Xcloud.id

Topik: Penjualan Mobil

  • Pemprov dan Pemkab/Kota se-Jatim Kerja Sama Sinergi Pungutan Pajak Daerah

    Pemprov dan Pemkab/Kota se-Jatim Kerja Sama Sinergi Pungutan Pajak Daerah

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jatim melakukan kerja sama sinergi pungutan pajak daerah dan opsen pajak daerah.

    Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan antara Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Bobby Soemiarsono dengan seluruh Sekretaris Daerah atau perwakilan dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur di Hotel Bumi Surabaya, Senin (2/12/2024). Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono.

    Dalam kesempatan ini, Pj Gubernur Adhy mengatakan, perjanjian kerja sama ini merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk bersinergi dalam penerimaan pajak serta pengoptimalisasian dalam peruntukannya yang sesuai dengan kesepakatan bersama.

    Dengan adanya perjanjian yang sinergi ini, kata Adhy, masing-masing pihak memiliki peran yang jelas dalam pemungutan pajak, distribusi pendapatan, dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien.

    “Tujuannya adalah menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dengan mengutamakan sinergi optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendorong kemandirian fiskal di daerah,” katanya.

    Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Adhy menyebut, hal tersebut mengatur pemberlakuan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang akan dimulai pada tahun 2025 ke depan.

    Maka dari itu, lanjut Adhy, agar pembagian opsen lebih bermanfaat bagi pembangunan daerah, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan minimal 10 persen dari penerimaan Opsen PKB untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum secara keseluruhan.

    “Penerimaan opsen diharapkan diprioritaskan untuk belanja yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Kami sendiri di provinsi telah menyesuaikan alokasi belanja daerah terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan,” ungkapnya.

    Selain itu, Adhy menjelaskan, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jawa Timur tahun 2025 yang disahkan sebesar Rp29,9 triliun, anggaran sektor pendidikan ditetapkan melebihi batas Mandatory Spending, yakni sebesar 32 persen dari yang ditetapkan sebelumnya sebesar 20 persen.

    “Begitu pun juga dengan anggaran bidang kesehatan yang kita naikkan menjadi 19,4 persen dari 10 persen yang telah ditetapkan, ini menjadi konsen dan prioritas kami dalam menunjang pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan di Jawa Timur, ini juga harus dipedomani teman-teman di Kabupaten/Kota,” urainya.

    Di sisi lain, Pj. Gubernur Adhy mengatakan bahwa dari sektor PKB dan BBNKB, data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) mencatat adanya kenaikan penjualan kendaraan roda dua di Jawa Timur sebanyak 3,35 persen atau 18.352 unit. Rinciannya dari 547.747 unit menjadi 565.826 unit.

    Data AISI ini, kata Adhy, berbanding terbalik dengan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang menyatakan penjualan mobil di pasar dalam negeri terjadi penurunan. Di mana total akumulasi penjualan mobil di Jatim periode Januari-September 2024 menurun sebanyak 6.488 unit atau 9,1 persen, dari 71.199 unit menjadi 64.711 unit dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Hal itu dikhawatirkan akan menyebabkan keterbatasan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga, sehingga berpotensi menimbulkan multiplier effect yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Terlebih lagi, tahun 2025 diberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, yang akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada tahun depan.

    “Untuk meminalisir dampak tersebut, maka pemerintah daerah perlu mengambil strategi, salah satunya melalui penyelarasan kebijakan fiskal daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat mengubah posisi distribusi pendapatan dengan kebijakan yang efektif dalam menggerakkan roda perekonomian di daerah,” ungkapnya.

    “Untuk itu, sinergi dan kolaborasi antara Pemprov dan Pemda sangat penting untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat,” imbuh Adhy.

    Guna memaksimalkan layanan tersebut, kata Adhy, maka monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta hasil kerja sama secara berkala penting dilakukan, untuk kemudian dibahas melalui koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota.

    Sehingga, optimalisasi penggalian potensi pajak daerah dapat dicapai, demi mendorong kinerja fiskal masing-masing daerah di Jawa Timur,” tukasnya.

    Sementara itu, Pj Sekdaprov Jatim, Bobby Soemiarsono menjelaskan bahwa perjanjian kerja sama ini menerangkan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan pembiayaan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota. Penandatanganan PKS ini sebagai bentuk komitmen pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlaku per 1 Januari 2025.

    “Jadi, kabupaten/kota ini kan menerima opsen dalam peraturan Kemendagri, di mana di dalam Permendagri-nya kita harus melakukan cross sharing pembiayaan bersama terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor,” katanya

    “Jadi, di PKS itu diperjanjikan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan bersama dengan provinsi dan kabupaten kota di wilayahnya masing-masing,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Ada PPN 12 Persen, Harga Mobil Chery Naik Berapa?

    Ada PPN 12 Persen, Harga Mobil Chery Naik Berapa?

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan meresmikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen mulai tahun depan. Lantas, seberapa besar dampak kenaikan itu terhadap harga mobil buatan Chery?

    Budi Darmawan Jantania selaku Direktur Pemasaran PT Chery Sales Indonesia (CSI) mengatakan, kenaikan PPN dari yang semula 11 menjadi 12 persen tentu akan berpengaruh ke industri roda empat di Indonesia. Lebih lagi, penjualan mobil di dalam negeri sedang rendah-rendahnya.

    “Cukup menantang di situ ya, karena daya beli lagi turun. Tapi kembali lagi kita support kebijakan pemerintah. Kalau memang naik 12 persen, ya sudah kita jalanin saja apa yang terbaik untuk negara,” ujar Budi saat ditemui di pameran Gaikindo Jakarta Auto Week atau GJAW 2024.

    Chery J6 Foto: (Septian Farhan Nurhuda/detikOto)

    Budi memastikan, harga jual mobil Chery akan ikut naik ketika PPN 12 persen tersebut mulai berlaku di Indonesia. Dia memprediksi, kenaikannya mulai dari Rp 4-5 jutaan untuk produk tertentu.

    “Kalau nambah 1 persen (PPN-nya), yah kira-kira (naik) Rp 4-5 jutaan kali ya,” kata dia.

    Sebagai catatan, kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Penerapan PPN naik menjadi 12 persen sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

    Di lain sisi, Chery sebagai produsen asal China mengukir penjualan yang cukup mengesankan sepanjang tahun lalu. Mereka menempati urutan ke-13 dalam daftar merek mobil terlaris di Indonesia selama 2023.

    Di Tanah Air, Chery banyak menjual kendaraan berjenis sport utility vehicle atau SUV. Pilihannya cukup beragam, ada yang bermain di kelas entry level hingga bertenaga listrik.

    Berikut Harga Mobil Chery di IndonesiaChery Tiggo 5X: Rp 269-299 jutaanChery Tiggo 7 Pro: Rp 369-430 jutaanChery Tiggo 8: Rp 400 jutaChery J6: Rp 498-608 jutaanChery Tiggo 8 Pro: Rp 528-558 jutaanChery Tiggo 8 Pro Max: Rp 568-628 jutaan.

    (sfn/sfn)

  • Dorong Penjualan Mobil di Daerah, ACC Perluas Jaringan ke Gorontalo

    Dorong Penjualan Mobil di Daerah, ACC Perluas Jaringan ke Gorontalo

    Jakarta, Beritasatu.com – ACC mendorong penjualan mobil di daerah dengan menambahan jaringan layanan di berbagai daerah. Salah satunya di Gorontalo yang berada di Komplek Gorontalo Mall, Jalan Cokroaminioto, Business Park Gorontalo, Blok C-17.

    Cabang baru ACC tersebut merupakan ACC Syariah ketiga yang ada di Gorontalo.  Diharapkan hadirnya cabang ketiga ACC Syariah itu bisa membuat pasar otomotif di daerah bergairah.  “Keberadaan ACC Syariah Gorontalo sejalan dengan kearifan lokal masyarakat di sini yang mayoritas memeluk Islam,” ujar Devy Santoso, Chief Operating Officer ACC dalam keterangan resmi, Selasa (26/11/2024).

    Lebih jauh Devy menjelaskan bahwa pihaknya berusaha untuk menyesuaikan adat istiadat yang bersandar pada syariah serta Al-Qur’an.

    Apalagi Kota Gorontalo dikenal sebagai Serambi Madinah. Sehingga kehadiran ACC Syariah merupakan bukti peran mereka dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah di sana.  

    Kemudian mengembangkan keuangan syariah di Gorontalo. Khususnya dalam mewujudkan ekonomi masyarakat yang adil serta sejahtera. 

    Hal serupa turut dilontarkan oleh Wisnu Wardhana, Kepala Unit Usaha Syariah ACC. Ia mengatakan bahkan pihaknya bakal memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

    “ACC Syariah Gorontalo akan menyediakan produk maupun layanan berbasis syariah seperti pembiayaan mobil baru juga bekas,” tutur Wisnu.

    Dia menuturkan bahwa bakal menyediakan fasilitas dana serta pembiayaan haji sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gorontalo.

    Dengan begitu diharapkan warga Gorontalo terstimulus membeli mobil baru untuk mendorong penjualan kendaraan roda empat di Tanah Air.

    Sebelumnya ACC cukup percaya diri menyongsong tahun depan. Mereka yakin pasar kendaraan roda empat bisa segera bangkit “Kalau melihat pemerintahan baru mestinya kita optimistis lah. Daya beli akan meningkat, karena tahun politik sudah lewat,” ungkap Than Chian Hok, Chief Marketing and Sales Officer ACC.

    Meski begitu ia mengungkapkan kalau di 2025 penjualan mobil baru bakal lebih menantang. Apalagi pemerintah menaikan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) jadi 12%. Akan tetapi dia berharap kondisi bisa kembali seperti semula. Terlebih tidak terlalu banyak agenda besar di 2025.

    “Kita paham tahun ini banyak kegiatan-kegiatan seperti Pemilu (Pemilihan Umum), Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Tetapi kami optimistis 2025 bakal comeback,” Than Chian Hok menutup perkataannya.
     

  • Girangnya BYD Jual 11.000 Unit Mobil di Indonesia dalam 5 Bulan

    Girangnya BYD Jual 11.000 Unit Mobil di Indonesia dalam 5 Bulan

    Shenzhen –

    BYD mendapat sambutan yang baik dari masyarakat Indonesia. Dalam waktu lima bulan, lebih dari 11.000 unit mobil BYD laris di pasaran.

    BYD merupakan pendatang baru di industri otomotif Indonesia. Sebagai pendatang baru, BYD harus berhadapan dengan sejumlah model yang sudah lebih dulu eksis. Kebanyakan, rival yang harus dihadapi BYD di Indonesia adalah merek Jepang.

    Bukan rahasia lagi, penjualan mobil Jepang di Tanah Air begitu mendominasi. Data penjualan mobil yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan, merek-merek Jepang seperti Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, Honda, hingga Suzuki menguasai posisi teratas.

    Sebagai pendatang baru, BYD tentu sudah menyiapkan strategi khusus untuk berhadapan dengan kompetitornya. Cara yang diambil BYD adalah mengenalkan lini mobil listrik yang belum banyak disajikan pabrikan Jepang di Tanah Air.

    Sejak perdana menginjakkan kaki di Indonesia, semua produk yang ditawarkan BYD itu mengusung baterai sebagai sumber tenaganya. Saat ini tercatat ada empat model yang ditawarkan BYD di Indonesia yaitu Seal, Dolphin, Atto 3, dan M6. Strategi itu tampaknya berhasil memikat masyarakat Indonesia.

    BYD mencatat telah mengirimkan lebih dari 11.000 unit mobil listriknya ke masyarakat dalam negeri. Terlebih lagi, torehan itu diraih BYD dalam waktu singkat.

    “Di Indonesia setelah kami memulai pengiriman dari Juli dalam waktu hanya 5 bulan volume penjualan kami sudah lebih dari 11.000 unit,” kata BYD Asia Pacific Auto Sales Division General Manager Liu Xueliang dalam presentasinya di kantor pusat BYD, Shenzhen, China, Senin (25/11/2024).

    Pengiriman lebih dari 11.000 unit itu, kata BYD, menjadi prestasi tersendiri. Tak cuma itu, Liu juga mengapresiasi konsumen Indonesia yang mulai mempertimbangkan beralih ke kendaraan listrik.

    “Pencapaian ini tidak hanya menunjukkan teknologi dan produk BYD dapat diterima oleh konsumen lokal, tapi yang lebih penting adalah konsumen kami di Indonesia yang mulai memberi perhatian untuk teknologi hijau,” lanjut Liu.

    Tak berhenti sampai di situ, BYD juga berencana kembali menggebrak pasar otomotif dalam negeri dengan kehadiran merek premium Denza. BYD rencananya akan mengenalkan Denza pada kuartal pertama tahun 2025.

    (dry/rgr)

  • Penjualan Lesu, Karyawan Tuntut UMR Naik

    Penjualan Lesu, Karyawan Tuntut UMR Naik

    Jakarta –

    Industri roda empat di Indonesia akan menghadapi tantangan berat tahun depan. Sebab, ketika penjualan mobil lesu akibat daya beli menurun, pekerja di sektor terkait tetap menuntut kenaikan upah minimum regional (UMR).

    Kukuh Kumara selaku Sekretariat Umum (Sekum) Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengatakan, penjualan mobil di dalam negeri mengalami penurunan sejak setahun terakhir. Kondisinya bisa makin parah tahun depan karena PPN 12 persen dan opsen pajak.

    Namun, di tengah situasi tersebut, perusahaan makin dibuat pusing dengan tuntutan upah yang diserukan para pekerja di sektor terkait.

    “Sebagian besar (pekerja) di industri otomotif di Jawa Barat, ada tuntutan terkait kenaikan UMR. Itu berat bagi industri kita, cukup berat,” ujar Kukuh Kumara dalam forum diskusi yang digelar baru-baru ini di Gondangdia, Jakarta Pusat.

    Pekerja di pabrik mobil. Foto: Ruly Kurniawan

    Ketika penjualan mobil lesu, jangankan kenaikan upah, menjaga agar tak ada PHK besar-besaran saja sudah untung. Sebab, ketika produksi menurun, ada banyak pegawai yang tenaganya mulai tak dibutuhkan.

    “Yang kita khawatirkan kan penurunan produksi, itu ujung-ujungnya juga tenaga kerja yang kena. Kita kan nggak mau arahnya ke sana. Kita nggak mau nasib kita seperti Thailand, padahal ada 1,5 juta orang (yang kerja) di sektor ini,” ungkapnya.

    Kukuh menjelaskan, pengesahan PPN 12 persen dan opsen pajak membuat ‘perjuangan’ industri mobil akan lebih berat tahun depan. Bahkan, jika keduanya berjalan beriringan, bukan tak mungkin ada penurunan penjualan ekstrem ke level 500 ribu unit seperti era pandemi.

    “Kalau itu diberlakukan, pasti turunnya akan tajam. Pada tahun ini saja, kita sudah revisi target dari 1 juta unit ke 850 ribu unit. Kalau ada opsen pajak dan PPN 12 persen, bisa jadi kita akan sama dengan saat pandemi, yaitu sekitar 500 ribu unit. Dampaknya tentu ada penurunan produksi,” tuturnya.

    Penjualan mobil drop. Foto: Pradita Utama

    Opsen pajak kabarnya akan berlaku mulai 5 Januari 2025. Hal tersebut sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

    Berkat kebijakan itu, pemerintah provinsi dapat memungut opsen dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Sementara pemerintah kab/kota memungut opsen dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

    Meski tujuan utamanya untuk menyelaraskan pembagian hasil, ketidakpastian terkait implementasi di tingkat daerah bisa menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri otomotif.

    “Ketika terjadi kenaikan di suatu daerah, kan ada peluang beli di daerah lain. Kami sudah simulasikan, 1 persen dari opsen itu kira-kira berdampak penurunan penjualan 10 persen,” tuturnya.

    “Kalau kenaikannya lima persen, turunnya sampai 23 persen. Dalam kenyataannya kan naiknya lebih dari 5 persen. Ini di luar PPN tadi yang naik 1 persen ya,” kata dia menambahkan.

    Sementara kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Penerapan PPN naik menjadi 12 persen sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

    (sfn/rgr)

  • Siap-siap! Januari Harga Mobil Tambah Mahal

    Siap-siap! Januari Harga Mobil Tambah Mahal

    Jakarta –

    Harga mobil baru tahun depan kemungkinan akan lebih mahal. Sebab, pemerintah rencananya akan menerapkan kenaikan pajak.

    Rencana pemerintah untuk memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen dan opsen pajak bakal mempengaruhi harga jual mobil baru. Untuk diketahui, pemerintah bakal menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) jadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan itu disebut sudah ada dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Salah satu sektor yang terdampak adalah penjualan mobil.

    Harga mobil diprediksi mengalami peningkatan dengan adanya kebijakan tersebut. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi menggambarkan, kenaikan PPN itu bisa membuat mobil Rp 200 jutaan naik harga sekitar Rp 2 jutaan.

    “Kalau Anda lihat PPN 12 persen itu naik, jadi per satu persen itu untuk mobil (seharga) sekitar Rp 200 juta, dampaknya sekitar Rp 2 juta. Kemudian yang Rp 400 juta dampaknya Rp 4 juta,” kata Nangoi.

    Aturan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pun bakal mempengaruhi harga mobil tahun depan. Dengan terbitnya aturan tersebut, sekarang pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menambahkan pungutan tambahan atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atau yang disebut sebagai opsen. Aturan tersebut diundangkan pada 5 Januari 2022 dan berlaku tiga tahun setelahnya, yang artinya bakal diterapkan pada 5 Januari 2025 tahun depan.

    “Itu memang sangat berdampak. Tapi yang lebih berat buat kami, melihat kenaikan daripada (Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 2022 mengenai BBNKB, karena itu kenaikannya sangat tinggi. Saat ini berlaku kira-kira sekitar 12 sampai 12,5 persen, kalau berlaku sampai misalnya 19,5 persen atau 20 persen, dia naik 6 persen saja, untuk mobil Rp 200 juta, dampaknya sekitar Rp 12 juta. Untuk mobil Rp 400 juta dampaknya kira-kira sekitar Rp 24 juta, ditambah PPN, ditambah segala macam, dampaknya agak berat,” tambahnya lagi.

    Direktur Pemasaran PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy mengatakan, kenaikan pajak ini menjadi tantangan industri otomotif tahun depan. Diharapkan, pemerintah tetap mendukung industri otomotif.

    “Beberapa hari yang lalu kita sampaikan kepada pemerintah mengenai hal ini, dan pemerintah mengerti terhadap situasi ini, tadi Pak Menteri (Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita) mengatakan pastinya pemerintah akan mendukung industri otomotif nasional jadi kenapa beliau juga meng-cosider memberikan insentif-insentif untuk menetralisir impact dari kenaikan pajak ini, jadi supaya impact itu tidak terlalu besar terhadap market dan mempertahankan industri otomotif nasional,” kata Anton ditemui di GJAW 2024 di ICE, BSD, Tangerang.

    Anton menyampaikan, jika pajak naik tanpa adanya insentif atau dukungan dari pemerintah, akan ada dampak terhadap industri otomotif. Apalagi, industri otomotif tahun ini juga terseok-seok.

    “Karena memang kondisi ekonomi kan belum stabil. Jadi harapan kita di tengah kondisi ekonomi yang lagi naik lagi mudah-mudahan pemerintah bisa membantu kita dari berbagai sudut karena banyak angle yang bisa dilakukan,” ucap Anton.

    (rgr/lth)

  • SPBU Shell Dikabarkan Mau Tutup, Begini Kondisi Bisnis BBM di RI

    SPBU Shell Dikabarkan Mau Tutup, Begini Kondisi Bisnis BBM di RI

    Jakarta –

    Kabar rencana penutupan seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) datang dari Shell Indonesia. Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) membeberkan kondisi bisnis jaringan ritel penyaluran produk atau SPBU di Indonesia.

    Ketua Komite Investasi Aspermigas Moshe Rizal menilai persaingan bisnis jaringan ritel penyaluran produk BBM ini tidak lepas dari pangsa pasar yang didominasi oleh Pertamina. Apalagi Pertamina, sebagai salah satu badan usaha yang harus menyalurkan jenis BBM Subsidi. Hal inilah yang membuat pesaing bisnisnya cukup sulit bersaing.

    “Dengan adanya Pertamina, pemerintah mungkin lebih mudah mengontrol itu. BBM Subsid dibandingkan misalkan dengan perusahaan asing, karena kontrolnya nggak ada. Tapi kalau dengan Pertamina mungkin lebih, karena miliki pemerintah juga lebih mudah mengontrolnya. Jadi, Pertamina akan selalu mendapatkan upper hand, benefit yang lebih dibandingkan pemain-pemain yang lain. Itu membuat pemain-pemain lain akan sulit bertanding karena mereka harus punya nilai tambah,” kata Moshe kepada detikcom, Minggu (24/11/2024).

    Moshe menegaskan para pesaing ini harus membuat nilai tambah produk yang signifikan dan berdampak langsung pada konsumen. Sebab, apabila tidak mampu, konsumen tetap memilih Pertamina. Apalagi saat ini kualitas Pertamina semakin lebih baik, dari segi produk maupun pelayanannya.

    “Nilai tambahnya harus dilihat dari konsumen sebagai nilai tambah yang signifikan untuk konsumen bisa lebih baik saya pakai brand ini daripada Pertamina. Kalau nilai tambahnya itu tidak ada atau insignifikan, misal cuma karena dia ada di lokasi tertentu. Itu akan sulit. Kenapa? Karena Pertamina sudah di mana-mana dari sisi geografisnya penetrasi pasar Pertamina sudah luar biasa. Jadi sudah sulit orang-orang mau bersaingnya seperti apa,” terang Moshe.

    Sementara itu, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman menilai bisnis penyaluran BBM di Indonesia masih cukup menjanjikan. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan penjualan kendaraan motor yang masih cukup tinggi.

    “Kalau berdasar kondisi saat ini dimana pertumb kendaraan bermotor masih cukup tinggi, ketergantungan kita pada bbm akan tetap tinggi,” kata Saleh kepada detikcom.

    Menurutnya, penjualan mobil dan motor semakin meningkat. Seiring dengan hal itu, Saleh menilai kebutuhan BBM juga tetap naik.

    “Tiap tahun penjualan mobil dan motor naik, daya beli juga membaik, jadi kebutuhan BBM juga akan naik. Mungkin pertumbuhannya bisa terkoreksi jika penjualan mobil motor listrik meningkat dan penggunaan transportasi publik meningkat pesat,” jelas dia.

    (rrd/rrd)

  • Penjualan Mobil Lesu Imbas 10 Juta Kelas Menengah Turun Kasta

    Penjualan Mobil Lesu Imbas 10 Juta Kelas Menengah Turun Kasta

    Jakarta –

    Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) memastikan, merosotnya penjualan mobil baru di dalam negeri disebabkan fenomena ‘kelas menengah turun kasta’. Menurut mereka, harga kendaraan makin jauh dari jangkauan konsumen.

    Kukuh Kumara selaku Sekretaris Umum Gaikindo mengatakan, kapasitas produksi kendaraan roda empat di Indonesia mencapai 2,1 juta unit setahun. Namun, realisasi penjualannya hanya 1 juta unit. Bahkan, tahun ini drop ke 800 ribuan unit.

    “Kami melakukan kajian dengan ahli, cukup mengejutkan, kenapa kita terjebak? Investasi masuk, ekspor cukup bagus, namun kita masih berkutat di 1 juta unit. Belakangan kita lihat ada isu daya beli masyarakat,” ujar Kukuh dalam forum diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat.

    “Pembeli, yang kebanyakan kelas menengah, belakangan menurun. Menurut pakar ekonomi, ada 10 juta kelas menengah yang turun kelas. Ini kan alarm, kalau 10 juta turun kasta, ini mereka tak mampu beli mobil,” tambahnya.

    Kelas menengah turun. Foto: Pradita Utama

    Kukuh menjelaskan, kenaikan gaji yang diterima kelas menengah cenderung tipis setiap tahun. Sementara harga mobil baru di Indonesia makin mahal dan tak terjangkau. Itulah mengapa, tak sedikit dari kelas menengah yang akhirnya memilih mobil bekas.

    “Kita lakukan kajian dan survei, apa yang terjadi? Ternyata income mereka ini naiknya 3 persen. Sementara harga mobil yang Rp 200-300 jutaan itu pun tidak terjangkau, karena mereka habis makan tabungan. Mereka yang butuh kendaraan untuk kerja akhirnya beli mobil bekas,” tuturnya.

    Penjualan mobil bekas belakangan mengalami pertumbuhan signifikan. Bahkan, jika mobil baru hanya di kisaran 800 ribuan unit, kendaraan seken tersebut bisa mencapai hampir dua kali lipatnya.

    “Makanya pasar mobil bekas yang bisa disurvei 1,4 juta unit (setahun), itu pun belum semua data kekumpul, pangsa pasar mobil bekas di angka 1,8 juta. Sayangnya 1,8 juta tidak ada industrinya,” tegasnya.

    Pameran mobil. Foto: Pradita Utama

    Berkaca dari kenyataan tersebut, Kukuh mendorong pemerintah agar memberikan stimulus atau insentif untuk pembelian mobil baru di Indonesia. Maka, dengan begitu, kelas menengah punya kesanggupan membelinya.

    Dia tak lupa juga meminta produsen mobil terus melakukan inovasi. Sebab, kendaraan yang tak mendapat penyegaran setiap tiga tahun sekali, kemungkinan akan ditinggalkan pembeli.

    “Mobil kayak fashion, dulu 10 tahun nggak ganti mobil nggak apa-apa, sekarang tiga tahun nggak ganti model, nggak laku. Kalau kita bikin satu mobil biar laku minimal terjual 300 ribu unit lah,” kata dia.

    (sfn/rgr)

  • Harga Mobil Bakal Terimbas Kenaikan PPN 12%, Mobil Rp 200 Jutaan Naik Segini

    Harga Mobil Bakal Terimbas Kenaikan PPN 12%, Mobil Rp 200 Jutaan Naik Segini

    Tangerang –

    Harga mobil baru bakal terdampak terhadap kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN). Mobil seharga Rp 200 juta misalnya, akan mengalami kenaikan sekitar Rp 2 juta.

    Rencana pemerintah untuk memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen dan opsen pajak bakal mempengaruhi harga jual mobil baru. Untuk diketahui, pemerintah bakal menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) jadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan itu disebut sudah ada dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Salah satu sektor yang terdampak adalah penjualan mobil.

    Harga mobil diprediksi mengalami peningkatan dengan adanya kebijakan tersebut. Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi menggambarkan, kenaikan PPN itu bisa membuat mobil Rp 200 jutaan naik harga sekitar Rp 2 jutaan.

    “Kalau Anda lihat PPN 12 persen itu naik, jadi per satu persen itu untuk mobil (seharga) sekitar Rp 200 juta, dampaknya sekitar Rp 2 juta. Kemudian yang Rp 400 juta dampaknya Rp 4 juta,” kata Nangoi ditemui di ICE BSD, Tangerang.

    Tak cuma itu, Nangoi juga menyorot soal perubahan aturan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Perubahan aturan pajak itu tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

    Dengan terbitnya aturan tersebut, sekarang pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menambahkan pungutan tambahan atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atau yang disebut sebagai opsen. Aturan tersebut diundangkan pada 5 Januari 2022 dan berlaku tiga tahun setelahnya, yang artinya bakal diterapkan pada 5 Januari 2025 tahun depan.

    “Itu memang sangat berdampak. Tapi yang lebih berat buat kami, melihat kenaikan daripada (Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 2022 mengenai BBNKB, karena itu kenaikannya sangat tinggi. Saat ini berlaku kira-kira sekitar 12 sampai 12,5 persen, kalau berlaku sampai misalnya 19,5 persen atau 20 persen, dia naik 6 persen saja, untuk mobil Rp 200 juta, dampaknya sekitar Rp 12 juta. Untuk mobil Rp 400 juta dampaknya kira-kira sekitar Rp 24 juta, ditambah PPN, ditambah segala macam, dampaknya agak berat,” tambahnya lagi.

    Menanggapi hal itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut pihaknya sudah menyiapkan sejumlah stimulus untuk menggedor daya beli. Apalagi tahun depan banyak kenaikan pungutan pajak.

    “Oleh sebab itu, insentif di dalam menjawab atau membuat konsumen tidak berat, itu harus ada insentif-insentif, semacam kayak PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) DTP (Ditanggung Pemerintah) atau sebagainya.”

    “Saya tadi sampaikan dalam UU No 1 tahun 2022, BBNKB itu juga salah satu memberatkan sektor otomotif, nanti kita bahas besarannya seperti apa, dari PPN 12 persen, dari bea balik namanya berapa persen, nanti kita rumuskan dalam suatu stimulus yang lebih komprehensif,” tambah dia.

    (riar/rgr)

  • Pinjol dan Judol Bikin Miskin, Penjualan Mobil di Indonesia Ikutan Jeblok

    Pinjol dan Judol Bikin Miskin, Penjualan Mobil di Indonesia Ikutan Jeblok

    Jakarta –

    Penjualan mobil di Indonesia tahun 2024 mengalami penurunan. Dan ternyata, salah satu penyebab menurunnya penjualan kendaraan roda empat di pasar domestik adalah lantaran banyak kelas menengah RI yang jatuh miskin akibat terjebak judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol).

    “Jadi kalau kita cermati kondisi market sekarang, kenapa kok market turun, sehingga angkanya hanya 800-an ribu? Kita melihat kelas menengah itu terdampak besar. Entah ada masalah pinjol, entah itu ada masalah judol. Kita mengidentifikasi bahwa market di segmen B ke bawah, itu ada masalah,” ungkap Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Fransiscus Soerjopranoto kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/11/2024).

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi penurunan signifikan pada kelas menengah dari 57,33 juta jiwa di tahun 2019 menjadi 47,85 jiwa pada 2024. Terdapat tren penurunan pada klasifikasi kelas menengah, seperti miskin, rentan miskin, dan Aspiring Middle Class (AMC).

    Mengutip laman CNBCIndonesia, salah satu faktor penurunan jumlah kelas menengah Indonesia tahun ini lantaran banyak dari mereka yang jatuh miskin karena judi online.

    “Judi online itu dampaknya luar biasa dan yang terlibat banyak di kelas menengah, aspiring middle class dan mungkin yang hampir miskin,” ungkap ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

    Menurunnya kelas menengah di Indonesia tentunya paralel dengan menurunnya daya beli mobil di kalangan masyarakat. Diketahui, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) telah merevisi penjualan mobil di Tanah Air tahun ini, dari target awal 1,1 juta unit menjadi 850 ribu unit.

    “Tahun ini saya targetkan cuma 850 ribu unit, dari 1 juta turun ke 850 ribu unit,” ungkap Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi, menurut pernyataan Sekretaris Gaikindo, Kukuh Kumara, pada Oktober lalu.

    Sebagai gambaran, penjualan mobil di Indonesia pada Januari-Oktober 2024 baru mencapai angka 710.406 unit secara wholesales dan 730.637 unit secara retail. Dengan 2 bulan waktu tersisa, masih ada harapan untuk mengejar target penjualan sebanyak 850 ribu unit hingga penghujung 2024.

    (lua/dry)