 miliar. Irfan berharap pergeseran dana dari Kemenag untuk pelaksanaan haji 2026 sebesar Rp 50 miliar dapat terealisasi.

    “Sehingga praktis kita nanti akan bekerja dengan dana Rp 43.839.976.000 atau 33,79 persen dari anggaran semula. Karena itu kita berharap sekali bahwa pengalihan pergeseran dana dari Kemenag yang Rp 50 miliar itu bisa segera direalisir, tentu saja dengan kita minta dibantu didukung oleh teman-teman dari Komisi VIII DPR RI ini,” katanya.

    Irfan menjelaskan, pemetaan efisiensi anggaran di pihaknya, mulai pemotongan untuk kerukunan umat dan pelayanan kehidupan beragama, administrasi-dokumen haji reguler hingga pelayanan publik kepada masyarakat. Efisiensi ini termasuk layanan protokoler sampai lembaga penyelenggara ibadah haji khusus.

    “Kita belum tahu nanti bagaimana cara untuk mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan ini dengar dana yang tersisa. Layanan protokoler 0 karena terefisiensi semua,” imbuhnya.

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Komnas Haji Minta Prabowo Segera Terbitkan Keppres BPIH Reguler

    Komnas Haji Minta Prabowo Segera Terbitkan Keppres BPIH Reguler

    Bisnis.com, JAKARTA – Komnas Haji meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) atas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler.

    Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj mengatakan hingga awal Februari 2025 belum ada tanda-tanda pihak istana mengumumkan Keputusan Presiden (Keppres) atas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler. Di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara Keppres BPIH belum dirilis.

    Keppres BPIH tersebut merupakan proses lanjutan yang tidak terpisahkan dari pembahasan biaya haji yang sebelumnya digelar antara pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama dan Panja Komisi VIII DPR pada awal tahun.

    Dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UUPIHU) BPIH harus mendapatkan persetujuan dari DPR, lantas menjadi landasan presiden untuk menerbitkan Keppres.

    “Keppres BPIH ini sangat vital sebagai landasan hukum bagi Kementerian Agama untuk menyampaikan besaran biaya dimasing-masing embarkasi dan waktu pelunasan yang akan menjadi bukti kepastian bagi calon jemaah berangkat ke tanah suci,” ujarnya dikutip dari siaran pers, Senin (3/2/2025).

    Di samping itu, yang tidak kalah krusial Keppres digunakan oleh Kementerian Agama sebagai dasar untuk menarik/ mencairkan dana dari BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) untuk membayar berbagai komponen kebutuhan haji baik di tanah dan di Arab Saudi.

    Komponen tersebut meliputi penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, biaya layanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina (Masyair), asuransi, layanan di embarkasi atau debarkasi, imigrasi, visa, premi asuransi, dokumen perjalanan, biaya hidup, pembinaan jemaah haji di Tanah Air dan di Arab Saudi, pelayanan umum di dalam negeri dan di Arab Saudi yang sudah harus segera dieksekusi. Jika Keppres belum terbit secara prosedural BPKH tidak dapat mengeluarkan dana haji.

    Bila merujuk pada jadwal yang sudah dirancang Kementerian Agama, 2 Mei 2025 merupakan pemberangkatan kloter pertama misi haji Indonesia ke tanah suci, sedangkan tahapan penyelenggaraan ibadah haji 2025 yang telah ditetapkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada Juni 2024, penandatanganan kontrak sudah dimulai 13 Januari 2025 (13 Rajab 1446 H) dan paling akhir 14 Februari 2025 (15 Sya’ban 1446 H) dengan sistem siapa cepat segera memperoleh layanan (first come first serve).

    Dia menambahkan, setiap negara pengirim jemaah dari seluruh dunia bersaing ketat mengincar lokasi-lokasi strategis agar jemaahnya menempati hotel/ penginapan yang jaraknya dekat dengan tempat peribadatan baik di Mekkah, Madinahm Arafah dan Mina.

    Untuk itu, jika proses pembayaran kontrak berjalan lamban, jemaahnya Indonesia berpotensi mendapatkan lokasi yang jauh dari sentra ibadah. Hal ini akan sangat memberatkan terutama bagi para lansia dan mereka yang mengalami persoalan kesahatan. Efeknya persiapan pelaksanaan haji bisa tidak maksimal.

    “Oleh sebab itu, Komnas Haji berharap agar Presiden Prabowo Subianto dapat segera menerbitkan Keppres BPIH dalam waktu dekat ini agar kontrak-kontrak segera bisa difinalisasi dan seluruh rencana persiapan penyelenggaraan haji bisa segera dijalankan. Sekadar menjadi pengingat, musim haji tahun lalu Keppres BPIH sudah diterbitkan pada 09 Januari 2024 sehingga calon jemaah punya waktu yang relatif panjang untuk melakukan pelunasan,” ungkapnya.

  • Ikuti Arahan Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo, Kemenag Batasi Rombongan Perjalanan Dinas

    Ikuti Arahan Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo, Kemenag Batasi Rombongan Perjalanan Dinas

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Agama (Kemenag) akan membatasi jumlah personel dalam perjalanan dinas, baik yang mendampingi menteri agama, wakil menteri agama, maupun pejabat eselon I-IV sesuai dengan arahan efisiensi anggaran Presiden Prabowo.

    Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi’i menjelaskan pembatasan ini bertujuan untuk efisiensi anggaran, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD.

    “Untuk Menteri Agama maksimal didampingi lima orang, wamenag maksimal empat orang, eselon I maksimal dua orang, sementara eselon II-IV tidak perlu didampingi,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

    Romo Syafi’i menambahkan, aturan baru juga mencakup tiket pesawat hanya kelas ekonomi, tidak bisnis, fasilitas kamar hotel harus lebih efisien, penjemputan dan pengantaran kunjungan pimpinan maksimal dua mobil rangkaian.

    Pembatasan perjalanan dinas ini merupakan bagian dari kebijakan penghematan anggaran pemerintah. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, pemerintah menargetkan pemangkasan belanja hingga Rp 306,6 triliun.

    Pemangkasan itu terdiri dari Rp 256,1 triliun yang merupakan efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp 50,5 triliun dari efisiensi transfer ke daerah.

    Dampak dari arahan efisiensi anggaran Presiden Prabowo, yaitu anggaran Kementerian Agama yang semula Rp 78,55 triliun kini menjadi Rp 62,89 triliun. Pemangkasan ini meliputi, efisiensi perjalanan dinas sebesar Rp 1,37 triliun dan efisiensi tambahan berdasarkan SE Menkeu sebesar Rp 14,28 triliun.

    “Hal ini mengharuskan Kemenag untuk melakukan penyesuaian kegiatan agar tetap dapat memenuhi target efisiensi,” tambah Romo Syafi’i.

    Selain perjalanan dinas dalam negeri, kunjungan luar negeri juga dibatasi. Wamenag menegaskan hanya perjalanan terkait penyelenggaraan haji yang diperbolehkan, sedangkan perjalanan lainnya dihentikan sementara.

    “Untuk kunjungan luar negeri selain urusan haji, harus kita hilangkan dahulu,” tegas Romo Syafi’i.

    Selain perjalanan dinas, penggunaan listrik dan air di kantor Kemenag juga diatur lebih ketat, yaitu listrik dan air hanya digunakan selama jam kerja (pukul 07.30-16.00 WIB), tidak ada lembur untuk menghemat energi dan aturan penghematan juga berlaku di rumah dinas pejabat Kemenag.

    Di samping itu, rapat tatap muka akan dikurangi, dengan memaksimalkan rapat daring sebagai alternatif yang lebih efisien. Romo Syafi’i menegaskan kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang mengutamakan program untuk rakyat.

    “Fokus utama adalah penyelenggaraan haji yang maksimal, serta penyelesaian sertifikasi guru. Mudah-mudahan kebijakan ini bisa terus mendukung umat,” pungkasnya terkait arahan efisiensi anggaran Presiden Prabowo, terutama di Kemenag.

  • VIDEO Kisah Nasaruddin Umar Ditunjuk Prabowo Jadi Menag: Mengira Hanya Diundang untuk Membaca Doa – Halaman all

    VIDEO Kisah Nasaruddin Umar Ditunjuk Prabowo Jadi Menag: Mengira Hanya Diundang untuk Membaca Doa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, berbagi cerita mengenai bagaimana dirinya ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Agama.

    Sebagai sosok yang telah lama mengabdi dalam mengelola Masjid Istiqlal, Nasaruddin mengaku tidak pernah membayangkan dirinya akan memimpin Kementerian Agama.

    Hal ini disampaikan Nasaruddin Umar dalam wawancara eksklusif pada program Ngobrol Bareng Cak Febby (Ngocak Febby), di Studio Tribunnews, Jakarta, Selasa (28/1/2025).

    Momen penunjukan Nasaruddin oleh Prabowo sebenarnya terjadi setelah ia baru saja pulang dari Mesir.

    Beberapa jam setelah tiba di Indonesia, Nasaruddin menerima telepon dari Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indra Wijaya, yang memintanya untuk datang ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

    Saat itu, ia mengetahui lewat pemberitaan bahwa beberapa posisi menteri telah diumumkan, termasuk Menteri Agama. 

    Saat itu, Nasaruddin mengira dirinya hanya akan diminta untuk memimpin doa, mengingat kedekatannya dengan Prabowo yang sudah terjalin sejak lama.

    “Bayangan saya itu, biasa kalau diundang Menteri itu baca doa ya kan,” kenang Nasaruddin. 

    Menteri Agama RI Nasaruddin Umar (kiri) melakukan sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra (kanan) di Sutdio Tribun Network, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2025). Dalam wawancara tersebut, Nasaruddin Umar banyak membahas penyelenggaraan ibadah haji. TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN (TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN)

    Sebelumnya, ia pernah berkantor di rumah Prabowo pada tahun 1990-1993. Saat itu Prabowo menjadi Ketua Dewan Pembina Penerima Beasiswa Supersemar dan Nasaruddin menjadi salah satu ketua.

    Sesampainya di rumah Prabowo, Nasaruddin merasa kaget, banyak awak media yang sudah menunggu. 

    Meskipun datang belakangan, Nasaruddin langsung dipersilakan menemui Prabowo.

    Di ruang pertemuan itu, Prabowo langsung meminta Nasaruddin untuk bergabung dalam kabinet sebagai Menteri Agama. 

    “Saya dipanggil duluan, ‘Pak Nasar, saya mohon, saya minta dibantu nanti di dalam kabinet saya.’”

    “Ya saya pikir di Kementerian mana kan? Kementerian Agama kan sudah ada kan?” ujar Nasaruddin. 

    Namun, Prabowo menegaskan bahwa ia ingin Nasaruddin memimpin Kementerian Agama.

    Meskipun sempat merasa ragu, Nasaruddin akhirnya menerima permintaan tersebut. 

    Nasaruddin mengaku sempat menolak permintaan itu, namun Prabowo menilai sosoknya paling tepat untuk mengepalai Kementerian Agama.

    Prabowo menilai Nasaruddin adalah sosok yang diterima oleh semua kalangan umat beragama di Indonesia.

    “Jadi kami berharap banyak Pak Nasar, bisa memimpin Kementerian Agama ke depan. Dan ada kata-kata yang keluar, kami ingin menyejukkan bangsa Indonesia. Pak Nasar kan, cirinya itu menyejukkan,” tutur Nasaruddin menurunkan perkataan Prabowo.

    Biaya Haji 2025 Turun: Efisiensi dan Hemat Anggaran

    Nasaruddin mengungkapkan kabar gembira bagi calon jemaah haji Indonesia. Tahun 2025, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) mengalami penurunan yang cukup signifikan.

    Biaya haji untuk jemaah reguler pada tahun 2025 ini dipatok sebesar Rp55,43 juta, turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp56,04 juta. 

    Penurunan ini, kata Nasaruddin, tetap berlaku meski kurs dolar yang ditetapkan lebih besar, yakni sekitar Rp16.200. Pada tahun lalu kurs dolar yang dijadikan standar Rp15.000.

    Selain itu, nilai manfaat dari dana haji yang dikelola oleh juga turun menjadi 38 persen. Sementara tahun lalu sebesar 40 persen.

    Selain itu, pajak-pajak di Arab Saudi juga meningkat akibat kebijakan baru, serta adanya kenaikan harga di dalam negeri.

    Namun, di balik berbagai tantangan tersebut, Kementerian Agama telah berupaya maksimal untuk menekan biaya haji tanpa mengorbankan kualitas layanan.

    “Kami melakukan penyisiran sampai ke tingkat yang lebih mikro. Kami lakukan penghematan-penghematan dan efisiensi di mana yang tidak perlu itu kami coret,” tambah Nasaruddin.

    Upaya efisiensi ini, lanjut Nasaruddin, tidak akan memengaruhi kualitas pelayanan kepada jemaah haji.

     “Tanpa mengancam pelayanan yang lebih baik. Tanpa mengurangi pelayanannya. Tanpa mengurangi kualitas,” tegasnya, memastikan bahwa jemaah haji tetap akan menerima pelayanan yang optimal meskipun ada penurunan biaya.

    Selain Bipih, hasil rapat antara Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama juga menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk setiap jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,79. Ini lebih murah dibandingkan BPIH tahun 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00.

    Dari total BPIH tersebut, Bipih yang dibayar oleh jemaah haji adalah sekitar 62 persen, yaitu Rp55.431.750,78. Sementara sisanya, sebesar 38 persen atau sekitar Rp33.978.508,01, akan dialokasikan dari nilai manfaat.

    Dengan penurunan ini, Nasaruddin berharap semakin banyak jemaah yang bisa menunaikan ibadah haji tahun depan, dengan biaya yang lebih terjangkau dan tetap mendapatkan kualitas pelayanan yang prima.

    “Jangan Ada Pihak Cawe Cawe yang Bukan Urusannya”

    Nasaruddin Umar memberikan peringatan keras kepada jajaran Kementerian Agama untuk menjauhi segala bentuk penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

    Nasaruddin menegaskan pentingnya integritas dalam pelayanan haji, khususnya agar tidak ada pihak yang mencampuri urusan yang bukan menjadi tanggung jawab mereka.

    “Saya minta kepada Dirjen PHU (Penyelenggara Haji dan Umrah) untuk memastikan jangan ada pihak yang cawe cawe yang bukan urusannya lah,” ujarnya.

    Menteri Agama yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal itu menegaskan ibadah haji merupakan kesempatan penting bagi semua kalangan masyarakat, tidak hanya untuk golongan menengah ke atas, namun juga masyarakat miskin. 

    “Saya minta tegas siapapun, jangan ada yang bermain di tengah keringatnya orang miskin.”

    “Karena jamaah haji ini kan orang miskin banyak loh Pak. Ada penjual sayur nabung sampai puluhan tahun bisa terkumpul. ONH-nya itu. Jadi bukan semua orang kaya tuh naik haji,” jelasnya.

    Nasruddin juga mengingatkan jajarannya untuk tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari keuntungan pribadi.

    “Masa kita tiba-tiba memperoleh keuntungan besar di tengah keringatnya orang lain? Saya ingatkan kepada staf kami, hati-hati,” lanjutnya.

    Lebih jauh, Nasaruddin mengungkapkan banyaknya kasus kecurangan dalam penyelenggaraan haji di berbagai negara, yang berakhir dengan dampak negatif bagi pelakunya.

    Ia menyebutkan kasus serupa pernah terjadi di luar negeri, termasuk di negara-negara seperti Turki dan Mesir.

    “Saya baca banyak buku, penyelenggaraan haji di Turki, di Mesir, di beberapa negara yang mencoba curang, yang mencoba mengeksploitasi keringatnya orang lain, itu berakhir dengan sangat menyedihkan,” ungkap Nasaruddin.

    “Saya kira tidak terkecuali juga di Indonesia. Banyak contoh kan, ada pengelola jamaah haji, tapi ya, kita harus jujur lah. Dan jangan bermain-main dengan keringatnya orang miskin, sebab Tuhan nanti akan tersinggung,” tambahnya.

    Pada musim haji 2025, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 jemaah. Kuota ini terbagi dalam dua kategori, yaitu kategori khusus dan kategori reguler.

    Saksikan video wawancara eksklusifnya hanya di kanal YouTube Tribunnews.(*)

    Menteri Agama RI Nasaruddin Umar (kiri) menerima kenang-kenangan dari CEO Tribun Network Dahlan Dahi (kanan) di Kantor Redaksi Tribun Network, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2025). TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN (TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN)

     

     

  • Musim Umrah Makin Dekat, Begini Anjuran Pemerintah agar Ibadah Aman dan Nyaman
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 Januari 2025

    Musim Umrah Makin Dekat, Begini Anjuran Pemerintah agar Ibadah Aman dan Nyaman Nasional 28 Januari 2025

    Musim Umrah Makin Dekat, Begini Anjuran Pemerintah agar Ibadah Aman dan Nyaman
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Fenomena
    penipuan umrah
    dengan iming-iming biaya perjalanan murah oleh sejumlah oknum biro
    travel
    masih menjadi isu yang memiliki urgensi tinggi di Indonesia.
    Minimnya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mendapatkan akses
    ibadah umrah
    yang resmi dan aman diduga menjadi penyebab utama permasalahan tersebut.
    Akibatnya, masyarakat masih sering tergiur dengan paket perjalanan
    umrah murah
    yang menawarkan beragam keuntungan.
    Terkait hal itu, sejumlah pemangku kepentingan ibadah umrah di Indonesia menegaskan agar masyarakat lebih selektif dalam memilih biro
    travel 
    aman dan tepercaya untuk
    ibadah umrah 2025
    .
    Diberitakan Kompas.com, Jumat (24/1/2025), pada Januari 2025, kasus penipuan umrah sudah menyentuh angka miliaran rupiah.
    “Pada Kamis (23/1/2025), mulai pukul 08.00 WIB hingga 17.00 WIB, posko pengaduan menerima satu aduan langsung dengan total 49 korban dan kerugian mencapai Rp 1,5 miliar,” ujar Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Penerangan Masyarakat (Penmas) Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) AKBP Verena Sri Wahyuningsih.
    Pada hari yang sama, posko juga menerima tiga aduan melalui WhatsApp. Salah satu aduan berasal dari Jawa Timur, melibatkan 29 orang calon jemaah umrah dengan total kerugian Rp 602 juta. Mereka berencana berangkat pada Ramadhan 2025. 
    Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur (Jatim) Muhammad As’adul Anam menuturkan bahwa kasus penipuan umrah masih sulit dibendung.
    “Biasanya yang nakal begitu adalah biro perjalanan atau
    travel
    tidak berizin. Waspada, hati-hati, dan teliti,” kata Anam, Jumat.
    Kewaspadaan yang dimaksud adalah dengan memilih biro perjalanan atau 
    travel
    berpengalaman, dengan keberadaan dan alamat kantor jelas, bukan abal-abal.
    “Untuk mengecek apakah
    travel
    itu bukan abal-abal dan berizin, silakan cek web Kemenag RI dan cari daftar Penyelenggara Perjalanan
    Ibadah Umrah
    (PPIU).
    Travel
    yang resmi akan ada daftar tersebut. Pilih di antara itu,” ujar Anam.
    Saat ini, pelaksanaan umrah berada di luar jangkauan Kemenag. Otoritas perjalanan ibadah umrah sepenuhnya menjadi tanggung jawab biro
    travel
    .
    Anam menekankan agar calon jemaah mendaftar langsung ke kantor PPIU dan tidak melalui agen atau perorangan. Ia juga meminta agar tidak tergoda dengan paket
    umrah murah
    , misalnya Rp 23 juta, serta mewaspadai biro
    travel
    yang menggandeng publik figur atau tokoh agama.
    Menurutnya, kegagalan keberangkatan biasanya terjadi karena biro
    travel
    tidak berizin dan hanya mengandalkan tiket rembesan atau sisa tiket yang belum terbeli pada hari itu. Akibatnya, sisa tiket tersebut tidak cukup untuk mengangkut jemaah.
    Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Advokasi Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia (Asphirasi) Syarif Hidayatullah menyoroti pentingnya perhatian khusus dari pemerintah, khususnya Kemenag, terhadap masalah tersebut.
    Sebab, berdasarkan laporan Asphirasi, persepsi masyarakat Indonesia terhadap industri penyedia jasa umrah benar-benar negatif.
    “Kasihan
    travel
    yang bukan fiktif dan sudah terdaftar resmi di Kemenag jadi ikut dirugikan karena masyarakat memukul rata setiap agen
    travel
    umrah itu pasti suka menipu,” kata Syarif yang juga Chief Executive Officer (CEO)
    Persada Indonesia
    , salah satu
    travel umrah tepercaya
    di Indonesia.
    Lebih lanjut, Syarif menuturkan, modus yang kerap dilakukan agen
    travel
    umrah fiktif adalah menawarkan harga yang sangat murah sehingga masyarakat mudah tergiur.
    “Padahal, jika dipikirkan secara logika, umrah merupakan aktivitas yang membutuhkan persiapan matang dengan biaya cukup besar oleh pihak pengusaha jasa umrah. Oleh karena itu, tawaran harga yang terlalu murah biasanya merupakan indikasi agen
    travel
    umrah palsu,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Layanan Haji di Saudi Masuk Tahap Tandatangan Kontrak, Vendor Diminta Komitmen

    Layanan Haji di Saudi Masuk Tahap Tandatangan Kontrak, Vendor Diminta Komitmen

    Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Urusan Haji (KUH) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah memastikan proses penyediaan layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan umum bagi jemaah haji Indonesia sudah memasuki tehap penandatanganan kontrak. 

    Staff Teknis Haji Nasrullah Jasam menekankan bahwa secara bertahap hari ini melaksanakan penandatanganan kontrak dengan para penyedia layanan di Arab Saudi. 

    Pada tahap awal, kata Konsul Haji pada KJRI Jeddah itu, penandatanganan kontrak dilakukan dengan penyedia akomodasi wilayah Mekkah.

    Penandatanganan berlangsung di kantor KUH, Musyrifah, Jeddah, Minggu (26/1/2025) 

    “Penandatanganan kontrak ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M yang sudah di depan mata,” ucap Nasrullah lewat rilis Kemenag, Selasa (28/1/2025).

    Dia melanjutkan bahwa ada 40 penyedia akomodasi yang menandatangani kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen KUH Zakaria Anshori.

    Penandatanganan kontrak dipimpin Staff Teknis Haji/Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

    Hadir menyaksikan, Plt. Irjen Kementrian Agama Faisal, Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron Bahauddin Ambary, Irwil I Itjen Kemenag Khairunnas, dan Irwil V Itjen Kemenag Ahmadun. Hadir juga, pengacara KUH Ehaab Abdulqadir Gamloo.

    Penandatanganan kontrak ini, kata Nasrullah, merupakan hasil dari kerja keras seluruh Tim Penyediaan Layanan.

    Mereka telah bekerja sejak Desember 2024, mulai dari proses seleksi hingga negosiasi harga dengah para calon penyedia layanan.

    Kuasa Pengguna Anggara (KPA) itu pun melanjutkan bahwa egiatan ini yang dilakukan secara bertahap yang dimulai dari kontrak layanan akomodasi, kemudian layanan umum, katering dan transportasi, baik di Makkah maupun Madinah.

    “Tim telah bekerja keras siapkan layanan terbaik bagi jemaah haji. Insya Allah, target kita kontrak selesai sebelum 14 Februari 2p25. Sebab, Pemerintah Arab Saudi menetapkan 14 Februari 2025 sebagai batas akhir penandatanganan kontrak layanan,” tandas Nasrullah.

    Sementara itu, Plt. Irjen Kemenag RI Faisal mewanti-wanti para penyedia untuk mentaati komitmen kontrak yang telah ditandatangani.

    Mereka akan menghadapi sanksi akibat pelanggaran terhadap kontrak, baik berupa denda hingga daftar hitam (blacklist)di masa yang akan datang.

    Faisal juga memastikan aparat pemerintah tidak bermain-main dalam proses pengadaan pelayanan ini.

    “Penyedia diharapkan untuk melaporkan kepada Itjen apabila terdapat pihak-pihak yang meminta imbalan dalam bentuk apapun,” jelasnya.

    Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary mengajak para penyedia akomodasi dan penyedia layanan lainnya untuk menggunakan produk produk asal Indonesia dalam memberikan layanan kepada para jemaah ibadah haji Indonesia. 

    “Kami akan mengundang para penyedia layanan untuk menghadiri pameran produk Indonesia pada 23 atau 24 Februari 2025 di Jeddah agar mereka dapat bertemu dengan mitra mitra dari Indonesia,” pungkas Yusron.