Xcloud.id

Topik: Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Diskon Listrik 50 Persen Diperpanjang atau Tidak?

    Diskon Listrik 50 Persen Diperpanjang atau Tidak?

    PIKIRAN RAKYAT – Kabar kurang menyenangkan bagi pelanggan listrik PLN, program diskon tarif listrik 50 persen yang telah dinikmati selama beberapa bulan terakhir akan segera berakhir pada 28 Februari 2025.

    “Enggak diperpanjang, dua bulan aja,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Kebijakan ini diberlakukan sebagai bentuk stimulus ekonomi untuk meringankan beban masyarakat. Namun, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi, pemerintah memutuskan untuk menghentikan program diskon ini.

    Siapa Saja yang Terkena Dampak?

    Program diskon listrik 50 persen ini menyasar pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA.

    Dengan berakhirnya program ini, seluruh pelanggan yang termasuk dalam kategori tersebut akan kembali dikenakan tarif listrik normal mulai bulan Maret 2025.

    Apa yang Terjadi dengan Sisa Token Listrik?

    Bagi pelanggan prabayar yang masih memiliki sisa token listrik yang dibeli dengan harga diskon, tidak perlu khawatir. Sisa token tersebut masih dapat digunakan setelah periode diskon berakhir.

    Ilustrasi Pelanggan PLN sedang mengisi token listrik.

    PLN memastikan bahwa sisa token listrik tetap berlaku dan dapat digunakan untuk membayar tagihan listrik pada bulan-bulan berikutnya.

    Apa yang Perlu Dilakukan Pelanggan?

    1. Pelanggan Prabayar

    Manfaatkan sisa token listrik yang masih ada sebelum tanggal 28 Februari 2025. Setelah tanggal tersebut, beli token listrik dengan tarif normal.

    2. Pelanggan Pascabayar

    Pastikan pembayaran tagihan listrik untuk bulan Januari dan Februari 2025 dilakukan tepat waktu agar mendapatkan diskon 50 persen.

    Alasan Penghapusan Diskon Listrik

    Pemerintah memutuskan untuk menghentikan program diskon listrik 50 persen karena beberapa alasan, di antaranya:

    – Pemerintah berfokus pada pemulihan ekonomi nasional dan perlu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan fiskal.

    – Program diskon listrik memberikan beban tambahan pada keuangan negara.

    – Dengan berakhirnya diskon, diharapkan masyarakat lebih bijak dalam menggunakan listrik.

    Antisipasi Kenaikan Tagihan Listrik

    Untuk mengantisipasi kenaikan tagihan listrik setelah program diskon berakhir, ada beberapa hal yang dapat dilakukan:

    – Matikan lampu dan peralatan elektronik yang tidak digunakan, gunakan lampu LED, dan manfaatkan energi matahari.

    – Pastikan tidak ada kebocoran listrik yang dapat menyebabkan penggunaan listrik yang boros.

    – Cari tahu apakah ada program pemerintah lainnya yang dapat membantu meringankan beban tagihan listrik.

    Mari kita bijak dalam menggunakan listrik agar tagihan tetap terjangkau meskipun program diskon telah berakhir.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Karyawan Bergaji di Bawah Rp10 Juta Dapat Intensif Pajak, Bagaimana Dampaknya? – Halaman all

    Karyawan Bergaji di Bawah Rp10 Juta Dapat Intensif Pajak, Bagaimana Dampaknya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah Indonesia memberlakukan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi karyawan dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan. Kebijakan ini berdampak signifikan bagi pemilik bisnis dan karyawan, seperti apa?.

    Berdasarkan ketentuan itu, insentif akan berdampak khususnya di sektor industri alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan produk turunannya. Kebijakan yang mulai berlaku pada 04 Februari 2025 ini, membebaskan karyawan dari kewajiban membayar pajak penghasilan.

    Sehingga mereka dapat menerima gaji penuh tanpa potongan dan mendukung kelangsungan usaha, hingga mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dirilisnya aturan baru ini membawa banyak dampak positif baik bagi penyedia lapangan kerja maupun pekerja.

    Bagi karyawan dengan subsidi potongan pajak penghasilan, membantu meningkatkan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Insentif ini, dinilai memberikan rasa aman finansial, terutama bagi pekerja di sektor padat karya yang kerap menghadapi tantangan ekonomi.

    “Diberlakukannya peraturan baru ini, perusahaan mendapatkan kelonggaran pada beban operasional mereka,” ujar Head of Business Mekari Talenta, Stevens Jethefer di Jakarta, Jumat (14/2/2025).

    Perusahaan di sektor padat karya dapat mengalokasikan anggaran yang sebelumnya untuk pemotongan pajak ke area lain yang lebih strategis. Lalu, pemilik bisnis harus memastikan infrastruktur dan sistem administrasi kepegawaian yang memadai untuk mendukung kelancaran proses ini.

    Dengan daya beli karyawan yang meningkat, bisnis dapat merasakan dampak positif peningkatan konsumsi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, implementasi kebijakan ini membawa tantangan baru bagi pelaku usaha.

    Perusahaan diharuskan memenuhi berbagai syarat administrasi, termasuk pelaporan berkala kepada DJP mengenai pemanfaatan insentif ini. Selain itu, mereka harus memastikan bahwa sistem penggajian dan pajak tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta infrastruktur dan sistem administrasi kepegawaian yang memadai untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan ini.

    “Perusahaan diharuskan untuk memenuhi berbagai syarat administrasi, termasuk pelaporan penggunaan insentif secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain itu, pengusaha perlu memastikan bahwa sistem pengelolaan payroll dan pajak mereka tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku,” kata Stevens.

    Perusahaan dinilai perlu segera menyesuaikan sistem payroll untuk mengakomodasi kebijakan ini sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan perhitungan manual.

    “Pengusaha wajib memastikan bahwa sistem kepegawaian saat ini telah diperbarui sesuai dengan regulasi terbaru, dan memastikan karyawan yang menerima insentif ini telah memenuhi persyaratan,” sambungnya.

  • Tersangka Korupsi Dana PEN di Gorontalo Bertambah, Kejari Kembali Tahan 3 Orang

    Tersangka Korupsi Dana PEN di Gorontalo Bertambah, Kejari Kembali Tahan 3 Orang

    Liputan6.com, Gorontalo – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gorontalo (Kabgor) kembali menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek lanjutan peningkatan Jalan Samaun Pulubuhu–Bolihuangga yang didanai oleh Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp3,26 miliar.

    Berdasarkan hasil penyelidikan dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, proyek yang dikerjakan oleh CV Irma Yunika tersebut ditemukan telah mengalami penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,18 miliar.

    Kepala Kejari Kabupaten Gorontalo, Abvianto Syaifulloh, menyampaikan bahwa tiga tersangka dalam kasus ini berinisial NT, JK, dan AO.

    “Dua tersangka, NT dan JK, langsung kami tahan setelah menjalani pemeriksaan. Sementara itu, tersangka AO belum hadir dengan alasan kesehatan, namun tetap ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya, Selasa (11/2/2024).

    Menurut Abvianto, NT diduga berperan sebagai aktor utama dalam pengaturan proyek tersebut. Ia diduga meminta pelaksanaan pekerjaan dilakukan sebelum ada penunjukan resmi, meminjam perusahaan untuk memenuhi persyaratan administrasi, serta mengalirkan dana ke pihak tertentu.

    “Pekerjaan yang dilakukan juga tidak sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan kerugian negara,” jelasnya.

    Selain itu, AO bersama NT diduga terlibat dalam pemberian suap menggunakan dokumen yang tidak sesuai serta menandatangani berita acara hasil pekerjaan tanpa uji kualitas beton.

    “Tersangka JK, yang berperan sebagai pelaksana lapangan, diduga meminta bantuan konsultan pengawas untuk membuat dokumen pelaksanaan pekerjaan dengan imbalan sebesar Rp6 juta,” tambah Abvianto.

    Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

    Mereka juga dikenakan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penyertaan dalam tindak pidana.

    Para tersangka saat ini menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo. Tersangka perempuan ditempatkan di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo.

    Kejari Kabupaten Gorontalo memastikan proses hukum akan terus berlanjut, termasuk potensi pengembangan kasus untuk mengungkap keterlibatan pihak lain.

    Proyek lanjutan peningkatan Jalan Samaun Pulubuhu–Bolihuangga yang awalnya diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat kini menjadi sorotan serius akibat dugaan korupsi yang merugikan negara.

  • Kejari Tahan Kadis PUPR Kabupaten Gorontalo tekait Korupsi Proyek PEN

    Kejari Tahan Kadis PUPR Kabupaten Gorontalo tekait Korupsi Proyek PEN

    Liputan6.com, Gorontalo – Kejaksaan Negeri (Kejari) Gorontalo resmi menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek lanjutan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk peningkatan jalan Samaun Pulubuhu – Bolihuangga.

    Ketiganya adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo berinisial HK, Kepala Bagian ULP SP, serta Konsultan Pengawas ST.

    Penahanan dilakukan pada Jumat (7/2/2025) setelah Kejari Gorontalo mengumpulkan bukti-bukti kuat yang mengindikasikan adanya praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.

    Kepala Kejari Gorontalo, Abvianto Syaifulloh, menegaskan bahwa penahanan ini bertujuan mempercepat proses penyidikan dan menegakkan hukum.

    HK yang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo diduga menyetujui permintaan NT untuk menunjuk langsung pelaksana proyek peningkatan jalan Samaun Pulubuhu – Bolihuangga pada tahun anggaran 2023 sebelum proses penunjukan resmi dilakukan. Ia juga disebut menerima aliran dana sebesar Rp75 juta dari NT dan AO melalui AA.

    Sementara itu, SP yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga membantu proses pengadaan proyek dengan menyusun dokumen penawaran.

    Termasuk Rencana Kerja Konstruksi (RKK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). SP juga diduga mengunggah dokumen tersebut ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) menggunakan akun CV Irma Yunika serta menerima dana Rp10 juta, di mana Rp5 juta telah dikembalikan.

    ST, selaku konsultan pengawas, diduga turut membuat dokumen pelaksanaan pekerjaan untuk CV Irma Yunika dan menerima imbal jasa sebesar Rp6 juta atas keterlibatannya.

    Abvianto Syaifulloh menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendalami kasus ini guna mengungkap potensi keterlibatan pihak lain serta memastikan pengembalian kerugian negara.

    “Penahanan dilakukan untuk mempercepat proses penyidikan. Kami tetap berkomitmen memberantas tindak pidana korupsi yang merugikan masyarakat,” ujar Abvianto.

    Ketika dimintai tanggapan terkait penahanan, HK hanya memberikan pernyataan singkat. “Nanti saja, nanti saja,” katanya sambil memasuki mobil tahanan.

     

    Detik-Detik Kejari Cilacap Menahan Kades Jeruklegi Kulon Tersangka Korupsi Dana Desa

  • Disorot Dedi Mulyadi, Pembangunan Masjid Al-Jabbar Gunakan PEN Rp207 Miliar

    Disorot Dedi Mulyadi, Pembangunan Masjid Al-Jabbar Gunakan PEN Rp207 Miliar

    BANDUNG – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengungkapkan pembangunan Masjid Al-Jabbar di Kota Bandung, dimulai sejak zaman Ahmad Heryawan dan memang menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp207 miliar.

    Bey menegaskan informasi ini sekaligus menjadi klarifikasi dari informasi sebelumnya yang menyebutkan Masjid Al-Jabar dibangun dengan penggunaan dana PEN sebesar Rp3,4 triliun oleh Ridwan Kamil, meski Gubernur Jabar 2018-2023 itu selalu dikaitkan sebagai pembangun fasilitas tersebut.

    “Jadi, Al-Jabbar itu harus diingat juga bahwa pembangunannya sudah digagas sejak Pak Aher pada 2017, dan itu APBD langsung. Seiring waktu, ada memang penggunaan PEN, 2022, untuk pemulihan selepas COVID-19 sebesar Rp207 miliar,” kata Bey dilansir ANTARA, Selasa, 4 Februari.

    Secara total, Bey mengungkapkan dana PEN yang ditetapkan Ridwan Kamil, dipakai oleh Pemprov Jabar senilai Rp3,4 triliun dan diwajibkan melakukan pembayaran dengan cara mengangsur selama delapan tahun.

    “Sampai sekarang sudah dibayarkan, cicilannya sekitar Rp500 miliar per bulan dan jangka waktunya delapan tahun jadi masih berjalan ya,” katanya.

    Terkait kelanjutan isu ini yang menjadi sorotan oleh gubernur terpilih Dedi Mulyadi yang mempertanyakan penggunaan dana PEN di Jabar, Bey mengungkapkan ke depannya menjadi hak preogratif Dedi Mulyadi selanjutnya.

    “Pak KDM juga tidak bermakaud menyalahkan. Itu bentuk transparansi. Dan pak gubernur terpilih melihat bahwa harus ada kebijakan atau bagaimana tentang PEN ini, apakah nanti akan meminta pada pemerintah pusat, minta keringanan atau dibayar langsung atau bagaimana, saya tidak tahu. Kami serahkan pada beliau. Namun intinya kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh gubernur terpilih. Yang penting kebijakan itu lebih berdampak kepada masyarakat,” tuturnya.

    Perbincangan mengenai utang untuk membangun Masjid Al Jabbar itu mencuat beberapa hari terakhir. Itu bermula saat Gubernur Terpilih Dedi Mulyadi menanyakan terkait dana utang PEN dan penggunaanya. Dan itu diposting dalam akun media sosialnya.

    Diinformasikan, pada 2020-2021, Pemprov Jabar ada utang senilai Rp3,4 triliun. Itu digunakan untuk 11 kegiatan. Mulai dari pembangunan jalan hingga alun-alun. Termasuk pembangunan Masjid Al-Jabbar di angka Rp207 miliar.

  • Benarkah Al Jabbar Dibangun Pakai Utang Rp3,4 Triliun?

    Benarkah Al Jabbar Dibangun Pakai Utang Rp3,4 Triliun?

    PIKIRAN RAKYAT – Ramai belakangan, Masjid Al Jabbar, di Jawa Barat dibangun menggunakan utang. Narasi itu berkembang menjadi preseden buruk bagi eks Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil. Benarkah demikian?

    Ternyata, kabar itu digaungkan pertama kali oleh Gubernur terpilih Jabar, Dedi Mulyadi. Ia mengungkapkan bahwa sebagian dari utang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp3,4 triliun telah dialokasikan untuk pembangunan Masjid Al Jabbar.

    Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kewajiban untuk membayar utang sebesar Rp3,4 triliun yang berasal dari dana PEN.

    Hal ini disampaikan oleh Dedi Mulyadi dalam sebuah unggahan di akun Instagramnya @dedimulyadi71, di mana ia berdiskusi dengan beberapa pejabat Pemprov Jabar.

    Dalam diskusi tersebut, terungkap bahwa dana tersebut digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan jalan, sistem irigasi, pengelolaan air limbah, perumahan, ruang terbuka hijau, sarana ibadah, dan revitalisasi pasar.

    Salah satu proyek yang mendapatkan dana tersebut adalah pembangunan Masjid Al Jabbar. Dedi Mulyadi secara khusus bertanya kepada pejabat Pemprov Jabar mengenai sumber dana untuk pembangunan masjid tersebut.

    Kemudian, pejabat tersebut mengonfirmasi bahwa sebagian dana pembangunan memang berasal dari pinjaman PEN.

    “(Jadi) Al Jabbar dibangun dari dana pinjaman?” tanya Dedi kepada pejabat Pemprov Jabar.

    Pembayaran Utang Pemprov Jabar Diungkap Dedi

    Dedi menjelaskan bahwa utang Rp3,4 triliun tersebut dibagi dalam dua termin. Termin pertama sebesar Rp 2,2 triliun telah memasuki tahun keempat masa cicilan, sementara termin kedua sebesar Rp 1,2 triliun akan selesai pada tahun 2029.

    Pemprov Jabar diwajibkan untuk membayar cicilan sebesar Rp 566 miliar per tahun hingga 2028, dengan sisa pembayaran Rp 211 miliar di tahun terakhir.

    Meski jumlah utang tersebut terbilang besar, Dedi tetap optimis Pemprov Jabar akan mampu melunasinya. Ia juga mengingatkan pegawai Pemprov Jabar agar tidak merasa terbebani oleh utang tersebut.

    “Jangan menganggap beban yang berat, tapi ringan. Mudah-mudahan pendapatan kita ke depan meningkat,” ujar Dedi, menandaskan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Meredam guncangan ekonomi dengan alokasi efektif belanja negara

    Meredam guncangan ekonomi dengan alokasi efektif belanja negara

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan saat konferensi pers APBN Kita di Kemenkeu, Jakarta, Senin (6/1/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz

    Meredam guncangan ekonomi dengan alokasi efektif belanja negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 26 Januari 2025 – 14:23 WIB

    Elshinta.com – Belanja negara memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Di Indonesia, peran belanja negara semakin penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik yang tidak menentu. Belanja negara berfungsi sebagai shock absorber (penyerap guncangan ekonomi) yang dapat meredam dampak dari krisis ekonomi, serta sebagai agent of development (agen pembangunan) yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

    Dalam konteks Indonesia, dengan dinamika ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas, krisis global, dan tantangan sosial lainnya, belanja negara menjadi instrumen yang sangat vital untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Sebagai shock absorber, belanja negara berfungsi untuk menanggulangi dampak dari guncangan ekonomi, baik yang disebabkan oleh faktor internal (seperti krisis moneter atau bencana alam) maupun eksternal (seperti resesi global atau fluktuasi harga komoditas). Dalam situasi krisis, belanja negara dapat berperan untuk meredam dampak negatif yang timbul, menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi sektor-sektor yang rentan, seperti masyarakat miskin dan sektor riil.

    Peran saat krisis ekonomi

    Indonesia, seperti banyak negara berkembang lainnya, seringkali terpapar guncangan ekonomi global. Misalnya, pada krisis ekonomi global 2008 dan dampak pandemi COVID-19 pada 2020. Pada kedua peristiwa ini, pemerintah Indonesia mengandalkan belanja negara sebagai instrumen untuk meredam dampak ekonomi yang besar.

    Saat krisis keuangan global pada 2008, Indonesia mengalami penurunan permintaan ekspor, pengurangan investasi asing, serta tekanan terhadap sektor perbankan. Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah meningkatkan belanja negara melalui program stimulus fiskal, seperti belanja infrastruktur dan peningkatan belanja sosial.

    Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia mengalokasikan Rp73,3 triliun untuk program stimulus, yang mencakup sektor konstruksi dan bantuan sosial untuk masyarakat miskin.

    Pandemi global yang dimulai pada 2020 juga memberikan dampak besar pada ekonomi Indonesia. Pemerintah meningkatkan alokasi belanja negara untuk mengatasi krisis kesehatan dan sosial-ekonomi. Anggaran untuk sektor kesehatan dan perlindungan sosial meningkat tajam.

    Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pemerintah mengalokasikan Rp 695,2 triliun untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Ini termasuk bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat yang terdampak, serta insentif untuk sektor usaha.

    Sebagai shock absorber, belanja negara memiliki beberapa dampak positif, antara lain mampu menjaga permintaan domestik, menstabilkan pasar tenaga kerja, serta mengurangi ketidakpastian ekonomi. Selama krisis, belanja negara dapat menjaga permintaan domestik yang turun akibat pengurangan konsumsi oleh sektor swasta dan masyarakat. Misalnya, belanja sosial dan transfer ke daerah dapat memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

    Program-program perlindungan sosial yang dibiayai oleh belanja negara, seperti bantuan sosial atau program padat karya, dapat mencegah lonjakan pengangguran dan menjaga stabilitas sosial. Peningkatan belanja pemerintah pada sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga dapat meredam ketidakpastian ekonomi dan menjaga pertumbuhan jangka panjang.

    Agen pembangunan

    Sebagai agen pembangunan, belanja negara digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Belanja negara dalam bentuk investasi pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan riset akan memperkuat fondasi ekonomi negara, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan daya saing dan produktivitas jangka panjang.

    Belanja negara yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pembangunan ekonomi Indonesia. Infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung kegiatan ekonomi tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

    Dalam beberapa tahun terakhir, belanja negara untuk infrastruktur telah meningkat signifikan.

    Pada tahun 2021 silam, pemerintah Indonesia mengalokasikan Rp414,9 triliun untuk belanja infrastruktur, dengan fokus pada pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan energi terbarukan. Infrastruktur ini diharapkan dapat mengurangi biaya logistik yang tinggi, meningkatkan konektivitas antar daerah, serta mempercepat distribusi barang dan jasa.

    Pemerintah juga mengalokasikan belanja negara untuk pendidikan dan kesehatan guna memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM). Investasi pada pendidikan bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil, sementara belanja pada sektor kesehatan akan meningkatkan produktivitas kerja dan mengurangi beban ekonomi akibat masalah kesehatan.

    Pada tahun 2020, anggaran pendidikan Indonesia mencapai Rp542,9 triliun, yang setara dengan sekitar 20 persen dari total APBN. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan untuk mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang. Sementara itu, anggaran kesehatan pada tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp254,4 triliun untuk meningkatkan akses layanan kesehatan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

    Pemberdayaan ekonomi daerah

    Belanja negara juga digunakan untuk memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah melalui alokasi dana transfer ke daerah dan desa.

    Melalui dana desa, misalnya, pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pengembangan kapasitas masyarakat desa. Pada tahun 2021, pemerintah mengalokasikan Rp72 triliun untuk dana desa, yang langsung disalurkan ke lebih dari 70.000 desa di seluruh Indonesia.

    Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa belanja negara memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan pembangunan Indonesia. Misalnya, pada 2020, meskipun perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07% akibat pandemi COVID-19, belanja negara yang meningkat, terutama di sektor kesehatan dan sosial, berhasil meredam dampak negatif tersebut dan memitigasi penurunan lebih dalam.

    Hasil riset dari Bank Dunia juga menunjukkan bahwa investasi pemerintah dalam infrastruktur memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

    Menurut Bank Dunia, setiap investasi 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dalam infrastruktur dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2 persen per tahun. Ini menunjukkan bahwa belanja negara dalam infrastruktur tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam hal penciptaan lapangan kerja, tetapi juga mendorong produktivitas dan daya saing ekonomi secara keseluruhan.

    Ekonom senior Dr. Faisal Basri berpendapat bahwa belanja negara yang tepat sasaran dapat menjadi katalisator penting dalam mendorong pemulihan ekonomi dan pembangunan yang inklusif. Pemerintah harus memperbesar alokasi belanja untuk sektor-sektor yang dapat langsung mengurangi ketimpangan dan menciptakan lapangan kerja, seperti infrastruktur dan pendidikan.

    Sementara itu, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia, menyatakan bahwa belanja negara dalam bentuk anggaran pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur adalah strategi yang diperlukan untuk mengurangi dampak krisis dan mempercepat pemulihan ekonomi.

    Dalam berbagai kesempatan, Sri Mulyani menekankan pentingnya fokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas SDM agar Indonesia dapat bersaing di tingkat global. Memahami peran tersebut, penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki efektivitas alokasi belanja negara dan memastikan bahwa belanja tersebut mencapai sasaran yang tepat, terutama dalam mendukung sektor-sektor yang rentan dan memerlukan stimulus.

    Dengan demikian, belanja negara bukan hanya menjadi alat untuk menanggulangi krisis, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

    Sumber : Antara

  • Serahkan SK Plt Bupati Situbondo ke Wabup, Ini Pesan Pj Gubernur Jatim

    Serahkan SK Plt Bupati Situbondo ke Wabup, Ini Pesan Pj Gubernur Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono menyerahkan SK Plt Bupati Situbondo kepada Wabup Khoirani. Ini dengan harapan agar pelayanan publik di Situbondo tetap berjalan dengan baik.

    SK ini diberikan usai Bupati Situbondo Karna Suwandi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK.

    “Yang pertama kita melakukan langkah-langkah yang secara prosedur memang harus tidak ada kekosongan ya dari proses hukum tersebut. Tentu karena ada ibu wabup, maka ibu wabup yang ditugaskan jadi Plt Bupati,” kata Adhy kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (23/1/2025).

    Adhy memberi pesan kepada Plt Bupati Situbondo Khoirani untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan pasca Karna ditetapkan sebagai tersangka.

    “Kemudian, tentu kami berharap ini tidak menganggu semua proses-proses pembangunan, administrasi, pemerintahan, layanan publik tetap berjalan dengan baik sambil juga bagaimana kita mendukung proses hukum sesuai aturan,” jelasnya.

    “Jadi, pemerintahan tetap berjalan, kami memberi arahan untuk proses-proses secara hukum bilamana diperlukan dukungan data, informasi, saksi dari Pemkab itu tetap diberi dukungan. Tapi dengan Plt Bupati ini semua harus tetap berjalan proses pemerintahan. Bahwa, penegakan hukum berjalan, tapi layanan pemerintah ke masyarakat tetap jalan, tidak terganggu,” lanjutnya.

    Sementara itu, Plt Bupati Situbondo Khoirani meminta dukungan semua pihak untuk menjalankan roda pemerintahan di Situbondo.

    “Saya mohon bantuannya mampu melaksanakn tugas sesuai regulasi. Mudah-mudahan Pak Pj Gubernur membantu kami memberi motivasi agar pemerintahan Situbondo berjalan lancar,” tandasnya.

    Bupati Situbondo Karna Suwandi resmi ditahan KPK. Ini setelah ia menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Pemkab Situbondo periode 2021-2024. [tok/beq]

  • Portofolio BNI di industri hilirisasi capai Rp60 triliun

    Portofolio BNI di industri hilirisasi capai Rp60 triliun

    BNI juga sudah punya eksposur di dalam hilirisasi, antara lain di hilirisasi terkait dengan sektor mineral, batubara, perkebunan, kehutanan. Jadi kami sudah punya portfolio yang kurang lebih Rp60 triliun di sini

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Royke Tumilaar menyatakan bahwa portofolio perseroan terkait industri hilirisasi tercatat sekitar Rp60 triliun, yang menunjukkan upaya perseroan untuk mendukung program hilirisasi pemerintah.

    “BNI juga sudah punya eksposur di dalam hilirisasi, antara lain di hilirisasi terkait dengan sektor mineral, batubara, perkebunan, kehutanan. Jadi kami sudah punya portfolio yang kurang lebih Rp60 triliun di sini,” kata Royke Tumilaar di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik dan berkomitmen untuk mendukung program hilirisasi tersebut melalui berbagai inovasi dan layanan pembiayaan.

    Sementara terkait portofolio di sektor pembiayaan berkelanjutan, Direktur Risk Management BNI David Pirzada menyatakan bahwa portofolio pembiayaan berkelanjutan perseroan tercatat mencapai Rp190,5 triliun pada 2024, atau setara dengan 25 persen dari total kredit perusahaan.

    Dari jumlah tersebut, sebesar Rp73,4 triliun dialokasikan untuk pembiayaan hijau dan Rp117 triliun untuk pembiayaan UMKM.

    “BNI berkomitmen menjadi mitra strategis bagi para debitur dalam mendukung transisi hijau. Hal ini kami wujudkan melalui peningkatan pembiayaan Sustainability Linked Loan (SLL) yang hingga Desember 2024 mencapai Rp6 triliun,” ujarnya.

    Ia mengatakan bahwa pihaknya telah menerapkan manajemen risiko dalam menyalurkan pembiayaan melalui Climate Risk Stress Test (CRST) sesuai panduan Climate Risk Management System (CRMS) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Tahun 2024, penerapan CRST mencakup 50 persen portofolio kredit di enam sektor industri utama dan mortgage, sedangkan tahun ini akan meningkat hingga 100 persen dari portofolio kredit BNI,” ucap David Pirzada.

    Kinerja intermediasi BNI tumbuh positif dan seimbang pada 2024, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional, dengan pembiayaan tumbuh 11,6 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp775,87 triliun dari Rp695,09 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

    Pertumbuhan kredit tersebut didukung oleh segmen korporasi yang naik 17,6 persen dan konsumer yang meningkat 14,5 persen. Perusahaan anak juga mencatatkan pertumbuhan kredit signifikan sebesar 79,7 persen yoy dengan profitabilitas yang tetap terjaga.

    Sementara tingkat kredit macet (non-performing loan/NPL), indikator risiko kredit (loan at risk/LAR), serta credit cost yang masing-masing turun menjadi 2 persen, 10,3 persen, serta 1,1 persen.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bupati Situbondo Ditahan KPK, Pj Gubernur Jatim Siapkan Wabup Jadi Plt

    Bupati Situbondo Ditahan KPK, Pj Gubernur Jatim Siapkan Wabup Jadi Plt

    Surabaya (beritajatim.com) – Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono, menyiapkan Wakil Bupati (Wabup) Situbondo, Nyai Khoirani, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Situbondo. Ini menyusul kasus Bupati Situbondo, Karna Suwandi, yang ditahan KPK terkait dugaan korupsi pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemkab Situbondo periode 2021-2024.

    Adhy Karyono menegaskan, bahwa roda pemerintahan di Situbondo harus tetap berjalan normal. Pelayanan publik juga tidak boleh terhenti akibat kasus ini.

    “Maka hari ini sudah kami tandatangani surat Plt-nya. Jadi, wakil bupati Pltnya nanti sampai selesai masa jabatannya atau terpilihnya bupati baru jika sudah tidak ada gugatan,” tegas Adhy kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (22/1/2025).

    Diberitakan sebelumnya di gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2025), Karna Suwandi turun dari ruang pemeriksaan KPK pada pukul 17.49 WIB. Dia digiring oleh sejumlah petugas KPK.

    Karna Suwandi tampak telah mengenakan rompi oranye dengan tangan terborgol. Selain Karna, KPK turut menahan Eko Prionggo (EPJ) selaku PPK atau Kepala Bidang Binamarga PUPP Situbondo.

    “Kepada Saudara KS maupun Saudara EPJ, mulai tanggal 21 Januari hari ini sampai tanggal 9 Februari 2025 penyidik melakukan penahanan untuk jangka waktu 20 hari di rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Timur cabang Rutan KPK,” ujar Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Kasus Dugaan Korupsi Bupati Situbondo KPK sejak 2024 memulai penyidikan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Situbondo. Korupsi itu berkaitan dengan pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Pemkab Situbondo periode 2021-2024. [tok/beq]