Topik: Penyelenggaraan Haji

  • Sejumlah Catatan Timwas DPR atas Penyelenggaraan Haji Tahun Ini

    Sejumlah Catatan Timwas DPR atas Penyelenggaraan Haji Tahun Ini

    Jakarta

    Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati memaparkan sejumlah catatan hasil pengawasan langsung terhadap pelaksanaan ibadah haji 2025. Sebagai anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Sari menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis dan layanan kepada Jemaah.

    “Penyelenggaraan haji tahun ini menyisakan sejumlah persoalan yang perlu dievaluasi secara maksimal. Kami menemukan kasus jemaah yang tidak mendapatkan penginapan layak, keluarga yang terpisah antara suami, istri dan orang tua, jumlah bus yang terbatas, hingga makanan yang kurang berkualitas,” ujar Sari dalam keterangan tertulis, Senin (9/6/2025).

    Menurutnya, meski haji melibatkan kerja sama lintas lembaga dan otoritas Arab Saudi, pemerintah Indonesia tetap harus menjamin pelayanan yang layak dan manusiawi bagi seluruh jemaah.

    “Ibadah haji adalah perjalanan spiritual yang seharusnya dijalani dengan tenang dan khusyuk. Ketika aspek pelayanan dasar tidak terpenuhi, tentu akan berdampak langsung pada kualitas ibadah jemaah kita,” jelasnya.

    Sari juga menyebut pihaknya tidak menutup kemungkinan mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) hingga penegakan hukum, jika ditemukan indikasi pelanggaran dalam proses penyelenggaraan haji.

    “Kita terbuka pada semua opsi untuk perbaikan. Tidak menutup kemungkinan dibentuk pansus dan bisa saja dilakukan penegakan hukum. Tapi yg terpenting saat ini kita fokus dulu pada pendataan masalah secara menyeluruh, agar dasar evaluasi dan perbaikannya jelas,” tegasnya.

    “Ini momentum untuk introspeksi dan memperbaiki sistem secara jujur dan terbuka. Harapan kami, tahun depan tidak ada lagi jemaah yang merasa terabaikan,” pungkasnya.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Imbas Kebijakan Arab Saudi, DPR Bakal Revisi 2 Undang-Undang Terkait Haji

    Imbas Kebijakan Arab Saudi, DPR Bakal Revisi 2 Undang-Undang Terkait Haji

    Bisnis.com, Jakarta — DPR akan merevisi Undang-Undang (UU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh serta UU Pengelolaan Keuangan Haji yang disesuaikan dengan kebijakan Arab Saudi.

    Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri berpandangan kebijakan Arab Saudi yang membatasi jamaah non-haji yang datang ke Tanah Suci pada tahun ini patut menjadi perhatian pemerintah Indonesia. 

    Pasalnya, banyak kasus deportasi hingga penahanan jamaah karena penggunaan visa yang tidak sesuai. Menurutnya, hal ini menjadi sinyal penting penyelenggaraan haji Indonesia harus adaptif dan terstruktur dari sisi regulasi.

    “Jadi dua undang-undang ini akan diubah secara sinergis. Kami perlu mendalami lebih jauh agar revisi yang dilakukan juga bisa menyesuaikan dengan kebijakan terbaru dari Arab Saudi, termasuk soal visa non-haji yang kini dilarang masuk ke kota suci,” tutur Abidin di Jakarta, Senin (9/6/2025).

    Selain itu, dia juga mendorong agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa cepat menghadirkan terobosan berupa investasi yang secara langsung menguntungkan ekosistem haji.

    “Ekosistem haji itu mencakup layanan perhotelan, transportasi, hingga konsumsi. Itu semua harus jadi sasaran investasi yang dikelola secara profesional dan syar’i. Jangan sampai dana setoran jemaah tidak memberi manfaat optimal,” katanya

    Menurutnya, pengelolaan keuangan haji harus sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, dana yang disetor jemaah harus dihindarkan dari praktik riba dan investasi yang tidak halal.

    “Ini bukan hanya soal efisiensi dan manfaat, tapi juga soal amanah dan keberkahan dalam penyelenggaraan ibadah haji,” ujar Abidin.

  • Poros Muda NU Nilai Menag Tutupi Semrawut Haji 2025

    Poros Muda NU Nilai Menag Tutupi Semrawut Haji 2025

    GELORA.CO -Poros Muda NU menyentil Menteri Agama, Nasaruddin Umar, yang terkesan menutup-nutupi kesemrawutan pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah/2025 Masehi ini.

    Koordinator Poros Muda NU, Ramadan Isa menerangkan, pelaksanaan haji 2025 ini kacau balau, lantaran banyak jemaah Indonesia yang terlantar, hingga jumlah jemaah yang meninggal terbanyak pada tahun ini.

    Ramadan mengatakan, banyak persoalan pelaksanaan ibadah haji 2025 ini tidak disinggung Menag Nasaruddin Umar. Menag malah mengklaim pelaksanaan haji lancar, tidak ada jemaah yang terlantar dan sebagainya, padahal sejatinya banyak masalah yang terjadi. Baik sejak keberangkatan, saat di pemondokan, dan puncaknya ketika di Arafah Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

    “Menag mengklaim pelaksanaan penyelenggaraan haji lancar seolah semua tertangani dengan baik, padahal banyak laporan dan keluhan jemaah,” tegas Ramadan Isa kepada wartawan, Senin, 9 Juni 2025.

    Selain itu, ia juga mengkritik keras para pejabat negara baik dari Kemenag, BP Haji, maupun Timwas DPR yang dinilai tidak kompak dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi jemaah. Bahkan terkesan membiarkan dan tidak paham harus melakukan apa demi kesuksesan penyelenggaraan haji tahun ini.

    Atas dasar itu, pihaknya mendesak pihak pelaksana ibadah haji untuk meminta maaf kepada masyarakat.

    “Dirjen haji sampai harus meminta maaf, ini kan jadi contoh pemimpin yang tidak jujur,” demikian Ramadan Isa. 

  • Penyelenggaraan Haji 2025 Kacau, Tak Sesuai Arahan dan Harapan Prabowo

    Penyelenggaraan Haji 2025 Kacau, Tak Sesuai Arahan dan Harapan Prabowo

    GELORA.CO -Poros Muda Nahdlatul Ulama (NU) mengkritik keras penyelenggaraan ibadah haji 2025 yang banyak meninggalkan permasalahan akibat buruknya pelayanan, membuat para jemaah haji Indonesia tidak terlayani dengan baik.

    Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan arahan Presiden Prabowo yang berharap penyelenggaraan haji 2025 lebih baik.

    Koordinator Poros Muda NU, Ramadan Isa, meminta Presiden Prabowo turun tangan mengevaluasi seluruh proses pelaksanaan haji tahun ini, termasuk kinerja Menteri Agama dan jajarannya.

    “Penyelenggaraan haji tahun 2025 ini salah satu yang terburuk dari sebelumnya. Presiden Prabowo harus turun tangan memberikan atensi serius dan evaluasi menyeluruh termasuk kinerja Kemenag dan jajarannya yang gagap mengantisipasi perubahan sistem pelayanan syarikah hingga para jemaah haji menjadi korban ketidakberesan, dari mulai pemberangkatan, pemondokan hingga puncak haji (armuzna),” kata Ramadan Isa kepada wartawan, Senin, 9 Juni 2025.

    Ramadan menerangkan, beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan haji 2025 ini adalah kacaunya pemondokan, pelayanan transportasi, hingga saat puncak haji banyak jamaah yang terlantar ketika hendak menuju Arafah dan di Muzdalifah hendak menuju Mina untuk Mabit.

    “Kemenag tahun ini seperti tidak belajar dari penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya, banyak jemaah yang menyampaikan kepada kami bagaimana pelayanan di sana betul-betul tidak maksimal,” tutupnya

  • Eko Patrio Soroti Haji 2025, dari Besarnya Anggaran hingga Syarikah

    Eko Patrio Soroti Haji 2025, dari Besarnya Anggaran hingga Syarikah

    Jakarta, Beritasatu.com – Komedian sekaligus anggota DPR, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, meminta DPR melalui Komisi VIII memanggil Kementerian Agama khususnya Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) terkait banyaknya persoalan yang terjadi selama penyelenggaraan haji pada 2025. Hal itu diungkapkan Eko dikutip dari akun Instagram @amanatnasional, Senin (9/6/2025).

    “Merujuk beberapa persoalan yang terjadi selama pelaksanaan ibadah haji 2025,  saya menginstruksikan anggota DPR Komisi VIII untuk mengaudit seluruh prosesi haji sehingga menjadi perbaikan ke depannya, karena anggaran begitu besar. Anggarannya begitu banyak, kurang lebih ada Rp 20 triliun, dan Rp 16 triliun di antaranya untuk penyelenggaraan haji di Arab Saudi dan Rp 4 triliun untuk internal. Jadi kita harus audit itu,” ujar Eko.

    Menut Eko, satu contoh masalah syarikah yang menangani jemaah haji Indonesia sehingga membuat persoalan terjadi adalah masalah transportasi.

  • Jemaah Haji Asal Sumenep Wafat Setelah Melontar Jumrah

    Jemaah Haji Asal Sumenep Wafat Setelah Melontar Jumrah

    Sumenep (beritajatim.com) – Kabar duka datang dari tanah suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Sumenep meninggal di Makkah. Jemaah atas nama Misnatun bin Huddin, warga Desa Dasuk Timur, Kecamatan Dasuk tersebut meninggal karena sakit. Almarhum meninggal di Hotel Durrot Asma Misfalah, setelah sebelumnya mengeluhkan sesak napas.

    “Waktu mengeluh sesak nafas, beliau ini langsung ditangani tim kesehatan. Namun saat hendak dirujuk ke rumah sakit, Pak Misnatun meninggal dunia,” kata Plh. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kemenag Sumenep, Said Syamsuri, Senin (09/06/2025).

    Misnatun merupakan jemaah haji kloter 25 embarkasi Surabaya. Misnatun meninggal pada Minggu (08/06/2025) pukul 17.00 WIB waktu Arab Saudi.

    “Alhamdulilllah, almarhum telah menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Jadi beliau sudah menjalani wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, serta melontar jumrah. Saat kembali ke hotel itulah beliau merasa sesak nafas, kemudian meninggal,” terangnya.

    Sementara Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep, Abdul Wasid, menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya Misnatun.

    Menurutnya, apabila seorang jemaah meninggal di tanah suci setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji, merupakan sebuah bentuk kemuliaan. “Kepergian beliau Insya Allah mulia, berkah, husnul Khatimah. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Kami keluarga besar Kemenag Sumenep ikut berduka cita yang mendalam,” ucapnya.

    Wasid juga memberikan pesan kepada seluruh jemaah haji, agar terus menjaga kesehatan dan kebugaran fisik selama berada di Tanah Suci. “Selain aktivitas ibadah padat, kondisi cuaca disana perubahannya cukup ekstrem. Jadi harus benar-benar menjaga daya tahan tubuh,” ungkapnya. (tem/kun)

  • 25.000 Jemaah Haji Nafar Tsani Kembali dari Mina ke Makkah

    25.000 Jemaah Haji Nafar Tsani Kembali dari Mina ke Makkah

    Bisnis.com, MAKKAH — Sekitar 25.000 jemaah haji Indonesia yang memilih melaksanakan nafar tsani dijadwalkan mulai dipindahkan dari tenda-tenda Mina ke hotel di Makkah dari pukul 07.00 Waktu Arab Saudi (WAS) atau sekitar 11.00 WIB.

    Nafar tsani yakni pilihan bagi jemaah haji untuk menyelesaikan seluruh rangkaian lempar jumrah di Mina hingga 13 Dzulhijjah, yang bertepatan dengan Senin (9/6/2025). Jemaah nafar tsani melempar jumrah aqabah pada 10 Dzulhijjah, dilanjutkan dengan melontar jumrah ula, wustha, dan aqabah, masing-masing pada 3 hari tasyrik, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. 

    Adapun, jemaah yang memilih nafar awal, meninggalkan Mina lebih cepat pada 12

    Dzulhijjah setelah melempar jumrah aqabah pada 10 Dzulhijjah dan 3 jumrah pada dua hari tasyrik saja, 11 dan 12 Dzulhijjah. 

    Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, mengatakan Hilman menyebut evakuasi jemaah akan dilakukan bertahap sesuai jadwal yang dibagi menjadi tiga gelombang.

    Berdasarkan data Kementerian Agama, sebanyak 25.000 jemaah atau sekitar 11,3% dari total 221.000 jemaah memilih skema ini. Sisanya telah meninggalkan Mina sehari sebelumnya dalam skema nafar awal.

    “Alhamdulillah saat ini suasananya sudah lengang, sudah tidak lagi kelihatan hiruk pikuknya. Mereka akan dijemput di maktabnya masing-masing. Untuk jemaah dengan jumlah kecil akan kami kumpulkan dan bawa dengan kendaraan khusus,” ujar dalam keterangannya dari Tenda Misi Haji di Mina, Senin (9/6/2025).

    Sebelumnya, jemaah nafar awal sudah digerakkan dari Mina ke Makkah pada Minggu (8/6/2025), juga dengan skema tiga gelombang. 

    Pantauan di kawasan Mina pada pukul 00.30 WAS, suasana memang sudah sangat lengang. Banyak tenda telah kosong, bahkan jalanan yang biasa dipadati jemaah menuju jamarat melalui terowongan Mina tampak lapang, berbeda dengan kondisi pada Jumat, Sabtu, dan Minggu dini hari yang sangat padat.

    Hilman menambahkan Kementerian Agama juga telah menyiapkan langkah penyisiran untuk memastikan tak ada jemaah yang tertinggal di Mina. 

    “Kami melakukan sweeping ke berbagai sudut di seluruh maktab, termasuk menggunakan mobil golf untuk menyisir maktab-maktab tertentu,” tegas Hilman.

    Selain itu, dia pun mengimbau jemaah agar tidak tergesa-gesa melakukan tawaf ifadah, mengingat kondisi fisik yang sudah sangat lelah setelah perjalanan panjang dari Arafah, Muzdalifah, hingga Mina. 

    “Kami harapkan jamaah bisa menggunakan waktunya untuk istirahat,” ucapnya.

    Diketahui, setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), jemaah masih harus kembali ke Makkah untuk melaksanakan rukun haji lainnya yakni tawaf ifadah, sai, dan ditutup dengan tahalul akhir. 

    Namun, tidak ada batasan waktu untuk pelaksanaan tawaf ifadah. Dengan demikian, jemaah yang belum akan dipulangkan dalam waktu dekat, disarankan untuk menunda pelaksanaan tawaf ifadah sampai kondisi Masjidil Haram sudah agak lengang. 

    Adapun, bagi jemaah yang akan dipulangkan pada kelompok terbang (kloter) awal, diperbolehkan untuk langsung melaksanakan tawaf ifadah begitu kembali dari Mina.

  • 7
                    
                        Dugaan Pungli Safari Wukuf, Wakil Kepala BP Haji: Jemaah Sampai Jual Tanah, Kok Tega Diperdaya
                        Nasional

    7 Dugaan Pungli Safari Wukuf, Wakil Kepala BP Haji: Jemaah Sampai Jual Tanah, Kok Tega Diperdaya Nasional

    Dugaan Pungli Safari Wukuf, Wakil Kepala BP Haji: Jemaah Sampai Jual Tanah, Kok Tega Diperdaya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (
    BP Haji
    ) RI
    Dahnil Anzar Simanjuntak
    menyoroti masalah dugaan
    pungutan liar
    layanan
    safari wukuf
    lansia selama fase puncak ibadah haji 1446 Hijriah atau 2025.
    Dahnil menyayangkan masih adanya oknum-oknum yang mencoba mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan ketidaktahuan jemaah.
    “Ada yang nabung jual sawah, jual sepeda motor, berjuang bertahun-tahun demi bisa berhaji. Kok tega-teganya memperdaya orang-orang tua kita seperti ini,” ucap Dahnil dalam keterangan pers resmi yang diterima
    Kompas.com
    , Senin (9/6/2025).
    Temuan adanya dugaan
    pungutan liar safari wukuf
    diketahui Dahnil saat melakukan kunjungan khusus ke hotel transit jemaah safari wukuf lansia di wilayah Aziziyah, Mekkah.
    Sejumlah oknum diduga mengambil keuntungan dengan membebankan pungutan liar kepada jemaah untuk layanan safari wukuf dan badal ibadah.
    “Padahal, seluruh layanan semestinya diberikan secara gratis,” tegas Dahnil.
    Sebagai penyelenggara ibadah haji pada 1447 Hijriah atau tahun depan, BP Haji bakal memberantas segala bentuk rente, pungutan liar, dan manipulasi dalam penyelenggaraan ibadah haji.
    “Tahun depan, penyelenggaraan haji harus bebas dari praktik rente. Ini komitmen kami. Kami ingin pelayanan haji semakin bersih, profesional, dan memuliakan jemaah,” ujar Dahnil.
    Kunjungan Dahnil ke hotel transit tersebut sekaligus menjadi bentuk pengawasan langsung terhadap layanan-layanan yang diberikan kepada jemaah.
    BP Haji berkomitmen untuk memastikan layanan untuk haji ramah lansia bukan hanya sekadar rencana, melainkan terimplementasi nyata di lapangan.
    Untuk diketahui, safari wukuf merupakan layanan atau fasilitas yang disiapkan bagi jemaah yang sedang sakit dan dirawat inap di berbagai rumah sakit di Arab Saudi, atau jemaah yang uzur secara fisik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puncak Haji Hampir Usai, Jemaah Diminta Tak Buru-buru Tawaf Ifadah

    Puncak Haji Hampir Usai, Jemaah Diminta Tak Buru-buru Tawaf Ifadah

    Bisnis.com, MAKKAH — Seiring dengan hampir usainya rangakaian puncak Ibadah Haji, Kementerian Agama (Kemenag) mengimbau jemaah Indonesia untuk tak buru-buru mengerjakan tawaf ifadah, sai, dan tahalul akhir. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama, Hilman Latief menyebut situasi di Makkah akan sangat padat karena banyaknya jemaah yang melaksanakan nafar awal atau keluar dari Mina pada 12 Dzulhijah.

    Diketahui, puncak ibadah haji hampir usai dengan terlewatinya sejumlah rangkaian inti ibadah seperti wukuf di Arafah, bermalam alias mabit di Muzdalifah, dan melempar jumrah di Mina.

    Jemaah haji telah melakukan lempar jumrah sejak Jumat, 6 Juni 2025 atau 10 Dzulhijah. Lempar jumrah dilanjutkan pada hari tasyrik, yakni 11, 12 dan 13 Zulhijah atau 7, 8 dan 9 Juni 2025. Jemaah yang telah menyelesaikan pelontaran jumrah di Mina, masih harus melaksanakan tawaf ifadah, sai, dan tahalul akhir. Hilman pun mengimbau kepada jemaah haji yang melakukan nafar awal agar bertawaf ifadah setelah waktu yang lebih senggang.

    “Kecuali bagi jemaah yang akan dipulangkan di kloter-kloter awal,” kata Hilman, di Mina, Minggu (8/6/2025).

    Diketahui, ada dua tata cara dalam melontar jumrah di Mina yang bisa dipilih oleh jemaah haji. Pertama, nafar awal, yang memungkinkan jemaah haji untuk meninggalkan Mina lebih awal yaitu pada 12 Dzulhijah setelah melempar jumrah pada 11 dan 12 Dzulhijah. Setelah melempar jumrah pada hari kedua tasyrik, jemaah dapat langsung meninggalkan Mina menuju Makkah.

    Kedua, nafar tsani, yakni pilihan untuk menyelesaikan seluruh lontaran jumrah, termasuk pada tanggal 13 Dzulhijah. Jemaah yang memilih nafar tsani akan tinggal di Mina satu hari lebih lama dan melempar jumrah pada tiga hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijah.

    Lebih lanjut Hilman mengatakan Makkah akan dipadati jemaah haji dari berbagai negara yang juga melakukan nafar awal. Kondisi itu akan membuat perjalanan bus lebih lambat. Hilman berharap seluruh jemaah haji tetap mematuhi arahan petugas dan otoritas Arab Saudi. Dia mengingatkan keselamatan adalah hal utama.

    “Jadi kami harapkan semua bisa berjalan lancar dan jemaah bisa bersama kelompoknya dengan pendampingan petugas masing-masing bisa menjaga diri,” ujarnya.

    Bagi jemaah yang melakukan nafar awal, maka harus meninggalkan Mina sebelum 12 Dzulhijah malam. Jika masih berada di Mina pada 12 Dzulhijah malam, maka jemaah dapat melanjutkan lempar jumrah 13 Dzulhijah dan mengikuti nafar tsani. Setelah lempar jumrah selesai, jemaah haji masih harus melakukan tawaf ifadah, sai dan tahalul akhir. Setelah itu, barulah jemaah terlepas dari seluruh larangan ihram.

  • Kemenag Jelaskan Penyebab Jemaah RI Wukuf di Tenda Cadangan Saudi

    Kemenag Jelaskan Penyebab Jemaah RI Wukuf di Tenda Cadangan Saudi

    Jakarta

    Sebagian jemaah haji Indonesia tak bisa masuk ke tenda yang seharusnya dan berujung wukuf di tenda misi haji hingga tenda cadangan dari Kerajaan Arab Saudi. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) memberi penjelasan tentang persoalan itu.

    Ketua PPIH, Muchlis M Hanafi, mengatakan persoalan penempatan jemaah di Arafah dipicu masalah teknis hingga kultural. Dia menyampaikan permohonan maaf atas kendala yang sempat terjadi pada Kamis 5 Juni lalu.

    “Atas nama Ketua PPIH Arab Saudi, saya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan sebagian jemaah haji Indonesia,” kata Mukhlis M Hanafi di Makkah, Minggu (8/6/2025).

    Mukhlis mengatakan ada sejumlah tenda yang sebenarnya masih menyisakan ruang. Tapi, jemaah tak bisa terdistribusi dengan baik karena beragam persoalan.

    “Misalnya, tenda berkapasitas 350, sebenarnya baru dihuni 325 jemaah dari satu kelompok, namun tidak dapat diakses jemaah lain, bahkan meski dari markaz yang sama,” ujar Mukhlis.

    Kedua, katanya, perpindahan mandiri jemaah dari hotel ke hotel juga membuat proses penempatan di Arafah terkendala. Dia mengatakan ada beragam alasan jemaah pindah hotel secara mandiri.

    Dia juga menyebut jumlah petugas di Arafah tidak sebanding dengan jemaah. Mukhlis mengatakan layanan di Arafah dikerjakan oleh petugas dari daerah kerja bandara.

    “Dengan jumlah tidak terlalu banyak, petugas harus berjibaku melayani lebih dari 203 ribu jemaah yang tersebar di 60 markaz di Arafah. Ini menyebabkan kesulitan dalam membantu petugas markaz dalam mengatur penempatan secara disiplin. Bahkan, banyak petugas yang kelelahan,” tuturnya.

    “Perpindahan ini memperburuk distribusi beban tenda dan menyulitkan kontrol layanan secara keseluruhan,” ujarnya.

    Situasi itu berdampak pada gangguan distribusi konsumsi jemaah. Selama di Arafah, jemaah haji Indonesia mendapatkan lima kali makan pada 8-9 Zulhijjah 1446 H.

    Penempatan jemaah yang tidak sesuai rencana menyulitkan pihak syarikah melakukan distribusi makanan. Dia mengatakan sebagian jemaah tidak mendapat jatah makan tepat waktu.

    “Sebagian jemaah tidak mendapatkan jatah makan tepat waktu karena data distribusi di Markaz/Syarikah tidak cocok dengan kondisi riil,” ujar Mukhlis.

    Muchlis kemudian menjelaskan solusi yang dilakukan PPIH untuk mengurai masalah itu. Salah satunya ialah memasukkan jemaah ke tenda yang masih sepi, menggunakan tenda cadangan, tenda misi haji hingga tenda kerajaan untuk menampung jemaah.

    “Pemetaan ulang menunjukkan bahwa beberapa tenda masih menyimpan kapasitas tambahan. Tiga tenda petugas di wilayah Markaz 105 (Syarikah Rifadah) dialihfungsikan dan dipakai untuk menampung jemaah yang belum kebagian tempat,” paparnya.

    Upaya lain ialah melobi pihak syarikah untuk menyiapkan tambahan tenda. Setelah itu, tenda utama Misi Haji Indonesia juga dipakai untuk lokasi wukuf jemaah.

    “Tenda utama Misi Haji Indonesia pada akhirnya juga digunakan untuk menampung jemaah terdampak overkapasitas,” ujar Mukhlis.

    Sejumlah petugas juga terlihat wukuf di luar tenda sambil memegang payung demi memberi ruang ke jemaah di dalam tenda. Dia juga menyebut Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief melobi Saudi hingga akhirnya ada sekitar 2.000 jemaah yang ditempatkan di tenda-tenda cadangan resmi Saudi.

    “Melalui upaya-upaya tersebut, kepadatan mulai terurai dan saat puncak wukuf, seluruh jemaah sudah berada di tenda untuk melaksanakan ibadah dengan tenang dan khusyuk,” ujarnya.

    Layanan di Mina hingga 13 Zulhijah

    Muchlis juga menjelaskan layanan di Mina. Dia mengatakan PPIH akan memberi layanan kepada jemaah di Mina hingga 13 Zulhijah atau Senin (9/6).

    “Kami siapkan layanan bagi jemaah nafar awal maupun nafar tsani. Layanan baik tenda maupun konsumsi di Mina akan tetap diberikan hingga seluruh jemaah kembali ke hotel di Makkah,” katanya Muchlis.

    Dia mengatakan PPIH memberi kebebasan kepada jemaah untuk memilih nafar awal atau nafar tsani. PPIH terus mendata usulan jemaah untuk penjemputan.

    “Pada tahun-tahun sebelumnya, biasanya sekitar 60% mengambil nafar awal, sedang 40% mengambil nafar tsani. Data tahun ini masih direkonsiliasi. Apapun pilihan jemaah, kita tetap berikan pelayanan sampai fase akhir mabit di Mina pada 13 Zulhijah 1446 H,” ujarnya.

    (haf/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini