Xcloud.id

Topik: Penanaman Modal Asing (PMA)

  • 13 WNA Ditangkap dalam Operasi Perusahaan Fiktif

    13 WNA Ditangkap dalam Operasi Perusahaan Fiktif

    Batam, Beritasatu.com – Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengamankan 13 warga negara asing (WNA) di Batam, Kepulauan Riau. Mereka tercatat bekerja di 12 perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang diduga fiktif.

    Kejadian ini terungkap dalam operasi gabungan yang digelar oleh petugas Imigrasi pada Kamis (13/3/2025). Operasi bertajuk Wira Waspada ini berfokus pada kawasan industri Sekupang dan komplek pertokoan Taman Baloi, Kota Batam.

    Dalam operasi ini, Imigrasi menargetkan pengawasan terhadap perusahaan PMA yang diduga fiktif dan WNA yang melanggar ketentuan keimigrasian.

    Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengungkapkan, ada 12 perusahaan yang diperiksa dalam operasi ini. Dari hasil pengecekan, ditemukan empat perusahaan yang belum memenuhi komitmen investasi sebesar Rp 10 miliar, enam perusahaan fiktif, serta dua perusahaan dengan alamat yang tidak sesuai dengan data yang terdaftar.

    Dari total 26 WNA yang terdata, sebanyak 13 orang berhasil diamankan. Sedangkan 13 orang lainnya kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Terdapat 9 WNA yang diketahui berada di luar Indonesia, dan pihak Imigrasi akan membatalkan izin tinggal mereka. Empat orang lainnya masih dalam pengejaran.

    “Kami bekerja sama dengan BKPM untuk memastikan bahwa hanya WNA yang memberikan kontribusi positif yang boleh berada di Indonesia. Kami tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran keimigrasian, dan di Batam terdapat 13 orang yang kami amankan, sementara 22 orang lainnya masih dalam pengejaran,” ungkap Saffar Muhammad Godam kepada wartawan, Jumat (14/3/2025).

    Saat ini, belasan WNA yang diamankan masih menjalani serangkaian pemeriksaan. Jika terbukti bersalah, mereka bisa dikenai sanksi berupa denda, pendeportasian, atau diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi persyaratan investasi yang telah ditentukan.

  • Alasan KPK Periksa Bos Summarecon (SMRA) dan MAP (MAPI) di Kasus Gratifikasi Pejabat Pajak

    Alasan KPK Periksa Bos Summarecon (SMRA) dan MAP (MAPI) di Kasus Gratifikasi Pejabat Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi dari beberapa perusahaan pada kasus dugaan penerima gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu). 

    Pada kasus tersebut, KPK telah menetapkan satu orang tersangka yakni mantan Kepala Kantor Wilayah Pajak Jakarta Khusus Muhamad Haniv (HNV). Dia diduga menerima gratifikasi dengan total senilai Rp21,5 miliar. 

    Proses penyidikan terhadap Haniv kini masih berlangsung. Penyidik KPK pun telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Beberapa di antaranya adalah pihak direksi maupun setingkat general manager beberapa perusahaan.

    Pada Selasa (4/3/2025), KPK memeriksa Direktur KSO PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) Sharif Benyamin sebagai saksi. Penyidik disebut mendalami dugaan aliran dana ke tersangka melalui keterangan Sharif. 

    “Saksi nomor 1 [Sharif] hadir didalami terkait dengan aliran dana ke tersangka,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Rabu (5/3/2025). 

    Pada hari yang sama, KPK turut memanggil Direktur PT Prima Konsultan Indonesia Sugianto Halim. Namun, penyidik mengonfirmasi bahwa saksi tersebut tidak memenuhi panggilan yang dilayangkan. 

    Sebelumnya, KPK turut memeriksa Direktur Utama Cakra Kencana Indah dan Division Manager-Tax O/S (2015-2020) sekaligus General Manager PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) (2022-sekarang) Irla Mugi Prakoso, Rabu (26/2/2025), serta Accounting Head Division PT Erajaya Swasembada Tbk. Mohamad As’udi, Kamis (27/2/2025). 

    Di sisi lain, beberapa pejabat pajak lainnya pun ikut diperiksa sebagai saksi oleh KPK untuk kasus yang menjerat Haniv saat ini. Mereka adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Periode 2015-2018 I Ketut Bagiarta, PNS Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penanaman Modal Asing (PMA) 6 DJP, serta mantan Pemeriksa Pajak Madya KPP PMA 3 DJP Jakarta Khusus Hadi Sutrisno. 

    Pada saksi-saksi tersebut, ungkap Tessa, diperiksa terkait dengan dugaan permintaan uang oleh Haniv kepada para wajib pajak. 

  • Menaker ungkap Pesan Prabowo soal Kondisi Industri Padat Karya

    Menaker ungkap Pesan Prabowo soal Kondisi Industri Padat Karya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa meski beberapa industri padat karya tengah mengalami penurunan, pemerintah terus berupaya untuk memastikan keseimbangan di sektor ketenagakerjaan.

    Yassierli menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan khusus terkait isu ini agar dapat disoroti dan dicarikan solusinya dengan segera.

    Meski begitu, Saat ditanya mengenai kondisi industri padat karya yang melemah, Yassierli menjelaskan bahwa tidak semua sektor terdampak secara merata.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Istana Merdeka, Senin (3/3/2025).

    “Ya, tidak semua. Industri tekstil memang agak turun. Tapi kalau industri pakaian jadi malah tumbuh. Ini memang dinamika industri,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Presiden.

    Mengenai kebijakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang memberikan kompensasi 60% kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), Yassierli memastikan bahwa program tersebut tetap berjalan.

    “Ya, pasti,” tegasnya memastikan bahwa program tersebut berjalan.

    Lebih lanjut, dia juga menekankan bahwa pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2025 sebagai salah satu bentuk kepastian hukum dalam menangani isu ketenagakerjaan.

    Selain Sritex, Yassierli juga mencermati kasus PHK yang melibatkan perusahaan seperti Sanken dan Yamaha juga menjadi perhatian pemerintah.

    ” Ya, itu kan case by case ya. Case by case. Tadi yang saya katakan memang ada beberapa industri kita karena kondisi global, kemudian kesulitan pasar dan seterusnya,” ucapnya.

    Pemerintah, kata Yassierli, berharap PHK menjadi langkah terakhir yang diambil oleh perusahaan. Oleh karena itu, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan terkait untuk memastikan bahwa setiap proses PHK telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Yassierli menekankan bahwa pemerintah berharap industri padat karya tetap bertahan dan pekerja dapat terlindungi dengan kebijakan yang tepat.

    “Kami sedang berkomunikasi sebenarnya yang dengan Yamaha dan Sanken. Karena ada beberapa hal yang kami ingin pastikan bahwa proses menuju PHK-nya itu sudah sesuai dengan aturan apa belum? Tapi yang saya katakan tadi, di lain sisi kan sebenarnya beberapa industri juga tumbuh di Indonesia. Jadi ini harus balance gitu,” jelas Yassierli.

    Pabrik Tutup 

    Sementara itu, jumlah pabrik yang berhenti beroperasi hingga melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK Massal di Indonesia semakin bertambah. Terbaru, pada awal tahun ini 2 pabrik alat musik Yamaha dan pabrik komponen peralatan listrik Sanken dikabarkan tumbang.

    Berdasarkan catatan Bisnis, penutupan 2 pabrik alat musik yang dimaksud yaitu PT Yamaha Music Product MM 2100 di Bekasi pada akhir Maret 2025 dan PT Yamaha Indonesia di Kawasan Pulo Gadung. Setidaknya tutupnya 2 pabrik ini akan berdampak pada PHK 1.100 karyawan.

    Tidak hanya itu, pabrik komponen peralatan listrik PT Sanken Indonesia yang merupakan penanaman modal asing (PMA) asal Jepang juga akan menutup pabriknya pada Juni 2025.

    Perlu digarisbawahi bahwasannya pabrik Sanken Indonesia yang ditutup berbeda dengan pabrik elektronik dan alat rumah tangga yang diproduksi oleh PT Sanken Argawidja. Lokasi pabrik elektronik tersebut berada di Tangerang dan masih beroperasi saat ini.

    Lebih lanjut, penutupan pabrik juga terjadi di sektor lainnya yakni industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yaitu PT Asia Pacific Fibers Tbk. (POLY) di Karawang yang menghentikan operasional pabrik kimia dan seratnya pada November lalu.

    Tak hanya itu, raksasa tekstil lainnya yang tumbang yaitu PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex. Pabrik yang berlokasi di Sukoharjo itu resmi tutup per 1 Maret 2024 akibat ketidakmampuan melunasi utang kepada kreditur.

  • Berharap Geliat Sektor Industri Setelah Disembur Gas Murah

    Berharap Geliat Sektor Industri Setelah Disembur Gas Murah

    Bisnis.com, JAKARTA — Geliat produksi dari tujuh sektor industri tengah dinantikan usai kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) kembali diperpanjang. Bahkan, periode kali ini gas murah tersebut berlaku untuk 5 tahun ke depan. 

    Kepastian kelanjutan HGBT tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 26 Februari 2025.

    Meski dilanjutkan, kali ini HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar US$7 per million british thermal unit (MMbtu) dan bahan baku US$6,5 per MMbtu. Pada periode sebelumnya, HGBT dipatok US$6 per MMbtu. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penetapan HGBT tersebut selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk lebih mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

    Adapun manfaat bagi sektor industri telah memberikan total manfaat ekonomi mencapai Rp247,26 triliun pada 2020-2023. Dampak paling signifikan terlihat pada peningkatan ekspor sebesar Rp127,84 triliun dan kenaikan penerimaan pajak Rp23,30 triliun. 

    Investasi juga terdongkrak mencapai Rp91,17 triliun, mencerminkan kepercayaan investor yang semakin kuat.

    Selain itu, kebijakan ini membantu efisiensi anggaran dengan mengurangi subsidi pupuk hingga Rp4,94 triliun. Secara keseluruhan, HGBT telah memperkuat industri nasional, meningkatkan ekspor dan investasi, serta mengoptimalkan penerimaan negara.

    “Ketentuan harga baru ini akan meningkatkan efisiensi biaya produksi industri dalam negeri serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Bahlil, beberapa waktu lalu. 

    Rencana Ekspansi Industri 

    Merespons kebijakan tersebut, Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) telah merencanakan ekspansi kapasitas produksi keramik nasional. Setidaknya terdapat 5 pemain yang akan meningkatkan produksinya dalam beberapa tahun ke depan. 

    Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan pihaknya menyambut keberlanjutan HGBT yang diterapkan 5 tahun ke depan dengan melanjutkan ekspansi tahap kedua yang sebelumnya sempat tertahan lantaran menantikan stimulus.

    “Ya benar dari produsen lokal untuk yang ekspansi tahap kedua ini salah satunya Arwana Keramik [PT Arwana Citramulia Tbk], Platinum [PT Platinum Ceramics Industry], Pegasus [PT Pegasus Mitra Abadi], Kobin [PT Kobin Keramik Industri], Primarindo [PT Primarindo Argatile], dan lainnya,” kata Edy kepada Bisnis, Minggu (2/3/2025). 

    Kelima produsen keramik tersebut akan melakukan penambahan kapasitas produksi ubin keramik sebesar 45 juta meter persegi per tahun dengan total investasi sekitar Rp4 triliun. Investasi baru ini akan dilakukan sesegera mungkin dan akan menyerap 5.000 tenaga kerja baru dan ditargetkan rampung semester II/2026. 

    Sebelumnya, pada periode pemberian HGBT 2020-2024 pun produsen keramik juga terus berekspansi dengan menambah kapasitas produksi baru ubin keramik sekitar 90 juta meter persegi dan investasi 2 pabrik sanitary atau kloset dari Penanaman Modal Asing (PMA) dengan total keseluruhan berkisar Rp20 triliun – Rp23 triliun yang menyerap 15.000 tenaga kerja.

    Produsen keramik juga lebih percaya diri menjadi tuan rumah dalam negeri dan swasembada keramik dapat terwujud pada pertengahan tahun 2026 total kapasitas baru sebesar 120 juta meter persegi sehingga kapasitas terpasang menjadi 670 juta meter persegi. 

    “Ini sangat mumpuni untuk mensubstitusi keseluruhan angka impor keramik yang berkisar 70 juta-80 juta meter persegi per tahunnya,” terangnya.

    Terkait kenaikan HGBT periode ini yang dipatok US$7 per MMbtu dari sebelumnya US$6,5 per MMbtu, pihaknya mengaku tidak keberatan asalkan volume gas yang ditetapkan dalam Kepmen ESDM juga diterapkan sesuai dengan kebutuhan industri tanpa ada pembatasan. 

    Dia wanti-wanti agar harga gas US$7 per MMbtu tidak diikuti dengan kebijakan pemasok gas negara yakni PT PGN Tbk yang sebelumnya diberlakukan pembatasan 45%-50% dengan pengenaan surcharge US$16,77 per MMbtu pada Januari-Maret 2025.

    Di sisi lain, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan mengatakan pelaku industri manufaktur optimistis dengan kebijakan perpanjangan gas murah periode 2025-2029 dapat meningkatkan daya saing, sekaligus mendongkrak produksi untuk ekspor. 

    Pada periode HGBT 2020-2024, investasi kaca lembaran juga disebut bergairah, terutama dari penanaman modal asing (PMA). Terdapat 2 investor kaca lembaran asal Korea yang menanamkan modal di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan investor asal China di Gresik. 

    “HGBT 2020 – 2024, menarik investor manufaktur dalam dan luar negeri. Satu pabrik kaca lembaran di Sidoarjo sudah selesai revitalisasi dg penambahan kapasitas pada awal tahun 2025,” kata Yustinus kepada Bisnis, Minggu (2/3/2025). 

    Adapun, saat ini total kapasitas terpasang kaca lembaran tercatat menjadi sebanyak 2 juta ton per tahun atau meningkat dari sebelumnya 1,35 juta ton/tahun. 

    Kepastian Pasokan Gas

    Untuk meningkatkan ekspansi lebih banyak dari 7 industri, kepastian volume gas tanpa adanya Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT), sebagaimana diberlakukan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) pada periode sebelumnya. 

    “Realisasi pasokan volume HGBT 100% Kepmen, jangan terulang AGIT atau istilah apapun dari PGN yang tidak melaksanakan 100% volume Kepmen. Dengan tidak ada pengurangan volume HGBT oleh PGN, maka industri pasti mampu menyerap kenaikan HGBT US$0,5 per MMbtu, semula US$6,5 per MMbtu menjadi US$7 per MMbtu,” jelasnya.

    Senada, Indonesia Rubber Glove Manufacturer Association (IRGMA) juga mengungkap kepastian volume gas industri dapat menjadi jaminan bagi industri untuk meningkatkan kapasitas produksi. 

    Ketua Umum IRGMA, Rudy Ramadhan mengatakan selama ini yang masih menjadi penghambat kebijakan HGBT yakni permasalahan kondisi pasokan gas untuk wilayah barat Jawa dan bagian utara Sumatra yang dikenakan pembatasan volume pemakaian gas. 

    Adapun, AGIT untuk bagian barat Jawa dikenakan batasan pemakaian 54% dari volume kontrak, jika lebih dari pemakaian maka akan dikenakan harga regasifikasi US$16,77 per MMbtu. Sementara itu, untuk wilayah utara Sumatra yang pasokan gasnya dari LNG praktis cukup berat dengan pembatasan 7% dari volume kontrak dan harga LNG US$18,33 per MMbtu.  

    “Jadi bagaimana kita bisa buat rencana penambahan investasi bila infrastruktur energi tidak ada dan mahal, untuk bertahan hidup saja sudah cukup,” ujarnya. 

    Kendati demikian, pihaknya mengapresiasi pemerintah yang telah melanjutkan kebijakan HGBT untuk industri sarung tangan karet sehingga menjadi pendorong dalam upaya meningkatkan daya saing. 

    “Industri sarung tangan karet identik dengan industri kesehatan dan yakin insentif berupa HGBT untuk bisa mengangkat kinerja industri sarung tangan karet seiring dengan pertumbuhan penduduk dunia sebesar 20%, hal ini bisa dilihat dari data ekspor sarung tangan 2024 yang naik 44,5 juta kg dari 34 juta kg di tahun 2023,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, industri sarung tangan karet juga mengaku optimistis untuk meningkatkan kembali kinerjanya akibat penurunan permintaan sarung tangan global, fluktuasi harga komoditas karet, dan kebijakan EUDR untuk pasar ekspor ke Eropa. 

    Dampak Kinerja Manufaktur

    Lebih jauh, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai kebijakan HGBT dapat membantu efisiensi beban produksi serta memperkuat daya saing industri nasional. 

    “Untuk itu kedepan kami sangat berharap agar industri penerima manfaat HGBT ini harus diperluas ke sektor industri lain yang terdampak biaya energi tinggi dan yang berorientasi ekspor misal makanan minuman, pulp kertas, kimia, farmasi dan tekstil,” kata Saleh, Minggu (2/3/2025).

    Menurut dia, program tersebut menjadi stimulus bagi industri untuk mendongkrak kinerja pertumbuhan ke angka 10% untuk dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto sebesar 8%. 

    “Maka dari itu salah satu caranya ya industri dalam negeri harus tumbuh paling tidak 10%. Nah memang saat ini kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional baru 19% padahal seharusnya minimal harus diatas 29%,” jelasnya.

  • Gas Murah (HGBT) Diperpanjang, Produsen Keramik Genjot Produksi

    Gas Murah (HGBT) Diperpanjang, Produsen Keramik Genjot Produksi

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) disebut akan meningkatkan kapasitas produksi ubin keramik nasional, setelah pemerintah mengeluarkan aturan perpanjangan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) industri untuk 5 tahun ke depan. 

    Adapun, kebijakan HGBT ini tercantim dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu.

    Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan aturan tersebut menjadi angin segar bagi industri keramik nasional untuk meningkatkan daya saing, kepastian usaha, sekaligus menarik investasi baru masuk. 

    “Kehadiran KepmenESDM No 76.K/MG.01/MEM.M/2025 dipastikan akan memberikan multiplier effect positif dan besar dimana langsung disambut oleh pelaku usaha dengan melanjutkan kembali ekspansi tahap kedua yang sebelumnya sempat tertahan alias wait and see,” kata Edy dalam keterangan tertulis, Minggu (2/3/2025).

    Dalam hal ini, anggota Asaki disebut akan melakukan penambahan kapasitas produksi ubin keramik sebesar 45 juta meter persegi per tahun dengan total investasi sekitar Rp4 triliun. Investasi baru ini akan dilakukan sesegera mungkin dan akan menyerap 5.000 tenaga kerja baru dan ditargetkan rampung semester II/2026.

    Sebelumnya, pada periode pemberian HGBT 2020-2024 pun produsen keramik juga terus berekspansi dengan menambah kapasitas produksi baru ubin keramik sekitar 90 juta meter persegi dan investasi 2 pabrik sanitary atau kloset dari Penanaman Modal Asing (PMA) dengan total keseluruhan berkisar Rp20 triliun – Rp23 triliun yang menyerap 15.000 tenaga kerja.

    “Perpanjangan HGBT bagi industri keramik nasional adalah game changer yang telah terbukti selama tahun 2020-2024 berhasil mendorong peningkatan daya saing dan resiliensi industri keramik nasional,” terangnya. 

    Terkait kenaikan HGBT periode ini yang dipatok US$7 per MMbtu dari sebelumnya US$6,5 per MMbtu, pihaknya mengaku tidak keberatan asalkan volume gas yang ditentukan dalam KepmenESDM juga diterapkan sesuai dengan kebutuhan industri tanpa ada pembatasan.

    Dia mewanti-wanti agar harga gas US$7 per MMbtu tidak diikuti dengan kebijakan pemasok gas negara yakni PT PGN Tbk yang sebelumnya diberlakukan pembatasan 45%-50% dengan pengenaan surcharge US$16,77 per MMbtu pada Januari-Maret 2025.

    “Jika terjadi, bisa dipastikan tujuan utama dari kebijakan perpanjangan HGBT untuk peningkatan daya saing industri guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pasti tidak akan terwujud, oleh karena itu kami meminta atensi khusus dari Pemerintahan Prabowo untuk mencarikan solusi bagi PGN yang selama ini telah memberatkan industri,” terangnya.

    Lebih lanjut, produsen keramik juga lebih percaya diri menjadi tuan rumah dalam negeri dan swasembada keramik dapat terwujud pada pertengahan tahun 2026 total kapasitas baru sebesar 120 juta meter persegi sehingga kapasitas terpasang menjadi 670 juta meter persegi.

    “Ini sangat mumpuni untuk mensubstitusi keseluruhan angka impor keramik yang berkisar 70 juta-80 juta meter persegi per tahunnya,” terangnya.

  • Sektor pariwisata Kota Bandung sumbang Rp900 miliar untuk PAD

    Sektor pariwisata Kota Bandung sumbang Rp900 miliar untuk PAD

    Karena ini juga ada permintaan dari pemerintah daerah di Malaysia, kemudian Singapura dan Thailand yang ingin langsung ke Bandung melalui Husein Sastranegara

    Bandung (ANTARA) – Sektor pariwisata Kota Bandung, menyumbang sekitar Rp900 miliar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan okupansi keterisian penginapan menembus delapan juta orang.

    “Ini berasal dari pajak hotel, restoran dan juga tempat-tempat destinasi wisata,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung Arief Syaifudin dalam rapat serap aspirasi perubahan UU Kepariwisataan di Bandung, Rabu.

    Arief mengatakan hal ini juga ada pengaruhnya dari beroperasinya kereta cepat whoosh yang per hari mencapai 23 ribu. Namun, menurut dia, hal ini bisa ditingkatkan dengan pembukaan kembali Bandara Hussein Sastranegara.

    “Karena ini juga ada permintaan dari pemerintah daerah di Malaysia, kemudian Singapura dan Thailand yang ingin langsung ke Bandung melalui Husein Sastranegara,” ucapnya.

    Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga mengungkapkan bahwa untuk bandara, di Jawa Barat sejatinya bisa dipenuhi oleh BIJB Kertajati untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara.

    “Dan penopangnya bisa menggunakan Whoosh dan perjalanan darat walaupun feeder dari dan ke beberapa wilayah seperti Kertajati dan juga dari stasiun kereta api cepat, belum bisa mengakses kepada seluruh destinasi-destinasi wisata yang ada di Jawa Barat ini,” katanya.

    Ke depan, Lamhot mengatakan pihaknya juga akan mendorong feeder atau angkutan pengumpan, akan lebih didorong untuk diwajibkan.

    “Jadi harapannya terbuka aksesnya untuk bisa masuk ke seluruh objek wisata yang ada di Jawa Barat juga,” katanya.

    Di sisi lain, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat menyebut dunia kepariwisataan di Jawa Barat tengah mengalami krisis, akibat beberapa isu yang terjadi dan menjadi pekerjaan rumah bersama.

    Sekretaris Disparbud Jawa Barat Ani Widiani mengatakan yang pertama butuh adanya manajemen untuk mengantisipasi bencana, kemudian persoalan pengelolaan sampah tempat wisata dan pungli yang bisa merusak citra pariwisata di Jawa Barat.

    Hal ini, menurut Ani, perlu perhatian serius karena bisa mengancam kelangsungan dari realisasi investasi ekonomi kreatif di Jawa Barat di mana untuk Investasi tahun 2023 dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp15 triliun, dan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp7,4 triliun, dan di 2024 meningkat PMA nya sebanyak Rp35 triliun dan PMDN Rp8 triliun.

    “Hal-hal ini butuh perhatian serius semua pihak karena bisa mengganggu citra pariwisata Jabar, karena kan sesungguhnya yang bekerja (harusnya) tidak hanya sektor pariwisata tapi juga komponen lain dari stakeholders lainnya,” ucap dia.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Disparbud sebut pariwisata Jawa Barat tengah hadapi PR bersama

    Disparbud sebut pariwisata Jawa Barat tengah hadapi PR bersama

    Seperti parkir dimahalin, beli minum dimahalin, lalu skema-skema pungli lain yang sangat mengganggu citra pariwisata Jabar

    Bandung (ANTARA) – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jawa Barat menyebutkan dunia kepariwisataan di Jawa Barat tengah mengalami krisis, akibat beberapa isu yang terjadi dan menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama untuk diselesaikan.

    Sekretaris Disparbud Provinsi Jawa Barat Ani Widiani mengatakan isu besar pertama yang dihadapi kepariwisataan Jawa Barat adalah sampah yang menjadi gangguan dan tampak tidak bisa dikelola oleh tempat wisata sendiri.

    “Karena apa? Mungkin karena memang dari pemda belum secara serius melihat untuk mengelola secara kota atau secara kabupaten gitu,” kata Ani kepada para Anggota Komisi VII DPR dalam rapat serap aspirasi untuk perubahan UU Kepariwisataan, di Bandung, Rabu.

    Hal ini sangat krusial, kata Ani, karena persoalan sampah ini menjadi satu faktor utama yang menyebabkan batalnya wisatawan untuk datang ke Jawa Barat.

    “Tampaknya ini perlu dikelola oleh tingkat kota dan kabupaten yang memang belum pernah secara serius menangani ini,” ucapnya.

    Isu serius kedua yang dapat berdampak buruk bagi citra pariwisata di Jabar, kata Ani, adalah persoalan pungutan liar (pungli) yang hingga kini belum serius ditangani oleh semua pihak.

    “Seperti parkir dimahalin, beli minum dimahalin, lalu skema-skema pungli lain yang sangat mengganggu citra pariwisata Jabar yang nampaknya juga belum serius ditangani, karena kan sesungguhnya yang bekerja tidak hanya sektor pariwisata tapi juga komponen lain dari pihak lainnya,” ucap dia.

    Hal ini, menurut Ani, perlu perhatian serius karena bisa mengancam kelangsungan dari realisasi investasi ekonomi kreatif di Jawa Barat di mana untuk investasi tahun 2023 dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp15 triliun, dan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp7,4 triliun, dan di 2024 meningkat PMA nya sebanyak Rp35 triliun dan PMDN Rp8 triliun.

    Di lokasi yang sama, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengungkapkan bahwa persoalan sampah memang menjadi salah satu indeks yang krusial bagi indeks kepariwisataan.

    “Ini disampaikan dalam World Economic Forum ini salah satu penilaian utama untuk indeks kepariwisataan adalah kebersihan. Jadi ini krusial,” kata Lamhot.

    Terkait dengan isu pungli, Lamhot mengatakan bahwa terkait hal tersebut harus ada standardisasi bagi setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata.

    “Ini harus terstandardisasi, termasuk orang di tiketingnya, keamanannya itu yang terverifikasi resmi. Kalau tidak terverifikasi ya mereka tidak bisa melakukan aktivitas kepariwisataan,” ujarnya.

    Namun demikian, dia mengatakan terkait dengan pungli yang terjadi di beberapa jalur wisata di Jabar yang sempat menjadi berita viral, Lamhot mengatakan untuk diatur dalam pasal pada UU Kepariwisataan, pihaknya akan melihat tingkat permasalahan yang ada.

    “Kita lihat, formulanya kalau memang itu menjadi masalah besar, ya mau tidak mau kita masukan. Tapi kalau kemudian itu masalahnya adalah kasuistik ya tidak perlu kita masukkan cukup nanti masalah lokal (pemda) yang bisa mengatasi,” tuturnya.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Usai VinFast, BKPM Rayu Vietnam Tanam Modal Dukung Hilirisasi SDA

    Usai VinFast, BKPM Rayu Vietnam Tanam Modal Dukung Hilirisasi SDA

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal alias BKPM mengundang Vietnam untuk ikut serta menanamkan modalnya lebih banyak—usai membangun pabrik VinFast—dalam mendukung hilirisasi sumber daya alam.

    Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi Nurul Ichwan mempromosikan bahwa terdapat lebih dari 28 komoditas untuk dilakukan hilirisasi.

    “Dengan kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia, kami ingin mengundang teman-teman kami, saudara-saudara kami dari Vietnam untuk melakukan investasi di Indonesia,” ujarnya dalam 70th Anniversary of Indonesia—Vietnam Diplomatic Relations, Senin (24/2/2025).

    Minat negara mitra terhadap investasi di Indonesia sudah ditunjukkan berbagai pihak, utamanya China.

    Tidak dapat dipungkiri, China memang memiliki teknologi kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) paling efisien dan telah berinvestasi di Vietnam.

    Untuk itu, pemerintah berharap investasi yang masuk dari Vietnam dapat lebih banyak, utamanya terkait energi baru terbarukan (EBT).

    Dalam 10 tahun terakhir, total realisasi investasi dari Vietnam mencapai US$66,3 miliar atau sekitar Rp1.079 triliun (asumsi kurs Rp16.280 per dolar AS).

    Nilai tersebut meningkat signfikan utamanya pada 2024 usai perusahaan mobil listrik VinFast merambah pasar Tanah Air dan dilanjutkan dengan munculnya taksi Vietnam Xanh SM.

    Nurul Ichwan memaparkan bahwa sejauh ini, 89,9% investasi dari Vietnam terpusat di Jawa Barat dengan sektor sekunder. Sementara sisanya tersebar di Jakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Di mana sektor primer hanya mencakup 2%, dan tersier sebesar 8,2%.

    Terdapat lima sektor utama yang Vietnam investasikan di Indonesia, yakni kendaraan, perdagangan dan reparasi, hotel dan restoran, perikanan, dan konstruksi.

    “Kami tahu bahwa Vietnam selangkah lebih maju dari Indonesia karena kami tahu bahwa ketersediaan energi hijau di Vietnam sudah ada. Kami sedang bergerak maju menuju investasi energi hijau yang berkelanjutan ini. Namun, karena kita memiliki program industri hilir, ketersediaan energi hijau tidak cukup untuk mendukung industri hilir,” tuturnya.

    Adapun, pada tahun ini pemerintah menargetkan investasi dari foreign direct investment (FDI) atau penanaman modal asing (PMA) dan PMDN mencapai Rp1.905 triliun. 

  • Kemenperin Tegaskan Penutupan Pabrik Sanken Cikarang Bukan Akibat Iklim Usaha

    Kemenperin Tegaskan Penutupan Pabrik Sanken Cikarang Bukan Akibat Iklim Usaha

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan bahwa rencana penghentian produksi dan penutupan pabrik Sanken Indonesia yang berlokasi di Kawasan Industri MM 2100, Cikarang, Bekasi, bukan disebabkan oleh kondisi iklim usaha di Indonesia. Keputusan tersebut murni berasal dari kebijakan induk perusahaan yang berbasis di Jepang.

    “Kami ingin menegaskan bahwa penghentian produksi Sanken Indonesia ini bukan karena kondisi usaha di Indonesia, melainkan karena keputusan manajemen di Jepang,” ujar Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta dikutip dari Antara, Minggu (23/2/2025).

    Ia menjelaskan bahwa perusahaan ini memproduksi switch mode power supply dan transformator, yang berbeda dengan Sanken Argawidja Tangerang yang lebih fokus pada produksi barang elektronik serta peralatan rumah tangga.

    “Produk utama PT Sanken Indonesia meliputi switch mode power supply dengan kapasitas produksi mencapai 3,95 juta unit per tahun, serta transformator dengan kapasitas produksi sekitar 4,32 juta unit per tahun. Produk mereka menyasar pasar di sektor otomotif dan elektronik,” ungkapnya.

    Terkait dengan proses transisi bagi lebih dari 457 karyawan yang terdampak, Setia menyampaikan bahwa perusahaan telah menyiapkan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Selain itu, perusahaan juga telah memberikan pelatihan kewirausahaan kepada para pekerja serta menjajaki kerja sama dengan perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Jepang guna membuka peluang kerja bagi karyawan terdampak.

    “Kami menerima laporan bahwa perusahaan telah melakukan negosiasi dengan para pekerja terkait pembayaran pesangon dan hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan,” katanya.

    Lebih lanjut, Setia menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan PT Sanken Indonesia memutuskan untuk menghentikan produksi dan menutup pabrik di Cikarang.

    Salah satu penyebab utama adalah tidak adanya pembaruan desain dan teknologi dari perusahaan induk di Jepang akibat divisi terkait telah dijual ke grup perusahaan lain.

    “Pada periode 2017 hingga 2019, divisi power supply dan transformator di induk perusahaan dijual ke grup bisnis lain di Jepang. Namun, kepemilikan PT Sanken Indonesia tidak berpindah, sehingga perusahaan ini tidak lagi mendapatkan dukungan inovasi desain dan teknologi dari induknya,” jelasnya.

    Faktor lainnya adalah ketidakmampuan perusahaan untuk bersaing dengan produk-produk terbaru di industri yang sama.

    “Perusahaan terus mengalami kerugian. Situasi ini semakin diperburuk karena produk PT Sanken Indonesia tidak lagi menjadi fokus utama bisnis Sanken Electric yang kini lebih berorientasi pada pengembangan semikonduktor,” tambahnya.

    Sebelumnya, Kemenperin menyampaikan bahwa pabrik Sanken Indonesia yang bergerak di industri peralatan listrik di kawasan industri MM2100, Cikarang, berencana menghentikan produksinya pada Juni 2025.

    Berdasarkan informasi yang disampaikan perusahaan melalui sistem online single submission (OSS), penghentian aktivitas produksi dijadwalkan terjadi di pertengahan tahun depan.

    “Dalam OSS, disebutkan bahwa penutupan pabrik Sanken Indonesia di Cikarang akan dilakukan pada Juni 2025,” pungkas Setia.

  • Kemenperin Ungkap 3 Biang Kerok Pabrik Sanken Tutup, Bukan Karena Iklim Usaha RI

    Kemenperin Ungkap 3 Biang Kerok Pabrik Sanken Tutup, Bukan Karena Iklim Usaha RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan tiga alasan pabrik PT Sanken Indonesia tutup pada Juni 2025 mendatang.

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta menyebut alasan pertama penutupan merupakan permintaan langsung dari perusahaan induknya di Jepang, Sanken Electric.

    “Berdasarkan keputusan perusahaan induk di Jepang, pada Februari 2024 ini telah diputuskan dan diinformasikan kepada customer dan karyawan bahwa PT Sanken Indonesia akan stop line production pada Juni 2025,” kata Setia melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (22/2/2025).

    Alasan kedua, tidak ada dukungan pemutakhiran desain dan teknologi dari induk perusahaan di Jepang akibat penjualan divisi terkait.

    Setia menjelaskan, pada periode 2017–2019, divisi terkait power supply dan transformator di perusahaan induk dijual kepada grup perusahaan lain di Jepang. Namun, kepemilikan PT Sanken Indonesia tidak ikut berpindah.

    “Sehingga berakibat tidak ada lagi dukungan pemutakhiran desain dan teknologi produk terhadap PT Sanken Indonesia dari perusahaan induk di Jepang,” jelasnya.

    Alasan ketiga, perusahaan tidak mampu bersaing untuk menyesuaikan dengan produk-produk baru. Setia juga menyebut perusahaan terus mengalami kerugian.

    “Kerugian ini juga menjadi perhatian mengingat produk PT Sanken Indonesia tidak lagi menjadi bisnis utama Sanken Electric yang fokus kepada pengembangan produk semikonduktor,” ungkapnya.

    Setia pun menegaskan bahwa penghentian lini produksi pabrikan yang berlokasi di kawasan industri MM2100, Cikarang itu bukan lantaran iklim usaha di Indonesia. Menurutnya, penutupan pabrik lebih pada kebijakan manajemen yang ada di Jepang untuk memberhentikan operasional mereka.

    “Karena perusahaan ini sebenarnya sudah merugi dari 2019,” ucap Setia.

    Lebih lanjut, Setia menuturkan sejak pengumuman untuk menghentikan lini produksinya, PT Sanken Indonesia sudah mulai memberikan dukungan desain produk existing mereka kepada perusahaan lain. Hal ini dilakukan agar produk dapat diproduksi dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya.

    Adapun produk yang dihasilkan PT Sanken Indonesia adalah switch mode power supply dengan kapasitas produksi sebesar 3,95 juta unit per tahun dan transformator dengan kapasitas produksi mencapai 4,32 juta unit per tahun. “Pangsa pasar mereka untuk sektor otomotif dan elektronik,” tutur Setia.

    PT Sanken Indonesia berdiri sejak 1997 di kawasan industri MM 2100 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Total investasi yang telah mereka gelontorkan sebanyak Rp49 miliar yang merupakan penanaman modal asing (PMA). Setia menyebut perusahaan ini menyerap tenaga kerja sekitar 457 orang. Terkait penutupan pabrik, Setia mengatakan perusahaan akan bertanggung jawab.

    “Kami mendapat laporan, perusahaan telah bernegosiasi dengan karyawan untuk penyelesaian pesangon dan hak lainnya sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan,” ungkap Setia.

    Selain itu, PT Sanken Indonesia berupaya memberikan pelatihan kewirausahaan kepada pekerjanya yang berminat, dan perusahaan sedang menjalin komunikasi dengan sesama perusahaan PMA Jepang yang berada di sekitar lokasi pabrik, untuk dapat menyerap tenaga kerja Sanken Indonesia.