Laporan Wartawan Tribun Jatim, Nuraini Faiq & Fikri Firmansyah
TRIBUNJATIM.COM– Layanan pelaksanaan ibadah haji 2025 berbasis online makin dioptimalkan. Hampir semua urusan terkait layanan penyelenggaraan dan mengurus dokumen ibadah haji ini tak ada yang manual. Selain efektif dan efisien, digitalisasi layanan ini bikin tenang jemaah.
Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Muhammad As’adul Anam menuturkan bahwa layanan online adalah sebuah keniscayaan.
Di era penuh keterbukaan saat ini, layanan berbasis online adalah kebutuhan.
“Tentu semua ingin memberikan layanan yang aman, nyaman, profesional dan akuntabel dalam pelaksanaan ibadah haji. Urusannya dengan ummat. Harus bikin tenang jemaah,” kata Kabid PHU Anam, Jumat (14/2/2025).
Mulai dari pendaftaran hingga proses pelaksanaan ibadah haji sudah lama mengadopsi layanan online. Salah satunya berbasis aplikasi di android. Hasilnya sudah dirasakan. Tidak hanya efektif dan efisien tapi juga penuh tanggung jawab. Contoh terbarunya ialah daftar antrian haji 2025.
“Dengan transparansi menyiratkan bahwa seluruh layanan harus terbuka dan akuntabel. Bahkan jika terjadi masalah bisa dilacak secara sistem,” tambah Anam.
Salah satu yang berpotensi melahirkan polemik adalah terkait penentuan porsi haji. Dalam sistem digital tak lagi ada peluang untuk “bermain”.
Menentukan daftar antrian haji yang berhak berangkat semua by system.
Tidak ada lagi kedekatan atau faktor tidak fair lain dalam menentukan kuota porsi haji. Dengan sistem layanan online tidak ada lagi kecurigaan dalam proses haji. Hikmahnya masyarakat dan jemaah menjadi tenang karena percaya dengan proses dan sistem yang dibangun.
“Tentu Kemenag Jatim akan berkomitmen untuk makin meningkatkan layanan kepada masyarakat. Tidak hanya soal layanan haji tapi juga layanan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. Baik di bidang pendidikan dan sosial lainnya,” kata Anam.
Merespon kebijakan transparansi tersebut, Persada Indonesia menyatakan, bahwa pihaknya menyambut dengan baik.
“Sangat bagus, saya kira ini adalah respon dari pemerintah dalam melihat perilaku masyarakat saat ini, dimana saat ini masyarakat sudah syarat dengan teknologi,” ujar CEO Persada Indonesia Syarif Hidayatullah kepada Tribun Jatim Network melalui zoom, Sabtu (15/2/25).
“Teknologi sudah berada dikehidupan kita, sehingga outputnya membuat masyarakat menuntut untum transparasi, dengan adanya teknologi ini kan masyarakat makin mudah dalam mengakses informasi apapun,” imbuhnya.
Menurut Syarif, hal Ini adalah kebijakan yang penting, karena bisa memangkas sejumlah proses yang kerap calon jamaah lakukan.
“Karena jumlah ibadah itu kan orangnya banyak. Sehingga bisa lebih efisien,” sambung dia.
Syarif juga mengatakan, adanya kebijakan ini akan membuat masyarakat semakin punya kemudahan yang kuat.
Pun demikian penyelerenggara ibadah haji juga harus bisa seirama dengan pemerintah, harus bisa memberikan pola pelayanan yang transparan pula kepada masyarakat.
Syarif mengakui, akses informasi sebelumnya memang tidak dibuka secara lebar, sehingga mereka kurang dapat pemahaman atau yang dibutuhkan, dampaknya mereka pun kurang mendapat edukasi.
Namun, seperti informasi yang sudah beredar, antrian jamaah haji 2025 saat ini sudah bisa diakses secara terbuka melalui internet.
Sehingga, harapannya setelah ada kebijakan ini maka mereka bisa tahu dari segi proses pelaksanaan ibadah haji itu seperti apa.
“Pada intinya, kami sebagai pelaku Biro perjalanan haji dan umrah tentu mendukung. Di Persada sendiri, dukungan pun telah kami implentasikan, dimana berupa segala pelayanan yang ditawarkan pun dilakukan secara transaparasi juga. Bahkan hal seperti ini sudah kami lakukan sejak dua tahun lalu.”
“Kebijakan ini akan menguntungkan mereka yang akan pergi ibadah haji maupun umrah kedepannya dalam hal kesiapan pada segi managemen waktu, managemen resiko, dan managemen kerja mereka,” tutupnya.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5137932/original/030361100_1739972453-bb2528cf-6626-4707-a9e3-d6166854edd9.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Cak Imin Harap Prabowo Bentuk Kementerian Haji dan Umrah – Page 3")
