Xcloud.id

Topik: Penanaman Modal Asing (PMA)

  • Modus Lama Korupsi Pajak, Kongkalikong dengan Pengusaha Buat Kurangi Tagihan Pajak

    Modus Lama Korupsi Pajak, Kongkalikong dengan Pengusaha Buat Kurangi Tagihan Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pajak yang menyeret nama Direktur Utama PT Djarum Victor Hartono dan bekas Direktur Jenderal Pajak alias Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. 

    Namun demikian, Kejagung memastikan pihaknya tidak mengusut terkait pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan pihaknya hanya mengusut kasus terkait pembayaran pajak pada periode 2016-2020.

    “Yang kedua, itu bukan terkait Tax Amnesty, ya. Ini hanya memang pengurangan. Saya tegaskan, bukan Tax Amnesty, ya,” ujar Anang di Kejagung, Jumat (21/11/2025).

    Dia menambahkan kasus pembayaran pajak itu memiliki modus pengurangan kewajiban pembayaran dari wajib pajak maupun perusahaan.

    Dalam hal ini, pengurangan itu diduga dilakukan oleh oknum pada pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. “Perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pengurangan kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak, periode 2016-2020, yang dilakukan oleh oknum atau pegawai perpajakan di Kementerian Keuangan,” jelasnya.

    Dalam catatan Bisnis praktik dugaan pengurusan pajak tersebut merupakan modus lama yang kerap terjadi di dalam perkara pajak. Salah satu yang lazim adalah praktik suap atau korupsi terkait pengurangan pajak. 

    Kejadian Berulang

    Pengungkapan kasus suap di Ditjen Pajak menambah daftar panjang kongkalikong antara petugas pajak dengan pengusaha. Kasus bekas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Angin Prayitno Aji misalnya juga terkait dengan perkara pengurusan besaran pajak yang harusnya dibayarkan oleh wajib pajak. 

    Sementara itu pada 2019 lalu, misalnya, KPK juga telah mengungkap skandal suap pajak yang menyeret empat pegawai pajak dan seorang komisaris di PT Wahana Auto Ekamarga (WHE).

    Skandal tersebut juga menegaskan hipotesis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan bahwa restitusi sebagai salah satu titik rawan korupsi di sektor perpajakan.

    Sejak lama, proses pencairan restitusi memang menjadi sorotan. Tak hanya masalah administrasi. Bukan pula soal lama atau tidaknya pencairan restitusi. Pencairan restitusi justru kerap berujung suap antara petugas pajak dan pengusaha.

    Ada banyak kasus yang mencuat mulai dari PT WHE, skandal suap eks Ditgakum Ditjen Pajak Handang Soekarno, hingga kasus pemerasan terhadap PT EDMI yang juga terkait pencairan restitusi. Menariknya ketiga korporasi tersebut merupakan investor asing alias PMA.

    Khusus kasus PT WHE, sebelum diungkap KPK, pihak Kementerian Keuangan sebenarnya telah melakukan ‘penindakan’ terhadap empat orang pegawainya. Dua orang sudah dikenakan hukum disiplin,  sedangkan yang dua lainnya dibebastugaskan dan menunggu proses untuk mendapatkan sanksi.

    Namun, karena ada dugaan pidana korupsi berupa penyuapan dalam perkara empat pegawai pajak itu, lembaga antikorupsi kemudian turun tangan dan menetapkan empat pegawai pajak dan seorang komisaris PT WHE sebagai tersangka kasus pajak.

    “Alih-alih perusahaan membayar pajak ke negara, justru negara yang harus membayar klaim kelebihan bayar pada perusahaan,” ujar Saut Situmorang saat masih menjabat pimpinan KPK.

    Kasus Handang

    Terlepas bagaimana kasus ini berjalan nantinya. Bisa dibilang, upaya akal-akalan pajak PT WHE ini agak mirip dengan perkara penyuapan terhadap Handang Soekarno, eks Kasubdit Bukper Ditgakum Ditjen Pajak. 

    Handang ditangkap KPK seusai menerima ‘angpao’ dari Ramapanicker Rajamohanan Nair, Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia.

    Modusnya sama yakni dengan membantu permasalahan pajak korporasi. Di pengadilan, saat Handang disidang, dia tak hanya mengurus tax amnesty yang ditolak, dia juga mengurus pengajuan restitusi hingga bukper yang sebenarnya tengah dilakukan di KPP PMA Enam Kalibata.

    Bedanya dengan skandal PT WHE, dalam dokumen dakwaan KPK, kasus ini menyeret sejumlah pejabat di otoritas pajak dan orang dekat istana.

    Sebut saja dari eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, M. Haniv yang waktu itu menjabat Kakanwil DJP Jakarta Khusus, hingga ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo. Bahkan ketiganya dikabarkan pernah bertemu.

    Haniv, saat dihubungi Bisnis.com pada Februari 2017, pernah mengungkap adanya pertemuan antara ketiga tokoh tersebut. Pertemuan itu diinisiasi sendiri oleh Arif dan dia hanya membantu untuk menghubungkan dengan pejabat pusat.

    “Kalau soal apa yang dibicarakan saya tidak mau mengomentarinya. Karena saya hanya penghubung, tidak ikut pertemuan,” ungkapnya.

    Selain kasus Handang, perkara restitusi lainnya, yang sempat menjerat petugas pajak yakni pemerasan pajak PT EDMI salah satu penanaman modal asing (PMA) yang diungkap pada 2016.

    Bedanya dengan dua kasus di atas, posisi PT EDMI dalam perkara ini adalah korban pemerasan yang dilakukan oleh tiga pegawai pajak di KPP Kebayoran Baru Tiga. Ketiganya kini telah divonis karena memeras atau meminta uang lelah, setelah mengurus restitusi milik PT EDMI.

  • Pemerintah Kejar Investasi Rp 13.000 T Demi Capai Ekonomi 8% di 2029

    Pemerintah Kejar Investasi Rp 13.000 T Demi Capai Ekonomi 8% di 2029

    Jakarta –

    Pemerintah tengah mendorong konsolidasi realisasi investasi hingga sekitar Rp 13.032,8 triliun dalam lima tahun ke depan. Hal ini sebagai bagian dari upaya untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.

    Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu mengatakan, dalam 2 periode pemerintahan sebelumnya tercatat konsolidasi realisasi investasi sekitar Rp 9.117,4 triliun dalam 10 tahun.

    Langkah tersebut dipercaya berkontribusi pada keberhasilan RI menjaga pertumbuhan ekonomi stabil di angka 5%. Menurutnya, kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini mencapai 26-30%, sehingga perannya tidak bisa diabaikan.

    “Untuk kita menuju kepada 8%, maka salah satu hal yang harus dilakukan adalah kita harus melakukan konsolidasi realisasi investasi sebesar kurang lebih sekitar Rp 13.032,8 triliun dalam 5 tahun ke depan,” kata Todotua dalam agenda Business Forum di Hotel Westin Jakarta pada Rabu (19/11/2025).

    Sebagai bukti besarnya pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, Todotua menyinggung capaian pertumbuhan ekonomi Vietnam. Di tahun 2024, Vietnam mencatatkan pertumbuhan di angka 7,04%, didukung dengan masuknya investasi asing dalam jumlah besar.

    “Karena US$ 240 miliar inflow investment yang masuk di wilayah Southeast Asia, kurang lebih sekitar hampir US$ 140 miliar masuk ke Vietnam. Kita (Indonesia) kurang lebih hanya kebagian US$ 39 miliar sampai US$ 40 miliar. So, ini tantangan,” ujarnya.

    Selaras dengan hal tersebut, pemerintah RI menyiapkan berbagai strategi untuk menggenjot investasi masuk, salah satunya dengan memberikan fasilitas insentif dalam jumlah besar.

    Lebih lanjut, Todotua merincikan proyeksi pertumbuhan ekonomi serta target realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk periode 2025-2029 sesuai arah kebijakan Presiden Prabowo.

    Pada 2024, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada di level 5,05%, dengan target investasi sebesar Rp 1.650 triliun. Setahun berikutnya, pertumbuhan ditingkatkan menjadi 5,30% dengan target investasi Rp 1.905,6 triliun.

    Pada 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,30% melalui dorongan investasi sebesar Rp 2.175,2 triliun. Kemudian pada 2027, target pertumbuhan meningkat menjadi 7,50% dengan kebutuhan investasi Rp 2.567,4 triliun.

    Adapun pada 2028 dan 2029, pertumbuhan ekonomi ditetapkan masing-masing di angka 7,70% dan 8%, dengan target investasi sebesar Rp 2.969,6 triliun serta Rp 3.414,8 triliun.

    (shc/eds)

  • Deretan Investasi Baru Rp133 Triliun di IWIP: Ada Baterai hingga Aluminium

    Deretan Investasi Baru Rp133 Triliun di IWIP: Ada Baterai hingga Aluminium

    Bisnis.com, WEDA – Sejumlah proyek hilirisasi dan energi bersih tengah dikembangkan di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara.

    Total nilai investasi baru yang berada di kawasan industri tersebut mencapai sekitar US$8 miliar atau Rp133,76 triliun (asumsi kurs Rp16.720 per US$). Kehadiran investasi baru ini makin melengkapi rantai pasok, terutama hilirisasi nikel, di kawasan industri IWIP.

    Secara terperinci, investasi itu terdiri atas tiga proyek. Pertama, proyek ekosistem baterai (battery ecosystem) dan hilirisasi nikel dengan nilai investasi kurang lebih US$5 miliar.

    Proyek ini memproduksi mixed hydroxide precipitate, nickel sulfate, cobalt sulfate, dan nickel precursor, dengan pengembangan mencakup baterai kendaraan listrik (EV battery), truk listrik, serta alat berat bertenaga listrik. Produksi awal ditargetkan pada awal 2026.

    Kedua, proyek energi hijau senilai US$2 miliar yang meliputi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 2 gigawatt (GW) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) sebesar 500 MW. Pengembangan pembangkit berbasis energi terbarukan ini tengah berjalan dan akan dilakukan secara bertahap.

    Selain itu, proyek energi hijau juga mencakup pengembangan industri pembuatan panel surya (solar panel manufacturing) dengan rencana produksi pada 2027–2028.

    Ketiga, proyek Smelter Electrolytic Aluminium Fase 1 yang investasinya sekitar US$1 miliar. Smelter ini akan menghasilkan produk electrolytic aluminium. Produksi awalnya ditargetkan pada akhir 2025.

    Selain ketiga proyek strategis tersebut, IWIP juga tengah menyiapkan pengembangan Zona Energi Hijau dan transformasi menuju sustainable industrial park, dengan fokus pada digitalisasi, efisiensi energi, dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

    Adapun, pengembangan kawasan industri Weda Bay turut mendorong meningkatnya arus investasi ke Maluku Utara. Pada triwulan II/2025, realisasi investasi di provinsi ini mencapai Rp19 triliun. Sebagian besar investasi tersebut berasal dari penanaman modal asing (PMA) di sektor industri logam dasar dan fasilitas pengolahan yang berada di dalam kawasan IWIP.

    “Tingginya minat investor global menjadi indikasi atas prospek jangka panjang hilirisasi nikel di Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa keberadaan IWIP dan WBN [PT Weda Bay Nickel] memberikan kontribusi dalam memperkuat iklim investasi, memperluas industri pengolahan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar General Manager External Relations IWIP Yudhi Santoso, Minggu (16/11/2025).

    Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan ekonomi Maluku Utara tumbuh sebesar 32,09% (year-on-year) pada triwulan II/2025, menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

    BI turut mencatat bahwa akselerasi ini didorong terutama oleh aktivitas hilirisasi dan pengolahan nikel di kawasan Weda Bay, yang melibatkan WBN pada sektor pertambangan dan IWIP sebagai pusat industri pengolahan.
     
    Transformasi ekonomi ini juga tercermin dari struktur produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi. Sektor industri pengolahan kini berkontribusi 40,11% terhadap perekonomian Maluku Utara, disusul oleh sektor pertambangan sebesar 20,79%.
     
    “IWIP dan WBN akan terus mendukung pembangunan berkelanjutan Maluku Utara, tidak hanya melalui kontribusi terhadap ekonomi daerah, tetapi juga dengan menyediakan peluang kerja bagi masyarakat,” kata Yudhi.

    Hingga awal 2025, WBN dan IWIP telah menyerap lebih dari 81.000 tenaga kerja langsung dan 80% di antaranya berasal dari Maluku Utara.

  • Investasi Manufaktur Indonesia Makin Dilirik

    Investasi Manufaktur Indonesia Makin Dilirik

    Liputan6.com, Jakarta – Seminar bertajuk Enhancing Logistic Efficiency for Manufacturing in Indonesia digelar di kantor Drew & Napier, Singapura. Acara ini merupakan upaya promosi kolaboratif Investasi di sektor manufaktur hasil kerja sama antara Subang Smartpolitan, Drew & Napier, Makarim & Taira S., dan UOB Indonesia, serta didukung oleh PT Patimban Global Gateway Terminal (PGT) dan Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) Singapura.

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Indonesia memaparkan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu tujuan favorit investor global, terutama dari Asia. Singapura, Hong Kong, dan Tiongkok konsisten masuk jajaran lima besar negara dengan Penanaman Modal Asing (PMA) terbesar di Indonesia. Secara khusus, Singapura mencatat kontribusi rata-rata 31 persen dalam tiga tahun terakhir dengan CAGR mencapai 22,9 persen.

    Direktur Promosi ASEAN dan Australia BKPM menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 7–8 persen pada 2028.  “Memudahkan investor dan downstream industri adalah cara yang paling efektif untuk mencapainya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (17/11/2025).

    Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan kawasan industri menjadi kunci mempercepat ekspansi bisnis di Indonesia.

    Setelah sesi pembuka, paparan dilanjutkan oleh Direktur IIPC Singapura, Andria Buchara, yang menyoroti pentingnya kebijakan pemerintah dalam memperkuat daya saing logistik nasional.  “Pengembangan koridor industri-logistik, peningkatan kapasitas pelabuhan, serta digitalisasi layanan perizinan menjadi prioritas,” ujarnya.

    Langkah tersebut dinilai mampu menurunkan biaya logistik dan mempercepat arus barang bagi pelaku industri.

     

  • Peran Sektor Properti Mendorong Ekonomi

    Peran Sektor Properti Mendorong Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah bersama pelaku industri dan lembaga keuangan memprediksi pengembangan investasi dan sektor properti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Mewakili Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Todotua Pasaribu, Ricky Kusmayadi, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Investasi/BKPM, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8% pada 2029, dengan investasi sebagai engine of growth menuju visi Indonesia Emas 2045.

    Hal itu disampaikan dalam Forum Inabanks Investment & Property Outlook: Peluang dan Tantangan Bisnis Tahun 2026, Rabu (12/11/2025). Forum ini menghadirkan pandangan strategis dari pemerintah, perbankan, dan sektor swasta mengenai arah perekonomian Indonesia menjelang tahun 2026.

    Ricky menyampaikan hingga kuartal III/2025, realisasi investasi nasional telah mencapai Rp1.434,3 triliun, atau 75,3 persen dari target tahunan. Komposisi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp789,7 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp644,6 triliun.

    Tiga sektor dengan kontribusi terbesar adalah industri logam dasar (Rp196,4 triliun), transportasi dan telekomunikasi (Rp163,3 triliun), serta perumahan dan kawasan industri (Rp105,2 triliun).

    Menurut Ricky, sektor properti dan konstruksi memiliki multiplier effect yang tinggi bagi perekonomian nasional. “Properti dan bahan bangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan rantai pasok nasional,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (13/11/2025).

    Untuk memperkuat iklim investasi, pemerintah terus memperluas reformasi regulasi dan digitalisasi perizinan, termasuk melalui Omnibus Law (UU No.6/2023) serta PP No.28/2025 tentang Perizinan Berbasis Risiko.

    Implementasi sistem Online Single Submission (OSS) kini dilengkapi dengan prinsip fiktif positif dan Service Level Agreement (SLA) untuk memastikan kepastian waktu bagi pelaku usaha.

    “Kepastian hukum dan proses perizinan yang efisien adalah fondasi bagi pertumbuhan investasi yang sehat dan berkelanjutan,” kata Ricky mewakili Wamen Todotua Pasaribu.

    Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif fiskal dan dukungan investasi strategis, terutama di sektor hilirisasi sumber daya alam. Nilai investasi hilirisasi sepanjang 2025 tercatat mencapai Rp431,4 triliun, naik 58,1% dibanding tahun sebelumnya dan berkontribusi hingga 30% terhadap total investasi nasional.

    “Investasi hilirisasi akan memperkuat struktur ekonomi domestik, menciptakan nilai tambah di dalam negeri, dan membuka hingga 3 juta lapangan kerja baru dalam lima tahun ke depan,” tambahnya.

    Dari sisi perumahan, Buhari Sirait, Direktur Pembiayaan Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementrian PKP menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan dan renovasi tiga juta unit rumah hingga tahun 2029. Program ini menjadi bagian integral dari peta jalan penyediaan hunian layak dan berkelanjutan, serta mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi.

    Menurutnya, Indonesia masih menghadapi backlog perumahan mencapai 9,9 juta rumah tangga, dengan 26,9 juta rumah tangga tinggal di hunian tidak layak — 79% di antaranya di wilayah perkotaan.

    “Kami ingin memastikan bahwa setiap keluarga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki akses terhadap hunian layak yang aman dan terjangkau,” ujarnya.

    Kementerian PKP berperan sebagai operator, regulator, dan fasilitator. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan BPHTB, retribusi PBG, dan percepatan perizinan pembangunan rumah bagi MBR maksimal 10 hari kerja melalui SKB Tiga Menteri.

    Selain itu, pemerintah juga memperkuat pembiayaan melalui FLPP sebesar Rp25,1 triliun untuk 350.000 unit rumah dan KUR Perumahan Rp130 triliun guna mendukung pengembang serta kontraktor kecil.

    “Skema rent-to-own juga akan diperluas bagi pekerja informal agar mereka dapat memiliki rumah melalui pola sewa-beli yang lebih fleksibel,” tambah Buhari.

    Dia optimistis sektor perumahan akan tumbuh positif pada 2026, ditopang oleh penurunan suku bunga BI ke level 4,75%, stimulus fiskal, serta proyek infrastruktur strategis seperti MRT Fase 2, LRT Jabodebek, dan Tol Layang Jabodetabek.

    Dalam kesempatan yang sama, Praka Mulia Agung, SVP Consumer Business 1 Bank Syariah Indonesia (BSI), menegaskan peran perbankan syariah sebagai katalis dalam mendukung sektor properti dan ekonomi umat.

    “Kami mengawal momentum pemulihan sektor properti melalui produk pembiayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai prinsip syariah,” ujarnya.

    Data Office of Chief Economist BSI menunjukkan bahwa KPR nasional tumbuh 7,66% (YoY) hingga Juni 2025, sementara BSI Griya mencatat pertumbuhan lebih tinggi yakni 8,51% (YoY). Dengan rasio NPF hanya 2,10%, BSI menjadi tiga besar bank nasional dengan kualitas aset KPR terbaik, di tengah tren kenaikan NPL di bank konvensional.

    BSI kini menempati posisi keenam terbesar untuk portofolio KPR nasional, dengan outstanding Rp59,5 triliun per September 2025.

    “Kinerja ini menunjukkan daya tahan model pembiayaan syariah terhadap fluktuasi pasar dan tekanan daya beli,” jelas Praka.

    BSI juga memperluas kolaborasi dengan pengembang seperti Summarecon, CitraLand, dan Bosowa Bina Insani, guna menghadirkan solusi hunian yang terintegrasi dengan kebutuhan nasabah prioritas, dokter, guru, dan pelaku usaha.

    Kepala Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota REI, Adri Istambul Lingga Gayo Sinulingga, menekankan pentingnya paradigma baru “Propertinomic” yang memandang sektor properti sebagai pengungkit utama perekonomian nasional.

    Berdasarkan riset LPEM UI, sektor ini menyumbang sekitar 16% terhadap PDB nasional, senilai Rp2.300–Rp2.800 triliun, serta menciptakan 19 juta lapangan kerja yang tersebar di lebih dari 185 sektor turunan.

    “Properti bukan hanya bisnis atau aset investasi, tetapi juga katalis pertumbuhan dan instrumen pemerataan kesejahteraan,” jelas Adri.

    Dia menilai kombinasi PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027, program 3 juta rumah, serta digitalisasi OSS akan mempercepat ekspansi properti nasional tahun depan.

  • Pemprov Jateng raih penghargaan Pioneer of Economic Empowerment

    Pemprov Jateng raih penghargaan Pioneer of Economic Empowerment

    Semarang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan Pioneer of Economic Empowerment atau pelopor pemberdayaan ekonomi dalam ajang Indonesia Kita Award sebagai hasil upaya menggenjot investasi dan menumbuhkan ekonomi daerah.

    “Penghargaan ini memberikan semangat bagi kami sebagai pemerintah dan seluruh stakeholder untuk meningkatkan investasi di Jawa Tengah,” kata Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di Semarang, Selasa.

    Dengan penghargaan ini, kata dia, membuktikan bahwa langkah Pemprov Jateng dalam memperkuat investasi dan menciptakan lapangan kerja, mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk media massa.

    Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, realisasi investasi di provinsi ini pada Januari-September 2025 mencapai Rp66,13 triliun atau 84,42 persen dari target tahunan penanaman modal.

    Besaran investasi tersebut terdiri atas penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp29,27 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp36,86 triliun.

    Ia menyebutkan bahwa capaian tersebut diikuti dengan serapan tenaga kerja sebanyak 326.462 pekerja, terbanyak nomor dua se-Pulau Jawa.

    Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah pada Triwulan III (Juli-September) 2025 sebesar 5,37 persen secara year on year (yoy), lebih tinggi dari capaian nasional yang tumbuh 5,04 persen.

    Jika dilihat secara kuartal ke kuartal (Q-to-Q), kata dia, ekonomi Jateng tumbuh 1,12 persen, sementara ekonomi Jateng secara kumulatif sampai dengan triwulan III 2025 tumbuh 5,21 Persen (C-to-C)

    Menurut dia, capaian itu tak lepas dari upaya koloborasi dari berbagai stakeholder, mulai dari pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan lainnya.

    “Membangun suatu daerah itu tidak bisa mengandalkan APBD atau pendapatan asli daerah (PAD), itu hanya 15 persen. Sedangkan 85 persen adalah investasi yang datangnya dari dalam maupun dari luar,” katanya.

    Maka dari itu, Pemprov Jateng terus berkomitmen menjaga kepastian dan kenyamanan berusaha, memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri, serta menyediakan layanan perizinan yang cepat, transparan, dan berbasis digital.

    Selain itu juga memastikan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten melalui pelatihan vokasi, link and match pendidikan dengan industri, serta program peningkatan keterampilan bagi pencari kerja.

    Saat ini ada tujuh kawasan industri di Jateng, meliputi Kendal Industrial Park (KEK Kendal), Grand Batang City, Batang Industrial Park, Wijaya Kusuma Industrial Park, Jatengland Industrial Park, Kawasan Industri Candi, dan Bukit Semarang baru (BSB).

    Tidak hanya itu, seluruh kepala daerah di Jawa Tengah juga didorong untuk membuka kawasan industri atau kawasan ekonomi baru untuk mendukung investasi di wilayah masing-masing.

    Beberapa daerah seperti Cilacap, Kebumen, Sragen, Semarang, dan lainnya sudah mulai menyiapkan lahan untuk kawasan industri atau kawasan ekonomi baru.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bontang Masih Dilirik Investor Asing, Realisasi PMA Didominasi Sektor Perumahan

    Bontang Masih Dilirik Investor Asing, Realisasi PMA Didominasi Sektor Perumahan

    Liputan6.com, Bontang Arus penanaman modal asing (PMA) di Kota Bontang pada Triwulan III 2025 menunjukkan geliat yang semakin stabil, terutama pada sektor-sektor penunjang pertumbuhan kota industri. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), total realisasi investasi pada periode tersebut mencapai Rp32,4 miliar.

    Kepala DPMPTSP Bontang, Muhammad Aspiannur, menyebut kontribusi terbesar PMA berasal dari sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran dengan porsi mencapai 68,83 persen. Sektor tersebut dinilai relevan dengan kebutuhan Bontang yang saat ini berada dalam fase pertumbuhan populasi dan peningkatan aktivitas ekonomi.“Sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran menjadi penyumbang terbesar dari realisasi PMA dengan persentase 68,83 persen,” kata Aspiannur, Selasa (4/11/2025).

    Di bawahnya, sektor industri makanan mencatat kontribusi 27,99 persen, diikuti industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi sebesar 2,09 persen. Sektor hotel dan restoran menyumbang 0,99 persen, sementara perdagangan dan reparasi berada pada 0,11 persen. Data ini menunjukkan bahwa investor asing masih menaruh minat pada sektor pelayanan dan hilirisasi industri, meskipun dalam porsi terbatas.

    Jika dibandingkan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), kontribusi PMA masih relatif kecil. PMDN pada periode yang sama mencapai Rp510 miliar atau sekitar 88,73 persen—melanjutkan tren dominasi pelaku usaha lokal yang sebelumnya juga mendominasi investasi hingga 96 persen pada realisasi Rp821 miliar di periode triwulan III.

  • Tenaga Kerja Lokal Jadi Penerima Manfaat Terbesar dari Investasi Bontang

    Tenaga Kerja Lokal Jadi Penerima Manfaat Terbesar dari Investasi Bontang

    Liputan6.com, Jakarta Masuknya investasi ke Kota Bontang bukan hanya soal angka di atas kertas. Di lapangan, ratusan warga lokal kini merasakan dampak nyata berupa kesempatan kerja baru yang membantu menggerakkan perekonomian keluarga.

    Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang mencatat, hingga Triwulan III tahun 2025, berbagai pelaku usaha telah mengeksekusi proyek di sejumlah kawasan industri. Pergerakan itu membuka pintu bagi warga lokal untuk ikut terlibat di sektor konstruksi, perdagangan, hingga industri kimia.

    Dari data yang dihimpun, terdapat 206 pelaku usaha non-UMK aktif. Dari jumlah itu, 196 merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan hanya 10 perusahaan berstatus Penanaman Modal Asing (PMA). Aktivitas tersebut berhasil menyerap 307 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta 10 Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam 330 proyek yang berjalan.

    Kepala DPMPTSP Kota Bontang, Muhammad Aspiannur, menegaskan hadirnya investasi lokal bukan hanya memacu geliat industri, tetapi juga menjadi harapan baru bagi pencari kerja.

    “Artinya, investasi yang digerakkan oleh pelaku usaha lokal benar-benar memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat Bontang,” ujarnya, Senin (3/11/2025).

    Ia mengatakan, pemerintah daerah terus menjaga kepercayaan pelaku usaha melalui pelayanan perizinan yang mudah, pendampingan, serta percepatan administrasi.

    “Terpenting juga pelayanan yang cepat dan transparan,” tukasnya.

    Di banyak rumah tangga, pekerjaan baru ini turut meningkatkan penghasilan dan daya beli. Beberapa sektor bahkan menyediakan peluang bagi lulusan sekolah vokasi, membuka ruang bagi anak muda untuk memulai karier di industri.

    Tak hanya itu, pemerintah mendorong para pengusaha untuk tertib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagai bentuk transparansi dan evaluasi berkelanjutan.

    “Kami juga harap, capaian positif ini dapat terus meningkat hingga akhir tahun,” tandas Aspiannur.

    Dengan tren serapan tenaga kerja yang stabil, optimisme tumbuh bahwa Bontang akan semakin menjadi kota tujuan industri yang juga menciptakan dampak sosial yaitu kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

  • Dari CJIBF, 34 Investor Siap Investasi Senilai Total Rp5 Triliun di Jawa Tengah

    Dari CJIBF, 34 Investor Siap Investasi Senilai Total Rp5 Triliun di Jawa Tengah

    Liputan6.com, Semarang Gelaran Central Java Investment Business Forum (CJIBF) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuahkan hasil. 

    Dari gelaran tersebut, sebanyak 34 investor siap menanamkan investasinya di Jawa Tengah. Bahkan, nilainya mencapai Rp5 triliun. Investor tersebut sudah menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah daerah tujuan investasi tersebut.

    “Hari ini kita mengadakan CJIBF yang sudah kesekian kalinya. Hari ini juga dilakukan beberapa MoU (memorandum of understanding atau nota kesepahaman) yang minat terkait investasi di wilayah kita,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi disela gelaran CJIBF di  Hotel Padma, Kota Semarang, Selasa, 4 November 2025.

    Sebagai informasi, CJIBF merupakan agenda rutin yang digarap oleh Pemprov Jateng berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia  Jawa Tengah. Tema CJIBF kali ini adalah “Promoting Central Java’s Investment Opportunity in Renewable Energy and Downstream Food Industry”. 

    Tema tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan. 

    “Hari ini topiknya adalah bagaimana menciptakan ekonomi terbarukan dan produk-produk yang terintegrasi. CJIBF ini diikuti oleh perwakilan dari beberapa kedutaan besar seperti Duta Besar Pakistan dan Zimbabwe, para investor, dan kepala daerah. Lengkap,” katanya.

    Luthfi menjelaskan, investasi merupakan salah satu kekuatan  untuk membangun sebuah daerah. Oleh karenanya, sektor  tersebut terus digenjot oleh Pemprov Jawa Tengah.

    Hasilnya, realisasi investasi di Jawa Tengah sampai triwulan III tahun 2025 mencapai Rp66,13 triliun. Jumlah tersebut didominasi oleh penanaman modal asing (PMA).

    Ia berharap melalui CJIBF akan lebih banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di Jawa Tengah.  Dengan begitu, mampu menyerap banyak tenaga kerja.

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, menambahkan sudah ada 34 pelaku usaha yang akan melakukan pertemuan dengan bupati/wali kota untuk membahas mengenai penanaman investasinya.

    Sejumlah jenis investasi yang dibahas di antaranya mengenai hilirisasi pertanian,  perikanan, renewable energy, pengolahan sampah,  industri pariwisata, dan lainnya” jelasnya.

    Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwi Saputra mengatakan, Pemprov Jateng dan Bank Indonesia selalu berkolaborasi untuk menarik investasi. 

  • di Luar Negeri Rp 3,3 Juta

    di Luar Negeri Rp 3,3 Juta

    Jakarta –

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengungkap syarat minimal investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA) yang ingin membuka usaha di Indonesia. Menurut Todotua, modal minimal untuk PMA di Indonesia adalah Rp 10 miliar.

    Hal ini berbeda dengan di negara lain, yang mana minimal modal untuk investor asing hanya US$ 200 dolar atau sekitar Rp 3,3 juta (kurs Rp 16.700). Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menarik investasi ke Tanah Air.

    “Kalau di luar negeri, usaha kecil itu cukup dengan US$ 200 mereka bisa buka. Tetapi di negara kita, persyaratan kita untuk PMA, itu harus Rp 10 miliar,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, disiarkan YouTube DPD, Selasa (4/11/2025).

    Di sisi lain, jika modal minimal PMA diturunkan maka hal ini akan berdampak bagi pelaku UMKM. “Kenapa bisa begini? Karena kalau kita turunkan nanti impact-nya kepada teman-teman UMKM, ini yang terjadi,” tambah dia.

    Pada kesempatan itu, Todotua menyoroti maraknya investasi asing yang menyalahi aturan yang berlaku. Misalnya, pengusaha asing yang membuka bisnis rental hingga villa di Bali yang kemudian langsung ditindaklanjuti.

    Dalam hal ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menjadi pihak yang melakukan penyegelan. Todotua juga mengungkap bahwa pihaknya menyampaikan protes ke Gubernur Bali, I Wayan Koster yang menuding Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tak bertindak apa-apa terkait investasi yang menyalahi aturan.

    “Beberapa bulan yang ada penyegelan yang ada di Bali terhadap kelompok investasi daripada Rusia terhadap villa, usaha rental, dan lain-lain itu kementerian kami. Jadi minggu kemarin kami agak sedikit protes dengan gubernur Bali berbicara terhadap Kementerian Investasi tidak berbuat apa-apa,” imbuhnya.

    “Tapi saya bilang sama gubernurnya, Pak Gubernur, saya udah cabut itu kita sudah cabut duluan itu barang itu, sudah dari 5-6 bulan yang lalu. Karena di sana hanya dengan memiliki NIB, mereka membangun villa, hotel, dan lain-lain. Tetapi sekarang kita pun tentunya aware dengan ini” tutupnya.

    (ily/eds)