Xcloud.id

Topik: Penanaman Modal Asing (PMA)

  • Teka-teki Izin Tambang Nikel di Raja Ampat, Siapa Tanggung Jawab?

    Teka-teki Izin Tambang Nikel di Raja Ampat, Siapa Tanggung Jawab?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kelestarian destinasi wisata Raja Ampat disebut terancam keberadaan pertambangan nikel. Kekhawatiran ini pun terbukti dengan penemuan pelanggaran di beberapa penambangan.  

    Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) pun telah menindak tegas dengan menyegel dan menghentikan sementara kegiatan pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat tersebut.

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki nilai ekologis penting.

    Adapun terdapat 4 perusahaan di dalam wilayah kabupaten Raja Ampat yang semuanya merupakan tambang nikel. Keempat perusahaan tersebut menjadi objek pengawasan, yakni PT Gag Nikel (GN), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Anugerah Surya Pratama (ASP), dan PT Mulia Raymond Perkasa (MRP).

    “Seluruhnya telah mengantongi izin usaha pertambangan, namun hanya PT GN, PT KSM, dan PT ASP yang memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan [PPKH],” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (6/6/2025). 

    KLH Beberkan Bukti Pelanggaran 

    Hanif mengungkapkan hasil pengawasan menunjukkan berbagai pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil.

    PT Anugerah Surya Pratama, perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) asal China, diketahui melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Manuran seluas 746 hektare tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengelolaan air limbah larian.

    Hal ini terbukti pada saat dilakukan pengawasan ditemukan kolam settling pond jebol akibat curah hujan tinggi. Dari visual menggunakan drone terlihat pesisir air laut terlihat keruh akibat sedimentasi.

    KLH akan mengevaluasi persetujuan lingkungan atas adanya kegiatan pertambangan di Pulau Manuran yang memiliki luas 746,88 hektare yang tergolong Pulau Kecil. Hal ini bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

    “Akan ada penegakan Hukum pidana atas dugaan kerusakan lingkungan akibat kegiatan Pertambangan oleh ASP. Di lokasi tersebut, kami memasang plang peringatan di area akses masuk PT Anugerah Surya Pratama sebagai bentuk penghentian aktivitas,” ucapnya.

    Kemudian, PT Gag Nikel merupakan PMA dari Australia yang beroperasi di Pulau Gag bedengan luas 6.030,53 hektare. Hingga 2025, total bukaan tambang Gag Nikel seluas 187,87 hekare dan total luas bukaan lahan yang telah direklamasi adalah 135,45 hektare.

    Gag Nikel tidak melakukan pembukaan lahan di luar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan telah memiliki persetujuan teknis Baku Mutu Air Limbah (BMAL) untuk pengelolaan air larian, namun belum melakukan pembuangan ke lingkungan karena belum memiliki sertifikat laik operasi (SLO).

    Seluruh air limpasan dikelola menggunakan sistem drainase di sepanjang jalan tambang, sump pit, dan kolam pengendapan dengan
    kapasitas yang besar sehingga cukup untuk menampung seluruh air larian dari area kegiatan. Pemeriksaan pada seluruh badan air di sekitar kegiatan PT Gag baik rawa, dermaga, maupun sungai dalam keadaan jernih.

    “Temuan lapangan hanya berskala minor, yakni tidak melakukan pemantauan terhadap keanekaragaman plankton pada air sungai,” katanya. 

    KLH akan melakukan evaluasi Persetujuan Lingkungan atas adanya kegiatan pertambangan di Pulau Gag yang memiliki luas 6.500 hektare yang tergolong Pulau Kecil yang bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. 

    Hanif menuturkan saat ini tengah mengevaluasi persetujuan lingkungan yang dimiliki PT ASP dan PT GN. Jika terbukti bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka izin lingkungan mereka akan dicabut. Prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan akan menjadi dasar penindakan terhadap pelanggaran ini.

    “Penambangan di pulau kecil adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip keadilan antargenerasi. KLH tidak akan ragu mencabut izin jika terbukti merusak ekosistem yang tak tergantikan,” tuturnya. 

    Selain itu, PT Mulia Raymond Perkasa ditemukan tidak memiliki dokumen lingkungan dan PPKH dalam aktivitasnya di Pulau Batang Pele sehingga seluruh kegiatan eksplorasi dihentikan. Perusahaan memiliki IUP operasi produksi berdasarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 153.A Tahun 2013
    seluas 2.193 hektare yang berada di kawasan hutan lindung berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK 783/Menhut-II/2014.

    PT Mulia Raymond tidak memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan. Perusahaan memulai kegiatan eksplorasi pada tanggal 9 Mei 2025 di area Pulau Batang Pele Kabupaten Raja Ampat dengan membuat sejumlah 10 mesin bor coring untuk pengambilan sampel coring.

    “Pada saat verifikasi lapangan, hanya ditemukan area camp pekerja eksplorasi di area PT Mulia Raymond Perkasa. Kami mengenakan sanksi administrasi paksaan pemerintah dan denda administratif atas pelanggaran melakukan kegiatan tanpa persetujuan lingkungan,” ujar Hanif. 

    Selanjutnya, PT Kawei Sejahtera Mining memiliki IUP berdasarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 210 Tahun 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Kawei Sejahtera Mining tanggal 30 Desember 2013 berlaku hingga 20 puluh tahun dengan luas yang diizinkan 5.922 hektare. 

    “KSM punya PPKH dan telah melaksanakan kegiatan pembukaan lahan pada 2023 dan operasional penambangan bijih nikel tahun 2024. Penambangan berada di blok C dengan luas lahan yang ditambang 89,29 hektare,” katanya. 

    KSM terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektare di Pulau Kawe. Aktivitas tersebut telah menimbulkan sedimentasi di pesisir pantai. Di wilayah KSM ditemukan dugaan terjadinya sedimentasi pada akar mangrove yang diduga berasal dari areal stockpile, jetty dan sedimentasi di area outfall sediment pond Salasih dan Yehbi.

    “Perusahaan ini akan dikenai sanksi administratif berupa pemulihan lingkungan serta berpotensi menghadapi gugatan perdata atas adanya dugaan bukaan lahan kegiatan pertambangan di luar persetujuan pengunaan kawasan hutan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan sedimentasi pada areal outfall sediment pond Salasih dan Yehbi,” ucap Hanif. 

    Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 turut memperkuat kebijakan pelarangan aktivitas tambang di wilayah pesisir dan pulau kecil. MK menegaskan bahwa penambangan mineral di wilayah-wilayah tersebut dapat menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan (irreversible), melanggar prinsip pencegahan bahaya lingkungan dan keadilan antargenerasi.

    Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen menindak tegas seluruh bentuk pelanggaran yang membahayakan lingkungan dan masa depan wilayah pesisir Indonesia.

    Siapa Terbitkan Izin?

    Aktivitas penambangan nikel yang dilakukan oleh  PT GAG Nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat menuai polemik. Padahal, kalau dirunut ke bekalang, izin operasi produksi PT GAG telah terbit sejak 2017.

    Dalam catatan Bisnis, saat itu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dipimpin oleh Ignasius Jonan. Dia adalah menteri di periode pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

    Sekadar informasi, Greenpeace Indonesia menyoroti aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat. Mereka mengkritik hilirisasi industri nikel dinilai mengancam kawasan pariwisata di Raja Ampat tersebut.

    Salah satu perusahaan yang diketahui telah ‘menduduki’ lokasi kekayaan laut tersebut adalah PT Gag Nikel di Pulau Gag.

    Dalam hal ini, aktivitas atau izin usaha pertambangan (IUP) milik PT Gag Nikel telah dicabut per Kamis (5/6/2025). Pencabutan itu dilakukan seiring dengan rencana investigasi pemerintah di lapangan.

    “Untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan, kita akan cek. Nah, apapun hasilnya nanti kami akan sampaikan setelah cross-check lapangan terjadi,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di kantornya, Kamis (5/6/2025).

    Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Presiden Direktur PT Gag Nikel, Arya Arditya menjelaskan bahwa pihaknya menerima keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, untuk menghentikan sementara kegiatan operasional penambangan bijih Nikel perseroan.

    Meski demikian, Arya memastikan bahwa operasional penambangan yang dilakukan pihaknya telah sesuai standar. Selain itu, dia juga memastikan PT Gag Nikel memiliki seluruh dokumen dan izin operasional.

    “Gag Nikel telah memiliki seluruh perizinan operasi dan menjalankan operasional keberlanjutan sesuai dengan prinsip Good Mining Practices. Kami siap menyampaikan segala dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses konfirmasi ke pihak Kementerian ESDM,” kata Arya dalam keterangan tertulis, Kamis (5/6/2025).

    Di samping itu, Arya juga menyebut bahwa Gag Nikel beroperasi di luar daerah konservasi ataupun Geopark Unesco. Di mana, izin operasional yang didapat oleh Gag Nikel termasuk dalam Kawasan Penambangan Raja Ampat di dalam tata ruang daerah.

    “Gag Nikel juga telah berkordinasi intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan untuk mengawasi dan monitoring jalannya operasional tambang,” tandasnya.

    Pada saat yang sama, manajemen PT Gag Nikel menyebut sejak mendapatkan izin operasi produksi pada 2017 dan mulai beroperasi pada 2018, Gag Nikel telah melaksanakan berbagai program keberlanjutan.

    Di antaranya melakukan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, melakukan reklamasi area tambang, melakukan konservasi terumbu karang, hingga melakukan pemantauan kualitas lingkungan sepanjang 2024.

    Langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen Gag Nikel dalam melaksanakan eksplorasi sekaligus produksi nikel dapat berjalan selaras dengan pelestarian ekosistem dan kesejahteraan komunitas lokal.

    “Operasi PT Gag Nikel di Raja Ampat menjadi bukti bahwa tambang dan konservasi bisa berjalan beriringan dengan prinsip tanggung jawab,” tegas Arya Arditya.

  • Pemerintah Klaim Program 3 Juta Rumah Raih Investasi Rp75 Triliun

    Pemerintah Klaim Program 3 Juta Rumah Raih Investasi Rp75 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyebut terdapat komitmen investasi jumbo pada program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Fahri mengungkap nilai komitmen investasi itu bahkan mencapai US$5 miliar atau sekurang-kurangnya Rp75 triliun.

    “Kalau komitmen itu kalau kita rupiahkan itu US$5 bilion. Berarti, kira-kira 5 kali Rp15.000 [sekurang-kurangnya] sudah Rp75 triliun itu ready sebenarnya,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Sumitro Institute, Minggu (1/6/2025). 

    Namun demikian, komitmen investasi itu saat ini masih belum terealisasi karena sejumlah faktor. Mulai dari lahan hingga demand dari investasi tersebut.

    Pada saat yang sama, Fahri juga mengaku telah menyampaikan komitmen investasi itu kepada kementerian terkait lainnya. Akan tetapi, hingga saat ini belum dilakukan follow up mengenai realisasinya.

    “Saya sudah menyampaikan laporan kepada kementerian dan juga kepada yang lain bahwa ini komitmen investasinya besar. Cuma tidak bisa kalau nggak ada follow up. Kan harus ada technical follow up-nya,” tegasnya. 

    Meski tak merinci secara pasti, Fahri menyebut komitmen investasi program 3 juta rumah itu didapatkannya usai melakukan kunjungan ke sejumlah negara, seperti Qatar hingga Turki. 

    Tak hanya menyoroti masalah ketersediaan lahan untuk investasi, Fahri juga turut menyinggung perizinan investasi yang perlu disentralisasi. 

    “Perizinan terlalu menyebar, harusnya ada sentralisasi perizinan, itu mandat dari Satgas tuh. Sentralisasi perizinan perumahan, itu mandat Satgas,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait buka-bukaan minimnya anggaran perumahan menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.  

    Maruarar yang akrab disapa Ara ini menjelaskan anggaran yang telah dikucurkan negara sebesar Rp3,4 triliun sebagai pagu Anggaran Kementerian PKP hanya cukup untuk membangun sebanyak 269.779 unit rumah. 

    “Pembiayaan, kemampuan kita tak sampai 270.000 unit rumah itu dari APBN dan dari FLPP,” kata Ara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Senin (19/5/2025). 

    Sejalan dengan hal itu, Ara menyebut masih memiliki pekerjaan rumah besar mencari alternatif pendanaan untuk mendukung pembangunan 2,73 juta unit rumah. 

    Dalam laporannya, dia menegaskan bahwa 2 juta unit rumah ditargetkan bakal dibangun melalui dukungan penanam modal dalam negeri (PMDN). Sementara sisanya kurang lebih sebanyak 1 juta unit rumah akan didorong pembangunannya melalui komitmen pendanaan penanaman modal asing (PMA).

  • Kemenko Perekonomian: Properti berperan strategis bagi perekonomian

    Kemenko Perekonomian: Properti berperan strategis bagi perekonomian

    Sektor ini tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memberikan multiplier efek terhadap berbagai sektor turunan seperti industri bahan bangunan dan manufaktur, peralatan rumah tangga

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengungkapkan sektor properti memainkan peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

    “Sektor ini tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memberikan multiplier efek terhadap berbagai sektor turunan seperti industri bahan bangunan dan manufaktur, peralatan rumah tangga,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya yang disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kemenko Perekonomian Dida Gardera di Jakarta, Jumat.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor real estate berkontribusi Rp520,7 triliun terhadap PDB nasional dengan pertumbuhan 2,5 persen year on year sepanjang 2024.

    Pemerintah mendorong sektor ini untuk terus tumbuh antara lain melalui target pembangunan 3 juta rumah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) properti sejak 2023.

    Direktur Pengembangan Promosi Kementerian Investasi/BKPM Rakhmat Yulianto mengatakan, sektor properti, khususnya subsektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran, telah menyumbangkan Rp122,9 triliun atau 7,2 persen dari total realisasi investasi nasional tahun lalu.

    Menurut Rakhmat, properti menempati peringkat keempat besar sektor yang berkontribusi paling signifikan sepanjang 2024.

    Selain properti, empat subsektor yang masuk dalam lima besar realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun lalu adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya (13,9 persen atau Rp238,4 triliun); transportasi, gudang dan telekomunikasi (11,1 persen atau Rp189,9 triliun); pertambangan (10,8 persen atau Rp184,7 triliun); dan jasa lainnya (7 persen atau Rp120,8 triliun).

    Adapun realisasi investasi Januari-Desember 2024 secara keseluruhan adalah sebesar Rp1.714,2 triliun, meningkat 20,8 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Selain itu, Rakhmat mengatakan, sektor properti termasuk perumahan, kawasan industri dan perkantoran, juga berkontribusi sebesar 9,33 persen terhadap realisasi investasi nasional selama lima tahun terakhir.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dicap Sebagai Bisnis Asing, Ini Respons Grab

    Dicap Sebagai Bisnis Asing, Ini Respons Grab

    Jakarta –

    Grab Indonesia buka suara terkait tudingan dominasi asing dalam struktur dan operasional perusahaan, yang kembali mencuat bersamaan dengan rumor mengenai potensi merger dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Grab Indonesia menegaskan bahwa hampir seluruh operasional Grab dijalankan oleh warga negara Indonesia.

    Chief of Public Affairs, Grab Indonesia Tirza Munusam mengatakan, status Grab Indonesia sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi yang sah dan diatur oleh pemerintah Indonesia. Ia mengatakan, struktur PMA adalah mekanisme legal yang lazim digunakan oleh banyak perusahaan global yang menanamkan modalnya di Indonesia, dan justru telah menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Meski secara hukum Grab adalah PMA, yang seringkali luput dari diskusi publik adalah kenyataan bahwa Grab Indonesia hampir sepenuhnya dijalankan oleh talenta lokal,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (15/5/2025).

    Tirza mengatakan, sebanyak 99% dari seluruh karyawan Grab Indonesia adalah WNI yang berdomisili dan bekerja penuh di Indonesia. Ia mengatakan hingga saat ini hanya ada satu orang manajemen Grab di Indonesia adalah Warga Negara Asing (WNA).

    “Hal ini mencerminkan komitmen Grab dalam memberdayakan dan mempercayakan peran kepemimpinan kepada putra-putri bangsa, baik dalam sisi operasional, strategi, maupun pengambilan keputusan bisnis,” tambahnya.

    Tirza menyampaikan, sejak pertama kali beroperasi di Indonesia, Grab telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, diantaranya yakni adanya kontribusi terhadap PDB Nasional. Ia menjelaskan industri ride-hailing dan pengantaran online menyumbang Rp 382,62 triliun atau 2% terhadap total PDB Indonesia (Studi ITB, 2023), di mana Grab berkontribusi setengah dari PDB industr (Oxford Economics, 2024).

    Kemudian, Grab mengklaim telah menciptakan lapangan kerja, di mana lebih dari 50% mitra pengemudi Grab sebelumnya menganggur.

    “Kini mereka punya penghasilan dan akses pelatihan keterampilan serta literasi digital dan keuangan,” katanya.

    Lalu, Grab juga telah mendorong terciptanya 2,3 juta peluang kerja melalui digitalisasi UMKM. Di kota seperti Jayapura dan Kupang, 50% merchant Grab adalah wirausahawan baru.

    Selanjutnya, Grab dan OVO telah menyalurkan Rp 1 triliun lebih pembiayaan usaha ke 25.000 UMKM dan Grab mengoperasikan lebih 11.000 kendaraan listrik sejak 2019, di mana telah mengurangi 26.000 ton emisi karbon dan menghemat 11 juta liter BBM.

    Tonton juga Video: Grab Beri Bonus Hari Raya untuk Ojol, Ini Kriteria Penerimanya

    (kil/kil)

  • Grab Buka Suara soal Isu Merger dengan GOTO

    Grab Buka Suara soal Isu Merger dengan GOTO

    Jakarta –

    Grab Indonesia membantah adanya isu yang beredar berkaitan merger dengan salah satu pelaku industri yakni PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Grab menegaskan isu tersebut tidak berdasarkan informasi yang terverifikasi.

    Chief of Public Affairs, Grab Indonesia Tirza Munusam mengatakan, fokus Grab Indonesia saat ini ialah untuk memberdayakan pelaku ekonomi kecil dengan membuka peluang luas bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan tambahan secara mandiri dan berkelanjutan.

    “Grab memahami bahwa ada banyak spekulasi yang beredar terkait merger antara Grab dengan salah satu pelaku industri. Spekulasi tersebut tidak berdasarkan informasi yang terverifikasi,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (15/5/2025).

    Bersamaan dengan isu merger ini, Grab juga membantah isu terkait dominasi asing dalam struktur dan operasional perusahaannya. Grab menegaskan bahwa meskipun secara hukum beroperasi sebagai Penanaman Modal Asing (PMA), sebanyak 99% dari seluruh karyawan Grab Indonesia adalah WNI yang berdomisili dan bekerja penuh di Indonesia. Dan hanya 1 orang manajemen Grab di Indonesia adalah Warga Negara Asing (WNA), sisanya adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

    “Meski secara hukum Grab adalah PMA, yang seringkali luput dari diskusi publik adalah kenyataan bahwa Grab Indonesia hampir sepenuhnya dijalankan oleh talenta lokal,” katanya.

    “Hal ini mencerminkan komitmen Grab dalam memberdayakan dan mempercayakan peran kepemimpinan kepada putra-putri bangsa, baik dalam sisi operasional, strategi, maupun pengambilan keputusan bisnis,” tambahnya.

    Tirza menyampaikan, sejak pertama kali beroperasi di Indonesia, Grab telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia, diantaranya yakni adanya kontribusi terhadap PDB Nasional. Ia menjelaskan industri ride-hailing dan pengantaran online menyumbang Rp 382,62 triliun atau 2% terhadap total PDB Indonesia (Studi ITB, 2023), di mana Grab berkontribusi setengah dari PDB industri (Oxford Economics, 2024).

    Kemudian, Grab mengklaim telah menciptakan lapangan kerja, di mana lebih dari 50% mitra pengemudi Grab sebelumnya menganggur.

    “Kini mereka punya penghasilan dan akses pelatihan keterampilan serta literasi digital dan keuangan,” katanya.

    Lalu, Grab juga telah mendorong terciptanya 2,3 juta peluang kerja melalui digitalisasi UMKM. Di kota seperti Jayapura dan Kupang, 50% merchant Grab adalah wirausahawan baru.

    Selanjutnya, Grab dan OVO telah menyalurkan Rp 1 triliun lebih pembiayaan usaha ke 25.000 UMKM dan Grab mengoperasikan lebih 11.000 kendaraan listrik sejak 2019, di mana telah mengurangi 26.000 ton emisi karbon dan menghemat 11 juta liter BBM.

    (kil/kil)

  • Dukung Penguatan Industri TPT, Dirjen IKFT Resmikan Pabrik Tekstil di Bandung

    Dukung Penguatan Industri TPT, Dirjen IKFT Resmikan Pabrik Tekstil di Bandung

    Liputan6.com, Bandung – Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) meresmikan pabrik tekstil PT Rama Putera Berjaya di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/5/2025).

    Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT), Taufik Bawazier dalam sambutannya menyampaikan, perkembangan kinerja sektor Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), yang merupakan salah satu sektor industri andalan dalam menopang perekonomian nasional. Pada Triwulan I Tahun 2025, industri TPT menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan dengan pertumbuhan PDB sebesar 4,64% (YoY) dan kontribusi sebesar 0,99% terhadap PDB nasional.

    “Ekspor TPT hingga Februari 2025 tercatat mencapai USD 2,03 miliar, meningkat sebesar 2,67% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja neraca perdagangan TPT juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 20,99% atau setara USD 0,78 miliar. Capaian ini diraih di tengah tantangan global, seperti ketidakpastian pasar ekspor akibat penerapan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat serta konflik geopolitik yang sedang berlangsung,” ujarnya.

    Lebih lanjut Taufik menyampaikan, dari sisi investasi, sektor TPT juga mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2024, Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor ini meningkat sebesar 109,97%, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami penurunan 9,21%. Namun secara total, investasi sektor TPT tumbuh sebesar 107,71%, mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek jangka panjang industri ini. 

    “Adapun penyerapan tenaga kerja di sektor TPT mencapai 3,97 juta orang, yang merupakan 19,87% dari total tenaga kerja industri manufaktur nasional hingga Agustus 2024,” ujarnya. Lebih lanjut Taufik juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT Rama Putera Berjaya atas langkah strategis dalam merealisasikan investasi sebesar Rp530,4 miliar, dengan kapasitas produksi mencapai 33,2 ribu ton benang dan 60 juta meter kain grey per tahun. Investasi ini telah menciptakan 1.250 lapangan kerja baru dan menjadi kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

    “Kami berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi pelaku industri TPT lainnya, serta mendapat dukungan penuh dari Kementerian dan Lembaga terkait demi kemajuan industri nasional. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelaku industri TPT yang telah berjuang mempertahankan eksistensi dan daya saing sektor ini, serta terus memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekspor nasional,” kata Taufik. 

    Lebih lanjut dia juga menyampaikan bahwa, Kementerian Perindustrian terus mendukung penguatan sektor TPT nasional melalui sejumlah program strategis, antara lain Transformasi menuju Industri 4.0, melalui pemanfaatan teknologi kunci seperti artificial intelligence, novel fabrics, Internet of Things (IoT), rapid data analysis, mobilecommerce, virtual/augmented reality, online vector editors, 3D printing, blockchain, dan sustainability.

    “Peningkatan kompetensi SDM industri, Persiapan menuju dekarbonisasi dan ekonomi sirkular, termasuk penguatan praktik keberlanjutan di seluruh rantai nilai, Program restrukturisasi mesin dan peralatan industri TPT, yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021 dan akan terus diperluas di tahun anggaran 2025,” katanya.

    Sebagai informasi, pada tahun 2024, program restrukturisasi ini telah diperluas untuk mencakup industri pertenunan dan rajut, dengan alokasi anggaran sebesar Rp28,7 miliar untuk 49 perusahaan industri penerima.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan sampaikan kepada para kepala daerah perihal perkembangan ekonomi Indonesia. Menurutnya akan ada potensi relokasi industri tekstil sepatu dari Vietnam.

  • Lamongan Tarik Investor Lewat Beragam Potensi hingga Iklim Investasi Kondusif

    Lamongan Tarik Investor Lewat Beragam Potensi hingga Iklim Investasi Kondusif

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menawarkan beragam potensi, serta berkomitmen menyiapkan infrastruktur serta iklim investasi yang kondusif, untuk menarik investor.

    Menurut Bupati yang akrab yang akrab disapa Pak Yes itu, kesiapan infrastruktur sangat penting untuk mendukung iklim investasi yang kondusif. Infrastruktur yang baik dan memadai dapat meningkatkan daya saing serta menciptakan lingkungan yang menarik bagi investor.

    “Dengan iklim investasi yang baik di Lamongan, dipastikan akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang sustainable. Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan menduduki angka 4,81,” kata Pak Yes saat menerima kunjungan kerja dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur dan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim, di Gedung Pemkab Lamongan, Rabu (6/5/2025).

    Lebih lanjut Pak Yes menyampaikan, realisasi investasi Kabupaten Lamongan Tahun 2024 mencapai Rp 2.138 triliun. Angka realisasi investasi tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada 2023, realisasi investasi Lamongan menempati angka 1.979 triliun.

    “Kami menyiapkan infrastruktur untuk mendukung berkembangnya iklim investasi di Lamongan. Seperti menyiapkan infrastruktur jalan yang aksesnya bisa langsung menuju kawasan pantura, kapasitas listrik, hingga ketersediaan air,” tuturnya.

    Selain meningkatkan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga berkomitmen dalam memudahkan dan menjamin akuntabel perizinan.

    Tercatat hingga saat ini ada 2014 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) besar, 107 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menengah, dan 36 Penanaman Modal Asing (PMA).

    Pak Yes juga mengenalkan potensi Kabupaten Lamongan yang berpotensi menjadi daerah investasi yang lebih berkembang. Di antaranya adalah potensi pertanian, tidak hanya padi melainkan ada 300 ribu hektar lahan sorgum di Lamongan. Sorgum sendiri saat ini banyak diminati oleh pasar karena dapat digunakan sebagai bahan makanan dan pengganti gandum.

    Kemudian keunggulan potensi lainnya, ada di sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Menurut catatan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan menduduki peringkat pertama pada pengembangan industri hulu bidang pengolahan hasil laut.

    “Kabupaten Lamongan memiliki ragam potensi, mulai dari pertanian, perikanan, perhutanan, dan lainnya. Potensi ini terus kami sampaikan, salah satunya tadi saat menerima kunjungan Konsulat Jendral (Konjen) Australia Surabaya. Saat ini sisa lahan yang masih bisa dimanfaatkan untuk Kawasan Peruntukan Industri adalah kurang lebih 6128,48 hektare, yang tersebar di wilayah utara, tengah dan selatan,” jelasnya.

    Pernyataan Pak Yes diamini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur, Dyah Wahyu Ermawati. Menurutnya, Kabupaten Lamongan memiliki potensi dalam mengembangkan daerah investasi, karena merupakan daerah strategis dan memiliki ragam potensi.

    Dyah menyebutkan, pada tahun 2024, Kabupaten Lamongan menduduki 10 besar se-Jawa Timur dalam capaian realisasi investasi, yakni 2,4 persen.

    “Dalam rangka Jawa Timur sebagai gerbang nusantara baru, menekankan posisi strategis Jawa Timur sebagai hub logistik utama di kawasan timur Indonesia, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Dan memiliki potensi untuk menjadi pusat industri, logistik, dan bahkan sumber daya agro yang dapat mendukung pembangunan IKN. Maka dari itu iklim investasi harus digencarkan,” kata Dyah.

    Sementara itu, Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Barik Bathaludin, menyampaikan bahwa untuk menuju Indonesia Emas 2045, sektor ekonomi menjadi lokomotif untuk mencapai semua yang sudah dipetakan.

    “Salah satu potensi yang bisa membawa laju pertumbuhan ekonomi adalah investasi,” ucapnya. (fak/ian)

  • Industri Kimia Masih Prospektif Meski Digempur Perang Dagang & Banjir Impor

    Industri Kimia Masih Prospektif Meski Digempur Perang Dagang & Banjir Impor

    Bisnis.com, JAKARTA – Investasi asing di sektor kimia mengalami perlambatan pada awal tahun ini. Biang keroknya disinyalir polemik pasar domestik yang dibanjiri produk impor serta konflik panas perang dagang.

    Tak heran, jika merujuk pada realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) sektor industri kimia dan farmasi, nilainya turun 15,11% menjadi US$913,72 juta (year on year/yoy). Sementara itu, pada kuartal I/2024, realisasi investasi sektor tersebut tercatat mencapai US$1,08 miliar.

    Kendati demikian, secara kuartal realisasi PMA di sektor kimia dan farmasi naik 1,46% dibanding periode sebelumnya (quarter to quarter/qtq). Pada kuartal IV/2024, PMA di sektor itu senilai US$900,6 juta.

    Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia (Akida) tak memungkiri kondisi industri tertekan imbas kebijakan relaksasi impor yang memicu produk impor mudah masuk ke pasar dalam negeri. Dinamika global seperti pengenaan tarif impor oleh Amerika Serikat juga memperparah kondisi usaha. 

    Ketua Umum Akida Halim Chandra mengatakan, meski dihadapkan tantangan tersebut, pihaknya masih melihat peluang pertumbuhan, utamanya lewat penguatan program hilirisasi dan peningkatan daya saing produk lokal. 

    “Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar sebagai bahan baku industri kimia dan ini adalah potensi yang perlu dioptimalkan,” kata Halim kepada Bisnis, dikutip Rabu (7/6/2025). 

    Potensi industri kimia sebagai basis bahan baku untuk berbagai industri pengguna dinilai masih prospektif. Akida, yang menaungi industri kimia anorganik untuk bahan penolong bagi industri primer, seperti pupuk, sabun, makanan dan lainnya, berperan krusial. 

    Tak terkecuali pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) sebagai pasar yang tak kalah menarik. Halim meyakini investasi kimia akan terus menggeliat mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yg besar, sumber alam yang melimpah, dan letak geografis yang strategis.

    “Ini membuat Indonesia menjadi alternatif negara untuk berinvestasi saat ini. Khususnya, sumber baterai EV, untuk kendaraan masa depan yang bebas CO2,” tuturnya. 

    Di sisi lain, dia juga menyorot pengenaan tarif oleh AS terhadap produk China dan negara lain yang menciptakan disrupsi rantai pasok global. Namun, bagi Indonesia, hal ini juga membuka peluang bagi industri kimia untuk mengisi kekosongan di pasar ekspor tertentu.  

    “Tantangan tetap besar jika kita tidak memperkuat struktur industri nasional, terutama dari sisi teknologi, efisiensi energi, dan kapasitas produksi. Jadi, tarif ini bisa menjadi peluang, asalkan kita cepat merespons dan melakukan pembenahan struktural,” jelasnya.

    Namun, Halim menegaskan berbagai peluang tersebut perlu didukung kebijakan yang konsisten dan proindustri agar investasi ini dapat direalisasikan optimal. Menurut halim, Indonesia perlu menentukan industri strategis yang perlu dikembangkan secara konsisten.  

    Hal ini untuk memberikan arah yang jelas bagi investor. Sebab, para investor dan fund manager, pasti mempunyai perhitungan sendiri dalam berinvestasi. Pengalaman membuktikan bahwa pasar domestik, selalu sebagai anchor business dibandingkan dengan pasar ekspor. 

    Beberapa langkah untk mendorong kembali potensi investasi kimia dalam negeri yaitu perlindungan pasar dalam negeri melalui pengawasan ketat atas relaksasi impor dan penegakan SNI.

    Selain itu, insentif investasi untuk pembangunan pabrik bahan baku kimia dasar dan menengah yang terarah, penguatan infrastruktur industri, termasuk pasokan energi dan logistik, serta peningkatan SDM melalui pelatihan vokasi dan riset industri.

    Tak kalah penting, kolaborasi riset dan teknologi antara industri dan lembaga pendidikan untuk mendorong inovasi produk kimia bernilai tambah tinggi.

    “Pekerjaan pemerintah adalah mencegah barang impor ilegal, pengawasan kualitas yang masuk harus sesuai dengan SNI yang ada, insentif bagi dunia usaha lokal yang melakukan ekspansi, mempunyai fasilitas logistik dalam negeri milik Indonesia, seperti kapal antarpulau, kontainer yang cukup karena 85% kapal dan kontainer yang beredar di Indonesia adalah milik asing,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, dia juga meminta pemerintah melibatkan asosiasi industri terkait untuk setiap investasi dari luar negeri di Indonesia melalui BKPM dan Kementerian Perindustrian, atas kebutuhan bahan baku dan bahan jadi investor, agar potensi kebutuhan bahan baku dari dalam negeri bisa dioptimalkan.

  • Kadin Minta Iklim Investasi RI Lebih Ramah Investor, Tarik Relokasi Pabrik

    Kadin Minta Iklim Investasi RI Lebih Ramah Investor, Tarik Relokasi Pabrik

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai peluang untuk menarik investor merelokasi bisnis sektor manufaktur ke Indonesia masih terbuka lebar di tengah ketidakpastian imbas perang tarif global. 

    Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin mengatakan prospek penanaman modal asing (PMA) tetap terbuka luas, utamanya bagi sektor strategis seperti manufaktur di bidang elektronik, otomotif, hingga tekstil. 

    “Namun, untuk benar-benar menjadi tujuan utama relokasi industri, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand,” ujar Saleh kepada Bisnis, Selasa (6/5/2025).

    Saleh menuturkan terdapat beberapa langkah kunci agar Indonesia dapat menangkap peluang relokasi pabrik dari sejumlah negara yang terkena tarif tinggi resiprokal dari AS. 

    Pertama, Indonesia disebut harus segera melakukan penyederhanaan birokrasi perizinan dan kepastian hukum investasi. Kedua, penguatan infrastruktur dari sisi logistik, kawasan industri, pelabuhan. 

    Ketiga, menjamin ketersediaan tenaga kerja terampil dan fleksibilitas ketenagakerjaan,m. Terakhir, konsistensi dan sinergi kebijakan pusat-daerah, serta jaminan gangguan keamanan disekitar lokasi pabrik. 

    “Jika reformasi struktural yang dijanjikan dalam UU Cipta Kerja dan transformasi kelembagaan bisa direalisasikan secara konsisten, PMA berpotensi tumbuh lebih besar,” kata Saleh.  

    Adapun, merujuk pada data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi porsi PMA pada kuartal I/2025 mencapai Rp 230,4 triliun. Sementara PMDN mencapai angka Rp 234,8 triliun. Biasanya, porsi realisasi dari PMA lebih besar dibandingkan PMDN.

    Namun, kondisi tersebut tidak berarti realisasi investasi PMA menyusut. Sebab, pertumbuhan kinerja PMDN mengalami peningkatan yang cukup pesat.

    Capaian nilai investasi PMDN di kuartal I-2025 mengalami peningkatan 19,1% jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya dan pertumbuhan PMA pada periode kali ini hanya berada di angka 12,7%.

    “Pertumbuhan investasi dapat dikatakan cukup inklusif karena disertai dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan, yaitu diperkirakan mencapai 594.104 orang atau meningkat sebesar 8,5% dari tahun sebelumnya,” tuturnya. 

    Kendati demikian, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) mengungkap biang kerok mandeknya rencana relokasi pabrik dan investasi sektor tekstil dan produk tekstil(TPT) dari China ke Indonesia.

    APSyFI menyebut kendala relokasi pabrik dan investasi sektor TPT dari China ke Indonesia utamanya diadang masalah perizinan birokrasi. 

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan potensi peningkatan investasi TPT ke dalam negeri sangat besar dari China imbas perang tarif antara negara tersebut dengan AS. 

    “Namun investasi ini terkendala perizinan akibat dipermainkan oknum birokrasi, jadi masalah utamanya adalah birokrasi yang kotor,” kata Redma kepada Bisnis, dikutip Senin (24/3/2025). 

    Dia menerangkan bahwa Indonesia kini dipandang sebagai negara potensial untuk ditanami modal perusahaan asal China yang kabur demi terhindar dari tarif bea masuk tinggi ke AS.

  • Investasi Kabupaten Bekasi Capai Rp 71,8 Triliun, Pengembang Siapkan Proyek Hunian dan Komersial Baru – Page 3

    Investasi Kabupaten Bekasi Capai Rp 71,8 Triliun, Pengembang Siapkan Proyek Hunian dan Komersial Baru – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kabupaten Bekasi kembali mencatatkan realisasi investasi tertinggi di Jawa Barat pada 2024, dengan nilai mencapai Rp 71,8 triliun. Angka ini setara dengan 28,6 persen dari total investasi yang masuk ke Jawa Barat dan melampaui target Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sebesar Rp 64 triliun.

    Pencapaian ini menjadi bukti kuat akan tingginya kepercayaan investor terhadap Kabupaten Bekasi sebagai lokasi investasi yang menguntungkan.

    Dari total investasi tersebut, Penanaman Modal Asing (PMA) menyumbang sebesar Rp 50,62 triliun atau 70,47 persen, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 21,21 triliun atau 29,53 persen.

    Dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025), sektor-sektor yang paling dominan dalam hal investasi adalah Jasa Lainnya (Rp15,57 triliun), Industri Logam Mesin dan Elektronika (Rp9,9 triliun), Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi (Rp7,79 triliun), serta sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp6 triliun).

    Tren investasi di Kabupaten Bekasi menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, berikut datanya:

    Pada 2021, realisasi investasi Rp 43,2 triliun
    Pada 2022, realisasi investasi Rp 47 triliun
    Pada 2023, realisasi investasi  Rp 61,2 triliun
    Pada 2024, realisasi investasi Rp 71,8 triliun.

    Selain itu, Kabupaten Bekasi juga tercatat sebagai daerah dengan serapan tenaga kerja tertinggi di Jawa Barat, dengan total 63.148 pekerja pada tahun 2024. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menyerap 35.137 pekerja (55,64 persen), sementara Penanaman Modal Asing (PMA) menyerap 28.011 pekerja (44,36 persen).

    Lima sektor dengan serapan tenaga kerja terbesar antara lain adalah Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi (9.000 pekerja), Industri Logam Mesin dan Elektronika (8.000 pekerja), Perdagangan dan Reparasi (6.000 pekerja), Industri Mineral Non-Logam (6.000 pekerja) serta Jasa Lainnya (6.000 pekerja).