Topik: Penyelenggaraan Haji

  • Support Manasik Haji Nasional Serentak di Seluruh RI, BSI Serahkan Kartu BSI Debit Mabrur kepada Calon Jamaah

    Support Manasik Haji Nasional Serentak di Seluruh RI, BSI Serahkan Kartu BSI Debit Mabrur kepada Calon Jamaah


    PIKIRAN RAKYAT –
    PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan Kementerian Agama (Kemenag) mengadakan acara “Bimbingan Manasik Haji Nasional Tahun 1446 H / 2025 M” yang diselenggarakan serentak di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Kegiatan ini diikuti sebanyak 185 ribu calon jamaah haji dan mendapatkan rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI) yakni Bimbingan Manasik Haji Nasional Terbanyak Secara Serentak yang diikuti lebih dari 100 ribu calhaj tahun 1446 Hijriah/2025. Rekor ini kembali diraih setelah tahun sebelumnya diikuti 20ribu calon jamaah haji (calhaj). Manasik digelar secara online dan offline di 500 titik.

    Pada kesempatan tersebut BSI juga menyerahkan Kartu BSI Debit Mabrur kepada perwakilan calon jamaah haji. Kartu BSI Debit Mabrur adalah kartu debit yang diberikan kepada nasabah BSI yang telah mendaftar dan mendapat nomor porsi BPIH haji atau nasabah yang mendaftar umroh. Kartu ini bisa digunakan untuk kebutuhan selama masa tunggu haji/ umrah, selama di Arab Saudi, dan setelah kepulangan ke Tanah Air.

    Kartu tersebut dapat digunakan untuk penarikan tunai dan berbelanja di merchant-merchant berlogo Visa, namun dengan cakupan lebih luas dengan program menarik selama masa penyelenggaraan haji di antaranya cashback transaksi di Arab Saudi, gratis biaya tarik tunai di Arab Saudi, serta kurs kompetitif untuk transaksi di luar negeri.

    Plt. Direktur Utama BSI Bob T Ananta mengatakan BSI mendukung program manasik haji nasional serentak dalam rangka mendukung pemahaman dan pembekalan kepada setiap calon jamaah haji tentang rangkaian ibadah dan hal lain selama di Tanah Suci. Apalagi sekitar 81% atau mayoritas calon jamaah haji mendaftar lewat BSI.

    “Kami berharap lewat Manasik Haji serentak ini dapat memberikan pemahaman atas pentingnya menjaga makna kemabruran Haji, sehingga dapat berpengaruh positif bagi kehidupan dan aktivitas sehari-hari bagi calon jamaah haji nantinya,” tutur Bob.

    BSI sendiri merupakan mitra strategis Kemenag sebagai salah satu bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Total ada 164.905 nasabah BSI yang menjadi calon jamaah haji pada tahun 2025. Sementara calhaj yang masuk dalam daftar tunggu per Februari berjumlah 2025 berjumlah 3,36 juta.

    Calon jamaah haji BSI yang akan berangkat pada musim haji 1446 Hijriah ini telah melunasi 100 persen BPIH sebelum batas akhir pelunasan haji pada 25 April 2025.

    Pemberangkatan Kloter 1 calon jamaah haji dilaksanakan 2 Mei 2025 dan kloter terakhir pada 31 Mei 2025.

    BSI terus berkomitmen untuk menjadi sahabat finansial, sahabat sosial, dan sahabat spiritual bagi masyarakat Indonesia. Haji dan umrah adalah salah satu fokus BSI dalam mengembangkan ekosistem Islam. Ibadah haji ini menjadi ciri khas dan amanah bagi bank syariah untuk memberikan layanan prima bagi seluruh jamaah.

    Selain Kartu BSI Debit Mabrur, BSI menyediakan layanan penukaran uang riyal di kantor cabang BSI dan di embarkasi haji.

    Untuk membantu memulai perencanaan keberangkatan ibadah haji nasabah, BSI memiliki produk BSI Tabungan Haji Indonesia. BSI Tabungan Haji Indonesia memiliki berbagai benefit, di antaranya setoran awal minimal Rp100 ribu, gratis biaya administrasi dan biaya autodebet bulanan, serta pembukaan rekening dan pendaftraan porsi haji bisa secara online melalui BSI Mobile atau BYOND by BSI.

    Dalam kesempatan yang sama Menteri Agama RI, Nasarudin Umar mengatakan Pemerintah melalui Kementerian Agama siap memberikan layanan prima bagi calon jamaah haji Indonesia mulai dari keberangkatan hingga tiba di tanah air. Salah satunya kegiatan Manasik Haji hari ini untuk pembekalan bagi jamaah haji, serta kesiapan petugas ibadah haji selama ditanah suci untuk melayani kebutuhan jamaah haji selama beribadah. Dia meminta seluruh petugas melayani dengan tulus.

    Sementara kepada jamaah diminta fokus kegiatan ibadah dan menjaga kesehatan. Menag mengimbau jemaah menjaga kesehatan dan beribadah mencapai haji mabrur seraya memohon doa kelancaran penyelenggaraan haji dan untuk Indonesia. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mudahkan Jemaah Lansia, Kemenag Terapkan Murur dan Tanazul Saat Haji 2025
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        19 April 2025

    Mudahkan Jemaah Lansia, Kemenag Terapkan Murur dan Tanazul Saat Haji 2025 Nasional 19 April 2025

    Mudahkan Jemaah Lansia, Kemenag Terapkan Murur dan Tanazul Saat Haji 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Agama (
    Kemenag
    ) menerapkan
    Murur
    dan
    Tanazul
    pada penyelenggaraan Ibadah
    Haji 1446 Hijriah
    atau tahun 2025 dengan tujuan untuk memudahkan jemaah haji lansia.
    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, penerapan Murur kembali dilakukan tahun ini. Jemaah haji tidak perlu turun dari bus saat tiba di Muzdalifah.
    “Persoalannya (sulit) cari bus di mana karena gelap. Jadi dimungkinkan tinggal di mobil. Dianalogikan itu sama dengan almabit di Muzdalifah,” ucap Nasaruddin saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (19/4/2025).
    Ia menilai, penerapan Murur ini memudahkan para lansia yang tidak perlu untuk turun dari bus di Muzdalifah.
    “Terutama untuk para lansia. Maka itu tetap di bus, jadi ini ditolerir, dan juga secara fikih tidak ada masalah,” imbuh dia.
    Selain Murur, Kemenag juga menerapkan Tanazul. Dengan ini, jemaah haji tidak harus menginap di tenda di Mina yang jaraknya cukup jauh.
    “Tapi itu bisa nginap di hotel, karena jarak menuju ke kemah mereka itu lebih jauh kadang-kadang daripada pergi ke hotel mereka. Perjalanan 1 kilometer atau 1,5 kilometer sudah sampai di hotelnya,” ucapnya.
    Kendati demikian, Nasaruddin menyampaikan bahwa penerapan Tanazul ini peruntukkannya hanya untuk jemaah-jemaah haji prioritas.
    “Tidak semuanya harus Tanazul. Kami mungkin hanya (memilih) kurang lebih 40 sampai 50 ribu jemaah, kami akan lihat siapa yang prioritas, itu yang akan melakukan Tanazul,” jelas dia.
    Sebagai informasi, tahun ini Indonesia mendapat 221.000 kuota, terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.
    Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 Hijriah.
    Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025.
    Sehari berikutnya, jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi masing-masing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemenag Sebut Pelunasan Haji Reguler dan Khusus Sudah Surplus

    Kemenag Sebut Pelunasan Haji Reguler dan Khusus Sudah Surplus

    Jakarta

    Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief, mengaku sempat khawatir dengan proses pelunasan jemaah haji tahun 2025. Hilman bercerita tentang momen ketika masih ada puluhan ribu jemaah yang belum melunasi pembayaran, sementara waktu pemrosesan visa sudah semakin dekat.

    “Minggu lalu kami cukup khawatir dengan proses pelunasan dari jamaah yang masih kurang sekian puluh ribu orang, sementara waktunya sudah waktu untuk proses pemvisaan,” kata Hilman Latief dalam acara Bimbingan Manasik Haji Nasional di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (19/4/2025).

    Hilman bersyukur pelunasan jemaah haji kini sudah surplus sekitar 5 ribu orang. Dia mengatakan surplus itu termasuk jemaah reguler dan khusus.

    “Tapi alhamdulillah, perlu kami sampaikan Pak Menteri, bahwa untuk jemaah haji reguler pelunasannya sudah surplus kurang lebih dari 5 ribu orang. Begitu pula dengan jemaah haji khusus,” ujarnya.

    Dia mengatakan jemaah yang sudah melunasi telah dinyatakan istitha’ah oleh Kementerian Kesehatan. Ia berharap para jemaah bisa menjaga kesehatan hingga waktu keberangkatan haji.

    “Insyaallah seluruh yang udah melunasi tersebut, sudah dinyatakan istiqomah oleh Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan dalam hal ini, semua bisa menjaga kesehatan sampai keberangkatan,” ujarnya.

    “Tujuan dari kegiatan manasik haji nasional ini di antaranya adalah tentu saja untuk membangun dan memperkuat kesadaran bersama, terkait dengan kepatuhan kita terhadap ketentuan-ketentuan syariat Islam dan bagaimana kita juga kita ingin mendorong jemaah haji Tanah Air memiliki pemahaman yang sama, pemahaman yang kuat, sehingga terciptanya kemandirian dari jemaah,” kata Hilman.

    “Yang kedua adalah bagaimana kemandirian juga menjadi bagian dari program ketahanan jemaah haji Indonesia,” imbuhnya.

    (mib/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Prabowo Bakal Lepas Jemaah Haji Kloter Pertama pada 2 Mei 2025 
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        19 April 2025

    Prabowo Bakal Lepas Jemaah Haji Kloter Pertama pada 2 Mei 2025 Nasional 19 April 2025

    Prabowo Bakal Lepas Jemaah Haji Kloter Pertama pada 2 Mei 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Agama (Menag)
    Nasaruddin Umar
    menyampaikan, Presiden
    Prabowo Subianto
    bakal melepas keberangkatan jemaah haji kloter pertama pada 2 Mei 2025.
    Nasaruddin telah menyampaikan permintaan kepada Prabowo untuk hadir dalam pelepasan kloter pertama jemaah haji 1446 Hijriah.
    “Mudah-mudahan ada waktunya Bapak Presiden melepas pertama perhubungan jemaah haji di tanggal 2 ya. Insya Allah akan dilepas sendiri oleh Bapak Presiden Prabowo,” ujar Nasaruddin saat ditemui di Embarkasi Haji Jakarta, Pondok Gede, Sabtu (19/4/2025).
    Nasaruddin menuturkan, Prabowo memberikan pesan kepada seluruh jajaran di
    Kementerian Agama
    agar melayani jemaah haji dengan baik.
    “Bapak Prabowo sendiri juga itu sangat-sangat menekankan betapa pentingnya memberikan pelayanan khusus terhadap jemaah haji kita kali ini,” kata dia.
    Prabowo memerintahkan agar tahun ini tidak ditemukan kasus adanya jemaah haji asal Indonesia yang telantar di Tanah Suci.
    “Berkali-kali Bapak Presiden itu mengawasi kepada kami yang penyelenggara, agar jangan ada keterlantaran jemaah haji,” paparnya.
    Dengan adanya perintah dari Prabowo, Kemenag berusaha memastikan agar perjalanan ibadah haji tahun ini dari keberangkatan hingga kepulangan berjalan optimal.
    “Kami sudah berikhtiar sedemikian rupa, kalau seandainya para jemaah haji nanti ada kasus-kasus tertentu, ya saya mohon maaf karena kami sudah berikhtiar sedemikian rupa,” imbuhnya.
    Sebagai informasi, tahun ini Indonesia mendapat 221.000 kuota, terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.
    Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 Hijriah.
    Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025.
    Sehari berikutnya, jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi masing-masing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BP Haji Kebut Penyempurnaan Sistem Penyelenggaraan Haji

    BP Haji Kebut Penyempurnaan Sistem Penyelenggaraan Haji

     Jakarta, Beritasatu.com – Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menyampaikan komitmennya untuk menyelenggarakan ibadah haji secara penuh pada 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Kamis (17/4/2025).

    Rapat ini juga membahas persiapan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 2025 serta sejumlah isu aktual terkait pelaksanaan haji di Indonesia.

    Dalam pemaparannya, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan sejumlah poin strategis yang menunjukkan peran dan kesiapan BP Haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025. 

    Ia menegaskan, BP Haji terus melakukan evaluasi dan percepatan penyempurnaan sistem penyelenggaraan, khususnya dari sisi pengawasan dan dukungan operasional. BP Haji juga telah menyusun 163 standar operasional prosedur (SOP) terbaru sebagai bagian dari reformasi sistem penyelenggaraan haji.

    “Saat ini kami sedang mengakselerasi proses pembentukan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) terbaru BP Haji, menyusul rampungnya revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji,” jelas Dahnil.

    BP Haji juga telah menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian PAN-RB untuk merancang struktur organisasi hingga ke tingkat wilayah, kota/kabupaten, dan kecamatan.

    Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyambut baik langkah-langkah strategis BP Haji. Ia menegaskan Komisi VIII mendukung percepatan pengesahan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji.

    “SOTK sudah selesai, bahkan untuk tingkat provinsi pun sudah selesai, tinggal menunggu undang-undang segera,” ujar Marwan.

    Dalam kesempatan yang sama, BP Haji juga melaporkan bahwa kuota haji Indonesia pada 2025 telah terisi penuh. Sebanyak 221.000 jemaah akan diberangkatkan, terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.

  • BPKH Serahkan Uang Tunai 750 Riyal untuk 203.320 Jemaah Haji

    BPKH Serahkan Uang Tunai 750 Riyal untuk 203.320 Jemaah Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyerahkan uang tunai atau banknotes sebesar 750 riyal atau sekitar Rp3,18 juta kepada 203.320 jemaah haji reguler.

    Pemberian uang tunai dalam mata uang Saudi Arabian Riyal (SAR) dengan total 152,49 juta riyal tersebut sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan living cost jemaah haji reguler tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    Langkah itu merupakan bagian dari amanat Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 serta kesimpulan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang menetapkan bahwa living cost harus dikembalikan dalam bentuk mata uang SAR.

    Anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf dalam keterangannya menyebutkan bahwa penyediaan banknotes tersebut merupakan bentuk nyata komitmen BPKH dalam memastikan kenyamanan jemaah haji selama menunaikan ibadah di Tanah Suci.

    “Dana living cost tidak hanya untuk kebutuhan harian jemaah, tetapi juga sebagai cadangan apabila terjadi kondisi darurat, serta membantu pembayaran dam atau kurban,” kata Amri dikutip Jumat (18/4/2025).

    Menurut Amri, pengadaan banknotes tersebut juga merupakan bagian dari misi besar BPKH dalam memastikan kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang terus meningkat setiap tahun. “Misi pertama kami adalah memastikan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun, termasuk dalam menyiapkan segala kebutuhan jemaah di Tanah Suci,” tuturnya.

    Dia menjelaskan bahwa efisiensi biaya menjadi fokus utama BPKH bersama Kementerian Agama dalam merumuskan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Tahun ini, total biaya haji berhasil ditekan menjadi Rp89,4 juta per jemaah, turun dari Rp93,4 juta pada tahun sebelumnya.

    “Hanya Rp55,4 juta yang dibebankan kepada jemaah. Sisanya, sebesar Rp33,9 juta ditanggung oleh BPKH sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan haji. Bahkan dari Rp55,4 juta itu, jemaah masih menerima kembali dana dalam bentuk living cost sebesar SAR750 atau setara dengan sekitar Rp3 juta,” ujarnya.

    Sebagai gambaran, misi ketiga BPKH adalah menyentuh aspek kemaslahatan umat, khususnya bagi jemaah yang hendak menunaikan ibadah haji, baik dalam bentuk pelayanan langsung maupun dukungan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel.

    Selain itu, BPKH juga menyampaikan perlunya dukungan dari regulator dan pihak perbankan dalam memberikan relaksasi kebijakan operasional. Hal ini mengingat proses distribusi banknotes belum termasuk dalam pembahasan anggaran bersama DPR, sehingga menimbulkan beban operasional tambahan bagi BPKH.

    Adapun, acara serah terima banknotes tersebut berlangsung di Auditorium Brilian Center, Gedung BRI, Jakarta Pusat, pada Senin (14/4/2025), dan dihadiri oleh Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf, Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama M. Arfi Hatim, Direktur Treasury and International Banking Bank Rakyat Indonesia (BRI) Farida Thamrin, dan Direktur Operational BRI Hakim Putratama.

    Sejak 2019 BPKH telah empat kali melaksanakan pengadaan banknotes SAR, yakni pada 2019, 2022, 2024, dan 2025. Sementara itu pada 2023, living cost diberikan dalam bentuk rupiah.

    Dengan langkah ini, BPKH menegaskan komitmennya dalam mengelola keuangan haji secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia.

  • Pelunasan Biaya Haji Reguler 2025 Diperpanjang Hingga 25 April
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 April 2025

    Pelunasan Biaya Haji Reguler 2025 Diperpanjang Hingga 25 April Nasional 17 April 2025

    Pelunasan Biaya Haji Reguler 2025 Diperpanjang Hingga 25 April
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kementerian Agama (
    Kemenag
    ) memperpanjang Tahap II pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler 1446 Hijriah atau 2025 Masehi hingga 25 April 2025.
    Sejatinya, tenggat waktu pelunasan Bipih reguler berakhir pada Kamis (17/4/2025).
    “Kami perpanjang lagi pelunasan Bipih Reguler hingga 25 April 2025,” ujar Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenag, Muhammad Zain, dalam keterangan resmi, Kamis (17/4/2025).
    Zain mengatakan, secara nasional jumlah jemaah haji reguler yang melunasi Bipih sudah lebih dari total kuota.
    Tahun ini, Indonesia mendapat 221.000 kuota, terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.
    “Hingga saat ini, jemaah yang melunasi biaya haji reguler sebanyak 209.359 orang,” kata Zain.
    Untuk
    kuota haji
    reguler, terdiri atas 190.897 jemaah haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi; 10.166 jemaah haji reguler prioritas lanjut usia; 685 pembimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), dan 1.572 petugas haji daerah (PHD).
    Mereka yang melunasi terdiri atas 180.641 jemaah berhak lunas tahun ini, baik pada pelunasan tahap I maupun tahap II.
    Kendati demikian, ada empat provinsi yang belum terpenuhi 100 persen, yakni Jawa Barat (95,23 persen), Jakarta (98,75 persen), Sumatera Selatan (99,73 persen), dan Gorontalo (97,21 persen).
    “Dengan perpanjangan ini, kami berharap seluruh kuota haji reguler terserap secara optimal,” ucapnya.
    Sebagai informasi, terdapat 26.525 jemaah yang awalnya masuk dalam cadangan, 1.512 petugas haji daerah (PHD), dan 681 pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
    Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 Hijriah.
    Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025.
    Sehari berikutnya, jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi masing-masing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelunasan Biaya Haji Reguler 2025 Diperpanjang Hingga 25 April
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        17 April 2025

    Menag Sebut Persiapan Layanan Jemaah Haji Hampir 100 Persen Nasional 17 April 2025

    Menag Sebut Persiapan Layanan Jemaah Haji Hampir 100 Persen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Agama (Menag)
    Nasaruddin Umar
    menyampaikan bahwa persiapan layanan jemaah haji 1446 Hijriah atau tahun ini di Arab Saudi sudah hampir selesai.
    “Alhamdulillah, untuk urusan haji, Mekkah dan Madinah itu sudah hampir 100 persen rampung,” ujar Nasaruddin dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).
    Nasaruddin saat ini berada di Arab Saudi untuk meninjau persiapan menyambut jemaah haji.
    Selain itu, Nasaruddin juga menggelar rapat koordinasi bersama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH).
    “Tahun ini pemerintah memang menerapkan sejumlah langkah efisiensi dalam penyelenggaraan haji,” ucap dia.
    Sejumlah terobosan baru telah disiapkan untuk meningkatkan pelayanan agar pelaksanaan haji tahun ini berjalan sukses.
    “Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan lancar, aman, dan penuh keberkahan,” ungkap Menag.
    Meski biaya haji lebih terjangkau untuk tahun ini, Nasaruddin memastikan bahwa kualitas layanan tidak akan menurun.
    “Murah tidak berarti pelayanannya kurang. Justru kami akan menampilkan pelayanan terbaik dengan harga yang sangat terjangkau,” imbuh dia.
    Imam Besar Masjid Istiqlal ini juga mengungkapkan bahwa Kerajaan Arab Saudi menyebut penyelenggara haji terbaik berasal dari Indonesia.
    “Ini diakui sendiri oleh Kerajaan Arab Saudi. Seperlima jemaah haji dunia berasal dari Indonesia, tapi tingkat pelanggarannya sangat minim. Itu membanggakan,” tuturnya.
    Untuk diketahui, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memberikan kuota
    jemaah haji Indonesia
    sebanyak 221.000 orang untuk haji tahun 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kabar Baik, Saudi Tunda Penerapan Batas Usia Tertua untuk Jemaah Haji RI

    Kabar Baik, Saudi Tunda Penerapan Batas Usia Tertua untuk Jemaah Haji RI

    Jakarta

    Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengatakan Pemerintah Arab Saudi telah menunda penerapan batas usia maksimal bagi jemaah haji Indonesia. Dia mengatakan hal ini merupakan kabar baik sekaligus tantangan bagi Kemenag RI.

    Hilman awalnya mengatakan Saudi menyoroti jumlah jemaah haji asal RI yang meninggal dunia pada tahun 2023. Dia mengatakan pemerintah kemudian berupaya memperbaiki regulasi hingga jumlah jemaah haji RI yang meninggal pada tahun 2024 menurun dibanding tahun 2023.

    “2024 kita perbaiki, fokus pada istitaah alhamdulillah berkurang 50% jemaah yang wafat,” kata Hilman dalam Bimbingan Teknis Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 2025 di Asrama Haji Jakarta, Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (17/4/2025).

    Hilman mengatakan Saudi awalnya ingin membatasi jumlah jemaah haji berusia 70 tahun ke atas hanya 7% dari total kuota dan tidak ada lagi jemaah berusia 90 tahun ke atas. Menteri Agama Nazaruddin Umar pun melakukan lobi secara intensif ke pemerintah Saudi untuk menunda pemberlakuan aturan itu.

    Hasilnya, Pemerintah Saudi memutuskan menunda aturan itu 2 hari lalu. Namun, kata Hilman, Saudi meminta Pemerintah Indonesia memperketat pemeriksaan kelayakan kesehatan jemaah haji atau istitaah.

    “(Saudi bilang) we posponed this policy,” ujar Hilman menirukan ucapan dari pihak Kementerian Haji Saudi.

    Hilman kemudian mengatakan ada sejumlah skema yang disiapkan untuk mempermudah jemaah haji, terutama jemaah lansia, sakit atau disabilitas. Skenario itu antara lain murur, safari wukuf hingga tanazul.

    Murur merupakan skema pergerakan jemaah haji dari Arafah melintas di Muzdalifah tanpa turun lalu menuju ke Mina saat puncak haji. Skenario itu untuk mengurangi kepadatan di Muzdalifah.

    Jemaah yang mengikuti tanazul akan tinggal di hotel dekat area jamarat atau lempar jumrah. Jemaah akan kembali ke hotel atau tidak menempati tenda di Mina.

    Hilman meminta seluruh calon petugas haji bekerja dengan semangat untuk melayani jemaah haji, termasuk memperlancar skema yang disiapkan untuk mempermudah jemaah. Dia mengatakan menjadi petugas haji merupakan kesempatan spesial.

    “Mohon ini betul-betul dimanfaatkan, kesempatan luar biasa untuk dapat melayani tamu-tamu Allah,” ujar Hilman.

    Selain memberi penjelasan soal kebijakan haji tahun 2025, Hilman juga membuka acara Bimtek PPIH 2025 secara resmi. Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong.

    Foto: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief juga membuka acara Bimtek PPIH 2025 secara resmi (Haris/detikcom).

    (haf/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • BPKH Distribusikan 152,4 Juta Saudi Arabian Riyal untuk Living Cost Jemaah Haji 2025

    BPKH Distribusikan 152,4 Juta Saudi Arabian Riyal untuk Living Cost Jemaah Haji 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) secara resmi menyerahkan banknotes atau uang tunai dalam mata uang Saudi Arabian Riyal (SAR) sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan living cost bagi jemaah haji reguler 1446 Hijriah atau 2025. Langkah itu merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 serta kesimpulan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VIII DPR RI yang menetapkan bahwa living cost harus dikembalikan dalam bentuk mata uang SAR.

    BPKH menyerahkan sebanyak SAR 152.490.000, disiapkan untuk memenuhi kebutuhan 203.320 jemaah haji reguler, beroleh SAR 750 atau Rp3.187.500 -per 1 SAR setara Rp4.240- masing-masing. Tiap-tiap jemaah akan menerima dalam pecahan SAR 500 (1 lembar), SAR 100 (2 lembar), dan SAR 50 (1 lembar).

    Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf mengatakan, penyediaan banknotes itu merupakan bentuk nyata komitmen BPKH dalam memastikan kenyamanan jemaah haji selama menunaikan ibadah di Tanah Suci.

    “Dana living cost menjadi cadangan ketika terjadi kondisi darurat, bukan hanya untuk kebutuhan harian jemaah. Selain itu membantu pembayaran maupun kurban,” ucap Amri Yusuf melalui siaran pers, Selasa, 15 April 2025.

    Amri Yusuf pun menyampaikan, pengadaan banknotes itu merupakan bagian dari misi besar BPKH dalam memastikan kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang terus meningkat setiap tahun.

    “Misi pertama kami, yakni memastikan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun, termasuk dalam menyiapkan segala kebutuhan jemaah di Tanah Suci,” tutur Amri.

    Amri pun menekankan, efisiensi biaya menjadi fokus utama BPKH bersama Kementerian Agama dalam merumuskan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Tahun ini, total biaya haji berhasil ditekan menjadi Rp89,4 juta per jemaah, turun dari Rp93,4 juta pada tahun sebelumnya.

    “Hanya Rp55,4 juta yang dibebankan kepada jemaah. Sisanya, sebesar Rp33,9 juta, ditanggung oleh BPKH sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan haji. Bahkan, dari Rp55,4 juta itu, jemaah masih menerima kembali dana dalam bentuk living cost sebesar SAR750 atau setara dengan sekitar Rp3 juta,” ucap Amri.

    Dia turut menyampaikan misi ketiga BPKH, yakni menyentuh aspek kemaslahatan umat, terutama bagi jemaah yang hendak menunaikan ibadah haji dalam bentuk pelayanan langsung maupun dukungan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Selain itu, BPKH menyampaikan perlunya dukungan dari regulator dan pihak perbankan dalam memberikan relaksasi kebijakan operasional. Hal tersebut lantaran proses distribusi banknotes belum termasuk dalam pembahasan anggaran bersama DPR, kemudian menimbulkan beban operasional tambahan bagi BPKH.

    Sejak tahun 2019, BPKH telah empat kali melaksanakan pengadaan banknotes SAR, yakni pada 2019, 2022, 2024, dan 2025. Sementara itu, pada tahun 2023, living cost diberikan dalam bentuk rupiah. Dengan langkah ini, BPKH menegaskan komitmennya dalam mengelola keuangan haji secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia.

    Acara serah terima banknotes kepada jemaah haji berlangsung di Auditorium Brilian Center, Gedung BRI, Jakarta Pusat, belum lama ini. Acara itu dihadiri anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf, Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, M Arfi Hatim, Direktur Treasury and International Banking BRI Farida Thamrin, Direktur Operational BRI Hakim Putratama.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News